PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BAPPEDABAPPEDA BAPPEDA... · tugas dan fungsi pelayanan Bappeda,...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BAPPEDABAPPEDA BAPPEDA... · tugas dan fungsi pelayanan Bappeda,...
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BAPPEDABAPPEDABAPPEDABAPPEDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434086 Palabuhanratu-Sukabumi
Homepage: http://www.bappeda-sukabumi.go.id
e-mail: [email protected]
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR : 893/381/Sekret
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 - 2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan
perencanaan pembangunan Daerah yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah
satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
BAPPEDA yang disusun setiap lima tahun, dan
merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan
Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sukabumi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Renstra Perangkat Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Bappeda;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8
Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) TENTANG RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra BAPPEDA merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021.
KETIGA : Renstra BAPPEDA Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2016 - 2021.
KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra BAPPEDA Tahun 2016 - 2021
meliputi :
a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda, sumber daya Bappeda, kinerja pelayanan Bappeda, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda.
c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan
visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
d. BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda, strategi dan kebijakan Bappeda
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indikator kinerja Bappeda yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD
g. BAB VII : PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : Desember 2016
Kepala,
Ir. TEJA SUMIRAT
c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan
visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
d. BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda, strategi dan kebijakan Bappeda
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indikator kinerja Bappeda yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD
g. BAB VII : PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : September 2016
Kepala,
DODY A. SOEMANTRI,SH,M,Si
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi
RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA STRATEGISSTRATEGISSTRATEGISSTRATEGIS
2016 - 2021
RENSTRA BAPPEDA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016-2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 1
BAB IBAB IBAB IBAB I.... PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan dinamika lingkungan regional, nasional maupun global, permasalahan
dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukabumi semakin kompleks. Arus globalisasi
membawa keleluasaan informasi, meningkatnya distribusi barang dan jasa yang berdampak
pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Globalisasi juga mendorong
akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal,
antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas
kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga
akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Peningkatan arus informasi
dan modal juga berdampak pada meningkatnya eksploitasi berbagai sumber daya alam yang
memunculkan ekternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan dan keresahan/konflik sosial.
Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi
penyelengara negara baik nasional maupun daerah.
Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah,
termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diberi tugas dalam
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.
Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat strategis, karena
perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan di daerah
dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan baik lokal,
regional maupun nasional. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan ego sektoral
yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai
amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran
dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di atas adalah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat
dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 2
(Bappeda) harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan
akuntabel.
Naskah Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini disusun
dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung
sejak tahun 2016–2021, menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 3
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renstra Bappeda ini antara lain adalah:
Maksud :
Sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan
jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam
menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan
proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Tujuan :
A. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Bappeda dengan arahan strategis Visi
dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah
Kabupaten Sukabumi;
B. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik
dalam bentuk LAKIP Bappeda maupun sebagai bahan masukan dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
C. Menetapkan Arah Pembangunan Bappeda yang mengacu kepada RPJPD dan
RPJMD Kabupaten Sukabumi serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja
Bappeda.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda 2.2 Sumber Daya Bappeda 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 4
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 5
BAB IIBAB IIBAB IIBAB II.... GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDABAPPEDABAPPEDABAPPEDA
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda
Mengacu Pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi, Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penujang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bappeda
mempunyai fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan evaluasi perencanaan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 6
Susunan organisasi Badan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat, membawahkan: 1. Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan; 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 3. Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketenteraman
Ketertiban Umum.
d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan: 1. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral; 2. Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan dan Pariwisata; 3. Sub Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Lingkungan
Hidup.
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan: 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum; 2. Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang dan Perhubungan; 3. Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
f. Bidang Penelitian dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan: 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Sub Bidang Perencanaan Strategis; 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 7
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Sukabumi
(Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016)
KEPALA
SEKRETARIAT
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat
Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan
Sub Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan
Trantibum
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Sub Bidang Perdagangan,
Koperasi dan ESDM
Sub Bidang Penanaman Modal,
Ketenagakerjaan dan Pariwisata
Sub Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan,
Kelautan dan Lingkungan Hidup
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
Sub Bidang Pekerjaan Umum
Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang dan
Perhubungan
Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan
Wilayah
Bidang Penelitian dan Evaluasi
Pembangunan
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bidang Perencanaan Strategis
Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 8
2.2. Sumber Daya Bappeda
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA
Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang
Eselon IIb; 1 (satu ) orang Eselon IIIa 1 (satu) orang yaitu sekretaris, 4 (empat) orang eselon
IIIb yaitu kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang
kasubbag dan 12 kasubid.
Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja
organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang
sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai center of
knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar
belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara
signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai BAPPEDA
berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 38 orang laki-laki atau 84 % dan perempuan sebanyak
7 orang atau 16 %, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kab.Sukabumi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016
No UNIT KERJA
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1. Kepala Badan 0 1 1
2. Sekretariat 12 3 15
3. Bid. Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah 7 0 7
4. Bid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam 5 0 5
5. Bid. Pengembangan Manusia dan
Masyarakat 9 2 11
6. Bid. Penelitian dan Evaluasi Pembangunan 6 1 7
TOTAL 38 7 45
Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kab.Sukabumi Tahun 2016
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 9
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Sukabumi adalah
Gedung kantor seluas 4.675 m², Kendaraan Dinas sebanyak 12 Unit terdiri dari Roda 4
sebanyak 7 unit dan roda 2 sebanyak 7 unit Laptop sebanyak 20 unit Personal Komputer (PC)
sebanyak 14 unit Saluran Telepon sebanyak 1 Line dan dua ruang rapat yang memadai dapat
menampung masing-masing 200 orang dan 100 Orang.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 10
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BAPPEDA berdasarkan
sasaran/target Renstra BAPPEDA periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,
dan/atau indikator kinerja pelayanan BAPPEDA . Kinerja pelayanan BAPPEDA disajikan
Tabel dengan format sebagai berikut:
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015
N
O
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Bappeda
Target
SPM
Targe
t IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra
SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada
Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6
)
(7
)
(8
)
(9
)
(10
)
(11
)
(12
)
(13
)
(14
)
(15
)
(16
)
(17
)
(18
)
(19
)
(20
)
1
Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten
Sukabumi 2005-2025
Tersedianya
RPJP Daerah
- - 1 - -
- - 1 - -
- - 100 - -
2
Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2005-
2010
RPJM Daerah
1 - - 1 -
1 - - 1 - 100 - - 100 -
3
Penyusunan Perda RTRW
Kabupaten Sukabumi
dan Revisi Perda RTRW
Kabupaten SUkabumi
RTRW 1 1 1 1 - - - - 100 - - - -
4 Penyusunan Dokumen
RKPD
RKPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
5
Penyusunan KUA dan
PPAS dan KUA /PPAS
Perubahan
KUA / PPAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
6 Pelaksanaan Kegiatan
Musrenbang Kabupaten
Musrenbang
dan Forum
SKPD
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
7
Penyusunan Dokumen
Monitoring ,
Pengendalian dan
Evaluasi
Monitoring,
Pengendalian
& Evaluasi
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
8 Penyusunan Dokumen
Lakip Daerah
LAKIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
9
Penyusunan Dokumen
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah
LKPJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
10
Penyusunan Dokumen
KSDA, Indikator Makro
Sosial dan Ekonomi
Data dasar
perencanaan
(KSDA, Data
10ocial-
ekonomi)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 11
N
O
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Bappeda
Target
SPM
Targe
t IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra
SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
Rasio Capaian pada
Tahun ke- (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6
)
(7
)
(8
)
(9
)
(10
)
(11
)
(12
)
(13
)
(14
)
(15
)
(16
)
(17
)
(18
)
(19
)
(20
)
11
Penyusunan Dokunen
Instrrumen Perencanaan
Pembangunan
Instrumen
perencanaan
pembangunan
- 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - 100 100 100 100
12
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang
(Bidang PEP, IPW, ESDA
dan PMM)
Penelitian
substantive
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
13
Kegiatan
Pendampingan/Assisten
si program dan kegiatan
substantif untuk Bidang
IPW, ESDA dan PMM
Pendampinga
n program/
kegiatan
substantive
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Bappeda dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan
dokumen perencanaan sehingga lebih implementatif dalam pelaksanaannya.
Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Sukabumi
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- (Juta) Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
(juta) Rasio antara Realisasi
dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Anggaran
Realisasi
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
- Belanja Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
4.0
26.
5,8
35,
8.02
7.
5.717 3.733 4.026
0
5,759
6.972. 5.498 3.662 100
98
,0
7
86,
86
9
6,
1
6
98
,1
1
0,0
88
96
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Sebagai upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan
peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi
pencapainnya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor
peluang dan ancaman eksternal.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang
yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:
1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap perencanaan pembangunan.
Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan
strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:
1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 13
BBBBAB IIIAB IIIAB IIIAB III.... ISUISUISUISU----ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas da n Fungsi Pelayanan Bapedda
Secara normatif Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan namun berdasar fungsi bappeda
mempunyai tugas sbb:
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penelitian dan evaluasi perencanaan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. Pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. Pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 14
Tabel 3.1.
Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Bappeda
No Tugas Fungsi Permasalahan
1 Penyusunan rencana dan program kerja
Badan;
1. Belum Optimalnya kualitas perencanaan dan
program kerja badan
2. Lemahnya Komitmen dalam implementasi
rencana kerja lembaga
2 Perumusan dan penyusunan kebijakan
teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
1. Belum optimalnya peran lembaga dalam
menyusun kebijakan perencanaan untuk
mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang
dan dinamika pembangunan daerah
2. Ketersediaan dan Kualitas data untuk
perencanaan pembangunan yang kurang
optimal
3. Belum sinergisnya antara perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan.
3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan
tugas di bidang kesekretariatan; fisik;
ekonomi; sosial budaya; pemerintahan;
statistik dan laporan;
Belum optimalnya peran lembaga dalam
pembinaan, pengendalian dan pengawasan
tugas di bidang kesekretariatan; fisik, ekonomi;
sosial budaya dan pemerintahan; statistik dan
laporan;
4 Pembinaan dan pengelolaan administrasi,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
kearsipan;
1. Lemahnya manajemen administrasi,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
kearsipan.
2. Belum efektifnya kinerja aparatur karena
lemahnya sistem pengembangan karir dan
pelatihan, jenjang karir dan reward-
punishment;
5 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
dengan unit kerja lain;
1. Belum efektifnya peran lembaga dalam
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor dan antar fungsi
baik internal maupun eksternal;
2. Adanya Kesenjangan antara tugas dan fungsi
yang dimilliki dengan tuntutan beban kerja
sehingga dibutuhkan penambahan kewenangan
dan unit kerja.
6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan tugas
Belum efektifnya sistem pengendalian,
pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan
daerah baik dalam metodologi maupun
pelaksanaan ;
7 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara
optimal sebagai input bagi perumusan
perencanaan pembangunan daerah;
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 15
Tabel 3.2.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda
Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi Saat ini
Standar yang Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi 2005-2025
1 Jumlah Dokumen
1. Adanya
Kewenangan
perencanaan dan
koordinatif antar
sektor dan fungsi
menurut UU 25
tahun 2004.
2. Adanya
Kewenangan
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan
daerah.
3. Adanya Perbup 76
thn 2016
mengenai SOTK
Bappeda.
4. Tersedianya
dokumen-
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah.
1. Dilaksanakannya
otonomi daerah
termasuk
desentralisasi
pembangunan
dan fiskal.
2. Tersedianya
dokumen-
dokumen
perencanaan
pembangunan
tingkat nasional
dan propinsi.
3. Dukungan
masyarakat,
DPRD, LSM,
dunia Pendidikan
dan stake holder
lainnya terhadap
perencanaan
pembangunan.
4. Tuntutan
tranparansi
informasi
1. Efektifitas peran
lembaga dalam
koordinasi,
sinkronisasi dan
sinergitas
pembangunan
antar sektor dan
antar fungsi baik
internal maupun
eksternal
2. Belum
optimalnya
peran lembaga
dalam
menyusun
kebijakan
perencanaan
untuk
mengantisipasi
perubahan,
tantangan,
peluang dan
dinamika
pembangunan
daerah
3. Belum
Optimalnya
Kualitas dan
Kuantitas SDM
Perencana dan
sarana
prasarananya.
4. Belum
sinkronnya
antara
perencanaan ,
penganggaran
dan Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015
1 Dokumen
Penyusunan Perda RTRW Kabupaten Sukabumi dan Revisi Perda RTRW Kabupaten SUkabumi
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen RKPD
5 Dokumen
Penyusunan KUA dan PPAS dan KUA /PPAS Perubahan
20 Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kabupaten
5 Dokumen
Penyusunan Dokumen Monitoring , Pengendalian dan Evaluasi
5 Dokumen
Penyusunan Dokumen Lakip Daerah
5 Dokumen
Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
5 Dokumen
Penyusunan Dokumen KSDA, Indikator Makro Sosial dan Ekonomi
5 Dokumen
Penyusunan Dokunen Instrumen Perencanaan Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang (Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan)
Kegiatan Pendampingan/Assistensi program dan kegiatan substantive untuk Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 16
Dibawah ini adalah isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi
Bappeda dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagai berikut :
Tabel 3.4.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
No Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)
Kemiskinan dan
Kelaparan
Pengurangan Kemiskinan Penanganan Kemiskinan
Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan
Harga Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
Pemanasan Global dan
Perubahan Iklim
Lingkungan Hidup dan Bencana Kebencanaan
Perdagangan Bebas Iiklim Investasi dan Usaha Peningkatan Iklim
Investasi dan Usaha kecil
Infrastruktur Peningkatan Infrastruktur
Ketersediaan Energi
Korupsi Reformasi birokrasi dan tata
kelola
SDM Aparatur dan tata
kelola.
Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik regional, nasional maupun global,
tantangan yang dihadapi kabupaten Sukabumi semakin kompleks. Peningkatan arus
informasi dan dan pergerakan investasi masuk ke negara berkembang juga berdampak pada
meningkatnya ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak lingkungan
seperti pemanasan global dan perubahan iklim (climate change). Disamping itu peningkatan
harga pangan akibat bersaing dengan bioenergi, berdampak pada semakin naiknya angka
kemiskinan dan resiko kelaparan global. Perdagangan Bebas disatu sisi akan meningkatkan
transaksi perdagangan antar negara, namun disisi lain menimbulkan konflik bagi negara yang
belum siap dan tidak mempunyai daya saing kuat.
Berbagai masalah tersebut mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi
seluruh komponen bangsa baik pemerintah masyarakat maupun dunia usaha. Hal ini
menuntut peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah yang bersinergi dengan
stakeholder lainnya. Reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik menjadi salah satu hal yang
sangat penting dalam rangka mengefektikan peran pemerintah daerah dalam percaturan
nasional dan global.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sebelum terbitnya perda yang mengatur RPJMD 2016 – 2021 dari Bupati dan Wakil
Bupati Sukabumi terpilih, dokumen rancangan renstra ini masih mengacu pada Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021.
a. VISI
Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan
tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016 – 2021
Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :
“ Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Ma ndiri”.
Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan
Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut
maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi
sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat
seperti yang tergambar pada gambar berikut.
Gambar 3.1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukabumi
Masyarakat Kabupaten Sukabumi
yang Religius
Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 18
1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius
Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang
direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup
sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi,
kelembagaan, hingga budaya daerah.
Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan
perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial
materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten
Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik
bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah
saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan
selamat (terlepas dari segala macam gangguan).
Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada
intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah
dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan
perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi
yang bermartabat dan berdaya saing.
2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi
Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat
yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang
dipandangnya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan
yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan
usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif
dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya
manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat
kemiskinan dan keterbelakangan.
Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang
direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin
mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan
antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas
kerjasama, baik nasional maupun internasional.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 19
Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten
Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi
diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah
Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi
kemiskinan dan pengangguran.
Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan
menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini
dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan
daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat
Kabupaten Sukabumi.
Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi,
ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya-upaya
pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power
sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders
lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar
pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.
Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok,
ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan
untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya
mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan
dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai
kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut
terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi,
sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat
misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 1), sumber daya
manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
(misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).
b. MISI Sejalan dengan Visi di atas, maka ada 4 (empat) Misi Utama yang akan dijalankan,
yaitu : 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berb asis ekonomi lokal
melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya sain g dan religius; 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 20
Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berb asis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang ber wawasan lingkungan
Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan
perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas
perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam
meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan
perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam
pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih
perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi
masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian
makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan
adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi
masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan
sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM
utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi
salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.
Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan
berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah
ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan
regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan
daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut
untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang
memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara merata.
Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya
pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya
perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara
merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya sain g dan religius
Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan
sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di
kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 21
bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.
Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk
menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten
Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung
perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia
Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia
menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi
saat ini.
Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan
berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten
Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah.
Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam
pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang
dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan
agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk
karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan
daerah.
Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi
bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan
dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan
potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat
sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good governance. Good Governance.
Dlaam mewujudkan Good Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para
aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah
dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari
perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan
reformasi birokrasi, yaitu :
1) Tidak ada korupsi 2) Tidak ada pelanggaran hukum 3) APBD baik 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 22
8) Adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparat pemerintah, dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja
aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi
birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari
reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik,
bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam
menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam
menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan
akuntabilitas publik.
Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat,
peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi,
pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan,
prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping
itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen
kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja
aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola
pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong”
pelayanan kepada masyarakat.
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten
Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih
meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula
sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat
Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang
optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis
yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis
yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula
kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu
hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan
dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 23
pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan
ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta
masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan
infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan
yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur
memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan.
Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang
handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses
terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat
diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan
masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai
kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan
pemerintahan.
Tabel 3.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan pada Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri
No Misi Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan
Profesional
1. Efektifitas peran lembaga
dalam koordinasi,
sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor
dan antar fungsi baik
internal maupun eksternal
2. Belum optimalnya peran
lembaga dalam menyusun
kebijakan perencanaan
untuk mengantisipasi
perubahan, tantangan,
peluang dan dinamika
pembangunan daerah
3. Belum Optimalnya Kualitas
dan Kuantitas SDM
Perencana dan sarana
prasarananya.
1. Perencanaan masih
didominasi oleh
kepentingan
politik.
2. Ketidaksinkronan
peraturan tentang
sytem perencanaan
pembangunan
dengan peraturan
keuangan.
3. Inkonsistensi
dalam
perencanaan dan
penganggaran.
1. Dilaksanakannya
otonomi daerah
termasuk
desentralisasi
pembangunan
dan fiskal.
2. Tersedianya
dokumen-
dokumen
perencanaan
pembangunan
tingkat nasional
dan propinsi.
3. Dukungan
masyarakat,
DPRD, LSM, dunia
Pendidikan dan
stake holder
lainnya terhadap
perencanaan
pembangunan.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 24
Keterkaitan antara Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dengan Renstra Bappeda mengacu pada misi nomor tiga yaitu: Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan profesional dengan strategi meningkatkan kualitas
perencanaan dan pembangunan
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
3.3.1. Renstra Bappenas
Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007
menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan
kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut
dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan
nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen
Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan
dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi
terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian
PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang
perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan
pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan
pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum,
perlengkapan dan rumah tangga.
Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran
yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker), (2)
koordinator, (3) think-tank, dan (4) administrator. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan,
Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam
rencanapembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun
tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut
perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN
2015-2019. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan
dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan
berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate
change).
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 25
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus
memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019
dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang
berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah. Kualitas rencana
pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan
terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu,
dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4)
integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional
(RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing
fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun
daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas
lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan
oleh Presiden/Pemerintah.
Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian
PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi
dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur.
Dari penjelasan diatas, keterkaitan bappeda Kabupaten Sukabumi dengan bappenas
sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian; serta mengitegrasikan (keterkaitan) dan konsistensi antara
pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan
yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat
(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD).
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 26
3.3.2. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.6
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Bappeda Prov. Jawa Barat dan Dinamika Lingkungan Strategis
Tugas Pokok dan Fungsi Isu Strategis
Tugas
Pokok
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan
penyusunan serta pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
1. Aparatur perencana yang profesional dan memiliki integritasi tinggi
2. Efektifitas dan
akuntabilitas dalam penyusunan
perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai
bahan perencanaan pembangunan
4. Penyebarluasan hasil-hasil perencanaan
pembangunan bagi multi stakeholder
5. Kebutuhan akurasi data dan informasi untuk penyusunan perencanaan
pembangunan daerah
Fungsi a) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah
b) Penyelenggaraan
kesekretariatan, penelitian/pengkajian,
pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi dan sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan
c) Penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan
hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan
d) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan nasional serta kabupaten/kota
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan,
maka ditetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Tercapainya Kualitas dan
Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa B arat”, dengan Misi sebagai
berikut :
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 27
1. Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas; 2. Meningkatkan pelayanan prima di bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan; 3. Mewujudkan siklus dan kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
prinsip shewhart cycle dan SMART Planning; 4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat
tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima
tahun ke depan, sebagai berikut :
Tujuan
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan
merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu
lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur Bappeda; 2. Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah; 3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan; 4. Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan.
Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2008-2013 adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda; 2. Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda; 3. Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencaan; 4. Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat.
Strategi
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Provinsi
Jawa Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal
serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi
tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan, yaitu: (1)
Sektor unggulan (prioritas pembangunan); (2) Kondisi eksisting masing-masing wilayah
pembangunan; dan (3) Bidang masalah yang akan ditangani.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan
yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai;
cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; cakupan wilayah dari tingkat provinsi ke tingkat
kabupaten/kota; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang
dimiliki; fasiltas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian stratejik
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 28
pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan
stakeholders yang sudah semakin meningkat.
Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai
kelemahan internal Bappeda Provinsi Jawa Barat yang harus ditekan serendah mungkin,
antara lain: belum terpenuhinya critical mass kompetensi SDM di masing-masing Bidang;
belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam
perencanaan pembangunan; rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang
akurat dan terkini; serta belum primanya pelayanan Bappeda kepada stakeholders dan
masyarakat.
Di sisi lain, hasil análisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang
perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappeda, antara lain: tingginya kepercayaan
Gubernur terhadap keberadaan Bappeda tidak saja dalam merencanakan tetapi juga
mengkoordinasikan pembangunan; pesatnya perkembangan teknologi informasi; tersedianya
inovasi teknologi yang memadai; globalisasi yang akan membuka peluang meningkatkan
peluang kerjasama perdagangan berbagai produk Jawa Barat; dan terbukanya peluang
kerjasama dalam pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan. Di samping itu, berbagai
ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan
perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: dominannya pengaruh
negara maju dalam GATT/WTO; berkembangnya perusahaan multi nasional yang merambah
pasar domestik; persaingan teknologi di dalam maupun di luar negeri; dan ego OPD yang
menyebabkan rendahnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Tabel 3.7.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten
terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra
Bappeda Kabupten
Sasaran pada Renstra
Bappeda Provinsi
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya
pengetahuan dan skill
aparatur Bappeda .
Tercapainya peningkatan
kinerja aparatur perencana
Tercapainya
peningkatan kinerja
aparatur Bappeda
2 Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan jasa administrasi
dan operasional lembaga
Terfasilitasinya pendukungan
dan pengembangan aparatur
Bappeda
Tersedianya sarana
dan prasarana serta
SOP pelayanan
Bappeda
3 Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Antar sektor,
antar Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat dan antar
pemangku kepentingan.
Terbangunnya koordinasi dan
fasilitasi pembangunan yang
efektif
Tercapainya
koordinasi dan
sinergitas
perencaan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 29
4 Tersusunnya dokumen
strategis tahunan dan
jangka menengah
Tercapainya perencanaan
daerah yang mampu
menjawab tantangan dan
peluang dinamika
pembangunan daerah.
