Pemerintah Daerah

Boven Digoel

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

JL. TRANS PAPUA

Kata Pengantar

Puji Syukur kami Haturkan ke hadapan TYME bahwa kami telah dapat

meyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 tepat pada

waktunya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang

kami susun untuk tahun 2017 telah terlaksana dengan baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP tahun 2017 ini masih belum

sempurna untuk itu, kami mengharapkan masukan serta saran untuk kami

pergunakan dalam penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang.

Tanah Merah, 29 Desember 2017

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKabupaten Boven Digoel

Dr. Viviana Maharani ProdotokoesoemoPembina Tk.INIP : 19640917 199503 2 001

Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut,

perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan

utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2017, sesuai Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, wajib menyusun LAKIP. Selain itu,

informasi dalam dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Peraturan Bupati Nomor…. Tahun

2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel, Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana dipimpin oleh

a. Kepala Dinasb. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

2. Sub Bagian Penyusunan Program & Keuangan

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Membawahi

1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

2. Seksi Advokasi dan Pergerakan

3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

d. Bidang Keluarga Berencana, Membawahi

1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alkon

2. Seksi Pembinaan Kesertaan KB

e. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Membawahi

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia

f. UPTD

g. Jabatan Fungsional

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven

Digoel melaksanakan 8 (Delapan) Program dengan 30 (Tiga puluh) Kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 3.830.581.750,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta

Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan

Penetapan Kinerja Tahun 2017. Pembiayaaan dari APBD Tahun 2017 terealisasi

sebesar Rp. 3.700.302.270 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua

Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) dengan penyerapan sebesar 96.60 persen.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel maka

telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan

pencapaian kinerja semua SKPD.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi

terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas

dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan,

terutama dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja

sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...........................................................................................................Daftar Isi ....................................................................................................................

Daftar Tabel .............................................................................................................. Ikhtisar eksekutif …………………………………………………………………...

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 1.3 Dasar Hukum.................................................................................................1.4 Profil Organisasi............................................................................................. 1.5 Gambaran Umum Organisasi.........................................................................1.6 Sistematika Laporan ......................................................................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 2.1 Visi dan Misi.................................................................................................. 2.2 Tujuan dan Sasaran........................................................................................ 2.3 Strategi Arah dan Tujuan...............................................................................

1. Strategi.......................................................................................................2.Arah Kebijakan...........................................................................................3.Program .....................................................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................. 3.1 Pengukuran Kinerja ...................................................................................... 3.2 Capaian Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.............................................

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 4.1 Simpulan ............................................................................................................. 4.2 Saran dan Tindak Lanjut .....................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di laksanakan dalam

rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna,berhasil guna,bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas perlu adanya LAKIP Instansi

yang wajib menyusun LAKIP adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Unit organisasi pada Kementrian/Lembaga SKPD yang mengelola anggaran

tersendiri yang ditentukan oleh pimpinan Instansi masing-masing. Laporan Kinerja

tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri,namun terkait

dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama, Renstra, Renja SKPD.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1.Maksud Penyusunan LAKIP

Maksud Penyusunan LAKIP Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoeladalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupatiterpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoelselama lima periode 2016-2021.

1.2.2.Tujuan Penyusunan LAKIP

Tujuan penyusunan LAKIP ini mencakup gambaran isidokumen; kegunaan bagi internal Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana; unsur pimpinan maupun SKPDeksternal, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanasebagai bahan koordinasi.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini yaitu :

a. Mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana tahun 2017

b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadidasar penyusunan LAKIP

c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,program, kegiatan, indicator kinerja serta pendanaan indikatifDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

d. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasikinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Boven Digoel.

e. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dansinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;

f. Sebagai dasar dalam mengukur kinerja Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan LAKIP inimencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasionalberkaitan langsung dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yaitu:

1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor75,Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851)

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan LembaranNegara Republik Inodonesia nomor 4421);

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi RencanaPembangunan Daerah

6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokokpengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BovenDigoel tahun 2009 nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah nomor 5)

