Impak Pelaksanaan Pendidikan Islam Sepanjang Hayat di Kolej ...
PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
description
Transcript of PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
PELAKSANAAN e_MPAPROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SISTEMATIKA
Evaluasi Pelaporan melalui aplikasi e_MPA
Sistem Pelaporan aplikasi e_MPA
Evaluasi pelaporan Progam Evaluasi pelaporan Progam Pendidikan Islam melalui aplikasi Pendidikan Islam melalui aplikasi
e_MPA e_MPA Islam Tahun 2013Islam Tahun 2013
11
LATAR BELAKANG
Pogram Pendidikan Islam pada Kementerian Agama merupakan program paling besar dilihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan dari total anggaran Kementerian Agama. Sedangkan anggaran program pendidikan Islam sebagian besar berada pada tingkat satuan kerja di daerah.
Kenyataan tersebut meniscayakan bahwasanya tanggung jawab seluruh eksponen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien.
Monitoring dan Evaluasi sebagai bagian dari sebuah aktifitas pengendalian menjadi suatu keharusan yang melekat pada setiap pelaksanaan program
Dasar Hukum
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
3. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
5. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenag.
7. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag.
USULANKEGIATAN
PERENCANAAN PELAKSANAAN----------------
REALISASI DIPA
PELAPORAN DAN EVALUASI
ARUS PELAKSANA
ARUS PENGAWASANDAN PENGENDALIAN
INPUT PROSES OUTPUT
SIKLUS SIKLUS MANAJEMEN ORGANISASI MANAJEMEN ORGANISASI
Perkembangan Anggaran Program Pendis
77,76
79,48
84,20
84,59
85,35
85,91
88,02
91,88
91,94
94,71
98,25
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Itjen (148 M)
Budha (228 M)
Haji (565 M)
Manajemen (1.789 M)
Litbang (482 M)
Hindu (617 M)
Sarpras (144 M)
Bimas Islam (3.034)
Pendis (37.238 M)
Katolik (571 M)
Kristen (1.042 M
Serapan Anggaran Pada 11 Program
Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker
*) Realisasi per 5 februari 2014
JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014
NO PROGRAM DIPA
1Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
513
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 1
4 Pendidikan Islam 4.438
5 Bimbingan Masyarakat Islam 513
6 Bimbingan Masyarakat Kristen 333
7 Bimbingan Masyarakat Katolik 318
8 Bimbingan Masyarakat Hindu 188
9 Bimbingan Masyarakat Buddha 175
10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 513
11 Litbang dan Diklat 18
TOTAL 7.175
JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA JUMLAH
1 PUSAT 10
2 KANWIL PROVINSI 33
3 KANKEMENAG KAB/KOTA 479
4 PTAN 65
5 MADRASAH 3.878
6 BALAI DAN LAJNAH 17
7 KANTOR MISI DAN ATASE HAJI 2
TOTAL 4.484
Realisasi Anggaran Berdasarkan Lokasi
NO PROVINSI JUMLAH SATKER DIPA
SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN
JUMLAH % JUMLAH %
1 JAWA BARAT 356 229 64,33 127 35,672 JAWA TENGAH 341 281 82,4 60 17,603 JAWA TIMUR 465 408 87,74 57 12,264 MALUKU 54 23 42,59 31 57,415 NUSA TENGGARA TIMUR 69 49 71,01 20 28,996 KALIMANTAN SELATAN 279 259 92,83 20 7,177 RIAU 82 67 81,71 15 18,298 DI YOGYAKARTA 78 64 82,05 14 17,959 PAPUA BARAT 25 16 64 9 36,00
10 SUMATERA BARAT 244 237 97,13 7 2,8711 SULAWESI TENGAH 71 64 90,14 7 9,8612 MALUKU UTARA 59 56 94,92 3 5,08
13 SUMATERA UTARA 256 254 99,22 2 0,78
14 ACEH 638 637 99,84 1 0,1615 DKI JAKARTA 95 94 98,95 1 1,0516 BANTEN 78 77 98,72 1 1,2817 KALIMANTAN TIMUR 58 57 98,28 1 1,72
TINGKAT KEAKTIFAN SATKER MENURUT KANTOR WILAYAH
*) Sudah melaporkan pelaksanaan anggaran program pendis sampai dengan bulan April 2014
NO PROVINSI JUMLAH SATKER DIPA
SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN
JUMLAH % JUMLAH %
