PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/137... · Bupati...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULe-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2020/137... · Bupati...
1
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN KERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019
KECAMATAN RONGKOP
Jalan Raya Baran Nomor 78, Semugih, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos : 55883
TAHUN 2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT,
karena atas limpahan dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja
Kecamatan Rongkop Tahun 2019 dapat diselesaikan untuk memenuhi
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung
manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak
membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin
kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan
tugasnya secara bertanggungjawab, bersih, transparan dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam
pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja
yang baik untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara
yang digunakan untuk mencapainya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumberdaya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan
merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat
jelas pada pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi keorganisasi,
rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Kerja
(Renja).
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop merupakan wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumberdaya dan
kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian
tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021.
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.
LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana
kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran kegiatan tahunan Tahun 2019
berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Rongkop yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021.
LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Rongkop yang telah
dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.
Dari 1 (satu) IKU Kecamatan Rongkop tahun 2019, kinerja yang dicapai
menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.
Keberhasilan capaian IKU Kecamatan Rongkop merupakan hasil dari upaya-upaya
Kecamatan Rongkop, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat
baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan
sinergi dalam memenuhi program-program Perangkat Daerah pada tahun 2019.
Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada
beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada
capaian sasaran yang akan datang.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan
terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk
memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga mendukung pencapaian visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
v
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:
1. Koordinasi dan komunikasi secara intensif melalui sarana-sarana yang efektif dan
efisien;
2. Optimalisasi peran dari masing-masing seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya;
3. Menciptakan komitmen yang kuat terhadap seluruh pegawai/karyawan yang ada dalam
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta adanya
perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika
birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal
sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.
vi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………................. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….............. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………................ iv
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………............ vi
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………............... 1
A. Latar Belakang ……………………………..………………...............
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………...................
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)..............................................
1
2
6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................…................ 7
A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021 .....................................
B. Rencana Kinerja 2019...................………………………....................
C. Perjanjian Kinerja 2019..................………………………..................
7
12
13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………................. 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………................
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019………………............
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja………………………............
D. Realisasi Anggaran……………………………………………..........
15
17
18
24
BAB IV : PENUTUP ………………………………………………………............ 26
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
Perubahan Perjanjian Kinerja 2019
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
1
A. Latar Belakang
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini
juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap
akhir tahun anggaran.
LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis
yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan
alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra Kecamatan Rongkop Tahun 2016-2021 dan
Rencana Kinerja Tahun 2019, maka LKjIP Kecamatan Rongkop yang disusun
merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2019 dan menyajikan laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat Rongkop kepada Bupati Gunungkidul.
BAB
I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
2
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Dasar hukum pembentukan Kecamatan Rongkop adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
1. Tugas Pokok
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Fungsi Kecamatan :
a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayan
masyarakat desa;
d. pengoordinasian, penerapan, dan penegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
3
2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan,
Struktur Organisasi Kecamatan Rongkop yaitu:
a. Kecamatan terdiri dari :
1) Unsur Pimpinan : Camat
2) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Kecamatan yang terdiri dari
Subbagian-subbagian;
3) Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi; dan
4) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
1) Camat;
2) Sekretariat yang membawahi :
a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b) Subbagian Umum;
3) Seksi Tata Pemerintahan;
4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6) Seksi Kesejahteraan Sosial;
7) Seksi Pelayanan Umum; dan
8) Kelompok Jabatan Fungsional.
Jika dituangkan dalam bentuk bagan, maka struktur organisasi
Kecamatan Rongkop sesuai Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Kecamatan, selengkapnya sebagai berikut :
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
4
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RONGKOP
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung
sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang pada
akhir Tahun 2019. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Rongkop
sebanyak 9 Jabatan, terdiri dari eselon IIIa sebanyak 1 jabatan, eselon IIIb sebanyak
1 jabatan, eselon IVa sebanyak 5 jabatan, dan eselon IVb sebanyak 2 jabatan.
Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 8 orang.