1.4 Profil Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven

Digoel merupakan OPD baru yang terbentuk 20 Januari 2017,dengan alamat

Jalan Trans Papua depan Bank Papua Tanah Merah Kabupaten Boven

Digoel.Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas2. Sekertaris

Sekertaris membawahi 2 Subbag :2.1 Sub bagian Umum & Kepegawaian2.2 Sub bagian Penyusunan Program & Keuangan

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Membawahi3.1 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga3.2 Seksi Advokasi dan Pergerakan3.3 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

4. Bidang Keluarga Berencana, Membawahi4.1 Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alkon4.2 Seksi Pembinaan Kesertaan KB

5. Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Membawahi5.1 Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera5.2 Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia

6. UPTD7. Jabatan Fungsional

Ketenagaan terdiri dari :ASN : 17 OrangHonorer/Kontrak : 10 OrangPLKB : 20 Orang

1.5 Gambaran Umum Organisasi

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ....

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai

tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non

kementrian, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013,

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas

dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan

Kepala BKKBN nomor 162 tahun 2016 tentang bentuk

kelembagaan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang berdiri sendiri dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Dinas Pengendalian penduduk dan KB memiliki Tugas Pokok dan

Fungsi adalah sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga berencana;

b) Pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana ;

c) Pembinaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana;

d) Pengkoordinasian perencanaan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga berencana; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok setiap jabatan sebagai berikut :

a. Kepala DinasTugas Pokok

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mempunyaitugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin,mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan,mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakanteknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan di bidang pengendalianpenduduk dan KB.

Fungsia) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya;c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya;d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b. SekretarisTugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugaskepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas–tugas di bidang pengelolaan pelayanankesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunanprogram, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaankeuangan.

Fungsia) Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja

pengelolaan pelayanan kesekretariatan;b) Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;c) Merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;

d) Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dankerumahtanggaan;

e) Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f) Merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan StandarOperasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal(SPM) dinas;

g) Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

h) Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangandan aset dinas;

i) Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

j) Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasipelaksanaan tugas Dinas.

k) Merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan danpenyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;

l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanankesekretariatan;

m) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanankesekretariatan;

n) Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan denganunit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidangpengelolaan pelayanan kesekretariatan;

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

b.1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuanganmempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretarisdalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi danmelaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasianpenyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasidan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

Fungsi

a) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatanpelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana,programkerja, pengelolaan administrasi danpertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasionalkegiatan dan program kerja Dinas;

c) Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerjadan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;

d) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturanperundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

e) Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan,belanja dan pembiayaan Dinas;

f) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaranpendapatan dan belanja;

g) Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatandaftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negerisipil;

h) Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana danprogram administrasi pengelolaan keuangan;

i) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaranpendapatan dan belanja Dinas;

j) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasiakuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaanDinas;

k) Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawabanpengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaanDinas;

l) Melaksanakankonsultasi penyusunan rencana dan programkerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas;

m) Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitaspendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

n) Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunanrencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;

o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugaskepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

p) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunanrencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengansub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugaspokok membantu sebagian tugas sekretaris dalammerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum,kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

Fungsi

a) Menyusun rencana dan program kerja operasionalkegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaandan administrasi kepegawaian;

b) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian danpengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaandokumentasi serta kearsipan;

c) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d) Melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur(SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

e) Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahanpembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerjadi lingkungan Dinas;

f) Melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalianadministrasi perjalanan dinas;

g) Melaksanakan pelayanan keprotokolan danpenyelenggaraan rapat – rapat dinas;

h) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

i) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan danketertiban kantor;

j) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaanlingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asetlainnya;

k) Melaksanakanperencanaan pengadaan, penyimpanan,pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;

l) Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaanpelaksanaan tugas Dinas;

m) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan danpendokumentasian peraturan perundang – undangan;

n) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanandan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

o) Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasidinas;

p) Menyusun dan menyiapkan bahan administrasikepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartupegawai,karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberianpenghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

q) Menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untukmengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis danfungsional serta ujian dinas;

r) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangankarier serta disiplin pegawai;

s) Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cutipegawai;

t) Pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janjipegawai;

u) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

v) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayananadministrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasikepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan danPergerakan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan,melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan

melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk,Penyuluhan dan Pergerakan.

