PELATIHAN KELAUTANdasar hukum : undang-undang nomor 25 tahun 2009 peraturan pemerintah republik...

1
STANDAR PELAYANAN : PELATIHAN KELAUTAN DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012 UPT LOKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA OSEANOGRAFI GEDUNG TISNA AMIDJAJA LIPI LANTAI 2 JALAN RADEN SALEH 43 CIKINI JAKARTA PUSAT 10330 PERSYARATAN : 1. Formulir registrasi pelatihan kelautan. 2. Bukti pelunasan biaya keikutsertaan pelatihan kelautan. 3. Bukti lain yang spesifik sesuai jenis pelatihan kelautan yang diikuti. PROSEDUR : 1. Melakukan registrasi. 2. Menerima konfirmasi mengenai kepastian pelaksanaan pelatihan kelautan sesuai dengan jumlah minimum peserta. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima surat pemanggilan peserta pelatihan. 5. Menyerahkan dokumen persyaratan spesifik sesuai dengan jenis pelatihan kelautan yang diikuti. 6. Mengikuti kegiatan pelatihan. 7. Menerima sertifikat keikutsertaan pelatihan. WAKTU PELAYANAN : 28 hari kerja (diluar penerimaan license selam yang akan diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah selesai pelatihan). BIAYA PELAYANAN : Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. PRODUK PELAYANAN : Jasa Pelatihan Kelautan PENGADUAN : Kepala UPT LPKSDM Oseanografi SMS Center : 08128221841 Hotline : 021-3912497 Email : [email protected]

Transcript of PELATIHAN KELAUTANdasar hukum : undang-undang nomor 25 tahun 2009 peraturan pemerintah republik...

Page 1: PELATIHAN KELAUTANdasar hukum : undang-undang nomor 25 tahun 2009 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2012 upt loka pengemangan kompetensi sumerdaya manusia oseanografi

STANDAR PELAYANAN :

PELATIHAN KELAUTAN DASAR HUKUM :

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2012

UPT LOKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA OSEANOGRAFI

GEDUNG TISNA AMIDJAJA LIPI LANTAI 2

JALAN RADEN SALEH 43 CIKINI JAKARTA PUSAT 10330

PERSYARATAN : 1. Formulir registrasi pelatihan kelautan.

2. Bukti pelunasan biaya keikutsertaan pelatihan kelautan.

3. Bukti lain yang spesifik sesuai jenis pelatihan kelautan yang

diikuti.

PROSEDUR : 1. Melakukan registrasi.

2. Menerima konfirmasi mengenai kepastian pelaksanaan

pelatihan kelautan sesuai dengan jumlah minimum peserta.

3. Melakukan pembayaran.

4. Menerima surat pemanggilan peserta pelatihan.

5. Menyerahkan dokumen persyaratan spesifik sesuai dengan

jenis pelatihan kelautan yang diikuti.

6. Mengikuti kegiatan pelatihan.

7. Menerima sertifikat keikutsertaan pelatihan.

WAKTU

PELAYANAN

: 28 hari kerja (diluar penerimaan license selam yang akan

diberikan dalam waktu 14 hari kerja setelah selesai pelatihan).

BIAYA

PELAYANAN

: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016

tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

PRODUK

PELAYANAN

: Jasa Pelatihan Kelautan

PENGADUAN : Kepala UPT LPKSDM Oseanografi

SMS Center : 08128221841

Hotline : 021-3912497

Email : [email protected]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAbkppd.pekalongankota.go.id/wp-content/uploads/... · undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAbkppd.pekalongankota.go.id/wp-content/uploads/... · undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor

THE D8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

THE D8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 … filepresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 … filepresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang ...

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Undang undang nomor 24 tahun 2007

Undang undang nomor 24 tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/490.pdf · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/490.pdf · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 ... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991

BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

BAB I PENDAHULUAN · 2015. 1. 22. · Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN … Nomor 18 Tahun 2003... · Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879); 4. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …... ww.hukum onli e.c m 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR …... ww.hukum onli e.c m 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 TAHUN 2002 (23/2002) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 23 TAHUN 2002 (23/2002) TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 ... · 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ( UU Energi); 11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 ... · 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ( UU Energi); 11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan