PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA...
Transcript of PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA...
1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DI KELURAHAN SEI ENAM
KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2015
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
ODE ROSNENI
NIM. 110565201138
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
2
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau
sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Upaya
pengentasan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program daerah yang salah
satunya adalah bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga
miskin. Kelurahan Sei Enam
ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di
Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun 2015.
Metode yang Kabupaten Bintan adalah termasuk Kelurahan yang berhasil
menurut Dinas Sosial dalam menjalankan program ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat
melalui bantuan usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan
Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun
2015, pelaksanaan sudah berjalan cukup optimal. Namun, masih ada yang harus
disempurnakan untuk kedepannya seperti belum selektif dalam memilih sasaran
penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, pendampingan
sosial yang belum berjalan optimal sesuai fungsinya, serta kurangnya kerjasama
antar instansi termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat, baik dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, UEP
3
ABSTRACT
Poverty is a social and economic condition of a person or group of
people who unmet basic rights to maintain and develop a dignified life. Poverty
alleviation through various program areas, one of which is social assistance
Productive Economic Business to poor families. Kelurahan Sei Enam Bintan
regency is included Kelurahan that managed by the Social Service in carrying out
this program.
The purpose of this study is to investigate the implementation of
community empowerment through productive economic business by the Social
Service Provinsi Kepulauan Riau in the Kelurahan Sei Enam Subdistrict East
Bintan, Bintan regency in 2015. The method used in this research is qualitative
descriptive.
The results of this study show that community empowerment through
productive economic business by the Social Service of Provinsi Kepulauan Riau
in the Kelurahan Sei Enam Subdistrict East Bintan, Bintan regency in 2015,
implementation has been optimally. However, still to be perfected for the future,
as yet selective in choosing the intended beneficiaries of venture capital into the
category of poor, social assistance who have not optimally according to its
function, as well as the lack of cooperation between government in the
implementation of community empowerment, both in the recruitment process,
marketing, as well as supervision.
Keywords : Community Empowerment , UEP
4
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DI KELURAHAN SEI ENAM
KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2015
A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih harus dihadapi
oleh setiap orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada
era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan zaman yang mengarah kepada
perkembangan roda perekonomian yang harusnya telah mengalami peningkatan,
masih terdapat permasalahan sosial yang begitu pesat di negeri ini menjadikan
Indonesia sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesenjangan sosial, rendahnya
pendidikan, daya kreatifitas yang sangat rendah, kurangnya keinginan untuk
memperbaiki diri, dan lain sebagainya merupakan cerminan bahwa kemiskinan
masih harus dihadapi bangsa ini.
Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk membebaskan
masyarakat dalam pengentasan kemiskinan ialah perluasan kesempatan,
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial.
Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang dapat menjadikan
masyarakat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Pemberdayaan masyarakat
adalah proses dimana masyarakat melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki
situasi dan kondisi hidupnya dan selain dari pada itu, pemberdayaan masyarakat
juga merupakan cara untuk melakukan pembangunan sosial. Upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan untuk meningkatkan
5
kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah
perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.
Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab untuk
mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat serta pemerintah
mempunyai andil penting untuk menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi
di masyarakat yaitu salah satunya ialah pengentasan kemiskinan. Menurut Josef
Riwu Kaho (2005:89) “kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan satu
faktor yang menentukan apakah suatu Daerah dapat/mampu menyelenggerakan
urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak”. Para tokoh pendiri negara
telah menetapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan
negara Republik Indonesia. Dengan adanya semangat otonomi daerah, pemerintah
daerah adalah lembaga yang paling mengerti kondisi masyarakatnya. Seiring
dengan kebutuhan pembangunan daerah yang makin meningkat disertai kapasitas
yang kebutuhannya makin besar, penguatan partisipasi masyarakat daerah justru
semakin menjadi kebutuhan tak terhindarkan.
Menurut Defny Holidin (2012:8), desentralisasi dalam bentuk
penyerahan dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah menjanjikan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan
efesien sehingga lebih memungkinkan kebutuhan masyarakat terpenuhi meskipun
baru pada taraf pokoknya yang sederhana. Dalam Hari Sabarno (2007:41), secara
umum ada tiga tujuan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk menciptakan pemberdayaan daerah dan masyarakatnya. Pertama,
menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk
6
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh
masyarakat tersebut. Kedua, mengembangkan perangkat pemerintahan yang
menunjang tingkat partisipasi masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Dan
ketiga, mengembangkan sistem produksi untuk memenuhi tingkat swasembada
ditingkat lokal.
Pemerintah daerah dapat melakukan program-program sebagai bentuk
dari upaya untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam membangun
perekonomian di daerah. Salah satunya dengan mengadakan program pemberian
bantuan stimulan atau modal guna perkuatan struktur keuangan yang dapat
mewujudkan cita-cita untuk mengentaskan permasalahan sosial yaitu kemiskinan.
