Analisa media, 12 Desember 2014

Eksekutif Analisa:

o Media yang meliput tentang Isu BPJS :

Hari ini terdapat delapan media yang meliput terkait isu BPJS, yang dua diantaranya adalah Bisnis Indonesia dan Kompas. Sementara enam lainnya dimuat pada media berbasis Online seperti Beritasatu Online, Gatra Online, Harianterbit Online, Jpnn Online, Kanalsatu Online, dan Krjogja Online.

o Persentase isu :

Pemberitaan terkait Isu BPJS kali ini tentang peraturan BPJS yang menyebabkan seorang bayi tidak dapat langsung menikmati fasilitas kesehatan.

Catatan Penting :

1. Pemberitaan terkait isu mengenai Peraturan BPJS dimuat Harianterbit Online yaitu tentang Peratuan BPJS Kesehatan Bikin Angka Kematian Bayi Bertambah. Pemberitaan tersebut mengangkat tentang keluhan seorang warga lantaran kartu BPJS Kesehatan tak bisa digunakan untuk membiayai perawatan anaknya yang lahir prematur.

2. Pemberitaan yang patut di perhatikan adalah tentang surat teguran yang dilakukan Pemkot Bekasi kepada BPJS karena pelayanan loket yang dinilai lambat. Pemberitaan ini dimuat pada Beritasatu online dengan judul Pemkot Bekasi layangkan teguran ke BPJS.

3. Isu Koordinasi manfaat antar lembaga penjamin kesehatan dengan BPJS kembali diangkat oleh media. Kali ini isu tersebut dimuat pada Kompas dengan judul Koordinasi Manfaat Terus Berjalan. Pemberitaanya seputar perlunya koordinasi antara asuransi komersial dan BPJS Kesehatan terkait penawaran produk yang disesuaikan dengan sistem manajemen pengelolaan BPJS.

1

Analisa media, 12 Desember 2014

A. Media Share

Paparan:

Chart diatas menunjukan bahwa media kali ini media Online Beritasatu menjadi leading media

dengan besaran persentase 31%, pada media Beritasatu Online ini terdapat empat Artikel yang berbeda

antara lain; Pelaksanaan BPJS, Loket Pelayanan BPJS, Kerjasama Swasta dan BPJS dan Pemkot

Tegur BPJS.

2

Beritasatu Online31%

Gatra Online23%

Harianterbit Online7%

Jpnn Online7%

Kanalsatu Online8%

Bisnis Indonesia8%

Kompas8%

Krjogja Online8%

Media Share

Analisa media, 12 Desember 2014

B. Issue Share

Paparan:

Pada isu kali ini hampir semua isu memiliki persentase yang sama antara 7-8% , dimana pada

salah satu isu yaitu mengenai Pemkot Bekasi tegur BPJS dikarenakan pelayanan loket BPJS dinilai

lambat sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang.

3

Loket Pelayanan BPJS7%

Biaya Operasi dan Cuci Darah

7%

Pemkot Tegur BPJS7%

Program BPJS7%

Koordinasi Manfaat8%

Kerjasama BPJS8%

Kerjasama Swasta dan BPJS8%

Pelaksanaan BPJS8%

Biaya Iuran BPJS8%

Peraturan BPJS8%

Honorer Enggan Daftar BPJS8%

Integrasi Jamkesda Ke BPJS8%

Pembagian Kartu KIS8%

Isu Share

Analisa media, 12 Desember 2014

C. Lembaga

0 1 2 3 4

Wali Kota Bekasi

AAUI

Praktisi Asuransi

BPJS Drive VII Jatim

BKD Kabupaten Bandung Barat

Dinkes Sukuharjo

Masyarakat

Pemprov Bekasi

KADIN

BPJS Kesehatan

Koordinasi Manfaat Program BPJS Kerjasama BPJS

Pelaksanaan BPJS Peraturan BPJS Integrasi Jamkesda Ke BPJS

Pembagian Kartu KIS Loket Pelayanan BPJS Kerjasama Swasta dan BPJS

Pemkot Tegur BPJS Biaya Iuran BPJS Biaya Operasi dan Cuci Darah

Honorer Enggan Daftar BPJS

Paparan:

Dari pemaparan chart di atas dapat di lihat bahwa lembaga BPJS Kesehatan memiliki isu terbanyak dengan empat isu yaitu mengenai isu yang berkaitan tentang Koordinasi manfaat, Kerjasama BPJS, Kerjasama Swasta dan BPJS, dan Biaya iuran BPJS

4

Analisa media, 12 Desember 2014

D. Narasumber

Paparan :

Fadjriadinur (Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan) : Koordinasi manfaat bisa berjalan kalau sesuai sistem manajemen pengelolaan

Sri Endang Tirdawati Wahyuningsih (Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan) : Total peserta BPJS Kesehatan sudah 131,9 juta. Ini sudah melebihi target di 2014. Tetapi kami ingin pesertanya terus lebih dari itu. Karena masih banyak masyarakat yang belum tersadar yang lebih memilih beli rokok atau lipstik

