PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi...
-
Upload
phungkhanh -
Category
Documents
-
view
234 -
download
1
Transcript of PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi...
Oleh : Tenaga Ahli Badan Ketahanan Pangan
Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed
PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN KEMANDIRIAN DAN
KEDAULATAN PANGAN
SITUASI DAN TANTANGAN GLOBAL
KETAHANAN PANGAN
KetersediaanLahan dan Air
TransformasiSistem
Pertanian-Pangan
Masalah Gizi
Stunting
Gizi Ganda
Kualitas Konsumsi
Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi
Pola Konsumsi
Tenaga Kerja
Alih Fungsi Lahan
Lahan Garapan
Degradasi Lahan
Penggunaan Air untuk Pertanian
SITUASI DAN TANTANGAN NASIONAL
Penduduk 252 juta
Dinamika penduduk:
struktur piramida, urbanisasi, angkatan kerja wanita
Proporsi penduduk miskin masih besar (11.4%)
Ketergantungan thdp beras (2014: konsumsi per kapita= 114,8 kg)
Masalah Gizi
DEMANDKonversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali
Akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar rendah
Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu
Dampak negatif perubahan iklim global
SUPPLY
Peningkatan Permintaan Pangan
(Jumlah, Mutu, Keragaman dan
Keamanan Pangan
Perlu ada kebijakan terobosan
peningkatan produksi pangan
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
PP No17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Kebijakan Strategis Pangandan Gizi 2015-2019
LANDASAN HUKUM
Penyelenggaraan Pangan
Kerangka Pikir Pembangunan Pangan
Ketahanan Pangan
KemandirianPangan
KedaulatanPangan
OutcomeMasyarakat dan
perseorangan yang sehat, aktif, produktif
6
Lingkup Penyelenggaraan Pangan:
Kedaulatan Pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan
• menjamin hak atas pangan bagi rakyat
• memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Kemandirian Pangan : Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri
• menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan
• memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan
• tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN UMUM KEDAULATAN
PANGAN DALAM RPJMN 2015-2019
8
Terjaminnya bahan pangan yang aman danberkualitas dengan nilai
gizi yang meningkat
ARAH KEBIJAKAN
UMUM KEDAULATAN
PANGAN
Meningkatnya kesejahteraan pelaku
usaha pangan
Pemantapan ketahanan pangan menuju
kemandirian pangan dengan peningkatan
produksi pangan pokok
Stabilisasi harga bahan pangan
VISI “Terwujudnya sistem pertanian – bioindustri
berkelanjutan yang menghasilkan beragam
pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi
berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan
pangan dan kesejahteraan petani”
SASARAN STRATEGIS
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai
serta peningkatan produksi daging dan
gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing,
ekspor, dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan
bioenergi
5. Peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani
TARGET SUKSES• Swasembada : Padi, Jagung,
Kedelai
• Peningkatan produksi :
Tebu
Hasil Ternak
Cabe
Bawang Merah
• Diversifikasi Pangan :
Skor PPH
Konsumsi Energi
(kkal/kapita/hari)
RENCANA STRATEGIS KEMENTAN 2015 - 2019
ARAH PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan Ketersediaan Pangan yang bersumber dari Produksi Dalam Negeri Peningkatan Produksi Pangan dengan
sistem pertanian berkelanjutan Pengembangan Cadangan Pangan
Nasional Pengelolaan Ekspor/Impor Pangan
Berdasarkan Kepentingan Nasional
Lanjutan Arah Pembangunan Ketahanan Pangan ...
Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan Penyaluran Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin
(Raskin) Bantuan Pangan untuk Keadaan Darurat
Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis
Pangan Lokal Penanganan Keamanan Pangan Perbaikan Gizi Masyarakat
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok
11
Pasal-pasal dalam UU Pangan yang diamanatkan untukdijabarkan dalam PP
12
Pasal/Ayat
Aspek yang Ditindaklanjuti
Pasal 28 ayat (4) Mekanisme Penetapan dan Pengadaan cadangan PanganPemerintah.
Pasal 43 • Pencapaian pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang,dan aman (B2SA)
• Lembaga yang menetapkan• Peran Pemerintah, Pemda, masyarakat, dan
industri/swasta.
Pasal 45 ayat (3) Mekanisme penetapan kriteria dan status krisis pangan
PP NO 17 TAHUN 2015
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Pasal-pasal …(lanjutan)
13
Pasal/Ayat
Aspek yang Ditindaklanjuti
Pasal 48 ayat (2) • Pengembangan dan pengelolaan sistem distribusi pangan• Penjaminan kelancaran dan keamanan distribusi pangan
Pasal 52 ayat (2) Mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpananpangan pokok oleh pelaku usaha pangan.
