PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN...
-
Upload
nguyenhuong -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN...
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE
2009-2014 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SUBANG
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh:
ILHAM FAHMA SETIAWAN
109048000005
KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1435 H/2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I (SI) di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika suatu saat terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berada di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 23 Januari 2014
Ilham Fahma Setiawan
1089048000005
ABSTRAK
ILHAM FAHMA SETIAWAN, 109048000005, Ilmu Hukum, Fakultas
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang. Dalam penulisan skripsi
ini, penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode
2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang, hambatan dan pencapaian
DPRD periode 2009-2014 dalam menjalakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD
Kabupaten Subang dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2009-2014 terhadap pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang, untuk mengetahui
hambatan dan pencapaian DPRD periode 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang. Hal ini dilatar
belakangi adanya penyimpangan pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh DPRD atau
bisa disebut dengan perbuatan korupsi, berkaitan langsung dengan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Subang.
Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-2014
terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang, maka penulisan skripsi ini
termasuk jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan
kualitatif yaitu hasil dari pemaparan pihak responden yang jelas dan rinci terhadap
masalah yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap
masalah yang diteliti tersebut. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah socio-legal. Penggunaan metode sosio-legal dalam studi ini
pada tataran penelitian normatif dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis
mengenai fungsi DPRD yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris
yang secara langsung terjun kelapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke
DPRD Kabupaten Subang untuk mengetahui implementasi atas pengaturan
normatif fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Subang. Kemudian
seluruh data yang diperoleh baik data primer yakni hasil wawancara dengan
anggota DPRD Kabupaten Subang maupun data sekunder dianalisa dengan
menggunakan deskriptif analitis.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD periode 2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang belum
berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya
kerjasama politik, kerjasama perorangan politik, dan kurangnya teknologi untuk
melakukan pengawasan di Kabupaten Subang.
Kata Kunci: pelaksanaan, fungsi pengawasan, DPRD, Kabupaaten Subang,
pengelolaan, APBD
Pembimbing: 1. Dr. Alfitra, SH. MH 2. Nur Habibi, SH.I. MH.
Daftar Pustaka: Tahun 1981 s.d Tahun 2012
vi
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat,
nikmat serta anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE 2009-2014 TERHADAP
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUBANG”. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada
junjungan alam semesta Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat
manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.
Untuk dapat terselesainya penulisan skripsi ini, penulis banyak
mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
yang terhormat:
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM., Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA., ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Abu Tamrin, SH., M.Hum., sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
4. Bapak Dr. Alfitra, SH. MH dan Bapak Nur Habibi, SH.I. MH. sebagai Dosen
Pembimbing yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan
skripsi ini dengan penuh kesabaran, perhatian dan ketelitian memberikan
masukan serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada
penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidataullah Jakarta, staff Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, staff Perpustakaan Universitas Indonesia, dan staff Perpustakaan
Daerah Kabupaten Subang yang telah memberikan fasilitas untuk
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu
pengetahuan dengan tulus ikhlas, semoga ilmu pengetahuan yang diajarkan
dapat bermanfaat dan menjadi keberkahakan bagi penulis dan semoga Allah
SWT senantiasa membalas jasa-jasa beliau serta menjadikan semua kebaikan
ini sebagai amal jariyah untuk beliau semua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, yang telah
bersedia menjawab semua pertanyaan dari penulis dan meluangkan waktu
dengan penuh keikhlasan kesabaran. Memberikan kemudahan kepada penulis
dalam melakukan penelitian dengan memberikan buku referensi yang sesuai
dengan objek penulisan, sehingga penulis dapat menemukan jawaban dari
permasalahan yang ada.
viii
8. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Drs. Wawan Soleh Setiawan M.Pd
dan Ibunda Salesih S.Pd yang menurut penulis adalah ibu paling sabar, tabah
dan begitu mencintai anak-anaknya, terimakasih karena berkat do’a, motivasi,
kasih sayang, perhatian, dan bantuan (moril, materil, dansprititual) yang telah
diberikan dengan tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan
pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri.
9. Keluarga Besar, khusunya kepada kakek Sukarta, nenek Ucih dan nenek
Nurkisah yang memberikan doa dan dukungan baik moril, materil, dan
spiritual bagi penulis.
10. Cintaku Nurul Adhani, yang telah mensupport, membantu, mengajarkan, dan
menghibur penulis.
11. Seluruh keluarga besar Ilmu Hukum Angkatan 2009, terima kasih atas segala
bentuk dukungan dan ilmu yang telah kalian berikan. Khususnya Abdullah,
Naufal, M. Ichwan, Jajang, Arfandi, Gagat, Zico, Taufan, Riko Dst.
12. Keluarga Besar Kosan, terima kasih kepada Firman Lukman Dani (begin),
Yusuf Aminudin, Daqoiq, Lili Muhamad Halim, Soleh, Radi, Zaky
Zulkarnain yang sudah memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis
dan umumnya bagi pembaca. Sekian terimakasih.
Wassalamu’alaikumWr. Wb.
Jakarta, 23 Januari 2014
Ilham Fahma Setiawan
ix
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................................ v
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ................................................. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 7
D. Tinjauan (Riview) Kajian Terdahulu ................................................ 8
E. Kerangka Teori dan Konseptual………........................................... 10
F. Metode Penelitian............................................................................. 11
G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 14
BAB II SISTEM PERWAKILAN DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA .......................................................................................... 18
A. Teori Perwakilan dan Pembagian Kekuasaan .................................. 21
1. Teori Perwakilan ......................................................................... 18
2. Teori Pembagian Kekuasaan ....................................................... 20
a. Teori Pemisahan Kekuasaan John Locke ............................. 22
b. Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu .......................... 23
c. Teori Pembagian Kekuasaan C. van Vollenhoven ............... 25
B. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD dan Dasar Hukum DPRD .......... 26
C. Teori Pengawasan ........................................................................... 29
x
1. Pengertian Pengawasan………………………………………. 29
2. Fungsi Pengawasan DPRD…………………………………… 30
D. Otonomi dan Otonomi Daerah ......................................................... 32
1. Pengertian Otonomi dan Otonomi Daerah ................................. 32
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah .................................................... 34
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...................................... 35
1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ................... 37
2. Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .................. 39
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUBANG DAN DPRD
KABUPATEN SUBANG ...................................................................... 42
A. Gambaran Umum Kabupaten Subang .............................................. 42
1. Sejarah Kabupaten Subang ........................................................ 42
2. Kondisi Geografis ...................................................................... 44
3. Keadaan Demografis .................................................................. 46
B. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Subang .................................. 47
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PERIODE 2009-
2014 TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN
SUBANG ................................................................................................ 50
A. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2009-2014
Terhadap Pengelolaan APBD di Kabupaten Subang ....................... 50
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Terhadap
Pengelolaan APBD Kabupaten Subang ..................................... 53
a. Tahap Perencanaan............................................................... 54
b. Tahap Pelaksanaan ............................................................... 55
c. Tahap Pertanggungjawaban ................................................. 64
xi
B. Hambatan Dan Pencapaian DPRD Periode 2009-2014 Kabupaten
Subang Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap
Pengelolaan APBD .......................................................................... 66
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 70
A. Kesimpulan........................................................................................ 70
B. Saran .................................................................................................. 71
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 72
xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat mohon kesediaan menjadi pembingbing skripsi
2. Surat permohonan data/wawancara
3. Surat balasan wawancara DPRD Kabupaten Subang
4. Daftar pimpinan dan anggota besrta alat kelengkapan DPRD periode 2009-
2014 Kabupaten Subang
5. Data APBD Kabupaten Subang tahun 2009-2013
6. Hasil wawancara dengan Suraden Anggota DPRD komisi C Kabupaten
Subang
7. Hasil wawancara dengan Hani Ruchendi anggota DPRD komisi C Kabupaten
Subang
8. Hasil wawancara dengan Moch Noor Wibowo anggota DPRD Komisi B
Kabupaten Subang
9. Hasil wawancara dengan Haerul Anwar anggota DPRD komisi C Kabupaten
Subang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari
beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam
menjalankan sistem pemerintahanya tidak bisa dilakukan secara terpusat,
karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat
kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia
membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai
pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan
Undang-Undang.1
Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban
kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
(medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.2
1Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 13.
2Haw. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 2005), h. 37.
2
Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan
kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beban itu
adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah,
mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat.3 DPRD
adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.4
DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi,
anggaran dan pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan
wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan
APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-
benar serius dilakukan oleh DPRD, karena anggaran adalah aspek terpenting
dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.
Bagi pemerintah, anggaran adalah instrumen terpenting dalam kebijakan
ekonomi yang akan lebih menjelaskan prioritas kebijakan dokumen-dokumen
lainya, dengan kata lain, anggaran diartikan sebuah proses yang dilakukan oleh
organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya
ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.5
3Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan, cet. III,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 161.
4Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 232.
5Dedi Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),
h. 39.
3
Pada hakekatnya APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada
pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat,
APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu
pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan
amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Maka dalam Pelaksanaan APBD agar
tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran, diperlukan adanya
pengawasan yang kuat.6
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana APBD merupakan suatu
pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan
keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat,
yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilaksanakan
sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan
pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting
dilakukan, karena untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran.7
Pengawasan terhadap APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD
betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD.
Fungsi pengawasan APBD oleh DPRD akan semakin efektif jika masyarakat
6Soekarwo, Berbagai Masalah Keuangan Daerah, (Surabaya: Airlangga University Press,
2003), h. 65.
7Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.
189.
4
memberi dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan
APBD di lapangan.
Namun pada kenyataanya sangat bertolak belakang, saat ini sering terjadi
penyalahgunaan APBD yang dilakuan oleh DPRD, hal ini sangat memalukan
dan suatu tamparan yang sangat perih untuk pemerintahan daerah, karena yang
seharusnya DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD, namun dalam
kenyataanya DPRD malah menjadi aktor dalam penyalahgunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut.
Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan kita, tentang DPRD belakangan
ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan
politik diragukan. DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota telah meninggalkan cacat
atau pelanggaran hukum yang tidak ada bandingnya dalam sejarah DPRD
Indonesia, terutama menyangkut skandal korupsi. Sesuai dengan pemberitaan
media massa yang sempat kita catat, DPRD telah melakukan korupsi yang
ratusan milyar jumlahnya dan tersebar hampir merata di DPRD seluruh
Indonesia.8
Contohnya Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai kasus korupsi paling tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Profinnsi Jawa
Barat. Penyalahgunaan anggaran-anggaran untuk pengembangan pemerintahan
daerah sering sekali dilakukan oleh DPRD, padahal seharusnya dana tersebut
8BN Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2006), h. 252.
5
dialokasikan untuk program-program yang telah direcanakan untuk mencapai
cita-cita pemerintahan daerah.
Contohnya ketua DPRD Kabupaten Subang, Ketua DPRD Kabupaten
Subang ini merupakan terdakwa kasus korupsi dana asuransi anggota DPRD
Kabupaten Subang tahun 2004. Dana yang terbukti digunakan Bambang adalah
sebesar Rp.136.400.000, dia harus masih mengembalikan uang sebesar
Rp.104.000.000, ke kas negara karena sebanyak Rp.32.400.000, diantaranya
telah dikembalikan dalam bentuk uang tunai. Kemudian Bupati Kabupaten
Subang yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp.14.000.000.000, sehingga
divonis 5 tahun penjara dan harus mengembalikan uang tunai sebesar
Rp.200.000.000.9
Masalah ini harus menjadi perhatian penting bagi para pejabat tinggi dan
seluruh masyarakat penduduk sekitar, agar ikut serta melaporkan kejadian-
kejadian yang terjadi dilingkunganya masing-masing yang berkaitan tentang
korupsi khususnya, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada
dapat diminimalisasi serta pelaksanaan dari APBD sesuai dengan amanat yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, penulis tertarik mengambil judul penelitian
“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PERIODE 2009-2014 TERHADAP
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUBANG.
9Haerul Anwar, wawancara tentang kasus DPRD dan Bupati, Subang: Kantor DPRD, 22
November 2013.
6
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya cakupan tentang fungsi DPRD dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyebutkan
bahwa fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi
pengawasan, maka penelitian hanya menjelaskan masalah fungsi
pengawasan terhadap anggaran pemerintahan daerah khususnya di
Kabupaten Subang, dan peneliti lebih fokus untuk membahas tentang
masalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD didaerah Kabupaten Subang
Periode 2009-2014.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan pembahas di atas, maka pokok permasalahan yang
akan diteliti dalam skripsi ini adalah:
a. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah periode 2009-2014 terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Subang?
b. Apa hambatan dan pencapaian DPRD periode 2009-2014 dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD
Kabupaten Subang?