Pemberian stimulan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perhatian
pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya seperti modal yang dapat digunakan untuk
menunjang usaha yang ada dimasyarakat dan tentunya dapat membuahkan hasil
yang lebih baik.
Pengentasan kemiskinan yang dilakukan pada masyarakat ada yang
dilakukan melalui program seperti bantuan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan
menengah (UMKM) dari swasta, ada bantuan langsung tunai guna pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat yaitu BLT, program rehabilitasi rumah tidak layak
huni (RTLH), Kartu Bintan Sejahtera (KBS) khusus pada masyarakat Kabupaten
Bintan untuk dapat digunakan sebagaimana diperlukan untuk masyarakat miskin.
Akan tetapi, tawaran UMKM itu sulit diakses oleh masyarakat miskin, dan
program lainnya hanya membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan
7
hidup sehari-hari, akan tetapi keberlangsungan kesejahteraan sosial masayarakat
miskin tidak menjadi jaminan kedepannya.
Selain itu, pada program pemberdayaan dalam upaya pengentasan
kemiskinan, juga terdapat program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE
bergerak dalam membentuk masyarakat miskin untuk menjalankan usaha secara
bersama-sama, dikelola bersama, dan yang terpenting adalah yang memiliki
tujuan yang ingin dicapai bersama. UEP adalah bentuk bantuan yang diberikan
kepada pelaku usaha baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan KUBE,
kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk menjalankan usaha secara
bersama. Dalam hal ini, KUBE juga dapat menjadi penerima atau sasaran dari
program kegiatan UEP. Yang mana diberikannya bantuan permodalan kepada
kelompok dalam mengembangkan usaha.
Kemajuan suatu daerah tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat
sekitar yang membangun wilayahnya dengan baik. Keadaan sosial, budaya,
ekonomi, dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk
kemajuan suatu wilayah. Menurut Nurcholis Madjid (2004:130) “kita harus
mengembangkan aktifitas ekonomi dengan tekanan pada usaha mendorong
tumbuhnya inisiatif produktif dari bawah”. Dalam rangka percepatan
pembangunan daerah, pembangunan sektor usaha yang berorientasi pada seberapa
besar hasil yang didapatkan juga diharapkan dapat menjadi penggerak utama
ekonomi yang efesien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh serta
dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat
karya yang membutuhkan keterampilan. Salah satunya ialah pelaksanaan
8
pemberian dana bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disalurkan
oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan serangkaian kegiatan yang
ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya
ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivias
kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling
menguntungkan, yang mana kegiatan ini sudah semestinya menjadi salah satu
kegiatan yang dapat membantu perekonomian masyarakat.
Seperti halnya di Provinsi Kepulauan Riau, pengentasan kemiskinan juga
merupakan salah satu tema utama pembangunan daerah. Dalam
perkembangannya, kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami siklus naik
turun. Pada tahun 2008 kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ± 18,51%,
kemudian turun menjadi 12,99% pada tahun 2011. Dengan demikian ada
penurunan angka kemiskinan sekitar ± 5,52%. Akan tetapi pada tahun 2012
kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau kembali meningkat sekitar ± 4,05% yaitu
menjadi ± 17,04%. Berikut data kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2012:
Tabel I.1 :
Jumlah Individu Miskin, Menurut Kabupaten Dan Status Kesejahteraan
Tahun 2012
Nama
Kab/Kota
Jumlah
individu
Sangat
miskin
miskin Hampir
miskin
total
Karimun 8.533 16.666 15.240 40.439
Bintan 6.515 10.945 9.064 26.524
Natuna 2.055 2.760 2.437 7.252
Lingga 7.235 8.316 6.638 22.189
Kep. Anambas 1.132 1.933 1.683 4.748
9
Batam 39.539 68.384 61.617 169.540
Tanjungpinang 13.754 12.390 10.839 36.983
Total 78.763 121.394 107.518 307.675
Sumber: TNP2K Prov. Kepri
Keterangan :
Sangat Miskin : Tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per bulan atau
kondisi kesejahteraan 10% terendah di Indonesia
Miskin : Pengeluaran per orang per bulan 233.740-kebawah atau kondisi
kesejahteraan 11% s.d 20% terendah di Indonesia
Hampir Miskin : Pengeluaran per orang per bulan antara 233.740-280.488 atau
kondisi kesejahteraan 21% s.d 30% terendah di Indonesia
Kabupaten Bintan adalah daerah otonom yang dimekarkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten
Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Luas
Kabupaten Bintan 87.717,84 km² yang terdiri dari daratan 1.319,51 km² (1,49 %)
dan lautan seluas 86.398,33 km² (98,51 %). Jumlah pulau sebanyak 240 buah
dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat 151.510 jiwa dengan
kepadatan 78 jiwa per km2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bintan pada
tahun 2011 di Kabupaten Bintan yaitu 5.731 RTM (berdasarkan verifikasi dan
validasi data program perlindungan sosial) dan menurut badan pusat statistik
mencatat akhir tahun 2013 angka kemiskinan di Bintan 6,01%. Dengan jumlah
penduduk yang begitu banyak dan masih banyak juga terdapat masyarakat miskin,
sehingga pemerintah memerlukan kegiatan yang lebih guna menekankan akan
kemiskinan dari tahun ke tahun.
