Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi …. Setiap Pemohon wajib melampirkan fotocopy KTP bagi...
Transcript of Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi …. Setiap Pemohon wajib melampirkan fotocopy KTP bagi...
Lorem ipsum sit doleret.
Lorem ipsum sit doleret.
INFOGRAPHICTEMPLATE
Selalu Hadir di Tengah RakyatSelalu Hadir di Tengah Rakyat
Pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja dengan pembagian waktu sebagai berikut:
Senin s.d. Kamis : 09.00 - 15.00 WIBWaktu Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : 09.00 - 15.00 WIBWaktu Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
Pemohon mengajukanInformasi Publik Tertulis
atau tidak tertulis kepada PPID
Pemohon mintatanda bukti Registrasi
kepada PPID
PPID memberikanJawaban Informasi
kepada Pemohon(10 hari)
Penambahan waktu(7 hari)
pemberitahuanpermohonan informasiditerima atau ditolak
PPID melakukanPencatatan Informasi
(identitas pemohon)
1. Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Setiap Pemohon wajib melampirkan fotocopy KTP bagi organisasi wajib melampirkan akta pendirian organisasi dan PPID melakukan pencatatan permohonan informasi, nama dan alamat Pemohon informasi publik.
3. PPID mencatat permintaan informasi publik yang di ajukan secara tidak tertulis.
4. PPID Memproses permintaan setiap pemohon informasi publik sesuai dengan permintaan informasi publik yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
5. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimintan oleh pemohon dan atau pengguna informasi publik. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyapaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
7. Proses informasi publik 10 (sepuluh) hari kerja di perpanjangan 7 (tujuh) hari keja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Mekanisme Permohonan Informasi PublikBadan Nasional Penanggulang Bencana
Cara Memperoleh Informasi/ProsedurPelayanan Informasi
www.bnpb.go.id
[email protected]@gmail.com
PPID BNPBGRAHA BNPB Lt.11Jalan Pramuka Kav. 38Jakarta Timur
Pejabat PengelolaInformasi danDokumentasi
PPID BNPB
INFOGRAPHICTEMPLATE
Sejak diterbitkannya Undang -Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh
informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan prinsip penting bahwa informasi adalah hak asasi manusia. Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia berhak mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika tidak mendapat layanan sebagaimana mestinya dari Badan Publik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi dan respons Badan Publik melayani permintaan informasi sangat menentukan potensi sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik.
Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua instasi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.
Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri, PPID baru terbentuk 25 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 153/BNPB/VIII/2011.
Pembentukan PPID ini merupakan awal dari keterbukaan informasi publik di BNPB dan ini bukan berarti selesailah BNPB menjalankan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut melainkan BNPB memiliki tugas baru yang juga berat yaitu pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masing-masing unit kerja Eselon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada dibawahnya saling berkoordinasi dalam penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
BNPB memiliki 6 unit Eselon I yaitu Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan Deputi Logistik Peralatan.
Perka No.9 tahun 2013tentang Pedoman
Pengelolaan Informasidan Dokumentasi di BNPB
UU No. 14 TAHUN 2008tentang Keterbukaan
Informasi Publik
SK PPID UTAMANo.01.a/7/2014
Tentang SOP PPID
Berita AcaraUji Konsekwensi
oleh Tim Pertimbangandan PPID Utama
No. 01/BAUKI-PPID/10/2014
SK No. 153/BNPB/VIII/2011tentang PembentukanOrganisasi Pengelola
Informasi dan Dokumentasidi lingkungan BNPB
PP No.61 Tahun 2010tentang PelaksanaanUU No.14 Tahun 2008
Dasar Hukum PPID BNPB
Latar belakang
PENGARAH
TIM PERTIMBANGAN
PPID UTAMA
SEKRETARIAT PPID UTAMA- Bag. Pelayanan dan Pengaduan- Bag. Pengelolaan Informasi- Bag. Data dan Informasi - Bag. Penyelesaian Sengketa
PPIDPELAKSANA
BIDANGSEKRETARIAT
UTAMA
PPIDPELAKSANA
BIDANGINSPEKTORAT
UTAMA
PPIDPELAKSANA
BIDANGPENCEGAHAN
DANKESIAPSIAGAAN
PPIDPELAKSANA
BIDANGPENANGANAN
DARURAT
PPIDPELAKSANA
BIDANGREHABILITASI
DANREKONSTRUKSI
PPIDPELAKSANA
BIDANGLOGISTIK
DANPERALATAN
PembantuPPID
Pelaksana
PembantuPPID
Pelaksana
PembantuPPID
Pelaksana
PembantuPPID
Pelaksana
PembantuPPID
Pelaksana
PembantuPPID
Pelaksana
STRUKTUR ORGANISASI PPID BNPB