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi
pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD. Sedangkan secara khusus
penelitian ini bertujuan:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah periode 2009-2014 terhadap pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
b. Untuk mengetahui hambatan dan pencapaian DPRD periode 2009-2014
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD
Kabupaten Subang.
2. Manfaat Penelitian
Bahwa hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai dan hasil bagi
semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan
konstribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata
Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
dalam pengelolaan APBD serta hambatan dan solusi untuk mengatasinya.
b. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:
8
1. Bagi Akademis
Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat
diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam
pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang 1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai
bagian dari masyarakat Internasional.
2. Bagi Masyarakat Umum
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan
APBD.
3. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membenahi
sistem dan controlling di Kabupaten Subang khususnya tentang
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD,
agar memberikan kemudahan di dalam mencapai tujuan negara yang
telah diamanatkan oleh UUD 1945.
D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada skripsi-skripsi ataupun
penelitian-penelitian yang pernah membahas seputar DPRD. Berikut beberapa
review data yang menyinggung mengenai bahasan DPRD:
1. Judul Skripsi: OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENINKATAN
OTONOMI DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. Penulis: Harum
9
Qorinatul Zahro/UIN Jakarta/2013. Skripsi Harum Qorinatul Zahro,
Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program
Studi Ilmu Hukum, membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan otonomi daerah Kabupaten
Bojonegoro.
Skripsi Harum Qorinatul Zahro fokus mengenai pembahasan tentang upaya
meningkatkan kembali (Optimalisasi) peran dan fungsi DPRD dalam
peningkatan otonomi daerah dan faktor-faktor yang mendukung optimalisasi
peran dan fungsi DPRD dalam peningkatan otonomi daerah. Berbeda
dengan skripsi yang peneliti susun, yaitu penulis menjelaskan bagaimana
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di
Kabupaten Subang.
2. Judul Skripsi: DPRD DALAM OTONOMI DAERAH STUDI ANALISIS
TERHADAP PERAN DPRD KOTA BEKASI DALAM PENYUSUNAN
DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANANAN PUBLIK
Penulis: Sri Sahlawati/UIN Jakarta/2010. Skripsi Sri Sahlawati, Universitas
Islam Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi
Ilmu Politik, membahas DPRD dalam otonomi daerah studi analisis
terhadap peran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan dan pengawasan
peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayananan publik.
Skripsi Sri Sahlawati fokus membahas tentang bagaimana peran
DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan dan pengawasan peraturan daerah
10
tentang penyelenggaraan pelayanaan publik, sedangkan skripsi yang penulis
susun itu berbeda, penulis membahas tentang pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Subang.
Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas, penulis melihat
ada beberapa kajian yang mengupas tentang DPRD, Beberapa kajian
tersebut meneliti DPRD dari sisi optimalisasi, peran dan fungsi saja, serta
pengawasan terhadap peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanaan
publik, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun itu lebih fokus terhadap
permasalahan pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
a. DPRD melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pengawasan Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan
tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan
pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan
yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat penyusunan APBD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.10
b. Perwakilan merupakan bentuk dari kata wakil yang memiliki arti satu
pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan
atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Perwakilan diartikan
10
DPRD, Sistem Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD, Kebumen: Kerjasama
DPRD Kebumen dengan The Asia Foundation, 2006.
11
sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil
dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai
tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan
terwakil.11
Perwakilan dalam konteks teori modern merupakan mekanisme
hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka hubungan antara penguasa
dengan rakyat harus harmonis serta harus memiliki tanggungjawab penuh
kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna
terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.12
c. Akibat dari praktik kekejaman dan kesewenang-wenangan dari para raja
dan penguasa pada masa lalu akhirnya mendapat perlawanan dari pihak
rakyat, sehingga muncul teori Trias Politika yang membagi kekuasaan
negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.13
2. Kerangka Konseptual
Dalam pembahasan ini, disampaikan suatu rangkaian definisi secara
analitis dengan memberikan kejelasan secara terang mengenai konsep-konsep
yang dipergunakan dalam pembahasan ini sebagai berikut:
11
Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), cet. Pertama,
h.1.
12
Rusadi Kantaprawira dan Dede Mariana, Perihal Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2007), h. 93.
13
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009), h.282.
12
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang
di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang
dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.14 Pengawasan juga bisa
didefinisikan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah
dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.15
DPRD Kabupaten merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipilih
melalui partai politik dan dipilih langsung oleh masyarakat.16
Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola”
mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna
mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.17
APBD adalah suatu daftar yang memuat rincian penerimaan dan
pengeluran daerah dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun.18
Secara lebih
lengkap APBD merupakan suatu pengejawantahan rencana kerja pemerintah
daerah dalam bentuk satuan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan erat
dengan kepentingan rakyat, yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan
14
Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 80
15
M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.18.
16
Riduan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2009),
h. 49 17
Harsoyo, Pengertian Pengelolaan, diakses pada tanggal 24 Januari 2014 dari
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian pengelolaan/#xzz2r
18
Alam S. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI KTSP Standar Isi 2006, (Jakarta:
Erlangga, 2007), h. 49.
13
publik, seharusnya dilaksanakan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada
tahap pelaksanaan dan pelaporannya saja, sebagaimana yang terjadi selama ini,
hal ini sangat penting dilakukan, karena untuk mencegah adanya
penyimpangan anggaran.19
F. Metode Penelitian
Pada bagian ini penulis menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang
terkait dengan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Penulisan skripsi ini termasuk salah satu jenis penelitian deskriptif
analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif
adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek
penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.20
Dalam pengertian bahwa metode yang digunakan untuk memahami masalah
yang diteliti pada skripsi ini, tidak melakukan pengukuran secara statistik,
melainkan hasil dari pemaparan pihak responden yang jelas dan rinci
terhadap masalah yang diteliti sehingga memberikan pemahaman yang
mendalam terhadap masalah yang diteliti tersebut.
Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
socio-legal. Socio-legal adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan
19
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.
189.
20
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. Pertama, h. 138.
14
prilaku induvidu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.21
Penggunaan metode sosio-legal dalam studi ini pada tataran penelitian
normatif dimaksudkan untuk mengetahui aturan yuridis mengenai fungsi
DPRD yang dilanjutkan dengan melakukan penelitian empiris yang secara
langsung terjun ke lapangan dalam hal ini melakukan penelitian ke DPRD
Kabupaten Subang untuk mengetahui implementasi atas pengaturan
normatif fungsi pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang.
2. Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.22
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum
sekunder yang terutama adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.23
21
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h.
51. 22
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141.
23
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 155.
15
c. Data Non-Hukum
Data non-hukum adalah data yang diperoleh dengan cara
wawancara dengan seseorang agar mendapatkan informasi yang lebih
jelas dalam melakukan suatu penelitian. Data non-hukum contohnya
adalah wawancara dengan responden.24
Responden yang diwawancara, yaitu: Suraden, dari fraksi PDIP,
Hani Ruchendi, dari fraksi GOLKAR, Noor Wibowo, dar fraksi PDIP,
Haerul Anwar, dari fraksi PAN.
d. Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan
pengolahan data yaitu dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh
dari responden atau informan dan narasumber, terutama kelengkapan
jawaban yang diterima. Kemudian menghubungkan antara data primer,
data sekunder dan data non-hukum, kemudian diantara bahan-bahan
hukum yang dikumpulkan, melanjutan editing dengan maksud agar
kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.25
e. Teknik Analisis Data
Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis
secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap pengumpulan data di
lapangan secara berkesinambungan, diawali dengan proses klarifikasi
data agar tercapai konsistensi dilapangan dengan langkah abstraksi-
24
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 163.
25
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, h.
181.
16
abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan
mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan
dianggap mendasar dan universal.
Kemudian peneliti dalam menganalisasi berkeinginan untuk
memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian
sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan
terhadap hasil penelitian.
f. Teknik Penulisan
Teknik penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku Pedoman
Penulisan skripsi yang disusun oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan
struktur berpikir dalam skripsi ini, akan diberikan gambaran umum secara
sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang penulisan;
Batasan dan Rumusan Masalah; Tinjauan (Review) Kajian
Terdahulu; Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual Metode
Penelitian; dan Sistematika Penulisan.
17
BAB II SISTEM PERWAKILAN DALAM KETATANEGARAAN
INDONESIA
Bab dua menerangkan tentang teori perwakilan dan pembagian
kekuasaan, tugas, wewenang dan fungsi DPRD, dasar hukum
DPRD, teori pengawasan, otonomi dan otonomi daerah, APBD,
fungsi APBD, praktek APBD.
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUBANG DAN DPRD
KABUPATEN SUBANG.
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
Pemerintahan Kabupaten Subang, sejarah Kabupaten Subang,
kondisi geografis, Keadaan demografis, gambaran umum DPRD
Kabupaten Subang.
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD
TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN
SUBANG
Bab ini menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
terhadap pengelolaan APBD dan faktor hambatan dan
pencapaian hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang.
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran penulis yang didapatkan
berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya.
18
BAB II
SISTEM PERWAKILAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA
A. Teori Perwakilan dan Pembagian Kekuasaan
1. Teori Perwakilan
Tidak mudah untuk mendefinisikan kata perwakilan. Kata ini
merupakan bentuk dari kata wakil, sesungguhnya mempunyai makna yang
sangat jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas
nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah
pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan
imbuhan per-an. Kalau kita lihat penerapannya dalam dewan perwakilan
rakyat, tampaknya kata perwakilan memiliki arti yang hampir sama,
walaupun ada perbedaanya.1
Kesamaanya antara lain bahwa satu pihak bertindak atas nama pihak
lain, sedangkan perbedaanya adalah perwakilan bersifat jamak atau plural,
dan ada kesan hubungan antara kedua pihak dan tidak sekuat dalam kata
wakil, perwakilan sering disebut sebagai hubungan antara dua orang atau
lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang terwakil (terwakil).2
Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu
wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk
melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang
1Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, (Bandung: Alumni, 2004), cet. Pertama, h. 96.
2Ibid., h. 98.
19
dibuatnya dengan terwakil.3 Perwakilan juga bisa diartikan sebagai
seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap
atau melakukan suatu tindakan yang diperuntukan bagi atau mengatas
namakan pihak lain.4
Perwakilan dalam konteks teori modern merupakan mekanisme
hubungan antara penguasa dan rakyat. Maka hubungan antara penguasa
dengan rakyat harus harmonis serta harus memiliki tanggungjawab penuh
kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna
terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.5
Tata pemerintahan perwakilan demokratis meniscayakan hubungan
fungsional yang harus terjalin antara (anggota) dewan perwakilan rakyat
dengan pemerintah terpilih, yakni: dewan menyuarakan aspirasi dan
kepentingan rakyat, pemerintah memenuhi kehendak dan kebutuhan rakyat
yang terpantulkan dari aspirasi dan kepentingan yang disuarakan perwakilan
politik, kemudian pemerintah terpilih mengakomodasi hasil pengawasan
dan koreksi dewan untuk menyempurnakan kebijakan pemenuhan
kebutuhan masyarakat.6
Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena
pengangkatan atau penunjukan maupun melalui pemilihan umum, maka
3Arbi Sanit, Perwakilan Politik Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), cet. Pertama, h. 1.
4Paimin Napitupulu, Menuju Pemerintahan Perwakilan, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), cet.
Pertama, h. 134.
5Rusadi Kantaprawira dan Dede Mariana, Perihal Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2007), h. 93.
6Sebastian Salang dan M. Djadijono, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan,
(Jakarta: Forum Sahabat, 2009), cet. Pertama, h. 195.