5 Tersusunya laporan tahunan
daerah yang akuntabel:
Terbangunnya system
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan yang efektif
6 Terbangunan pengelolaan
data dan statistik
perencanaan pembangunan
berbasis teknologi informasi
yang handal
Terbangunnya data
perencanaan pembangunan
yang handal dan terintegrasi
Tercapainya satu
data dan informasi
pembangunan Jawa
Barat
Berdasar tabel diatas secara umum terlihat adanya persamaan sasaran dari yaitu
mengenai SDM, sarana prasarana, koordinasi dan data. Untuk itu perlunya upaya
mensinergikan baik pendanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran bersama secara efektif.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan
struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis)
pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan
SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang
jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta
targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek
yang perlu ditelaah adalah :
1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 30
Tabel 3.8.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sukabumi
Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(2) (3) (4) (5) (6) PKNp dan PKW terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional. Fasilitas minimal yang harus tersedia: • IPLT • Pasar induk regional • Pelabuhan pengumpan • Perguruan Tinggi • Rumah sakit tipe B • Terminal tipe B • TPA regional
Infastruktur belum memenuhi untuk menjalankan fungsi sebagai PKNp/ PKW Penekanan pada RTRWP & RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi pembangunan infrastruktur regional untuk memantapkan fungsi sebagai PKW
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di setiap kawasan
Palabuhanratu
PKL perkotaan terdiri atas Kota Cibadak, yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Fasilitas minimal yang harus tersedia: • Pasar kecamatan (luas + 7000 m2) • Terminal tipe C (luas + 3000 m2) • RSUD tipe C (yang direncanakan akan
ditingkatkan menjadi Tipe B atau BLUD • TPSA menggunakan TPA Cimenteng di Kec.
Cikembar
� Pasar kecamatan bersatu dengan terminal tipe C dgn kondisi semrawut dan sering menimbulkan kemacetan lalu lintas jalan Negara
� Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan fasilitas minimum kota dan 30ystem infratruktur yang memantapkan fungsi Cibadak sebagai PKL Perkotaan dan sekaligus sebagai calon ibukota DOB (Kab Sukabumi Utara sesuai rencana pemekaran)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di setiap kawasan
• Lokasi pasar dan terminal di Kecamatan Cibadak
• Lokasi RSUD di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak
• Lokasi TPSA di Cimentang, Kecamatan Cikembar
PKL perdesaan, terdiri atas Kota Kecamatan Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten, yang diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian. Fasilitas minimal yang harus tersedia:
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penyusunan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi di setiap kawasan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 31
Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan
Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan SKPD
(2) (3) (4) (5) (6) PKL Perdesaan Jampangtengah :
• 2 Pasar Desa (Panumbangan dan Nangerang) • Sub Terminal Cilawang ( dibangun thn 1996 di
atas tanah Pemda ± 1500 m2 & jarak dari pusat kota Bojonglopang ± 600 m, sampai hari ini tidak berfungsi. Angkutan umum menggunakan terminal bayangan di pusat kota kec.
• TPSA terletak di Dusun Antralina
� Infrastruktur sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan/ PKW belum memadai.
� Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan infratruktur regional yang memantapkan fungsi sebagai PKL Perdesaan
• Lokasi pasar desa berada di Bojonglopang dan Nangerang
• Lokasi sub terminal Cilawang berada di Bojonglopang (Desa Penumbangan)
• Lokasi TPSA berada di dusun Antralina, Desa Sindangresmi
PKL Perdesaan Sagaranten : • Pasar Kecamatan • Sub Terminal antar kota kecamatan (Bis dan Non
Bis). • TPSA Datarnangka
� Infrastruktur sebagai PKL Perdesan yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan/ PKW belum memadai.
� Penekanan pd RTRWP & RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan infratruktur regional yang memantapkan fungsi sebagai PKL Perdesaan
• Lokasi pasar kecamatan berada di Pasanggrahan
• Lokasi sub Terminal berada di Sagaranten
• Lokasi TPSA berada di Datarnangka
PKL Perdesaan Jampangkulon : • Rmh Sakit Tipe D • Sub Terminal bayangan. Pemda merencanakan
pemb. terminal Jampangkulon yang berlokasi di Ds. Jampangkulon bersatu dgn pasar
• Terdapat 3 TPSS • ( TPSA meng-gunakan di keca-matan lain yakni
TPSA Kedaleman Kec. Surade, dan TPSA Kertajaya Kec. Simpenan)
• Fungsi PKL Perdesaan baru sebagian dipenuhi
• Penekanan pada RTRWP dan RTRW Kab. Sukabumi adalah pada realisasi penyediaan infratruktur regional yang memantapkan fungsi sebagai PKL Perdesaan, walaupun Penekanan utama pada peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur, bukan pada pembangunan
• Lokasi RSUD berada di Jampangkulon
• Lokasi Sub Terminal berada di Jampangkulon
• Lokasi TPSS berada di Pasir Pulus, Ciawitali, dan Cinaga
• Lokasi TPSA berada di desa kadaleman kecamatan surade dan desa kertajaya kecamatan simpenan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 32
Sesuai RTRWN dan RTRW Propinsi Jawa Barat, penerapan sistem kota-kota di
wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi PKNp, PKW, dan PKL yaitu sebagai berikut :
• PKNp terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan keberadaan Pelabuhan Perikanan
Samudera dan potensi perikanan yang akan dikembangkan dengan dukungan
pembangunan pusat bisnis kelautan skala pelayanan nasional dan internasional.
• PKW, terdiri atas Kota Palabuhanratu, sehubungan Palabuhanratu selain sebagai ibukota
Kabupaten Sukabumi juga sebagai pusat kegiatan permukiman, perdagangan, dan
pariwisata.
• PKL perkotaan terdiri atas Kota Cibadak, yang diarahkan sebagai kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
• PKL perdesaan, terdiri atas Kota Kecamatan Jampangtengah, Jampangkulon dan
Sagaranten, yang diarahkan untuk menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi
wilayah-wilayah belakangnya dan ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dikembangkan
secara terbatas untuk kegiatan industri berbasis pertanian.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Secara lebih jelas, PKW
merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai:
• Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN • Pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota • Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota
Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah: a. Perhubungan : pelabuhan udara (sekunder), dan atau pelabuhan laut (pengumpan), dan atau terminal tipe B b. Ekonomi : pasar induk regional c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B d. Pendidikan : perguruan tinggi e. Khusus PKWp : Sesuai fasilitas minimum untuk PKW, serta diusulkan menjadi
PKW.
Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi atau berpotensi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa
kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan (PKL Perdesaan) adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang
menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.
Berdasarkan fungsi tersebut, maka kinerja PKNp, PKW dan PKL antara lain dinilai
berdasarkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung terwujudnya fungsi-fungsi
di atas, antara lain pelabuhan, terminal, angkutan, dan infrastruktur yang bersifat regional
seperti TPA, pasar induk, rumah sakit, perguruan tinggi dan pengolahan limbah. Penilaian
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 33
terhadap kinerja PKNp, PKW dan PKL selain dikaitkan hasil evaluasi RTRWP Jawa Barat
2010 pada tahun 2007 juga berdasarkan penilaian kondisi lapangan di Palabuhanratu sebagai
PKNp/ PKW dan Jampangtengah, Sagaranten dan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan.
Selengkapnya mengenai kondisi lapangan masing-masing PKW dan PKL Perdesaan di
Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel II.35.
Hasil penilaian terhadap kondisi lapangan PKNp/PKW dan 3 PKL di atas menunjukkan
bahwa kota-kota yang ditunjuk sebagai PKNp/PKW (Palabuhanratu) dan PKL Perdesaan
(Jampangtengah, Jampangkulon dan Sagaranten) pada umumnya belum memiliki
kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Terlebih jika dikaitkan dengan kota-kota
kecamatan yang berdekatan dengan PKL Perdesaan yang ditetapkan serta dikaitkan dengan
rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi yang menetapkan kota kecamatan Cibadak
sebagai ibukota atau pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu, dalam
rangka pengembangan sistem kota-kota dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 dirancang
skenario sebagai berikut :
• Pengembangan sistem kota-kota kecamatan lebih diarahkan pada penegasan hirarki
fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini terkait penetapan kota
kecamatan Jampangkulon sebagai PKL Perdesaan karena didukung keberadaan Rumah
Sakit Tipe D, padahal jika dibandingkan dengan kota kecamatan sekitarnya, kota
kecamatan Surade lebih unggul dalam jumlah penduduk dan kelengkapan sarana dan
prasarana ekonomi seperti ketersediaan pasar, bank dan terminal angkutan umum.
