PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA awal... · PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI...
-
Upload
nguyendien -
Category
Documents
-
view
246 -
download
0
Transcript of PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA awal... · PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI...
TESIS
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA
NI MADE BUDANI
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA
Tesis Ini Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Udayana
NI MADE BUDANI
NIM : 0890561090
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
ii
Tesis Ini Telah Diuji
Pada 7 September 2015
Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Rektor
Universitas Udayana
Nomor: 2587/UN.14.4/HR/2015, Tanggal 21 Agustus 2015
Ketua : Dr. I Gede Artha ,SH.MH
Sekretaris : Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.MH
Anggota : 1. Dr. I Dewa Made Suartha,SH.MH
2. Dr. I Gede Yusa, SH.MH
3. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.M.Hum.LLM
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Om Swastiastu,
Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, (Tuhan
Yang Maha Esa), karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan
tesis ini. Tesis dengan Judul “PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Udayana.
Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat berbagai
dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan
yang berbahagia ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih
kepada :
Rektor Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr. Ketut Suastika, Sp.PD
KEMD beserta Jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada
penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di
Universitas Udayana.
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr.dr.
Anak Agung Raka Sudewi Sp.S (K), beserta jajarannya atas kesempatan yang
diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Udayana.
vi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Prof. Dr. I Gusti
Ngurah Wairocana, SH., MH., beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang
diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program
Magister di Universitas Udayana Denpasar.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Udayana Denpasar, Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH., M.Hum.,
LLM., atas kesempatan, dukungan serta tuntunan yang diberikan kepada penulis
untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas
Udayana Denpasar.
Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Udayana Denpasar, Bapak Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH., M.Hum
atas kesempatan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk
mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana.
Bapak Dr. I Gede Artha, SH., MH., sebagai dosen pembimbing 1 (satu) yang
dengan penuh semangat dan perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan,
motivasi serta saran kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini.
Bapak Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH., MH., sebagai dosen
pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
penyusunan tesis ini dengan penuh perhatian memberikan saran serta masukan yang
kontruktif untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Tesis ini.
Dosen- dosen pengajar yang tidak bisa disebutkan satu persatu berikut pula
bagian administrasi (Ibu Gung Yun, Pak Made Mustiana, dan Dandy) atas berbagai
vii
dukungannya yang telah memperlancar proses pengadministrasian sehingga penulis
dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Udayana.
Yang tercinta suami dan anak anak penulis yang penuh kesabaran
memberikan doa, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
Sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu
memberikan nasehat dan masukan masukan untuk mendorong semangat penulis.
Kepala Bagian untuk bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini.
Rekan kerja kenotariatan, I Made Setiasa, SH., M.Kn., I Gusti Ngurah
Diatmika, SH., I Made Widiada, SH., Mkn., dll yang telah mendorong semangat
penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas
Udayana angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk
menyelesaikan Tesis ini.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari
kesempurnaan sehingga harapan penulis, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
pembaca. Dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu melimpahkan
Anugerahnya kepada kita semua.
Denpasar, Juli 2015
Penulis,
viii
ABSTRAK
Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka
mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan
mendapatkan pembebasan Bersyarat. Dalam memberikan pembebasan bersyarat
diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang UU Pemasyarakatan
menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi
bahwa: Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti
Menjelang Bebas. Pengaturan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana sekurang-
kurangnya 2/3 menjalani pidana (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3
masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.24. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan penelitian Hukum Normatif karena terdapat konflik norma hukum
antara UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan peraturan Menteri
Hukum dan HAM No. 99 Tahun 2012. Pemberian pembebasan bersyarat idealnya
untuk kedepan agar Napi mendapatkan hak dan kewajiban Narapidana, mengenal
dunia teknologi canggih tentang penguasaan Teknologi, didalam mengajukan
pembebasan bersyarat tidak lagi melalui prosedur manual melainkan langsung
melalui Komputer seperti melakukan permohonan E-KTP, penguasaan Teknologi
sangat diperlukan dan penting untuk mengurangi terjadinya tindak pidana Suap dalam
Lapas. Pemerintah segera mungkin membangun sistem database (agar masyarakat
bisa melihat langsung), sekarang sedang dikembangkan.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana
ix
ABSTRACT
The parole is one of the laws in order to be the purpose of the community system the
right of citizen could get a correctional parole. On the way of giving the parole is
ruled in the constitution no 12, 1995 (Nineteen Ninety Five) it is about correctional,
to ensure that the rights of in mates in accordance with the provisions of article 14. It
is said: the citizen could get reduction or remission, or criminal assimilation, leave
and visited the family or the parole and leave before out of the prison. The parole
regulation of prisoners is, after undergoing minimum two of the three their criminal
past with provisions: 2/3 (two of the three) legal provisions in the least nine months.