20
dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil
dengan yang diwakilinya, sehingga hubungan antara si wakil dengan yang
diwakilinya tidak lepas dengan teori-teori sebagai berikut:
a. Teori Mandat
Si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapatan
mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris, ajaran ini muncul di
Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat
oleh petion.
b. Teori Organ
Teori ini menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yang
mempunyai alat-alat perlengkapanya seperti eksekutif, parlemen dan
mempunyai rakyat, yang semuanya memiliki suatu fungsi sendiri-
sendiri dan saling tergantungan satu sama lain.
c. Teori Sosiologi Rieker
Teori ini menjelaskan bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan
bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat. Si pemilih
akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang
kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si
pemilih sehingga terbentuk Lembaga Perwakilan dari kepentingan-
kepentingan dari masyarakat.
d. Teori Hukum Obyektif dari Duguit
Menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah
solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraanya
hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan bisa
melaksanakan tugas-tugas kenegaraanya tanpa dukungan wakilnya
dalam menentukan wewenang pemerintah.7
Terlepas dari kepastianya bertindak sebagai utusan, wali, politik,
kesatuan dan penggolongan, tetapi yang paling pokok pada dasarnya adalah
adanya kesadaran tanggungjawab dan komitmen dari setiap sang wakil
untuk tetap memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat
banyak. Tanggungjawab tersebut mengandung tiga macam kewajiban, yaitu:
1. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan pegawasan
politik dan kebijaksanaan nasional.
7Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, cet. III, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 1995), h. 240.
21
2. Kewajiban untuk menjelaskan kepada para warga negara mengenai
kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan badan perwakilan rakyat.
3. Kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada para warga
negara.8
2. Teori Pembagian Kekuasaan
Akibat dari praktik kekejaman dan kesewenang-wenangan dari para
raja dan penguasa pada masa lalu akhirnya mendapat perlawanan dari pihak
rakyat. Tindakan penguasa yang kejam dan sewenang-wenang tersebut
secara konseptual ada kaitanya dengan pemikiran dan pemaknaan yang
mendukung untuk penggunaan kekuasaan secara dominan dari negara, raja,
penguasa atau yang mengemban tugas dan fungsi negara.9
Segolongan pemikir atau filusuf yang mendukung pentingnya
dominasi kekuasaan dimaksud antara lain: Plato, Aristoteles, Max Weber,
dan Machiavelli. Sementara para pemikir atau filusuf yang reaksinis
terhadap gagasan tersebut mulai digenderangkan oleh Martin Luther dengan
cara melakukan gugatan terhadap kekuasaan gereja yang mutlak. Menyusul
kritik dari kaum monarchomaken (anti raja) atau monarchomacha dan
diikrarkan lebih jelas oleh John Locke dengan pemikiranya yang sangat
kritis dan berdimensi futuristic sebagai cikal bakal lahirnya teori pembagian
kekuasaan.10
8Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 99.
9Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2009), h.282.
10
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 28.
22
Pada awalnya, teori pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikenal
sekarang merupakan pengembangan atas reformasi dari teori “pemisahan
kekuasaan”. Teori pemisahan kekuasaan muncul pertama kali di Eropa
Barat sebagai antitesa terhadap kekuasaan raja yang absolute sekitar abad
pertengahan, yaitu antara abad 14 samapai dengan abad ke 15. Kemudian
pada abad ke 17 dan ke 18, lahirlah suatu konsep atau gagasan untuk
menarik kekuasaan membuat peraturan dari raja dan selanjutya diserahkan
kepada suatu badan kenegaraan yang berdiri sendiri. Begitu pula pada akhir
abad pertengahan terhadap kekuasaan kehakiman telah diserahkan kepada
suatu badan peradilan.11
Kemunculan teori pemisahan kekuasaan mengalami proses yang
cukup panjang. Hal itu dapat dicermati mulai dari penggunaan istilah “Trias
Politika”. Istilah trias politika awalnya diperkenalkan oleh Emmanueul
Kant, begitu pula secara substansi pemikiran yang melandasinya sudah
terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh Aristoteles.
a. Teori Pembagian Kekuasaan John Locke
John Locke dilahirkan 26 Agustus 1632 dalam suatu keluarga
dengan kelas ekonomi menengah di Wrington, Inggris Barat. Ayahnya
adalah seorang tuan tanah dan pengacara. Ia memberikan pengaruh
sangat besar pada cara berfikir Locke.12
11
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 29.
12
Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, (Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 2007), h. 13.
23
John Locke adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan
hukum dari Inggris, dia hidup pada tahun 1632-1704, di bawah
kekuasaan pemerintahan Willem III, yang bersifat pemerintahanya
adalah monarki yang sudah agak terbatas. Dan memang demikianlah,
bahwa seluruh ajaran John Locke terutama ajarannya tentang negara dan
hukum.13
John Locke dalam bukunya “Two Tritieses of Government” yang
terbit tahun 1690. Locke adalah seorang filusuf Inggris yang pertama kali
menggagaskan pentingnya kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi
tiga bidang: pertama, kekuasaan membentuk peraturan-peraturan dan
Undang-Undang (legislatif), kedua, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan
melaksanakan Undang-Undang dan termasuk kekuasaan mengadili
(Locke memandang mengadili itu sebagai uitvoering, yaitu termasuk
pelaksanaan Undang-Undang), dan ketiga, kekuasaan federative ialah
kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai,
membuat perserikatan.14
b. Teori Pembagian Kekuasaan Montesquieu
Pemikiran John Locke itu diteruskan oleh Montesquieu dengan
mengembangkan konsep trias politica yang membagi kekuasaan negara
dalam tiga cabang kekuasaan, yang saat ini dianut oleh negara Indonesia,
13
Soehino, Ilmu Negara, cet. VI, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 106.
14
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. V
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983), h. 140.
24
sehingga ada tiga kekuasaan yang ada di Indonesia untuk menjalankan
roda pemerintahan.15
Montesquieu adalah seorang ahli pemikir besar yang pertama
diantara ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Perancis.
Dia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688-1755. Dia
adalah seorang autodidact, yaitu seorang yang dengan pemikiran dan
tenaganya sendiri telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan
ilmu pengetahuan.16
Montesquieu berpendapat bahwa negara dalam bangunannya
seperti Undang-Undang, kebiasaan dan tradisinya adalah berlainan. Yang
menyebabkan berlainannya hal-hal di atas negara yang pernah dan masih
ada itu adalah perbedaan yang terdapat dalam situasi bangsa masing-
masing, sifat kebudayaannya, dan lain-lain syarat mengenai alam dan
kebudayaannya seperti iklim, tanah, kebiasaan, dan lain-lain.17
Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang,
yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif.
Menurutnya Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat
Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah meliputi penyelenggaraan
Undang-Undang (diutamakan tindakan dibidang politik luar negri),
15
Jimly Asshiddiqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. III, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010), h. 285.
16
Soehino, Ilmu Negara, h. 116.
17
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet.
Pertama, h. 159.
25
sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas
pelanggaran Undang-Undang.18
c. Teori Pembagian Kekuasaan C. van Vollenhoven Donner
Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van
Vollenhoven Donner Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan
negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia
biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi regeling
(pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); (iii)
fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi politie yaitu berkaitan
dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Caturpraja yang pertama adalah
regeling (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif
menurut Montesquieu, Bestur yang identik fungsi pemerintahan
eksekutif, rechtspraak (peradilan) dan politie yang menurutnya
merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (social
order) dan peri kehidupan bernegara.19
Tiga teori di atas ada beberapa perbedaan antara teori John Locke
dengan Montesquieu kemudian perbedaan pendapat dengan C. van
Vollenhoven Donner, diantaranya pada kekuasaan kehakiman atau
pengadilan, perbedaan yang mendasar antara Locke dan Montesquieu.
Bagi John Locke, berpendapat bahwa kehakiman atau pengadilan
merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun Montesquieu
berpendapat bahwa eksekutif hanya dalam penyelenggaraan Undang-
18
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 282.
19
Jimly Asshiddiqie, Pengatar Ilmu Hukum Tata Negara, h. 284.
26
Undang dan bidang politik luar negri sedangkan yudikatif menangani
kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang.20
Berbeda dengan pendapat Montesquieu, bestuur menurut van
Vollenhoven tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja tugasnya,
karena dalam pengertian negara hukum modern tugas bestuur itu adalah
seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali
beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (preventive
rechtszorg), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan
(regeling).21
Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang muncul, bahwa semuanya
memiliki makna pemisahan kekuasaan bertujuan agar penguasa atau
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan
mengindari dan tidak melakukan tindakan sewenag-wenang, menjamin hak-
hak warga negara, dan memberikan ruang gerak terhadap pelaksanaan
prinsip kebebasan dan kemerdekaan.22
B. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD dan Dasar Hukum DPRD
1. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD
Esensi Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 beserta
penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat
20
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 283.
21
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, h. 147.
22
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 31.
27
otonom diadakan Badan Perwakilan Rakyat Daerah, karena didaerah pun
pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari
badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraaan
pemerintahan daerah. Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik
kehidupan demokrasi sebagai DPRD memiliki posisi sentral yang biasanya
tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu
pandangan bahwa DPRD yang dapat mewakili rakyat dan memiliki
kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.23
Perwujudan dari fungsi DPRD, seperti hak anggaran, hak mengajukan
pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan
menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah daerah.
Dalam tatanan tersebut kekuasaaan DPRD menjadi lemah dibandingkan
kekuasaan pemerintah daerah. Kekuasaan DPRD dan kekuasaan pemerintah
daerah terjadi ketidak seimbangan antar kekuasaan. Oleh karena itu
dibutuhkan mekanisme cheks and balances antara kedua kekuasaan tersebut
dan hanya bisa dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol, dalam
rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersih.24
Adapun fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR-RI yang
mencakup tiga hal, yaitu:”fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan.”25
Sementara itu tugas dan wewenang DPRD, yaitu:
23
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet. IV, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 65.
24
Ibid., h. 67.
25
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, pasal 292.
28
1) membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan oleh gubernur;
3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
4) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5) memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
gubernur;
6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.26
2. Dasar Hukum DPRD
DPRD, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 ini mengatur secara komprehensif tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk mewujudkan lembaga
permusyawaratan/perwakilan yang lebih mampu mengimplementasikan
nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai
dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya
DPRD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:
“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki
26
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, pasal 293.
29
Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.”
Ketentuan lebih lanjut mengenai DPRD ini diatur dalam pasal 19 ayat
(2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah: “Penyelenggara pemerintahan daerah adalah
pemerintah daerah dan DPRD.”
Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD merupakan Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.27
C. Teori Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi
tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan.28
George R. Terry member
penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukanapa yang telah dicapai,
mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan
hasil yang sesuai dengan rencana.29
Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi
27
Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,
2007), h. 193.
28
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, Perum dan Percetakan, (Jakarta: Balai Pustaka,
1955), h. 523, 1134.
29
Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,
(Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 89.
30
pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah
daerah.30
Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin
agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah
sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.31
2. Fungsi Pengawasan DPRD
Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan
menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan
tersebuat, muncul fungsi disetiap masing-masing bidang pemerintahan.
Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan
oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang
baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.32
Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang
menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan
pengawasan terhadap APBD.33
30
Mardiasmo, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), h. 205.
31
Muji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005),
h. 35.
32
Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung:Nusamedia, 2009), h.
382.
33
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD dan DPRD, pasal 78.
31
Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya
yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang
memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang
lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dalam APBD.34
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap
bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh
dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD,
perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.35
Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1)
alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk
kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis,
efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah
dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya
kebocoran.
Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota
dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai
dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepada pelaksanaannya.
34
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet. II, (Jakarta:
Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), h. 208.
35
Mardiasmo, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), h. 206.
32
D. Otonomi dan Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi dan Otonomi Daerah
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwasanya otonomi
adalah pemerintahan sendiri.36
Istilah otonomi atau “autonomy” secara
etimologis berasal dari kata yunani “autos” yang berarti sendiri dan
“nomous” yang berarti hukum atau peraturan.37
Secara luas otonomi adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.38
Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan
sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perun-dangan
regeling juga mengandung arti pemerintahan bestuur. Otonomi adalah hak
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya
campur tangan dan intervensi pihak lain.39
Otonomi diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan
36
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia, 2008), h. 992.
37
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 127.
38
Nomensen Sinamo, Hukum Pemerintahan Daerah, (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri,
2010), cet. Pertama, h.1.
39
Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, cet. III, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2001), h. 31.
33
perundang-undangan. Otonomi juga adalah suatu perangkat di dalam negara
kesatuan.40
Oleh karena itu, otonomi merupakan suatu perangkat dalam negara
kesatuan yang memiliki kewenangan yang meliputi kekuasaan, hak, atau
kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya,
sehingga daerah otonom bebas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Tujuan dari otonomi adalah menumbuh kembangkan daerah dalam
berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah
dalam proses pertumbuhan.41
Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat
daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu
wilayah/teritorial tertentu ditingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi
daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka
kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis.42
Konsep otonomi daerah pada hakikatnya mengandung arti adanya
kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun
40
HAW, Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 76.