18 SULAWESI UTARA 44 43 97,73 1 2,2719 SULAWESI BARAT 23 22 95,65 1 4,3520 PAPUA 17 16 94,12 1 5,8821 JAMBI 146 146 100 0 0,0022 SUMATERA SELATAN 108 108 100 0 0,0023 BENGKULU 99 99 100 0 0,0024 LAMPUNG 107 107 100 0 0,0025 BANGKA BELITUNG 36 36 100 0 0,0026 KEPULAUAN RIAU 30 30 100 0 0,0027 BALI 36 36 100 0 0,0028 NUSA TENGGARA BARAT 77 77 100 0 0,0029 KALIMANTAN BARAT 79 79 100 0 0,0030 KALIMANTAN TENGAH 88 88 100 0 0,0031 SULAWESI SELATAN 156 156 100 0 0,0032 SULAWESI TENGGARA 94 94 100 0 0,0033 GORONTALO 31 31 100 0 0,00
JUMLAH 4.419 4.040 91,42 379 8,58
TINGKAT KEAKTIFAN SATKERMENURUT KANTOR WILAYAH
NO KANWIL JUMLAH SATKER
SATKER BELUM LAPOR *) %
1 JAWA BARAT 356 127 35,67
2 JAWA TENGAH 341 60 17,60
3 JAWA TIMUR 465 57 12,26
4 MALUKU 54 31 57,41
5 NUSA TENGGARA TIMUR 69 20 28,99
6 KALIMANTAN SELATAN 279 20 7,17
7 RIAU 82 15 18,29
8 DI YOGYAKARTA 78 14 17,95
9 PAPUA BARAT 25 9 36,00
10 SUMATERA BARAT 244 7 2,87
11 SULAWESI TENGAH 71 7 9,86
12 MALUKU UTARA 59 3 5,08
13 SUMATERA UTARA 256 2 0,78
SATKER DI LINGKUNGAN KANWILBELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
*) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran program pendis tahun 2013
NO KANWIL / PTAIN JUMLAH SATKER
SATKER BELUM LAPOR *) %
14 ACEH 638 1 0,16
15 DKI JAKARTA 95 1 1,05
16 BANTEN 78 1 1,28
17 KALIMANTAN TIMUR 58 1 1,72
18 SULAWESI UTARA 44 1 2,27
19 SULAWESI BARAT 23 1 4,35
20 PAPUA 17 1 5,88
SATKER DI LINGKUNGAN KANWILBELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
*) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2013
Sistem Pelaporan Aplikasi e_MPASistem Pelaporan Aplikasi e_MPA22
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN(UU 25/2004 tentang SPPN)
DEFINISI UMUM : PENGENDALIANPELAPORANEVALUASI
PENGERTIAN
• PENGENDALIAN : fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana;
• PELAPORAN : memberikan informasi kepada pimpinan tentang berbagai hal;
• EVALUASI : penilaian, membandingkan antara input yang digunakan dengan keluaran atau output.
Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat setelah 1 (satu) minggu kegiatan selesai dilaksanakan
Panitia/penanggungjawab sebuah kegiatan/program segera diwajibkan membuat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi suatu kegiatan
Laporan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk laporan narasi dan laporan keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan)
Laporan narasi adalah sajian informasi yang lengkap menyangkut kegiatan yang telah dilaksanakan, bagaimana prosesnya dan apa keluarannya. Laporan berbentuk paparan diskriptif (menguraikan fakta dan peristiwa) dan naratif (bersifat cerita), paparan tersebut bersifat spesifik dan khusus untuk setiap jenis kegiatan
Laporan keuangan adalah sajian informasi mengenai realisasi anggaran atau pengeluaran dana terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dilampirkan dalam setiap dokumen laporan hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan
KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORANKETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN
LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN
• Laporan kegiatan adalah suatu bentuk penyampaian keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan.
• Laporan kegiatan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pihak yang diberikan tugas (panitia pelaksana) dengan pihak yang memberikan tugas
LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN TANPA ADANYA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
AKIBATNYA
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TIDAK AKUNTABEL KURANG TERTIB ADMINISTRASI TIDAK DAPAT DIEVALUASI UNTUK PERBAIKAN DIMASA
MENDATANG POTENSI KERUGIAN NEGARA KARENA DAPAT
DIKATEGORIKAN FIKTIF AKIBAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK ADA
Laporan sebagai alat kontrol
KOMPONEN SISTEM INFORMASIKOMPONEN SISTEM INFORMASI
SISTEM INFORMASI
SISTEM/ APLIKASI
(Software)
SERVER/ KOMPUTER(Hardware)
DATA/ INFORMASI(Infoware)
PENGELOLADATA (Human-
ware)
ORGANISASI (Netware)
Perkembangan Aplikasi Laporan Program Pendis
32
MADRASAH
PTAN
MADRASAH NEGERI
KANWIL PROV.