Fungsi

a) Penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian penduduk,penyuluhan dan pergerakan;

b) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalianpenduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi danpergerakan;

c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidangpengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan,advokasi dan pergerakkan;

d)Penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kristeria(NSPK) dibidang pengendalian penduduk, system informasikeluarga, penyuluhan, advikasi dan pergerakkan;

e) Penyiapan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakanpemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitaspenduduk;

f) Penyiapan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter)pengendalian penduduk di kabupaten;

g)Penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dibidangpengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h)Penyiapan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyulu KB(PKB/PLKB)

i) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidangpengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan,advokasi dan pergerakkan;

j) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidangpengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan,advokasi dan pergerakkan;

k)Penyiapan pelaksanaan kordinasi dalam pelaksanaan tugas;dan

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c.1. Seksi Advokasi dan Pergerakan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Adovokasi dan Pergerakkan mempunyai tugasmenyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunanperencanaan dan pelaksanakan program adovokasi dan pergerakkan,menyiapkan bahan pembinaan ,pembibingan dan pelaksanaankebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauandan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakkan serta membuatlaporan pelaksanaan tugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi advokasi danpergerakkan;

b) Mengkordinasikan pelaksanaan Advokasi bidang pengendalianpenduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;

c) Menyusun bahan advokasi pengendalian penduduk dan KB;

d) Melaksanakan advokasi pengendalian penduduk dan KB sesuaikearifan budaya lokal;

e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,tokohmasyarakat, dan tokoh agama dalam pelaksanaan advokasi dankomunikasi pengendalian penduduk dan KB;

f) Merencanakan sarana dan prasarana informasi dan edukasipengendalian Penduduk;

g) Menyusun materi/bahan pelaksanaan KIE pengendalianpenduduk dan KB sesuai kearifan local;dan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Tugas Pokok

Kepala Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB,mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasipenyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahanpembinaan ,pembibingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pendayagunaanPKB/PLKB dan IMP serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Penyuluhan danpendayagunaan PLKB dan kader KB

b) Menyusun Konsep pendayagunaan tenaga penyuluh kb/petugaslapangan KB;

c) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenagapenyuluh KB /petugas lapangan KB ( PKB/PLKB);

d) Melaksanakan pembinaan tenaga PKB/PLKB dalam rangkapendayagunaan PKB/PLKB;

e) Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan serta monitoringdan evaluasi tenaga Lini Lapangan;

f) Memberikan fasilitasi dibidang pengembangan serta monitoring danevaluasi;

g) Mengevaluasi hasil bimbingan teknis dan fasilitasi dibidangpengembangan serta monitoring dan evaluasi;

h) Penyusunan Instrumen pengembangan dan pelaksanaan monitoringdan evaluasi PKB/PLKB;

i) Menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan pengendalian pendudukdan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya local.

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Tugas PokokKepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga,mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasipenyusunan perencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahanpembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pengendalianpenduduk dan informasi keluarga, serta membuat laporan pelaksanaantugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalianpenduduk dan informasi keluarga;

b) Menyusun bahan layanan data dan informasi perkiraan pengendalianpenduduk;

c) Melaksanakan Pengolahan, Analisis data kependudukan dan keluargaberencana;

d) Melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupandaerah;

e) Menganalisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalianpenduduk cakupan daerah;

f) Menyusun profil pengendalian penduduk;

g) Melakukan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunandaerah;

h) Menyusun bahan penetapan sasaran pengendalian penduduk;

i) Menyusun bahan dan melaksanakan sosialisasi pemetaan danperkiraan pengendalian penduduk;

j) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi perkembangan petaperkiraan pengendalian penduduk;

k) Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pemetaan perkiraanpengendalian penduduk;dan

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang.

d. Bidang Keluarga Berencana Tugas Pokok

Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas pokok menyusunrencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaanprogram dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang KeluargaBerencana.

