PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUBADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP )TAHUN 2016
JL.Dharma Praja No. 03 GunungTinggiKec.BatulicinKab. Tanah BumbuKode Post. 72171
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2016.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian suatu
proses kegiatan yang berorientasi pada hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan
berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta
menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki.Kritik, saran
dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa
akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan
kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) berikutnya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung tersusunya LAKIP ini.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Desember 2016Kepala BKBP3AKabupaten Tanah Bumbu,
Basuni, S.Pd., MMPembina Utama MudaNIP. 19640116 198305 1 002
.
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------ ii
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1
B. Gambaran Umum SKPD -------------------------------------------------------- 1
C. Struktur Organisasi --------------------------------------------------------------- 2
D. Sistematika Penyajian------------------------------------------------------------ 11
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RencanaStrategis (RENSTRA) ------------------------------------------------- 13
1. Visi dan Misi -------------------------------------------------------------------- 13
2. Tujuan dan Sasaran---------------------------------------------------------- 13
3. Strategi dan Kebijakan------------------------------------------------------- 16
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)--------------------------------------------------- 17
C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 ----------------------------------------- 18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ------------------------------------------------ 23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja -------------------------------------------------- 25
B. Penyimpulan Capaian Kinerja-------------------------------------------------- 26
C. Akuntabilitas Keuangan---------------------------------------------------------- 30
Bab IV PENUTUP
A. Kesimpulan------------------------------------------------------------------------- 37
B. Saran -------------------------------------------------------------------------------- 37
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara
pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan
fungsi masing-masing yang secara khusus telah di tetapkan, demikian pula dengan Badan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tanah Bumbu adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan
program dan kegiatan menyangkut bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sebagai pengemban amanah, BKBP3A berkewajiban menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai perwujudan langkah untuk
menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan dan misi
yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang di
temui dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang
telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2016
yang telah disepakati.
B. Gambaran Umum SKPD
Badan Keluarga Berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan
sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dasar
terbentuknya SKPD Badan Keluarga Berncana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 2
Anak ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun
2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal
dengan meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok,
disamping juga struktur organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan
dan perwujudan tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi
serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda dalam suatu organisasi. Setiap
organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur
organisasinya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang
pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok dan Sususna Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian
b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Subbag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
a. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana
b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
4. Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
a. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 3
b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
b. Sub Bidang Perlindungan Anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 5
Sumber daya Manusia/Personel SKPD
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak
memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar, tercatat secara keseluruhan berjumlah
123 orang ( Pegawai Badan + PLKB ), secara rinci dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut :
Pejabat Struktural pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
NO N A M A GOL JABATAN ESSELON
1
2
3
4
5
6
7
Basuni, S.Pd., MM
dr. H. Janu Wibowo,M.Si
Narni, SKM. M.Kes
Hj. Sumarni, S.Sos
Normawaty, S.Sos
M. Irfanie, S.Pd, MM
Ida Romundang Lubis,
S.Kep
IV/c
IV/b
IV/b
IV.a
IV.b
IV.a
III.b
Kepala Badan
Sekretaris
Kabid. Bina Peran Serta
Masyarakat dan Keluarga
Sejahtera
Kabid. Keluarga Berencana
Kabid. Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kasubbid.Peran Serta
Masyarakat
Kasubbid. Pemberdayaan &
Ketahanan Keluarga
II.b
III.a
III.b
III.b
III.b
III.b
IV.a
IV.a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 6
8
9
10
11
12
13
14
Efferilliani
M. Maksun, S.Sos, MM
Dida Rodiah
EM.Indriyani Dwi WP,SH
Mursidah, SH
Hamka, S.Sos
Fitriyani, S.AB
III.d
III.c
III.d
III.d
III.c
III.c
III.b
Kasubbid. Gerakan Keluarga
Berencana
Kasubbid Kesehatan
Reproduksi
Kasubbid. Pemberdayaan
Perempuan
Kasubbid. Perlindungan Anak
Kasubbag.Evaluasi,Dok.&
Pelaporan
Kasubbag. Perencanaan
Keuangan
Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
Staf-staf pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, tugasnya membantu para Kepala Sub Bidang dan Kepala Subbag yang
jumlahnya bervariasi yaitu 22 orang dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 7
Jumlah Staf/Karyawan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
No BIDANG/BAGIAN SUB BAGIAN/SUB
BIDANG
PNS PTT TENAGA
KONTRAK
JUMLAH
1
2
3
4
Sekretariat
Bidang Keluarga
Berencana
Bidang Bina
Peran Serta
Masyarakat dan
Keluarga
Sejahtera
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
a. Subbag Umum &
Kepegawaian
b. Subbag Perencanaan
dan Keuangan
c. Subbag Evaluasi,
Dokumentasi dan
Pelaporan
a. Sub Bidang Gerakan
Keluarga Berencana
b. Sub Bidang
Kesehatan
Reproduksi
a. Sub Bidang Peran
Serta Masyarakat
b. Sub Bidang
Pemberdayaan dan
Ketahanan Keluarga
a. Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan
b. Sub Bidang
Perlindungan Anak
2
2
1
1
-
2
-
1
2
1
1
-
1
1
1
6
-
-
-
-
-
-
9
4
1
2
1
2
1
1
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 8
Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana Nasional dan
Keluarga Sejahtera perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna melakukan
penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Penyuluh Keluraga Berencana ( PKB )
bagi PNS atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bagi PTT.
Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang di kepalai seorang
Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah kerjanya dan
sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Keluarga
Berencana dan Kepala Bidang Bina Peran serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera.
Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh Keluarga
Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami sampaikan data seperti di bawah
ini :
Jumlah PLKB
NO KECAMATAN PKB PNS PLKB PTT JUMLAH
1
2
3
4
5
6
Batulicin
Simpang Empat
Mantewe
Karang Bintang
Kusan Hulu
Kusan Hilir
4
2
1
1
2
3
4
8
3
7
14
16
8
10
4
8
16
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 9
7
8
9
10
Sungai Loban
Angsana
Satui
Kuranji
4
-
5
1
3
4
1
4
7
4
6
5
J U M L A H
23
64
87
Sarana dan Prasarana (Asset)
Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas KBP3A Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
No. Nama Inventaris Jumlah Kondisi (B/R)
1 Sepeda Motor 88 Unit 82 Baik, 6 Rusak
2 Mobil 4 Unit Baik
3 PC Unit 16 + 4 15 Baik, 5 Rusak
4 Laptop 19 + 1 16 Baik, 4 Rusak
5 Mesik Tik 16 11 Baik, 5 Rusak
6 Lemari 1 + 15 + 4 Baik
7 Filling Kabinet (rak 4) 6 Baik
8 Band Kas 1 Baik
9 Papan Pengumuman 2 + 1 Baik
10 Mesin Absensi 2 Baik
11 Lemari Kayu 2 Baik
12 Meja Rapat 1 set Baik
13 Sofa 4 Baik
14 Lemari Es 1 Baik
15 AC 9 + 1 Baik
16 Sound System 2 Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 10
17 Stabilisator 2 Baik
18 Camera 1 Baik
19 Handy Cam 1 Rusak
20 Gorden + Kelengkapannya 30 + 15 Baik
21 Penampungan Air 3 Baik
22 Karpet 3 Baik
23 Printer 10 + 10 13 Baik, 7 Rusak
24 Meja Kerja Esselon II 1 Baik
25 Kursi Kerja Esselon II 1 + 1 Baik
26 Kursi Kerja Esselon III 1 Baik
27 Proyektor 1 Baik
28 UPS 11 5 Baik, 6 Rusak
29 Kamera Pengawas 8 Baik
30 Faxmili 1 Baik
31 Antena SHF 1 Baik
32 Alat Kedokteran KB 1 Paket Baik
33 Alat Kesehatan Kebidanan 11 Baik
34 Smartphone 63 Baik
35 Gedung 3 + 4 Baik
36 Jaringan Distribusi Tegangan 1 + 1 Baik
37 Alat Kantor 1 Baik
38 Kursi Putar 38 30 Baik, 8 Rusak
39 Mesin Penghisap Debu 1 Baik
40 Kipas Angin 2 Baik
41 Kompor Gas 1 Baik
42 Tabung Gas 1 Baik
43 Lemari Piring 1 Baik
44 Step Up / Down 5 Baik
45 Dispencer 5 Baik
46 Smoke Ring 15 batang Baik
47 Meja Kerja Pegawai Non Struktural
29 + 32 56 Baik, 5 Rusak
48 Kursi Kerja Pejabat Esselon IV 5 Baik
49 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
29 Baik
50 Alat Pemadam Portable 1 Baik
51 TV 4 Baik
52 Meja Partisi 4 Baik
Sarana prasarana Dinas KBP3A dalam kondisi baik khususnya untuk sarana
prasarana non elektronik, sedngkan sarana prasarana elektronik masih membutuhkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 11
penambahan dalam rangka mengikuti visi misi Kabupaten Tanah Bumbu menuju Smart
Regency.
D. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika daripada penulisan LAKIP Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. GAMBARAN UMUM SKPD
C. STRUKTUR ORGANISASI
D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
1. VISI DAN MISI
2. TUJUAN DAN SASARAN
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
B. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
B. SARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 12
1. PENGUKURAN KINERJA
2. LAPORAN CAPAIAN KEUANGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 13
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
1. VISI DAN MISI
a. Visi
Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak adalah “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak “.
Untuk mengwujudkan visi tersebut, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai misi
yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan
dilaksanakan.
b. Misi
Misi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, adalah sebagai berikut :
b.1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
b.2. Mewujudkan Pemenuhan Hak anak
b.3. Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi.
2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
a. Tujuan
Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka di tetapkan tujuan sebagai
berikut :
a.1. Meningkatkan Kesetaraan dan keadilan gender
a.2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 14
a.3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan peserta KB baik menggunakan
Non MKJP dan MKJP
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai pada Badan KBPP& PA yaitu :
Tujuan Indikator Tujuan Kondisi
Awal 2015 Kondisi Akhir 2021
1. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)
0%
100%
2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
Skor KLA
0
1
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan peserta KB baik menggunakan Non MKJP dan MKJP
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)(%)
12%
10,20%
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatanan sehingga bersifat spesifik,
terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.
Sasaran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar didalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar
seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 15
Kabupaten Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang
telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Sasaran dari tujuan pertama “Meningkatkan kesetaraan dan keadilan
gender”, adalah :
Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender .
2. Sasaran dari tujuan kedua “Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Hak Anak”
adalah :
Meningkatnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
3. Sasaran dari tujuan ketiga “Meningkatkan Pelayanan dan pembinaan peserta
KB baik menggunakan Non MKJP dan MKJP” adalah:
Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target 2016
Target 2017
Target 2018
Target 2019
Target 2021
1.
Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
Meningkatnya KKG
IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)
85.25%
86.42%
86.42%
88.79%
90.01%
2
Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak
Meningkatnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
Skor KLA
0
0
0
0
1
3
Meningkatkan pelayanan dan pembinaan peserta KB baik menggunakan Non MKJP dan MKJP
Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)(%)
11.34%
10.68%
10.48%
10.30%
10.20%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 16
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
a. Strategis
Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirumuskan
strategi pelaksanaan program yaitu dengan penekanan pada:
1. Meningkatkan pelaksanaan ARG dengan cara menyusun, mereview,
mengharmonisasikan dan menggkoordinasikan berbagai regulasi dan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
2. Pelatihan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang
responsif gender pada perangkat daerah;
3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan
dan hasil PUG di tingkat daerah;
4. Memperkuat Lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan PUG;
5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui
pemberian pelatihan ketrampilan;
6. Meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM yang menangani korban
kekerasan;
8. Meningkatkan implementasi KLA;
9. Sosialisasi PUHA dan pelatihan SDM pelaksana PUHA serta memperkuat
jejaring PUHA didaerah dan penyusunan sistem informasi PUHA;
10. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE;
11. Peningkatan kualitas pelayanan KB;
12. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, dunia usaha
dan media masa tentang pentingnya program Keluarga Berencana dalam
pembangunan di berbagai bidang;
13. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;
