Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI...

Pedoman Tata KerjaPENGELOLAAN RANTAI SUPLAI

Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02 Buku Kedua Revisi 03

15 April 2015

Indonesia SCM SummitOil & Gas Industry

4/15/2015 -Property of SKK Migas- 2

Tujuan Penyusunan PTK007 Rev.03

1. Percepatan & Penyederhanaan Proses Tender

2. Peningkatan Keutamaan Penggunaan Sumber

Daya Dalam Negeri

3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa

4

Kebijakan Umum

Mengutamakan penggunaanbarang/jasa Produksi Dalam Negeri

Mengutamakan keikutsertaanPerusahaan Dalam Negeri

Mengutamakan pelaksanaanpekerjaan dilakukan di dalamwilayah negara Republik Indonesia.

4/15/2015 -Property of SKK Migas-

5

Ketentuan Umum - Mengacu Pada Instansi PemerintahMembidangi Industri Minyak Dan Gas Bumi

Tata cara perhitungan TKDN barang dan jasamengikuti ketentuan peraturan perundang-undanganyang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.

Nilai TKDN

Kontraktor KKS dan Penyedia Barang/Jasa harusmengacu Buku APDN dalam melaksanakanPengadaan Barang/Jasa, termasuk namun tidakterbatas pada penyusunan Approved Manufacturer List (AML).

AMLApproved Manufacturer List

Mewajibkan KKKS untuk menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan.

Buku APDN

dihitung secara proporsional berdasarkan komitmen pencapaian TKDN disesuaikan dengan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN.

Preferensi Harga

KKKS harus menggunakan SNI untuk barang atauperalatan yang sudah diberlakukan secara wajib olehinstansi pemerintah yang membidangi industriminyak dan gas bumi

SNI


IMPORT

Hanya Bila TidakMemenuhi Se-kurang2nya :

I. KUALITAS

II. WAKTU

III. HARGA

Test, dan Persetujuan

Teknis SKK Migas

Tender, Survei

Independen, atau

Asosiasi

KewajaranHarga OE atau koreksiOE

dan /atau NON-APDN


Sekilas KetentuanKeberpihakan Dalam Negeri

Bab III 2.&

3.

4/15/2015

Komponen Dalam NegeriKomponen Dalam Negeri Barang

Barang : Di lakukan proses akhirfabrikasi sebahagian/ keseluruhan di Indonesia

Komponen Dalam Negeri Jasa

Jasa : Akhir Pengerjaan dilakukansebahagian/ keseluruhandi Indonesia

TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM TKDNKomponennon-biayajasa

Keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahanbarang

Komponen Dalam Negeri

-Property of SKK Migas- 8

Perhitungan TKDN Alat Kerja

Kepemilikan Nilai TKDN

Perusahaan Dalam Negeri

100 %

Perusahaan Nasional / Asing

75 %


100 %

Perusahaan Nasional / Asing

0%

Kepemilikan Nilai TKDN


100 %

Perusahaan Nasional 75 %

Perusahaan Asing 50%


75 %

Perusahaan Nasional 50%

Perusahaan Asing 0%

PTK 007 Rev.03PTK 007 Rev IIAsal

Alat Kerja

DN

LN


ApresiasiInvenstasi

Target Capaian TKDN

Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri, ditetapkan target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

No KOMODITAS Target Capaian TKDN (%)

Jangka Pendek(2013-2016)

JangkaMenengah(2017-2020)

Jangka Panjang

(2021-2025)

1. Fuel 60 75 95

2. Pelumas 50 60 70

3. Pipa Pemboran (OCTG)- Hi Grade- Low Grade

2515

4025

5540

4. Pipa Penyalur (linepipe) 50 65 80

5. Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia 40 60 80

6. Electrical Submersible Pump 15 30 50

7. Pumping Unit 40 55 70

8. Machinery & Equipment 20 30 50

9. Wellhead dan Xmas tree-Darat-Laut

4015

6035

8050

10. Lain-lain 15 25 40

No. KOMODITAS Target Capaian TKDN (%)

Jangka Pendek(2013-2016)

JangkaMenengah(2017-2020)

Jangka Panjang

(2021-2025)

1. Jasa Pemborongan EPCI-Darat-Laut

5035

7045

9055

2. Jasa Pemboran- Darat- Laut

5535

7545

9555

3. Jasa Perkapalan 75 85 95

4. Jasa Pesawat Udara 80 90 100

5. Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi-Darat-Laut

6015

7525

9035

6. Jasa FEED 60 70 80

7. Lain-lain 40 60 80

BARANG JASA


BAB VIIIDokumen Pemilihan

PBJHal. 71

2.4 Dokumen pendukung kualifikasi ....:2.4.1 Surat Pernyataan di ttd Pimpinan Tertinggi ...:2.4.1.7. Kesediaan untukdilakukan pemeriksaankepatuhan terhadapUndang-Undang TindakPidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjukoleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data hardcopy dan data digital