Fungsia) Penyusunan rencana kegiatan bidang keluarga berencana;

b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang KeluargaBerencana;

c) Penyiapan pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang KeluargaBerencana;

d) Penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dankriteria dibidang Keluarga Berencana;

e) Penyiapan pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian danpendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

f) Penyiapan pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;

g) Penyiapan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten

h) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang KeluargaBerencana;

i) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidangkeluarga berencana;

j) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

d.1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsi Tugas Pokok

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat Kontrasepsimempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakankoordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanakan program,menyiapkan bahan pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaankebijakan teknis, norma, standar,prosedur dan criteria, pemantauan danevaluasi jaminan pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi, sertamembuat laporan pelaksanaan tugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi jaminan pelayananKB dan Distribusi alat kontrasepsi;

b) Menyiapkan bahan kordinasi pengendalian dan pendistribusiankebutuhan alkon;

c) Melaksanakan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendaliandan pendistribusian kebutuhan alkon serta pelayanan KB;

d) Menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obatkontrasepsi dalam pelayanan KB;

e) Melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja dalam pelayanan KB;

f) Pemenuhan alat kotrasepsi bagi peserta KB baru dan peserta KB aktif;

g) Mengkordinasikan layanan penanggulangan komplikasi/efek sampingdan kegagalan ber - KB;

h) Penggerakan Pelayanan MKJP;

i) Meningkatkan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak(KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi;

j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d.2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB Tugas Pokok

Kepala Pembinaan dan Peningkatan kesertaan KB, mempunyai tugaspokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunanperencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahanpembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pembinaan danpeningkatan kesertaan KB, serta membuat laporan pelaksanaan tugas;

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pembinaan danpeningkatan Kesertaan ber KB;

b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan danpembinaan kesertaan ber - KB;

c) Menyusun konsep kemitraan dibidang pembinaan kesertaan ber - KB;

d) Meningkatkan jejaringan kerjasama dengan mitra kerja dalampelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;

e) Melaksanakan Penggerakan mitra kerja dalam pelayanan danpembinaan kesertaan ber - KB; dan

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tugas Pokok

Menyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunanperencanaan program dan melaksanakan kebijakan teknis dibidangKetahanan dan Kesejahteraan keluarga;

Fungsia) Penyusunan rencana kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

b) Penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanandan kesejahteraan keluarga;

c) Penyiapan pelaksanaan Norma, standar, Prosedur dan Kriteriadibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanankeluarga

e) Penyiapan pelakanaan kebijakan teknis daerah dibidangpemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro;

f) Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraankeluarga;

g) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidangkesejahteraan dan ketahanan keluarga;

h) Penyiapan pelaksanan kordinasi dalam pelaksanaan tugas;

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Tugas PokokMenyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunanperencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahan

pembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi pemberdayaankeluarga sejahtera, serta membuat laporan pelaksanaan tugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaankeluarga sejahtera;

b) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melaluipembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera;

c) Menyusun konsep kemitraan dalam pemberdayaan keluargasejahtera;

d) Penyusunan program pengembangan kelompok usaha ekonomikeluarga;

e) Menyusun bahan pengembangan administrasi dan keuangankelompok usaha ekonomi keluarga;

f) Menyusun bahan pengembangan pemasaran kelompok usahaekonomi keluarga ;

g) Melaksanakan evaluasi program kelompok usaha ekonomi keluarga ;

h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan danpengembangan program pemberdayaan keluarga sejahtera;

i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalampembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera ;

j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaanpemberdayaan keluarga sejahtera .

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e.2. Seksi Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia

Tugas PokokMenyusun rencana kegiatan, melaksanakan koordinasi penyusunanperencanaan dan pelaksanakan program, menyiapkan bahanpembinaan ,pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,standar,prosedur dan criteria, pemantauan dan evaluasi KetahananKeluarga Balita, Anak, Remaja, dan Lansia, serta membuat laporanpelaksanaan tugas.

