Pelaksanaan e Procurement Instansi Pemerintah
-
Upload
nova-zanda -
Category
Government & Nonprofit
-
view
383 -
download
0
Transcript of Pelaksanaan e Procurement Instansi Pemerintah
Oleh : Nova Zanda
Jakarta, 21 Agustus 2013
PENGADAAN BARANG/JASA ELEKTRONIK
INSTANSI PEMERINTAH
*DASAR HUKUM
-Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya (perubahan kedua Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012)
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013
-Peraturan Kepala LKPP No. 17 tahun 2012 tentang e-Purchasing
-Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2012 tentang e-Tendering
* DEFINISI E-PROCUREMENT
*Pasal 1 butir 37
Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
*Pasal 106 ayat (2)
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing
*TUJUAN E-PROCUREMENT
Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
Meningkatkan akses
pasar dan persaingan usaha yang
sehat
Memperbaiki tingkat efisiensi proses
pengadaan
Mendukung proses
monitoring dan audit
Memenuhi kebutuhan
akses informasi yang real
time
*MANFAAT E-PROCUREMENT
1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak2. Mempermudah proses administrasi3. Mempermudah pertanggungjawaban proses
pengadaan ULP / PP
Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan
1.Menciptakan persaingan usaha yang sehat2.Memperluas peluang usaha 3.Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang 4.Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
6
Penyedia
Masyarakat
*PARA PIHAK E-PROCUREMENT
AUDITOR
ULP/POKJA ULPPPK
PENYEDIA BARANG/JASA
HELPDESK VERIFIKATOR
FungsiMengelola Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan
Penyedia barang/jasa
Menyediakan sarana akses internet bagi
PPK/Panitia dan Penyedia
barang/jasa
Menyediakan bantuan teknis
untuk mengoperasikan
SPSE kepada PPK/Panitia dan
Penyedia barang/jasa
Melakukan pendaftaran dan
verifikasi terhadap PPK/Panitia dan
Penyedia barang/jasa
*FUNGSI LPSE
“Keamanan belum dianggap sebagai komponen pentingsistem informasi”
“User adalah target empukpara pelaku kejahatan
komputer….”
“Kesalahan berpikir, bahwa ancaman terbesar terhadap keamanan sistem informasi
hanya berasal dari luar”
“Kurang atau bahkan tidak ada sama sekali implementasi dari
“security policy” terhadap user.”
*UU NO. 11 TAHUN 2008INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
Pasal 1 Angka 1
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 1 Angka 2
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Pasal 1 Angka 3
Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
Pasal 1 Angka 4
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Pasal 5(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2)Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Pasal 17
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
Pasal 38
(1)Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
* Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
12 Oktober 2012
Pasal 12
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin: a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;b. tersedianya perjanjian keamanan
informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
c.keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
*Pasal 86Penyelenggara sistem elektronik yang telah beroperasi sebelum berlakunya peraturan ini wajib mendaftar dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini (Pasal 86)
*Pasal 87Penyelenggara sistem elektronik yang telah beroperasi sebelum berlakunya peraturan wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 87)
* Perubahan Perilaku Pelaksanaan e-Procurement
*Klasifikasi Informasi
- Informasi Terbatas, yaitu informasi yang sangat sensitif dan hanya dapat diakses oleh individu / pihak tertentu
- Informasi Rahasia, yaitu sensitif yang hanya dapat diakses oleh unit terkait
- Informasi Umum, yaitu informasi non-sensitif yang dapat disebarkan ke publik
*…. Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
(Etika Pengadaan Pasal 6 Perpres 54/2010)
*PengeloLaan Removable Media
penggunaan removable media secara aman dan terkendali untuk mencegah adanya kegagalan dan kerusakan informasi akibat penyebaran malicious code.
*Password
- Tidak menulis Password dikertas dan ditempatkan dekat komputer kerja
- Tidak menggunakan kembali password yang telah diubah sebelumnya
- Menjaga kerahasiaan password dengan tidak berbagi password malalui media e-mail, telpon atau texting untuk alasan apapun.
- Tidak membuat password yang mudah ditebak
- Merubah password secara berkala
- Password dibuat dengan kombinasi huruf dan angka
*Clear desk – Clear screen
- Kertas atau media penyimpanan elektronis yang mengandung informasi rahasia harus tersimpan secara aman.
- Dokumen yang berisi Informasi Rahasia harus segera diamankan dari mesin pencetak/printer.
- Pengguna harus memastikan bahwa Sistem pada PC / Notebook telah ditutup atau melakukan log-off atau screen saver lock segera setelah selesai menggunakan atau sebelum meninggalkan perangkat Teknologi Informasi.
- Papan tulis atau whiteboard yang bertuliskan informasi rahasia harus segera dihapus setelah selesai penggunaan atau rapat untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.
*TERIMA KASIH
Contact me :
0818 475286
2B52FCA5
@nvznd
http://novaontheblog.blogspot.com