14. Pergerakan KB MKJP untuk pencapaian peserta KB tambahan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 17
15. Peningkatan pelayanan KB dengan MKJP untuk mengurangi dropout.
b. Kebijakan
Dalam rangka mencapai visi dan misi dirumuskan arah kebijakan yang akan
di capai, meliputi :
1. Peningkatan KKG dengan focus pada penguatan kelembagaan
pengarustamaan gender;
2. Penyusunan PPRG dan pelatihan implementasi PPRG
3. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses
pembangunan di semua bidang;
4. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah
tangga dengan focus pada UMKM perempuan;
5. Peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
6. Penguatan Lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak
korban kekerasan dengan focus peningkatan kualitas SDM yang menangani
korban kekerasan;
7. Percepatan implementasi Kabupaten Layak Anak Anak
8. Pengembangan system distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan
masyarakat;
9. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. Membentuk motivator KB Pria;
11. Membentuk PIK KRR berbasis sekolah dan masyarakat;
12. Membentuk Kampung KB;
13. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kespro.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja
Badan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 18
1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender )
2. Skor KLA
3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)
NO IKU TARGET
2016 2017 2018 2019 2020
1 IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)
85.25%
86.42%
86.42%
88.79%
90.01%
2
Skor KLA
0
0
0
0
1
3 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)(%)
11.34%
10.68%
10.48%
10.30%
10.20%
C. RENCANA KERJA TAHUN 2016
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD
terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 19
Sedangkan rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, Sehinggan rencana kerja Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dapat
dikatakan sebagai wadah untuk menampung semua rencana program dan rencana
kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan
selama satu tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini
sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan,lokasi kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif.
Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 20
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa Non PNS
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan
Gender (KKG)
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
- Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
7. Program Keluarga Berencana
- Pembinaan Keluarga Berencana
8. Program Pelayanan Kontrasepsi
- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Kegiatan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 21
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
- Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga
11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Fasilitasi forum pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
Diluar Sekolah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 22
RENCANA KINERJA TAHUN 2016 BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
KAB. TANAH BUMBU
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET Realisasi % PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Realisasi %
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
Meningkatnya KKG
Indeks Pemberd
ayaan Gender (IDG)
85.25% 60.16 70.57
Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Rp15,205,000.00 Rp0.00 0.00%
Program Peningkatan Peran Serta dn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelolan Usaha
Rp27,269,000.00 Rp17,655,250.00 64.74%
Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah Rp39,370,000.00 Rp34,450,000.00 87.50%
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Rp87,540,000.00 Rp57,650,000.00 65.86%
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
Kecamatan Layak Anak
Meningkatnya persentase Kecamatan Layak Anak
0 0 0
Rp0.00 #DIV/0!
Meningkatkan pelayanan dan
pembinaan peserta KB baik menggunakan Non MKJP dan
MKJP
Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per
WUS (15-49 tahun)
Persentase
kebutuhan ber KB
yang tidak
terpenuhi
(Unmeet Need)
(%)
11.34% 22.85% 201%
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat Rp288,785,000.00 Rp133,525,000.00 46.24%
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah
Rp110,952,750.00 Rp77,010,000.00 69.41%
Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Rp47,960,000.00 Rp43,810,000.00 91.35%
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga Rp41,075,000.00 Rp33,400,000.00 81.31%
Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana Rp62,025,000.00 Rp42,200,000.00 68.04%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 23
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yaitu antara Bupati
Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran SKPD
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
SKPD. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak selaku pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan
dalam menyusun dokumen penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan
sekurangnya hal berikut, yaitu :
1). dokumen perencanaan jangka menengah;
2). dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan
3). dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan
lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD,
serta target kinerja dan pagu anggaran.
Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan
SKPD dalam hal ini Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 24
1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama
jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.
Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta
pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang (Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2016
terlampir)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum,
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan
akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam
visi dan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan
pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran
dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian sasaran tujuan.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk menilai
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan.
Perhitungan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus ini :
b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja, maka ditetapkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 26
indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian
tiap sasaran digunakan rumus ini :
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan
indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan
yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang
terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka
ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam
pencapaian tiap sasaran.
B. Penyimpulan capaian kinerja sasaran
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka
ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/kegagalan dalam
pencapaian tiap sasaran.
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat
Skala Ordinal Predikat/ Kategori
>85 Sangat Baik
70 >x< 85 Berhasil
55 >x< 70 Cukup Berhasil
<55 Tidak Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 27
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarakan
“Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori
ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk
setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada disetiap
kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan
nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang
ada dikelompok sasaran tersebut :
Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil :27,5
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun,
dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2016, sebagai berikut :
1. Meningkatnya Keseraaan dan keadilan Gender
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan :
- Pelatihan Kelompok Usaha
- Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga
- Pelatihan Organisasi Perempuan tentang Kebijakan Gender
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 28
- Revitalisasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (
P2WKSS )
- Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Perempuan
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak ( P2TP2A )
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya
Kesetaraan dan
Keadilan
Gender
IDG (Indeks
Pemberdayaan
Gender
85.26% 60.17 % 70.57 %
2. Meningkatnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya
Pelaksanaan
Kabupaten
Layak Anak
Skor KLA 0 % 0 % 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 29
Dari tabel diatas dapat di uraikan bahwa capaian kinerja untuk kegiatan tersebut untuk
tahun 2016 belum ada capaian, dikarenakan Kabupaten Layak Anak ditargetkan pada
tahun 2020.
