Tata Cara Pendirian Koperasi Dan Prosedur Pendirian Koperasi
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS ...dpmptsp.grobogan.go.id/images/sk-sop.pdfIzin Pendirian Satuan...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS ...dpmptsp.grobogan.go.id/images/sk-sop.pdfIzin Pendirian Satuan...
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
a.bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2017 Tentang Pendelegasian Sebagian KewenanganPemprosesan dan Penandatangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dalamrangka meningkatkan efisiensi, efektivitas danakuntabilitas pelaksanaan tugas aparatur pelayananperijinan, maka perlu menyempurnakan StandarOperasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Grobogan;b.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenGrobogan.
Menimbang
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN GROBOGAN,
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 067/3^9- /2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTUJl.Dr.Sutomo No. 08 Purwodadi 58111
Telp/faks (0292) 421193, Email:[email protected]: http://dpmptsp.grobogan.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGANTENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANANPERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan Perizinanpada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Teipadu Satu
Pintu Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari :
a.Izin Prinsip;b.Izin Prinsip Perluasan;c.Izin Prinsip Perubahan;d.Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger);
e.Izin Usaha;f.Izin Usaha Perluasan;g.Izin Usaha Perluasan;h.Izin Usaha Penggabungan (Merger);i.Izin Lokasi;j.Izin Lingkungan;k.Izin Pembuangan Limbah Cair;1.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
KESATU
Menetapkan
>. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenGrobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 64);10.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemprosesan danPenandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepadaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduKabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 16).
MEMUTUSKAN :
N
Ditetapkan di PurwodadiPada tanggal ^\ Agustus 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANSATU PINTUOGAN
ggg. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi denganWilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
hhh.Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantudan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah
Kabupaten / Kota;iii. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;jjj. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);kkk.Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Dasar
(SD, SMP);111. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan;mmm. Izin Trayek Angkutan Penumpang Perkotaan;nnn.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek (Taksi dan Angkutan Khusus);ooo. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA);ppp. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja;qqq. Izin Reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada
camat; danrrr. Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi.
mmm.KEDUA: Standar Operasional Prosedur ( SOP) Pelayanan Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampirdalam Keputusan ini;
KETIGA: Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ini merupakanpedoman didalam melaksanakan mekanisme PenyelenggaraanPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaikisebagaimana mestinya.