PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SATUAN …...PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...
Transcript of PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SATUAN …...PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022 – 6642209, 6658113, 6629451 Fax : 022 – 6642209 Website : www.cimahikota.go.id e-mail : [email protected]
Kota Cimahi 40513
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
Nomor : 050 / Kep. 267 – Satpol PP / 2013
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DANPEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2017 - 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DANPEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah KotaCimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, maka KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlumerubah Rencana Strategis Perangkat Daerah(Renstra PD) sebagai pedoman unit kerja OPD dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dalammenyusun rancangan Rencana Kerja PerangkatDaerah (Renja PD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, sebagai pedoman kerjaSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKota Cimahi, perlu ditetapkan Keputusan KepalaSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKota Cimahi tentang Rencana Strategis Satuan PolisiPamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota CimahiTahun 2017 – 2022;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentangRumah susun (Lembar Negara Republik Indonesiatahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992) Nomor 23,tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Cimahi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 134);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah PusatDan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian DanEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 83);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentangSatuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006tentang Sistem Perencanaan Pembangunan DaerahKota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun2006 Nomor 58 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor80 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (LembaranDaerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012tentang Pedoman pencegahan dan PenanggulanganKebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (LembaranDaerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) ;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016Nomor 207);
21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah KotaCimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota CimahiTahun 2016 Nomor 325);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 40 Tahun 2016tentang Perubahan atas Peraturan Walikota CimahiNomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017
(Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor3320);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DANPEMADAM KEBAKARAN TENTANG RENCANA STRATEGISSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMKEBAKARAN CIMAHI TAHUN 2017 – 2022.
KESATU : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 merupakandokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran Kota Cimahi periode Tahun 2017 – 2022;
KEDUA : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja danPemadam Kebakaran (Renstra Satpol PP dan Damkar) KotaCimahi Tahun 2017 – 2022 sebagaimana yang dimaksud dalamDiktum KESATU, menjadi pedoman Satpol PP dan Damkar KotaCimahi dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja)Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi;
KETIGA : Isi dan uraian Renstra Satpol PP dan Damkar Kota CimahiTahun 2017 – 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam DiktumKESATU dan Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran,sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akandiubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di CimahiPada tanggal 2018
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
DADAN DARMAWAN , S.Sos., M.Si . Pembina Tk. INIP. 19720130 199303 1 005
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR :TANGGAL :TENTANG : RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN CIMAHITAHUN 2017 – 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) merupakan salah
satu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan bagian dari perencanaan
daerah, sehingga penyusunannya harus mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dikarenakan terdapat
perubahan atas RPJMD Kota Cimahi, maka perlu dilakukan perubahan juga
terhadap Renstra SKPD.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya
adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Kemudian pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan perangkat daerah di
lingkungan pemerintah dearah kota cimahi, telah ditetapkan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207).
Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
dengan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu perangkat daerah,
dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan
Damkar) sebagai perangkat daerah yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Pemerintah Kota Cimahi tentunya juga berkewajiban
menyusun Renstra Satpol PP dan Damkar 2017-2022, yang mengacu pada
RPJMD Kota Cimahi 2017-2022.
Renstra Satpol PP dan Damkar 2017-2022 adalah dokumen
perencanaan jangka menengah dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Satpol
PP dan Damkar, yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan,
sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar selama kurun
waktu 2017-2022. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi panduan seluruh
unit yang berada dibawah Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalu
optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar merujuk pada
sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun (Lembar
Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) Nomor
23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok –
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman
pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Cimahi Tahun
2017-2022;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016
Nomor 325);
22. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 (Berita Daerah
Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 3320).
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Satpol PP dan Damkar 2017 – 2022 disusun dengan maksud
sebagai panduan pelaksanaan pembangunan, khususnya pada bidang yang
menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar. Adapun tujuannya adalah
sebagai berikut :
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai dasar yang diemban oleh
Satpol PP dan Damkar dalam kurun waktu 2017 – 2022;
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
3. Menjabarkan RPJMD Kota Cimahi 2017 – 2022 kedalam bidang yang lebih
spesifik, sesuai dengan lingkup tugas Satpol PP dan Damkar.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Satpol PP dan Damkar 2017 – 2022 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII : PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana pemerintah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah pasal 15 ayat (3) butir d dan e. Kemudian
pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari sub urusan ketenteraman
dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas
pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada kota. Selanjutnya pada Pasal 33
disebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman
dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran ;
2) pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman
dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4) pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu pada
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Cimahi, terdiri atas :
1) Kepala Satuan;
2) Sekretariat, membawahi :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program dan Keuangan.
3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan
Masyarakat, membawahi :
a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi ;
a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebagai
berikut :
Gambar 2.1Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
2.2. Sumber Daya SKPD
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satpol
PP Kota Cimahi memiliki sumber daya sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada saat renstra ini disusun, kondisi SDM Satpol PP dan Damkar adalah
sebagai berikut :
No Status Kepegawaian Jumlah Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja1. Pegawai Negeri Sipil 952. Tenaga Harian Lepas 6 3 Orang TKK
Tidak tervalidasiJumlah 101
Pemadam Kebakaran1. Pegawai Negeri Sipil 352. Tenaga Harian Lepas 12
Jumlah 47Jumlah Total 148
2. Sarana dan Prasarana Operasional
No Jenis Jumlah Kondisi
1 Kr. Ops. Patroli Roda 2 (Trail) 15 Unit Baik
2 Kr. Ops. Pamwal/Pamtup Roda 2 (Moge) 2 Unit Baik
3 Kr. Operasional Roda 4 (Pick Up Satpol PP) 3 Unit Tidak Layak
4 Kr. Operasional Roda 4 (Double Cabin) 2 Unit Baik
5 Kr. Operasional Roda 6 (Truck Dalmas) 2 Unit 1 Tidak Layak
6 Kr. Operasional Roda 6 / Lebih (Damkar) 9 Unit 2 Tidak Layak
7 Pakaian Anti Huru Hara 40 Set Kurang Baik
8 Pentungan 40 Buah Tidak Layak
9 Rompi Anti Senjata Tajam 23 Buah Baik
10 Handy Talky 45 Buah 15 Tidak Layak
11 Rig 6 Buah Baik
12 Gergaji Mesin 2 Buah Baik
13 Mesin Pemotong Baja Circle 1 Buah Baik
14 Pelampung 9 Buah Baik
15 Apar 27 Tabung Baik
16 Air Foam Liquid 8 Galon Baik
17 Mesin Las Listrik 1 Buah Baik
No Jenis Jumlah Kondisi
18 Tali Webbing 11 Roll Baik
19 Figure Eight (Alat Rafling Rescue) 8 Buah Baik
20 Carabiner Alumunium (Alat Rafling Rescue) 16 Buah Baik
21 Carabiner Baja (Alat Rafling Rescue) 22 Buah Baik
22 Ascender (Alat Rafling Rescue) 3 Pasang Baik
23 Paw (Alat Rafling Rescue) 1 Buah Baik
24 Pulley (Alat Rafling Rescue) 10 Buah Baik
25 Seat Harness (Alat Rafling Rescue) 7 Buah Baik
26 Full Body Harness (Alat Rafling Rescue) 3 Buah Baik
27 Sarung Tangan (Alat Rafling Rescue) 4 Pasang Baik
28 Tandem (Alat Rafling Rescue) 1 Buah Baik
29 Karamantel (Alat Rafling Rescue) 1 Buah Baik
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Berkaitan kinerja pelayanan, Satpol PP diatur oleh Permendagri 69
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka pelayanan minimal yang wajib
dipenuhi oleh Satpol PP adalah :
1. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus mencapai
100 % pada tahun 2015;
2. Patroli minimal 3 kali per hari pada tahun 2014;
3. Jumlah anggota Satlinmas minimal 1 orang/RT pada tahun 2014.
Pada dasarnya ketiga jenis pelayanan tersebut diatas telah terpenuhi
dan dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih berupa rutinitas yang tidak
teradministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan
pencatatan secara administrasi dan pendokumentasian atas pelaksanaan SPM
Satpol PP Kota Cimahi, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
dapat terukur secara objektif. Pencatatan secara administrasi dan
pendokumentasian tersebut dapat dilakukan dengan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan disertai dengan foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan
yang dilaporkan setiap satu bulan sekali. Saat ini patroli sudah dilakukan
sebanyak 3 kali, yaitu pada saat dini hari (pukul 04.00 – 06.00 WIB), siang
hari (pukul, 08.00 – 12.00 WIB, dan malam hari (pukul 07.00 – 09.00 WIB).
Indikator kinerja lainnya terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang juga menjadi
bahan baku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), terdapat 2
IKK yang menjadi tolak ukur, yaitu :
1. Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk, pada akhir tahun
2013 mencapai 1,64 per 10.000 penduduk.Pada Tahun 2015 rasio personil
Satpol PP sudah mencapai 2,08 per 10.000 penduduk.
2. Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS, dimana Kota Cimahi
memiliki Perda Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah
dengan Perda 8 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum.
Sedangkan kinerja pelayanan Pemadam Kebakaran mengacu kepada
SPM, IKK, dan IKU yang harus dicapai, antara lain:
1. Tingkat response time unit terhadap kejadian kebakaran
2. Persentase fasilitasi kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran
3. Masyarakat terlatih siaga kebakaran.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja dinyatakan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dapat
dibentuk unit pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh
kepala satuan yang dijabat ex-officio oleh kepala seksi ketentraman dan
ketertiban. Secara fungsi, di Kota Cimahi mekanisme tersebut sudah
dijalankan, tetapi untuk pelayanan dalam bentuk operasional masih terpusat
di tingkat kota, dikarenakan keterbatasan personil.
Di tingkat kecamatan tidak semua kasi tramtib memiliki staf, terlebih
anggota yang siap digerakkan untuk pelayanan operasional tramtibum. Jika
membandingkan dengan kabupaten/kota lain, pelayanan operasional
tramtibum di tingkat kecamatan paling tidak didukung dengan 1 regu anggota
(10-15 orang), sehingga pelayanan tidak bertumpu terpusat di tingkat kota.
Selanjutnya, dalam kaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Damkar,
terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas
dan fungsi Damkar, antara lain kepadatan lalu lintas dan minimnya jumlah
hydran khususnya di wilayah rawan kebakaran. Tingkat kepadatan
pemukiman masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan dan tantangan
bagi Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan yang maksimal dan
optimal.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Dalam kaitannya dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah periode 2017-2022, maka peran Satpol PP terkait dengan misi 2
: “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional,
efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang
pro publik”, yang diakomodir pada Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan dan Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan.