KANKEMENAG
DIKTIS PAISPD. PONTREN
KOORDINASI /ALUR PELAPORAN PUSAT-DAERAH
KOORDINATOR PENGUSULAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN
TK. KANWIL
PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANWIL
PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK.
KANWIL
PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK.
KANWIL
KOORDINASI TINGKAT KANWIL
KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV
PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG
PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG
PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV
ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK.
KANKEMENAG
KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG
KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV
PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB
PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM
TK. KANKEMENAG
PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM
TK. KANKEMENAG
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/
PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. PTAIN
KOORDINASI TINGKAT PTAIN
Aplikasi Online e-MPA
e_MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanan Anggaran) adalah sebuah e_MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanan Anggaran) adalah sebuah aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran program Kementerian aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran program Kementerian Agama Agama
Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan kegiatan kunci yang terdiri dari Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), kunci yang terdiri dari Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian AgamaInstruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama..
Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam tersebar di seluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama. Kementerian Agama.
1. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu
2. Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien
3. Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap bulan;
4. Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id;
5. Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggungjawab program;
6. Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll;
7. e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran.
APA e-MPA?APA e-MPA?
1. Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang relevan selaras dengan kebijakan pembangunan disertai dengan data yang memadai
2. Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat.
3. Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal.
4. Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal.
5. Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik.
6. Bahan pelaporan kepada Presiden.
e-MPAe-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN ANGGARANPROGRAM DAN ANGGARAN
GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA
e-MPA KEMENTERIAN AGAMA
e-MonevKemenkeu
e-AuditBPK
PENDUKUNG:
BASELINE DATA
Aplikasi RKAKL Kemenkeu
ANALISIS DATA PERENCANAAN
(ADP)
APA YANG HARUS DISIAPKANAPA YANG HARUS DISIAPKAN
1. Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat; sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SJ/B.VIII/I/HM.00/1050/2012.
2. Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke dalam aplikasi e-MPA
3. Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja;
4. Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi satker terkait;
5. Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan;
6. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;
Lanjutan...Lanjutan...
7. Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;
8. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;
9. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP;10. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang
telah terbit secara bulanan;11. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP)
yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya;
12. Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data;
14. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan.
KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
RENSTRA
• VISI• MISI• PROGRAM• KEGIATAN• RKP• RENJA K/L• IKU• RENSTRA ES I
e-PLANNING RKAKL
• DATA DUKUNG• TOR• ANGGARAN• IKK• TARGET• OUTPUT
PROGRAM
• MAK• KOMPONEN• SUB OUTPUT• OUTPUT
APLIKASI
e- REVISI
MEKANISME KERJA E-PLANNING
• IKU• IKK• OUTPUT
TARGET KINERJA
E-D
ATA
• TOR• RAB• DOKUMEN
TEKNIS
USULAN KEGIATAN
RK
A-K
L
VERIFIKASI OLEH PENANGGUNG-
JAWAB PROGRAM DAN ITJEN
Data & Informasi
OUTCOME
INDIKATOR UTAMA RPJMN 2015-2019• Meningkatnya APM/APK semua jenjang• Meningkatnya APS• Meningkatnya angka melanjutkan• Menurunnya angka putus sejkolah• Menurunnya disparitas partisipasi• Meningkatnya tingkat kebekerjaan• Meningkatnya proporsi sat. dik yang