41
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, h. 76.
42
Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Kepala
Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Pertama, h. 15.
34
administratif menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan
dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya.
Oleh karena itu kemandirian suatu daerah suatu hal yang penting, tidak
boleh ada internvensi dari pemerintah pusat. Ketidak mandirian daerah
berarti ketergantungan daerah pada pusat.43
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah
Untuk dapat terlaksana dengan baik suatu otonomi daerah, ada
beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:”manusia pelaksananya harus
baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya harus cukup dan baik,
organisasi dan manajemennya harus baik.”44
Faktor yang pertama haruslah dalam pengertian moral maupun
kapasitasnya. Faktor ini menyangkut unsur pemerintah yang terdiri dari
kepala daerah dan DPRD, faktor kedua adalah faktor keuangan yang
merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintah
daerah, faktor ketiga merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranaya
berbagai aktifitas pemerintahan daerah, peralatan yang ada harus yang
cukup dari segi jumlahnya, faktor keempat dengan kemampuan organissi
dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintah daerah dapat
terselenggara dengan baik, efisien dan efektif.45
43
Djohan Djohermansyah, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal,
(Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.7.
44
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cet. II,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 63.
45
Ibid., h. 60-63.
35
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan
aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman
daerah serta didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.46
Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga
tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar
daerah, kemandirian daerah otonom harus selalu diperhatikan dalam
pelaksanaan otonomi, karena demi mengembangkan daerah otonom
tersebut.47
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor
publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam
kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan demikian anggaran
merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa
rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu
periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.48
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.49
APBD merupakan pengejawantahan
46
Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan, cet. III,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 154.
47
Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan, h. 155.
48
Dedi Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),
h. 19. 49
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, pasal 1 butir 8.
36
rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun
dan berorientasi kepada tujuan kesejahteraan publik.50
APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD juga
ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, demikian pula semua
pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang
ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian,
pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.51
APBD memiliki struktur yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari
pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Sebagai dokumen APBD
merupakan rangkaian seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-
sumber pembiayaan, oleh karena itu akan ada kemungkinan surplus atau
defisit. Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah
terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang
pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan
sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.52
50
Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 189.
51
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 369.
52
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
h. 371.
37
1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam massa
satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD
(RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar
peyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat
daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK
perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan
daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun
berikutnya.53
Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer
tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini berdampak langsung
terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai
hubungan dengan penyusunan anggaran, dalam pelaksanaan penyusunanya
itu tidak mudah, karena banyak dampak negatif yang keluar pada diri
seseorang, diantaranya perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berdampak
merugikan bagi negara contohnya, perbuatan korupsi.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
53
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet. IV, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 87.
38
bahwa:“APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.”54
a. Fungsi otoritas: Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah
menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun
bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak
memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.
c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran,
dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian daerah.
e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.55
54
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara, pasal 3 ayat (4).
39
2. Praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja
daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana
dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam
praktiknya APBD, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah.56
Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa
komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan
dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau
penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan
sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD.57
Dalam rangka pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak
tersedia anggaranya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaranya dalam
APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan pada perinsip
hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD
adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD). DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan
55
Fungsi APBD, http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diakses pada tanggal 23 Januari 2014.
56
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 77.
57
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet. II, (Jakarta:
Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), h. 206.
40
dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.58
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh
Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada
anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia dalam APBD.59
Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, semua
penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening
kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanaan uang dan
surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara penerimaan
wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja.60
Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap
pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan
beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah
tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat
58
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
h. 390.
59
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 95. 60
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
h. 392.
41
Penyediaan Dana (SPD), atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.61
SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), pengertian berdasarkan DPA-SKPD dala hal ini, adalah
seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
61
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,
h. 393.
42
BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUBANG DAN DPRD KABUPATEN
SUBANG
A. Gambaran Umum Kabupaten Subang
1. Sejarah Kabupaten Subang
Kabupaten Subang adalah daerah yang dulunya sudah memiliki tanda-
tanda kehidupan, bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah
di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kapak batu didaerah
Bojongkeding (Binong), Pagaden, Kalijati dan Dayeuhkolot (Sagalaherang).
Temuan benda-benda prasejarah bercorak neolitikum ini menandakan
bahwa saat itu diwilayah Kabupaten Subang sekarang sudah ada kelompok
masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dengan pola sangat sederhana.1
Selain itu banyaknya sawah-sawah yang sangat sederhana memenuhi
kawasan Pagaden dan Pamanukan yang memperkuat adanya kehidupan
sekelompok masyarakat pada jaman tersebut, dan dalam periode prasejarah
juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan
penemuan situs di Kampung Engkel, Sagalaherang bagian pegunungan.2
Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta, berimbas
pada didirikannya berbagai badan perjuangan di Subang, antara lain Badan
Keamanan Rakyat (BKR), API, Pesindo, Lasykar Uruh, dan lain-lain,
banyak diantara anggota badan perjuangan ini yang kemudian menjadi
1Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju,
(Subang: Pemerintahan Kabupaten Subang, 2004), h.1 2Ibid., h. 3.
43
anggota TNI. Saat tentara KNIL kembali menduduki Bandung, para pejuang
di Subang menghadapinya melalui dua front, yakni front selatan (Lembang)
dan front barat (Gunung Putri dan Bekasi).3
Tahun 1946, Karesidenan Jakarta berkedudukan di Subang. Pemilihan
wilayah ini tentunya didasarkan atas pertimbangan strategi perjuangan.
Residen pertama adalah Sewaka yang kemudian menjadi Gubernur Jawa
Barat. Kemudian Kusnaeni menggantikannya. Bulan Desember 1946
diangkat Kosasih Purwanegara, tanpa pencabutan Kusnaeni dari jabatannya.
Tak lama kemudian diangkat pula Mukmin sebagai wakil residen. Pada
masa gerilya selama Agresi Militer Belanda I, residen tak pernah jauh
meninggalkan Subang, sesuai dengan garis komando pusat. Bersama para
pejuang, saat itu residen bermukim didaerah Songgom, Surian, dan
Cimenteng.4
Tanggal 26 Oktober 1947 Residen Kosasih Purwanagara
meninggalkan Subang dan pejabat Residen Mukmin yang meninggalkan
Purwakarta tanggal 6 Februari 1948 tidak pernah mengirim berita ke
wilayah perjuangannya. Hal ini mendorong diadakannya rapat pada tanggal
5 April 1948 di Cimanggu, Desa Cimenteng. Di bawah pimpinan Karlan,
rapat memutuskan: 1) Wakil Residen Mukmin ditunjuk menjadi Residen
yang berkedudukan didaerah gerilya Purwakarta. 2) Wilayah Karawang
Timur menjadi Kabupaten Karawang Timur dengan bupati pertamanya
3Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju, h. 18.
4Ibid., h. 19.
44
Danta Gandawikarma. 3) Wilayah Karawang Barat menjadi Kabupaten
Karawang Barat dengan bupati pertamanya Syafei.5
Wilayah Kabupaten Karawang Timur adalah wilayah Kabupaten
Subang dan Kabupaten Purwakarta sekarang. Saat itu, kedua wilayah
tersebut bernama Kabupaten Purwakarta dengan ibukotanya Subang.
Penetapan nama Kabupaten Karawang Timur pada tanggal 5 April 1948
dijadikan momentum untuk kelahiran Kabupaten Subang yang kemudian
ditetapkan melalui Keputusan DPRD No: 01/SK/DPRD/1977.6
2. Kondisi Geografis
Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terletak dibagian utara
Propinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 1070 31'-1070 54'
Bujur Timur dan 60 11'-60 49' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah
dengan Kabupaten yang berdekatan letaknya secara geografis adalah
sebagai berikut:
1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang
3. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan
Sumedang.7
5Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju, h. 20.
6Ibid., h. 22.
7BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, (Subang: BAPEDA, 2013) h. 3.
45
Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176,95 hektar atau
sekitar 6,34 persen dari luas Propinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian
antara 0-1500 m dpl.8 Jika dilihat dari topografinya, Kabupaten Subang
dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) zona/klasifikasi daerah, yaitu:
a. Daerah Pegunungan
Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 m dpl dengan luas
41.035,09 hektar atau 20 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten
Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Sagalaherang, Serangpanjang,
Ciater, Jalancagak, Kasomalang, Cisalak dan Kecamatan Tanjungsiang.9
b. Daerah Bergelombang/Berbukit
Daerah dengan ketinggian antara 50-500 m dpl dengan luas
wilayah 71.502,16 hektar atau 34,85 persen dari seluruh luas wilayah
Kabupaten Subang. Wilayahnya meliputi Kecamatan Cijambe, Subang,
Cibogo, Dawuan, Kaljati, Cipeundeuy, Sebagian besar Kecamatan
Purwadadi dan Cikaum.10
c. Daerah Dataran Rendah
Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 92.639,7 hektar
atau 45,15 persen adalah wilayah pantura (Pantai Utara) meliputi
Kecamatan Pagaden, Pagaden Barat, Binong, Tambakdahan, Cipunagara,
Compreng, Ciasem, Sukasari, Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan,
8BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, h. 4.
9Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju, h. 34.
10
BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, h. 3.
46
Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi, sebagian kecil Kecamatan Cikaum
dan Purwadadi. Apabila dilihat dari tingkat kemiringan lahan, maka
tercatat bahwa 80,80 persen wilayah Kabupaten Subang memiliki tingkat
kemiringan 00-170, 10,64 persen dengan tingkat kemiringan 180-450,
sedangkan sisanya (8,56 persen) memiliki kemiringan diatas 450.11
3. Keadaan Demografis
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal dasar
pembangunan. Dalam pembangunan, SDM yang dibutuhkan adalah yang
secara kuantitas mencukupi dan secara kualitas dapat diandalkan. Dengan
SDM yang baik, segala program pembangunan berbagai sektor akan dapat
terlaksana dengan baik, juga dengan SDM yang baik akan mempercepat
program pembangunan di Kabupaten Subang. Penduduk Kabupaten Subang
dari tahun ke tahun terus bertambah, hingga tahun 2013 terdapat sebanyak
1.492.144 orang, dengan komposisi 754.668 laki-laki dan 737.426
perempuan. Sementara itu luas wilayah Kabupaten Subang tidak bertambah,
akibatnya tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Subang mencapai 727
jiwa per Km2.12
Kecamatan Subang masih merupakan daerah terpadat yaitu 2.282 jiwa
per Km2 disusul Kecamatan Pagaden 1.348 jiwa per Km2 sedangkan
Kecamatan Legonkulon menjadi daerah terjarang yaitu hanya 302 jiwa per
Km2. Komposisi penduduk Kabupaten Subang menurut jenis kelamin dari
11
BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, h. 6. 12
Ibid., h. 30.
47
tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan semakin banyak laki-laki
dibanding perempuan yang diindikasikan oleh nilai sex ratio melebihi angka
100.13
Sex Ratio memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100
penduduk perempuan. Pada tahun 2013 sex ratio di Kabupaten Subang
mencapai 102,34. Penomena ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Subang dan migrasi
wanita keluar Kabupaten Subang misalnya menjadi TKI.14
B. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Subang
DPRD merupakan representasi rakyat daerah menjembatani kepentingan
anatara pemerintah daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan
maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap
kebijakan spesifik tertentu. DPRD adalah mitra pemerintah daerah dengan
memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka
optimalisasi otonomi daerah dalam rangka Negara Kesatuam Republik
Indonesia.15
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagai badan
legislatif daerah di Kabupaten Subang yang dipilih pada pemilu 2009 lalu.
DPRD Kabupaten Subang yang diketuai oleh Atin Supriatin memiliki visi,
misi, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
13
Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju, h. 31.
14
BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, h. 31.
15
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, (Subang: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, 2009), h. 32.
48
Visi DPRD Kabupaten Subang: Menjadikan DPRD sebagai lembaga
penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan menuju visi Subang ditahun 2025.16
Misi DPRD Kabupaten Subang: (a) Memperjuangkan terwujudnya
kesejahteraan masyarakat baik sisi fisik maupun mental spiritual; (b)
Memperkokoh fungsi dan peran DPRD yang kreatif dan inovatif; (c)
Mengembangkan tradisi profesional dalam bidang-bidang sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya; (d) Memperjuangkan terwujudnya supremasi hukum di
daerah; (e) Memberi kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan
tatanan kehidupan masyarakat.17
Tugas Pokok DPRD Kabupaten Subang: Menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fungsi
DPRD Kabupaten Subang: (a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD; (b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; (c)
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; (d) Penyediaan dan pengkoordinasian
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.18
DPRD yang diketuai oleh Atin Supriatin terdiri dari 50 orang dibagi
menjadi 6 Fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, GOLKAR dan PKS,
16
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, (Subang: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, 2009), h. 34.