Sedangkan peran Damkar terkait dengan misi 4 : “Mewujudkan
pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas
derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan”, yang diakomodir pada
Program Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada saat disusunnya dokumen ini, isu-isu strategis yang muncul
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
yaitu sebagai berikut :
3.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja,
terdapat beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan
yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Berkaitan dengan regulasi yang diterbitkan :
a. Pembentukan unit pelaksana Satpol PP di tingkat kecamatan, sehingga
dibutuhkan pemerataan personil sampai ke tingkat kecamatan, bila
memungkinkan dapat juga sampai ke tingkat kelurahan;
b. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian dari
Satpol PP, dimana fasilitasi dan pemberdayaannya merupakan
wewenang Satpol PP;
c. Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator
Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga
dibutuhkan sarana dan prasarasa yang memadai agar pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal;
d. Perlunya unit/seksi yang mengkoordinir Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
2. Berkaitan dengan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Kota Cimahi:
a. Masih terdapat titik-titik konsentrasi PKL;
b. Terdapat bangunan-bangunan liar;
c. Masih maraknya peredaran minuman keras dengan kadar alkohol lebih
dari 5%;
d. Masih adanya penyakit masyarakat (gelandangan, waria, dsb);
e. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap
aturan tentang pemasangan media iklan (spanduk, baligo, billboard,
dsb);
f. Meningkatnya pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh masyarakat
baik perorangan maupun yang berbadan hukum.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi :
a. Kurangnya peran serta SOPD terkait lainnya yang memiliki tupoksi
langsung terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
b. Masih kurangnya personil lapangan, dimana saat personil Satpol PP
yang bertugas setiap harinya hanya sebanyak 30 orang, dan usia rata-
rata personil Satpol PP sudah berada pada usia kurang produktif yaitu
diatas 40 tahun. Selain itu, hampir 100% masa kerja personil Satpol PP
yang ada saat ini sudah diatas 10 tahun, sehingga mereka sudah pada
kondisi titik jenuh. Jika dibandingkan dengan beban tugas, maka
kondisi ini sudah tidak optimal, sehingga akan menyebabkan kurang
optimalnya pelayanan penanganan gangguan tramtibum dan
pelanggaran perda;
c. Belum adanya pool/garasi kendaraan operasional Satpol PP, dimana
saat ini kendaraan operasional Satpol PP diparkir dilapangan depan
kantor Satpol PP, sehingga kendaraan operasional kurang terpelihara
dan terawat;
d. Belum adanya komunikasi yang terjalin secara baik antara Satpol PP
dengan para stakeholder, sehingga pelaksanaan peran, tugas dan
fungsi Satpol PP kurang optimal.
3.3.2.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Damkar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran, terdapat
beberapa isu-isu penting yang menjadi hambatan dan permasalahan yang
dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Masih kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap
bencana kebakaran dan bencana lainnya;
2. Pengetahuan dan keterampilan personil masih perlu ditingkatkan sesuai
dengan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009;
3. Masih kurangnya personil yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi
khusus untuk melakukan selain tugas-tugas pemadaman, yaitu : tugas-
tugas penyuluhan dan sosialisasi, pemeriksaan dan penarikan retribusi
alat pemadam kebakaran, instruktur atau trainer, administrasi,
pengamanan/provost dan lain sebagainya yang idealnya ditangani oleh
Bidang / Seksi yang terpisah baik pencegahan, penanggulangan dan
sarana/ prasarana;
4. Tidak berfungsinya fasilitas Hidran Kota sebagai pendukung tugas dan
fungsi Pemadam Kebakaran dalam rangka menanggulangi kebakaran yang
optimal;
5. Diperlukannya sarana dan prasarana yang memadai guna mengimbangi
pertumbuhan pembangunan gedung tinggi diantaranya tersedianya unit
mobil tangga;
6. Kepadatan lalu lintas pada waktu-waktu tertentu serta pintu perlintasan
kereta api;
7. RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) belum dapat
dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penanggulangan dan
pencegahan kebakaran karena belum dilegalisasi menjadi Peraturan
Walikota;
8. Untuk penanggulangan kebakaran dengan mengerahkan 3 (tiga) unit
kendaraan Pemadam Kebakaran didukung oleh 10 – 13 orang personil
mengakibatkan petugas piket di kantor tersisa satu atau dua orang, yang
dikhawatirkan adalah rawannya pengamanan sarana dan prasarana
kantor terutama bila terjadi kebakaran dimalam hari;
9. Sarana dan Prasarana (terutama unit kendaraan pemadam kebakaran)
yang ada harus selalu dalam kondisi yang baik dan siap digunaakan setiap
saat, sehingga harus selalu diperiksa kesiapannya dan bila ada kerusakan
harus segera diperbaiki. Hal ini menuntut tersedianya tenaga mekanik
yang selalu siap siaga memelihara dan memperbaiki kendaraan, karena
kerusakan bisa terjadi setiap saat. Jumlah mekanik yang tersedia saat ini
terbatas, karena mekanik yang ada merangkap sebagai petugas
penanggulangan kebakaran, sehingga dianggap perlu untuk menambah
jumlah personil.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD
Berdasarkan tugas pokok yang diemban Satpol PP dan Damkar, maka
visi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang diangkat dalam Renstra periode
2017 – 2022, yaitu :
“MEWUJUDKAN KOTA CIMAHI YANG TERTIB, NYAMAN
DAN TENTERAM“
Adapun misi yang diangkat dalam Renstra 2017 – 2022, sebagai
berikut :
M1 : Memfasilitasi ketatausahaan dan sarana prasarana dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
M2 : Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengembankan
potensinya, melalui pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal,
pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal.
M3 : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah
dan perlindungan masyarakat.
M4 : Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
M5 : Meningkatkan pelayanan terbaik dalam perlindungan masyarakat dari
bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1. Tujuan
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu
dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan
strategis. Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas,
Satpol PP Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :
T1 : Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan dukungan
administrasi dan sarana prasarana yang memadai.
T2 : Meningkatnya wawasan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Satpol PP.
T3 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan
perlindungan masyarakat.
T4 : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan
peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat.
T5 : Terwujudnya pelayanan Pemadam Kebakaran dan Rusunawa yang
optimal.
4.2.2. Sasaran
Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat
dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan
Damkar telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu
2017 - 2022 sebagai penjabaran dari tujuan diatas, yaitu:
T1S1 : Terselenggaranya administrasi yang tertib dan tersedianya sarana
prasarana yang memadai.
T2S1 : Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten.
T3S1 : Terwujudnya Ketentraman & Ketertiban Umum, serta Perlindungan
Masyarakat.
T4S1 : Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala
Daerah.
T5S1 : Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran.
T5S2 : Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran melalui pemberdayaan
masyarakat.
T5S3 : Terpenuhinya respon time pelayanan penanggulangan kebakaran di
Wilayah Kota Cimahi.
4.3. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah daerah Kota Cimahi 2017 – 2022, serta untuk mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan arah
kebijakan dan strategi, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas administrasi dan mendorong tersedianya sarana
prasarana pendukung tugas yang memadai.
2. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui
pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan kedinasan
maupun pendidikan non-formal.
3. Memberikan pembinaan kepada masyarakat secara berjenjang dan
berkelanjutan, melalui pemberdayaan wilayah kecamatan dan kelurahan.
4. Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan kebijakan
kepala daerah, penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
5. Meningkatkan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas alat pendukung pemadam kebakaran
yang dapat digunakan dengan baik untuk memujudkan respon time
pelayanan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Cimahi.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk menjalankan kebijakan dan strategi di atas, maka ditetapkan
program dan kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 5.1. Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan
Indikatif.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Seperti dinyatakan di awal, bahwa pada dasarnya renstra ini mengacu
pada RPJMD Kota Cimahi 2017 – 2022, namun demikian untuk indikator
kinerja Satpol PP dan Damkar sudah mengacu pada hasil konsultasi dan
evaluasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KEMENPANRB). Adapun indikator kinerja yang mengacu langsung
pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tabel 6.1 terlampir.
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi Tahun 2017-2022 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya
mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJMD 2017-2022. Penyempurnaan atau revisi terhadap sebuah
rencana strategis tentu saja sangat dimungkinkan, mengingat sangat
dinamisnya perkembangan dunia pemerintahan dan kebutuhan masyarakat
dewasa ini, sehingga Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah
Kota Cimahi harus selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
Demikian, semoga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini dapat bermanfaat
sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat.
