Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk...
Transcript of Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk...
1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor BarangUntuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Semarang, 4 Maret 2020
Dasar Hukum
2 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
- UU No 10 Tahun 1995 jo. No 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan, Pasal 25 ayat (1) huruf f
PMK Nomor 200/PMK.04/2019 tentangPembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas ImporBarang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
PMK
UU - UU No 11 Tahun 1995 jo. No 39 Tahun 2007 tentangCukai, Pasal 9 ayat (1) huruf b
3Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
Jenis Fasilitas Fiskal
PMK 231/KMK.03/2001 jo. PMK 137/PMK.010/2018
Tidak Dipungut PPN dan PPnBM
PMK 34/PMK.010/2017 jo. PMK 110/PMK.010/2018
Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22
PMK 200/PMK.04/2019
Bebas Bea Masuk
4 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Cakupan Fasilitas
1
SUBYEKPERSYARATAN
DOKUMENOBYEK
5 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Subyek Fasilitas
Perguruan Tinggi NegeriPerguruan Tinggi Swasta
Perguruan Tinggi Kedinasan
Kementerian / Lembaga Pemerintah
Badan Usaha(Swasta)
barang dan/atau peralatan yang benar-benar digunakanuntuk memajukan ilmu pengetahuan
termasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaanguna peningkatan atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
6 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Obyek Fasilitas
7 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Obyek Fasilitas
Sumber Perolehan Barang
Pembelian
Hibah
8 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Obyek Fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat
Kawasan Bebas
Kawasan Ekonomi Khusus
Luar Daerah Pabean
Barang Eks FasilitasPembebasan
Asal Pemasukan Barang
9 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Persyaratan Dokumen
PTN
PTS
PTK
Badan Usaha
Kementerian/ Lembaga Pemerintah
Pejabat paling rendah setingkat Dekan
Pejabat paling rendah setingkat eselon II(pimpinan tinggi pratama)
Pimpinan Badan Usaha
1. Surat Permohonan dan rincian barang
2. Lampiran Permohonan
10 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Surat Rekomendasi
surat keterangan dari pemberi
Hibah berupa gift certificateatau surat perjanjiankerjasama
Surat Rekomendasi
Fotokopi dokumen pembelian
PEMBELIAN HIBAH
perjanjian atau kontrak yangmenyebutkan bahwa harga barangtidak meliputi pembayaran BMdan PDRI, apabila pengadaanbarang menggunakan Pihak Ketiga
*) Atas barang yang dikenakan ketentuan lartas tidakdipersyaratkan pada saat permohonan namundipersyaratkan pada saat pengeluaraan barang
Fotokopi DIPA apabila belanjamenggunakan APBN atau APBD
11 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Pemberi Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk
PTN
PTS
PTK
Badan Usaha
Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) / pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Rektor
Pejabat eselon II / pimpinan tinggi pratama dari K/L Pembina Perguruan Tinggi Kedinasan
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi(pembina Perguruan Tinggi Swasta)
Pejabat eselon II / pimpinan tinggi pratama dari Kemenperinatau K/L Pembina Badan Usaha terkait
12 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk
• Identitas Perguruan Tinggi/ Badan Usaha
• Rincian jumlah dan jenis barang yang direkomendasikan dapat bebas BM dan cukai
• Uraian mengenai kegiatan litbang yang dilakukan
• Uraian manfaat kegiatan litbang yang dilakukan
Rekomendasi bagi Badan Usaha harus memperhatikan ketentuan:
✓ Barang impor belum diproduksi di dalam negeri
✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi
✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum mencukupi kebutuhan
Isi Rekomendasi:
13 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Proses Permohonan
- Surat Permohonan- Dokumen
PersyaratanPemohon
KPPBC/KPUBCTempat Pembongkaran Barang
Tidak Valid
Valid Kepala Kantor a.n. Menteri Keuangan menerbitkan KMK
Portal DJBCPortal INSW
atau
Surat Penolakan
Manual
3 hari kerja
Otomosi
5 Jam
Janji Layanan:
Otomasi
Manual
setelah diterima lengkap dan benar
Jangka Waktu Pengimporan:s.d. 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan
14 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Ketentuan Perubahan Keputusan Pembebasan
Perubahan dapat dilakukan sepanjang:
KMK
dan/atau
PERUBAHAN KMK
pemberitahuan pabean
belum NOPEN
masih dalam jangka
waktu pengimporan
dan
kesalahan tulis ataukesalahan ketik
terdapat perubahan datadari yang bersangkutan
15 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Proses Penyelesaian barang Eks Fasilitas
Dipindahtangankan Diekspor Kembali Dimusnahkan
0-2 TH Harus dipakai
2-5 TH Membayar BM & PDRI
> 5 THTidak bayar BM dan PDRI kecuali kendaraan bermotor
Dibebaskan darikewajiban bayar BM dan
PDRI
Menggunakan PEB Dilakukan setelah 2 th sejak tglPIB
Jangka waktu dikecualikan jikaterjadi force majeure
Tidak bayar BM dan PDRI
16 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Timeline
ORSPPB
Persiapkan dokumenpembelian / dokumen hibah
- Kelengkapan dokumen- Uraian barang- Pelabuhan pemasukan
- Persyaratan lartas- Jalur merah (periksa fisik)- Biaya lain yang timbul- Impor parsial (bertahap)
Sumber BarangPermohonan
Pembebasan BM & PDRIImportasi
- Pencatatan BMN/ Aset- Pemanfaatan untuk kegiatanlitbang
MONEV
AUDIT
Pindahtangan/ Reekspor/ Pemusnahan
Customs
Pengeluaran Barang
KPU BC / KPPBC
submit
Dok. Permohonanpembebasan
SKEP1 2 3 4
5
17 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Ketentuan Pemindahtangan, ekspor kembali dan pemusnahan
PTN PTKK/L
Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur
mengenai BARANG MILIK NEGARA
Badan Usaha
Pelaksanaan pemusnahan dilakukansetelah mendapat izin dari Kepala KPU
BC/ KPPBC
PTS
18 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI
Permasalahan Yang Sering Terjadi
Surat Permohonan
Bukan ditandatangani oleh yang berhak
Tanda tangan tidak asli (hasil scan computer)
Daftar Rincian Barang
Tidak mencantumkan harga barang, satuan barang, & pelabuhan bongkar
Harga barang berbeda antara permohonan, invoice, & rekomendasi
Surat Rekomendasi
Permohonan belum dilengkapi dengan rekomendasi
Rekomendasi bukan berasal dari unit yang seharusnya mengeluarkan rekomendasi
Importir
Pemilik barang di B/L atau AWB masih atas nama perorangan
Importir merupakan pihak ke-3 dan tidak diinformasikan dalam surat permohonan
TERIMA KASIH
Subdirektorat Pembebasan
Direktorat Fasilitas Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Lantai 11 Gedung Kalimantan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jend A Yani (By Pass)
Rawamangun – Jakarta
Tlp. 021 4750770
WA 0812 2020 4774
Email : pembebasanbeacukai @gmail.com