17BAPPEDA, Subang Dalam Angka Tahun 2013, h. 21.
18
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, h. 36.
49
GNK (Gerakan Nurani Kebangsaan, yang merupakan gabungan dari partai
GERINDRA dan PKPB) dan KPAP(Gabungan dari Partai PKB, PAN dan
PPP).19
Selain dibagi menjadi 6 Fraksi, DPRD Kabupaten Subang juga dibagi 4
Komisi, Komisi A yakni membidang masalah Pemerintahan diketuai oleh Fajar
Riskomar, Komisi B yang membidangi Ekonomi dan Anggaran diketuai oleh
Drs. Sarmitra Yusuf, Komisi C membidangi masalah Pembangunan yang
diketuai oleh Ir. Beni Rudiono, Komisi D membidangi masalah Pendidikan dan
sosial yang diketuai oleh Sugianto.20
19
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, h. 75. 20
Ibid., h.78.
50
BAB IV
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PERIODE 2009-2014
TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN SUBANG
A. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2009-2014
Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Subang
Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan
cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal
hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin
pemerintah.1
Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu
keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam
membuat Undang-Undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan
bagi rakyat, kemudian dalam pelaksanaanya harus ada pengawasan khususnya
terhadap peraturan dan anggaran.2
Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu
memainkan peranya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap
pengelolaan APBD Kabupaten Subang. Agar terwujud tujuan untuk
1Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 303.
2Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah, (Bandung: Fokus Media, 2003), h. 93.
51
pemerintahan daerah yang efesien, bersih, berwibawa dan terbebas dari
berbagai praktek yang berindikasi korupi, kolusi dan nepotisme (KKN)
tercapai.
Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan
otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Pengawasan
mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif
yaitu masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja pemerintahan,
pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk
menjamin dilaksanakanya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak
yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk
memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan daerah telah sesuai dengan
standar atau kreteria yang ada.3
Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan
peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota mayarakat. Dalam
hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi
atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah
yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus
diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan
masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang
saling melengkapi.
3Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 2002), h. 219.
52
Di Kabupaten Subang, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat
dikatakan baik. Menurut Drs. H. Hani Ruchendi (anggota DPRD Kabupaten
Subang) hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena
DPRD dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan.
Selain itu adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih
baik, dalam efesiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan
masyarakat menyebabkan saling mengisi dan ingat megingatkan antara
legislatif dan eksekutif dalam rangka kerjasama yang dilandasi semangat
kemitraan.4
Dari pernyataan di atas dapat dilihat pentingnya hubungan yang baik
antara eksekutif dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan,
karena tanpa itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan secara efektif.
Adanya hubungan harmonis yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten
Subang dengan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan
Kabupaten Subang.
Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD
Kabupaten Subang dalam hal anggaran khususnya, maka menimbulkan DPRD
Kabupaten Subang memberikan masukan saran agar tidak terjadi
penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga
pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten
Subang menjadi Kabupaten yang Gotong Royong.
4Wawancara Pribadi dengan Hani Ruchendi, Subang: Kantor DPRD, 11 November 2013.
53
Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan APBD terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
mengatakan: “Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan
lainya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di
daerah”.5
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD
Kabupaten Subang.
Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya
yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang
memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang
lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
dalam APBD.6
DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan
APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi
pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah
(APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
Subang melalui 3 tahap yaitu:
5Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 42, ayat c.
6Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet. II, (Jakarta:
Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), h. 208.
54
a. Tahap perencanaan,
b. Tahap pelaksanaan, dan
c. Tahap pertanggungjawaban.7
a. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan
Pada tahap pertama pengawasan APBD yang dilakukan DPRD
dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap pertama ini pemerintah
daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD,
diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada
rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan lainya yang
ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang
keuangan daerah oleh mentri dalam negeri. Berdasarkan arah dan
kebijakan umum APBD tersebut kepala daerah menyusun strategi dan
prioritas APBD.8
Pada tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan:
a) menampung aspirasi masyarakat, b) menetapkan petunjuk dan
kebijkan publik tentang APBD dan menentuakn strategi dan prioritas dari
APBD tersebut, c) melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD
dalam rapat paripurna), d) mengambil keputusan dan pengesahan.9
Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam tahap
perencanaan APBD Kabupaten Subang sudah dilakukan, karena tahap
7Wawancara Pribadi dengan Hoerul Anwar, Subang: kantor DPRD, 22 November 2013.
8Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia cet. VI, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 92.
9Wawancara Pribadi dengan Hoerul Anwar, Subang: Kantor DPRD, 22 November 2013.
55
perencanaan ini adalah awal terbentuknya APBD yang akan diangarkan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.10
Pada tahap pengawasan perencanaan APBD Kabupaten Subang,
dalam kenyataanya belum berjalan dengan baik, karena adanya ketidak
sesuaian antara Perencanaan dengan pelaksanaan dalam APBD,
seharusnya pendapatan daerah/kas daerah itu harus lebih 20 persen
dibandingkan dengan belanja daerah, tapi di Kabupaten Subang, kas
daerah kurang dari 20 persen bahkan lebih parah lagi terjadinya defisit.
Sehingga pengawasan dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh
DPRD belum efektik, karena tidak seimbang antara pendapatan daerah
dengan belanja daerah.
Maka untuk menyikapi adanya ketidak sesuaian antara pendapatan
daerah dan belanja daerah, harus dilakukan pengawasan yang serius pada
tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD, agar menghasilkan
keseimbangan dan kesesuaian dalam pelaksanaan APBD Kabupaten
Subang.
b. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan APBD
Kabupaten Subang, DPRD Kabupaten Subang melakukan beberapa cara
dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD
Kabupaten Subang, diantaranya:
10
Wawancara Pribadi dengan Hoerul Anwar, Subang: Kantor DPRD, 22 November 2013.
56
1. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD.11
Guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan fungsi
pengawasan APBD Kabupaten Subang, DPRD membentuk alat
kelengkapan yang terdiri dari:
1) Pimpinan DPRD
Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif,
yang terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh anggota DPRD, pimpinan DPRD terdiri atas unsur fraksi
dalam DPRD, pimpinan DPRD memiliki masa kerja selama 5
tahun.12
Di Kabupaten Subang Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang
ketua dan tiga wakil ketua, dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh sekretariat. Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari
unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah
anggota fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti
tanggungjawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua.13
Pimpinan DPRD Kabupaten Subang dalam tugasnya sudah
cukup efektif, dilihat adanya kesimpulan hasil sidang yang
dikeluarkan oleh pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan-
keputusan yang adil, dan juga selalu melaksanakan koordinasi
11
Wawancara Pribadi dengan Hani Ruchendi, Subang: Kantor DPRD, 11 November
2013. 12
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, h. 223.
13
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, (Subang: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, 2009), h. 19.
57
dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi
kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
2) Badan Musyawarah
Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD, susunan keanggotaan Badan Musyawarah
ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan
DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.14
Badan Musyawarah memiliki peran penting dalam
melaksanakan pengawasan Anggaran di Kabupaten Subang, karena
Badan Musyawarah memiliki tugas dalam menetapkan waktu
sidang yang di dalamnya membahas berbagai hal yang mengacu
kepada evaluasi kinerja DPRD dalam pengawasan APBD
khususnya, dan sesuai tugasnya yang lain Badan Muysawarah
selalu memberikan pendapat untuk melancarkan kegiatan DPRD,
maka kinerja Badan Musyawarah sudah efektif dalam melakukan
pelaksanaan pengawasan APBD di Kabupaten Subang.
3) Komisi-Komisi
Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh
pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu.
14
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, (Subang: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, 2009), h. 23.
58
Anggota komisi terdiri atas unsur fraksi, adapun masa kerja komisi
paling lama 2 tahun.15
Komisi DPRD di Kabupaten Subang ada empat Komisi,
masing-masing: Komisi A (Menangani Bidang Pemerintahan);
Komisi B (Menangani Bidang Ekonomi); Komisi C (Menangani
Bidang Pembangunan dan Anggaran); Komisi D (Menangani
Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesra).16
Dalam melasanakan pengawasan APBD di Kabuaten Subang,
DPRD Kabupaten Subang mengandalkan atau menjadikan komisi-
komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pengelolaan APBD.17
Dalam wawancara dengan Hoerul Anwar beliau mengatakan
bahwa komisi adalah ujung tombak yang diandalkan dalam
pengawasan pengelolaan APBD di Kabupaten Subang, tetapi
dengan adanya masyarakat Kabupaten Subang yang belum
sejahtera dan juga kurang menerima, menampung, membahas serta
menindak lanjuti aspirasi masyarakat, sehingga berakibat hubungan
antara masyarakat dengan DPRD kurang harmonis.
Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap komisi agar
berjalan dengan baik adalah turun langsung kepada masyarakat
guna menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat dan
15
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, h. 223.
16
Wawancara Pribadi dengan Hani Ruchendi, Subang: Kantor DPRD 11 November 2013.
17
Wawancara Pribadi dengan Hoerul Anwar, Subang: Kantor DPRD, 22 November 2013.
59
mendapatkan data-data tentang penyimpangan anggaran yang
dilakukan oleh lembaga eksekutif.
4) Badan Legislasi Daerah
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD
yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD,
pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari satu orang ketua, satu
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Adapun anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan dari masing-
masing fraksi.18
Dengan adanya Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Subang, itu membuktikan bahwa kinerja
Badan Legislasi Daerah Kabupaten Subang sudah berjalan efektif
dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran, karena Badan
Legislasi telah melakukan tugasnya dalam membuat semua
peraturan-peraturan tentang anggaran dan juga dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan anggaran, kemudian melakukan pengawasan
APBD yang berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat.
5) Badan Kehormatan
Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD
dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Badan
kehormatan memiliki tugas:
18
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, h. 26.
60
a) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para
anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan
kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD
serta sumpah/janji;
c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih;
d) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk
ditindaklanjuti oleh DPRD.19
Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pimpinan Badan
Kehormatan terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan, dan
adapun anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam
rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing
fraksi.20
Dari penjelasan tugas yang dimiliki Badan Kehormatan
diatas, pentingnya mengevaluasi disiplin, dan kepatuhan terhadap
moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredabilitas DPRD.
Karena pada kenyataannya DPRD kabupaten sudah kehilangan
martabat, kehormatan, citra dan kredabilitas, dengan adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam hal
anggaran.
19
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, h. 224.
20
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, h. 28.
61
Oleh karena itu badan kehormatan harus benar-benar serius
dalam melakukan tugasnya dalam menjaga kehormatan DPRD,
agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh DPRD Kabupaten Subang, sehingga dapat melakukan
pengawasan yang efektif terhadap anggaran.
6) Alat Kelengkapan Lain Yang Diperlukan Dan Dibentuk Oleh
Paripurna.
Alat kelengkapa khusus contohnya adalah panitia khusus,
panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk
untuk menangani tugas yang bersifat khusus, anggota panitia
khusus terdiri atas unsur-unsur fraksi, masa kerjanya ditentukan
oleh DPRD.21
Pembentukan alat kelengkapan yang berupa panitia khusus
yang bersifat tidak tetap, panitia khusus dibentuk dalam rapat
paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar
pertimbangan Badan Musyawarah, jumlah anggota panitia
ditetapkan dengan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan
disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.22
21
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, h. 226.
22
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Subang, h. 30.
62
2. Serap Aspirasi Masyarakat.23
Upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Subang dalam
meminimalisasi adanya penyimpangan pelaksanaan APBD, dengan
cara melakukan serap aspirasi masyarakat, karena peran serta
masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang
baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hal ini
adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari
korupsi, kolusi, nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma
hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan
sekaligus melaporkan bila ada penyimpangan anggaran yang
dilakukan oleh pemerintah.24
Pada kenyataanya di Kabupaten Subang dalam pengawasan
anggaran dengan menggunakan serap aspirasi masyarakat belum
efektif dilakukan oleh DPRD Kabupaten Subang, karena DPRD hanya
melakukanya dengan cara serap aspirasi dengan menggunakan
website, maka menyerap aspirasi masyarakat tidak bisa dilakukan
dengan baik, karena tidak semua masyarakat Kabupaten Subang
mengerti penggunaan website resmi.
