Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang
Transcript of Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang
DUKUNGAN PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012
PEDOMAN TEKNIS
PELATIHAN PEMANDU LAPANG
TAHUN 2013
i
KATA PENGANTAR
Pedoman Teknis Kegiatan Pelatihan Pemandu Lapang tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi perkebunan dan perangkat perlindungan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/kota.
Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab
I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran
Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan
Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip
Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi
Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang
Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan,
Lokasi, Jenis, Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV.
Pengadaan Barang; Bab V. Pembinaan,
Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab
VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII.
Pembiayaan; serta Bab VIII. Penutup.
Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang
membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/
Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan
kondisi daerah setempat.
ii
Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.
Jakarta, Desember 2012
Direktur Jenderal
Ir. Gamal Nasir, MS
NIP. 19560728 198603 1001
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii I. PENDAHULUAN .......................... 1
A. Latar Belakang ...................... 1 B. Sasaran ............................... 3 C. Tujuan ............................... 3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. 4
B. Prinsip Pendekatan Teknis ........ 6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............. 10
A. Ruang Lingkup ...................... 10 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab
Kegiatan ............................. 11 C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... 13 D. Simpul Kritis ......................... 13
IV. PROSES PENGADAAN.................... 14
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .. 15
A. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan
Halaman
iv
Kegiatan .............................. 15 B. Pelaksanaan ......................... 16
VI. MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN ............................. 17
A. Monitoring ............................ 17 B. Evaluasi .............................. 17 C. Pelaporan ............................ 17
VII. PEMBIAYAAN ............................ 20
VIII. PENUTUP ................................. 20
LAMPIRAN
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemandu Lapang (PL) merupakan ujung tombak dari kegiatan Sekolah-Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Peran pemandu lapang dalam proses kegiatan SL-PHT sangat berbeda dengan peran guru atau pelatih pada sistem pendidikan yang kita kenal selama ini. Pada SL-PHT pemandu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, pembimbing diskusi dan pengamat kegiatan, sedangan isi dari kegiatan belajar itu sendiri sepenuhnya diserahkan kepada peserta.
Keberadaan pemandu lapang ini sangat berarti dan sangat membantu petani dalam mengelola kebun mereka khususnya dalam menerapkan pengendalian hama secara terpadu (PHT), sehingga produksi dan kualitas komoditi perkebunan terus meningkat dan mampu bersaing di era globalisasi ini.
Pelatihan pemandu lapang pada awalnya dimulai melalui proyek PHT-PR dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 yang telah menghasilkan 1.016 orang pemandu lapang, dan saat itu komoditi yang di SL-PHT kan adalah kopi, kakao, teh, lada, kapas, dan jambu mete. Selanjutnya dengan ilmu kepemanduannya, para pemandu lapang ini
2
mampu memandu SL-PHT pada komoditi perkebunan lainnya, antara lain: kelapa, cengkeh, tebu, dst.
Permasalahan utama pada saat ini adalah terbatasnya pemandu lapang akibat banyaknya pemandu lapang yang telah pensiun atau pindah tugas/mutasi ke instansi lain dan belum ada penggantinya/ belum ada rekruitmen pelatihan untuk pemandu lapang yang baru. Kebutuhan pemandu lapang ini semakin kompleks karena tidak semua petugas lapangan otomatis mampu menjadi pemandu lapang. Pemandu lapang memerlukan pelatihan khusus sehingga mampu mendampingi petani secara optimal.
Dalam rangka mendukung program percepatan Swasembada Gula Nasional khususnya dan program Peningkatan produksi dan mutu perkebunan umumnya, maka pada tahun anggaran 2013 akan diselenggarakan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah SL-PHT di beberapa provinsi. Guna menjamin keberhasilan SL-PHT tersebut harus tersedia pemandu lapang yang cukup, oleh karena itu diperlukan kegiatan terobosan yaitu Pelatihan Petugas/Petani Pemandu (Petandu) dengan ilmu kepemanduan dan penerapan teknik PHT agar mampu memandu petani perkebunan dilapangan.