Gambar 1.1
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Rongkop, 2019
Eselon IIIa
Eselon III.b
Eselon IV.a
Eselon IV.b
Non Eselon
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2019
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Umum
CAMAT
Sekretaris Camat
Seksi Tata
Pemerintahan
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Seksi Ketentraman
danKetertiban Umum
Seksi PemberdayaanMasyarakatdan
Desa
Seksi Kesejahteraan
Sosial
Seksi
Pelayanan Umum
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
5
Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Rongkop berdasarkan Golongan
Ruang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai
No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 –2019
1 I/a – I/d 0
2 II/a – II/d 6
3 III/a – III/d 8
4 IV/a – IV/e 2
Jumlah 16
Sumber :Subbagian Umum Kecamatan Rongkop, 2019
Gambar 1.3
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Rongkop, 2019
Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, yang besarnya sesuai yang diampu oleh
Kecamatan Rongkop yaitu sebesar Rp. 1.621.183.475,00
I/a – I/d
II/a – II/d
III/a – III/d
IV/a – IV/e
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2019
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
6
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Rongkop dan Kecamatan
lainnya adalah keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, hal ini tercermin dari
tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
76 Tahun 2016. Kewenangan kecamatan lebih bersifat koordinatif dalam
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat selain
melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
kegiatan pelayanan umum. Namun demikian terkait dengan pelayanan umum ini
masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut maka kinerja kecamatan sangat
ditentukan oleh bagaimana peran koordinasi, pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelayanan umum dapat dilaksanakan secara optimal.
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
7
D.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi
tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh
masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen
teknis operasional.
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021
Rencana Strategis Kecamatan Rongkop yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021.
Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yaitu:
“Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan
ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, berbudaya dan berintegrasi”. Sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2019 disusun melalui proses penyusunan Rancangan
Renja Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan
baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak
terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2019.
Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan.
Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan
tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan
kebijakan anggaran akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena
didalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari
BAB
II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
8
munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih didalam dokumen Renja juga
terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
Dengan kata lain, melalui dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bias
dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan
perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien
dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan
tugas masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih
terarah.
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Kualitas penyelenggaraan Pemerintah
kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
2. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
Perangkat Daerah
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan
Perangkat Daerah meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu :
1. Laporan bulanan
2. Laporan semesteran
3. Laporan tahunan
4. Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian Program
dalam Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah terhadap
Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan daerah (RKPD)
dan Program dalam Renstra PD
terhadap Program dalam RPJM
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
9
Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama
Kecamatan. Adapun Kinerja Utama Kecamatan Rongkop adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi
1. Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintah
kecamatan
meningkat
Persentase Desa
yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
∑ Desa yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
∑ seluruh desa
Yang dimaksud dengan tepat waktu
adalah RKPDesa ditetapkan dalam batas
waktu paling lambat bulan September
Tahun -1 dan APBDesa ditetapka dalam
batas waktu paling lambat tanggal 31
Desember Tahun -1
Tipologi data : Non komulatif
Berdasarkan IKU Perangkat Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti
dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah Nomor 44/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di
Lingkungan Kecamatan Rongkop, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program Alasan/ Penjelasan/ Formulasi
1. Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintah
Persentase desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu
∑ Desa yang
menetapkan APBDesa
tepat waktu
∑ seluruh desa
Tipologi data : Non komulatif
x 100%
x 100%
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
10
x 100%
x 100%
Nilai Penimbang
×
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program Alasan/ Penjelasan/ Formulasi
2. Kepuasan
masyarakat
terhaddap
penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
Total dari nilai
Persepsi per unsur
Total unsur yang
Terisi
Dimana bobot nilai rata-rata
tertimbang = Jumlah bobot dibagi
jumlah unsur = 1 dibagi 14 –
0,071
Untuk memudahkan interprestasi
terhadap penilaian IKM antara 25-
100, maka hasil penilaian tersebut
dikonversikan dengan nilai dasar
25 dengan rumus:
IKM Unit Pelayanan × 25
Tipologi data : Non komulatif
3. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu:
1. Laporan bulanan
2. Laporan semesteran
3. Laporan tahunan
∑ laporan keuangan
Disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan
Disusun
Tipologi data : Non komulatif
4. Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah
terhadap Program
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)
Persentase kesesuaian
Program dalam Renstra
Perangkat Desa
terhadap Program
dalam RPJMD
∑ Program dalam
Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang sama
dengan RKPD
∑ Program dalam
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)
∑ Program dalam
Renstra Perangkat Daerah
yang sama dengan RPJMD
∑ Program dalam RPJMD
Tipologi data : Non komulatif
x 100%
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
11
x 100%
x 100%
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program Alasan/ Penjelasan/ Formulasi
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
∑ realisasi pemenuhan
administrasi perkantoran
∑ administrasi perkantoran
yang dibutuhkan
Tipologi data : Non komulatif
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan
sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasarana
yang direncanakan
Tipologi data : Non komulatif
Persentase Aparatur
Sipil Negara taat aturan
∑ ASN Perangkat Daerah
Yang taat aturan
∑ ASN Perangkat Daerah
Tipologi data : Non komulatif
Program-program
Untuk mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah dengan melaksanakan
program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan, sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian
sasaran strategis adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
x 100%
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
12
B. RENCANA KINERJA 2019
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative
objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan
program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian
kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut PD
menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja
PD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang
secara substantive tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2019 mencerminkan rencana kegiatan, program,
dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2019
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama tahun
2019. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama
tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan
maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian
tujuannya.