23
Wawancara Pribadi dengan Moch.Noor Wibowo, Subang: Kantor DPRD, 19 November
2013.
24
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, h. 309.
63
Maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjalin
hubungan harmonis dengan masyarakat, kemudian melakukan
belusukan kepada setiap daerah-daerah di Kabupaten Subang, dan
selalu melakukan tindakan terhadap aspirasi masyarakat tersebut, agar
tercipta hubungan yang harmonis dan menjadi pemerintahan yang
bersih.
3. Mengontrol Peran Eksekutif Dalam Penyaluran APBD.25
Kewenangangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar
terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi
mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk
memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan
kepada warganya.26
Pelaksanaan pengawasan dengan cara mengontrol peran
eksekutif dalam penyaluran APBD memang bagus untuk
dilaksanakan, namun sayangnya di Kabupaten Subang itu belum
benar-benar berjalan, karena adanya kerjasama antara DPRD dengan
lembaga eksekutif dalam pelaksanaan anggaran supaya tidak diawasi,
dan juga adanya kepentingan politik yang terjadi di Kabupaten
Subang.
Maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan moral,
martabat DPRD, mengoptimalkan kinerja DPRD dengan mengadakan
25
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD 11 November 2013.
26
Syamsudin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005), h.
147.
64
pelatihan-pelatihan dalam menjalankan roda pemerintahan, dan DPRD
harus profesional dalam bertugas mengawasi anggaran daerah.
c. Tahap Pertanggungjawaban
Pada tahap ini kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling
lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan
tersebut sekurang-kurangnya meliputi realisasi APBD, neraca, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
yang diteteapkan dengan peraturan pemerintah.27
Menurut Suraden (anggota DPRD Kabupaten Subang) dengan
mengadakan laporan pertanggungjawaban setiap tahunya, maka akan
terlihat bagaimana APBD itu mengalir sesuai dengan program
pemerintah atau sebaliknya.28
Dalam forum laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu,
yaitu:
1. LPJ Jangka Pendek.29
Laporan pertanggugjawaban yang dilakukan oleh eksekutif itu
sangat penting dilakukan agar terlihat apakah APBD itu sesuai atau
27
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 88.
28
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD 11 November 2013.
29
Wawancara Pribadi dengan Moch.Noor Wibowo, Subang: Kantor DPRD, 19 November
2013.
65
tidak sesuai dengan rencana, juga penting sebagai ukuran seberapa
jauh anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para
pemilihnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat, oleh karena itu
DPRD Kabupaten Subang melakukan pengawasan tahap pertama
yaitu LPJ jangka pendek dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam rangka
melakukan pengawasan oleh DPRD terhadap Eksekutif.
Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan DPRD dalam
melaksanakan pengawasan APBD Kabupaten Subang sudah efektif,
karena disetiap tahunya dilakukan Laporan Pertanggungjawaban yang
dilakukan lembaga eksekutif yang diawasi oleh lembaga legislatif.
LPJ Jangka Menengah.30
Kemudian LPJ tahap berikutnya adalah Laporan
Pertanggungjawaban jangka menengah dilakukan setiap 5 tahun sekali
dalam rangka melakukan pengawasan dan sekaligus evaluasi kinerja
eksekutif. LPJ jangka menengah ini tidak kalah pentingnya dengan
pengawasan APBD pada tahap pendek, karena dijangka menengah ini
dibuat pengawasan yang sangat ketat dilakukan oleh DPRD
Kabupaten Subang untuk mengevaluasi kinerja eksekutif khususnya
dalam mewujudkan Kabupaten Subang yang bersih dari praktek KKN.
30
Wawancara Pribadi dengan Moch.Noor Wibowo, Subang: Kantor DPRD, 19 November
2013.
66
2. LPJ Jangka Panjang31
Laporan pertanggungjawaban yang terakhir adalah Laporan
Pertanggungjawaban jangka panjang dilakukan setiap 25 tahun sekali
oleh DPRD, sebagai tolak ukur kinerja pemerintah setiap periode guna
melihat perkembangan kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan
dan mengelola pemerintahan Kabupaten Subang khususnya dalam
pengelolaan APBD, Laporan Pertanggungjawaban tahap panjang
memiliki tujuan sebagai evaluasi bagi setiap pemerintah yang akan
datang, guna menciptakan pemerintahan yang baik.
B. Hambatan Dan Pencapaian DPRD Periode 2009-2014 Kabupaten Subang
Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD
Menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Subang,
DPRD Kabupaten Subang mengalami beberapa hal yang menghambat jalanya
fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Subang mengalami hambatan-
hambatan, yaitu:
1. Mengenai Kemampuan Teknik Anggota DPRD Dalam Pengawasan
Pengelolaan Anggaran.32
Masalah ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota
DPRD, serta minimnya pengalaman dari anggota DPRD dikarenakan
anggota DPRD lebih banyak yang baru menjadi anggota dewan
31
Wawancara Pribadi dengan Moch.Noor Wibowo, Subang: Kantor DPRD, 19 November
2013. 32
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD, 11 November 2013.
67
dibandingkan dengan yang lama, sehingga menimbulkan kurangnya efektif
dalam pengelolaan anggaran dan pengawasanya.
2. Sumber Daya Manusia DPRD Yang Bermacam-macam.33
Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kabupaten Subang yang
bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk
pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi
pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal
diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek
pengawasannya khusus pengawasan dalam pengelolaan anggaran.
3. Adanya Komunikasi Yang Kadang-kadang Tidak Sejalan Dengan Fraksi
Lain.34
Dalam hal ini, sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan
kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan
kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai
kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan
termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan
yang lain.
4. Kurangnya Data-Data yang Lengkap.35
Data-data lengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kabupaten
Subang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif
33
Wawancara Pribadi dengan Hani Ruchendi, Subang: Kantor DPRD, 11 November
2013. 34
Wawancara Pribadi dengan Hoerul Anwar, Subang: Kantor DPRD, 11 November 2013. 35
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD, 11 November 2013.
68
dalam mengelola APBD, oleh karena itu, kurangnya data-data menjadikan
pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Subang dalam
mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:
1. Mengadakan Pelatihan-Pelatihan di Bidang Pemerintahan Dan Pengelolaan
Keuangan Daerah.36
Pelatihan-pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten Subang terutama
di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan
karena kurangnya keahlian anggota DPRD Kabupaten Subang terutama
dalam dua bidang tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut maka
pemahaman terhadap seluk beluk pemerintahan akan membantu anggota
DPRD dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi pengawasan.
2. Melakukan Komunikasi (Lobi) Antar Fraksi.37
Melakukan Komunikasi antar fraksi dalam DPRD adalah jalan upaya
dalam melakukan penyatuan visi dan misi DPRD Kabupaten Subang,
dengan adanya komunikasi yang sering dilakukan diharapkan dapat
mengompakan seluruh anggota dewan di setiap fraksi demi tercapai DPRD
Kabupaten Subang sebagai lembaga penyambung dan penyalur aspirasi
masyarakat melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan menuju visi Subang di tahun 2025.
36Wawancara Pribadi dengan Hani Ruchendi, Subang: Kantor DPRD 11 November 2013.
37
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD, 11 November 2013.
69
3. Menggali Informasi Terkait Masalah Yang Ada Dalam Masyarakat.38
Penggalian informasi langsung kepada masyarakat diperlukan oleh
DPRD guna melihat langsung kondisi di lapangan guna untuk mencari data-
data yang lengkap tentang Pelaksanaan APBD oleh eksekutif, apakah
program-program yang telah ditetapkan terutama yang menyentuh
masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Pencapaian DPRD Kabupaten Subang periode 2009-2014 adalah:
1. Memberikan Masukan, Saran, dan Pendapat Kepada Pihak Eksekutif.39
Sebagai mitra kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,
DPRD selalu memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah
dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh eksekutif. Karena
ditakutkan adanya penyimpangan-penyimpangan anggaran yang
dilakukan oleh eksekutif.
2. Mengadakan Forum Laporan Pertanggungjawaban.40
Mengadakan Laporan pertanggungjawaban disetiap waktunya
sangat penting sekali dalam pengawasan, adapun waktu-waktu
pengaawasan dalam forum laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3
waktu: jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sangat
penting untuk dilaksanakan dalam pengawasan APBD, agar APBD dapat
terkontrol oleh DPRD Kabupaten Subang.
38
Wawancara Pribadi dengan Suraden, Subang: Kantor DPRD 11 November 2013.
39
Ibid, wawancara Suraden.
40
Wawancara Pribadi dengan Moch.Noor Wibowo, Subang: Kantor DPRD, 19 November
2013.
70
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode
2009-2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang sudah sesuai
dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, namun
belum berjalan efektif karena adanya kerjasama politik, kerjasama
perorangan politik, dan kurangnya teknologi dalam melakukan pengawasan
di Kabupaten Subang sehingga adanya perbuatan korupsi.
2. DPRD Kabupaten Subang dalam menjalankan tugasnya mengalami
hambatan, yaitu: kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan
pengelolaan anggaran, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kurangnya
komunikasi antar fraksi, Kurangnya Data-Data Lengkap, meskipun begitu
DPRD Kabupaten Subang tetap meningkatkan kinerja anggota dewan dalam
menjalankan fungsi pengawasan. Peningkatan ini difokuskan dalam bidang
peningkatan SDM. Pencapaian DPRD Kabupaten Subang periode 2009-
2014 adalah: Mengadakan Forum Laporan Pertanggungjawaban.
71
B. Saran
1. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Subang,
harus menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sehingga akan
menghilangkan anggapan kepada DPRD yang negatif.
a. DPRD Kabupaten Subang harus terjun langsung ke masyarakat agar
mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya, sehingga jika ada
penyimpangan anggaran dapat segera diketahui.
2. Mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugasnya.
72
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Buku
Alam. Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XI KTSP Standar Isi 2006,
Jakarta: Erlangga, 2007
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. III. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Asshidiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer, 2007
BAPPEDA. Subang dalam Angka Tahun 2013. Subang: BAPEDA, 2013
Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:
Erlangga, 2006
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2003
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2009
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
PT Gramedia, 2008
Djohermansyah, Djohan. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di
Tingkat Lokal. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
DPRD, Sistem Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan DPRD,
Kebumen: Kerjasama DPRD Kebumen dengan The Asia Foundation, 2006.
Estiningsih, Muji. Fungsi Pengawasan DPRD. Yogyakarta: Universitas
Atmajaya, 2005
Fachruddin, Irfan. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah. Bandung: PT. Alumni, 2004
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. Pendidikan Kewarganegaraan,
cet. III. Jakarta: Kencana, 2008
73
Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan
Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004
Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,
cet. II. Jakarta: Rajawali Pers, 1991
Kaloh. Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan
Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar
Grafika, 2009
Kansil,C.S.T dan Christine S.T Kansil. Ilmu Negara, Jakarta: Sinar Grafika,
2007
Kantaprawira, Rusadi dan Dede Mariana. Perihal Ilmu Politik. Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2007
Kantaprawira, Rusadi dan Dede Mariana. Perihal Ilmu Politik. Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2007
Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung:
Nusamedia, 2009
Kusnardi, Moh dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara, cet. III. Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1995
Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. V. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983
Mahkamah Konstitusi RI Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2011
Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995
Marbun. DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2006
Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2002
Mardiasmo. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja
Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit
Andi, 2001
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cet. IV. Jakarta: Kencana,
2008.
74
Napitupulu, Paimin. Menuju Pemerintahan Perwakilan, Jakarta: PT.
Alumni, 2007
Nordiawan, Dedi, dkk. Akuntansi Pemerintahan, cet III. Jakarta: Salemba
Empat, 2008
Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
cet. II. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007
Pemerintahan Kabupaten Subang, Rakyat Subang Gotong Royong, Subang
Maju, Subang: Pemerintahan Kabupaten Subang, 2004
Prayudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
Salang, Sebastian dan M. Djadijono. Menghindari Jeratan Hukum bagi
Anggota Dewan, Jakarta: Forum Sahabat, 2009
Sanit, Arbi. Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, cet. III. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2001
Sekretariat DPRD Kabupaten Subang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Subang. Subang: Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, 2009
Sinamo, Nomensen. Hukum Pemerintahan Daerah, cet. I. Tangerang: PT.
Pustaka Mandiri, 2010
Soehino. Ilmu Negara, cet. VI. Yogyakarta: Liberty, 2004
Soekarwo. Berbagai Masalah Keuangan Daerah. Surabaya: Airlangga
University Press, 2003
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, cet. IV.
