PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATDINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813Fax. (022) 4264881 Wisselboard (022) 4264944, 4264957,

4264973 BANDUNG (40171)

1

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR: 422.1/15346-Set.Disdik

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS

TERBUKA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKATAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik BaruPada Sekolah Menengah Atas, Sekolah MenengahKejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, SekolahMenengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah KejuruanTerbuka pada pasal 10, Gubernur memberi mandatkepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkanmekanisme, prosedur dan daya tampung penerimaanpeserta didik baru;

b. bahwa mekanisme, prosedur dan daya tampungpenerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksudpada pertimbangan huruf a, perlu disusun dalam bentukPetunjuk Teknis;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaanpeserta didik baru sebagaimana dimaksud padapertimbangan huruf b, perlu ditetapkan KeputusanKepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas namaGubernur Jawa Barat tentang Petunjuk TeknisPenerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah MenengahAtas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah MenengahAtas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka danSekolah Menengah Kejuruan Terbuka Tahun Pelajaran2017/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang PemerintahanJakarta Raya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

2

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000tentang Pembentukan Provinsi Banten (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang StandarNasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentangPendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor124, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3

5105), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan (LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahNomor 196 Tahun 2016 Seri E);

14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan danKebudayan dan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 TentangPenerimaan Peserta Didik Baru Pada TK/RA/BustanulAthfal dan Sekolah/Madrasah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana UntukSekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), SekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan olehPemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana UntukSekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);

4

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan padaProgram Paket A, Paket B, dan Paket C;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun2009 tentang Pendidikan Inklusif;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan PendidikanLayanan Khusus;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanJarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar danMenengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan SekolahBagi Siswa Baru;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor22 Tahun 2016, tentang Standar Proses PendidikanDasar dan Menengah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian UrusanPemerintahan Bidang Pendidikan;

29. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal PendidikanDasar dan Menengah dan Direktur Jenderal PendidikanAnak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor:07/D/BP/2017 dan Nomor: 02/MPK.C/PM/2017tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia PintarTahun 2017;

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik BaruPada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SekolahMenengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, SekolahMenengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru PadaSekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah MenengahAtas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka.

26

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 422.1/15346-Set.DisdikTANGGAL : 5 Mei 2017TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAHMENENGAH ATAS, SEKOLAHMENENGAH KEJURUAN, SEKOLAHMENENGAH ATAS LUAR BIASA,SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKADAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUANTERBUKA TAHUN PELAJARAN2017/2018.

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADASEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2017/2018

I KETENTUAN UMUM1 PENGERTIAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layananpendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untukmemperoleh pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan bagicalon peserta didik.

2 JALUR SELEKSI2.1 JALUR NON AKADEMIK

Jalur Non-Akademik adalah Penerimaan Peserta Didik Baruberdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompoktertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utamabukan nilai hasil Ujian Nasional (UN) dan atau nilai hasil UjianSekolah (US) sebagai dasar utama seleksi.2.1.1 AFIRMASI

Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampusecara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitarsekolah yang memiliki nota kesepahaman (MoU) ataudilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 PRESTASIApresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuandan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain.Diutamakan pada prestasi yang diperoleh padakejuaraan yang diselenggarakan KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, danlembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasitingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat DaerahProvinsi, dan Pusat.

2.2 JALUR AKADEMIKPenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Akademik adalahproses penerimaan peserta didik baru dengan menggunakankriteria utama berupa nilai hasil Ujian Nasional (UN ) sebagaidasar seleksi.