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
DADAN DARMAWAN , S.Sos., M.Si . Pembina Tk. INIP. 19720130 199303 1 005
IKU KASAT
No Isu Strategis TUJUAN SASARAN
Target Capaian Tahun
2018 2019
K Rp. K Rp. K
1 1,360 2,024,053,681 1300 4,021,225,000 1200
880 Kasus 825,283,478
Visi Satpol PP & Damkar
Misi Satpol PP & Damkar
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Awal
Belum Optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kota Cimahi
Mewujudkan Kota Cimahi yang Tertib, Nyaman, dan Tenteram
Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1) Angka Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2) Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
No Isu Strategis TUJUAN SASARAN
Target Capaian Tahun
2018 2019
K Rp. K Rp. K
Visi Satpol PP & Damkar
Misi Satpol PP & Damkar
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Awal
1,360 - 1300 - 1200
2) Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
1) Angka Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
No Isu Strategis TUJUAN SASARAN
Target Capaian Tahun
2018 2019
K Rp. K Rp. K
Visi Satpol PP & Damkar
Misi Satpol PP & Damkar
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
Kondisi Awal
3.32% 3,136,056,020 3.70% 2,267,685,500 4.07%Meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik dalam perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya
Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran
Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap bencana Kebakaran
Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran
IKU BIDANG
Target Capaian TahunKondisi Akhir
Strategi Arah Kebijakan Program2019 2020 2021 2022
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
3,655,300,000 1100 4,149,800,000 1000 5,337,900,000 900 5,887,900,000 900 23,052,125,000 Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Peningkatan Pencegahan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Optimalisasi Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan pelibatan masyarakat dalam kamtibmas
Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Optimalisasi Pelaksanaan penegakan daerah, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Target Capaian TahunKondisi Akhir
Strategi Arah Kebijakan Program2019 2020 2021 2022
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2,899,314,736 1100 3,408,612,828 1000 4,159,246,509 900 4,008,813,374 900 14,475,987,447
Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Optimalisasi Pelaksanaan penegakan daerah, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Peningkatan Pencegahan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Optimalisasi Penanganan Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat
Peningkatkan pelibatan masyarakat dalam kamtibmas
Target Capaian TahunKondisi Akhir
Strategi Arah Kebijakan Program2019 2020 2021 2022
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
5,000,000,000 4.45% 4,000,000,000 4.82% 4,000,000,000 5.20% 4,000,000,000 5.20% 19,267,685,500 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
Peningkatan kualitas dan kuantitas Alat Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan Monitoring dan deteksi dini potensi darurat kebakaran dan bencana lain
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana Kebakaran
Indikator Program
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
7 Kegiatan 47,550,000 7 Kegiatan 278,384,000 80% 400,000,000 70% 425,000,000 60% 450,000,000 50% 475,000,000
12 Bulan 1,976,503,681 12 Bulan 3,169,016,000 100% 2,917,400,000 100% 3,361,900,000 100% 4,500,000,000 100% 5,000,000,000
54% 825,283,478 64% 573,825,000 74% 337,900,000 84% 362,900,000 84% 387,900,000 100% 412,900,000 64%
Kondisi Awal
Menurunnya Angka Gangguan Tramtibum
7 Kegiatan
Terlaksananya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12 Bulan
Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Program
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
Kondisi Awal
100% 2,026,668,681 80% 2,899,314,736 70% 3,408,612,828 60% 4,159,246,509 50% 4,008,813,374 0%
Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Program
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2018 2019 2020 2021 2022
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
Kondisi Awal
100% 2,942,936,020 100% 2,167,685,500 100% 4,050,657,532 100% 3,554,488,872 100% 3,867,196,735 100% 4,000,000,000 100%Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran
IKU KASIE
Kondisi AkhirKegiatan Indikator Kegiatan
Kondisi AwalTarget Capaian Tahun
2018 2019 2020 2021
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
278,384,000 3 Kali 47,550,000 3 7,500,000 2 400,000,000 2 425,000,000 2
0 Kali - 10 99,216,000 2 2 2
0 Kali - 10 56,500,000 900 900 900
4) Jumlah Papan Himbauan 0 Buah - 2 7,100,000 2 2 2
0 Kali - 2 82,868,000 900 900 900
12 Bulan 36,465,000 12 25,200,000 900 900 900
84,015,000 278,384,000
3,169,016,000 12 Bulan 364,520,000 12 255,500,000 2,917,400,000 3,361,900,000
11 Kali 62,495,000 12 18000000
5 Kali 132,215,000 4 340,310,000
10 Kali 206,825,000 8 105,840,000
3 Kali 50,685,000 2 20,000,000
2 Kali 33,850,000 0 -
6 Kali 407,566,000 6 328,956,000
1 Paket 200,250,000 3 51,490,000
0 Kali - 10 26,600,000
0 Kali - 50 21,000,000
0 Bulan - 12 292,000,000
1 Kali 88,165,000 0 -
1 Kali 64,450,000 0 -
1 Kali 27,200,000 0 -
1 Paket 7,268,181 0 -
12 Bulan 71,553,000 12 87,840,000
1,717,042,181 1,547,536,000 1 Kali 30,400,000 1 36,330,000 1982 56,330,000 2082 76,330,000 2182
2 Kali 36,600,000 2 47,600,000 2 2 2
67,000,000 83,930,000 1 Kali 29,879,000 0 - 100 50,000,000 100 100,000,000 100
2) Jumlah Lomba PBB 1 Kali 51,410,000 1 75,650,000 1 1 1
1 Kali 111,172,500 1 100,000,000 1 1 1
192,461,500 175,650,000 0 - 50 orang 1,361,900,000
- 1,361,900,000 312,900,000 12 Kali 509,648,835 9 312,900,000 445 337,900,000 430 362,900,000 420
3 Kali 53,000,000 6 27,000,000 445 52,000,000 430 77,000,000 420
2 Kali 124,520,640 1 96,150,000 445 121,150,000 430 146,150,000 420
3 Kali 98,760,000 3 112,575,000 445 137,575,000 430 162,575,000 420
Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda
3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda
5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban
6) Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1) Jumlah Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah
2) Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa
3) Jumlah Penertiban Bangunan Liar4) Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima5) Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat
6) Jumlah Penertiban Minuman Keras
7) Jumlah Pengamanan HBHT
8) Jumlah Pengawasan/ Pengamanan Daerah Rawan PKL
9) Jumlah Penurunan Spanduk/Baligo
10) Jumlah Pengamanan Tertutup Walikota/Wakil Walikota
11) Jumlah Pengawalan Walikota/Wakil Walikota
12) Jumlah Pengamanan Pemilu (Pilkada)
13) Jumlah Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Pilkada)
14) Jumlah Pengamanan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
15) Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
16) Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
1) Terlaksananya Peringatan HUT Linmas
2) Jumlah Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT
Kegiatan Pembinaan Linmas
1) Jumlah Pendataan Anggota Linmas
3) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah tenaga pengendali keamanan yang efektif
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah
3) Jumlah Peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda
4) Jumlah Penegakan Perda Dan Peraturan Walikota
Kondisi AkhirKegiatan Indikator Kegiatan
Kondisi AwalTarget Capaian Tahun
2018 2019 2020 2021
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
12 Bulan 19,995,000 12 25,200,000 445 50,200,000 430 75,200,000 420
1 Paket 19,359,003 0 - 25,000,000 50,000,000
825,283,478 573,825,000
14,475,987,447 3 Kali 47,550,000 3 7,500,000 6 15,000,000 12 30,000,000 12
0 Kali - 15 148,716,000 15 99,216,000 15 99,216,000 15
0 Kali - 12 67,800,000 6 33,900,000 12 67,800,000 12
0 Buah - 5 17,750,000 5 20,944,736 0 - 5
0 Kali - 2 82,868,000 2 82,868,000 2 100,000,000 2
12 Bulan 36,465,000 12 25,200,000 12 25,200,000 12 25,200,000 12
84,015,000 277,128,736 322,216,000 12 Bulan 364,520,000 12 255,500,000 12 175,000,000 12 175,000,000 12
11 Kali 62,495,000 12 18,000,000 12 18,000,000 12 18,000,000 12
5 Kali 132,215,000 4 340,310,000 5 225,250,000 5 225,250,000 5
10 Kali 206,825,000 8 105,840,000 10 57,400,000 10 57,400,000 10
3 Kali 50,685,000 2 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1
- -
6 Kali 407,566,000 6 328,956,000 6 328,956,000 6 328,956,000 6
6 Titik 200,250,000 3 51,490,000 6 51,490,000 6 51,490,000 6
0 Kali - 10 26,600,000 10 27,300,000 10 27,300,000 10
0 Hari - 50 21,000,000 40 16,800,000 40 16,800,000 40
0 Hari - 12 292,000,000 240 192,000,000 240 224,000,000 240
1 Kali 88,165,000 0 - 0 - 0 - 1
1 Kali 64,450,000 0 - 0 - 0 - 1
1 Kali 27,200,000 0 - 0 - 0 - 1
1 Paket 7,268,181 0 - 1 10,000,000 0 - 0
12 Bulan 71,553,000 12 87,840,000 12 700,000,000 12 1,047,240,000 12
1,683,192,181 1,822,196,000 2,191,436,000 1 Kali 30,400,000 1 36,330,000 1 50,000,000 1 60,000,000 1
2 Kali 36,600,000 2 47,600,000 2 57,100,000 2 68,500,000 2
67,000,000 107,100,000 128,500,000 1 Kali 29,879,000 0 - 0 - 0 - 0
2) Jumlah Lomba PBB 1 Kali 51,410,000 1 75,650,000 1 51,600,000 1 60,000,000 1
1 Kali 111,172,500 1 100,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1
192,461,500 141,600,000 160,000,000
5) Jumlah Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
6) Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda
3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda
4) Jumlah Pengadaan Papan Himbauan
5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban
6) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (THL)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1) Jumlah Bulan Pelaksanaan Piket/ Penjagaan Aset Vital Daerah
2) Jumlah Unjuk Rasa yang diamankan
3) Jumlah Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar
4) Jumlah Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima
5) Jumlah Pelaksanaan Penertiban Penyakit Masyarakat
7) Jumlah HBHT yang diamankan
8) Jumlah Daerah Rawan PKL yang diawasi 9) Jumlah Pelaksanaan Penurunan Spanduk/Baligo
10) Jumlah Hari Pengamanan Walikota/ Wakil Walikota
10) Jumlah Hari Pengawalan Walikota/ Wakil Walikota
11) Jumlah Pemilu (Pilkada) yang diamankan
12) Jumlah Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Pilkada)
13) Jumlah Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diamankan
14) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
15) Jumlah Bulan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
1) Terlaksananya Peringatan HUT Linmas
2) Jumlah Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT
Kegiatan Pembinaan Linmas
1) Jumlah Pendataan Anggota Linmas
3) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pengamanan Pemilihan Legislatif
Kondisi AkhirKegiatan Indikator Kegiatan
Kondisi AwalTarget Capaian Tahun
2018 2019 2020 2021
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K
0 Kali -
0 - 1 52,500,000 0 - 0
- 52,500,000 - 12 Kali 509,648,835 12 312,900,000 9 259,560,000 10 263,520,000 12
3 Kali 53,000,000 6 27,000,000 3 13,500,000 4 18,000,000 4
2 Kali 124,520,640 1 96,150,000 1 8,150,000 1 100,000,000 1
3 Kali 98,760,000 3 112,575,000 3 108,790,000 3 112,470,414 3
3 Kali 98,760,000 12 112,575,000 12 108,790,000 12 112,470,414 12
12 Bulan 19,995,000 12 25,200,000 0 - 1 - 1
498,790,000 606,460,828
17,640,028,639 1 Unit 1,343,487,270 0 - 1 1,550,657,532 1 1,004,488,872 1
2 Paket 95,120,000 2 - 2 100,000,000 2 100,000,000 2
40 Tabung 27,500,000 40 33,600,000 40 46,000,000 40 46,000,000 40
10 Bulan 45,000,000 12 54,000,000 12 54,000,000 12 54,000,000 12
87,600,000 1,750,657,532 1,204,488,872 360 - 360 1,437,902,000 360 1,500,000,000 360 1,500,000,000 360
4408 1,599,448,750 500 729,783,500 500 800,000,000 500 850,000,000 500
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pengamanan Pemilihan Legislatif
1) Jumlah Pengamanan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah3) Jumlah Peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda
4) Jumlah Penegakan Perda Dan Peraturan Walikota
5) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan
6) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1) Jumlah pengadaan kendaraan pemadam kebakaran layak pakai
2) Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran layak pakai
3) Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang di isi
4) Jumlah Bulan Penyediaan Cairan Kimia AFFF
Kegiatan Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran
1) Jumlah RW/RT yang terawasi/terkendali
Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1) Jumlah masyarakat yang paham terhadap bahaya bencana Kebakaran
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2021 2022
Rp. K Rp. K Rp.