James Riady (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan/CEO Lippo Group) : Kita harus bersatu supaya sistem ini kuat. Peran pasar dan swasta harus dicari supaya bukan saja jadi solusi

5

James Riady13%

Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih

13%

Fadjriadinur13%

Julian Noor6%Rahmat Effendi

6%

Andi Afdal7%

Rosa Cristina Ginting7%

Anne Nurchandrani Handayani

7%

Tono Murtono7%

Sri Endang Tirdawati Wahyuningsih

7%

Guntur Subiyantoro7%

Lusiana7%

Narasumber

Analisa media, 12 Desember 2014

Ringkasan Berita BPJS:

Ringkasan Isu ToneKoordinasi Manfaat Terus BerjalanKompas, Hal 13 ADH/CAS

Koordinasi manfaat antara asuransi komersial atau badan usaha yang mengelola sendiri jaminan kesehatan bagi pekerjanya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah disusun dan berjalan. Perlu sosialisasi lebih dan berjalan. Perlu sosialisasi lebih agar aturan itu dipahami oleh semua pihak.

FadjriadinurDirektur Pelayanan BPJS Kesehatan

“Koordinasi manfaat bisa berjalan kalau sesuai sistem manajemen pengelolaan,”

Koordinasi antar lembaga penjamin kesehatan

Program BPJS Jangan DipaksaBisnis Indonesia, Hal 1 Tegar Arif

Implementasi pendaftaran karyawan perusahaan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2015 mendapat tentangan dari beberapa pihak. Hal ini karena sejumlah kendala masih menghadang program tersebut mulai dari sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan hingga infrastruktur fasilitas kesehatan yang dianggap masih belum siap.

Rosa Cristina GintingPraktisi Asuransi/Mantan Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa InHealth

“Masalah akan menjadi lebih parah kalau peserta bertambah banyak,”

Julian NoorDirektur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

“Kami oke, asal biaya pengobatan dasarnya di-cover oleh BPJS. Nah, kemudian ini ditutup oleh mereka [BPJS],”

Program BPJS

Tingkatkan Peserta, BPJS Kesehatan Gandeng Organisasi Keagamaan dan PemudaGatra Online, Januar Rizki

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merangkul sejumlah organisasi kepemudaan hingga agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai layanan. Masih minimnya kepesertaan JKN,

Kerjasama BPJS

6

Analisa media, 12 Desember 2014

membuat BPJS Kesehatan perlu menggencarkan sosialisasi di masyarakat.

Sri Endang Tirdawati WahyuningsihDirektur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan

"Total peserta BPJS Kesehatan sudah 131,9 juta. Ini sudah melebihi target di 2014. Tetapi kami ingin pesertanya terus lebih dari itu. Karena masih banyak masyarakat yang belum tersadar yang lebih memilih beli rokok atau lipstik,"

James Riady: Pelaksanaan BPJS Kesehatan Butuh 3SBeritasatu Online, D-14/MUT

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady, mengungkap tiga hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ketiga hal tersebut diungkapkan dalam Seminar bertajuk "BPJS: Antara Kesiapan, Regulasi, dan Implementasinya" di Hotel Aryaduta, Kamis (11/12).

James RiadyWakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan/CEO Lippo Group

"Supaya bisa mencapai sasaran yang kita harapkan. Karena BPJS ini sudah pasti membicarakan tahapan dan seluruh sistem membutuhkan tahapan itu,"

Pelaksanaan BPJS

Peraturan BPJS Kesehatan Bikin Angka Kematian Bayi BertambahHarianterbit Online, Arbi/Elvi

Lusiana, warga Kebon baru Jakarta Utara tak habis pikir bayinya ditahan Rumah Sakit (RS) Islam Sukapura Jakarta, lantaran kartu BPJS Kesehatan tak bisa digunakan untuk membiayai perawatan anaknya yang lahir prematur. Istri dari suami yang bekerja sebagai buruh pabrik ini tak sanggup membayar biaya perawatan yang mencapai belasan juta rupiah.

LusianaIbu Sang Bayi

“Anak saya sudah lahir prematur saja saya sedih. Apalagi harus menghadapi cobaan biaya perawatan yang sangat besar ini, suami saya cuma pekerja buruh,”

Peraturan BPJS

7

Analisa media, 12 Desember 2014

2015, Sukoharjo Integrasikan Jamkesda ke BPJSKrjogja Online, Danar Widiyanto

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo akan mengintegrasikan sebanyak 14.300 dari total 98 ribu warga peserta Jamkesda ke BPJS. Hal itu dilakukan dan dimulai diterapkan di 2015 mendatang. Untuk saat ini DKK Sukoharjo baru dalam proses tahapan pengajuan anggaran melalui APBD. Diharapkan saat pelaksanaan semua sudah siap.