3
B. Sasaran
Sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah terlaksananya pelatihan pemandu lapang SL-PHT di 4 (empat) provinsi yang memiliki pemandu lapang terbatas.
C. Tujuan
Tujuan kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT perkebunan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan petugas/petani pemandu dalam memandu SL-PHT petani perkebunan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan
1. Pendekatan Umum
Prinsip pendekatan umum meliputi hal
yang bersifat administratif dan
manajemen kegiatan.
1.1. SK Tim Pelaksana Kegiatan
a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian.
b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
1.2. Rencana kerja
Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.
1.3. Juklak, Juknis
Penyelesaian Juklak/Juknis untuk
kegiatan TP Provinsi paling lambat 2
5
(dua) minggu setelah diterimanya
pedoman teknis dari Ditjen
Perkebunan.
1.4. Revisi
Pengajuan revisi administrasi dan
kegiatan (substansi) paling lambat
bulan Februari 2013.
1.5. Koordinasi dan Sosialisasi
Setiap kegiatan perlu
dikoordinasikan dan disosialisasikan
kepada pihak-pihak terkait.
1.6. Pengadaan
Pengadaan dilaksanakan sesuai
peraturan perundangan yang
berlaku dan kontrak ditandatangani
paling lambat awal bulan Pebruari
2013. Pengadaan sarana pendukung
perlindungan tidak dapat
digabungkan dengan pengadaan
sarana produksi lainnya.
1.7. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan
selama kegiatan berlangsung
6
minimal 2 (dua) kali disesuaikan
dengan sumber daya yang ada.
1.8. Laporan
a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form sesuai dengan Pedoman SIMONEV.
b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.
2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1. Pelatihan pemandu lapang
bertujuan untuk melatih petugas/ petani calon pemandu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemandu lapang SL-PHT.
2.2. Pelatihan pemandu lapang SL-PHT
dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya. Kegiatan pelatihan terdiri dari teknik kepemanduan SL-PHT, dinamika kelompok, teknik budidaya dan
7
penerapan PHT, serta kunjungan lapang.
2.3. Pelatihan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
2.4. Sertifikat peserta pelatihan pemandu lapang dikeluarkan oleh ketua panitia pelatihan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
3. Tindak Lanjut
Tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelatihan pemandu lapang SL-PHT adalah:
Petugas yang dilatih mampu memandu kegiatan SL-PHT tebu dan kelapa.
B. Spesifikasi Teknis
1. Kriteria
1.1. Peserta adalah petugas/ petani calon pemandu yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan menjadi pemandu lapang SL-PHT.
8
1.2. Narasumber adalah orang yang berkompeten dibidangnya antara lain seperti master trainer/PL-1/Puslit/Balit/Ditjenbun/BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon/BPTP Pontianak.
1.3. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi teknik kepemanduan SL-PHT, dinamika kelompok, teknik budidaya dan penerapan PHT, serta kunjungan lapang.
1.4. Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.5. Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2013.
1.6. Kunjungan lapang diprioritaskan ke kebun calon peserta SL-PHT Tahun 2013.
2. Metode
2.1. Pelatihan pemandu lapang dipandu oleh narasumber/pelatih dengan pendekatan orang dewasa (andragogi), dan disupervisi oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
9
2.2. Kurikulum antara lain meliputi teknik kepemanduan, dinamika kelompok, teknik budidaya dan penerapan PHT.
2.3. Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk mempraktekkan teori yang telah diperoleh.
10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Ruang Lingkup
1. Pelatihan diperuntukkan bagi petugas/ petani calon pemandu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemandu lapang SL-PHT.
2. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi, seleksi dan penetapan peserta, penetapan panitia, penetapan narasumber, penetapan tempat pelaksanaan dan lokasi kunjungan lapang; Penyusunan materi pelatihan; Pelaksanaan pelatihan, supervisi dan pelaporan.
3. Indikator Kinerja
No Indikator Uraian
1 Input/ Masukan
- Dana
- SDM
- Data dan informasi
- Teknologi
2 Output/ Keluaran
Terlaksananya pelatihan pemandu lapang SL-PHT bagi calon pemandu lapang SL-PHT sebanyak 112 orang.