10
Masyarakat Kelurahan Sei Enam merupakan salah satu warga yang
mendapat bantuan dari pemerintah yaitu Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut hasil penelitian penulis, diketahui bahwa jumlah masyarakat Kelurahan
Sei Enam yang menjadi penerima dana bantuan sosial UEP tahun anggaran APBD
2014 yaitu 35 orang dengan jumlah dana bantuan yang diterima senilai Rp.
2,000,000/orang.
Penumbuhkembangan usaha ekonomi produktif yaitu bantuan
permodalan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dalam
mengakses sumber daya manusia (SDM), meningkatkan kemampuan usaha
ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, dan meningkatkan penghasilan, serta
menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dengan perizinan
usaha masing-masing individu, masyarakat Kelurahan Sei Enam mendapatkan
kesempatan untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan dana dari program
pelaksanaan bantuan sosial usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Seiring dengan adanya bantuan ini dalam pemberdayaan masyarakat,
pelaksanaannya menjadi perhatian. Diidentifikasi masalah yaitu terjadi dilapangan
dana bantuan yang diberikan untuk permodalan usaha ini masih belum tepat
sasaran yaitu modal untuk masyarakat yang mempunyai usaha sebagai penunjang
produktivitas masyarakat dan masuk dalam kategori keluarga miskin, dan pada
akhirnya mekanisme untuk memilih penerima bantuan inipun menjadi hal yang
harus diketahui dengan jelas agar sasaran penerima dana bantuan ini tepat pada
masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan modal usaha. Program bantuan
11
sosial UEP yang diberikan kepada keluarga miskin sebagian besar tidak
berdasarkan data yang masuk pada program kemiskinan, akan tetapi banyak
bantuan diberikan kepada keluarga miskin hanya berdasarkan surat keterangan
tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan setempat dan
perekrutan yang dilakukan sendiri oleh pendamping atau pengurus.
Kurangnya pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
sebagai penanggungjawab, kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah atau
organisasi setempat dalam mendukung usaha masyarakat, serta kurangnya
kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya. Sehingga pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan ini belum optimal. Seharusnya ada pemilihan calon
penerima bantuan dengan benar dan transparan dan adanya kerjasama yang baik
dalam pengupayaan pemberdayaan masyarakat miskin antar organisasi
Pemerintah, serta pemberian dukungan potensi masyarakat yang lebih optimal.
B. Kerangka Berpikir
1. Pemberdayaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8
tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan
masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat
sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini bermakna bahwa, dalam
memampukan masyarakat dan memandirikan masyarakat upaya melakukan
12
pemberdayaan adalah solusi yang dapat dilakukan agar pembangunan pada
masyarakat dapat berkembang.
Selanjutnya menurut Kartasasmita (2000:50-52), pemberdayaan
masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:
a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
(enabling)
b. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering)
c. Pemberdayaan yang juga berarti melindungi
Selanjutnya Sedarmayanti (2004:117-118) menyatakan bahwa
pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu:
1) Kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau
kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini
dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna untuk
mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi.
2) Kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses memberikan atau
menstimulus, mendorong atau memotivasi agar individu-individu tersebut
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang menjadi
pilihan hidupnya melalui proses dialog.
Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka
indikator yang akan dibahas berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
tentang Program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi produktif oleh Dinas
Sosial Provinsi Kepulaua Riau Pada Masyarakat Kelurahan Sei Enam.
13
Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemberdayaan
masyarakat ini ialah pelaksanaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan untuk
pembangunan sosial agar berjalan dengan semestinya dan apakah telah sesuai
dengan aturan yang ada.
Gambar: I.2
Dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut :
Kemiskinan masyarakat
Terbatasnya
modal usaha
yang dimiliki
Memiliki usaha yang
sulit dikembangkan
Upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Pemberdayaan masyarakat melalui
bantuan sosial usaha ekonomi
produktif
Tujuan:
Peningkatan kesejahteraan sosial,
pemberian motivasi
Sasaran:
Masyarakat
miskin
Melalui:
Bantuan
modal,
sosialisasi,
pendampin
gan sosial
Peningkatan kesejahteraan sosial
14
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan membuat
gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan
sifat serta hubungan antara fenomena objek yang diselidiki. Seperti yang
dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975) dalam moleong (2006:13), “metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.