Guntur SubiyantoroKepala DKK Sukoharjo

“Integrasi dari Jamkesda ke BPJS akan dilakukan secara bertahap dan diawali di 2015,”

Integrasi Jamkesda Ke BPJS

Banyuwangi daerah paling banyak terima KISKanalsatu Online, win8/12

Pembagian dan penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahap satu untuk daerah Banyuwangi dan Surabaya sudah dilaksanakan. Dari data yang sudah masuk di Kantor BPJS Divre VII Jatim menyebutkan jumlah KIS Banyuwangi lebih banyak dari Surabaya. Untuk Banyuwangi KIS sebanyak 371.844 orang sedangkan Surabaya sebanyak 240.546 orang.

Andi AfdalKepala BPJS Drive VII Jatim

. ''Kita hanya melaksanakan selebihnya pusat yang mengatur dan menelorkan regulasinya,''

Pembagian Kartu KIS

Wali Kota Bekasi Desak BPJS Jangkau KecamatanBeritasatu Online, EPR

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mendesak, direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) setempat menyediakan loket pelayanan di tingkat kecamatan.

Rahmat EffendiWali Kota Bekasi

"Saya sering lihat, antrean pemohon saat ini sampai melingkar keliling ruko,"

Loket Pelayanan BPJS

Sistem BPJS Akan Kuat Jika Pemerintah dan Swasta BersatuBeritasatu Online, D-14/FQ

Kerjasama Swasta dan BPJS

8

Analisa media, 12 Desember 2014

CEO Lippo Group, James Riady menilai, sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan semakin solid dan kuat apabila pemerintah dan swasta bisa bersatu

James RiadyWakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pendidikan dan Kesehatan/CEO Lippo Group

"Direksi BPJS, kita harus bersatu supaya sistem ini kuat. Peran pasar dan swasta harus dicari supaya bukan saja jadi solusi,"

FadjrianurDirektur Pelayanan BPJS Kesehatan

"Sekarang sebagai BPJS, sebagian regulasi dilakukan pemerintah. Tinggal bagaimana kita berkontribusi dan aktif supaya negara tepat menciptakan regulasinya,"

Pemkot Bekasi Layangkan Teguran ke BPJSBeritasatu Online, YUD

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, melayangkan surat teguran kepada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah setempat atas pelayanan yang dinilai kurang baik

Anne Nurchandrani HandayaniKepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi

"Antrean pemohon sampai sedemikan panjangnya, sehingga kami sampaikan teguran agar BPJS segera menambah loket pelayanan pendaftaran,"

Pemkot Tegur BPJS

Dibanding Bayar Rp 25.500 untuk BPJS, Masyarakat Lebih Suka Beli Lipstik dan RokokGatra Online, Januar Rizki 

Berdasarkan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14, Setiap warga negara Indonesia dan Asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS baik kesehatan dan tenaga kerja. Namun antusias masyarakat masih belum memuaskan. Pasalnya, masih banyak masyarakat lebih membelanjakannya untuk hal yang tidak produktif dibanding membayar iuran BPJS.

Sri Endang Tidarwati WahyuningsihDirektur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan

Biaya Iuran BPJS

9

Analisa media, 12 Desember 2014

“Masih ada sebagian di antara kita sebetulnya mampu (membayar iuran). Tetapi lebih suka membeli lipstik dan rokok. Atau beli pulsa. Untuk belanja seperti itu tidak pernah menghitung. Kalau diminta bayar sebesar Rp 25.500 untuk BPJS Kesehatan kelas tiga masih belum mau. Padahal biayanya setara untuk pulsa satu minggu,”

Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Soal Operasi Jantung dan Cuci DarahGatra Online, Januar Rizki

Mulai tahun ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Tenaga Kerja mulai berlaku. Masyarakat diwajibkan mendaftarkan dalam keanggotaan BPJS. Diharapkan dengan menjadi keanggotan BPJS, masyarakat dapat meringankan biaya berobat di rumah sakit saat menderita penyakit ringan hingga berat yang dapat mengancam jiwa.

Sri Endang Tidarwati WahyuningsihDirektur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan

"Jika divonis gagal ginjal paling tidak cuci darah 2 kali dalam satu minggu Rp 800.000 cuci darah sekali, seminggu tiga kali paling tidak bayar Rp 2.400.000. Paling tidak 1 bulan harus bayar sekitar Rp 10 juta, dari mana uang 1 orang untuk Rp 10 juta yang harus mempertahankan hidupnya,"

Biaya Operasi dan Cuci Darah

Gaji Kecil, Honorer Enggan Daftar BPJSJpnn Online, sep/man

Sebanyak 3.000 lebih pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal para pegawai tersebut bekerja setiap hari di lingkungan pemerintahan dengan berbagai risiko dan gangguan kesehatan. Namun hingga saat ini belum ada satu pun dari mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS.

Tono MurtonoKepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat (KBB)

"Mulai hari Senin kita akan lakukan pengkajian itu. Untuk menelaah sejauhmana jika pegawai non PNS didaftarkan menjadi peserta BPJS,"

Honorer Enggan Daftar BPJS

10