Pasal 54 ayat (3) Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaansanksi administratif terhadap pelaku penimbunan panganpokok.
Pasal 112 Mekanisme dan tata cara pengawasan terhadap ketersediaandan keamanan pangan.
Pasal 116 Sistem informasi Pangan
Pasal 131 ayat (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/ataucara penyelesaian Masalah Pangan
Struktur Bab PP 17/2015
14
Bab Judul Pasal Ket
I Ketentuan Umum 1 – 2 2 Pasal
II Cadangan Pangan Pemerintah danCadangan Pangan Pemerintah Daerah
3 – 24 22 Pasal
III Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
25– 40 21 Pasal
IV Kesiapsiagaan Krisis Pangan danPenanggulangan Krisis Pangan
41 – 58 18 Pasal
V Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan Bantuan Pangan
59 – 70 12 Pasal
VI Pengawasan 71 – 74 4 Pasal
VII Sistem Informasi Pangan dan Gizi 75 – 85 11 Pasal
VIII Peran Serta Masyarakat 86 – 87 2 Pasal
IX Ketentuan Peralihan 88 1 Pasal
X Ketentuan Penutup 89 – 90 2 Pasal
Kelanjutan dari KUKP 2010-2014
Implementasi agenda prioritas Nawa Cita.
implementasi UU 18/2012 dan penjabaran dari RPJMN 2015-2019
referensi utama bagi para perumus dan pelaksanakebijakan di bidang pangandan gizi
memuat konsep dasar kedaulatan, kemandirian, danketahanan pangan, keragaan, peluang, dan tantanganpembangunan pangan dan gizi, serta kebijakan strategis danrencana aksi pembangunan pangan dan gizi.
15
KSPG 2015-2019
16
PENGGUNAAN KSPG 2015-2019
Sebagai acuan (common platform) bagi parapemangku kepentingan : Pemerintah pusat dandaerah; swasta, BUMN, perguruan tinggi, organisasi profesi; organisasi masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan pangan dan gizi.
Sebagai acuan bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.
17
ARAH : untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan yang mampu menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat sampai perseorangan dengan harga yang wajar dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.
TUJUAN : menyediakan pangan bermutu yang cukup dan aman secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berkualitas, dan sejahtera
ARAH DAN TUJUAN KSPG 2015-2019
18
KERAGAAN, POTENSI dan TANTANGAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI
1• PENYEDIAAN PANGAN
2• KONSUMSI PANGAN DAN GIZI
3• KEAMANAN PANGAN
4•HARGA PANGAN A
SPEK
KER
AG
AA
N
PAN
GA
N D
AN
GIZ
I
PO
TEN
SI D
AN
PEL
UA
NG
• Ketersediaansumber daya
• Dukunganteknologi
• Kekuatankebijakannasional
PER
MA
SALA
HA
N • Sistempertanianpangan
• Perubahaniklim
• Volatilitasharga
• Dinamikapenduduk
• Polakonsumsi
• Kompetisipemanfaatanpangan
TAN
TAN
GA
N • Pencapaianswasembadapangan
• Stabilisasi pasokandan harga pangan
• Penanganankerawananpangan
• Penanggulangankemiskinan
• Perbaikan gizimasyarakat
• Peningkatankeamanan pangan
• Diversifikasipangan
KERAGAAN, POTENSI…lanjutan
3. Pemanfaatan Pangan
4. Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
2. Pengelolaan Keterjangkauan Pangan
1. Pengelolaan Ketersediaan Pangan
5. Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan
KEBIJAKAN STRATEGIS
KSPG2015-2019
• Produksi Domestik
• Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Desa
• Perdagangan (Ekspor dan Impor) Pangan
• Produksi dan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
21
1. Pengelolaan Ketersediaan Pangan
• Efisiensi Pemasaran Pangan
• Sistem Logistik Pangan
• Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
• Kerawanan Pangan Darurat
• Bantuan Pangan Bagi Keluarga Miskin
22
2. Pengelolaan Keterjangkauan Pangan
• Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal
• Perbaikan Gizi Masyarakat
• Pengembangan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan
23
3. Pemanfaatan Pangan
• Regenerasi Petani dan Penguatan Organisasi Petani-Nelayan
• Pengembangan Kemitraan Ketahanan Pangan
• Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan dan Gizi
24
4. Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
• Kebijakan Pendukung dari Kementerian/Lembaga
• Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dan Pusat-Daerah
• Optimalisasi Fungsi Dewan Ketahanan Pangan
25
5. Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan
26