3 Outcome/ Hasil
Terlatihnya calon pemandu lapang SL-PHT sebanyak 112 orang.
11
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT
adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan.
2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan, BBP2TP Medan/Surabaya/ Ambon /BPTP Pontianak dan pihak-pihak terkait.
3. Kewenangan dan tanggung jawab :
4.1. Direktorat Perlindungan Perkebunan
a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis.
b. Melakukan bimbingan dan supervisi, monitoring dan evaluasi.
4.2. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan
a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT.
b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan,BBP2TP Medan/ Surabaya/ Ambon /BPTP
12
Pontianak, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta institusi terkait lainnya.
c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing.
d. Melakukan verifikasi peserta pelatihan bersama Dinas Kabupaten.
e. Menetapkan peserta pelatihan.
f. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan, BBP2TP Medan/ Surabaya/ Ambon /BPTP Pontianak dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat.
g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan pelatihan selesai tanpa
13
menunggu sampai akhir tahun 2013.
4.3. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan
a. Mengusulkan calon peserta pelatihan pemandu lapang SL-PHT.
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
C. Lokasi, Jenis dan Volume
Pelatihan pelatihan pemandu lapang SL-PHT
dilaksanakan di 4 Provinsi dengan jumlah
peserta 112 orang yaitu untuk tebu provinsi
Jawa Tengah (36 orang), Provinsi Jawa Timur
(32 orang), Provinsi Jawa Barat (32 orang)
dan untuk kelapa Provinsi Sulawesi Utara (12
orang).
D. Simpul Kritis
1. Menghadirkan/mendatangkan narasumber yang kompeten secara tepat waktu. Memastikan kehadiran narasumber sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Pemilihan calon peserta yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan
14
dan menjadi pemandu lapang SL-PHT. Calon peserta menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai dan menjadi pemandu lapang SL-PHT.
IV. PROSES PENGADAAN
Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012.
Komponen yang dikontrakkan dalam pelatihan meliputi penyediaan akomodasi dan konsumsi untuk peserta pelatihan.
15
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan
Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilaksanakan pada seluruh kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT melalui dana TP Provinsi.
Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan dilakukan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.
Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.
Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diharapkan dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mengakselerasi sesuai dengan target, tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.
16
Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan berupa rekomendasi terhadap pelaksana kegiatan dan bahan laporan serta informasi kepada pimpinan sebagai bahan untuk penilaian pelaksanaan kinerja dan menentukan kebijakan.
B. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.
Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien.
Kegiatan pendampingan dilakukan oleh petugas di tingkat lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
Direktorat Perlindungan Perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan pemandu lapang SL-PHT.
Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi bertanggung jawab untuk kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan.
17
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Monitoring
Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan.
Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.
B. Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/ penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya.
Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
C. Pelaporan
Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan satu
18
bulan setelah kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT selesai dilaksanakan, dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan.
1. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)
I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja
II. TINJAUAN PUSTAKA
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/
Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
19
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut
VI. DAFTAR PUSTAKA
VII. LAMPIRAN
20
VII. PEMBIAYAAN
Kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2013 melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.
VIII. PENUTUP Kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT diharapkan dapat memenuhi kekurangan pemandu lapang SL-PHT, sehingga kegiatan SL-PHT dapat terlaksana dengan baik.
-----ooo-----
21
Lampiran: Lokasi Pelatihan Pemandu Lapang SLPHT
No Provinsi Volume Komoditi
1. Jabar 32 Org Tebu
2. Jateng 36 Org Tebu
3. Jatim 32 Org Tebu
4. Sulut 12 Org Kelapa
Volume Pelatihan Pemandu Lapang SL-PHT
No Jenis Kegiatan Keterangan
1. Pembelian Bahan
Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.
2. Pemberian honor kepada Narasumber/Master Trainers/Pemandu lapang Senior
3. Pemberian transport kepada peserta/Master Trainers/Pemandu lapang Senior/panitia
4. Pelaksanaan pelatihan
5. Field Trip
6. Kegiatan administrasi , pelaporan kegiatan pengendalian
7. Supervisi