• Pengembangan PKL perkotaan di wilayah DOB, sehubungan pada wilayah DOB dalam
RTRWP maupun RTRWN tidak terencanakan adanya PKL perkotaan padahal kondisi
kota-kota kecamatan yang ada seperti Cicurug, Cibadak, Cisaat dan Sukaraja telah
menunjukkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai PKL Perkotaan di wilayah
DOB, terlebih kota kecamatan Cibadak yang nantinya merupakan kota pusat
pemerintahan kabupaten DOB.
Berkaitan dengan rancangan skenario di atas, maka sistem perkotaan yang
dikembangkan dalam RTRW Kabupaten Sukabumi 2030 selain mengacu sistem perkotaan
yang ditetapkan pada RTRWP dan RTRWN juga akan dikemas berdasarkan tipologi kota
kecamatan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik potensi dan masalah masing-masing
kecamatan.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 34
Tabel 3.9.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi
Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(2) (3) (4) (5) (6)
Kawasan Lindung :
• Hutan Lindung
• Kawasan Konservasi
• Hutan Suaka
• Ketidaksesuaian tutupan lahan pada Hutan
lindung mencapai 2,9%
• Ketidaksesuaian tutupan lahan pada kawasan
konservasi mencapai 5,32%
• Capaian kawasan lindung baru mencapai
26,2% dari target 29,76%
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan
Penyusunan pedoman
pemanfaatan dan pengendalian
ruang
Kabupaten Sukabumi
Kawasan Budidaya :
• Hutan produksi tetap 4,96%
• Hutan produksi terbatas
8,83%
• Hutan cadangan 0,53%
• Enclave 0,43%
• Sawah irigasi 2,22%
• Sawah tadah hujan 6.08%
• Perkebunan 9,49%
• Ladang/tegalan 6,73%
• Semak belukar 2,37%
• Tanah kosong/terbuka 0,09%
• Permukiman perdesaan
4,98%
• Permukiman perkotaan
1,53%
• Kawasan budidaya lainnya
0,69%
• Fungsi budidaya seperti industri dan
permukiman menuntut terjadinya alih fungsi
lahan pada fungsi-fungsi budidaya yang
lainnya
• Lahan sawah memiliki titik kritis yang tinggi
akan alih fungsi lahan, yaitu menjadi fungsi
pemukiman dan industri
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan
Penyusunan pedoman
pemanfaatan dan pengendalian
ruang
Kabupaten Sukabumi
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 35
3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Bappeda Kabupaten Sukabumi sebagai organisasi yang memiliki tupoksi
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
pembangunan daerah. dalam menyusun kebijakan dan program tidak terlepas dari apa yang
diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Kebijakan Rencana Program (KRP) yang ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD dan
RTRW Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya
terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan, beberapa kebijakan rencana program yang
ada dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi memiliki
beberapa tujuan antara lain :
a. Visi dan misi Kabupaten Sukabumi harus mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
b. Dalam setiap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan hendaknya selalu mengacu kepada kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan selalu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
c. Peruntukan lahan perlu ditata ulang dengan memperhatikan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu sistem pusat-pusat pertumbuhan kota-desa. Perhatian pada mempertahankan lahan-lahan alokasi keunggulan lokal perlu dipertahankan dan ditumbuhkembangkan;
d. Dalam pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melakukan pengelolaan lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi ;
e. Alih fungsi lahan yang cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi-bisnis (komersial) perlu ditertibkan khususnya untuk mempertahankan keutuhan ekosistem;
f. Infrastruktur yang menjadi perhatian utama adalah jaringan jalan (transportasi) perkotaan untuk mengatasi kemacetan, jaringan drainase untuk mengantisipasi intensitas curah hujan maksimum dan sarana pengolahan/pengelolaan persampahan yang baik untuk menanggulangi timbulan sampah yang semakin meningkat;
g. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya yaitu penerapan dokumen lingkungan dalam setiap pemalaksanaan pembangunan.
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan Rencana Program
yang direncanakan diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang akan
ditimbulkan.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 36
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Dalam rangka mengantisipasi dinamika, perubahan dan tantangan ke depan
pembangunan di Kabupaten Sukabumi maka Bappeda Kabupaten Sukabumi dalam
mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang
saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting dalam menentukan visi-misi dan
strategi yang digunakan dalam sebagai upaya mendukung tercapainya visi-misi pemerintah
Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021.
Selanjutnya, dalam penentuan isu strategis disamping harus memperhatikan kekuatan
dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan
seperti diamanatkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu diperhatikan juga peluang dan ancaman yang terkait dengan
dinamika lingkungan strategis. Penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar
dalam perumusan Visi-misi, Tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan (2016-2021) dapat dilihat dari gambar dibawah ini.
Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sbb :
1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal
2. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk
mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah
3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana dan sarana prasarananya.
4. Belum sinkronnya antara perencanaan , penganggaran dan Pelaksanaan
5. Belum terbangunnya budaya organisasi yang berorientasi hasil dan mampu
menghadapi tantangan dan perubahan kedepan.
Strategi dan Arah Kebijakan
Potensi dan Permasalahan
Isu Strategis
Tujuan dan Sasaran
Visi dan Misi
KONDISI UMUM
SWOT ANALISIS
Tugas dan Fungsi
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 37
6. Belum tersedianya data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan.
7. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar bagi
perumusan perencanaan pembangunan daerah.
Renstra Bappeda 2016-2021
38
BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV. . . . TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANTUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANTUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANTUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.1.1. Tujuan :
1. Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
4.1.2. Sasaran Jangka menengah
1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik 2. Meningkatnya displin aparatur 3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Tersedianya laporan keuangan dan asset Daerah yang akuntabel
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Eksisti
ng
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
Konsistensi Dokumen Perencanaan : - Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD
Renja PD dengan RKPD
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya displin aparatur
Tingkat Disiplin aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsistensi Dokumen Perencanaan : - Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD
- Renja PD dengan RKPD
0 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %
Renstra Bappeda 2016-2021
39
Tujuan Indikator
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Eksisti
ng
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jumlag Dokumen Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah
30 Dok 30 25 25 25 25 25
Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan 7 Keg 7 7 8 8 9 9
Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah
Tersedianya laporan keuangan dan asset Daerah yang akuntabel
Cakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4.2. Strategi dan Kebijakan
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kabupaten Sukabumi
menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor
peluang dan ancaman eksternal.
Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan
yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :
1. Adanya Kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sektor dan fungsi menurut UU 25 tahun 2004.
2. Adanya Kewenangan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Adanya Perbup nomor 76 tahun 2016 mengenai SOTK Bappeda. 4. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kemudian berdasar hasil análisis terhadap faktor eksternal terdapat peluang yang perlu
dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Bappeda, antara lain :
1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal. 2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan
provinsi. 3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya terhadap
perencanaan pembangunan.
Dengan menggunakan pendekatan SWOT Analisis (strengths, weaknesses, opportunities,
threats). Faktor-faktor tersebut diatas dianalisis dengan hasil sebagai berikut :
4.2.1. Strategi
1. Standarisasi Pelayanan Publik pada seluruh Perangkat Daerah
Renstra Bappeda 2016-2021
40
2. Meningkatkan disiplin aparatur 3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur 4. Meningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah 5. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah
4.2.2. KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan
1. Peningkatan kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah 2. Peningkatan profesionalisme anggota KORPRI 3. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur 4. Peningkatan akses seluruh komponen masyarakat dalam berpartisipasi menyusun
dokumen perencanaan pembangunan 5. Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah 6. Penyusunan bahan kebijakan tentang pengelialaan keuangan dan asset Daerah
Tabel 4.2.