2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah Kelurahan Sei
Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Alasan memilih di Kelurahan
ini ialah:
a. Karena Kelurahan Sei Enam adalah Kelurahan di Kabupaten Bintan yang
termasuk berhasil dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
melalui pemberian modal usaha ekonomi produktif.
b. Karena terdapat berbagai jenis usaha yang digeluti masyarakat, seperti usaha
kelontong, usaha otak-otak, aneka kue, peternakan, dan usaha lainnya. Hal ini
menjadi menarik karena setiap tantang dan hambatan yang ada akan berbeda-
beda.
3. Informan
Menurut moleong (2006:06) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
15
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara
holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
penelitian.
Informen dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pendamping penerima
bantuan UEP, 1 orang Lurah Sei Enam, 1 orang Kasi Pemb. Keluarga Miskin
Dinsos Kabupaten Bintan, dan 10 orang penerima dana bantuan sosial UEP.
Selanjutnya dalam tahap ini terdapat key informen (informen kunci) yaitu
Pelaksana atau Kasi TKSM Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.
Jadi jumlah informen dalam penelitian ini adalah 14 orang.
4. Jenis Dan Sumber Data
Data yang akan diolah dan diinformasikan yang dibutuhkan peneliti
untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka digunakan dua cara yaitu:
a. Data Primer
Data primer menurut Rusady Ruslan (2006:29) adalah data yang
diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan
organisasi. Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari sumber yaitu
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program
pemberdayaan sosial usaha ekonomi produktif melalui wawancara yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari bahan bacaan dari buku-buku ataupun
dokumen-dokumen yang ada dengan relevan yang berkaitan dengan permasalahan
16
yang diteliti, yaitu yang diperoleh dari Kelurahan dan Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau. Data yang diperoleh berupa tabel penerima bantuan uep, jumlah
masyarakat miskin, data monografi Kelurahan Sei Enam, Visi dan Misi serta
susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, dan lain sebagainya.
5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperlukan teknik sebagai
berikut:
a. Teknik Observasi
Observasi merupakan suatu teknik penelitian secara sistematis untuk
melakukan pengamatan dilapangan yang menjadi lokasi penelitian berkenaan
dengan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif oleh Dinas
Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan. Pada dasarnya observasi menggunakan format yang disusun
berisi item-item tentang kejadian atau tingkahlaku yang digambarkan. Observasi
yang digunakan yaitu observasi terstruktur yang telah dirancang secara sistematis,
tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya, dengan alat pengumpul
data yaitu check list.
b. Teknik Wawancara
Pada teknik penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara guna
memperoleh data yang benar dan relevan menyangkut masalah yang diajukan
dalam suatu penelitian. Dalam Sugiyono (2012:137), wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila
17
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan pada responden yang
menguasai masalah tersebut. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah
pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang disusun secara
sistematis yang berguna untuk memberikan arah/pedoman untuk melakukan tanya
jawab secara langsung dengan responden.
c. Teknik Dokumentasi
Menurut Hadi Sabari Yunus (2010:382) yaitu teknik dengan cara
menggunakan pedoman yang memerlukan alat-alat tertentu yaitu buku harian,
buku catatan, dan alat pemotret. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian serta
aktifitas-aktifitas dilokasi penelitian yang diperoleh dari hasil temuan data
dilapangan. Alat yang digunakan adalah buku untuk mencatat hasil wawancara
dan buku harian yang berisi daftar pertanyaan.
6. Teknik Analisa Data
Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif. Yang mana penelitian ini bersifat naturalistic yang dikumpulkan dari
empiris, kemudian dari data tersebut ditentukan pola atau tema (adanya penemuan
atau discovery) dan dikembangkan menjadi suatu teori. Pada analisis data ini yang
digunakan adalah data yang didapat dari hasil observasi dan dari wawancara yang
dilakukan kepada responden.
18
D. Hasil Penelitian
Dari hasil wawancara yang dilakukan, adanya bantuan sosial usaha
ekonomi produktif yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
ini ialah dapat dilihat dari tahap-tahap proses pemberian bantuan.
1. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha
Ekonomi Produktif Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di
Kelurahan Sei Enam
Untuk menelaah atau mengkaji Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di
Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015,
dapat dilihat dari tahap-tahap proses pelaksanaan pemberdayaan tersebut
dilakukan, yaitu:
a) Pendataan
Pelaksana dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat dalam
program kegiatan ini merupakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam
upaya untuk mendapatkan orang-orang yang layak untuk diberdayakan dan
tepatnya sasaran penerima bantuan permodalan usaha ekonomi produktif dengan
melakukan pendataan dengan baik, sistematis dan dilihat secara langsung apakah
sesuai dengan data yang diterima.