Target sasaran untuk tahun 2019 merupakan target tahun kedua dari Renstra
Perangkat Daerah 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
Persen 100
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
13
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
2. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
Indeks 100
3. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu:
1. Laporan bulanan
2. Laporan semseteran
3. Laporan tahunan
Persen 100
4. Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana
Kerja (Renja) Perangkat
Daerah terhadap Program
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD) dan Program
dalam Renstra Perangkat
Daerah terhadap Program
dalam RPJMD
Persen 100
C. PERJANJIAN KINERJA 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Camat Rongkop dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target
kinerja tahun kedua dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun
2019 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2019 menguraikan
target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama Tahun 2019. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2019
dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
14
tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam
mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun setelah diterimanya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 48/DPA/2019 sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
mentapkan RKPDesa dan
APBDesa tepat waktu
Persen 100
No Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Rp. 263.992.500,-
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
15
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat
yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang
dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 53Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian
kinerja organisasi pemerintah.
Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Rongkop dilakukan dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut
dengan rumus sebagai berikut:
BAB
III AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
16
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi
penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi
Kinerja Predikat/Kategori
91% ≤ 100% Sangat Berhasil
76% ≤ 90% Berhasil
51% ≤ 75% Cukup Berhasil
≤ 50% Tidak Berhasil
Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100%
Rencana
Rencana- (Realisasi-Rencana)
Capaian indikator kinerja = X 100%
Rencana
(2x Rencana) – Realisasi
Capaian indikator = X 100%
Rencana
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
17
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode
Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori
ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk
setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada
disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,
dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya
akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2019. Pencapaian
IKU tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 100 100
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Capaian sasaran = 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
18
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1
“Kualitas penyelenggaraan Pemerintah kecamatan meningkat”
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah
satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam
menjalakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat
dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan
RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dalam menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase desa yang
menetapkan
RKPDesa dan
APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 Sangat
Berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-
rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut menunjukkan capaian sangat
berhasil yaitu dari target 100% realisasinya 100%.
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
19
Pemerintah selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa dapat
tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan seperti terlihat dalam
gambar berikut ini:
Gambar 3.1. Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan
sebagai berikut:
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase desa yang
menetapkan
APBDesa tepat
waktu
100 100 100 100 Sangat
Berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-
rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
20
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 263.992.500,00
dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 257.035.800,00 (97,36%)
sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.956.700,00 (2,63%), yang dirinci
sebagai berikut:
No. Nama Program Anggaran
(Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)
1 Program Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
263.992.500,00 257.035.800,00 97,36 6.956.700,00 2,63
Jumlah 263.992.500,00 257.035.800,00 97,36 6.956.700,00 2,63
Permasalahan :
1. Kekurangan air bersih merupakan dampak dari kekeringan karena musim
kemarau/penghujan yang tidak bisa diprediksi.
2. Belum adanya Sistem Pembinaan yang sifatnya khusus serta jaminan terhadap
perempuan, budaya dan olahraga bagi yang berprestasi.
3. Kegiatan Hari Jadi Gunungkidul yang bersamaan dengan Bulan Suci Ramadhan.
4. Banyaknya usaha kecil dan menengah yang belum berijin serta keterbatasan
peralatan, modal dan ketrampilan.
5. Peralatan Server yang masih sering ngadat.
Solusi :
1. Jumlah penganggaran untuk penanganan dampak kekeringan ditingkatkan.
2. Pembinaan perempuan, budaya dan olahraga lebih difokuskan.
3. Kegiatan Hari Jadi Gunungkidul dilaksanakan secara sederhana.
4. Pembinaan dan sosialisasi ditingkatkan bagi pelaku UMKM.
5. Ditingkatkan penanganan dan pengecekan terkait dengan jaringan internet agar
koneksi lebih maksimal.
Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program
prioritas, disetiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau
pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat
Daerah yaitu:
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
21
Sasaran 2
“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
Perangkat Daerah meningkat”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan Perangkat Daerah meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun
2019 mengalami penurunan nilai sebesar 0,99 dibanding tahun 2018 yaitu dari 83,09
meningkat menjadi 82,10. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 ditargetkan sebesar
79,00 terealisasi sebesar 82,10 meskipun nilai menurun tetapi realisasi kinerjanya
mencapai 103,92 masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program
selengkapnyya dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat
Perangkat Daerah
83,09 79 82,10 103,92 Sangat
Berhasil
80,00 102,62
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 103,93
Sasaran 3
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan
tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu dari 100%. Persentase keuangan disusun tepat
waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%
terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
22
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel
berikut:
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu:
1. Laporan bulanan
2. Laporan semsteran
3. Laporan tahunan
100 100 100 100 Sangat
Berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Sasaran 4
“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah terhadap
Program dalam RPJMD tahun 2019 sama dengan tahun 2018 yaitu dari 100 Persentase
kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah
terhadap Program dalam RPJMD tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar
100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
23
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
No. Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2018
Tahun 2019 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2019
terhadap
2021 (%)
Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase
kesesuaian Program
dalam Rencana Kerja
(Renja) Perangkat
Daerah terhadap
Program dalam
Rencana Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD) dan
Renstra Perangkat
Daerah terhadap
Program dalam
RPJMD
100 100 100 100 Sangat
Berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung
pencapaian seluruh sasaran yaitu, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan
dan Kapasitas Aparatur.
Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar
Rp.281.314.500,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar
Rp.272.200.360,00 (96,76%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9.114.140,00
(3,23%), yang dirinci sebagai berikut:
No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%) Selisih (Rp.) Efisiensi (%)
1 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 2.930.000 2.930.000 100,00 0,00 0,00
2 Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
26.395.000 26.265.000 99,50 130.000 0,49
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
24
3 Peningkatan Kualitas
Perencanaan 10.910.000 10.909.000 99,99 1.000 0,009
4 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 116.854.500 114.234.360 97,75 2.620.140 6,15
5 Peningkatan Sarana
dan Prasarana 122.000.000 115.637.000 94,78 6.363.000 4,88
6 Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2.225.000 2.225.000 100,00 0,00 0,00
Jumlah 281.314.500,00 272.200.360,00 96,76 9.114.140 3,23
Permasalahan:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
Solusi:
1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
kursus keahlian, seminar dan semacamnya.
3. Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk
mempermudah pengkoordinasian.
D. Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 97,05 dari
total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar 97,36 Sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
96,76% Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah masing-masing sebesar 100,00%. Sedangkan penyerapan
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
25
anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dan sasaran Kualitas penyelenggaraan
Pemerintah kecamatan meningkat sebesar 97,36
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel
3.8 sebagai berikut :
Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Realisasi
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Realisa
si
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintah
kecamatan
meningkat
100 100 100 263.992.500,
00
257.035.800,0
0
97,36
2 Kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
publik meningkat
78,50 82,10 103,92 2.930.000 2.930.000 100,00
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
100 100 100 26.395.000 26.265.000 99,50
4 Kesesuaian program
dalam dokumen
perencanaan daerah
100 100 100 10.910.000 10.909.000
Jumlah 304.227.500 297.139.800 97,67
Belanja Langsung
Pendukung 241.079.500 232.096.360 96,27
Total Belanja Langsung 545.307.000 529.236.160 97,05
Sumber data: Laporan Keuangan Kecamatan Rongkop Tahun 2019
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
26
LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja
dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan
atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD,
LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas
publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga
keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik.
LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud
dukungan pertanggungjawaban system administrasi yang menunjukkan kemampuan
menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,
profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika
perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2019, namun juga melihat trend
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir
Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Rongkop pada tahun 2019
adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang
ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan
dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Rongkop untuk
memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,
beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,
walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di
masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini
terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan ataupun kendala yang dihadapi
pada tahun 2019 antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya
Aparatur pada kantor Kecamatan Rongkop, untuk itu kedepan kiranya hal ini dapat diatasi
dengan menambah jumlah PNS pada Kantor Kecamatan Rongkop serta meningkatkan
PENUTUP BAB
IV
Laporan Kinerja Kecamatan Rongkop Tahun 2019
27
Kapasitas Aparatur yang telah ada Melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga nantinya
dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam
pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh
dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-
upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tujuan
dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh
instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan
dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan
solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti
menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya
dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP
benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan
kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.