PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN … · Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG . ......
Transcript of PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN … · Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG . ......
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-RAD GRK
1
Endah Murniningtyas
Deputi Bidang Sumberdaya Alam danLingkungan Hidup
Jakarta, 20 November 2012
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
OUTLINE
I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI PERPRES 61/2011
II. MONITORING RAN GRK
III. MONITORING RAN GRK AND BUR
2
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI
PERPRES 61/2011
3
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
AMANAT Perpres No. 61/2011
Pasal 5
1. Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan RAN – GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing
2. Pelaksanaan dan Pemantauan RAN GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Pelaksanaan RAN-GRK di tiap kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangan terkait.
4
PENTING:
1. PENGUASAN KOORDINASI PENYUSUNAN RAN GRK DARI MENKO KE BAPPENAS.
2. ALAT KOORIDINASI: SK MENPPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM
3. SEBELUM KE MENKO PEREKONOMIAN, HAL-HAL SECARA BERKALA DIBICARAKAN DALAM TIM KOORDINASI.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Lanjutan ………………..
Pasal 9 : 1. RAN-GRK diulas secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional
dan perkembangan dinamika internasional.
2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS.
3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.
”Ulasan” merupakan sinonim dari “Evaluasi” yang tertera dalam
Perpres No. 61/2011
5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Lanjutan ………………..
Pasal 10
1. Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
2. Menko Perekonomian melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
6
PENTING: PERLU DISEPAKATI BERSAMA APA YANG AKAN DIMONITOR: 1. SATU FORMAT YANG
BERISI MONITORING 5 SEKTOR DASAR RAD GRK
2. PENGUMPULAN DALAM SATU FORM YANG DISEPAKATI
3. PELAPORAN SELARAS SEJAK DARI DAERAH PUSAT
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
RAN – RAD GRK
1. RAN GRK: berisi kebijakan nasional dan koridor untuk program dan kegiatan konkrit.
2. RAD GRK: lebih berisi kegiatan konkrit yang secara langsung berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.
3. RAN DAN RAD GRK: menghasilkan kegiatan penurunan GRK yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemda.
Pemantauan hasil penurunan GRK: dijumlahkan dari kegiatan-kegiatan yang
berkontribusi pada penurunan emisi GRK.
8
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK
9
PERTANIAN; 1. Pemanfaatan kotoran ternak
untuk biogas dan kompos 2. Pengembangan dan
pemanfaatan varietas padi rendah emisi
3. Penerapan metode system of rice intensification (SRI)
4. Perbaikan jaringan irigasi/tata air di lahan gambut
5. Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar (PLTB)
KEHUTANAN: 1. Pemantapan kawasan hutan dan
Pembentukan KPH 2. Revisi RTRW untuk mencegah
konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain
3. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU)
4. Pengembangan Hasil Hutan non Kayu dan Jasa Lingkungan
5. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan
6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas
7. Pengembangan hutan kota dan hutan mangrove
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK
10
ENERGY BASED: 1. Kampanye penghematan energy melalui media cetak
dan elektronik untuk peralatan rumah tangga (AC, lemari es, dll)
2. Audit energy untuk kantor pemerintahan 3. Penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energy 4. Pembangunan digester biogas dari sampah, kotoran
hewan. 5. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga air (hydro
dan micro-hydro), solar-cell (tenaga surya), biogas,tenaga angin.
6. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG
Peraturan terkait dengan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan APBN
Peraturan terkait Isi Ringkas
UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP no. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Bappenas bertanggungjawab dalam melaksanakan Monev RPJMN/D dan RKP/D
UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan PP 08/2008
Kemendagri bertanggungjawab terhadap sistem monev daerah/pemda
Inpres no. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KemenPAN bertanggungjawab memantau kinerja seluruh instansi pemerintah
UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara PP no 8/2006
Kementerian Keuangan bertanggungjawab memantau kinerja anggaran nasional
11
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
BEBERAPA HALPENTING
12
KEWAJIBAN INTERNASIONAL: 1. INDONESIA MELAKUKAN MITIGASI ATAS DASAR
SUKARELA 2. LAPORAN BERKALA MASIH DAPAT BERDASARKAN
PERKIRAAN (MODEL) FAKTA: 1. INDONESIA BELUM MEMILIKI DATA SEBAGAIMANA
KEPERLUAN MRV YANG DIPERSYARATKAN 2. PERLU DIBANGUN DATA NAMUN SEBELUM
DATA DIBANGUN, REALITAS ADALAH BERDASARKAN KEGIATAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENURUNAN RAN GRK.
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
BEBERAPA HALPENTING
13
YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT INI: 1. MEMANTAU KEGIATAN RAD GRK DAN MENYUSUN
MEKANISME PELAPORAN BERDASAR KEGIATAN MENGGUNAKAN PP 39/2006: PEMANTAUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
2. BERDASAR HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PENJUMLAHAN SECARA NASIONAL DAPAT DILAKUKAN.
3. KE DEPAN MEMPERSIAPKAN DATA COLLECTION
DENGAN BPS: A. ATAS DASAR KEGIATAN DAN KEPERLUAN DATA EMISI
YANG DILAPORKAN DAPAT DISUSUN KONSEP SURVEY B. BPS MENGUMPULKAN SECARA PERIODIK PELAPORAN
OLEH KLH DAN DNPI.
Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAN/RAD - GRK
15
2010
2012 2013
2020
Base
year
Sumber Emisi
Baseline
Target
Penurunan
Rencana
Kegiatan
Implementasi
Kegiatan
(RKPD 2012 – 2020)
Capaian Target
Status Emisi
Implementasi
Kegiatan
(RKPD 2012 – 2020)
Capaian Target
Status Emisi
* Dilakukan setiap tahun
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
PERIODE TRANSISI: dual approach
Saat ini akan ada 2 sistem pelaporan:
1. RAN-RAD GRK-dalam negeri:
Pemantauan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai bagian dari pembangunan mekanisme PP 39/2006
2. BUR – komunikasi internasional.
Merupakan bagian dari national communication lanjutkan konsistensinya dengan Natcom selama ini.
Sampai dengan sinkronnya kedua sistem.
16
GHGI data
RAN/RAD-GRK Monitoring data
KLH
BAPPENAS
SIGN Centre
RAN-GRK secretariat
DNPI
MoI
MoFor
MEMR
PU
MoA
P
R
O
V
I
N
C
E
S
UNFCCC
SINERGI PEMANTAUAN (Dasar : Perpres No. 61/2011 dan 71/2011)
17
Bienual Update report DRAFT
MoF
BU
R f
inal
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TRANSISI: DUAL APPROACH
DALAM NEGERI:
- KEGIATAN PENURUNAN
EMISI-KEGIATAN PEMBANGUNAN
- MONITORING ADALAH
BERBASIS KEGIATAN
KOMUNIKASI INTERNASIONAL:
- PERKIRAAN /MODEL DENGAN VARIABLE
YANG STANDAR
- VARIABLE STANDAR DI “LOKAL” KAN SESUAI DENGAN KEADAAN NYATA
(EMPIRIS) DI LAPANGAN
18
- “ESTABLSIHED” KEGIATAN
MENJADI DASAR UNTUK BASIS
UNTUK SURVEY
-SINKRONISASI ANTARA DATA
EMPIRIS DENGAN STANDAR GLOBAL LOCALIZED MRV
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RAN-RAD GRK
TUGAS/KEWENANGAN LEMBAGA
Planning, implementation of monitoring, and reporting RAN / RAD-GRK at the national level, sector, and provincial level (Presidential Decree 61, Article 3,4,5)
Level National : Bappenas atas nama Menko Ekuin
Bidang: K/L terkait Daerah: Gubernur
Regulasi sektoral/petunjuk operasional sektor (Perpres 61, Pasal 5/3)
K/L terkait
Penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/1) Gubernur
Kompilasi seluruh RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/4) Gubernur mengirimkan ke Bappenas dan Kemendagri
Fasilitasi penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 7) Bappenas, Kemendagri, dan KLH
Menyusun Pedoman RAD-GRK 3 bulan setelah terbitnya Perpres 61/2011 (Perpres 61, pasal 8)
Bappenas
Lanjut
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Mandat dan tanggungjawab terkait Pemantauan, Pelaporan RAN/RAD GRK
TUGAS/KEWENANGAN LEMBAGA
Periodical review tentang RAN-GRK merujuk pada kebutuhan nasional dan perkembangan internasional (Perpres 61, pasal 9/1-2)
Tiap (sectoral) K/L dikoordinasikan oleh Bappenas
Pelaporan hasil review RAN- GRK. Hasil review akan menjadi dasar penyesuaian RAN-GRK (Perpres 61, pasal 9/3-4)
BAPPENAS kepada MenkoEKUIN
Pelaporan kegiatan RAN-GRK setidaknya sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/1)
Tiap K/L terkait kepada MenkoEKUIN dg tembusan kpd MenkoKESRA, Bappenas & KLH
Laporan terintegrasi tentang pelaksanaan RAN-GRK minimal sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/2)
MenkoEKUIN kepada Presiden
Verifikasi terhadap proses dan hasil inventarisasi GRK, termasuk hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan aksi mitigasi (Perpres 71, pasal 6/1-2)
KLH
KEMBALI
Ruang Lingkup PP 39/2006
Pengendalian
Pemantauan
Pengawasan
Evaluasi
(Pasal 2-3)
(Pasal 4-10)
(Pasal 11)
(Pasal 12)
(Pasal 13-14)
(Pasal 15-16)
What : Apa yg dimonitor
(Pasal 4)
Who : Siapa yang membuat
laporan (Pasal 4), Siapa
yang menerima laporan
(Pasal 5-9)
Why:Tujuannya apa (Pasal
10)
When: Kapan laporan harus
disampaikan (Pasal 5-9)
How: Bagaimana caranya.
Bagian Penjelasan:
Formulir A, B, & C
dilengkapi dengan cara
pengisian & penghitungan
Aplikasi PP 39/2006)
4 W (What, who, why and When)
Belum ada How
Renja-KL & RKP
Renstra-KL &
RPJMN
22
LINGKUP PEMANTAUAN DALAM PP 39/2006
KEMBALI
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Contoh: Pemantauan Sektor Energi
Catatan: Perlu dibuat Benchmark?
Lanjut