The method applied in the research is normative legal research. The method is used
since a legal norm conflict occurred in between the constitution no 12, 1995(nineteen
ninety five) of about correctional and in the Ministry of Justice and Human Rights
Act no 99, 2012. The parole is aimed for the future to give prisoners their prisoner
rights and obligations. Knowing the world of advanced technology in technology
mastery, prisoners in applying for parole may use computer as in applying for E-KTP
(electronic Identity card) instead of going through the manual procedures.
Technology mastery is necessary to reduce the occurrence of criminal perpetration of
bribery in the correctional facility. The government then immediately built a database
system (for people to directly see the process) in which now is still developing.
Keywords: Parole, prisoners
x
RINGKASAN
Tesis ini berjudul “PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA” yang disusun dalam 5 (lima) Bab dari masing-masing bab terdiri
dari beberapa sub bab garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
Bab I menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan
penelitian tesis ini meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang
Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus,
Manfaat Penelitian terdiri dari : Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Originalitas
Penelitian, Landasan Teoritis, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian terdiri dari :
Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan
Bahan Hukum dan Analisis bahan hukum.
Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Narapidana,
Pemidanaan Dan Kewenangan Pemberian Pembebasan Bersyarat meliputi :
Pengertian Narapidana terdiri dari Dasar hukum dari pada Narapidana, Pengaturan
Pemidanaan dan Pidana, Jenis Pemidanaan, Pendapat atau Doktrin Pidana dan
Pemidanaan, Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat, Teori atau konsep dalam
Narapidana terdiri dari : Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukm, Teori
Keadilan, Teori Kewenangan dan Teori Pemidanaan
Bab III menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah pertama yakni,
Pengaturan Kewenangan Menteri Hukum Dam Ham Dalam Pemberian Pembebasan
Bersyarat terdiri dari Pengaturan Berdasarkan Menteri Hukum dan HAM dan
Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam bab ini dibahas mengenai
xi
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA adalah sesuai
dengan Peraturan Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999
tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat, apabila
narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.
Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga
Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana
Indonesia.
Bab IV menguraikan tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua
yakni, Tolok Ukur Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan
terdiri dari Syartat-syarat Permohonan Pembebasan Bersyarat dan Hambatan-
hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam bab ini membahas mengenai
Syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan oleh
Menteri Hukum dan HAM yaitu : Pemberian Pembebasan bersyarat terpidana harus
menjalani dua pertiga dari masa pidananya dan minimum 7 bulan 2/3 dari masa
pidananya; diberikan terhadap mereka bilamana hukuman seumur hidup diubah
menjadi pidana sementara.
Bab V merupakan penutup yang memberikan kesimpulan dan saran terhadap
pembahasan penelitian baik terhadap rumusan masalah pertama maupun rumusan
masalah kedua, sedangkan saran memuat hal-hal yang dapat direkomendasikan
terkait dengan permasalahan dalam penelitian sebagai bentuk solusi maupun jalan
keluar atas permasalahan yang dikemukakan, sehingga layak untuk dilaksanakan.
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................... i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR MAGISTER ....................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI................................................................ iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT................................................. v
UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................... vi
ABSTRAK ...................................................................................................... ix
ABSTRACT .................................................................................................... x
RINGKASAN TESIS....................................................................................... xi
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................... 9
1.3. Ruang Lingkup Masalah ..................................................... 9
1.4. Tujuan Penelitian ................................................................ 11
1.4.1. Tujuan Umum ......................................................... 11
1.4.2. Tujuan Khusus ........................................................ 12
1.5. Manfaat Penelitian .............................................................. 12
1.5.1. Manfaat Teoritis ...................................................... 12
1.5.2. Manfaat Praktis ....................................................... 12
1.6. Originalitas Penelitian ......................................................... 12
xiii
1.7. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir .............................. 14
1.7.1. Landasan Teori......................................................... 14
1.7.2. Kerangka Berpikir ................................................... 40
1.8. Metode Penelitian ............................................................... 41
1.8.1. Jenis Penelitian......................................................... 41
1.8.2. Metode Pendekatan ................................................. 41
1.8.3. Sumber Bahan Hukum ............................................ 42
1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ...................... 42
1.8.5. Analisis Bahan Hukum ........................................... 43
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA,
PEMIDANAAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT ................................................... 44
2.1. Pengertian Narapidana ......................................................... 44
2.2. Maksud dan Tujuan Pembebasan Bersyarat ........................ 72
2.3. Kewenangan Pemebri Pembebasan Bersyarat ..................... 81
2.4. Teori atau Konsep Dalam Narapidana ................................. 94
BAB III PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA
NARAPIDANA ............................................................................ 118
3.1. Pengaturan Berdasarkan Menteri Hukum dan HAM ........... 119
3.2. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat ........................ 132
xiv
BAB IV PENGATURAN SECARA IDEAL DALAM PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ................................................................ 141
4.1. Syarat-syarat dan Tolok Ukur dalam Pembebasan
Bersyarat .............................................................................. 141
4.2. Hambatan-hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat ..... 157
4.3. Ideal Kedepan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat .... 160
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 165
5.1. Simpulan .............................................................................. 165
5.2. Saran .................................................................................. 166
DAFTAR PUSTAKA
xv