3 KUOTA DAN DAYA TAMPUNG3.1 Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan

Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang

27

kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatanpada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya;

3.2 Satuan Pendidikan/sekolah mengajukan kuota daya tampungkepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaluiBalai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) diwilayahnya masing-masing paling lambat tanggal 24 Mei 2017untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada SistemPenerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran2017/2018;

3.3 Informasi daya tampung untuk SMK disertai informasi tentangBidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlianyang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan MenengahKejuruan Tahun 2016;

3.4 Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik afirmasi tidakmampu sebanyak 20% (dua puluh persen) atau lebih darikeseluruhan daya tampung peserta didik di satuan pendidikandan berdomisili di wilayah terdekat dengan tempat tinggal calonpeserta didik;

3.5 Kuota dan daya tampung dari jalur Non Akademik Prestasipaling banyak 10% ( sepuluh persen ) dari keseluruhan dayatampung peserta didik di satuan pendidikan dengan komposisimaksimal 50% dari luar Jawa Barat;

3.6 Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memilikikekhususan lingkungan (MoU), dilindungi Undang-Undangdan berada pada perbatasan paling banyak 10 % (sepuluhpersen);

3.7 Apabila ada Calon Peserta Didik yang memiliki disabilitas danmemenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kegiatanbelajar dan mengajar di SMK, maka sekolah dapat menerimasebagai calon peserta didik;

3.8 Kuota dan daya tampung dari jalur Akademik sebesar 70% (tujuh puluh persen ) dari keseluruhan daya tampung pesertadidik di satuan pendidikan dan dapat bertambah jika jalur nonakademik belum terpenuhi dengan komposisi maksimal 2,50%dari luar Jawa Barat.

4 JUMLAH PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR4.1 Jumlah Peserta Didik dalam setiap kelas SMK berjumlah paling

sedikit 15 peserta didik dan paling banyak berjumlah 36 pesertadidik;

4.2 Rombongan Belajar (rombel), SMK dalam satu sekolah palingsedikit berjumlah 3 rombel dan paling banyak berjumlah 72rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 24 rombel.

II PELAKSANAAN1 CALON PESERTA DIDIK BARU

1.1 Calon Peserta Didik Baru SMK adalah semua calon peserta didikbaru yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan usiasekolah;

1.2 Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMK:1.2.1 Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/Paket B/

sederajat;1.2.2 Memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B/ sederajat kecuali

bagi calon peserta didik yang sekolah di luar negeriharus mendapatkan surat keterangan dari DirjenDikdasmen;

28

1.2.3 Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun padaawal tahun pelajaran baru;

1.2.4 Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dapatdilengkapi dengan persyaratan khusus ( test minat bakatdan kesehatan/buta warna) sesuai dengan ketentuanspesifik bidang keahlian/program keahlian/kompetensikeahlian di SMK yang dituju.

2 PERSYARATAN PENDAFTARAN2.1 JALUR NON AKADEMIK (AFIRMASI)

2.1.1 Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu;2.1.2 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan

SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil UjianNasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagicalon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017;

2.1.3 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkanfotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil UjianNasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli;

2.1.4 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran;2.1.5 Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

orang tua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) danmenunjukkan KTP orang tua calon peserta didik sertaKK asli;

2.1.6 Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik darisekolah asal yang menyatakan tidak terlibat kenakalanremaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran, dan genkmotor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun2016/2017 menyerahkan Surat KeteranganBerkelakuan Baik dari Kepolisian;

2.1.7 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlakyang dibuat Orangtua/Wali (format disediakansekolah/madrasah, Form: SPTJM-OTW);

2.1.8 Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlakafirmasi dari Kepala Sekolah/Madrasah asal (formatdisediakan sekolah, Form: SPTJM-KS);

2.1.9 Khusus calon peserta didik Jalur Non Akademik prestasipeserta didik: Menunjukkan sertifikat asli danmenyerahkan fotokopi sertifikat penghargaan yangdilegalisasi oleh Pejabat/Lembaga berwenang (formatdisediakan sekolah/madrasah, form: SPTJM-PJO).

2.2 JALUR AKADEMIK2.2.1 Menyerahkan fotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan

SHUN, paket B asli atau Surat Keterangan Hasil UjianNasional, yang diterbitkan Sekolah/Madrasah, bagicalon peserta didik lulusan Tahun Pelajaran 2016/2017.

2.2.2 Bagi lulusan sebelum tahun 2016/2017 menyerahkanfotokopi Ijazah yang dilegalisasi dan Surat Hasil UjianNasional (SHUN) SMP/MTs, paket B asli.