Fungsi

a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi bina ketahanankeluarga balita,anak, remaja dan lansia;

b) Menyusun dan mengembangkan Pembangunan Keluarga melaluibina keluarga balita dan anak;

c) Menyusun program pembinaan keluarga lansia;

d) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalurpendidikan;

e) Melaksanakan pengembangan kelompok bina ketahanan remaja jalurmasyarakat;

f) Menyusun bahan kordinasi pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga melaluibina ketahanan keluarga balita,anak, remaja, dan Lansia;

g) Menyusun konsep kemitraan dalam bina ketahanan keluarga;

h) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan danpengembangan program bina ketahanan keluarga;

i) Meningkatkan jejaring kerja sama dengan mitra kerja dalampembinaan bina ketahanan keluarga ;

j) Melaksanakan penggerakkan mitra kerja dalam pembinaan binaketahanan keluarga .

k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

f. Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelahdibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai denganperaturan perundang - undangan yang berlaku .

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Boven Digoel

UPTD

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN &

PERGERAKAN

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

BIDANG KELUARGA BERENCANA

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KB DAN DISTRIBUSI ALKON

SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN KB

SEKSI ADVOKASI DAN PERGERAKAN

SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB DAN

KADER KBSEKSI BINA KETAHANAN

KELUARGA BALITA, ANAK, REMAJA & LANSIA

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK & INFORMASI

KELUARGA

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel berjumlah 47 orang yangterdiri dari PNS sebanyak 17 orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak30 orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Magister (S2) Sarjana (S1) Diploma SMA/SMK Total

PNS 11 4 2 17

Kontrak 8 5 17 30

Tabel 2.2.

Jabatan Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Magister (S2) Sarjana (S1) Diploma SMA/SMK Total

Struktural 10 4 14

Fungsional 1 1 2

Staff 1 1

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan Jumlah orang

IV.b 2

IV.a 2

III.d 2

III.c 6

III.b 4

III.a

II.d

II.c

II.b 1

II.a

Total 17

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan Laki – Laki Total

PNS 8 9 17

Kontrak 17 13 30

Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur DPPKB belum cukup memadai

dibanding dengan bidang tugas yang harus dikerjakan, sehingga perlu

adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih

optimal.

Memperlancar pelaksanaan tugas-tugas, DPPKB Kabupaten Boven Digoel

dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat

struktural dan staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang

tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan

kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan atasan langsungnya

sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.2.2. Perlengkapan

Keadaan perlengkapan yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk danKeluargaBerencana Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang TugasPokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Jumlah Perangkat Lunak Komputer

No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Keterangan

1. Komputer Pc/Laptop 13 Unit

2. Printer 8 unit

Tabel 2.6.

Jumlah Sarana Pendukung

No Nama Barang Jumlah Satuan Keterangan1 Meja kerja Biro 2 Unit2 Meja Kerja Setengah Biro 15 Unit3 Kursi Hidrolik 2 Unit 1 buah rusak4 Kursi Kerja 15 Unit 1 buah rusak5 Sofa 1 Set6 Lemari Arsip Lokal 2 Unit7 AC 1 Unit8 TV 2 Unit9 Kulkas 1 Unit10 Dispenser 1 Unit11 Piring , gelas 5 Lusin12 Baki 4 Buah12 Mangkuk 4 Lusin13 Ketel listrik 2 Unit14 Gorden 15 set15 Taplak meja 5 set16 Sapu ijuk, sapu lidi 5 Buah17 Tempat sampah 8 Buah 1 buah rusak18 Tangkai pel 10 Buah19 Kemoceng/ sula 5 Buah20 Sikat wc 8 buah21 Serbet 20 Buah

Fasilitas yang ada merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel. Sarana dan prasarana yang

tersedia pada DPPKB Kabupaten Boven Digoel, belanja barang/ aset

DPPKB diproleh dari 2 (dua) sumber pembelanjaan yaitu belanja Aset yang

lama dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB ( seksi KB ) dan belanja aset baru dari DPPKB Kabupaten Boven Digoel .

Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset DPPKB dari belanja modal

DPPKB Kabupaten Boven Digoel, aset lama dan baru yang secara umum

terdiri dari :1. Gedung Alat Kontrasepsi : 1 bangunan 2. Gedung balai penyuluh : 2 bangunan 3. Kendaraan Roda 4 : 5 unit4. Kendaraan roda 2 : 27 unit

2.2.2 Keuangan

Pagu anggaran yang di berikan pada Tahun 2017 adalah sebesar

Rp. 7,926.902.391 ( Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta

Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah ). dapat

dilihat pada Tabel

Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pagu Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel TahunAnggaran 2017 – 2021

TahunPagu(Rp)

Realisasi(Rp)

Persentase Keterangan

2017 4.096.320.643 2.035.579.839 49.69 BTL/17 ASN

2017 3.830.581.750 3.700.302.270 96.60 BL

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kinerja pelayanan secara menyeluruh dari Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sudah dapat di evaluasi seiring dengan

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB merupakan Dinas atau OPD baru

dalam Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel, antara lain adalah

Realisasi kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boven Digoel

Tahun Anggaran 2017

Tahun Realisasi Sasaran Keterangan

2017 1.Pelayanan administrasi perkantoran

2.Peningkatan sarana & prasarana aparatur

3.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.Program KB6.Program Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

7.Program promosi kesehatan ibu,bayi & anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

8.Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk

100%

100%

100%

100%

300 Orang

300 Orang

100%

Semua kegiatan ini telah di dilaksanakan pada 2017

HIV/AIDS

250 Orang

2.2 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Akuntabiliats Kinerja Instansi Pemerintah DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel tahun2017 sebagai berikut : Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar dan DiagramBAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Maksud dan Tujuan1.3 Dasar Hukum1.4 Profil Organisasi1.5 Gambaran Umum Organisasi1.6 Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA2.1 Visi dan Misi2.2 Tujuan dan Sasaran2.3 Strategi Arah dan Tujuan

1. Strategi2. Arah Kebijakan3. Program

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA3.1 Pengukuran Kinerja3.2 Capaian Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

BAB IV : PENUTUP4.1 Kesimpulan4.2 Saran dan Tindak Lanjut

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi BKKBN : Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana (KB)Misi BKKBN : Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi kelembagaan dan program

kependudukan , KB dan pembangunan keluarga, serta sesuai dengan tugas / fungsi

perwakilan BKKBN Provinsi Papua , maka di tetapkan tujuan :

1. Meningkatkan pemahaman kebijakan Pembangunan berwawasan

Kependudukan

2. Menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan Pola

pendekatan Kesehatan Reproduksi dan pengaturan jarak kelahiran melalui

program 1000 hari pertama kehidupan

3. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun

non MKJP

4. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi

remaja

5. Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap program

KKBPK

6. Menguatkan tata kelola, penelitian, dan pengembangan Bidang Keluarga

Berencana

7. Menyiapkan kualitas sumber daya Manusia sejak dini menuju perwujudan

generasi Emas Papua.

2.2.2 SasaranBerdasarkan Visi, Misi dan tujuan maka sasaran strategis program

kependudukan , KB dan pembangunan Keluarga Kabupaten / Kota

tahun 2016 – 2021 sebagai berikut

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) turun menjadi

3,49 % secara terstruktur

2. Mengendalikan angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun )

turun menjadi 2,47 . berbasis kontekstual

3. Meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR) menjadi 30.7%. berdasarkan

pendekatan kewilayahan .

4. Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)

menjadi 13,60% melalui pemerataan pelayanan yang berjejaring

5. Menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun ( ASFR 15-

19 tahun ) menjadi 45/1.000 melalui penguatan terhadap nilai anak

6. Menurunnya kehamilan yang tidak di inginkan dari WUS ( 15-49 tahun)

menjadi 10 %

2.3 Strategi Arah dan Tujuan1. Strategi

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan

dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan

pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat

matode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan

organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang

secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi

diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra

merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui

berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat

dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu

Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang

efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan

Strategis tersebut sebagai berikut:

Strategi pertama : Memperluas Jangkauan pelayanan KB dan akses

di seluruh Distrik se- Kabupaten Boven Digoel

Mengingat kondisi objektif geografis dari wilayah Boven Digoel

Papua yang jangkauannya sering terkendala dalam melakukan kegiatan

pelayanan KB dan akses terhadap masyarakat, maka perlu melakukan

kegiatan sebagai berikut :

Arah Kebijakan :1. Peningkatan intensitas pelayanan KB dengan pendekatan

kontekstual(keruangan dan wilayah adat) baik secara statismaupun pelayanan secara mobile.