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan kegiatan
program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif,
melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bintan
dalam hal pendataan masyarakat bahwa bantuan UEP untuk masyarakat miskin
19
yang mempunyai embrio usaha dan perlu dibantu dalam hal permodalan untuk di
data dan diseleksi kelayakannya untuk menerima bantuan.
b) Peninjauan
Pada tahap ini, Peninjauan dilakukan guna menyesuaikan data yang
diterima dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan
Riau meminta Dinas Sosial Kabupaten untuk mendampingi turun ke wilayah
dimana para penerima bantuan berada.
c) Sosialisasi
Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan pada setiap kegiatan yang
diadakan dan tujuannya untuk menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut, dan
biasanya dilakukan berupa pendidikan pengetahuan dan bimtek dari kegiatan
tersebut. Begitu juga halnya mengenai program kegiatan UEP ini, Pada tahap ini
masyarakat penerima bantuan UEP diharuskan untuk mengikuti sosialisasi atau
Bimtek terlebih dahulu sebelum dana bantuan dicairkan.
Tujuan diadakannya sosialisasi ini yaitu memberikan pengetahuan
kepada masyarakat bahwa bantuan UEP ini diperuntukkan untuk modal usaha dan
diberikannya pengetahuan kepada masyarakat bagaimana mengelola usaha dengan
baik dan masyarakat menjadi semakin mandiri.
Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha
ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
Bintan, seperti diadakan bimtek dan sosialisasi bagaimana mengelola usaha dan
20
dana bantuan permodalan yang diterima. Penyadaran akan adanya potensi-potensi
yang dimiliki pada setiap orang guna meningkatkan dan mengembangkan
keterampilan yang ada dan pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar
masyarakat itu sendiri, seperti memanfaatkan pengepul ikan untuk sebagai wadah
menjual hasil ikan tangkapan, memanfaatkan masyarakat lainnya sebagai tenaga
kerja pada usaha yang dijalankan dan memanfaatkan lokasi sebagai wilayah yang
strategis untuk dikunjungi orang dari luar wilayah.
d) Pendampingan Sosial
pada tahap ini, setelah dana bantuan diterima oleh pelaku usaha, maka
adanya pedampingan yang dilakukan oleh Pendamping sebagai perpanjangan
tangan dari Dinas Sosial selaku pelaksana kegiatan. Tujuan dari adanya
pendampingan sosial ini yaitu guna meningkatkan motivasi, kemampuan, dan
peran masyarakat yang diberdayakan guna mencapai kualitas hidup dan
kesejahteraan sosial.
Menurut data dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(2012:11-15), Fungsi dari pendamping sosial dapat dilihat dari:
a. Fungsi administratif yaitu pendampingan sosial melakukan pekerjaan yang
terkait dengan pengelolaan administrasi kegiatan selama proses pendampingan
b. Fungsi Operasional yaitu pendamping melaksanakan berbagai kegiatan yang
berkaitan dengan tugas-tugas pokok pendampingan baik dalam bentuk
dukunggan, konsultasi, saran, atau fasilitasi
c. Fungsi Koordinasi dan Kerjasama yaitu pendamping melakukan berbagai
upaya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
21
pemanfaatan dan pendayagunaan sistem sumber kelembagaan yang berada
diluar lingkungan masyarakat.
Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan
sosial usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Tahun 2015, menurut I
Nyoman Sumaryadi (2005) dalam Iskandar (2014:14) mengenai unsur pokok
dalam upaya pemberdayaan, yaitu:
a. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh masyarakat
Dimana dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan
sosial usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di
Kelurahan Sei Enam dalam kemampuan untuk mendapatkan akses guna jalannya
pemberdayaan ini dengan baik. Mulai dari proses mendapatkan bantuan hingga
pada pemberdayaan itu berjalan. Berjalannya suatu kegiatan dalam meningkatkan
upaya dalam kesejahteraan pada masyarakat perlu adanya aksesbilitas informasi
yang baik. Dalam hal ini bisa dilihat pada komunikasi yang berjalan antar
pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan pemberdayaan yang
diadakan.
b. Partisipasi atau Keterlibatan, menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana
mereka terlibat dalam keseluruhan proses pemanfaatan bantuan modal ini
dengan baik.
Partisipasi atau keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan yaitu
terlibatnya semua pihak yang berkaitan pada proses pelaksanaan pemberdayaan.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada memanfaatkan hasil
pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini, perencanaan program, pelaksanaan
hingga pada pemanfaatan yang dapat dilihat bahwa siapa dan bagaimana
22
keterlibatan pihak-pihak terkait dalam melakukan program bantuan sosial usaha
ekonomi produktif.