450,000,000 2 475,000,000 3 7,500,000
2 10 99,216,000
900 10 56,500,000
2 2 7,100,000
900 2 82,868,000
900 12 25,200,000
4,500,000,000 5,000,000,000 12 255,500,000
12
4
8
2
0
6
3
10
50
12
0
0
0
0
12
96,330,000 2282 116,330,000 1 36,330,000
2 2 47,600,000
150,000,000 100 200,000,000 0 -
1 1 75,650,000
1 1 100,000,000
50 orang 1,361,900,000
387,900,000 400 412,900,000 9 312,900,000
102,000,000 400 127,000,000 6 27,000,000
171,150,000 400 196,150,000 1 96,150,000
187,575,000 400 212,575,000 3 112,575,000
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2021 2022
Rp. K Rp. K Rp.
100,200,000 400 125,200,000 12 25,200,000
75,000,000 100,000,000 0 -
30,000,000 12 30,000,000 42 105,000,000
148,716,000 15 148,716,000 60 495,864,000
67,800,000 12 67,800,000 42 237,300,000
17,750,000 0 - 10 38,694,736
100,000,000 2 100,000,000 8 382,868,000
25,200,000 12 25,200,000 48 100,800,000
389,466,000 371,716,000 1,360,526,736 255,500,000 12 255,500,000 48 861,000,000
18,000,000 12 18,000,000 48 72,000,000
225,250,000 5 225,250,000 20 901,000,000
65,380,000 10 65,380,000 40 245,560,000
20,000,000 1 20,000,000 4 80,000,000
- - 0
328,956,000 6 328,956,000 24 1,315,824,000
51,490,000 6 51,490,000 24 205,960,000
27,300,000 10 27,300,000 40 109,200,000
21,120,000 40 21,120,000 160 75,840,000
240,000,000 240 240,000,000 960 896,000,000
150,000,000 0 - 1 150,000,000
100,000,000 0 - 1 100,000,000
50,000,000 0 - 1 50,000,000
- 0 - 1 10,000,000
1,296,323,681 12 1,428,640,546 48 4,472,204,227
2,849,319,681 2,681,636,546 9,544,588,227 72,000,000 1 72,000,000 4 254,000,000
82,000,000 2 82,000,000 8 289,600,000
154,000,000 154,000,000 543,600,000 - 1 35,000,000 1 35,000,000
60,000,000 1 60,000,000 4 231,600,000
100,000,000 1 100,000,000 4 390,000,000
160,000,000 195,000,000 656,600,000
Target Capaian TahunKondisi Akhir
2021 2022
Rp. K Rp. K Rp.
- 0 - 1 52,500,000
- - 52,500,000 263,520,000 12 263,520,000 43 1,050,120,000
18,000,000 4 18,000,000 15 67,500,000
100,000,000 1 100,000,000 4 308,150,000
112,470,414 3 112,470,414 12 446,201,242
112,470,414 12 112,470,414 48 446,201,242
- 1 - 3 -
606,460,828 606,460,828 2,318,172,484
1,267,196,735 1 1,300,000,000 4 5,122,343,139
100,000,000 2 100,000,000 10 400,000,000
46,000,000 40 46,000,000 200 217,600,000
54,000,000 12 54,000,000 60 270,000,000
1,467,196,735 1,500,000,000 6,009,943,139 1,500,000,000 360 1,500,000,000 1800 7,437,902,000
900,000,000 500 1,000,000,000 2500 4,279,783,500
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2022
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
2018 2019
Target RP Target
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2018
Tersedianya Jasa Caraka 0 12 Bulan 15,000,000
12 Bulan 12 Bulan 48,000,000
12 Bulan 12 Bulan 45,000,000
12 Bulan 12 Bulan 33,000,000
3,003,224,000 126,000,000 37 Unit 40 Unit 90,400,000
53 Unit 56 Unit 355,400,000
Tersedianya Surat Ijin Mengemudi 8 Orang 8 Orang 8,000,000
363,400,000 12 Bln 12 Bulan 36,500,000
0 1 Orang 27,600,000
0 1 Orang 25,200,000
89,300,000 0 12 Bulan 7,905,000
0 1 Orang 24,000,000
31,905,000 65 Unit 45 Unit 34,170,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 62 Jenis 68 Jenis 76,427,000
1150 Lembar 1150 Lembar 5,250,000
81,677,000
Tersedianya Bendera/ Umbul umbul 5 Buah 5 Buah 445,000
Tersedianya Spanduk 20 Buah 20 Buah 3,600,000 Tersedianya Baligho 5 Buah 5 Buah 3,600,000 Tersedianya Kartu Disposisi 40 Buku 40 Buku 2,000,000 Tersedianya Kwitansi Dinas 50 Buku 50 Buku 1,750,000
Tersedianya Blanko Surat Panggilan 70 Buku 50 Buku 2,500,000
Tersedianya Blanko Penyidikan 50 Buku 50 Buku 4,500,000 Tersedianya Kartu Ucapan 0 100 Lembar 1,000,000 Tersedianya Amplop dinas 5000 Lembar 5000 Lembar 5,000,000 Tersedianya Kalender 150 Buah 200 Buah 10,000,000
1000 Lembar 2500 Lembar 3,750,000
Tersedianya Buku Kerja 0 160 Buah 24,000,000 Tersedianya Satpol PP Line 0 9 Roll 2,250,000
Tersedianya Penggandaan 90.000 Lembar 85.000 lembar 17,000,000
Tersedianya Penjilidan 3,980,000
85,375,000 0 20 Jenis 15,025,000
Tersedianya Jasa Instalatur Listrik 0 12 Bulan 2,812,500
17,837,500 0 12 Bulan 8,210,000
12 Bulan 2 Jenis 1,200,000
9,410,000 12 Bulan 12 Bulan 12,000,000
Tersedianya Bahan Pokok/Natura1 Ls 12 Bulan 50,520,000
12 Kali 12 Kali 15,000,000
0 16 Kali 11,200,000
76,720,000 20 OH 25 OH 1,875,000
180 OH 126 OH 105,750,000
90 OH 56 OH 52,800,000
1 Ls 1 Ls 26,854,500
1 Ls 1 Ls 20,300,000
207,579,500 0 12 Bulan 1,736,200,000
0 7 Orang 26,250,000
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Tersedianya Jasa Komunikasi TeleponTersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas dan operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terfasilitasinya pelaksanaan Lembur PegawaiTersedianya Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)Tersedianya Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja dan Barang Inventaris Satpol PP dan Damkar
Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya materai dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Sticker Label Barang Bukti
150 Jilid/eksemplar
150 Jilid/eksemplar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman RapatTersedianya Makanan dan Minuman Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi kedalam (Wilayah Kota Cimahi)Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Dalam Provinsi Jawa Barat)Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Luar Provinsi Jawa Barat)Terfasilitasinya biayaa transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerfasilitasinya biaya penginapan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Tersedianya Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2022
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2019 2020 2021 2022
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2018
12 Bulan 15,000,000
12 Bulan 48,000,000
12 Bulan 45,000,000
12 Bulan 33,000,000
126,000,000 40 Unit 90,400,000
56 Unit 355,400,000
8 Orang 8,000,000
363,400,000 12 Bulan 36,500,000
1 Orang 27,600,000
1 Orang 25,200,000
89,300,000 12 Bulan 7,905,000
1 Orang 24,000,000
31,905,000 45 Unit 34,170,000
68 Jenis 76,427,000
1150 Lembar 5,250,000
5 Buah 445,000
20 Buah 3,600,000 5 Buah 3,600,000 40 Buku 2,000,000 50 Buku 1,750,000 50 Buku 2,500,000
50 Buku 4,500,000 100 Lembar 1,000,000 5000 Lembar 5,000,000
200 Buah 10,000,000 2500 Lembar 3,750,000
160 Buah 24,000,000 9 Roll 2,250,000
85.000 lembar 17,000,000
3,980,000
20 Jenis 15,025,000
12 Bulan 2,812,500
12 Bulan 8,210,000
2 Jenis 1,200,000
12 Bulan 12,000,000
12 Bulan 50,520,000
12 Kali 15,000,000
16 Kali 11,200,000
76,720,000 25 OH 1,875,000
126 OH 105,750,000
56 OH 52,800,000
1 Ls 26,854,500
1 Ls 20,300,000
12 Bulan 1,736,200,000
7 Orang 26,250,000
150 Jilid/eksemplar
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
2018 2019PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
Pembangunan Gedung Kantor 0 1 Dokumen 50,000,000
0 1 Paket 305,033,000
9,084,425,000 0 1 Paket 7,286,004,000
0 1 Paket 253,253,000
7,894,290,000 Tersedianya Sewa Gedung / Kantor 12 Bulan 12 Bulan 64,800,000
1 Paket 12 Bulan 36,400,000
Tersedianya Izin Frekuensi 12 Bulan 12 Bulan 15,000,000 116,200,000
0 22 Buah 11,000,000 0 1 Orang 27,600,000
0 1 Orang 24,000,000
0 1 Paket 100,000,000
162,600,000 12 Bulan 12 Bulan 22,600,000
57 Unit 60 Unit 888,735,000
1 Paket 1 Paket 206,386,000
400,186,000 1 Paket 1 Paket 153,650,000
1 Paket 1 Paket 21,800,000
1 Paket 1 Paket 18,350,000
400,186,000
0 3 Dokumen 1,500,000
0 2 Dokumen 1,000,000
0 1 Dokumen 2,000,000
0 1 Dokumen 2,000,000
0 1 Kali 29,656,000
0 15 Kali 57,120,000
0 20 Lembar 90,000
0 20.000 Lembar 4,000,000
0 36 Eksemplar 1,980,000
0 1 Ls 90,850,000
190,196,000 0 2 Dokumen 23,125,900
0 1 Dokumen 19,128,900
Pembinaan Pegawai Terlaksananya pembinaan pegawai 4 Kali 1 Kali 42,050,000
0 2 Kali 384,100,000
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2019 - 2022
Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan ATK 12 Bln 68 Jenis 76,427,000 12jumlah bulan penyediaan Materai 12 Bln 1150 Lembar 5,250,000 12
jumlah bulan jasa komunikasi 12 Bln 12 Bulan 48,000,000 12jumlah bulan jasa listrik 12 Bln 12 Bulan 45,000,000 12jumlah bulan jasa air 12 Bln 12 Bulan 33,000,000 12