Matrik tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2020
Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
Konsistensi Dokumen Perencanaan : • Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD
• Renja PD dengan RKPD
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Standarisasi Pelayanan Publik
pada seluruh Perangkat
Daerah
Peningkatan kewenangan yang dimiliki Perangkat
Daerah Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur
Meingkatnya disiplin aparatur
Tingkat disiplin aparatur
Meningkatkan disiplin aparatur
Peningkatan profesionalisme anggota KORPRI
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi aparatur
Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsistensi Dokumen Perencanaan : - Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD
- Renja PD dengan RKPD
Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Peingkatan akses seluruh komponen masyarakat dalam berpartisipasi menyusun dokumen perencanaan pembangunan
Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Jumlah fasilitasi program pembangunan
Meningkatkan efektifitas
Tersedianya laporan keuangan
Cakupan pengelolaan
Meningkatkan kinerja
Penyusunan bahan kebijakan tentang
Renstra Bappeda 2016-2021
41
Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan
pengelolaan keuangan dan asset daerah
dan asset daerah yang akuntabel
laporan Perangkat Daerah
pengelolaan keuangan dan asset daerah
pengelolaan keuangan dan asset daerah
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 41
BAB VBAB VBAB VBAB V.... RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFSASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah
disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih
operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari
kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan program
yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten sukabumi 2016-2021. Dari program
tersebut, terdapat 3 program utama dan 5 program pendukung bersifat rutin dan tidak
termasuk pada belanja program urusan wajib dan pilihan. Komponen belanja program yang
akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan kebijakan
strategis seperti terlihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1.
Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Bappeda
Program Utama Program Pendukung 1. Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Program Penataan Ruang dan Lahan
3. Program Kerjasama Antar Daerah
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pada hakekatnya sembilan program Bappeda di atas disusun berdasarkan tupoksi
yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada Sekretariat dan Bidang-bidang
lingkup Bappeda pada periode lima tahun ke depan (2016-2021). Masing-masing program
pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dengan indkator output
serta indikasi biaya. Rincian kegiatan dari masing-masing program untuk sekretariat dan
masing-masing Bidang lingkup Bappeda adalah sebagai berikut:
Rincian kegiatan dan program di atas merupakan program badan yang harus
dijabarkan menjadi RKPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 41
provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis,
masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan.
Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya
berupa: dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
1 % 100 100 935 100 1.029 100 1.131 100 1.244 100 1.369 100 1.506 100 7.214 BAPPEDA
Pelayanan Administrasi
AsetDok 0 - 0 - 4 20.000 4 30.000 4 30.000 4 30.000 16 110.000
Pelayanan Administrasi
KepegawaianOrg 0 - 0 - 43 20.000 45 30.000 47 30.000 50 30.000 50 110.000
Pelayanan Administrasi
PerkantoranBln 36 950.000 36 950.000 36 1.200.000 36 1.200.000 36 1.200.000 36 1.200.000 216 6.700.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan peningkatan
sarana prasarana
aparatur
1 % 100 100 773 100 850 100 935 100 1.029 100 1.132 100 1.245 100 5.964 BAPPEDA
Pembangunan Gedung
IT Centre (Banprov)Unit 0 - 1 1.000.000 1 1.000.000 0 - 0 - 0 - 1 2.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala ACUnit 10 15.000 10 15.000 10 10.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000 10 100.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Studio dan Komunikasi
Unit 1 5.000 3 10.000 3 10.000 3 15.000 3 15.000 3 20.000 3 75.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Unit 1 50.000 1 75.000 1 75.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Unit 20 370.000 20 385.000 20 400.000 20 40.000 20 40.000 20 40.000 20 1.275.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala KomputerUnit 20 40.000 15 35.000 10 30.000 20 50.000 25 50.000 25 50.000 25 255.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Unit 2 2.000 3 3.000 4 6.000 4 6.000 4 6.000 4 6.000 4 29.000
Target Kinerja
Kegiatan
Tabel 5.1
Matriks Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021
PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Page 1 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Penataan Halaman
KantorUnit 0 - 1 100.000 1 100.000 - 0 - 1 100.000 1 300.000
Penataan dan
Pengamanan ArsipDus 200 75.000 500 75.000 500 75.000 500 75.000 500 75.000 500 75.000 2.700 450.000
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jenis 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 350.000 10 2.100.000
Penataan Interior
Ruangan KepalaUnit 0 - 1 200.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 200.000
Pengadaan Kendaraan
DinasUnit 0 - 1 230.000 0 - 1 230.000 1 230.000 1 230.000 4 920.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat disiplin
aparatur1 % 100 BAPPEDA
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
Stel 52 50.000 52 50.000 43 50.000 43 50.000 55 50.000 55 50.000 55 300.000
Pengadaan Pakaian Hari-
hari tertentuStel 52 50.000 52 50.000 43 50.000 43 50.000 55 50.000 55 50.000 55 300.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Prosentase
Peningkatan Kualitas
dan Kompetensi
aparatur
1 % 100 100 182 100 200 100 220 100 242 100 266 100 293 100 1.403 BAPPEDA
Pendidikan dan
Pelatihan FormalOrg 5 50.000 6 60.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 15 510.000
Peningkatan Kapasitas
Perencana
Pembangunan
Org 2 20.000 2 20.000 83 20.000 83 20.000 83 20.000 83 20.000 56 120.000
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undanganOrg 40 30.000 40 30.000 43 30.000 43 30.000 43 30.000 43 30.000 43 180.000
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Cakupan pengelolaan
laporan Perangkat
Daerah
1 % 100 100 205 100 226 100 248 100 273 100 300 100 330 100 1.582 BAPPEDA
Penyusunan Dokumen
Perencanaan KeuanganDok 1 35.000 1 40.000 4 40.000 4 40.000 4 40.000 4 40.000 4 235.000
Page 2 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Penyusunan Dokumen
Perencanaan KinerjaDok 1 60.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 1 65.000 4 385.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Dok 1 80.000 1 80.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 4 480.000
Penyusunan Laporan
KeuanganDok 1 45.000 1 50.000 2 50.000 2 50.000 2 50.000 2 50.000 4 295.000
Program
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Konsistensi Dokumen
Perencanaan :
- Renstra Perangkat
Daerah dengan
RPJMD
- Renja PD dengan
RKPD
% - 75 1.500 80 1.600 85 1.700 90 1.800 95 1.900 100 2.000 100 10.500 BAPPEDA
Pemeliharaan SIM
Monev dan SIM satu
Data Kab.Sukabumi
Dok 1 200.000 - - - - - 1 200.000
Pemeliharaan dan
Pengembangan SIM
Perencanaan
Pembangunan
SIM 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 900.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Sukabumi
Dok 4 50.000 4 55.000 - - - - 4 105.000
Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Dana
Tugas Pembantuan dan
Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus
Kabupaten Sukabumi
Dok 8 100.000 8 105.000 - - - - 8 205.000
Verifikasi Renja SKPD kali 1 100.000 1 100.000 - - - - 1 200.000
Pengembangan dan
Pemeliharaan SIM
Monev
SIM - 1 170.000 1 70.000 1 75.000 1 80.000 1 85.000 1 480.000
Pengembangan dan
Pemeliharaan SIM Satu
Data
SIM - 1 100.000 1 70.000 1 115.000 1 120.000 1 125.000 1 530.000
Penyusunan Laporan
Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018
Dok 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 600.000