Selanjutnya pada proses pelaksanaan pemberdayaan ini, Dinas Sosial
Provinsi memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang wilayahnya menjadi sasaran
proses pemberdayaan masyarakat. Seperti Dinas Sosial Kabupaten, pendamping,
hingga pada Pemerintahan unit terkecil pada masyarakat yaitu Kelurahan serta
keterlibatan pada masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatan
pemberdayaan yang paling utama.
c. Akuntabilitas
Pertanggungjawaban dalam proses kegiatan program pemberdayaan
masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dalam memanfaatkan
bantuan yang diterima yaitu dengan menjalankan usahanya guna melihat dan
mengawasi agar pemberdayaan yang dijalankan berjalan dengan baik untuk
mencapai kesejahteraan sosial yang diharapkan bersama.
Penggunaan bantuan sosial yang diberikan dalam program kegiatan
usaha ekonomi produktif, menjadi alat untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang diharapkan dan dapat menjadi ukuran
dari berhasilnya tujuan kegiatan yang dijalankan. Disamping itu, masyarakat
harus memiliki tanggungjawab atas dirinya sendiri untuk benar-benar mengelola
bantuan yang telah diberikan guna meningkatkan kemandirian dalam diri dan
menghilangkan rasa ketergantungan dengan orang lain termasuk pemerintah.
23
d. Kemampuan organisasi Lokal
Maksudnya disini adalah kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga
masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya pada masyarakat yang diberdayakan
dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam hal ini dapat dilihat
banyaknya jenis dari usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang diberdayakan
melalui bantuan usaha ekonomi produktif, sehingga pola pengembangan yang
dilakukanpun harus dilakukan secara terarah. Mulai dari mengenali jenis usaha
yang dijalankan, upaya mendapatkan bantuan, hingga pemanfaatan bantuan yang
didapatkan.
Pelaksana dari kegiatan pemberdayaan ini, membantu masyarakat dengan
cara memberikan bantuan hanya secara umum yaitu semua pelaku usaha
mendapatkan modal usaha Rp.2juta untuk setiap individu (pelaku usaha), namun
pada tahap sosialisasi telah di arahkan agar bantuan yang telah diberikan
diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan dalam menjalankan usaha. Karena
dengan bantuan modal Rp.2juta dirasa cukup untuk membelanjakan keperluan
usaha. Pemanfaatan bantuan diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya
oleh masyarakat. Dengan telah dilakukan pembimbingan melalui sosialisasi
diharapkan masyarakat dapat menggunakan bantuannya dan dapat melakukan
pengembangan dalam usaha yang dijalankan.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan, masih ada
masyarakat yang setelah diberikannya bantuan tidak menjalankan usaha dengan
baik. Bahkan ada 9 usaha yang menutup usahanya karena tidak mampu
mengembangkan usaha yang dijalani lagi. Usaha-usaha yang masih bertahan
24
dalam pemberdayaan ini adalah usaha-usaha yang memang sudah dijalankan sejak
lama dan pasarnya juga telah luas dan dalam hal pemenuhan modal juga telah
mampu secara mandiri. Tidak jelasnya jenis usaha yang menjadi sasaran
pemberdayaan dan waktu berdirinya usaha dapat menjadi salah satu faktor
sulitnya masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalani. Serta kurangnya
upaya pengembangan yang dilakukan pelaksana kegiatan dan pendamping turut
menjadi faktor permasalahan tersebut.
Dari hasil yang dilihat dari unsur pokok upaya pemberdayaan masyarakat
yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumaryadi tersebut masih tidak optimalnya
pemberdayaan yang dilaksanakan. Mulai dari aksesbilitas informasi yang mana
tidak berjalannya komunikasi antar pemerintah, akuntabilitas yang tidak berjalan
dengan relevan, hingga pengkapasitasan organisasi lokal yang mana kurangnya
kemampuan masyarakat dan pihak terkait dalam mengembangkan usahanya
setelah diberikannya bantuan.
Selanjutnya, menurut Kartsasmita (2000:50-52), tentang upaya dalam
pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat melalui:
1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun dan
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat Kelurahan Sei Enam
yang mempunyai usaha dan itu merupakan mata pencaharian masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness)
masyarakat terhadap potensi-potensi yang dimiliki.
25
2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat
upaya memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dalam hal
meningkatkan potensi dan daya pada masyarakat penerima bantuan permodalan
usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur
Kabupaten Bintan penyediaan berbagai akses pada berbagai peluang yang dapat
membuat masyarakat memiliki dukungan untuk menjadikan masyarakat semakin
maju dan berdaya.
Dukungan yang diberikan pula dalam memperkuat potensi atau daya
yang dimiliki masyarakat yaitu dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana
kegiatan dalam menjalankan usaha masyarakat Kelurahan Sei Enam Kabupaten
Bintan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai
pelaksana dari kegiatan program ini serta bantuan pemasaran terhadap hasil usaha
dari masyarakat. misalnya penyediaan barang-barang pendukung untuk berjualan
sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh masyarakat.