Bab XII Kontrak

Hal. 195

BAB XIIIPenilaian Kinerja

Hal. 206

BAB XIVPengelolaan PBJ

Hal. 214

Ketentuan Audit Tipikor

2. Pengawasan2.1 Pengawasan terhadappelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasukkepatuhan terhadapUndang-Undang TindakPidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption(ABC) kepada KKKS berdasarkan data hardcopydan data digital. Pengawasan ini dapatdilakukan secara pre,current dan post audit: 2.1.1 Pengawasan internal: KKKS dan/atau SKK Migas atau auditor yang ditunjuk SKK Migas, dan2.1.2 Pengawasan eksternal: auditor pemerintah dan eksternal lainnya

2. Isi Kontrak 2.27 Ketentuan mengenaihak KKKS dan SKK Migas atau auditor independenyang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas untukmelakukan pemeriksaanterhadap pelaksanaanKontrak termasukkepatuhan terhadapUndang-Undang TindakPidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption(ABC) kepada perusahaanPelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajibmenyampaikan data hardcopy dan data digitalkepada auditor independenyang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas.

5.3 Kategori Hitam5.3.2 Siapapun yang untukdan atas nama PenyediaBarang/Jasa terbuktimelakukan tindakanperbuatan penyuapankepada pekerja KKKS ataumelakukan perbuatan kolusidan/atau nepotisme kepada pekerja KKKS berdasarkanhasil pemeriksaan auditor atau fungsi internal lain di KKKS.


Topik Ketentuan

Masa Berlaku

Surat/

Sertifikat

Dianggap masih berlaku dengan bukti tanda terima dokumen

perpanjangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau

badan yang berwenang, dengan ketentuan:

1. Tanggal tanda terima dokumen perpanjangan harus sebelum

tanggal habisnya masa berlaku surat maupun sertifikat; dan

2. Untuk surat-surat dianggap berlaku sampai dengan masa

penyampaian:

a. Sistem satu sampul dan dua sampul disampaikan

dalam dokumen penawaran; atau

b. Sistem dua tahap disampaikan dalam dokumen

penawaran tahap-II (kedua).


Ketentuan Baru / Perubahan

Topik KetentuanPengadaan KegiatanKhusus

Menara Pengeboran Laut & Pendukungnya, JasaSeismik (offshore & swamp) Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung Perpanjangan Sewa FSO/FPSO/FPU Penunjukan

Langsung Menara Pengeboran Darat & Pendukungnya, EPC

(offshore & swamp) /Sewa FSO/FPSO/FPU Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas Bila lelang awal gagal: Karena kurang jml Peserta Pemilihan

Langsung/Penunjukan Langsung yg lulus PQ Karena harga > OE Peserta menawarkan harga baru

Metode TenderEOR (Enhanced Oil Recovery -EOR)

Laboratory-test, field test hingga pilot projectbekerjasama dengan lembaga penelitian nasionaldan/atau perguruan tinggi. Dapat dilakukan penunjukan langsung. Tidak memerlukan HPS/OE.

Pelaksanaan mengacu pada anggaran Kontrak implementasi proyek EOR menggunakan

kontrak multi years4/15/2015 -Property of SKK Migas-


14

Topik KetentuanBatasan

Perubahan

Lingkup

Kerja

Nilai PLK disebabkan aspek teknis/operasional tidak

dibatasi besarannya (sesuai kebutuhan operasi)

Nilai PLK disebabkan proses Tender dibatasi maksimal:

10% untuk non-drilling/non-konstruksi terintegrasi; dan

25% untuk drilling/konstruksi terintegrasi

Tetap mengacu pada Ketentuan PP79

HPS/OE Setelah negosiasi bersamaan HPS/OE dapat direvisi maksimal

10% dari nilai HPS/OE awal.

Khusus offshore & swamp untuk rig pengeboran dan jasa

pendukungnya, serta pekerjaan EPC: HPS/OE dapat direvisi

maksimal 30% dari nilai HPS/OE awal.



15

Topik KetentuanLokasi

Pelaksanaan

Pengadaan

Kebijakan Umum

Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender

untuk paket Tender Kebutuhan penunjang operasi

lapangan dengan nilai perkiraan paket Tender

sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) atau sampai dengan US$500,000.00 (lima

ratus ribu dolar Amerika Serikat) wajib

diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi

utama KKKS.

KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai

Kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah

operasi utama KKKS.4/15/2015 -Property of SKK Migas- 16


4/15/2015 -paa- 17

Batasan NilaiMetode Pengadaan dan Golongan Usaha

US$1.jt

US$500.rb

US$20.rb

US$1.jt

US$250.rb

Usaha Kecil

Usaha Menengah

Usaha Besar

PELELANGANUMUM/TERBATAS

PELELANGANSEDERHANA

PEMILIHANLANGSUNG

PENUNJUKANLANGSUNG

KondisiKhusus

KondisiKhusus

KondisiKhusus

Tender Lelang Awal Lelang Ulang Proses Lanjutan * PreferensiTKDN

Metode Tender Lelang Terbatas Lelang Terbatas Lelang Umum

Metode Tender

Metode Tender

Metode Tender

Lelang Terbatas Lelang Umum PemilihanLangsung

Lelang Umum Lelang Umum Pemilihan Langsung

Lelang Umum Lelang Umum Pemilihan Langsung

Syarat Min TKDN

Syarat Min TKDN

Syarat Min TKDN

Syarat Min TKDN

15% 5% 0%

5% 0% 0%

0% 0% 0%

35%atau sesuai

kondisi tertentu min 5%

• 30%;• 5%; atau• Sesuai min 3

Penaw. Teknis

• 15% atau• 0%

BarangWajib

Barang Non-Wajib

Barang Non-APDN

Jasa Lainnya,

Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi

Semua nilai

≥ US$250 ribu atau Rp

2,5 miliar

*Berlaku apabila dalam lelang ulang tidak ada penawaran yang masuk atau tidak ada yang lulus teknis, atau tidak ada kesepakatan harga

PercepatanTahapan Proses Tender


Tidak ada syaratKuorum..

Tidak ada syaratKuorum..

Jenis Tender Jasa Lainnya/Jasa KonsultansiNilai Tender ≤ Rp200M (US$20jt) > Rp200M (US$20jt)

Peserta Tender

• PDN• PN• PDN-PDN• PDN-PN

• PDN• PN• PDN-PDN• PDN-PN• PDN-PA• PDN-PN-PA

PemukaKonsorsium PDN PDN/PN

Porsi Min PDN * • 50% Nilai Kontrak • 50% Nilai Jasa• 30% apabila sbganggota konsorsium

• 30% Nilai Kontrak • 30% Nilai Jasa• 15% apabila sbganggota konsorsium

Porsi Maks PA * 25% sbg subkontraktor 30% sbg subkontraktor & anggota Konsorsium

Pelaksanaan Jasa 50% dilaksanakan di dalam negeri

30% dilaksanakan di dalam negeri

Jenis Tender Pekerjaan KonstruksiOnshore

Pekerjaan KonstruksiOffshore & Swamp

Nilai Tender ≤ Rp2000M (US$200jt)

> Rp2000M (US$200jt)

≤ Rp200M (US$20jt)

Rp200M (US$20jt) -Rp2000M

(US$200jt)

> Rp2000M (US$200jt)

PesertaTender






Leadfirm PDN PDN/PN PDN PDN/PN PDN/PN

Porsi Min PDN

•50% NilaiKontrak

•50% NilaiJasa

•30% apabilasbg anggotakonsorsium

•30% NilaiKontrak

•30% NilaiJasa


•50% NilaiKontrak

•50% NilaiJasa


•30% NilaiKontrak

•30% NilaiJasa


•15% NilaiKontrak

•15% NilaiJasa


Porsi MaksPA

25% sbgsubkontraktor





Pelaksanaan 50% dilaksanakan di dalam negeri4/15/2015 -Property of SKK Migas- 20

Tender Jasa

* Dikecualikan untuk pengadaan menara pengeboran lepas pantai (offshore dan swamp)

Harus dengan Perusahaan Dalam Negeri

- Perusahaan Dalam Negeri

- Perusahaan Nasional

- TIDAK bisa Perusahaan Asing

• O

- Porsi Jasa & Barang- Porsi anggota konsorsium

- Sub-kontraktor Perusahaan Nasional

KONSORSIUM

PERUSAHAANDALAMNEGERI

PEMUKAKONSORSIUM

Ketentuan Awal 35%

100%

5%

Penentuan lebih tinggi/rendah tetapmempertimbangkan prinsip dasar rantaisuplai dengan ketentuan:

1. Sesuai batasan minimal TKDN dalamDaftar Pengadaan (Procurement List);

2. Berdasarkan daftar kemampuanpencapaian minimum TKDN yang dikeluarkan oleh SKK Migas;

3. Historical data; atau4. Sesuai dengan kondisi kemampuan

pasar dengan syarat memenuhi kriteriabahwa di dalam negeri: Tidak tersedia fasilitas atau peralatan utama

yang diperlukan Tidak ada satupun perusahaan yang mampu

atau memiliki teknologi; Tidak ada perusahaan yang memiliki lisensi

atau hak paten; atau Tidak ada tenaga kerja yang dibutuhkan.