2.2.3 Menyerahkan fotokopi Akta Kelahiran.

29

2.2.4 Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)orang tua, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) danmenunjukkan KTP orang tua calon peserta didik sertaKK asli.

2.2.5 Menyerahkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik darisekolah/madrasah asal yang menyatakan tidak terlibatkenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, tawuran,dan genk motor, sedangkan bagi lulusan sebelum tahun2016/2017 menyerahkan Surat KeteranganBerkelakuan Baik dari Kepolisian.

2.2.6 Menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlakyang dibuat Orangtua/Wali (format disediakan sekolah,Form: SPTJM-OTW).

3 MEKANISME PENDAFTARANPendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entridata/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara langsungatau daring (online) oleh panitia/operator tingkat sekolah3.1 Calon Peserta Didik boleh memilih dua pilihan Sekolah yang

berada di seluruh Daerah Provinsi;3.2 Setiap Calon Peserta Didik dapat memilih dua sekolah pilihan

yang berada di Daerah Kabupaten/Kota yang sama;3.3 Setiap Calon Peserta Didik bebas memilih untuk sekolah pilihan

ke-1, pilihan ke-2 wajib memilih sekolah yang berada dekatdengan tempat tinggal;

3.4 Calon Peserta Didik SMK dapat memilih 2 (dua) KompetensiKeahlian (pilihan ke-1 dan ke-2) dalam satu SMK, atauKompetensi Keahlian yang sama/Kompetensi Keahlian berbeda(pilihan ke-1 dan ke-2) untuk 2 (dua) SMK;

3.5 Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima diSMK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku;

3.6 Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkanmengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya;

3.7 Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampaidengan pengumuman penerimaan peserta didik baruditetapkan oleh satuan pendidikan.

4 PROSES SELEKSI4.1. Jalur Non-Akademik

4.1.1 Seleksi, SMK jalur non akademik afirmasi siswa darikeluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melaluiverifikasi database dan/atau verifikasi lapangan CalonPeserta Didik;

4.1.2 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima disekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan secara otomatisoleh sistem ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnyadiperingkat di sekolah pilihan ke-2 sampai denganjumlah daya tampung di sekolah pilihan ke-2 tersebut;

4.1.3 Seleksi SMK jalur non akademik apresiasi siswaberprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan, dimanaPrestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yangdimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor;

30

4.1.4 Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skorsetiap prestasi dijadikan dasar untuk melakukanpemeringkatan/ ranking;

4.1.5 Calon Peserta Didik jalur Prestasi diseleksi berdasarkanDatabase prestasi siswa, yaitu daftar nama siswa danprestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan yangdiadakan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan, Kementerian Agama, organisasi indukolahraga/kesenian atau lembaga lainnya dan telahditetapkan Dinas;

4.1.6 Bagi Calon Peserta Didik jalur Prestasi yang ternyatatidak masuk dalam Sistem PPDB akan dilakukanverifikasi, data yang dientri operator sekolah akandiproses oleh sistem menjadi skor;

4.1.7 Seleksi didasarkan perolehan skor dari sertifikat prestasiyang dimiliki Calon Peserta Didik (daftar prestasi danpenskoran terlampir);

4.1.8 Daftar urut perolehan skor tertinggi Calon Peserta Didiksampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaanditetapkan melalui sidang panitia PPDB sekolah danditetapkan oleh Kepala Sekolah dan diumumkan sebagaiCalon Peserta Didik SMK yang diterima pada tahunpelajaran berjalan;

4.1.9 Jika pada batas akhir daya tampung terdapat skor akhiryang sama, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkannilai UN mata pelajaran, secara berurutan: BahasaIndonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA.

4.2. Jalur Akademik4.2.1 Seleksi Calon Peserta Didik SMK dilakukan melalui

pemeringkatan nilai peserta didik berdasarkan SHUN;4.2.2 Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat.

Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai denganjumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masing-masing sekolah;

4.2.3 Bagi Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima disekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolahpilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat di sekolahpilihan ke-2 sampai dengan jumlah daya tampung disekolah pilihan ke-2 tersebut;

4.2.4 Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilaiakhir yang sama, maka: Dilakukan pemeringkatanberdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan:Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA,dan bila masih sama didasarkan pada jarak terdekatcalon peserta didik dengan sekolah yang dituju.

5 PENGUMUMAN HASIL PPDBHasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yangterdapat pada display yang diumumkan di sekolah, sesuaikuota/daya tampung masing-masing sekolah, kemudian ditetapkanDinas Pendidikan Provinsi dan diumumkan secara serempak,transparan, dan akuntabel melalui Sistem PPDB.

6 PENETAPAN PESERTA DIDIK YANG DITERIMAKepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta DidikBaru yang diterima tahun pelajaran berjalan di masing-masing

31

sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkanmelalui Sistem PPDB.

7 DAFTAR ULANG7.1 Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta

Didik Baru yang dinyatakan diterima;7.2 Selama pelaksanaan daftar ulang tidak diperkenankan ada

pungutan apapun;7.3 Bagi Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar

ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, makadianggap mengundurkan diri.

8 MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS )8.1 Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah

masuk awal KBM tahun Pelajaran berjalan dalam minggupertama;

8.2 Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebananbiaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatanperpeloncoan;

8.3 Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah PendidikankePramukaan / Pendidikan Karakter.

9 JADWALNo Kegiatan Tanggal KeteranganJalur Non Akademik1 Pendaftaran dan Seleksi 6 – 14 Juni 20172 Pengumuman 16 Juni 20173 Daftar Ulang 3 – 5 Juli 2017Jalur Akademik1 Pendaftaran dan Seleksi 3 – 8 Juli 20172 Pengumuman 10 Juli 20173 Daftar Ulang 11 – 13 Juli

20174 Awal Tahun Pelajaran

2017/201817 Juli 207

5 Kegiatan Masa PengenalanLingkungan Sekolah ( MPLS )

17 – 18 Juli2017

10 PERPINDAHAN PESERTA DIDIK10.1 Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah

kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerahprovinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasarpersetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yangdituju;

10.2 Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimanadimaksud pada 10.1, maka Sekolah yang bersangkutanwajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

10.3 Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat10.1 dan ayat 10.2 wajib memenuhi ketentuan persyaratanPPDB, sistem zonasi, dan jumlah Rombongan Belajar;

10.4 Peserta didik SMK di negara lain dapat diterima di SMK diIndonesia setelah menunjukan:a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa

peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikanpendidikan jenjang sebelumnya; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

32

diselenggarakan sekolah yang dituju.10.5

10.6

Perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain kesekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataandari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari DirekturJenderal yang menangani bidang pendidikan dasar danmenengah;Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutandan/atau sumbangan.

11 PEMBIAYAANSelama kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, Calon Peserta DidikBaru tidak dipungut biaya.

III KEPANITIAAN1 Panitia Pelaksana tingkat Provinsi terdiri dari Ketua,

Sekretaris, Bendahara, Tim Audit Pengelolaan ICT, TimPerumus Petunjuk Teknis, Tim Pengembang Sistem PPDB,Koordinator Bidang SMK, Balai (BP3). Panitia PendaftaranTingkat Satuan Pendidikan, Tim Verifikasi Data, danPenanggung Jawab Operasi Sistem PPDB;

2 Kepala Sekolah di tiap satuan pendidikan wajib membentukpanitia penyelenggara tingkat Satuan Pendidikan ataudisesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan masing-masing;

3 Tim Pengaduan/Aspirasi Masyarakat terdiri dari Pengawasinternal Dinas meliputi Pengawas SMK serta Pengawaseksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan,Komite Sekolah, dan masyarakat.