3. Menurunnya Kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program program :
- Program Kesehatan Reproduksi
- Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- Program Pelayanan Kontrasepsi
- Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
- Pogram Keluarga Berencana
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Menurunnya
Kebutuhan ber
KB yang Tidak
terpenuhi (
Unmet Need)
Persentase
kebutuhan ber
KB yang Tidak
terpenuhi (
Unmet Need)
11,34 % 23,78 % 209%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 30
Dari tabel diatas dapat disimpulkan pencapaian dapat melebihi target yang telah di
tetapkan. Hal ini dilihat dari Jumlah PUS yang tak ber KB sebanyak 14.809 di
bandingkan dengan Jumlah PUS sebanyak 62.270.
C. Akuntabilitas Keuangan
1. Sebelum Perubahan
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak mendapatkan alokasi
Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2016 sebesar
Rp. 7.999.878.961,- (Tujuh milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan juta
Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu rupiah).
Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut
antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.109.790.211,-
2. Belanja Langsung Rp. 3.890.088.750,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp. 1. 997.920.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 1.440.608.750,-
c. Belanja Modal Rp. 451.560.000,-
Jumlah Rp. 7.999.878.961,-
Penggunaan Anggaran Tahun 2016 adalah pelaksanaan dari Program dan
kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Rencana Penggunaan Anggaran Badan KBP3A
Sebelum Perubahan Tahun 2016
No Program/Kegiatan Anggaran
1 Belanja Tidak Langsung 4,109,790,211.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 31
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
8,160,000.00
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
371,250,000.00
3 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
156,390,000.00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,290,800.00
5 Penyediaan alat tulis kantor 27,688,200.00
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,535,000.00
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
958,000.00
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
220,000,000.00
9 Penyediaan makanan dan minuman 12,750,000.00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
475,875,000.00
11 Penyediaan Jasa Non PNS *) 1,797,900,000.00
12 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam
Daerah *)
24,400,000.00
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
11,000,000.00
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
50,800,000.00
5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
15 Pengembangan materi dan
pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender
(KKG)
15,205,000.00
6 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
16 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
39,370,000.00
17 Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak
kekerasan
87,450,000.00
7 Program pembinaan peran serta
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 32
masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri
18 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga
41,075,000.00
8 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam pembangunan
19 Kegiatan bimbingan manajemen
usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
27,269,000.00
9 Program Keluarga Berencana
20 Pembinaan Keluarga Berencana 62,025,000.00
10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
21 Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
288,785,000.00
11 Program pelayanan kontrasepsi
22 Pelayanan pemasangan kontrasepsi
KB
47,960,000.00
12 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
23 Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok
Sebaya Diluar Sekolah
110,952,750.00
7,999,878,961.00
2. Setelah Perubahan
Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulan Agustus 2015,
dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. Rp. 7.999.878.961,- (Tujuh
milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu rupiah) mengalami penurunan
sebesar Rp.7.540.297.387-,(Tujuh milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dengan rincian
anggaran biaya adalah sebagai berikut :
Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2016 tersebut
antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.297.601.887,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 33
2. Belanja Langsung Rp. 3.242.695.500,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp 2.029.065.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.108.420.500,-
c. Belanja Modal Rp. 105.210.000,-
Jumlah Rp. 7.540.297.387,-
Tabel 3.3 Rencana Penggunaan Anggaran Badan KBP3A
Setelah Perubahan Tahun 2016
No Program/Kegiatan Anggaran
1 Belanja Tidak Langsung 4,297,601,887.00
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8,960,000.00
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
178,950,000.00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132,260,000.00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,290,800.00
5 Penyediaan alat tulis kantor 27,688,200.00
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,474,750.00
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
958,000.00
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14,860,000.00
9 Penyediaan makanan dan minuman 10,650,000.00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
451,025,000.00
11 Penyediaan Jasa Non PNS *) 1,864,800,000.00
12 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
21,750,000.00
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7,000,000.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 34