berakreditasi baik• Meningkatnya sat.dik dasar yang
memenuhi SPM• Tercapainya SNP pendidikan agama dan
keagamaan• Meningkatnya proporsi guru
berkualifikasi min S1/D4• Meningkatnya proporsi guru
tersertifikasi• Meningkatnya proporsi dosen
berkualifikasi S2/S3• Membaiknya distribusi guru• Meningkatnya kapasitas Kamad dan
pengawas• Terselenggaranya dikdas berkualitas
yang terjangkau• Meningkatnya proporsi siswa yang
mendapat bantuan siswa miskin
INPUT
• SDM• Anggaran• Waktu
pelaksanaan
PROSES
AKTIVITAS YANG DILAKUKAN K/L misalnya:•Pemberian bantuan siswa miskin (BSM)•Pembangunan USB dan RKB•Pelatihan guru•dsb (akan disimpulkan dari FGD)
OUTPUT
KELUARAN LANGSUNG DARI AKTIVITAS, misalnya:•Siswa miskin penerima BSM•Jumlah USB dan RKB•Jumlah guru yang dilatih sesuai materi•dsb (akan disimpulkan dari FGD)
KERANGKA LOGIS EVALUASI PROGRAM
MASALAH DAN TANTANGAN:•Peraturan perundangan dan peraturan teknis•Operasional pelaksanaan•Ketersediaan anggaran•dsb (akan disimpulkan dari FGD)
Ruang Lingkup
PP 39/2006
Pengendalian
Pengendalian
Pemantauan
Pemantauan
PengawasanPengawasan
EvaluasiEvaluasi
(Pasal 2-3)
(Pasal 4-10)
(Pasal 11)
(Pasal 12)
(Pasal 13-14)
(Pasal 15-16)
What : Apa yg dimonitor (Pasal 4)
Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerima laporan (Pasal 5-9)
Why:Tujuannya apa (Pasal 10)
When: Kapan laporan harus disampaikan (Pasal 5-9)
How: Bagaimana caranya. Bagian Penjelasan: Formulir
A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan
Aplikasi PP 39/2006)
4 W (What, who, why and When) Belum ada How
Renja-KL & RKP
Renja-KL & RKP
Renstra-KL & RPJMN
Renstra-KL & RPJMN
PERATURAN TERKAIT MONEV
K/L Peraturan Perundang-undangan
BAPPENAS PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UKP4 Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)
KemenPAN • Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)
KemenKeu • PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah• PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)• Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
KemenDagri • PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah
• PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda
BPKP PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
e-MPA
UKP4 TEPPA LKPP
MONEVDJA
ESELON IPUSAT
SATKERLAPORAN KINERJA MENTERI
KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS
LAKIP
e-Audit
Pemeriksa BPK RIEntitas
BPK Entitias
Pemeriksa BPK RI
1. Surat Tugas
2. PemberitahuanMelalui Surat Tugas
3. Akses dan Penyiapan Data
4.a. Konfirmasi Data antar pemeriksa
Entitas lainnya
4.b. Konfirmasi Data antar entitas
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Paradigma Lama : Proses Pemeriksaan Konvensional
Proses Pemeriksaan Konvensional
3. Akses dan Penyiapan Data
4.b. Konfirmasi Data antar entitas
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
2. PemberitahuanMelalui Surat Tugas
Paradigma Baru: Pemeriksaan dengan memanfaatkan e-Audit
BPKKo
nsol
idas
i D
ata
Analisis
Analisis
Analisis
Analisis
Proses Pemeriksaan Melalui Pemanfaatan e-Audit
1. Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas
1. Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP
Entitas
Entitias
Entitas lainnya
Penggunaan Sistem e-Audit
1. Data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian
2. Proses pengisian data terlambat3. Data yang diisi tidak akurat
PERMASALAHANPERMASALAHAN
1. Dasar hukum2. Pemahaman tentang empa3. Komitmen pihak terkait4. Koordinasi dan sinergi antar
unit 5. Reward and punishment6. Sarana prasarana7. Sumber daya manusia
PENYEBABPENYEBAB
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output
SasaranAnggaran(Ribu Rp.)
Volume Satuan
D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
1 Akreditasi Madrasah 7.000 paket 28.000.000
2 P/HLN Ausaid (Akreditasi) 1 paket 90.000.000
3 Dana Pendamping P/HLN 1 paket 6.000.000
4 Penyelenggaraan UN MI, MTs, dan MA Bidang Studi Keagamaan 1.730.000 orang 86.500.000
5 Pemagangan bagi Siswa MA 5.000 siswa 12.500.000
6 Madrasah MI Bermutu/Berdaya Saing 34 paket 34.000.000
7 Madrasah MTs Bermutu/Berdaya Saing 34 paket 50.000.000
8 Madrasah MA Bermutu/Berdaya Saing 1 paket 20.000.000
9 Penyiapan MA Kejuruan 1 paket 10.000.000
10 Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Sedang 250 ruang 16.250.000
11 Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang 500 ruang 32.500.000
12 Rehabilitasi Ruang Kelas MA, Rusak Sedang 400 ruang 26.000.000
13 Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Berat (Optimalisasi) 761 ruang 77.622.000
14 Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang (Optimalisasi) 1.000 ruang 117.000.000
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2014
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2014
No. Kegiatan / Output
SasaranAnggaran(Ribu Rp.)