Program
Pengembangan
Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi
Program
Pengembangan
Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi
Page 3 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Dana
Tugas Pembantuan dan
Pelaksanaan Dana
Dok 1 110.000 1 115.000 1 120.000 1 125.000 4 470.000
Verifikasi Renja
Perangkat DaerahPD 84 200.000 84 200.000 84 200.000 84 200.000 84 800.000
Program
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Prosentase Dokumen
perencaaan dan
evaluasi
pembangunan daerah
yang tepat waktu
% 30 200 9.000 200 9.500 100 10.000 100 10.500 100 11.000 100 55 100 50.055 BAPPEDA
Kegiatan Penyusunan
Indikator Pembangunan
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2016
(18 Kecamtan)
Dok 1 150.000 - - - - - 1 150.000
Penyedian Buku
Indikator Makro
Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016
Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan RPJMD
Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2020
Dok 1 600.000 - - - - - 1 600.000
Penyusunan Actioplan
RPJMD 2016-2020
Sub.Bid Ekonomi Primer
Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan Actioplan
RPJMD 2016-2020
Sub.Bid Ekonomi
Sekunder
Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan Dokumen
KUA-PPAS dan KUA-
PPAS Perubahan
Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan LAKIP
Kab.Sukabumi Tahun
2015 dan TAPKIN
Kab.Sukabumi Tahun
2016
Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan Rancangan
Awal RKPD Tahun 2018Dok 1 100.000 - - - - - 1 100.000
Penyusunan RKPD
Perubahan Tahun 2016Dok 1 150.000 - - - - - 1 150.000
Page 4 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Penyusunan RKPD
Tahun 2017Dok 1 200.000 - - - - - 1 200.000
Penelitian Dokumen
RKA dan RKA Perubahankali 2 175.000 - - - - - 2 175.000
Penyusunan Dokumen
KUA-PPAS dan KUA-
PPAS Perubahan
dok 3 150.000 - - - - - 3 150.000
Kajian Pelayanan
Kesehatan Kabupaten
Sukabumi
dok 10 103.387 - - - - - 10 103.387
Penyusunan LKPJ Bupati
Sukabumidok 1 150.000 - - - - - 1 150.000
Jaringan Penelitian
Bidang Pendidikan
(JARLIT)
Dok 4 115.449 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 865.449
Penyusunan Dokumen
Pengembangan Potensi
Ekonomi Kabupaten
Sukabumi Berbasis AEZ
Dok 1 1 120.000 - 1 120.000
Penyusunan RKPD Dok 4 190.000 4 190.000 4 150.000 4 190.000 4 190.000 4 190.000 4 1.100.000
Sinergitas Forum SKPD
dan Musrenbang RKPDkali 2 350.000 2 350.000 - - - - 2 700.000
Sinergitas Musrenbang
KecamatanKec 47 150.000 47 150.000 47 130.000 47 150.000 47 150.000 47 150.000 47 880.000
Penetapan Kawasan
Budaya Bunga dan Daun
Potong
Dok - 1 200.000 - - - - 1 200.000
Penetapan Kawasan
Agribisnis Berbasis
Peternakan
Dok - 1 400.000 - - - - 1 400.000
Penetapan Cluster
Perikanan BudidayaDok - - 1 350.000 - - - 1 350.000
Penetapan Cluster SPR
Sapi PerahDok - - 1 200.000 - - - 1 200.000
Penetapan Cluster SPR
Domba dan KambingDok - - 1 300.000 - - - 1 300.000
Page 5 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Pemetaan Sentra
Komoditas Karet RakyatDok - - - 1 400.000 - - 1 400.000
Pemetaan Sentra
Komoditas CengkihDok - - - 1 300.000 - - 1 300.000
Pemetaan Sentra
Komoditas CabeDok - 1 300.000 - - - - 1 300.000
Pemetaan Sentra
BiofarmakaDok - - - - 1 300.000 - 1 300.000
Penetapan Kawasan SPR
Unggas Lokal (Itik, Ayam
Buras, Puyuh)
Dok - - - - - 1 450.000 1 450.000
Penetapan Sentra Buah-
buahanDok - - - - - 1 500.000 1 500.000
Kajian Perekonomian
Daerah (Analisis Hasil
Sensus Ekonomi 2016)
Dok - 1 175.000 - - - - 1 175.000
Penyusunan Roadmap
Inflasi DaerahDok - 1 165.000 - - - - 1 165.000
Peta Rencana Kawasan
Perdagangan dan
Industri
Dok - 1 175.000 - - - 1 175.000
Peta Rencana Kawasan
PariwisataDok - - - 1 185.000 - - 1 185.000
Roadmap KUMKM
Kabupaten SukabumiDok - - - 1 185.000 - - 1 185.000
Roadmap Penanaman
Modal dan Investasi
Daerah Kabupaten
Sukabumi
Dok - - - 1 195.000 - 1 195.000
Roadmap Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah Kabupaten
Sukabumi
Dok - - - - 1 200.000 1 200.000
Penyusunan Laporan
Kinerja Tahunan dan
Perjanjian kinerja
Tahunan
Dok - 2 110.000 2 120.000 2 130.000 2 140.000 2 150.000 10 650.000
Pengadaan Buku
Publikasi BPSDok 3 55.000 3 60.000 3 65.000 3 70.000 3 75.000 3 80.000 18 405.000
Page 6 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Review RPJMD
Kabupaten Sukabumi
2016-2021
Dok - - 1 250.000 - - - 1 250.000
Kajian Dampak
Pembangunan Jalan TolDok - - 1 500.000 - - - 1 500.000
Penyusunan Dokumen
Revisi RTRWDok - 1 350.000 1 75.000,00 - - - 2 425.000
Penyusunan Revisi
Perbup RTRWDok - 1 150.000 - - - - 1 150.000
Penyusunan Road Map
Ekonomi KreatifDok 1 80.000 1 100.000 2 180.000
Identifikasi Potensi
Pengembangan Wisata
Minat Khusus (Wisata
Bahari)
PD 47 250.000 - - - 47 250.000
Kajian Pengembangan
Sistem Transportasi
Massal
Dok 1 500.000 - - - 1 500.000
Pemetaan Kawasan
Sentra Industri Kecil
Kabupaten Sukabumi
Dok 1 300.000 - - - 1 300.000
Penggandaan Buku
Publikasi BPSpaket 1 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 4 200.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Pertanian Berbasis
Kawasan
Dok 1 100.000 - - - 1 100.000
Penyusunan Road Map
Pengembangan Desa
Wisata
paket 1 300.000 1 300.000
Rencana Aksi Daerah
Percepatan
Pembangunan Desa
Berbasis Indeks Desa
Membangun
Dok 1 200.000 1 200.000
Review RPJMD 2016-
2021Dok 1 250.000 1 250.000
Program Penataan
Ruang dan Lahan
Page 7 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Road Map
Pengembangan
Ekonomi Perdesaan
Dok 1 250.000 1 250.000
Sinergitas Forum
Gabungan Perangkat
Daerah dan
Musrenbang RKPD
Kali 3 450.000 3 450.000 3 450.000 3 450.000 12 1.800.000
Sinergitas Kajian dan
Penelitian Bidang
Perencanaan
Dokumen 1 100.000 1 100.000
Penyusunan Materi
Teknis Revisi RTRWDok 1 250.000 - - - - - 1 250.000
Updating Peta Revisi
RTRWDok 1 400.000 - - - - - 1 400.000
Bridging System
PerencanaanDok - 1 50.000 - - - - 1 50.000
Identifikasi Data Dasar
Kawasan Geopark
Ciletuh Palabuhanratu
Dok - 1 100.000 - - - - 1 100.000
Evaluasi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi (
Lomba Photo
Pembangunan)
Dok - 1 200.000 - - - - 1 200.000
Identifikasi Lokasi
Program Peningkatan
Partisipasi
Pembangunan
Kecamatan (P3K) Tahun
2018
Dok - 1 100.000 - - - - 1 100.000
Perencanaan
Pengadaan LahanDok - 1 50.000 - - - - 1 50.000
Kajian Konektivitas
Pusat-Pusat
Pertumbuhan
Dok - - 1 400.000 - - - 1 400.000
Program
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Prosentase Perangkat
Daerah yang
mendapat Fasilitasi
Program
Pembangunan
% 59,52 59,52 1.500 59,52 1.600 59,52 1.700 59,52 1.800 59,52 1.900 59,52 2.000 48 10.500 BAPPEDA
Sinergitas Kerjasama
PembangunanKali 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 900.000
Program Penataan
Ruang dan Lahan
Page 8 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Kajian Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Dok 1 200.000 - - - - - 1 200.000
Sinergitas Satu Data
Kab.Sukabumi 2016Kali 1 150.000 - - - - - 1 150.000
Virtual IGD (Integrated
Goverment
Development)
Dok 1 50.000 - - - - - 1 50.000
Akselerasi PAUD Holistik
dan Integratif
Kabupaten Sukabumi
Kec 47 103.904 47 150.000 47 130.000 47 170.000 47 180.000 47 190.000 47 923.904
Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas
Pelaksana P3K
Kec 47 150.000 47 150.000 47 130.000 47 170.000 47 180.000 47 190.000 47 970.000
Pelestarian Budaya di
Kabupaten SukabumiKali 4 85.024 4 175.000 4 100.000 1 175.000 1 175.000 1 175.000 4 885.024
Sinergitas dan
Bimbingan Teknis
Perencanaan
Pembangunan
Kecamatan
Kec 47 150.000 47 150.000 - - - - 47 300.000
Sinergitas dan Bimtek
Perencanaan Program
Bidang Fisik
Kali 4 250.000 4 275.000 - - - - 4 525.000
Sinergitas Komda Lansia
Kabupaten Sukabumikali 2 115.449 2 175.000 2 250.000 3 175.000 3 175.000 3 175.000 3 1.065.449
Sinergitas Koordinasi
Kabupaten Sukabumi
Sehat
kali 4 75.437 4 150.000 - - - - 4 225.437
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
kali 1 150.000 1 150.000 - - - - 1 300.000
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pendidikan dan
kebudayaan
kali 4 88.148 4 100.000 - - - - 4 188.148
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial dan Kesehatan
kali 4 79.539 4 100.000 - - - - 4 179.539
Page 9 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Sinergitas Program
