PEMERINTAH ACEH - ppid.acehprov.go.id Kinerja... · kualitas LAKIP Sekretariat DPRA pada...
Transcript of PEMERINTAH ACEH - ppid.acehprov.go.id Kinerja... · kualitas LAKIP Sekretariat DPRA pada...
C:\Users\HUMAS DPRA\Downloads\lakip2016\Surat Pengantar Lakip 2016.doc
PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Telepon (0651) 26250, 7050400 Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH – 23121 Email : [email protected]
Banda Aceh, 12 Juni 2017
17 Ramadhan 1438
Nomor : 900/
Sifat : Segera Yang Terhormat,
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Sekretaris Daerah Aceh
: Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c.q. Kepala Biro Organisasi
: Tahun 2016.-------------------------------
: di-
: Tempat
:
1. Terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2016, sebagai bahan penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh tahun
2016.
2. Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,
H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198503 1 010
Tembusan :
Ketua DPRA (sebagai laporan)
LAKIP Sekretariat DPRA | Kata Pengantar i
Kata Pengantar
Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun
Anggaran 2016.
Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRA dimaksudkan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintahan yang bersih
(clean government) sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah
sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk membuat LAKIP sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
semua pihak yang telah membantu, dan memberikan kontribusi baik berupa saran,
masukan, dan pemikiran-pemikiran yang membangun, sehingga mampu meningkatkan
kualitas LAKIP Sekretariat DPRA pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian LAKIP Sekretariat DPRA Tahun Anggaran 2016 ini disampaikan
semoga dapat memberikan kontribusi positif pada Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Aceh pada umumnya.
Banda Aceh, 2 Februari 2017
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum Pembina Utama Madya
NIP. 19581010 198503 1 010
LAKIP Sekretariat DPRA | Daftar Isi ii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 6
A. Latar Belakang ......................................................................................... 6
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... 6
C. Struktur Organisasi ................................................................................... 7
D. Sistematika Penyajian .............................................................................. 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................... 15
A. Renstra Tahun 2012-2017 ........................................................................ 15
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ................................................................ 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 23
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 23
B. Realisasi Anggaran .................................................................................. 26
BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 30
LAKIP Sekretariat DPRA | Daftar Lampiran iii
Daftar Lampiran
1. Target Kinerja Sasaran 2012-2017 Sekretariat DPRA
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRA
3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRA
LAKIP Sekretariat DPRA | Ringkasan Eksekutif iv
Ringkasan Eksekutif
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), dan pemerintah yang bersih (clean government) dan menindaklanjuti
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk
membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.
Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh menyusun LAKIP setiap
tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016, sesuai
dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun
2012-2017, maka pada tahun 2016 ada 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai oleh
Sekretariat DPRA yaitu : meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan dan
administrasi keuangan DPRA, meningkatnya sarana dan prasarana untuk kelancaran
tugas DPRA, meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA.
Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan program dan
kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRATahun 2016,
dengan 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
7. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat
DPR Aceh
Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka
mencapai sasaran Sekretariat DPRA Tahun 2016, didukung sejumlah sumber daya
LAKIP Sekretariat DPRA | Ringkasan Eksekutif v
yang ada dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Adapun bila kita melihat dari analisis laporan realisasi
fisik dan keuangan, Sekretariat DPRA tahun anggaran 2016 telah melaksanakan tugas
pokok, fungsi, program dan kegiatan dengan baik, dimana realisasi fisik dapat
diselesaikan sebesar 97,41%, dan realisasi keuangan sebesar 91,21%.
Disamping adanya keberhasilan diatas, juga terdapat kendala-kendala yang
dihadapi diantaranya masih ada sumber daya aparatur yang belum memiliki wawasan
yang memadai, sebagai akibat peraturan yang sering berubah-ubah, masih adanya
intervensi pihak luar serta masih dirasakan terbatasnya sarana prasaran perkantoran,
khususnya tempat penataan arsip. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari
pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, permasalahan-permasalahan
tersebut tidak menjadi hambatan, kemudian sebagai langkah-langkah antisipasi pada
kegiatan mendatang maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pejabat struktural
dan staf, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 6
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/ Kabupaten/
Kotamadya untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memberikan pelayanan dan
memfasilitasi semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik dalam mewujudkan pembangunan Propinsi
Aceh. Dalam memberikan pelayanan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
didukung oleh Pegawai dan Sarana Prasarana yang memadai, disamping adanya
kebijakan dari Gubernur dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai
acuan dan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan, dimana acuan dan
pedoman tersebut telah dituangkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
dalam Visi dan Misi Organisasi.
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat DPRA Tahun Anggaran 2016 ini diharapkan dapat:
1. Mendorong Sekretariat DPRA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundangan,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak
yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRA
dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh menyebutkan Sekretariat DPRA adalah perangkat daerah
sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA. Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 7
Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekda.
Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan
pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan,
penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan
administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja
DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas
dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat
kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA,
khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRA
mempunyai fungsi:
1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
5. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA,
khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPRA.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016, maka Struktur
Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah seperti yang terlihat
pada diagram berikut :
Gambar I.1
PIMPINAN DPR ACEH
SEKRETARIS DPRA
BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN ANGGARAN
SUB BAGIAN VERIFIKASI
SUB BAGIAN
PERBENDAHARAAN
SEKRETARIS DAERAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
SUB BAGIAN HUKUM
SUB BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUB BAGIAN
PERPUSTAKAAN,
DOKUMENTASI DAN
KEARSIPAN
BAGIAN PERSIDANGAN DAN
RISALAH
SUB BAGIAN
PERSIDANGAN
SUB BAGIAN RISALAH
SUB BAGIAN
KELEMBAGAAN
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA
DAN KEPROTOKOLAN
SUB BAGIAN RUMAH
TANGGA
SUB BAGIAN PROGRAM
DAN PELAPORAN
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 8
Adapun penjelasan dari gambar I.1 diatas, Struktur Organisasi Sekretariat DPRA
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRA
Secara umum melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRA seperti
penjelasan dalam Bab I huruf (B) diatas.
2. Bagian Umum
Bagian Umum merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi rapat-rapat
dan rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRA, penyelenggaraan
administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian,
penyelenggaraan tugas keprotokolan, pengelolaan asset, pengelolaan rumah
jabatan dan rumah dinas DPRA, pengelolaan kendaraan operasional dinas,
pengurusan pelaksanaan dan fasilitasi kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRA
serta pegawai sekretariat DPRA, penyusunan perencanaan, pelaporan dan
evaluasi program kerja DPRA dan Sekretariat DPRA, memelihara keamanan
dalam dan kebersihan di lingkungan DPRA. Bagian Umum membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian, yaitu :
2.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan,
penggandaan dan administrasi kepegawaian serta keprotokolan.
2.2. Sub Bagian Rumah Tangga
Mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, acara dan perjalanan
Pimpinan dan Anggota DPRA, administrasi rumah tangga, memelihara
keamanan dalam dan kebersihan di lingkungan DPRA, pengurusan
pelaksanaan dan fasilitasi kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRA serta
pegawai sekretariat DPRA, melakukan pendataan, inventarisasi, pelaporan
dan penghapusan terhadap seluruh kekayaan milik daerah pada
Sekretariat DPRA yang meliputi tanah, gedung, rumah dinas, dan
kenderaan operasional dinas serta barang inventaris lainnya.
2.3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, program, penetapan kinerja
tahunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dengan
mengintegrasikan usulan program pada bagian-bagian, pengelolaan
jaringan telekomunikasi.
3. Bagian Persidangan dan Risalah
Bagian Persidangan dan Risalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang
pelaksanaan persidangan, risalah, dan kelembagaan. Bagian Persidangan dan
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 9
Risalah mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan rapat, membuat risalah
rapat dan menyelenggarakan administrasi persidangan DPRA serta urusan
kelembagaan. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian, yaitu :
3.1. Sub Bagian Persidangan
Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persidangan dan tata
tempat, menyiapkan rapat dan persidangan, daftar absensi, penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA.
3.2. Sub Bagian Risalah
Mempunyai tugas menyiapkan risalah rapat, menyusun resume dan
notulensi serta laporan hasil sidang DPRA, melakukan penatausahaan
dokumen persidangan dan risalah serta memfasilitasi pelaksanaan Reses
Anggota DPRA.
3.3. Sub Bagian Kelembagaan
Mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan dinas, badan dan
lembaga daerah serta instansi vertikal dan pihak lainnya dalam rangka
pelaksanaan rapat-rapat DPRA serta melakukan koordinasi dengan Fraksi,
Komisi, dan alat-alat kelengkapan DPRA lainnya serta memfasilitasi
pelaksanaan Panitia Khusus DPRA.
4. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelaksanaan
dan pengelolaan administrasi keuangan. Bagian Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan administrasi keuangan dan
menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRA. Bagian Keuangan membawahi
3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
4.1. Sub Bagian Anggaran
Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pembahasan
KUA - PPAS berdasarkan Pagu Indikatif, menghimpun, menyusun dan
menelaah Rencana Kerja dan anggaran (RKA) DPRA dan Sekretariat
DPRA, menyusun perencanaan anggaran kas, menyiapkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPRA dan Sekretariat DPRA, menyusun
dan membahas usulan revisi anggaran serta penyiapan bahan usulan
Perubahan APBA, melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam
rangka penyusunan anggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan.