Volume Satuan
D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
15 Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA 250 ruang 12.500.000
16 Pembangunan Perpustakaan MI 150 lokasi 22.500.000
17 Pembangunan Perpustakaan MTs 100 lokasi 15.000.000
18 Pembangunan Perpustakaan MA 200 lokasi 30.000.000
19 Pembangunan RKB MI 100 lokasi 18.000.000
20 Pembangunan RKB MTs 100 lokasi 18.000.000
21 Pembangunan RKB MA 100 lokasi 20.000.000
22 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA 51.613 lokasi 16.000.030
23 Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA 34 paket 25.000.000
24 Pembangunan Ruang Laboratorium di MTs 100 lokasi 15.000.000
25 Pembangunan Ruang Laboratorium di MA 300 lokasi 45.000.000
26 Peralatan Laboratorium IPA MTs 150 paket 18.000.000
27 Peralatan Laboratorium IPA MA
125 paket 15.000.000
28 Pembangunan Sarana Pendidikan Islam pada Madrasah 250 paket 45.000.000
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output
SasaranAnggaran(Ribu Rp.)
Volume Satuan
D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
29 Buku Teks Mata Pelajaran MA 750 paket 26.250.000
30 Buku Referensi Perpustakaan MA 750 paket 26.250.000
31 Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD 1.000 lokasi 9.000.000
32 Sarana Keg Olahraga dan Seni pada MI, MTs, MA 225 paket 11.250.000
33 Pengembangan Keg Ekstrakurikuler dan Kepramukaan pada MI, MTs, MA (Perlengkapan Pramuka)
2.100 paket 52.500.000
34 Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan dan Sarana Ibadah) pada MI
3.000 paket 30.000.000
35 Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA 500 lokasi 12.500.000
36 Beasiswa S2 Bagi Guru Madrasah 250 orang 7.750.000
37 Bantuan Belajar S1 Bagi Guru Madrasah 5.350 orang 40.125.000
38 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS 520.317 orang 1.560.951.000
39 Tunjangan Profesi Guru Non-PNS 160.553 orang 2.889.954.000
40 Tunjangan Khusus Guru Non-PNS 3.500 orang 56.700.000
41 Sertifikasi Guru Madrasah 38.470 orang 96.175.000
42 Siswa MI Penerima BOS 3.235.583 orang 1.876.638.140
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output
SasaranAnggaran(Ribu Rp.)
Volume Satuan
D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
43 Siswa PPs Ula Penerima BOS 76.422 orang 44.324.760
44 Siswa MTs Penerima BOS 2.743.667 orang 1.948.003.570
45 Siswa PPs Wustha Penerima BOS 177.277 orang 125.866.670
46 Beasiswa Siswa Miskin pada MI 1.435.425 orang 645.941.250
47 Beasiswa Siswa Miskin pada MTs 939.121 orang 704.340.750
48 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 400.000 orang 400.000.000
49 Manajemen Mutu MA 5.926 paket 82.950.000
50 Penyelenggaraan Program Studi Keagamaan pada MA 1 paket 15.000.000
51 Siswa MA Penerima BOS 1.001.998 orang 60.119.880
52 Tambahan Program BOS pada MA 1.001.998 orang 506.008.990
53 Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs 1.000 orang 1.800.000
54 Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA 1.500 orang 3.600.000
55 BOS pada MI /Ula
52.389 orang
30.385.620
56 BOS pada MTs/Wustha
16.695 orang
11.853.450
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output
SasaranAnggaran(Ribu Rp.)
Volume Satuan
D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah
57 Peralatan Laboratorium Bahasa MTs 100 paket 20.000.000
58 Peralatan Laboratorium Bahasa MA 150 paket 30.000.000
59 Peralatan Laboratorium Komputer MA 100 paket 30.000.000
60 Peralatan Laboratorium Pembelajaran Multimedia MTs 150 paket 17.250.000
61 Pengembangan Asrama MTs 15 paket 27.000.000
62 Pengembangan Asrama MA 25 paket 45.000.000
63 MA yang Bermutu Melalui Kontrak Prestasi 48 paket 19.200.000
64 MAN Insan Cendikia 3 lokasi 39.000.000
65 Pengembangan Al Azhar Asy Syarif 1 lokasi 5.000.000
66 Ajang Kreatifitas RA 1 paket 1.500.400
67 Porseni Mdrs 1 paket 4.000.000