3) Melindungi masyarakat
Dalam pemberdayaan ini juga dibutuhkan upaya lain seperti melindungi
masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemberian perlindungan dan terlihatnya
keberpihakan pelaksana kepada masyarakat ekonomi produktif, agar potensi dan
kemampuan masyarakat terus dapat diberdayakan dan dikembangkan. Dalam
kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif,
melindungi masyarakat bermakna bahwa, masyarakat miskin yang diberdayakan
dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat lepas dari masalah kesejahteraan sosial
26
serta usaha yang dijalankan dapat berjalan lancar. Hal ini juga dilakukan agar
mencegah terjadinya eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
e) Keadaan Masyarakat Kelurahan Sei Enam Setelah Adanya
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Usaha Ekonomi
Produktif
Dalam pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sosial usaha ekonomi
produktif, memberikan kontribusi dan alternatif bagi pelaku usaha yang tidak
mampu dalam pemenuhan modal usaha yang dijalankan agar menjadi harapan
bahwa meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Bantuan yang
diberikan menjadi harapan bahwa jalannya usaha pada masyarakat dapat menjadi
peluang untuk masyarakat menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Berjalannya kegiatan pemberdayaan yaitu selama 6 bulan dan 2 kali
pelaporan yang disampaikan oleh pendamping kepada Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau selaku pelaksana kegiatan. Berhasil atau tidaknya suatu
pemberdayaan dapat dilihat dari hasil kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Hal ini
dapat dilihat saat sebelum adanya program pemberdayaan tersebut dan saat
setelah adanya program pemberdayaan ini.
Harapan dari masyarakat yaitu pada umumnya, untuk selalu diperhatikan
terutama pada masyarakat kecil. Bantuan yang diberikan tidak hanya sampai pada
saat kegiatan program pemberdayaan itu berjalan dan tidak hanya fungsi
pengawasan saja yang dijalani, tetapi motivasi yang diberikan harus lebih optimal
lagi agar dapat tercapainya tujuan kesejahteraan pada masyarakat.
27
2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ekonomi
Produktif Oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau di Kelurahan Sei
Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015
pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered)
menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan
kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai
aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai
tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan cara yang dilakukan untuk
menciptakan masyarakat yang mampu untuk mandiri dalam mewujudkan potensi
yang ada didalam dirinya (pengetahuan dan daya kreativitas) agar dapat
memperbaiki kehidupannya kedepan. Hal yang terpenting dari adanya
pemberdayaan masyarakat ialah mencoba mengembangkan rasa keefektifan
politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang
memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, masyarakat yang aktif
dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan.
Pada setiap proses pelaksanaan dari pemberdayaan masyarakat, terdapat
beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam berjalannya program ini, antara
lain: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya, lemahnya
pendamping dalam menjalankan fungsinya termasuk mengawasi dan memantau
usaha pada masyarakat UEP, belum selektif dalam memilih sasaran penerima
bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, kecilnya sarana
pemasaran dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya kerjasama antar instansi
28
termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik
dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.
E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui
bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial di Kelurahan Sei Enam
Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2015, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a. Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
oleh Dinas Sosial di Kelurahan Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten
Bintan sudah cukup optimal. Namun, masih perlu adanya penyempurnaan-
penyempurnaan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi
produktif ini. Terutama pada perekrutan calon penerima bantuan sebagai
sasaran pada pemberdayaan masyarakat ini, peran pendamping dalam
penyampaian laporan, pengawasan, dan motivasi dalam pengembangan usaha
masyarakat serta jalinan kerjasama antar instansi pemerintah sebagai pelindung
masyarakat untuk bersama-bersama memantau perkembangan usaha
masyarakat yang diberdayakan.
b. faktor yang menjadi penghambat dalam berjalannya program pemberdayaan
masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif di Kelurahan Sei Enam
Kabupaten Bintan, antara lain: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam
mengelola usahanya, lemahnya pendamping dalam menjalankan fungsinya
termasuk mengawasi dan memantau pelaku usaha UEP serta pemberian
29
motivasi dilapangan, belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan
modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, kecilnya sarana pemasaran
dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya kerjasama antar instansi termasuk
instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik dalam
proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.
2. Saran
Dalam upaya memberikan perbaikan dan meningkatkan kualitas
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi produktif, maka peneliti
menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan:
1) Perlu melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan ini
untuk dimanfaatkan agar pelaksanaan dapat berjalan maksimal sesuai target
kinerja yang direncanakan. Karena dalam pelaksanaannya, Komunikasi dan
Koordinasi pelaksanaan program pada tingkat Kelurahan sebagai pihak
yang paling dekat dengan masyarakat tidak ada. Maka perlu untuk
diinformasikan melalui surat resmi agar mengetahui adanya pelaksanaan
program bantuan sosial UEP keluarga miskin, sehingga pelaksanaan
program berjalan konsisten dan seragam.