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50,800,000.00
5 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
15 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan
gender (KKG)
0.00
6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
16 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
35,050,000.00
17 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
60,800,000.00
7 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
18 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga 34,525,000.00
8 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
19 Kegiatan bimbingan manajemen usah
abagi perempuan dalam mengelola usaha
17,974,000.00
9 Program Keluarga Berencana
20 Pembinaan Keluarga Berencana 42,200,000.00
10 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
21 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
133,525,000.00
11 Program pelayanan kontrasepsi
22 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 55,910,000.00
12 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
23 Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi
Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
80,244,750.00
7,540,297,387.00
3. Realisasi Penggunaan Anggaran 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 35
Realisasi penggunaan anggaran 2016 yang telah terlaksana dilaporkan
setiap 3 bulan sekali atau per tri wulan dalam bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan
(LKK). Realisasi penggunaan anggaran tahun 2016 triwulan IV adalah pelaksanaan
dari Program dan kegiatan sebagai berikut
Tabel 3.4 Realisasi Penggunaan Anggaran 2016
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi (RP) Realisasi
(%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
8,960,000.00 8,501,599.00
94.88%
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
178,950,000.00 156,815,400.00
88%
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
132,260,000.00 131,068,000.00
99.10%
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,290,800.00 1,290,000.00 99.94%
5 Penyediaan alat tulis kantor 27,688,200.00 27,642,200.00 99.83%
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,474,750.00 10,948,750.00
95.42%
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
958,000.00 958,000.00
100%
8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
14,860,000.00 14,800,000.00
99.60%
9 Penyediaan makanan dan minuman 10,650,000.00 6,400,000.00 60.09%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
451,025,000.00 421,130,143.00
93.37%
11 Penyediaan Jasa Non PNS *) 1,864,800,000.00 1,730,618,500.00 92.80%
12 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
21,750,000.00 21,300,000.00
97.93%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7,000,000.00 5,500,000.00
78.57%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
14 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50,800,000.00 50,165,000.00
98.75%
4 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 36
15 Pengembangan materi dan
pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
0.00 0.00
0%
5 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
16 Pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan di daerah
35,050,000.00 34,450,000.00
98.29%
17 Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak kekerasan
60,800,000.00 57,650,000.00
94.82%
6 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang mandiri
18 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga
34,525,000.00 33,400,000.00
96.74%
7 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
19 Kegiatan bimbingan manajemen usah
abagi perempuan dalam mengelola usaha
17,974,000.00 17,655,250.00
98.23%
8 Program Keluarga Berencana
20 Pembinaan Keluarga Berencana 42,200,000.00 42,200,000.00 100%
9 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
21 Memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat
133,525,000.00 133,525,000.00
100%
10 Program pelayanan kontrasepsi
22 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 55,910,000.00 43,810,000.00 78.36%
11 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
23 Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok
Sebaya Diluar Sekolah
80,244,750.00 77,010,000.00
95.97%
J u m l a h 3,242,695,500.00 3,026,837,842.00 93.34%
Realisasi penggunaan anggaran 2016 triwulan IV dalam laporan kemajuan kegiatan
antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.207.481.217,-
2. Belanja Langsung Rp. 3.026.837.842,-
Jumlah Rp. 7.234.319.059,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 37
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Dengan melihat dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian pelaksanaan
program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 tentang pencapaian kesertaan ber KB masyarakat telah tercapai, yang telah
mencerminkan telah adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarganya.
2. Belum Terbentuknya Kabupaten Layak Anak
3. Masih kurangnya partisipasi keluarga dalam program BKB, BKR, BKL, dan UPPKS
4. Dengan bertambahnya pengaduan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak, menunjukkan semakin dipahaminya hak-hak perempuan dan
anak.
B. SARAN
Namun demikian, untuk mengantisipasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi maka
perlu mengambil langkah-langkah :
1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga
kelestariannya.
2. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan di semua lini dan tingkatan.
3. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak.
Batulicin, Desember 2016 Kepala BKBP3A Kabupaten Tanah Bumbu, Basuni, S.Pd., MM Pembina Utama Muda NIP. 19640116 198305 1 002