2. Layanan akseptor KB secara sinergis berdasarkan karakteristikpenduduk dan jenis alat kontrasepsi.

3. Pengutan jejaring dan komitmen tenaga di tingkat lini lapanganuntuk pelaksanaan program KB di kecamatan dan desa / kampungatau kelurahan .

4. Pemberdayaan dan penguatan peran actor dan potensi localsebagai penggerak pelaksanaan program KB di tingkatdesa/kampung

Strategi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan KB Secara normative kualitas pelayanan KB di Kabupaten Boven Digoel

belum cukup baik , hal ini dikarenakan DPPKB belum maksimal dalam

melatih tenaga medis tentang pemasangan kontrasepsi implant dan IUD.Untuk itu sebagai tindak lanjut penggarapan program perlu peningkatan

kualitas pelayanan melalui

Arah Kebijakan :

1. Menyelenggarakan pelatihan pemasangan CTU dan konseling bagibidan se- Kabupaten Boven Digoel .

2. Menyelenggarakan pelatihan MOP dan MOW bagi tenaga dokterse-Kabupaten Boven Dgoel

3. Menyelenggarakan pelatihan bagi actor local di tingkat desa /kampung sebagai penggerak program KKBPK

4. Mendistribusikan dan menjamin ketersediaan alkon secara meratasesuai dengan kebutuhan dan karakteristik calon peserta KB disetiap fasilitas pelayanan kesehatan

Strategi ketiga : Menguatkan Advokasi dan KIE KBPemahaman tentang program KB bagi masyarakat di Kabupaten

Boven Digoel masih kurang. Hal ini berkaitan dengan terlalu luasnyawilayah yang akan di garap, sehingga kegiatan advokasi dan KIEterhadap tokoh formal maupun non formal di tingkat kabupaten / kotaperlu di tingkatkan. Untuk meningkatkan jangkauan advokasi dan KIEdi daerah , maka perlu kegiatan kegiatan sebagai berikut :

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Komitmen Lintas sector dan pimpinan daerah,pimpinan lembaga non formal ( adat, agama dan perempuan )tentang penting dan strategisnya program KKBPK dalammewujudkan generasi emas papua.

2. Penggalangan sekutu dalam membangun kemitraan yangmendorong / mendukung pelaksanaan program KKBPK dalammewujudkan generasi emas papua.

3. Peningkatan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokohagama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untukmenjadi leading sector dalam menjelaskan tentang programKKBPK

Strategi keempat : Meningkatkan aktifitas ketahanan keluarga

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan reproduksidan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

a. Peningkatan advokasi, KIE dan konseling kesehatan reproduksi remajadengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, LSOM,instansi terkait dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat

akan pemahaman nilai nilai pernikahan dan penanganan kehamilan yangtidak di inginkan pada remaja.

b.Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas dan kuantitas kegiatan PIKremaja/ Mahasiswa (PIK – R/M) dengan mendorong remaja atau mahasiswauntuk mempunyai kegiatan yang positif dengan memperoleh pendidikan,menjaga kesehatan ,meningkatkan ketrampilan hidup dan jiwakepemimpinan.

c. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok BinaKeluarga Remaja ( BKR ) sebagai wahana untuk meningkatkan kepeduliankeluarga dalam pengasuhan dan pembinaan remaja

d.Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kader BKR dalam memberikan KIEdan konseling kepada remaja dan orang tua

2. Meningkatkan Peran dan Fungsi keluarga dalampengasuhan anak dan perawatan lanjut usia

a. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/ orang tua mengenai penting nyakeluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL ) serta penguatan8 fungsi keluarga ( agama, social, cinta Kasih, perlindungan, reproduksi,pendidikan, ekonomi dan lingkungan ) berdasarkan pendekatan wilayah adatdi provinsi papua

b.Meningkatkan pengetahuan serta penyuluhan tentang peran dan tugas orangtua dalam tumbuh kembang balita, anak dan remaja