4.2. Sub Bagian Verifikasi
Mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen
pendukung dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 10
menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
verifikasi dan administrasi keuangan, melakukan verifikasi terhadap
dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bendahara, membuat surat
pemberitahuan dan/atau penolakan atas kesalahan dokumen SPP atau
SPJ, melakukan koordinasi internal untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4.3. Sub Bagian Perbendaharaan
Mempunyai tugas: menyusun Laporan Realisasi Anggaran, melakukan
pengujian, penelitian dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban
pelaksanaan anggaran belanja pegawai, menyiapkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), menyusun laporan Keuangan, menyiapkan bahan
dalam rangka penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Pemeriksa, melakukan koordinasi internal untuk kelancaran
pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh atasan.
5. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di
bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat,
kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan. Bagian Hukum dan Hubungan
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pendampingan
pembahasan naskah akademik/kajian akademik Rancangan Qanun Usul Inisiatif
DPRA, memfasilitasi dan mendampingi Pembahasan Rancangan Qanun di
tingkat komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRA lainnya, melakukan
pengkajian terhadap produk hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan
atau pencabutan Qanun Aceh, mengkaji, menelaah qanun yang tidak relevan
lagi dengan kondisi kekinian Nasional dan Aceh, menyiapkan rancangan
Peraturan dan Keputusan DPRA serta surat-surat dinas yang berkaitan dengan
aspek hukum, memberikan bantuan hukum dalam hal terjadi sengketa di
pengadilan yang melibatkan lembaga DPRA dan Sekretariat DPRA,
inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Nasional dan Aceh, mengelola
Perpustakaan di lingkungan Sekretariat DPRA, mendistribusikan Qanun Aceh
yang telah diundangkan kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, menyebarluaskan informasi
hukum Nasional dan Aceh melalui media cetak dan elektronik serta media luar
ruang lainnya, melaksanakan sosialisasi qanun Aceh yang telah diundangkan
kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
masyarakat, mengelola arsip aktif dan in aktif, menyelenggarakan tugas
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 11
kehumasan, dokumentasi, mengelola media center, mengelola website, dan
mengelola informasi publik. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
5.1. Sub Bagian Hukum
Mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan
pertimbangan untuk penyusunan, penyiapan naskah akademik, rancangan
qanun, Peraturan DPRA, Keputusan DPRA, Keputusan Pimpinan DPRA,
dan Keputusan Sekretaris DPRA dan memfasilitasi pembahasan
rancangan qanun, mengkoordinasikan pemberian bantuan hukum serta
pengkajian produk hukum Nasional yang menjadi dasar penyusunan
penerapan Qanun Aceh dan pengkajian penelahaan Qanun yang tidak
relevan dengan kondisi kekinian Nasional dan Aceh.
5.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Mempunyai tugas menyiapkan pidato pengantar dan sambutan Pimpinan
DPRA, mempersiapkan bahan informasi publik, publikasi rancangan Qanun
Aceh, membangun hubungan komunikasi dengan media massa dan
lembaga-lembaga OKP, LSM dan organisasi kemahasiswaan, publikasi
kegiatan DPRA serta mendampingi dan memfasilitasi pertemuan atau
audiensi masyarakat, intansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri
dengan Pimpinan DPRA.
5.3. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, mengumpulkan
dan mendokumentasikan produk hukum, naskah-naskah dinas atau arsip
aktif dan inaktif, melakukan sosialisasi produk hukum (Qanun Aceh)
kepada aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris DPRA. Adapun pada Sekretariat DPRA terdapat 2 (dua)
kelompok jabatan fungsional, yaitu :
6.1. Kelompok Jabatan Funsional Kesehatan
6.2. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
Dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan, maka Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh didukung oleh 176 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan
perincian sebagaimana tertuang dalam tabel I.1 berikut ini :
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 12
Tabel I.1
Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRA juga didukung oleh 258 orang
Tenaga Kontrak (Non PNS) yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada masing-
masing Bagian.
Sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRA sampai dengan tahun
2016 dapat kami jabarkan sebagai berikut :
Kes. Arsip
Golongan IV/e - - - - - - - -
Golongan IV/d - 1 - - - - - 1
Golongan IV/c - - - - - - - -
Golongan IV/b - - 2 - - - 1 3
Golongan IV/a - - 1 2 1 - 2 6
Jumlah Golongan IV - 1 3 2 1 - 3 10
Golongan III/d - - - 8 1 4 9 22
Golongan III/c - - - 2 1 - 20 23
Golongan III/b - - - - - - 58 58
Golongan III/a - - - - - - 23 23
Jumlah Golongan III - - - 10 2 4 110 126
Golongan II/d - - - - - - 7 7
Golongan II/c - - - - - - 10 10
Golongan II/b - - - - - - 19 19
Golongan II/a - - - - - - 4 4
Jumlah Golongan II - - - - - - 40 40
Golongan I/d - - - - - - - -
Golongan I/c - - - - - - - -
Golongan I/b - - - - - - - -
Golongan I/a - - - - - - - -
Jumlah Golongan I - - - - - - - -
TOTAL - 1 3 12 3 4 153 176
I II III
Non Eselon
FungsionalIV Staf
Golongan/ Ruang
Eselon
Jumlah
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 13
Tabel I.2
Sumber : Kartu Invetaris Barang (KIB) sampai dengan tahun 2016.