Jakarta: Sinar Grafika, 2012
Syahrini, Riduan. Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum. Bandung:
Alumni, 2009
Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani. Etika Hubungan Legislatif dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Fokus Media, 2003
Wattimena, Reza A. A. Melampaui Negara Hukum Klasik. Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2007
75
Widjaja, HAW. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, cet. II. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002
Widjaja, HAW. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta:
Raja Grafindo Perkasa, 2005
Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
di Indonesia, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
Peraturan Perundang-undangan dan Internet
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian pengelolaan/#xzz2r
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Daftar Pimpinan dan Anggota Beserta Alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Subang Periode 2009-2014
No Nama Jabatan Fraksi Komisi
1 Atin supriatin Ketua DPRD PDIP -
2 Agus Masykur. R Wakil Ketua DPRD PKS -
3 Ahmad Rizal Wakil ketua DPRD DEMOKRAT -
4 Oman Warjoman Wakil Ketua DPRD GOLKAR -
5 Pajar Riskomara Anggota GOLKAR Komisi A
6 Awang gunawan Anggota PDIP Komisi A
7 Rosid Supriyadi Anggota PKS Komisi A
8 Bogi Ahmad .S Anggota DEMOKRAT Komisi A
9 Oom Abdurahman Anggota PPP Komisi A
10 Suwara Anggota PKB Komisi A
11 Daud Anggota PKS Komisi A
12 Narca sukanda Anggota PDIP Komisi A
13 Pipin M. Iqbal Anggota PDIP Komisi A
14 Rohmani Anggota Demokrat Komisi A
15 Andi Lala Anggota GERINDRA Komisi A
16 Agus Hendra Anggota PDK Komisi A
17 Sarmitra Anggota DEMOKRAT Komisi B
18 Rusnatim Anggota PDIP Komisi B
19 Encep Sugiana Anggota PKS Komisi B
20 Ahmad Dahlan Anggota GERINDRA Komisi B
21 Asep Nurhasan Anggota PKB Komisi B
22 Bambang Irmayana Anggota GOLKAR Komisi B
23 Ahmad Syahid Anggota PKB Komisi B
24 Karya Zakaria Anggota DEMOKRAT Komisi B
25 Mimin Hermawan Anggota GOLKAR Komisi B
26 Noor Wibowo Anggota PDIP Komisi B
27 Pepe Suryadi Anggota PDIP Komisi B
28 Beni Rudiono Anggota PDIP Komisi C
29 Usep Ukarya Anggota PKS Komisi C
30 Haerul Anwar Anggota PAN Komisi C
31 Dadan Yudaswara Anggota DEMOKRAT Komisi C
32 Hani RUchendi Anggota GOLKAR Komisi C
33 Lutfi Isror Anggota PAN Komisi C
34 Anharudin Anggota DEMOKRAT Komisi C
35 Juli Suhaerman Anggota PKB Komisi C
36 Suraden Anggota PDIP Komisi C
37 Acah Siti .R Anggota PDIP Komisi C
38 Sumarna Anggota GERINDRA Komisi C
39 Sugianto Anggota PKS Komisi D
40 Satibi Anggota DEMOKRAT Komisi D
41 Hendra Purnawan Anggota GOLKAR Komisi D
42 Tatang Fahrudin Anggota PDIP Komisi D
43 Panji Supriadi Anggota PDIP Komisi D
44 Nining W.S Anggota PDIP Komisi D
45 Ade Suhaya Anggota DEMOKRAT Komisi D
46 Ahmad Buchori Anggota PKS Komisi D
47 Syahroni Syukur Anggota PKB Komisi D
48 Tatang Kusnandar Anggota PAN Komisi D
49 Hartono Anggota HANURA Komisi D
50 Ending Suryadi Anggota PDIP Komisi D
DATA APBD KABUPATEN SUBANG DARI TAHUN 2009-2013
Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2009
A. Penerimaan Daerah
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2.1. Pajak Daerah
2.2. Retribusi Daerah
2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
2.4. Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
2.5. Penerimaan Dari Dinas-Dinas
2.6. Penerimaan Lain-lain
3. Bagian Pendapatan Berasal Dari
Pemberian Pemerintah Dan Atau
Instansi Yang Lebih Tinggi
3.1. Bagi Hasil Pajak
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak
3.3. Dana Rutin Daerah
3.4. Dana Pembangunan Daerah
3.5. Dana Alokasi Umum
3.6. Dana Alokasi Khusus
3.7. Penerimaan Lainnya
Rp.1.175.467.934.000
Rp.62.655.497.000
Rp.67.665.303.000
Rp.20.147.677.000
Rp.8.492.064.000
Rp.0
Rp.4.936.799.000
Rp.0
Rp.34.088.763.000
Rp.1.045.147.134.000
Rp.134.075.018.000
Rp.26.330.478.000
Rp.0
Rp.0
Rp.666.926.184.000
Rp.81.438.000.000
Rp.136.377.454.000
Pengeluaran Kabupaten Subang Tahun 2009
A. Pengeluaran Rutin
0.1. Belanja Pegawai
0.2. Belanja Barang
0.3. Belanja Bunga
0.4. Belanja Subsidi
0.5. Belanja Hibah
0.6. Belanja Lain-lain/Belanja Bantuan Sosial
0.7. Belanja Tidak Tersangka
B. Pengeluaran Pembangunan
1. Pengeluaran Umum
2. Ketertiban Dan Ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan Hidup
5. Perumahan Dan Fasilitas Umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata Dan Budaya
8. Pendidikan
9. Perlindugan Sosial
Jumlah
Rp.905.434.538.000
Rp.632.745.829.000
Rp.114.668.921.000
Rp.0
Rp.61.219.385.000
Rp.6.580.180.000
Rp.90.006.955.000
Rp.213.268.000
Rp.331.184.527.000
Rp.65.535.237.000
Rp.2.429.425.000
Rp.24.756.851.000
Rp.20.980.759.000
Rp.83.303.918.000
Rp.52.649.528.000
Rp.1.298.250.000
Rp.77.470.202.000
Rp.2.760.357.000
Rp.1.236.619.065.000
Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2010
A. Penerimaan Daerah
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2.1.Pajak Daerah
2.2.Retribusi Daerah
2.3.Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
2.4. Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
2.5.Penerimaan Dari Dinas-Dinas
2.6.Penerimaan Lain-lain
3. Bagian Pendapatan Berasal dari
Pemberian Pemerintah Dan Atau
Instansi Yang Lebih Tinggi
3.1. Bagi Hasil Pajak
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak
3.3. Dana Rutin Daerah
3.4. Dana Pembangunan Daerah
3.5. Dana Alokasi Umum
3.6. Dana Alokasi Khusus
3.7. Penerimaan Lainnya
Rp.1.188.450.070.000
Rp.57.607.654.000
Rp.75.532.290.000
Rp.23.117.864.000
Rp.9.752.048.000
Rp.0
Rp.5.933.517.000
Rp.0
Rp.36.728.861.000
Rp.1.055.310.126.000
Rp.168.021.689.000
Rp.25.520.902.000
Rp.0
Rp.0
Rp.712.690.907.000
Rp.58.051.000.000
Rp.91.025.628.000
Pengeluaran Kabupaten Subang Tahun 2010
A. Pengeluaran Rutin
0.1. Belanja Pegawai
0.2. Belanja Barang
0.3. Belanja Bunga
0.4. Belanja Subsidi
0.5. Belanja Hibah
0.6. Belanja Lain-lain/Belanja Bantuan Sosial
0. 7. Belanja Tidak Tersangka
B. Pengeluaran Pembangunan
1. Pengeluaran Umum
2. Ketertiban Dan Ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan Hidup
5. Perumahan Dan Fasilitas Umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata Dan Budaya
8. Pendidikan
9. Perlindugan Sosial Jumlah
Rp.1.091.105.655.000
Rp.752.712.292.000
Rp.149.116.478.000
Rp.56.697.045.000
Rp.2.008.818.000
Rp.36.896.260.000
Rp.92.894.254.000
Rp.779.943.000
Rp.286.489.840.000
Rp.82.488.100.000
Rp.1.878.130 .000
Rp.24.657.116.000
Rp.25.195.093.000
Rp.80.289.950.000
Rp.50.811.971.000
Rp.3.126.410.000
Rp.14.414.610.000
Rp.3.628.460.000
Rp.1.377.595.495.000
Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2011
A. Penerimaan Daerah
1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2.1. Pajak Daerah
2.2. Retribusi Daerah
2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
2.4. Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
2.5. Penerimaan Dari Dinas-Dinas
2.6. Penerimaan Lain-lain
3. Bagian Pendapatan Berasal dari Pemberian
Pemerintah Dan Atau Instansi Yang Lebih Tinggi
3.1. Bagi Hasil Pajak
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak
3.3. Dana Rutin Daerah
3.4. Dana Pembangunan Daerah
3.5. Dana Alokasi Umum
3.6. Dana Alokasi Khusus
3.7. Penerimaan Lainnya
Rp.1.409.685.487.000
Rp.3.710.867.000
Rp.94.181.844.000
Rp.35.984.516.000
Rp.9.434.823.000
Rp.0
Rp.9.297.665.000
Rp.0
Rp.39.464.840.000
Rp.1.311.792.776.000
Rp.170.087.488.000
Rp.34.838.706.000
Rp.0
Rp.0
Rp.745.786.910.000
Rp.52.428.600.000
Rp.308.651.072.000
Pengeluaran Kabupaten Subang Tahun 2011
A. Pengeluaran Rutin
0.1. Belanja Pegawai
0.2. Belanja Barang
0.3. Belanja Bunga
0.4. Belanja Subsidi
0.5. Belanja Hibah
0.6. Belanja Lain-lain/Belanja Bantuan Sosial
0.7. Belanja Tidak Tersangka
B. Pengeluaran Pembangunan
1. Pengeluaran Umum
2. Ketertiban Dan Ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan Hidup
5. Perumahan Dan Fasilitas Umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata Dan Budaya
8. Pendidikan
9. Perlindugan Sosial Jumlah
Rp.1.167.088.785.000
Rp.834.000.392.000
Rp.199.748.779.000
Rp.55.931.831.000
Rp.900.000.000
Rp.14.437.935.000
Rp.59.718.011.000
Rp.2.351.837.000
Rp.455.270.440.000
Rp.73.081.947.000
Rp.2.030.184.000
Rp.31.384.713.000
Rp.51.067.846.000
Rp.102.438.930.000
Rp.46.085.653.000
Rp.1.855.000.000
Rp.143.834.388.000
Rp.3.491.779.000
Rp.1.622.359.225.000
Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2012
A. Penerimaan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah
1.1.Pajak Daerah
1.2.Retribusi Daerah
1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
1.4.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Dana Perimbangan
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2. Dana Alokasi Umum
2.3. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3.1. Dana bagi Hasil Paj ak Dari Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Lainya
3.2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainya
Rp.1.373.647.434.000
Rp.95.933.419.000
Rp.37.027.537.000
Rp.9.320.882.000
Rp.10.010.000.000
Rp.39.575.000.000
Rp.1.172.664.975.000
Rp.198.144.042.000
Rp.917.181.913.000
Rp.57.339.020.000
Rp.105.049.040.000
Rp.50.965.504.000
Rp.54.083.536.000
Belanja Kabupaten Subang Tahun 2012
A. Belanja Daerah
1. Belanja Tidak Langsung
1.1. Belanja Pegawai
1.2. Belanja Subsidi
1.3. Belanja Hibah
1.4. Belanja Bantuan Sosial
1.5. Belanja bantuan Keuangan Kepada
Provinsi Atau Kabupaten/Kota dan Desa
1.6. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
2.1. Belanja Pegawai
2.2. Belanja Barang Dan Jasa
2.3. Belanja Modal
Rp.1.416.947.254.000
Rp.962.358.532.000
Rp.824.249.389.000
Rp.900.000.000
Rp.4.944.049.000
Rp.22.969.000.000
Rp.70.626.123.000
Rp.38.669.971.000
Rp.454.588.722.000
Rp.42.056.614.000
Rp.170.067.771.000
Rp.242.464.335.000
Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2013
A. Penerimaan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah
1.1.Pajak Daerah
1.2.Retribusi Daerah
1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
1.4.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Dana Perimbangan 2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2. Dana Alokasi Umum
2.3. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
3.1. Dana bagi Hasil Paj ak Dari Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Lainya
3.2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainya
Rp.1.499.668.098.000
Rp.119.940.035.000
Rp.42.415.500.000
Rp.18.569.535.000
Rp.11.410.000.000
Rp.47.545.000.000
Rp.1.310.990.826.000
Rp.218.926.194.000
Rp.1.032.567.532.000
Rp.59.497.100.000
Rp.68.737.237.000
Rp.2.425.101.000
Rp.66.312.136.000
Belanja Kabupaten Subang Tahun 2013
A. Belanja Daerah
1. Belanja Tidak Langsung
1.1. Belanja Pegawai
1.2. Belanja Hibah
1.3. Belanja Bantuan Sosial
1.4. Belanja bantuan Keuangan Kepada
Provinsi Atau Kabupaten/Kota dan Desa
1.5. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
2.1. Belanja Pegawai
2.2. Belanja Barang Dan Jasa
2.3. Belanja Modal
Rp.1.547.392.028.000
Rp.1.030.671.582.000
Rp.837.231.977.000
Rp.104.049.401.000
Rp.6.602.000.000
Rp.75.788.204.000
Rp.7.000.000.000
Rp.516.720.446.000
Rp.45.442.259.000
Rp.206.541.454.000
Rp.264.736.733.000
Data APBD di atas adalah data yang diperoleh langsung di Kabupaten
Subang.