12 Bln 12 Bulan 12,000,000 12
12 Bln 12 Bulan 85,375,000 12
jumlah pengadaan kendaraan 0 Unit 0 - 5jumlah kendaraan yang dipelihara 53 Unit 56 Unit 1,244,135,000 61
37 Unit 40 Unit 90,400,000 45
8 Orang 8 Orang 8,000,000 8
1,342,535,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Jasa Pembuatan Dokumen UKL/UPL untuk Gedung Kantor Satpol PP dan Damkar
Tersedianya Jasa Konsultansi PerencanaanPelaksanaan Konstruksi (Pembangunan) Gedung Satpol PP dan Damkar Kota CimahiTersedianya Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan Tersedianya Sewa Tempat dan
Alat-Alat Pendukung Komunikasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Cinderamata (Boneka/Plakat)Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga IT)Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Driver)Tersedianya Aksesories Kendaraan Patwal Wali Kota Cimahi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas / operasional dan peralatan pendukung operasional Satpol PP dan Damkar
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pemadam KebakaranTersedianya Pakaian Dinas Upacara Satpol PP Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Upacara Damkar Beserta Perlengkapannya
Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kinerja Pemerintah kota Dalam Pembangunan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, dan SPM)Tersusunnya Rencana Kerja dan Perubahan Rencana KerjaTersusunnya Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Damkar
Tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Satpol PP dan DamkarTerlaksananya Forum OPD Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian KinerjaPenyediaan Materai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penjilidan Penyusunan Laporan Capaian KinerjaFasilitasi Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Meningkatkan kualitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar
Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% sarpras yang dipelihara
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
jumlah bulan penyediaan media informasijumlah bulan cetakan dan penggandaan
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah Sopir yang di fasilitasi Surat Ijin Mengemudi
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2019 2020 2021 2022
1 Dokumen 50,000,000
1 Paket 305,033,000
1 Paket 7,286,004,000
1 Paket 253,253,000
12 Bulan 64,800,000
12 Bulan 36,400,000
12 Bulan 15,000,000
22 Buah 11,000,000 1 Orang 27,600,000
1 Orang 24,000,000
1 Paket 100,000,000
12 Bulan 22,600,000
60 Unit 888,735,000
1 Paket 206,386,000
1 Paket 153,650,000
1 Paket 21,800,000
1 Paket 18,350,000
3 Dokumen 1,500,000
2 Dokumen 1,000,000
1 Dokumen 2,000,000
1 Dokumen 2,000,000
1 Kali 29,656,000
15 Kali 57,120,000
20 Lembar 90,000
20.000 Lembar 4,000,000
36 Eksemplar 1,980,000
1 Ls 90,850,000
2 Dokumen 23,125,900
1 Dokumen 19,128,900
1 Kali 42,050,000
2 Kali 384,100,000
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2019 - 2022
84,000,000 12 92,000,000 12 100,000,000 12 110,000,000 12 386,000,000 5,775,000 12 6,352,500 12 6,987,750 12 7,686,525 12 26,801,775
53,000,000 12 58,000,000 12 63,000,000 12 69,000,000 12 243,000,000 49,500,000 12 54,500,000 12 60,000,000 12 66,000,000 12 230,000,000 37,000,000 12 40,700,000 12 45,000,000 12 49,500,000 12 172,200,000
13,500,000 12 15,000,000 12 16,500,000 12 18,000,000 12 63,000,000
94,000,000 12 103,400,000 12 113,700,000 12 125,000,000 12 436,100,000
2,175,000,000 2 800,000,000 0 - 0 - 0 2,975,000,000 1,370,000,000 63 1,507,000,000 63 1,657,700,000 63 1,823,500,000 6,358,200,000
99,450,000 47 110,000,000 47 121,000,000 47 133,100,000 47 463,550,000
8,800,000 8 9,700,000 8 10,700,000 8 11,800,000 8 41,000,000
3,653,250,000 2,426,700,000 1,789,400,000 1,968,400,000 9,837,750,000
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
2018 2019PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
jumlah meja 0 Buah 0 - 10jumlah kursi 0 Buah 0 - 10jumlah lemari 0 Buah 0 - 10jumlah set partisi 0 Set 0 - 2jumlah pengadaan meja 0 Buah 0 - 5jumlah pengadaan kursi 38 Buah 0 - 10jumlah pengadaan lemari 8 Buah 0 - 5jumlah pengadaan Filling Cabinet 5 Buah 0 - 5
jumlah unit komputer 6 Unit 6 Unit 5,400,000 6jumlah unit Laptop/Notebook 2 Unit 2 Unit 1,000,000 2jumlah unit printer 5 Unit 5 Unit 1,500,000 5Jumlah Unit Air Conditioner 5 Unit 5 Unit 5,000,000 5Jumlah Unit Handy Talky/Rig 16 Unit 16 Unit 8,000,000 16Jumlah Unit Mesin Tik 1 Unit 1 Unit 150,000 1Jumlah Unit Toa Wireles 1 Unit 1 Unit 500,000 1Jumlah Unit Display Runing Teks 1 Unit 1 Unit 1,000,000 1Jumlah Unit Speaker Portable 1 Unit 1 Unit 500,000 1
1 Unit 1 Unit 2,000,000 1
1 Unit 1 Unit 3,120,000 1
1 Unit 1 Unit 1,000,000 1
Jumlah Set Alat Scuba Diving 2 Unit 2 Unit 2,000,000 2Jumlah Unit Mesin Pemotong Kayu 1 Unit 1 Unit 1,000,000 1
Jumlah Unit Mesin Pemotong Beton 1 Unit 1 Unit 1,000,000 1
Jumlah UPS APC 1500 VA 3 Unit 0 - 2Jumlah UPS ICA 6 Unit 0 - 3Jumlah Pengadaan Komputer PC 7 0 - 5
1 0 - 1
Jumlah Pengadaan Printer 7 0 - 30 0 - 0
0 12 Bulan 7,905,000 12
0 12 24,000,000 12
Penyediaan gudang kantor jumlah kantor 0 1 Unit 7,894,290,000 11 2 Unit 22,600,000 2
12 Bulan 12 Bulan 64,800,000 12
1 Paket 12 Bulan 36,400,000 12
12 Bulan 12 Bulan 15,000,000 12
0 Jenis 20 Jenis 15,025,000 20
0 OH 30 OH 2,812,500 30
0 Buah 22 Buah 11,000,000 25
0 Bulan 12 Bulan 27,600,000 12
0 Bulan 12 Bulan 25,200,000 12
0 Bulan 12 Bulan 24,000,000 12
0 Jenis 11 Jenis 8,210,000 11
0 Paket 2 Paket 1,200,000 3
0 Paket 0 - 3
Penataan arsip daerah jumlah arsip aktif dan inaktif 0 0 -
jumlah THL yang diasuransikan 0 7 Orang 26,250,000 75
Pengadaan seragam pegawai jumlah stel seragam PDH Satpol PP 80 Stel 80 Stel 28,000,000 90
40 Set 40 Set 28,800,000 45
30 Stel 30 Stel 55,650,000 35
jumlah stel seragam PDL Satpol PP 172 Stel 172 Stel 77,400,000 180
106 Set 106 Set 72,186,000 110
50 Stel 50 Stel 98,000,000 50
jumlah Stel seragam PDU Satpol PP 10 Stel 10 Stel 17,000,000 10
7 Stel 7 Stel 14,750,000 7
jumlah Set Atribut PDU Satpol PP 10 Set 10 Set 4,800,000 10
7 Set 7 Set 3,600,000 7
12 Bulan 12 Bulan 50,520,000 12
12 Bulan 12 Bulan 15,000,000 12
0 Bulan 12 Bulan 11,200,000 12
20 OH 25 OH 1,875,000 25
252 OH 126 OH 105,750,000 250
163 OH 56 OH 52,800,000 165
jumlah perjalanan caraka 0 OH 300 OH 15,000,000 300
Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
Jumlah Unit Rumah-rumahan media pembakaran plat besiJumlah Unit Bak media pembakaran plat besiJumlah Unit Vertical Rescue, Webbing, Caramantle
Jumlah Pengadaan Laptop/ Notebook
Jumlah Pengadaan Kamera/ Video RecorderJumlah bulan penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah bulan penyediaan petugas kebersihan kantor
jumlah gedung kantor yang di pelihara
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
Jumlah bulan Sewa Gedung / Kantor Jumlah bulan Sewa Tempat dan Alat-Alat Pendukung KomunikasiJumlah bulan penyediaan Izin FrekuensiJumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorjumlah orang/hari Jasa Instalatur ListrikJumlah Cinderamata (Boneka/Plakat)Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)
Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Driver)
Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah Jenis Peralatan Rumah TanggaJumlah Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan untuk Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
jumlah set Atribut seragam PDH Satpol PPjumlah stel seragam PDH Pemadam Kebakaran
jumlah set Atribut seragam PDL Satpol PPjumlah stel seragam PDL Pemadam Kebakaran
jumlah stel seragam PDU Pemadam Kebakaran
jumlah Set Atribut PDU Pemadam Kebakaran
% koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi
Penyediaan makanan dan minuman
jumlah bulan penyediaan Bahan Pokok/Naturajumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Rapatjumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Tamu
Koordinasi dan konsultasi kedinasan
jumlah perjalanan dinas dalam daerahjumlah perjalanan dinas luar daerah (dalam provinsi)jumlah perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi)