Selain dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana,
Sekretariat DPRA juga mendapat dukungan berupa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh (APBA) sebesar :
- Pendapatan Rp. 00.010.000.000,00
- Belanja Rp. 91.731.971.390,00
TANAH 70.397.678.500,00
01 a. Tanah 70.397.678.500,00
PERALATAN DAN MESIN 82.822.975.849,00
02 a. Alat-alat Besar 3.988.697.500,00
03 b. Alat-alat Angkutan 30.808.315.000,00
04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 10.467.000,00
05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -
06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 39.361.660.942,00
07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 6.803.068.500,00
08 g. Alat-alat Kedoktoran 1.828.346.907,00
09 h. Alat - Alat Laboratorium -
10 i. Alat-alat Keamanan 22.420.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN 108.694.934.547,00
11 107.776.592.047,00
12 918.342.500,00
14.042.391.900,00
13 a. Jalan dan Jembatan 3.836.597.000,00
14 b. Bangunan Air/Irigasi 6.444.747.100,00
15 2.544.916.800,00
16 1.216.131.000,00
ASET TETAP LAINNYA 2.875.923.705,00
17 2.868.323.705,00
18 7.600.000,00
19 -
20 -
-
21 -
245.131.000,00
22 245.131.000,00
23 -
279.079.035.501,00
a. Buku Perpustakaan
b. Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan
KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
a. Konstruksi dalam Pekerjaan
ASET LAINNYA
a. Aset Tak Berwujud
b. Aset Lai-lain
J U M L A H
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan
d. Bantuan lain-lain Pembangunan Ekonomi Masyarakat
Aset s.d Tahun 2016
a. Bangunan Gedung
b. Bangunan Monumen
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
c. Instalasi
d. Jaringan
No Nama Bidang Barang
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB I PENDAHULUAN 14
D. Sistematika Penyajian
Adapun sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB II : Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III : Akuntabilitas Kinerja, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi
sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dan diuraikan
realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
BAB IV : Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja dengan
menetapkan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang diharapkan dapat
dicapai pada tahun tertentu. Perencanaan kinerja tahunan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berada di
atasnya dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 dan juga Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat DPRA 2012-2017. Dengan berpedoman pada RPJMA dan Renstra
tersebut, maka Sekretariat DPRA menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja
selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Penetapan Kinerja tahunan yang
disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen
kinerja Sekretaris DPRA kepada pimpinan di atasnya, yaitu Gubernur Aceh.
Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan atau Perjanjian
Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/
kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja
yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Salah satu tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja adalah untuk menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRA berupa Renstra Tahun 2012-2017
dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:
A. Renstra Tahun 2012-2017
1. Visi dan Misi SKPA
Visi dan Misi SKPA yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPA
2012-2017 menjelaskan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2016. Visi
tersebut diwujudkan melalui suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan pembangunan daerah.
Visi Sekretariat DPRA tahun 2012 – 2017 yaitu "Menjadi Institusi Terdepan
Dalam Memberikan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)".
Makna yang terkandung dalam visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
tersebut adalah :
Pelayanan prima (service excellence) merupakan pelayanan terbaik yang harus
diberikan oleh Sekretariat DPRA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPRA baik secara teknis maupun administratif, sehingga
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih
melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA,
penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan
publik dapat berjalan dengan baik. Pelayanan prima ini dilaksanakan baik dalam
bentuk fasilitasi untuk setiap rapat-rapat dan kegiatan dewan serta dukungan
sarana prasarana kerja DPRA. Kemudian untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada DPRA juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme sumber
daya aparatur Sekretariat DPRA yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Sementara Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 2012-2017 adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada
DPRA;
2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional
dan bertanggung jawab.
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA
Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRA perlu ditetapkan tujuan yang
merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat
merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.
Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang
pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi
organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan
eksistensi dimasa datang.
Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh periode 2012-2017 adalah sebagai berikut :
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
Misi Pertama:
“Mewujudkan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada DPRA”
Tabel II.1
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 Meningkatkan kualitas pelayanan secara administratif
Meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRA
- Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan
- Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA
2 Meningkatkan kualitas pelayanan secara operasional
- Meningkatnya sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPRA
- Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA
- Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA
- Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota DPRA
Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi DPRA
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
Misi Kedua:
“Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan
bertanggung jawab”
Tabel II.2
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada DPRA
- Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Penjelasan untuk masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan
Administrasi kesekretariatan meliputi penyelesaian surat-surat rekomendasi,
surat-surat masuk/keluar yang diakomodir dengan cepat dan tepat sasaran.
Contoh lainnya seperti penyelesaiaan proses administrasi pengadaan
barang dan jasa
2. Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan
Penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRA
yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban.
3. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRA
Tenaga ahli yang disediakan oleh Sekretariat DPRA adalah tenaga ahli yang
diperbantukan pada Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRA, dan juga
tenaga ahli yang disediakan untuk membantu secara temporer penyelesaian
Qanun-qanun yang menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan Qanun Aceh
Nomor 4 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi
Sekretariat DPRA salah satunya adalah mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
4. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai bagi Anggota DPRA
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di jelaskan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan rumah
jabatan/dinas beserta perlengkapannya dan mobil jabatan bagi Pimpinan
DPRA. Hal ini merupakan bentuk penyediaan fasilitas pendukung bagi
Pimpinan dan Anggota DPRA.
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan bagi Anggota
DPRA
Untuk memperlancar kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRA dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRA memberikan pelayanan
berupa pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah disediakan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRA seperti, pemeliharaan rumah jabatan/ dinas,
pemeliharaan mobil jabatan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
yang digunakan Anggota DPRA dalam menjalankan tugasnya.
6. Penyediaan dukungan secara maksimal terhadap tugas dan fungsi
DPRA
Dalam hal ini Sekretariat DPRA memberikan dukungan maksimal kepada
Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan.
7. Pegawai Sekretariat DPRA yang melakukan koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Salah satu pelayanan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA
adalah memberikan dukungan dalam hal proses penyelesaian berbagai
permasalahan, seperti misalnya berkoordinasi dan konsultasi dengan
instansi vertical terkait terhadap persoalan yang berkaitan dengan regulasi
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
8. Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal
Sangat dibutuhkan pegawai pada Sekretariat DPRA yang handal,
profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk itu sangat penting
mengikutsertakan para pegawai Sekretariat DPRA dalam pendidikan dan
pelatihan formal yang dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani
Pimpinan dan Anggota DPRA.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 20
4. Strategi dan Kebijakan SKPA
Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat
meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan
rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program
operasional.
Strategi Sekretariat DPRA menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual
analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan untuk
memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan
visi-misi-tujuan-sasaran yg telah ditetapkan.
Adapun strategi yang ditempuh oleh Sekretariat DPRA adalah sebagai berikut :
1. Memberdayakan dan meningkatan kualitas sumber daya aparatur
Sekretariat DPRA melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.
2. Menerapkan manajemen SDM dalam aspek-aspek hubungan karyawan dan
organisasi terutama dalam hal pengembangan dan penilaian hasil kerja.
3. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana Sekretariat DPRA secara
berkelanjutan.
4. Melakukan koordinasi lebih intens dengan instansi terkait dalam hal rangka
penyusunan agenda rapat dewan dan jadwal kegiatan dewan.
Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi
setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran
dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi
Sekretariat DPRA.
Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :
1. Mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap
dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menugaskan staf untuk mengikuti diklat-diklat formal dalam rangka
meningkatkan kompetesi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Mengoptimalkan peningkatan fasilitas terhadap rapat-rapat dan kegiatan
Dewan.
5. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRA yang lebih
optimal.
6. Kegiatan sosialisasi fungsi Sekretariat sebagai supporting system bagi
seluruh anggota Dewan agar dapat memanfaatkan ketersediaan SDM di
Sekretariat DPRA dengan memaksimalkan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi serta strata pendidikannya.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
5. Target Kinerja Sasaran 2012-2017
Target Kinerja Sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan
program dan kegiatan. Adapun Target Kinerja Sasaran yang ingin dicapai oleh
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam kurun waktu tahun
2012 - 2017 dapat dilihat pada Tabel II.3 terlampir.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama,
beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi
mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA.
Penetapan Kinerja Sekretariat DPRA merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh Sekretaris DPRA. Dengan demikian, perjanjian
kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan pada akhir tahun
akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Dengan penetapan
kinerja ini, diharapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh tidak hanya pandai
mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu
menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya
dan kepada masyarakat.
Kriteria keberhasilan perjanjian kinerja Sekretariat DPRA ditunjukkan dengan
capaian keluaran indikator kinerja output yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran
keberhasilan penetapan kinerja ditunjukan dengan capaian hasil indikator outcome
yang telah ditetapkan pada awal tahun 2016.
Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRA pada tahun 2016
telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Aceh untuk mewujudkan
target kinerja sesuai tabel II.4 dibawah. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRA Tahun
2016 telah ditetapkan pada awal tahun anggaran sebanyak 3 Program utama
dengan anggaran sebesar Rp. 73.037.471.926,-
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB II PERENCANAAN KINERJA 22
Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi kesekretariatan dan
administrasi keuangan DPRA
- Persentase penyelesaian proses
administrasi kesekretariatan
- Persentase penyelesaian proses
administrasi keuangan
100%
100%
2 Meningkatnya sarana dan
prasarana untuk kelancaran
tugas DPRA
- Jumlah Anggota DPRA yang
memiliki fasilitas pendukung yang
memadai
- Jumlah sarana dan prasarana
yang terpelihara bagi Anggota
DPRA
81 Org
81 Org
3 Meningkatnya dukungan
terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRA
- Persentase rapat-rapat DPRA
yang terfasilitasi tepat waktu
- Jumlah tenaga ahli yang
disediakan untuk mendukung
tugas DPRA
- Persentase kegiatan DPRA yang
terfasilitasi dengan baik
100%
40 Org
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 20.774.245.561
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 06.693.854.060
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 45.569.372.305
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian
yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output
maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas
pencapaian sasaran.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib
menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan
sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel III.1
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1. 91 ≤ 100 Sangat baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Sekretariat DPRA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja, indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24
sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta target dan
capaian realisasinaya dirinci sebagai berikut :
Tabel III.2
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Kriteria
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
kesekretariatan dan
administrasi
keuangan DPRA
- Persentase
penyelesaian
proses administrasi
kesekretariatan
- Persentase
penyelesaian
proses administrasi
keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sangat baik
Sangat baik
2 Meningkatnya
sarana dan
prasarana untuk
kelancaran tugas
DPRA
- Jumlah Anggota
DPRA yang
memiliki fasilitas
pendukung yang
memadai
- Jumlah sarana dan
prasarana yang
terpelihara bagi
Anggota DPRA
81 Org
81 Org
81 Org
81 Org
100%
100%
Sangat baik
Sangat baik
3 Meningkatnya
dukungan terhadap
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRA
- Persentase rapat-
rapat DPRA yang
terfasilitasi tepat
waktu
- Jumlah tenaga ahli
yang disediakan
untuk mendukung
tugas DPRA
- Persentase
kegiatan DPRA
yang terfasilitasi
dengan baik
100%
40 Org
100%
100%
40 Org
100%
100%
100%
100%
Sangat baik
Sanga baik
Sangat baik
Dari tabel di atas, terdapat 7 indikator yang terbagi ke dalam 3 sasaran strategis.
Pada tahun 2016, seluruh indikator terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan
dan secara umum apabila kita mengacu pada perhitungan tabel III.1 diatas maka
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
penilai kinerja Sekretariat DPRA masuk kedalam kriteria sangat baik. Hal ini
merupakan pencapaian semua unsur yang terlibat dalam memberikan pelayanan
prima bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran
strategis diuraikan sebagai berikut :
1. Persentase penyelesaian proses administrasi kesekretariatan
Target yang ingin dicapai untuk indikator ini adalah 100% dan realisasinya juga
mencapai 100%. Hal ini dapat diketahui dari proses admnistrasi penyelesaian
surat rekomendasi/ surat permohonan masyarakat yang dapat ditangani tepat
waktu. Berdasarkan analisis capaian kinerja terealisasinya indikator ini
seluruhnya dikarenakan proses dan persyaratan untuk mendapatkan surat
rekomendasi tidak memberatkan masyarakat. Dalam tahun 2016 seluruh surat
rekomendasi dari DPRA untuk masyarakat yang masuk dan diproses cepat dan
tepat, hal ini membuktikan bahwa Sekretariat DPRA telah dapat memberikan
pelayanan yang baik dalam penyelesaian proses administrasi pembuatan surat
rekomendasi DPRA yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Persentase penyelesaian proses administrasi keuangan
Pada indikator ini ditargetkan 100% dan yang terealisasi 100% penyelesaian
administrasi keuangan dapat diselesaikan. Penyelesaian proses administrasi
keuangan ini dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja
(Renja), PPAS, RKA, dan dokumen DPA Sekretariat DPRA, serta penyiapan
laporan keuangan tepat waktu diakhir tahun anggaran. Di dalam dokumen
tersebut memuat semua proses kegiatan keuangan yang diperuntukkan bagi
kesejahteraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRA.
3. Anggota DPRA yang memiliki fasilitas pendukung yang memadai
Pada tahun 2016 seluruh Pimpinan dan Anggota DPRA sejumlah 81 orang
mendapatkan fasilitas pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi Lembaga DPRA. Adapun diantaranya penyediaan Rumah Dinas,
Penyediaan Kendaraan Jabatan bagi Pimpinan DPRA serta Penyediaan
Kendaraan Dinas Operasional bagi Anggota DPRA yang menggunakan
mekanisme pinjam pakai. Kemudian penyediaan perangkat Laptop bagi seluruh
Pimpinan dan Anggota DPRA, penyediaan perlengkapan gedung kantor dalam
pelaksanaan rapat-rapat DPRA.
4. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara bagi Anggota DPRA
Dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2016 jumlah anggaran pemeliharaan
seluruh sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRA sebesar
Rp. 5.030.826.260,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.225.557.258,00. Dengan
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
persentase realisasi anggaran sebesar 83,99% dan Persentase Realisasi Fisik
sebesar 100%. Adapun secara rinci anggaran yang disediakan antara lain untuk
pemeliharaan Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Dinas, Gedung Kantor,
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas, Komputer, Laptop, Printer serta Sarana dan
Prasana lainnya.