2) Diharapkan kedepannya sebagai pelaksana program untuk meningkatkan
kemampuan tenaga pendamping dalam mendampingi masyarakat. Jadi tidak
hanya mampu secara administratif tetapi mampu juga dalam melakukan
motivasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya.
30
3) Perlu adanya perhatian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang rentan
terkena resiko sosial agar program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak
hanya berjalan pada saat program itu berlangsung dan hanya sampai pada
batas waktu yang ditentukan yaitu hanya selama enam bulan.
b. Dinas Sosial Kabupaten Bintan, diharapkan lebih aktif dalam menanggapi
program kegiatan pemberdayaan untuk kedepannya. Agar tujuan yang
diharapkan dalam pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dapat
terlaksana dengan baik.
c. Kelurahan Sei Enam, diharapkan lebih aktif dalam menjalankan tugas pada
kesejahteraan sosial masyarakat termasuk lebih mengetahui dengan pasti
sasaran penerima bantuan sosial yang berasal dari Dinas Sosial. Agar lebih
efektif dalam melindungi masyarakatnya melalui pengawasan penggunaan atau
pemanfaatan bantuan sosial serta pemantauan perkembangan usaha
masyarakat.
d. Pendamping, diharapkan lebih aktif turun untuk meninjau masyarakat yang
didampingi dan lebih merata pada semua pelaku UEP yang didampingi. Jadi
tidak hanya aktif diawal pada saat pengumpulan kwitansi belanja masyarakat
dan pada pelaku UEP tertentu saja, serta aktif untuk berkoordinasi dengan
pihak Kelurahan setempat dan kreatif dalam membantu masyarakat untuk
mengembangkan usaha.
e. Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif, diharapkan lebih mampu mengelola
usaha dengan baik dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk meningkatkan
31
hasil serta mampu untuk mandiri, dan mampu untuk menjalin dan menciptakan
kemitraan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gunawan, Jamil. 2005. Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia
Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora
Utama Pres. Cetakan ke 5
Holidin, defny. 2012. Dilema Partisipasi Lokal Dalam Pembangunan Daerah
Hasil Pemekaran. Jakarta: Universitas Indonesia
Kartasasmita, Ginandjar. 2000. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan
Otonomi daerah). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Madjid, Nurcholis. 2004. Indonesia Kita. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta:
PT.Asdi Mahasatya
Ruslan, Rosady. 2006. Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.
Jakarta: Sinar Grafika
Sedarmayanti. 2004. Good Government (Kepemerintahan yang baik)Membangun
Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju
(Kepemerintahan Yang Baik) Good Governance. Bandung : CV.Mandar
Sondakh, Lucky W. 2003. Globalisasi & Desentralisasi. Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi UI
32
Subandi. 2012. Ekonomi Pemabangunan. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta
Suherman, Eman. 2012. Kiat Sukses Membangun SDM Indonesia. Bandung:
Alfabeta
Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama
Wrihatnolo, R. Randi dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen
Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan
Masyarakat.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dokumen:
Ayu Purnami Wulandari, 2014, Skripsi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan
Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten
Purbalingga, FIP UNY
Cholisin, 2011, jurnal: Pemberdayaan Mayarakat, Fis Uny
Iskandar, 2014, Skripsi: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Kampung
Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Tahun 2011-2012, Fisip Umrah
Kesi Widjajanti, 2011, Jurnal: Model Pemberdayaan Masyarakat, Fekon
Universitas Semarang
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Organisasi Dan Tata Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 8 tentang
kader pemberdayaan masyarakat
Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2006 tentang perubahan nama Kabupaten
Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
33
Permensos RI No.8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data
penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber
kesejahteraan sosial
Putra Satria, 2014, Skiripsi: Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dinas Koperasi,
Ukm, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan Di Desa Toapaya
Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, Fisip Umrah
Ria Suri Anggun, 2014, Skripsi: Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pada Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kelompok Usaha
Bersama di Kelurahan Melayu Kkota Piring), Fisip Umrah
Siti Internawati, 2013, Jurnal: Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa
Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan, Fisip Univ. Mulawarman
Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
Internet:
http://bintankab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi_page=2
,diaksespada tanggal 11 juni 2015 jam 14:22
http://bpmpt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/permendagri_nomor_57_hn_2007.
df, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 14:40
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat, diakses pada tanggal
17april 2015 jam 14:43
http://ppid.bintankab.go.id/download/Profil%20Dinas%20Sosial%20%20u%20p
d.pdf , diakses pada tanggal 17 april 2015 jam 14:56
http://tanjungpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/perda-no-7-th-2008
ttg-sot-dinas-_-ok_.pdf, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 14:35
http://www.tanjungpinangpos.co.id/2013/68288/bintan-utamakan-uep-bagi-5-731
rtm/, diakses pada tanggal 15 juni 2015 jam 15:05