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2019 2020 2021 2022
5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 20,000,000 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 20,000,000 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 20,000,000 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 40,000,000 20,000,000 0 20,000,000 5 20,000,000 0 20,000,000 0 80,000,000 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10 50,000,000 10 200,000,000 25,000,000 0 - 5 25,000,000 0 - 0 50,000,000 17,500,000 0 5 17,500,000 0 0 35,000,000
5,900,000 6 6,500,000 6 7,200,000 6 7,850,000 6 27,450,000 1,200,000 2 1,400,000 2 1,600,000 2 1,800,000 2 6,000,000 1,700,000 5 1,900,000 5 2,100,000 5 2,300,000 5 8,000,000 5,500,000 5 6,000,000 5 6,600,000 5 7,200,000 5 25,300,000 8,800,000 16 9,680,000 16 10,648,000 16 11,712,800 16 40,840,800 165,000 1 185,000 1 210,000 1 230,000 1 790,000 550,000 1 600,000 1 650,000 1 700,000 1 2,500,000 1,100,000 1 1,200,000 1 1,350,000 1 1,500,000 1 5,150,000 550,000 1 600,000 1 650,000 1 700,000 1 2,500,000 2,200,000 1 2,500,000 1 2,750,000 1 3,000,000 1 10,450,000
3,500,000 1 3,850,000 1 4,250,000 1 4,700,000 1 16,300,000
1,100,000 1 1,200,000 1 1,300,000 1 1,450,000 1 5,050,000
2,200,000 2 2,400,000 2 2,600,000 2 2,800,000 2 10,000,000 1,100,000 1 1,200,000 1 1,300,000 1 1,450,000 1 5,050,000
1,100,000 1 1,200,000 1 1,300,000 1 1,450,000 1 5,050,000
14,000,000 0 - 0 - 0 - 0 14,000,000 6,000,000 0 - 0 - 0 - 0 6,000,000 125,000,000 0 - 0 - 0 - 0 125,000,000
20,000,000 1 22,000,000 0 - 0 - 0 42,000,000
15,000,000 - 3 21,000,000 0 - 0 36,000,000 - 2 20,000,000 0 - 0 - 0 20,000,000
8,700,000 12 9,570,000 12 10,500,000 12 11,550,000 12 40,320,000
26,400,000 12 29,000,000 12 31,000,000 12 34,000,000 12 120,400,000
40,000,000 0 - 0 - 0 - 0 40,000,000 24,800,000 2 28,000,000 2 30,800,000 2 34,000,000 2 117,600,000
80,000,000 12 100,000,000 12 120,000,000 12 140,000,000 12 440,000,000
50,000,000 12 55,000,000 12 65,000,000 12 75,000,000 12 245,000,000
17,000,000 12 19,000,000 12 22,000,000 12 24,000,000 12 82,000,000
17,000,000 20 18,700,000 20 20,500,000 20 23,000,000 20 79,200,000
3,000,000 30 3,300,000 30 3,700,000 30 4,000,000 30 14,000,000
12,000,000 25 13,200,000 25 14,500,000 25 16,000,000 25 55,700,000
31,000,000 12 34,100,000 12 37,500,000 12 41,200,000 12 143,800,000
27,700,000 12 30,500,000 12 33,600,000 12 37,000,000 12 128,800,000
26,400,000 12 29,000,000 12 31,900,000 12 35,000,000 12 122,300,000
9,500,000 11 10,500,000 11 11,500,000 11 12,600,000 11 44,100,000
1,500,000 3 1,700,000 3 1,900,000 3 2,000,000 3 7,100,000
15,000,000 3 16,500,000 3 18,000,000 3 19,800,000 3 69,300,000
- - - - -
300,000,000 75 330,000,000 75 363,000,000 75 400,000,000 1,393,000,000
40,000,000 90 48,000,000 90 57,600,000 90 70,000,000 90 215,600,000
35,000,000 45 42,000,000 45 50,400,000 45 60,500,000 45 187,900,000
67,000,000 35 80,400,000 35 96,500,000 35 115,800,000 35 359,700,000
95,000,000 180 114,000,000 180 136,800,000 180 165,000,000 180 510,800,000
87,000,000 110 104,400,000 110 125,000,000 110 150,000,000 110 466,400,000
117,000,000 50 140,400,000 50 168,000,000 50 201,600,000 50 627,000,000
21,000,000 10 25,000,000 10 30,000,000 10 36,000,000 10 112,000,000
18,000,000 7 21,600,000 7 26,000,000 7 31,200,000 7 96,800,000
6,000,000 10 7,200,000 10 8,600,000 10 10,300,000 10 32,100,000
4,300,000 7 5,200,000 7 6,300,000 7 7,600,000 7 23,400,000
55,572,000 12 61,129,200 12 67,242,120 12 73,966,332 12 257,909,652
16,500,000 12 18,150,000 12 19,965,000 12 21,961,500 12 76,576,500
12,320,000 12 13,552,000 12 14,907,200 12 16,397,920 12 57,177,120
2,000,000 25 2,200,000 25 2,500,000 25 2,750,000 25 9,450,000
160,000,000 250 176,000,000 250 193,600,000 250 212,000,000 250 741,600,000
150,000,000 165 165,000,000 165 181,500,000 165 200,000,000 165 696,500,000
16,500,000 300 18,150,000 300 19,965,000 300 21,961,500 300 76,576,500
NO STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
2018 2019PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KONDISI AWAL
12 Bulan 12 Bulan 1,736,200,000 12
jumlah dokumen monev 0 Dokumen 2 Dokumen 23,125,900 2
jumlah dokumen LPPD 0 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1jumlah dokumen LKIP 0 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1jumlah dokumen SPM 0 Dokumen 1 Dokumen 500,000 1
0 Kali 5 kali 3,808,000 5
jumlah SOP 0 Dokumen 1 Dokumen 2,000,000 2
jumlah dokumen RENSTRA 0 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000 0jumlah dokumen RENJA 0 Dokumen 2 Dokumen 2,000,000 2Jumlah Forum SKPD 1 Kali 1 Kali 29,656,000 1
0 Kali 5 kali 3,808,000 5
jumlah dokumen Laporan Keuangan 0 Dokumen 3 Dokumen 42,254,800 3
0 Kali 5 kali 3,808,000 5
0 Dokumen 0 - 4
0 Dokumen 0 - 2
0 Kali 0 - 2
0 Dokumen 0 - 4
% ASN yang dibina jumlah ASN yang dibina 0 Orang 135 Orang 384,100,000 135jumlah ASN yang terlatih 0 Orang 0 - jumlah Non - ASN yang dibina 20 Orang 70 Orang 42,050,000 70
% Bangunan dan Aset Vital Pemerintah Daerah yang diamankan
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas
Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Lakip Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka pelaksanaan Monev, Penyusunan LKIP, LPPD, dan SPM
Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD
Penyusunan Renstra dan Renja PD
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Renstra/Renja
% Capaian Penyerapan anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Inventaris Barang
jumlah dokumen Laporan Inventaris BarangJumlah dokumen RKBMD & RKPBMDJumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Inventaris Barang
Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Meningkatkan kualitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
TARGET KINERJAKONDISI AKHIR
2019 2020 2021 2022
1,900,000,000 12 2,100,000,000 12 2,310,000,000 12 2,545,000,000 12 8,855,000,000
26,000,000 2 28,600,000 2 32,000,000 2 35,200,000 2 121,800,000
1,000,000 1 1,500,000 1 2,000,000 1 2,500,000 1 7,000,000 1,000,000 1 1,500,000 1 2,000,000 1 2,500,000 1 7,000,000 1,000,000 1 1,500,000 1 2,000,000 1 2,500,000 1 7,000,000 5,000,000 5 5,500,000 5 6,000,000 5 6,600,000 5 23,100,000
5,000,000 2 5,500,000 2 6,000,000 2 6,600,000 2 23,100,000
- 0 - 0 - 1 10,000,000 1 10,000,000 5,000,000 2 5,500,000 2 6,000,000 2 6,600,000 2 23,100,000 35,000,000 38,500,000 42,500,000 46,750,000 162,750,000 5,000,000 5 5,500,000 5 6,000,000 5 6,600,000 5 23,100,000
46,000,000 50,600,000 55,000,000 60,500,000 212,100,000
5,000,000 5 5,500,000 5 6,000,000 5 6,600,000 5 23,100,000
1,000,000 4 1,500,000 4 1,750,000 4 2,000,000 4 6,250,000
1,000,000 2 1,500,000 2 1,750,000 2 2,000,000 2 6,250,000
2,000,000 2 2,200,000 2 2,500,000 2 2,750,000 2 9,450,000
60,000,000 4 66,000,000 4 72,600,000 4 80,000,000 4 278,600,000
422,600,000 135 464,800,000 135 511,000,000 135 562,100,000 135 1,960,500,000 - - - - - 46,255,000 70 50,880,000 70 55,950,000 70 61,545,000 70 214,630,000
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 SETELAH PENDAMPINGANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
SATPOL PP 2018
1
INDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Angka Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1) Menurunnya titik rawan gangguan tramtibum
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Menurunnya Angka Gangguan Tramtibum
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
SATPOL PP 2019 - 2022
2
2) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi
3) Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan Peraturan yang telah dikaji dan ditegakan
Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Angka Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1) Menurunnya titik rawan gangguan tramtibum
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat ditangani
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
2) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi
3) Menurunnya Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
DAMKAR 2018 - 2022
3
Keterangan :
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan
Kepala Seksi Operasi dan PengendalianPlt.