5. Rapat-rapat DPRA yang terfasilitasi tepat waktu
Pada tahun 2016 Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah melaksanakan
kegiatan rapat-rapat kelembagaan dengan rincian : 23 Rapat Badan
Musyawarah DPRA, 20 Rapat Badan Anggaran DPRA, 10 Rapat Paripurna
Khusus DPRA, 7 Rapat Paripurna Istimewa DPRA, 14 Rapat Pimpinan DPRA,
serta 7 Rapat Lain-lain. Keseluruhan rapat-rapat tersebut masuk kedalam 5
(lima) masa persidangan DPRA. Hal ini dapat membuktikan bahwa kinerja
Sekretariat DPRA dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi pada kegiatan
rapat-rapat DPRA masuk kedalam kriteria yang sangat baik.
6. Jumlah tenaga ahli yang disediakan untuk mendukung tugas DPRA
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh mendapat dukungan dari tenaga ahli yang sesuai dengan bidang keahlian
masing-masing. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016
yang menyebutkan salah satu tugas Sekretariat DPRA adalah “penyediaan dan
pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA”. Untuk itu pada tahun
2016 Sekretariat DPRA telah menerbitkan Surat Keputusan tentang
pengangkatan tenaga ahli sejumlah 40 orang, baik tenaga ahli pada Alat
Kelengkapan DPRA, maupun tenaga ahli untuk kebutuhan pembahasan
Rancangan Qanun Aceh.
7. Persentase kegiatan DPRA yang terfasilitasi dengan baik
Seluruh kegiatan DPRA pada tahun 2016 antara lain, Pembahasan Rancangan
Qanun Aceh, Kegiatan Reses, Kegiatan Kunjungan Kerja Alat-alat Kelengkapan
DPRA, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRA terfasilitasi dengan
sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan serapan anggaran program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 93,29% dari total
anggaran sebesar Rp. 45.569.372.305
B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2016, Sekretariat DPRA memperoleh alokasi anggaran sejumlah
Rp. 91.731.971.390,00 (setelah disahkannya APBA-Perubahan). Secara umum,
alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase realisasi fisik dan keuangan
yang hampir mencapai 100%. Realisasi fisik adalah sebesar 97,41%, yang berarti
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
bahwa program dan kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana. Realisasi keuangan adalah sebesar 91,21%, yang berarti bahwa dana
yang dialokasikan sudah digunakan selektif dan seefisien mungkin untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan
tupoksi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRA.
Realisasi fisik dan keuangan Sekretariat DPRA Tahun 2016 secara lebih lengkap
dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut ini.
Tabel III.3
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2016
No Progaram dan Kegiatan Anggaran Realisasi Realisasi Fisik (%)
Realisasi Keuangan
(%)
1 2 3 4 5 6
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.517.323.960 16.272.344.551 100,00 98,52
BELANJA LANGSUNG 75.214.647.430 67.397.116.018 96,84 89,61
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20.774.245.561 17.662.928.209 92,22 85,02
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
36.000.000
16.464.030 100,00 45,73
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.659.970.546
3.239.522.001
100,00 88,51
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
107.405.000
68.394.000
63,68 63,68
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.756.700
284.181.900 100,00 97,07
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.118.572.300
836.345.500
74,77 74,77
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
119.684.000
108.245.000
100,00 90,44
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
330.700.500
285.645.500
100,00 86,38
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.354.850.000
2.060.802.000 61,43 61,43
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.050.870.000
918.308.378
100,00 87,39
10 Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor
2.726.500.000
2.337.008.400 100,00 85,71
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.940.196.250
7.474.371.250
100,00 94,13
12 Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur
36.740.265
33.640.250
100,00 91,56
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.693.854.060 5.807.487.758 100,00 86,76
13 Pembangunan Rumah Dinas
375.003.800
349.950.000 100,00 93,32
14 Pembangunan Gedung Kantor
397.914.000
386.968.000 100,00 97,25
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
No Progaram dan Kegiatan Anggaran Realisasi Realisasi Fisik (%)
Realisasi Keuangan
(%)
1 2 3 4 5 6
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
350.000.000
315.000.000 100,00 90,00
16 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
231.700.000
231.025.000
100,00 99,71
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
308.410.000
298.987.500 100,00 96,94
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1.160.200.000
1.090.411.050 100,00 93,98
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
199.659.400
100,00 99,83
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
227.700.000
181.313.955 100,00 79,63
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
2.898.576.260
2.241.591.477
100,00 77,33
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
544.350.000
512.581.376
100,00 94,16
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 980.595.104 979.117.000 100,00 99,85
23 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
980.595.104
979.117.000
100,00 99,85
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.500.000 21.000.000 100,00 93,33
24 Pendidikan dan Pelatihan Formal
22.500.000
21.000.000 100,00 93,33
V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
45.569.372.305 42.511.271.651 100,00 93,29
25 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
8.187.609.181
7.561.082.953
100,00 92,35
26 Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Dearah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
430.000.000
175.380.000
100,00 40,79
27 Rapat-rapat Paripurna
1.130.800.000
987.967.500 100,00 87,37
28 Kegiatan Reses
9.459.120.000
8.766.253.700 100,00 92,68
29 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
7.373.335.124
7.370.713.344
100,00 99,96
30 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
18.457.858.000
17.195.512.154
100,00 93,16
31 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
530.650.000
454.362.000
100,00 85,62
VI Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
250.000.000 135.000.000 54,00 54,00
32 Peningkatan pelayanan bantuan hukum
250.000.000
135.000.000 54,00 54,00
VII Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan Dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA
924.080.400 280.311.400 30,33 30,33
33 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan
924.080.400
280.311.400
30,33 30,33
JUMLAH TOTAL 91.731.971.390 83.669.460.569 97,41 91,21
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
Dari Rp. 91.731.971.390 anggaran yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRA,
sekitar 59,35% atau senilai Rp. 54.440.401.869 digunakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRA, sedangkan sisanya sebesar 40,65%
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan rutin dan administrasi
perkantoran.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.440.401.869, dapat direalisasikan sebesar Rp.