IV KEPENGAWASAN1 Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam

peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukanTim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh KepalaBP3 Wilayah;

2 Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim ITserta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaanPPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak diatas materai 6000 untuk tidak melakukan pelanggaran danmenyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;

3 Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

V PELANGGARAN DAN SANKSI1 PELANGGARAN

1.1 Menerima/mendaftarkan Calon Peserta Didik denganmenggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benarsebagaimana dipersyaratkan;

1.2 Menyetujui untuk menerima dan mengentri data pendaftaryang tidak sesuai dengan wilayah tempat pendaftaran;

1.3 Membantu pendaftar untuk mencabut pendaftaran/menggantipilihan yang telah dientri untuk dipindahkan ke sekolah lain;

33

1.4 Mengentri data palsu (surat keterangan miskin/suratketerangan prestasi/mengubah data asli nilai UN dan nilairaport) ke dalam sistem saat pendaftaran;

1.5 Menerima pendaftaran pada waktu diluar yang telah ditetapkandalam petunjuk teknis PPDB;

1.6 Menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota daya tampungyang telah ditetapkan;

1.7 Menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua CalonPeserta Didik/pihak lain untuk penerimaan Calon Peserta Didikyang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;

1.8 Memungut biaya PPDB;1.9 Pelanggaran lainnya yang sejenis.

2 SANKSISanksi diberikan terhadap pelanggaran pelaksanaan PPDBdisesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangandengan mempertimbang-kan jenis pelanggaran setelah diobservasi,konfirmasi, dan klarifikasi melalui prosedur pelaporan pengaduanpelanggaran PPDB.

VI PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN1 Pelapor memiliki identitas yang jelas;2 Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan

bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;3 Pelaporan pengaduan dilakukan mengikuti alur pengaduan PPDB;4 Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang;5 Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan

Pelaporan/Pengaduan Masyarakat dengan alamat pengaduan: "DinasPendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat";

6 Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikanpenghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telahmelaksanakan tugas PPDB.

34

FORMAT 1 : KRITERIA DAN PEDOMAN SKORING

KRITERIA PESERTA DIDIK DARI WARGA EKONOMI TIDAK MAMPUMISKIN

NO. KRITERIA SKOR

1. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan ProgramKeluarga Harapan (PKH) 9

2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 6

KRITERIA PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO. KRITERIA SKOR

1. Peserta Didik Tuna Netra 9

2. Peserta Didik Tuna Rungu 9

3. Peserta Didik Tuna Daksa 9

4. Peserta Didik Autis 6

5. Peserta Didi Tuna Grahita Ringan 3

PEDOMAN SKORING JALUR NON AKADEMIK PRESTASI

NO. KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG SKOR

1. Juara International 48

2. Juara 1 Nasional 24

3. Juara 2 Nasional 15

4. Juara 3 Nasional 13,5

5. Juara 1 Provinsi 12

6. Juara 2 Provinsi 10,5

7. Juara 3 Provinsi 9

8. Juara Harapan Provinsi 7,5

9. Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten 6

10. Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten 4,5

11. Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten 3KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DI

LUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG12. Juara International 12

13. Juara 1 Nasional 10,5

14. Juara 2 Nasional 9

15. Juara 3 Nasional 7,5

16. Juara 1 Provinsi 4

35

17. Juara 2 Provinsi 3,5

18. Juara 3 Provinsi 3

19. Juara Harapan Provinsi 2,5

20. Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten 2

21. Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten 1,5

22. Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten 1

Keterangan :1. Skor yang diperoleh Peserta Didik merupakan akumulasi dari skor-skortiap peringkat dari hasil kejuaraan secara berjenjang dalam bidang yangsama;2. Apabila skor yang diperoleh peserta didik tidak berjenjang dalam bidangyang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi);3. Skor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu.

36

FORMAT 2 : FORMULIR SURAT PERNYATAANSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPANITIA PPDB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama Lengkap : ..................................................................

b. NIP/NUPTK : ..................................................................

c. Jabatan : ..................................................................

d. Pangkat/Golongan : ..................................................................

e. Instansi/Unit Kerja : ..................................................................

f. Alamat Unit Kerja : ..................................................................

..................................................................

..................................................................

g. No. HP /email : ..................................................................

MENYATAKAN

1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas PPDB dengan sebaik-baiknyasesuai petunjuk teknis yang berlaku sebagaimana sumpah dan janji.

2. Bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akanmelakukan suap-menyuap, dan/atau perbuatan yang melawanhukum serta akan melayani kepentingan masyarakat dengan benarsesuai dengan ketentuan dan akan mendukung peraturan,mengamankan pelaksanaan PPDB ini dari gangguan pihak-pihakyang tidak bertanggung jawab.

3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebuttidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukumanmenurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpapaksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

……………….., .............................................Yang membuat pernyataan

Bermaterai6000

...................................................................

Form: SPTJM-PNT

37

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKORANG TUA / WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua : ................................................................

Nama Calon Peserta Didik : ................................................................

Alamat Rumah : .................................................................

.................................................................

.................................................................

No. HP /email : .................................................................

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar.

2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atauperbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini.

3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebuttidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukumanmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpapaksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

……………….., .............................................Yang membuat pernyataan

Bermaterai6000

...................................................................

Form: SPTJM-OTW

38

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKKEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ..................................................................

NIP : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Pangkat/Golongan : ..................................................................

Sekolah Asal/PKBM : ..................................................................

Alamat Kantor : ..................................................................

..................................................................

..................................................................

No. HP/email : ..................................................................

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan tentang keteranganmiskin/yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratanPPDB ini adalah benar.

2. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebuttidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukumansesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpapaksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

……………….., .............................................Yang membuat pernyataan

Bermaterai6000

...................................................................

Form: SPTJM-KS

39

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPEJABAT / ORGANISASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ..................................................................

Jabatan : ..................................................................

Organisasi/Instansi : ..................................................................

Alamat Kantor : ..................................................................

..................................................................

..................................................................

No. HP/email : ..................................................................

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan

prestasi atas nama .............................................. adalah benar.

2. Surat ini diajukan sebagai bahan pertimbangan bagin panitia PPDBuntuk seleksi Peserta Didik Baru sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpapaksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

……………….., .............................................Yang membuat pernyataan

Bermaterai6000

...................................................................

Form: SPTJM-PJO

40

FORMAT 3 : DAYA TAMPUNG PPDBTAHUN PELAJARAN 2017-2018

A. IDENTITAS SEKOLAH :

1. Nama Satuan Pendidikan : ............................................................

2. Alamat : ............................................................

RT........................./ RW ……………...

3. Kelurahan : ............................................................

4. Kecamatan : ............................................................

5. Kabupaten / Kota : ............................................................

6. Kompetensi keahlian) :

a)………........................................................

b)………........................................................

c)………........................................................

d) ...... dst.

B. TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PENDUKUNG :

1. JUMLAH GURU : ……………….orang

2. KESIAPAN RUANG

Jumlah ruang kelas untuk kelas X: …… Ruang

R1 Luas : …….......m2

R2 Luas :……........m2

R3 Luas :……........m2

R4 dst.

C. ANALISA RUANG KELAS, ROMBEL DAN PESERTA DIDIK

No Komponen/Aspek

Tingkat Kelas

X XI XII Jumlah

1 Jumlah Ruang Kelas

2 Jumlah Rombel -

41

3 Jumlah Peserta Didik -

4 Rencana Jumlah Rombel

Peserta Didik Baru

5 Rencana Jumlah Peserta Didik

Baru Kelas X

6 Rencana Jumlah Rombel

Tahun 2017-2018

7 Rencana Jumlah Peserta Didik

Tahun 2017-2018

D. DAYA TAMPUNG PPDB

No Aspek

Kompetensi Keahlian

KK KK KK Jumlah

1 Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X

2 Daya Tampung Akademik (Plus-minus 70 %)

3 Daya Tampung Non – Akademik (Max 10 %)

4 Daya Tampung Afirmasi/siswa miskin (Min 20

%)

5 Siswa Tidak Naik Kelas

6 Jumlah Total Daya Tampung (Point 1 dikurangijumlah point 2,3,4,5)

Catatan *)1. Untuk SMK 4 tahun sampai kelas XIII2. Daya tampung dibuat sesuai Kompetensi Keahlian

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56