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat +
Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
3) Menurunnya Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran
Indeks Resiko Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap Kebakaran
1) Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran
Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran
2) Tingkat tanggap darurat penanganan kebakaran
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
Kepala Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 SETELAH PENDAMPINGANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
SATPOL PP 2018
3 Kali
10 Kali
10 Kali
4) Jumlah Papan Himbauan 2 Buah
2 Kali
12 Bulan
12 Bulan
12 Kali
4 Kali
8 Kali
2 Kali
6 Kali
3 Kali
10 Kali
50 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
1 Kali
2 Kali
SASARAN KEGIATAN
Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda
3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda
5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terciptanya ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1) Jumlah Bulan Pelaksanaan Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah
2) Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa
3) Jumlah Penertiban Bangunan Liar
4) Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima
5) Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat
6) Jumlah Pengamanan HBHT
7) Jumlah Pengawasan/ Pengamanan Daerah Rawan PKL
8) Jumlah Penurunan Spanduk/Baligo
9) Jumlah Bulan Pengamanan Tertutup Walikota/Wakil Walikota
10) Jumlah Bulan Pengawalan Walikota/Wakil Walikota
11) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Terfasilitasinya anggota Satuan Linmas
1) Jumlah Peringatan HUT Linmas yang di fasilitasi
2) Jumlah Fasilitasi Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
1) Jumlah Lomba PBB 1 Kali
1 Kali
50 Orang
9 Kali
6 Kali
1 Kali
3 Kali
12 Bulan
SATPOL PP 2019 - 2022
42 Kali
60 Kali
42 Kali
4) Jumlah Papan Himbauan 10 Buah
8 Kali
48 Bulan
48 Bulan
48 Kali
20 Kali
40 Kali
Kegiatan Pembinaan Linmas
Terfasilitasinya anggota Satuan Linmas
2) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas
Kegiatan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terpenuhinya Rasio jumlah Anggota Polisi Pamong Praja
Jumlah tenaga pengendali keamanan
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
Tegaknya peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah
1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah
3) Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda
4) Jumlah Penegakan Perda dan Peraturan Walikota
5) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda
3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda
5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terciptanya ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1) Jumlah Bulan Pelaksanaan Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah
2) Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa3) Jumlah Penertiban Bangunan Liar4) Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
4 Kali
24 Kali
24 Kali
40 Kali
48 Bulan
48 Bulan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Paket
48 Bulan
4 Kali
8 Kali
1 Kali
2) Jumlah Lomba PBB 4 Kali4 Kali
1 Kali
43 Kali
15 Kali
5) Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat
6) Jumlah Pengamanan HBHT
7) Jumlah Pengawasan/ Pengamanan Daerah Rawan PKL
8) Jumlah Penurunan Spanduk/Baligo
9) Jumlah Bulan Pengamanan Tertutup Walikota/Wakil Walikota
10) Jumlah Bulan Pengawalan Walikota/Wakil Walikota
11) Jumlah Pengamanan Pemilu (Pilkada)
12) Jumlah Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Pilkada)
13) Jumlah Pengamanan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
14) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
15) Jumlah Bulan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
Terfasilitasinya anggota Satuan Linmas
1) Jumlah Peringatan HUT Linmas yang difasilitasi
2) Jumlah Fasilitasi Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT
Kegiatan Pembinaan Linmas
Terfasilitasinya anggota Satuan Linmas
1) Jumlah Pendataan Anggota Linmas
3) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pengamanan Pemilihan Legislatif
Meningkatnya pelibatan Anggota Satlinmas dalam kamtibmas
1) Jumlah Fasilitasi Pengamanan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
Tegaknya peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah
1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
4 Kali
12 Kali
48 Bulan
3 Paket
DAMKAR 2018 - 2022
4 Unit
10 Paket
200 Tabung
60 Bulan
2500 Orang
1800 RW/RT
Cimahi, Juli 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKOTA CIMAHI
3) Jumlah Peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda
4) Jumlah Penegakan Perda Dan Peraturan Walikota
5) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
6) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya alat pendukung pemadam kebakaran yang dapat digunakan dengan baik
1) Jumlah pengadaan kendaraan pemadam kebakaran layak pakai
2) Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran layak pakai
3) Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang di isi
4) Jumlah Bulan Penyediaan Cairan Kimia AFFF
Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran
Jumlah masyarakat yang paham terhadap bahaya bencana Kebakaran
Kegiatan Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran
Optimalnya deteksi dini potensi darurat kebakaran dan bencana lain
Jumlah RW/RT yang terawasi/terkendali
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.Pembina Tk. INIP. 19720130 199303 1 005
DRAFT RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 (KEGIATAN PENUNJANG)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
NO TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2018
1
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Indeks Reformasi Birokrasi
Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalnya administrasi perkantoran
Optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja
DRAFT RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 (KEGIATAN PENUNJANG)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2018
Tersedianya Jasa Caraka 12 Bulan
Tersedianya Jasa Komunikasi Telepon 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
40 Unit
56 Unit
Tersedianya Surat Ijin Mengemudi 8 Orang
363,400,000 12 Bulan
1 Orang
1 Orang
89,300,000 12 Bulan
1 Orang
31,905,000 45 Unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor 68 Jenid
1150 Lembar
Tersedianya Bendera/ Umbul umbul5 Buah
Tersedianya Spanduk 20 Buah
Tersedianya Baligho 5 Buah
Tersedianya Kartu Disposisi 40 Buku
Tersedianya Kwitansi Dinas 50 Buku
Tersedianya Blanko Surat Panggilan 50 Buku
Tersedianya Blanko Penyidikan 50 Buku
Tersedianya Kartu Ucapan 100 Lembar
Tersedianya Amplop dinas 5000 Lembar
Tersedianya Kalender 200 Buah
2500 Lembar
Tersedianya Buku Kerja 160 Buah
Tersedianya Satpol PP Line 9 Roll
Tersedianya Penggandaan 85000 Lembar
Tersedianya Penjilidan 150 Jilid/eksemplar
20 Jenis
Tersedianya Jasa Instalatur Listrik 12 Bulan
12 Bulan
2 Jenis
12 Bulan
Tersedianya Bahan Pokok/Natura 12 Bulan 2 Kali
16 Kali
76,720,000 25 OH
126 OH
56 OH
SASARANKEGIATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas dan operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terfasilitasinya pelaksanaan Lembur PegawaiTersedianya Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)Tersedianya Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja dan Barang Inventaris Satpol PP dan Damkar
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya materai dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Sticker Label Barang Bukti
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja Tersedianya Makanan dan Minuman
RapatTersedianya Makanan dan Minuman Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi kedalam (Wilayah Kota Cimahi)Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Dalam Provinsi Jawa Barat)Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Luar Provinsi Jawa Barat)
NO TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya disiplin aparatur
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Optimalnya Urusan Perencanaan dan Urusan Administrasi Keuangan Dinas
Meningkatnya Kinerja Pemerintah kota Dalam Pembangunan
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARANKEGIATAN
1 Ls
1 Ls
12 Bulan
7 Orang
Pembangunan Gedung Kantor 1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Sewa Gedung / Kantor 12 Bulan
12 Bulan
Tersedianya Izin Frekuensi 12 Bulan
22 Buah 1 Orang
1 Orang
1 Paket
12 Bulan
60 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
3 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Kali
15 Kali
20 Lembar
20000 Lembar
36 Jilid/eksemplar
1 Ls
2 Dokumen
Terfasilitasinya biayaa transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerfasilitasinya biaya penginapan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Jasa Pembuatan Dokumen UKL/UPL untuk Gedung Kantor Satpol PP dan Damkar
Tersedianya Jasa Konsultansi PerencanaanPelaksanaan Konstruksi (Pembangunan) Gedung Satpol PP dan Damkar Kota CimahiTersedianya Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Sewa Tempat dan Alat-Alat Pendukung Komunikasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Cinderamata (Boneka/Plakat)Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga IT)Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Driver)Tersedianya Aksesories Kendaraan Patwal Wali Kota Cimahi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas / operasional dan peralatan pendukung operasional Satpol PP dan Damkar
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas Satpol PP Beserta PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Pemadam KebakaranTersedianya Pakaian Dinas Upacara Satpol PP Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Upacara Damkar Beserta Perlengkapannya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang Akuntabel
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, dan SPM)Tersusunnya Rencana Kerja dan Perubahan Rencana KerjaTersusunnya Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan DamkarTersusunnya Rancangan Akhir Renstra Satpol PP dan DamkarTerlaksananya Forum OPD Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyediaan Materai Penyusunan Laporan Capaian KinerjaPenyediaan Barang Cetakan/Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penjilidan Penyusunan Laporan Capaian KinerjaFasilitasi Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang Akuntabel
Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel
NO TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2019 - 2022
Meningkatkan kualitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatkan Kompetensi sumber daya aparatur
Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% sarpras yang dipelihara
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARANKEGIATAN
1 Dokumen
Pembinaan Pegawai Terlaksananya pembinaan pegawai 1 Kali
2 Kali
RENSTRA PENUNJANG TAHUN 2019 - 2022
Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan ATK 48 Bulan
jumlah bulan penyediaan Materai 48 Bulan
jumlah bulan jasa komunikasi 48 Bulan
jumlah bulan jasa listrik 48 Bulan
jumlah bulan jasa air 48 Bulan
48 Bulan
48 Bulan
jumlah pengadaan kendaraan 7 Unit
jumlah kendaraan yang dipelihara 63 Unit
47 Unit
8 Orang
- jumlah meja 10 Buah
jumlah kursi 10 Buah
jumlah lemari 10 Buah
jumlah set partisi 2 Set
jumlah pengadaan meja 10 Buah
jumlah pengadaan kursi 40 Buah
jumlah pengadaan lemari 10 Buah
jumlah pengadaan Filling Cabinet 10 Buah
jumlah unit komputer 6 Unit
jumlah unit Laptop/Notebook 2 Unit
jumlah unit printer 5 Unit
Jumlah Unit Air Conditioner 5 Unit
Jumlah Unit Handy Talky/Rig 16 Unit
Jumlah Unit Mesin Tik 1 Unit
Jumlah Unit Toa Wireles 1 Unit
Jumlah Unit Display Runing Teks 1 Unit
Jumlah Unit Speaker Portable 1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Jumlah Set Alat Scuba Diving 2 Unit Jumlah Unit Mesin Pemotong Kayu 1 Unit
Jumlah Unit Mesin Pemotong Beton 1 Unit
Jumlah UPS APC 1500 VA 2 Unit Jumlah UPS ICA 3 Unit Jumlah Pengadaan Komputer PC 5 Unit Jumlah Pengadaan Laptop/ Notebook 2 Unit
Jumlah Pengadaan Printer 6 Unit 2 Unit
48 Bulan
48 Bulan
Penyediaan gudang kantor jumlah kantor 1 Unit
2 Unit
Jumlah bulan Sewa Gedung / Kantor 48 Bulan
48 Bulan
48 Bulan
20 Jenis
120 OH
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang Akuntabel
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Meningkatnya Kompetensi sumber daya aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kompetensi sumber daya aparatur
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
jumlah bulan penyediaan media informasijumlah bulan cetakan dan penggandaan
Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
jumlah kendaraan asuransi yang dibayarjumlah Sopir yang di fasilitasi Surat Ijin Mengemudi
Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
Jumlah Unit Rumah-rumahan media pembakaran plat besiJumlah Unit Bak media pembakaran plat besiJumlah Unit Vertical Rescue, Webbing, Caramantle
Jumlah Pengadaan Kamera/ Video RecorderJumlah bulan penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Jumlah bulan penyediaan petugas kebersihan kantor
jumlah gedung kantor yang di pelihara
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan Jumlah bulan Sewa Tempat dan Alat-
Alat Pendukung KomunikasiJumlah bulan penyediaan Izin FrekuensiJumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
jumlah orang/hari Jasa Instalatur Listrik