Batasan Minimal TKDNTender Jasa


Preferensi Harga –Barang

Preferensi TKDN

Preferensi Status Perusahaan

Syarat TKDN ≥ 25% TKDN ≥ 25% Status Perusahaan :


BesaranPreferensi

Preferensi maksimal 15% Perhitungan proporsional

berdasarkan pernyataanTKDN dibandingkandengan target TKDN (roadmap permen 15)

Preferensi = 2,5%


Preferensi HargaJasa

Preferensi TKDN

Preferensi Status Perusahaan

Syarat TKDN ≥ 30% TKDN ≥ 30% Status Perusahaan : Perusahaan

Dalam Negeri Porsi pelaksana pekerjaan oleh

PDN minimal 50% Porsi pelaksanaan pekerjaan di

wilayah Indonesia min 50%

BesaranPreferensi

Preferensi maksimal 7,5% Perhitungan proporsional

berdasarkan pernyataan TKDN dibandingkan dengan target TKDN (roadmap permen 15)

Preferensi = 7,5% (untuk PDN atau

Konsorsium(PDN-PDN)) 5% (Konsorsium (PDN-PN-PA)

dengan pemuka PDN)(Pembobotan sesuai dengankategori perusahaan dalambuku APDN Jasa.)



Bobot Normalisasi Kategori Penyedia JasaBerdasarkan Buku APDN Jasa

No Kategori Dalam APDN Jasa

Bobot

Perusahaan DN

(7,5%)

KonsorsiumDengan

Perusahaan DN Sebagai Leader

(5%)

1 Diutamakan 100% 100%

2 Dimaksimalkan 75% 75%

3 Diberdayakan 50% 50%

4 Non-APDN 25% 25%

Bobot Normalisasi diberlakukan kepada Preferensi Status Perusahaan


Preferensi Barang/Jasa

TKDN x 15%

Persentase TKDN 32% 32%

Target TKDN* 25 % 25%

Preferensi Barang 32 % x 15%3,2%

32%/25% x 15%15%

TKDN x 7,5%

PTK 007 Revisi 2 PTK 007 Revisi 3

PTK 007 Revisi 2 PTK 007 Revisi 3

32%

40%

32%/40% x 15%12%

Preferensi

Barang

Jasa

Preferensi barang maksimal : 15%

*Target TKDN mengacu pada Permen ESDM No 15 tahun 3013* Target TKDN unsur Barang pada Kontrak Jasa mengacu pada Target TKDN Jasanya

Preferensi jasa maksimal : 7,5%

26

Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa

BAB

XIV

Sanksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalamrangka PEMBINAAN


Mendorong Proses Perbaikan Berkelanjutan

Hanya dikenakan pada Perusahaan

Sanksi dengan batas waktu

Masa Pembuktian

Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk konsorsium,

sanksi terhadap semua anggota konsorsium


Proses Tender yang telah melewati tahap rapat penjelasan, atau bila proses Tender tidak melakukan rapat penjelasan tetapi telah melewati masa lima hari kerja sebelum tanggal penyampaian dokumen penawaran, dilanjutkan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 007 REVISI-II/PTK/I/2011.Ketentuan ini tidak berlaku untuk batas kewenangan KKKS dalam tahap Eksplorasi dan KKKS dalam tahap Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 1. dan 2.

Penutup

Pedoman ini mulai berlaku tanggal 28 Maret 2015


Disclaimer

Materi presentasi ini disusun dengan tujuan untukmempermudah pemahaman.

Apabila terdapat keputusan yang berdampak hukum maka yang berlaku adalah materi yang tercantum pada buku pedomanNomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 Buku Kesatu Revisi 02

dan Buku Kedua Revisi 03.

SATUAN KERJA KHUSUSPELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI(SKKMIGAS)

KANTOR PUSATGedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA

PO BOX 4775Telepon : +62 21 2924 1607

Faksimile : +62 21 2924 99994/15/2015 -Property of SKK Migas- 29

Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI...

Documents

Transcript of Pedoman Tata Kerja PENGELOLAAN RANTAI SUPLAI...