PEMERIKSAAN BPK DI ERA COVID-19 - KEMENDAGRIlitbang.kemendagri.go.id/website/data/webinar...
Transcript of PEMERIKSAAN BPK DI ERA COVID-19 - KEMENDAGRIlitbang.kemendagri.go.id/website/data/webinar...
PEMERIKSAAN BPK
DI ERA COVID-19
Webinar Forum Balitbang Kemendagri, 20 Mei 2020
PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR, M.B.A, CIPM.,CSFA., CPA.
ANGGOTA V BPK
AGENDA
PEMERIKSAAN BPK 7
PERAN DAN TUGAS BPK 6
PENGAWASAN INTERNAL 5
TITIK KRITIS DAN TANTANGAN 4
DAMPAK TERHADAP PENERIMAAN
DALAM APBD3
KEBIJAKAN / REGULASI 2
KONDISI PANDEMI VIRUS COVID-19 1
1
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
KONDISI PANDEMI COVID-19
2
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
KEBIJAKAN / REGULASI ANTISIPASI PANDEMI COVID-19
https://kemenkeu.go.id/covid193
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 19/PMK.07/20201
Penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah
(DID)
KEBIJAKAN/REGULASI TERKAIT PENERIMAAN DAERAH
Pemda akan mendapatkan Dana Transfer untuk penanganan Covid-19
setelah menyerahkan Laporan Kinerja di Bidang Kesehatan
Terhadap penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan
pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 46/PMK.07/20203
Pendapatan dari penerimaan hibah berupa uang dari Kementerian Teknis
(Executing Agency)
SKB Keputusan Bersama
Mendagri 119 dan
Menkeu 177 Tahun 2020
4Penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer dan Dana Desa serta Pendapa
tan Asli Daerah pada APBD
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/20202 Penyesuaian Pagu Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Penerimaan DipotongJadi - -
Kegiatan PelayananTetap dengan
++ Protokol Kesehatan
5
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
DAMPAK TERHADAP PENERIMAAN DALAM APBD
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAK FISIK BIDANG KESEHATAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DANA BAGI HASIL (CHT, SDA, SDA MIGAS)
DANA ALOKASI UMUM, DANA INSENTIF DAERAH
DANA DESA, DANA OTONOMI KHUSUSHIBAH UANG KEMENTERIAN TEKNIS
Transfer Daerah dan Dana Desa
Turun dariRp856,94 T Menjadi
Rp726,72 T
6
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
TITIK KRITIS PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM APBD
NO Penerimaan Titik Kritis
1 Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak atau Retribusi tidak dapat dikonfirmasi
2 Penerimaan DAU- Kesesuaian APBD dengan PMK dan SKB- Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Bidang
Kesehatan
3 Penerimaan DBH- Kesesuaian APBD dengan PMK dan SKB- Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Bidang
Kesehatan
4 Penerimaan DAK KesehatanPenyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan
5 Penerimaan Hibah Kementerian Teknis Koordinasi dengan Kementerian Teknis
Periode Pandemi Covid - 19
7
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
KENDALA DIHADAPI
Perubahan Peraturan dan Kebijakan
Pengelolaan Penerimaan Pemerintah1
Koordinasi antar instansi dalam
pengawasan pengelolaan penerimaan7
Optimalisasi penerimaan versus
Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi3
Persamaan perlakuan semua daerah
meskipun bukan pandemi6
Kapasitas fiskal dan likuiditas daerah
tidak sama dan cenderung masih rendah8
Koordinasi dan komunikasi dengan
Pemerintah Pusat dan Kementerian Teknis2
Batas waktu dan syarat2 pengajuan dan
pencairan Dana Transfer dan Dana Desa4
Batas waktu penyesuaian APBD dan
adanya hukuman penundaan DAU9
Koordinasi antar Pemerintah Daerah5Ketergantungan daerah atas penerimaan
dana transfer Pusat sangat tinggi10
8
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
POTENSI HAMBATAN
Komitmen dan Kerja Sama
DPRD dan Kepala Daerah
Ketersediaan sumber daya
finansial
Dukungan Ketersediaan
Jaringan dan Sistem Informasi
Yang Memadai
Perda maupun Perkada
belum mengatur pengelo
laan pendapatan dalam
kondisi Covid
Komunikasi dan Koordinasi
Antar SKPD
Pemerintah
SwastaMasyarakat
Komitmen Pihak KetigaKualitas Pelayanan
Publik
9
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Mandat dan Tugas BPK
UU No. 15 Tahun2004 tentang
Pemeriksaan atasPengelolaan danTanggung Jawab
Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003
tentangKeuangan
Negara
UU No.15 Tahun2006 tentang
Badan PemeriksaKeuangan
UU No. 1 Tahun2004 tentang
PerbendaharaanNegara
Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukanoleh Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, danlembaga/badan lain yang mengelolakeuangan negaraTUGAS