NO TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
% koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi
% Bangunan dan Aset Vital Pemerintah Daerah yang diamankan
Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Lakip
% Capaian Penyerapan anggaran
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARANKEGIATAN
Jumlah Cinderamata (Boneka/Plakat) 100 Buah
48 Bulan
48 Bulan
48 Bulan
11 Jenis
12 Paket
12 Paket
jumlah THL yang diasuransikan 75 Orang
Pengadaan seragam pegawai jumlah stel seragam PDH Satpol PP 360 Stel
180 Set
140 Stel
jumlah stel seragam PDL Satpol PP 720 Stel
440 Set
200 Stel
jumlah Stel seragam PDU Satpol PP 40 Stel
28 Stel
jumlah Set Atribut PDU Satpol PP 40 Set 28 Set
48 Bulan
48 Bulan
48 Bulan
100 OH
1000 OH
660 OH
jumlah perjalanan caraka 1200 OH
48 Bulan
jumlah dokumen monev 8 Dokumen
jumlah dokumen LPPD 4 Dokumen
jumlah dokumen LKIP 4 Dokumen
jumlah dokumen SPM 4 Dokumen
20 Kali
jumlah SOP 8 Dokumen
jumlah dokumen RENSTRA 1 Dokumen
jumlah dokumen RENJA 8 Dokumen
Jumlah Forum SKPD 1 Kali
20 Kali
jumlah dokumen Laporan Keuangan 12 Dokumen
20 Kali
16 Dokumen
Jumlah dokumen RKBMD & RKPBMD 8 Dokumen
8 Kali
16 Dokumen
Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)
Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)
Jumlah bulan penyediaan Tenaga Harian Lepas (Driver)
Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan untuk Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
jumlah set Atribut seragam PDH Satpol PPjumlah stel seragam PDH Pemadam Kebakaran
jumlah set Atribut seragam PDL Satpol PPjumlah stel seragam PDL Pemadam Kebakaran
jumlah stel seragam PDU Pemadam Kebakaran
jumlah Set Atribut PDU Pemadam Kebakaran
Penyediaan makanan dan minuman
jumlah bulan penyediaan Bahan Pokok/Naturajumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Rapatjumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Tamu
Koordinasi dan konsultasi kedinasan
jumlah perjalanan dinas dalam daerahjumlah perjalanan dinas luar daerah (dalam provinsi)jumlah perjalanan dinas luar daerah (luar provinsi)
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka pelaksanaan Monev, Penyusunan LKIP, LPPD, dan SPM
Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD
Penyusunan Renstra dan Renja PD
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Renstra/Renja
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Inventaris Barang
jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang
Jumlah Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Inventaris Barang
Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
NO TUJUAN SASARAN ARAH KEBIJAKANINDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM
% ASN yang dibina
Catatan :1). untuk tahun 2018 mengikuti nama kegiatan yang tercantum di DPA2). untuk 2019 s.d 2022 sasaran Program dan Sasaran kegiatan menyesuaikan dengan Renstra kegiatan penunjang yang dibuat oleh BPKAD
Meningkatkan kualitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARANKEGIATAN
jumlah ASN yang dibina 135 Orang
jumlah Non - ASN yang dibina 70 Orang
Cimahi, Juli 2018
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKOTA CIMAHI
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.Pembina Tk. INIP. 19720130 199303 1 005
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai
DRAFT RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 SETELAH PENDAMPINGANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
PK 2017 Kasat PK 2017 Sekdin
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
20181 Optimalnya administrasi perkantoran
INDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Indeks Reformasi Birokrasi
Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Optimalnya sarana prasarana aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
Terwujudnya disiplin aparatur
2019 - 2022
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Optimalnya sarana prasarana aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan
Meningkatnya Kinerja Pemerintah kota Dalam Pembangunan
Optimalnya Urusan Perencanaan dan Urusan Administrasi Keuangan Dinas
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja
Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Menyelenggarakan ketertiban umumdan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindunganmasyarakat
Indeks Reformasi Birokrasi
Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai
1) Angka Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
No TUJUAN PROGRAM SASARAN PROGRAMINDIKATOR TUJUAN
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
#REF! #REF!
DAMKAR 2018 - 2022
3
Plt.
2) Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Persentase penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran
Indeks Resiko Bencana Kebakaran
Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap bencana Kebakaran
Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran
Program Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
Persentase tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran
DRAFT RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 SETELAH PENDAMPINGANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
PK Umpeg/Program
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
2018Tersedianya Jasa Caraka 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
40 Unit
56 Unit
Tersedianya Surat Ijin Mengemudi 8 Orang
12 Bulan
1 Orang
1 Orang
68 Jenis
1150 Lembar
45 Unit
68 Jenis
1150 Lembar
Tersedianya Bendera/ Umbul umbul 5Buah
Tersedianya Spanduk 20 Buah
Tersedianya Baligho 5 Buah
Tersedianya Kartu Disposisi 40 Buku
Tersedianya Kwitansi Dinas 50 Buku
Tersedianya Blanko Surat Panggilan 50Buku
Tersedianya Blanko Penyidikan 50 Buku
Tersedianya Kartu Ucapan 100 Lembar
Tersedianya Amplop dinas 5000 Lembar
Tersedianya Kalender 200 Buah
2500Lembar
Tersedianya Buku Kerja 160 Buah
Tersedianya Satpol PP Line 9 Roll
Tersedianya Penggandaan 85,000 lembar
Tersedianya Penjilidan 150 Jilid/eksemplar
20 Jenis
Tersedianya Jasa Instalatur Listrik 12 Bulan
SASARAN KEGIATAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Komunikasi Telepon
Tersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Air
Tersedianya Jasa Penyediaan Sumber Daya Listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas dan operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terfasilitasinya pelaksanaan Lembur Pegawai
Tersedianya Tenaga Harian Lepas (Pengelola Website/IT)
Tersedianya Tenaga Harian Lepas (Operator Komputer)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya materai dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja dan Barang Inventaris Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya materai dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Sticker Label Barang Bukti
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
12 Bulan
2 Jenis
12 Bulan
Tersedianya Bahan Pokok/Natura 12 Bulan
12 Kali
16 Kali
25 OH
126 OH
56 OH
1 Ls
1 Ls
12 Bulan
7 Orang
1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Tersedianya Sewa Gedung / Kantor 12 Bulan
12 Bulan
Tersedianya Izin Frekuensi 12 Bulan
22 Buah
1 Orang
1 Orang
1 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terpenuhinya kebutuhan surat kabar/majalah dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat
Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi kedalam (Wilayah Kota Cimahi)
Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Dalam Provinsi Jawa Barat)
Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah (Luar Provinsi Jawa Barat)
Terfasilitasinya biayaa transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya biaya penginapan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor & Rumah Dinas
Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
Tersedianya Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Jasa Pembuatan Dokumen UKL/UPL untuk Gedung Kantor Satpol PP dan Damkar
Tersedianya Jasa Konsultansi Perencanaan
Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan) Gedung Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
Tersedianya Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Sewa Tempat dan Alat-Alat Pendukung Komunikasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya Cinderamata (Boneka/Plakat)
Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Tenaga IT)
Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas (Driver)
Tersedianya Aksesories Kendaraan Patwal Wali Kota Cimahi
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
12 Bulan
60 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
3 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Kali
15 Kali
20 Lembar
20,000 Lembar
36 Eksemplar
1 Ls
2 Dokumen
1 Dokumen
Pembinaan Pegawai Terlaksananya pembinaan pegawai 1 Kali
2 Kali
2019 - 2022
42 Kali
60 Kali
42 Kali
4) Jumlah Papan Himbauan 10 Buah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kebutuhan sarana prasarana kerja aparatur
Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas / operasional dan peralatan pendukung operasional Satpol PP dan Damkar
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya tingkat disiplin aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas Satpol PP Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran
Tersedianya Pakaian Dinas Upacara Satpol PP Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Upacara Damkar Beserta Perlengkapannya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Pertanggungjawaban yang Akuntabel
Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, dan SPM)
Tersusunnya Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Damkar
Tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Satpol PP dan Damkar
Terlaksananya Forum OPD Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lembur Pegawai dalam rangka Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyediaan Materai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penjilidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran yang akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP dan Damkar
Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tersedianya kebutuhan dasar operasional unit kerja
1) Jumlah Pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Tramtibum
2) Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda
3) Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Pelanggaran Perda
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
8 Kali
48 Bulan
#REF! 48 Bulan
48 Kali
20 Kali
40 Kali
4 Kali
24 Kali
24 Kali
40 Kali
160 Hari
960 Hari
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Paket
48 Bulan
#REF! 4 Kali
8 Kali
#REF! 1 Kali
2) Jumlah Lomba PBB 4 Kali
4 Kali
5) Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban
6) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1) Jumlah Bulan Pelaksanaan Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah
2) Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa3) Jumlah Penertiban Bangunan Liar4) Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima5) Jumlah Penertiban Penyakit Masyarakat
6) Jumlah Pengamanan HBHT7) Jumlah Pengawasan/ Pengamanan Daerah Rawan PKL
8) Jumlah Penurunan Spanduk/Baligo
9) Jumlah Hari Pengamanan Tertutup Walikota/Wakil Walikota
10) Jumlah Hari Pengawalan Walikota/Wakil Walikota
11) Jumlah Pengamanan Pemilu (Pilkada)
12) Jumlah Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu (Pilkada)
13) Jumlah Pengamanan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
14) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
15) Jumlah Bulan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Tenaga Harian Lepas)
Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
1) Jumlah Terlaksananya Peringatan HUT Linmas
2) Jumlah Fasilitasi Pelibatan Linmas Dalam Peringatan HBHT
Kegiatan Pembinaan Linmas
1) Jumlah Pendataan Anggota Linmas
3) Jumlah Pelatihan Anggota Linmas
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
1 Kali
#REF! 43 Kali
15 Kali
4 Kali
12 Kali
48 Bulan
3 Paket
DAMKAR 2018 - 2022
4 Unit
10 Paket
200 Tabung
60 Bulan
1800 RW/RT
2500 Orang
Cimahi, Juli 2018
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANKOTA CIMAHI
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pengamanan Pemilihan Legislatif
Meningkatnya pelibatan Anggota Satlinmas dalam kamtibmas
1) Jumlah Fasilitasi Pengamanan Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
1) Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
2) Jumlah Gerakan Disiplin Daerah3) Jumlah Peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda
4) Jumlah Penegakan Perda Dan Peraturan Walikota
5) Jumlah Bulan Penyediaan Tenaga Pendukung Kegiatan (Tenaga Harian Lepas)
6) Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Operasional
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya alat pendukung pemadam kebakaran yang dapat digunakan dengan baik
1) Jumlah pengadaan kendaraan pemadam kebakaran layak pakai
2) Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran layak pakai
3) Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang di isi
4) Jumlah Bulan Penyediaan Cairan Kimia AFFF
Kegiatan Peningkatan pelayanan penganggulangan bahaya kebakaran
Optimalnya deteksi dini potensi darurat kebakaran dan bencana lain
Jumlah RW/RT yang terawasi/terkendali
Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Meningkatnya kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran
Jumlah masyarakat yang paham terhadap bahaya bencana Kebakaran
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGETSASARAN KEGIATAN
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.Pembina Tk. INIP. 19720130 199303 1 005