49.734.187.809 atau setara dengan 91,35%. Diharapkan untuk tahun mendatang,
realisasi keuangan yang berbanding lurus dengan capaian kinerja dapat meningkat
menjadi lebih baik lagi.
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB IV PENUTUP 30
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan
hasil pengukuran kinerja terhadap 3 sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran
sebanyak 7 indikator.
Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRA pada Tahun Anggaran 2016
merupakan tahun ke 4 dari Rencana strategis Sekretariat DPRA Tahun 2012-2017.
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target
yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRA tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,
anggaran, dan sarana prasarana.
2. Dari analisis 3 sasaran, terdapat 7 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak
ukur. Pada tahun 2016, ketujuh indikator yang telah memenuhi target yang
ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator.
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem
Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-
dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah
agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di
LAKIP Sekretariat DPRA | BAB IV PENUTUP 31
jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring
dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini kami susun,
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak
yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan
datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Terima kasih.
Banda Aceh, 2 Februari 2017
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum Pembina Utama Madya
NIP. 19581010 198503 1 010
Tabel II.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRA
Visi : Menjadi Institusi Terdepan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Untuk Mendukung Kinerja DPRA
Misi : - Mewujudkan Dukungan yang Prima secara Administratif dan Operasional kepada DPRA;
- Mewujudkan Dukungan Sumber Daya Aparatur yang Handal, Profesional dan Bertanggung Jawab.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2018 2019 2020 2021 2022
1 Meningkatkan
kualitas pelayanan
secara administratif
- Meningkatnya
pelayanan administrasi
kesekretariatan dan
administrasi keuangan
DPRA
- Persentase penyelesaian
proses administrasi
kesekretariatan
- Jumlah dokumen-
dokumen administrasi
keuangan yang dapat
diselesaikan
100%
13 dokumen
100%
13 dokumen
100%
13 dokumen
100%
13 dokumen
100%
13 dokumen
2 Meningkatkan
kualitas pelayanan
secara operasional
- Meningkatnya sarana
dan prasarana untuk
kelancaran
pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRA
- Mobil Jabatan Pimpinan
DPRA yang disediakan
- Perlengkapan Sarana dan
Prasarana yang tersedia
per unit Rumah Dinas
- Penyediaan Pakaian
Dinas
-
12 unit
324 stel
4 Unit
81 unit
405 stel
-
81 unit
324 stel
-
-
324 stel
-
-
324 stel
- Meningkatnya
pemeliharaan
kesehatan Pimpinan
dan Anggota DPRA
- Penyediaan pelayanan
Medical check up
81 orang 81 orang 81 orang 81 orang 81 orang
- Meningkatnya
dukungan terhadap
pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRA
- Persentase pembahasan
Rancangan Qanun
- Kegiatan dalam rangka
penyerapan aspirasi
masyarakat yang
terlaksana dengan baik
- Jumlah Pelaksanaan
Kunjungan Kerja DPRA
- Jumlah Pelaksanaan
kegiatan peningkatan
kapasitas DPRA
100%
9 kegiatan
7 kegiatan
10 kegiatan
100%
9 kegiatan
7 kegiatan
10 kegiatan
100%
9 kegiatan
7 kegiatan
10 kegiatan
100%
9 kegiatan
7 kegiatan
10 kegiatan
100%
9 kegiatan
7 kegiatan
10 kegiatan
3 Meningkatkan
kompetensi SDM
Aparatur sesuai
dengan tugas dan
fungsinya
- Meningkatnya
kapasitas sumber daya
aparatur dalam
memberikan pelayanan
prima kepada DPRA
- Pegawai Sekretariat
DPRA yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal
23 orang 23 orang 23 orang 23 orang 23 orang