AMANDEMEN III
4Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
10
Tujuan PemeriksaanThe Accountability
Organization Maturity ModelTujuan Bernegara
1. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia
2. Memajukan Kesejahtraan Umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Transparansi
Akuntabilitas
Jembatan Perencanaan
Strategis
Anggaran dan Kegiatan
Assuring Accountability
Enhancing Transparency
Combating Corruption
Enchancing Economic, Efficiency, Ethics, Equity,
& Effectiveness
FORESIGHT
Increasing INSIGHT
10
11
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
DPRD
PENGAWASAN INTERNAL
BPKP
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu
SKB Keputusan Bersama Mendagri 119 dan
Menkeu 177 Tahun 2020
APIP
Dijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR S 4 TAHUN 2020
1
2
12
Oversight
Insight
Foresight
• UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
• Melakukan pemeriksaan keuangan negara yang memberikan nilai tambah, pada saat atau pasca penanganan pandemi Covid-19
• UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11: BPK dapat memberikan pendapat kepada lembaga perwakilan & eksekutif
• Memberikan masukan berupa pendapat kepada Pemerintah perihal mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangannegara dalam penanganan Covid-19
Mengingatkan pemerintah mengenai prinsip dan
aturan dasar yang harus dipatuhi dalam penanga
nan pandemi, terutama terkait pengelolaan
keuangan negara melalui pemberian pendapat
PENGAWASAN EKSTERNAL
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
PEMERIKSAAN OLEH BPK
BPK
LEMBAGAPERWAKILAN
PEMERINTAH / ENTITAS TERPERIKSA Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
PIHAK PIHAK TERKAIT DALAM PEMERIKSAAN
APARAT PENEGAK HUKUM
13
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
JENIS PEMERIKSAAN TUJUAN HASIL PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN Menilai kewajaran atas
penyajian laporan
keuangan sesuai dengan
standar akuntansi.
Opini atas laporan
keuangan.
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah
Pusat, termasuk Laporan
Keuangan K/L, dan
Laporan Keuangan
Pemda.
PEMERIKSAAN KINERJA Menilai aspek ekonomi,
efisiensi, dan/atau
efektivitas serta
memberikan rekomendasi
untuk perbaikan aspek
tersebut.
Simpulan dan rekomendasi
atas aspek kinerja yang
dinilai.
Pemeriksaan kinerja atas
program penanganan K/L.
PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTUMemberikan simpulan
sesuai dengan tujuan
pemeriksaan yang
ditetapkan.
Simpulan PDTT belanja penanganan
COVID-19.
PEMERIKSAAN PENGGUNAAN APBN
2020 – PENANGANAN COVID-19
BPK dapat memanfaatkan lesson learned dari pemeriksaan sebelumnya yang relevan, juga dapat menggunakan referensi
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK negara lain terhadap penanganan pandemi.
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
14
15
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
16
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
JENIS TEMUAN BPK
Pemeriksaan atasLaporan Keuangan
TUJUANMemberikan opini
atas LK
Opini Pernyataanprofesional sebagai
kesimpulan pemeriksamengenai tingkat
kewajaran informasiyang disajikan dalam Laporan Keuangan
KRITERIA
Kesesuaian dengan SAP
Efektivitas SPI
Kecukupan
Pengungkapan
Kepatuhan thd Peraturan
Per-UU-an
PEMERIKSAAN KEUANGAN
17
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Dasar Pertimbangan Opini
OPINI
SALAH SAJIKECUKUPAN BUKTI
MATERIALITAS DAN PERVASIVENESS18
Stay Healthy | Stay Connected | Work From HomeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Pertimbangan Materialitas
Kuantitatif1
Tindakan Kecurangan (fraud)
Nilai Penyimpangan atau Salah Saji
Kualitatif2
Tindakan kesengajaan untuk melanggar peraturan
Melakukan transaksi atau kegiatan tanpa dasar hukum
yang memadai19
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
Memantau Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari Entitas
Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah
Laoran Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPRD danDPD.
Kerjasama denganAparat Penegak Hukum,antara lainpemberian keterangan ahli danpenghitungankerugian daerah
KESIMPULAN
Independensi | Integritas | ProfesionalismeProf. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA, CPA
20
Disetiap kesulitan, ada kemudahan
Disetiap tekanan, ada kesempatan
LAKUKAN YANG TERBAIK