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam perawatan danpemberdayaan lansia

3. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaankeluarga

a. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pemenuhankebutuhan hidupnya secara mandiri melalui penyelenggaraanadvokasi KIE berbasis kontekstual tentang akses terhadapsumber daya ekonomi bagi keluarga

b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berwirausahabagi keluarga pra sejahtera khususnya anggota usahapeningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( UPPKS )melalui sinergisitas dengan pihak lain

4. Fasilitas kegiatan dan pembentukan pusat pelayanankeluarga sejahtera (PPKS)

Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan data daninformasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling balitadan anak, layanan konseling bagi keluarga remaja dan remaja,konseling pranikah, konseling KB dan kesehatan reproduksi ,konseling keluarga harmonis, konseling keluarga lansia dan

lansia, pembinaan usaha ekonomi keluarga melalui balaipenyuluhan KB yang ada tiap tingkat distrik.

Strategi kelima : Meningkatkan ketersediaan kualitas data informasi

kependudukan yang memadai

Arah Kebijakan :

a. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu b. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi

terpadu c. Peningkatan desiminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan

informasi kependudukan terutama sensus dan survey bagi seluruhpihak termasuk swasta dan akademisi

d. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data daninformasi kependudukan yang bersumber dari registrasipenduduk.

e. Peningkatan koordinasi termasuk fasilitas seluruh instansi dalampemanfaatan data dan informasi kependudukan untukperencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Strategi keenam : Memperkuat penelitian dan pengembangan

pengelolaan program KKBPK

Arah Kebijakan :1. Penguatan penelitian Kependudukan, KB dan ketahanan keluarga2. Penyediaan dan publikasi hasil penelitian kependudukan, KB dan

ketahanan keluarga3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang KKBPK

2. Tujuan1. Meningkatkan pemahaman kebijakan Pembangunan berwawasan

Kependudukan2. Menguatkan akses pelayanan KB yang merata, berkualitas dengan

Pola pendekatan Kesehatan Reproduksi dan pengaturan jarak

kelahiran melalui program 1000 hari pertama kehidupan 3. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP

maupun non MKJP4. Meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga dan kesehatan

reproduksi remaja 5. Meningkatkan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap

program KKBPK

6. Menguatkan tata kelola, penelitian, dan pengembangan Bidang

Keluarga Berencana7. Menerapkan budaya kerja organisasi cerdas , tangguh ,

kerjasama , integritas fan ikhlas (CETAK TEGAS)8. Menyiapkan kualitas sumber daya Manusia sejak dini menuju

perwujudan generasi Emas Papua.

3. PROGRAMDelapan Program Kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan DPA tahun2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistic kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-

undangan4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan proknosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Renja,RKA-DPA-SKPD

5. Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE Pembinaan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana

Pendidikan dan Pelatihan Pemasangan Implant Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Pembentukan Kampung Keluarga Berencana

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)7. Program Promosi Kesehatan Ibu,bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan di masyarakat Penyuluhan Kesehatan Ibu,bayi dan anak melalui kelompok di

masyarakat.8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk

HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk

HIV/AIDS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektifitas.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya

sumber pembiayaan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan,

sedangkan Efektifitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian

alternative.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistimatik dan

berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indicator kinerja yang berupa

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup

pencapaian target dan sasaran.

Skala Penlaian Kinerja :

1. 91 – 100 : Sangat Tinggi2. 76 - 90 : Tinggi3. 66 - 75 : Sedang4. 51 - 65 : Rendah5. < 50 : Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

III.2 Capaian Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

BAB IVPENUTUP

1.1 Simpulan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Boven Digoel telah melaksanakan Delapan Program dan TigaPuluh Kegiatan sebagai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalamDPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenBoven Digoel tahun 2017.

1.2 Saran dan Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif denganpihak-pihak terkait.

2. Memberikan perhatian khusus atas program/kegiatan yang mendukungindicator kinerja sasaran untuk mencapai target sesuai dengan harapan.