HASIL WAWANCARA
Nama :
Jabatan :
Hari/tanggal :
Paraf :
1. Ada berapa fraksi dan komisi di DPRD Kabupaten Subang?
2. Fraksi dan komisi apa saja?
3. Setiap komisi menangani bidang apa saja?
4. Bagaimana hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten
Subang?
5. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan
APBD di Kabupaten Subang?
6. Apa saja hambatan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan
terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Subang?
7. Bagaimana solusi yang dilakukan DPRD untuk menyelesaikan hambatan-
hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD?
8. Apa pencapaian DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan APBD di Kabupaten Subang?
9. Berapa jumlah APBD Kab. Subang tahun 2009 s/d tahun 2013 ?
10. Bagaimana penggunaan APBD di Kabupaten Subang?
HASIL WAWANCARA SURADEN
1. Fraksi : 6 buah
Komisi : 4 buah
2. Fraksi :
- PDIP
- GOLKAR
- DEMOKRAT
- PKS
- GNK (Gerakan Nurani Kebangsaan, yang merupakan gabungan
dari partai GERINDRA dan PKPB)
- KPAP (yang merupakan gabungan dari partai PKB, PAN, dan
PPP)
3. Komisi A : Menangani tentang Pemerintahan
Komisi B : Menangani tentang Ekonomi
Komisi C : Menangani tentang Pembangunan dan Anggaran
Komisi D : Menangani tentang Pendidikan, Keagamaan dan Kesra
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena DPRD dan Pemerintah
Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan.
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD yaitu dengan cara:
a. Serap aspirasi masyarakat baik pada saat reses atau tidak
b. Mengadakan forum LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) APBD disetiap tahunya
agar terlihat dan terkontrol oleh DPRD kemana saja anggaran itu disalurkan.
c. Mengontrol peran eksekutif dalam penyaluran APBD
6. Hambatan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan APBD di
Kabupaten Subang yaitu:
1. Kurangnya data-data yang lengkap.
2. Kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran belum
efektif.
3. Adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain
7. Solusi yang dilakukan DPRD dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan fungsi
pengawasan pengelolaan APBD adalah:
1. Menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat
2. Mengadakan bintek.
3. Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi
8. Pencapaian DPRD dalam menyelesaikan fungsi pengawasaan pengelolaan APBD adalah
selalu memberikan masukan, saran dan pendapat kepada pihak eksekutif.
9. Kalo, Pendapatan Daerah tahun 2009 itu sekitar 1,1 triliyun lebih tahun 2010 juga sekitar
1,1 triliyun, 2011 sekitar 1,4 triliyun lebih, tahun 2012 itu kalo ga salah sebanyak Rp.1,3
triliyun tahun 2013 sebanyak Rp.1,4 triliyun.
10. Penggunaan APBD di Kabupaten Subang sudah cukup baik, walopun belum optimal
mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang.
HASIL WAWANCARA HANI RUCHENDI
1. Fraksi : 6 buah
Komisi : 4 buah
2. Fraksi :
- PDIP
- GOLKAR
- DEMOKRAT
- PKS
- GNK (Gerakan Nurani Keb angsaan, yang merupakan gabungan
dari partai GERINDRA dan PKPB)
- KPAP (yang merupakan Gabungan dari partai PKB, PAN, dan
PPP)
3. Komisi A : Menangani tentang Pemerintahan
Komisi B : Menangani tentang Ekonomi
Komisi C : Menangani tentang Pembangunan dan Anggaran
Komisi D : Menangani tentang Pendidikan, Keagamaan dan Kesra
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif itu kan diatur dalam UU 32 tahun 2004 sebagai
mitra kerja dalam pemerintah daerah, dan di Kabupaten Subang hubungan DPRD dengan
pemerintah daerah itu sangat baik dan saling mengisi dalam pelayanan publik.
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD yaitu dengan cara
membuat alat kelengkapan diantaranya :
a. Pimpinan DPRD
b. Badan Musyawarah
c. Komisi-Komisi
d. Badan Legislasi Daerah
e. Badan Kehormatan
f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan
dan dibentuk oleh paripurna
setiap komisi-komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan dalam
kontek APBD.
6. Hambatan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan APBD di
Kabupaten Subang yaitu mengenai Sumber Daya Manusia yang bermacam-macam
sehingga tidak semua DPRD mengetahui bagai mana cara mengelola pemerintah daerah..
7. Solusi yang dilakukan DPRD dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan fungsi
pengawasan pengelolaan APBD adalah dengan cara melakukan Bintek untuk
meningkatkan keterampilan para anggota DPRD
8. Pencapaian DPRD dalam pengawasan APBD selalu mengontrol pihak eksekutif dan
menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban.
9. Kalo APBD kabupaten subang itu biasanya ada pada laporan pertanggungjawaban APBD
setiap tahunya.
10. Penggunaan APBD di Kabupaten Subang sudah cukup baik, walopun belum seluruhnya
baik dan optimal dalam pengelolaan APBD karena beberapa hal yang menghambat
jalanya pengelolaan APBD di kabupaten Subang.
HASIL WAWANCARA NOOR WIBOWO
1. Fraksi : 6 buah
Komisi : 4 buah
2. Fraksi :
- PDIP
- GOLKAR
- DEMOKRAT
- PKS
- GNK (Gerakan Nurani Keb angsaan, yang merupakan gabungan
dari partai GERINDRA dan PKPB)
- KPAP (yang merupakan Gabungan dari partai PKB, PAN, dan
PPP)
3. Komisi A : Menangani tentang Pemerintahan
Komisi B : Menangani tentang Ekonomi
Komisi C : Menangani tentang Pembangunan dan Anggaran
Komisi D : Menangani tentang Pendidikan, Keagamaan dan Kesra
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif sangat baik dan saling mengisi karena kami
adalah sebagai mitra kerja pemerintahan daerah, kami pun sering memberi masukan
kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD.
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD yaitu dengan cara
menyerap aspirasi masyarakat, kemudian turun atau terjun langsung kepada masyarakat
untuk mengeruk langsung aspirasi masyarakat tentang adanya penyimpangan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah, dan membuat forum LPJ di setiap tahunya, yaitu LPJ
jangka pendek, LPJ jangka menengah dan jangka panjang, untuk tahap pendek dilakukan
selama satu tahun sekali, jangka menengah adalah lima tahun sekali dan jangka panjan
setiap dua puluh lima tahun sekali.
6. Hambatan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan APBD di
Kabupaten Subang yaitu, Sumber Daya Manusia DPRD Yang Bermacam-Macam
sehingga banyak dari anggota dewan tidak paham bahkan buta terhadap pengelolaan
keuangan dan pemerintahan.
7. Solusi yang dilakukan DPRD dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan fungsi
pengawasan pengelolaan APBD adalah dengan melakukan selalu pelatian pelatihan
terhadap SDM anggota dewan di Kabupaten Subang.
8. Pencapaian DPRD dalam menyelesaikan fungsi pengawasaan pengelolaan APBD adalah
mengadakan LPJ yang saya katakana tadi, dengan cara itu kami dapat mendapatkan data
efektif engganya pengelolaan APBD di Kabupaten Subang, dan terjun langsung ke
masyarakat atau dapil setiap daerahnya.
9. Kalo, tahun 2009 itu sekitar 1,1 triliyun lebih, tahun 2010 juga sekitar 1,2 triliyun, 2011
sekitar 1,409.685.487.000, tahun 2012 itu kalo ga salah sebanyak Rp.1,3 triliyun, tahun
2013 sebanyak Rp.1.499.668.098.462.
10. Penggunaan APBD di Kabupaten Subang saya rasa sudah baik dalam pengelolaan walo
adanya penyimpangan yang dlakukan oleh oknum anggota dewan.
HASIL WAWANCARA HAERUL ANWAR
1. Fraksi : 6 buah
Komisi : 4 buah
2. Fraksi :
- PDIP
- GOLKAR
- DEMOKRAT
- PKS
- GNK (Gerakan Nurani Kebangsaan, yang merupakan gabungan
dari partai GERINDRA dan PKPB)
- KPAP (yang merupakan gabungan dari partai PKB, PAN, dan
PPP)
3. Komisi A : Menangani tentang Pemerintahan
Komisi B : Menangani tentang Ekonomi
Komisi C : Menangani tentang Pembangunan dan Anggaran
Komisi D : Menangani tentang Pendidikan, Keagamaan dan Kesra
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif baik karena kami memiliki satu tujuan untuk
Kabupaten Subang ini, yaitu menjadikan Rakyat Subang Gotong Royong agar subang
maju, dan agar menciptakan visi kami dalam mengelola Subang.
5. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD yaitu dengan cara
membagi pengawasan itu menjadi 3 tahap, yaitu dari tahap perencanaan, kemudian dalam
pelaksanaan dan yang terakhir dalam tahap pertanggungjawaban. Karena kenapa dibagi
menjadi tiga tahap, karena seharusnya untuk pengawasan, kami DPRD selalu mengawasi
dari awal penyusunan, karena dalam tahap penyusunan adalah hal penting dalam
mewujudkan kesejahterakan rakyat, pada tahap perencanaan maka yang diakukan oleh
DPRD adalah:
a) Menampung aspirasi masyarakat,
b) Menetapkan petunjuk dan kebijkan publik tentang APBD dan menentuakn strategi dan
prioritas dari APBD tersebut,
c) Melakukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna),
d) Mengambil keputusan dan pengesahan
Dalam pengawasanya kami mengandalkan setiap komisi-komisi sebagai ujung tombak
dalam melaksanakan pengawasan.
6. Hambatan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan APBD di
Kabupaten Subang yaitu, SDM anggota dewan yang bermacam-macam sehingga dalam
pengelolaan keuangan tidak semuanya mengerti, dan kemudian masalah kewenangan dari
DPRD sendiri, DPRD tidak bisa seenaknya memanggil pemerintah daerah yang
melakukan penyimpangan terhadap anggaran, sehingga kami kesulitan dalam memanggil
dan menghukum langsung pemerintah daerah yang melanggar itu, Adanya komunikasi
yang kadang-kadang tidak Sejalan dengan fraksi Lain.
7. Solusi yang dilakukan DPRD dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan fungsi
pengawasan pengelolaan APBD adalah dengan melakukan selalu pelatian pelatihan
terhadap SDM anggota dewan di Kabupaten Subang dan merubah kewenangan yang
dimiliki DPRD menjadi kewenangan yang lebih kuat, agar bisa menghukum langsung
pemerintah daerah, melakukan komunikasi yang lebih dekat dengan komisi-komisi lain.
8. Pencapaian DPRD dalam menyelesaikan fungsi pengawasaan pengelolaan APBD adalah
mengadakan Laporan Pertanggungjawaban dan terus memberikan pengontrolan terhadap
pemerintah daerah.
9. Kalo, Pendapatan tahun 2009 itu sekitar 1.175.467.934.000 triliyun lebih, tahun 2010
juga sekitar 1.188.450.070.000 triliyun, 2011 sekitar 1,4 triliyun, tahun 2012 itu kalo ga
salah sebanyak Rp.1.373.647.434.000. Tahun 2013 sebanyak Rp.1.499.668.098.000.
10. Penggunaan APBD di Kabupaten Subang saya rasa sudah cukup baik yaa walopu harus
ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan, agar bisa menciptakan pemerintahan yang baik.