Pemeriksaan Pajak
-
Upload
citra-joni -
Category
Documents
-
view
26 -
download
3
description
Transcript of Pemeriksaan Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN PAJAK(Pasal 29 ayat (1) UU KUP)
Pengertian & Tujuan Pemeriksaan
*Berdasarkan Pasal 1 UU KUP
menguji kepatuhan tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
STANDAR PEMERIKSAAN (PER-23/PJ/2013)
menghimpun
mengolah
DataKeterangan
Bukti
Objektif
Profesional
• satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
• satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
• tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan
*Berdasarkan PMK 17/PMK.03/2013
Ruang Lingkup
• WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
SPT yang LB
SPT yang Rugi
Merger, konsolidasi,
ekspansi, likuidasi, pembubaran
tidak menyampaikan /menyampaikan
SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat
Teguran
Risk Based Selection(Kriteria Seleksi)
Pemeriksaan Lapangan(4-8 bulan)
Pemeriksaan Kantor
(3-6 bulan)
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
*Berdasarkan SE - 28/PJ/2013
Pemberian NPWP secara jabatan
WP mengajukan keberatan
Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
Penghapusan NPWP
Penentuan WP di daerah terpencil
Pencocokan data & alket.
Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPNPenentuan tempat terutang
PPN (pemusatan)
Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B
Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain
Pemeriksaan Lapangan:-tempat kedudukan -tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas -tempat tinggal Wajib Pajak-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pemeriksaan Kantor : Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Kantor
PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Rutin (Pasal 17B KUP)
Pemeriksaan Khusus (risk based
audit)
KRITERIA PEMERIKSAA
N
Pemeriksaan Khusus (risk based
audit)
Bottom Up
Top Down
PEMERIKSA Surat Perintah Pemeriksaan Pasal 29 (2)
Norma Pemeriksaan: 1.Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis2.MemperlihatkanTanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan (Surat Tugas jika tim berubah)3.Menjelaskan alasan dan tujuan4.Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan5.memberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam6.melakukan pembinaan7.Mengembalikan dokumen8.Menjaga kerahasiaan
PMK-17/PMK.03/2013
Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan)
*Berdasarkan PMK 17/PMK.03/2013
1. meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2
2. meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan
3. meminta diperlihatkan Surat Tugas4. menerima SPHP5. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 6. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan
oleh Tim Pembahas7. memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan
Pemeriksaan
Hak WP
*Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan)meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan
pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan)
*Berdasarkan Pasal 29 UU KUP & Pasal 13 PMK 17/PMK.03/2013
1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
2. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
3. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
4. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan5. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diperlukan
Kewajiban WP(Pemeriksaan
lapangan)
Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan)
1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan
2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
3. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP5. meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diperlukan
Kewajiban WP(Pemeriksaan Kantor)
*Berdasarkan Pasal 29 (3) & PMK 17/PMK.03/2013
(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dokumen
1 bulan
Dipenuhi WPPasal 29 (3a)
WPTdk
dimenuhi
Ph Kena Pajak secara jabatan Pasal 29 (3b)
Pasal 31 (2)
Pemeriksaan Bukti Permulaa
n
Penolakan Pemeriksaana. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
pembukuan/pencatatan, memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan tertentu, dan keterangan lain sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
b. Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
c. Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan berisi:- pos-pos yang dikoreksi, - nilai koreksi, - dasar koreksi, - perhitungan sementara jumlah pokok pajak, - pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Penyegelan Kertas Segel Ruang/barang
-Buku-Catatan-Dokumen-Data lain
Patut diduga
Pasal 30 (1)
Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
Kewajiban Pihak Ketiga(dalam pemeriksaan)
*Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 17/PMK.03/2013
Pihak Ke III
Kantor AdministrasiKonsultan Pajak
NotarisAkuntan Publik
Bank
Pihak III lain
WAJIBmemberikan Keterangan/
bukti
Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin
dari pihak yang berwenang
Proses Pemeriksaan
PELAKSANAANPEMERIKSAAN SPHP
ClosingConference
skpSTP
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference)
Wajib Pajak
Pemeriksa
Temuan / Koreksi
Berita AcaraSetuju/tdk
Wajib Pajak Pemeriksa
Tim Pembahas
No Uraian Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan1. Jangka waktu pemeriksaan 3 (tiga) bulan 4 (empat) bulan 2. Perpanjangan pemeriksaan
(sejak WP datang)6 (enam) bulan 8 (delapan) bulan yang
dihitung sejak tanggal Surat kecuali transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain paling lama 2 (dua) tahun.
3. Penyerahandokumen max 1 (satu) bulan max 1 (satu) bulan
4. Surat Peringatan Jika no.3 tidak dipenuhi diberi peringatan tertulis max 2 kali.
5. Berita Acara Jika butir 4 tidak dipenuhi
6. Tanggapan tertulis atas SPHP dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
3 hari kerja sejak SPHP diterima 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima oleh WP
7. WP setuju atas seluruh hasil dan hadir dalam Pembahasan Akhir
risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak
8. WP setuju atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
No Uraian Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan9. WP tidak setuju atas sebagian
atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir
pembahasan akhir dengan WP dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
10. WP tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
11. WP tidak menanggapi dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir
Berita Acara ketidakhadiran
12. WP menolak menandatangani BA Pembahasan Akhir
membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
13. WP mengajukan dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.
terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
14 Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
paling lama 3 (tiga) minggu.
15 Pendapat atau evaluasi pelaksanaan pemeriksaan
melalui Formulir Kuesioner dan menyerahkannya kepada Direktur P4 melalui website DJP atau pos tercatat.
PRODUK PEMERIKSAA
N PAJAK
SKPKB
Pokok Pajak>Kredit Pajak
SKPLBPokok Pajak<Kredit Pajak
SKPNPokok Pajak=Kredit Pajak
SKPKBT Ada data baru & utang pajak
STP Sanksi adm.
DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
KETETAPAN
Reviu atau Telaahan Sejawat (Peer Review)
Pengawasan dan
peningkatan kualitas
Pemeriksaan
Perluasan Pemeriksaan
a.SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk tahun-tahun pajak sebelumnya tersebut menyatakan rugi;
b. berdasarkan data dan informasi, pemeriksaan perlu diperluas ke tahun-tahun pajak
Sanksi Administrasi(Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan)
*Berdasarkan Pasal 13 UU KUP
Hasil Pemeriksaan SKPKB
pajak yang terutang tidak/kurang dibayar
kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak
dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
PPN & PPn BM tidak seharusnya
dikompensasikan selisih lebih pajak atau
tidak seharusnya dikenai tarif 0%
Sanksi bunga 2% per bulan
Sanksi kenaikan100%
Sanksi kenaikan50% PPh yg tidak/kurang
dibayar
100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar
100% PPh yg tidak/kurang dipotong
Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT
PIDANA
Karena kealpaan setelah perbuatan yg pertama (sbgmana dimaksud dlm pasal 13 A) tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT tetapi
isinya tdk benar/tdk lengkap, / melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, didenda paling sedikit 1 kali&paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar, / dipidana dgn pidana kurungan
paling singkat 3 bln/paling lama 1 tahun.(Pasal 38 UU KUP)
Dengan sengaja tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT &/ keterangan yg isinya tdk benar / tdk lengkap, dipidana dgn pidana
penjara paling singkat 6 bln & paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali & paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau
kurang dibayar.(Pasal 39 ayat (1 huruf c & d) UU KUP)
MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA
SPT
TERIMAKASIH