Pusat Lingkup Bidang
Fisik
kali 4 201.024 4 400.000 - - - - 4 601.024
Sinergitas Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten
Sukabumi
PD 37 150.000 37 150.000 37 150.000 37 150.000 37 150.000 37 150.000 37 900.000
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Sektor
Dunia Usaha, Industri,
Koperasi, Perdagangan
dan Pariwisata
kali 1 150.000 1 150.000 - - - - 1 300.000
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Sektor
Pertanian, Peternakan,
Perkebunan, Perikanan
kali 1 150.000 1 150.000 - - - - 1 300.000
WISMP (Hibah/Loan) DI 4 150.000 4 150.000 4 150.000 4 150.000 4 150.000 4 150.000 4 900.000
Sinergitas Kerjasama
PembangunanKali 1 150.000 2 100.000 2 150.000 2 150.000 1 150.000 2 700.000
Sinergitas
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan Kemitraan
dan Bina Lingkungan
Perusahaan 80 150.000 80 130.000 80 150.000 80 150.000 80 150.000 80 730.000
Rakor Pengembangan
Kegiatan SosialKali - 3 150.000 3 150.000 3 150.000 3 150.000 3 150.000 3 750.000
Sinkronisasi
Perencanaan
Pendanaan Pusat dan
Daerah
Dok 1 80.000 1 90.000 1 100.000 1 110.000 1 120.000 1 500.000
Sinergitas Satu Data
Kab.Sukabumi 2017Kali - -
Fasilitasi Pokja
Ketenagakerjaan Kaum
Muda
PD 47 150.000 - - - 47 150.000
Page 10 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Kerjasama
Pembangunan Daerah
Perbatasan Jawa Barat
dan Banten (Banprov)
Dok 1 1.000.000 - - - 1 1.000.000
Peningkatan Kapasitas
Pelaksana P3KKec 47 150.000 47 150.000 47 150.000 47 150.000 47 600.000
Pro Poor Budgeting and
Monitoring (Banprov)Org 37 750.000 37 750.000
Sinergi Pengelolaan CSR
Jawa Barat (Banprov)Perusahaan 80 150.000 80 150.000
Sinergitas BKPRD Pokja
Perencanaan Tata
Ruang
PD 84 200.000 84 200.000 84 200.000 84 200.000 84 800.000
Sinergitas
Pembangunan dan
Pengembangan Sosial,
Kesehatan dan
Kependudukan
PD 7 350.000 7 350.000 7 350.000 7 350.000 7 1.400.000
Sinergitas Perencanaan
dan Pembangunan
Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga
Dokumen 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 200.000 1 800.000
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Urusan Penunjang
Pemerintahan
PD 11 150.000 11 150.000 11 150.000 11 150.000 11 600.000
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Banprov)
Orang 79 79 -
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sektor
Dunia Usaha, Industri,
Koperasi, dan
Perdagangan
Dokumen 1 100.000 1 100.000
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sektor
Perdagangan dan Jasa
Lainnya
Dokumen 1 100.000 1 100.000
Page 11 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Target Kinerja
Kegiatan PD
Penanggungjawab Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja Akhir Periode
RPJMD Program Penjelasan Satuan Indikator Program
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2015)
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Sektor
Pertanian, Perkebunan,
Perikanan dan
Lingkungan Hidup
Kali 4 200.000 4 200.000 4 200.000 4 200.000 4 800.000
Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Urusan
Penanaman Modal,
Ketenagakerjaan,
Transmigrasi dan
Pariwisata
Dokumen 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 4 600.000
Sinergitas Program
Pusat Lingkup Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
PD 2% 440.000 2% 484.000 2% 532.400 2% 585.000 2 2.041.400
Sinergitas Perencanaan
Program Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Dok 4 302.000 4 332.750 4 366.025 4 402.627 4 1.403.402
Sinergitas Satu Data
Kabupaten Sukabumi
Tahun 2018
PD 77 150.000 77 150.000 77 150.000 77 150.000 77 600.000
Sinkronisasi
Perencanaan
Pendanaan Pusat dan
Daerah
Dokumen 2 75.000 2 75.000
Virtual Musrenbang Kali 1 40.000 1 40.000
Program Penataan
Ruang dan Lahan Sinergitas BKPRD Pokja
Perencanaan Tata
Ruang
Kali 4 200.000 4 200.000 4 400.000
Page 12 Lampiran Bab 5. Master Matriks Bappeda Final 2016-2021.xlsx
Target
Penyusunan Dokumen Perencanaan KeuanganMeningkatnya efisiensi
dan efektifitas birokrasiCakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah 1 Dok
Penyusunan Dokumen Perencanaan KinerjaMeningkatnya efisiensi
dan efektifitas birokrasiCakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah 1 Dok
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya efisiensi
dan efektifitas birokrasiCakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah 1 Dok
Penyusunan Laporan KeuanganMeningkatnya efisiensi
dan efektifitas birokrasiCakupan pengelolaan laporan Perangkat Daerah 1 Dok
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 S.D 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
Uraian Urusan, Organisasi, Program, dan Kegiatan Sasaran Daerah Indikator Sasaran Data Awal
URUSAN WAJIB
Tahun 2016
Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
35.000 1 Dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000 4 dok 40.000
60.000 1 Dok 65.000 1 dok 65.000 1 dok 65.000 1 dok 65.000 1 dok 65.000
80.000 1 Dok 80.000 4 dok 80.000 4 dok 80.000 4 dok 80.000 4 dok 80.000
45.000 1 Dok 50.000 2 dok 50.000 2 dok 50.000 2 dok 50.000 2 dok 50.000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 S.D 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
Tahun 2017
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2021Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Tahun 2016
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 43
BAB VIBAB VIBAB VIBAB VI. . . . INDIKATOR KINERJA BAPPEDA INDIKATOR KINERJA BAPPEDA INDIKATOR KINERJA BAPPEDA INDIKATOR KINERJA BAPPEDA
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMIKABUPATEN SUKABUMIKABUPATEN SUKABUMIKABUPATEN SUKABUMI
Mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021,
beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sukabumi melalui
beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator
program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sukabumi
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9)
1 Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3 Tingkat Disiplin aparatur 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Meningkatnya kapasitas sumber daya apartur
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5 Konsistensi Dokumen Perencanaan - Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD
- Renja PD dengan RKPD
0 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 %
6 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
30 Dok 30 25 25 25 25 25 155
7 Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan
7 Keg 7 7 8 8 9 9 9
8 Cakupan pengelolaan laporan perangkat daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 44
BAB VBAB VBAB VBAB VII. PENUTUPII. PENUTUPII. PENUTUPII. PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi
tahun 2016 – 2021. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam
perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi
pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada
setiap akhir tahun anggaran.
Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di
kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas
para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah
kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya Kabupaten Sukabumi
yang religius dan mandiri”.
KEPALA,
DODY A. SOEMANTRI,SH,M,Si NIP. 19591101 198603 1005
Rancangan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 merupakan turunan atas Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda didalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Renstra Bappeda 2016-2021
Halaman | 44
BAB VBAB VBAB VBAB VII. PENUTUPII. PENUTUPII. PENUTUPII. PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi
tahun 2016 – 2021. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam
perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi
pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada
setiap akhir tahun anggaran.
Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di
kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat
dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas
para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah
kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “terwujudnya Kabupaten Sukabumi
yang religius dan mandiri”.
KEPALA,
Ir. TEJA SUMIRAT NIP. 19660330 199303 2 002