PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG No...Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,...
Transcript of PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG No...Penataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,...
KAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007
PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGJL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN
PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007
PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
Cetakan ke 2,Tahun 2008Departemen Pekerjaan Umum
Cetakan ke 2,Tahun 2008Departemen Pekerjaan Umum
i
MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 40 /PRT/M/2007
TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
KAWASAN REKLAMASI PANTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanyaPedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan ReklamasiPantai;
b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang KawasanReklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruangdi kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuaidengan kaidah penataan ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanKawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
i
MENTERI PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 40 /PRT/M/2007
TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG
KAWASAN REKLAMASI PANTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanyaPedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan ReklamasiPantai;
b. bahwa Pedoman Perencanaan Tata Ruang KawasanReklamasi Pantai diperlukan agar perencanaan tata ruangdi kawasan reklamasi pantai dapat dilaksanakan sesuaidengan kaidah penataan ruang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanKawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
ii
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASANREKLAMASI PANTAI.
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudutlingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,atau drainase.
2. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisirpantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Pasal 2(1) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalamperencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.
(2) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
iii
bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantaiagar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Pasal 3(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. ketentuan umum, yang meliputi persyaratan, tipologi, aspek sosial, aspekbudaya dan aspek ekonomi kawasan, aspek pergerakan, aksesibilitasdan transportasi, serta aspek kemudahan ruang publik;
b. ketentuan teknis, yang meliputi struktur ruang kawasan, pola ruangkawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umumdan sosial serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang.
(2) Pengaturan tentang ketentuan teknis perencanaan tata ruang di kawasanreklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkapdalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
Pasal 4Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentinganuntuk diketahui dan dilaksanakan.
ii
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANGPEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASANREKLAMASI PANTAI.
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudutlingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,atau drainase.
2. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisirpantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.
3. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Pasal 2(1) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalamperencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.
(2) Pengaturan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai
iii
bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasi pantaiagar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Pasal 3(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. ketentuan umum, yang meliputi persyaratan, tipologi, aspek sosial, aspekbudaya dan aspek ekonomi kawasan, aspek pergerakan, aksesibilitasdan transportasi, serta aspek kemudahan ruang publik;
b. ketentuan teknis, yang meliputi struktur ruang kawasan, pola ruangkawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umumdan sosial serta kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang.
(2) Pengaturan tentang ketentuan teknis perencanaan tata ruang di kawasanreklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkapdalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
Pasal 4Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentinganuntuk diketahui dan dilaksanakan.
iv
Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 40 /PRT/M/2007Tanggal : 12 Desember 2007Tentang : PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
REKLAMASI PANTAI
v
Daftar isi
Daftar isi ................................................................................................. vPrakata ................................................................................................... ixPendahuluan .......................................................................................... xi1 Ruang lingkup ................................................................................. 12 Acuan normatif ................................................................................ 13 Istilah dan definisi ............................................................................ 2
3.1 Ruang .................................................................................... 23.2 Tata ruang ............................................................................. 23.3 Struktur ruang ........................................................................ 23.4 Pola ruang ............................................................................. 23.5 Penataan ruang ..................................................................... 23.6 Perencanaan tata ruang ........................................................ 23.7 Pemanfaatan ruang ............................................................... 33.8 Pengendalian pemanfaatan ruang ........................................ 33.9 Rencana tata ruang ............................................................... 33.10 Kawasan lindung ................................................................... 33.11 Kawasan budi daya ............................................................... 33.12 Kawasan perkotaan ............................................................... 33.13 Kawasan pesisir .................................................................... 43.14 Kawasan reklamasi pantai .................................................... 43.15 Ruang terbuka privat ............................................................. 43.16 Ruang terbuka publik ............................................................ 43.17 Garis sempadan bangunan (GSB) ........................................ 43.18 Garis sempadan pantai (GSP) .............................................. 43.19 Garis sempadan sungai (GSS) ............................................. 53.20 Koefisien dasar bangunan (KDB) .......................................... 53.21 Koefisien lantai bangunan (KLB) ........................................... 53.22 Koefisien dasar hijau (KDH) .................................................. 53.23 Kemudahan publik ................................................................. 53.24 Reklamasi pantai ................................................................... 53.25 Sempadan pantai .................................................................. 63.26 Garis pantai ........................................................................... 63.27 Panorama pantai ................................................................... 63.28 Elemen-elemen pantai .......................................................... 6
iv
Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 40 /PRT/M/2007Tanggal : 12 Desember 2007Tentang : PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN
REKLAMASI PANTAI
v
Daftar isi
Daftar isi ................................................................................................. vPrakata ................................................................................................... ixPendahuluan .......................................................................................... xi1 Ruang lingkup ................................................................................. 12 Acuan normatif ................................................................................ 13 Istilah dan definisi ............................................................................ 2
3.1 Ruang .................................................................................... 23.2 Tata ruang ............................................................................. 23.3 Struktur ruang ........................................................................ 23.4 Pola ruang ............................................................................. 23.5 Penataan ruang ..................................................................... 23.6 Perencanaan tata ruang ........................................................ 23.7 Pemanfaatan ruang ............................................................... 33.8 Pengendalian pemanfaatan ruang ........................................ 33.9 Rencana tata ruang ............................................................... 33.10 Kawasan lindung ................................................................... 33.11 Kawasan budi daya ............................................................... 33.12 Kawasan perkotaan ............................................................... 33.13 Kawasan pesisir .................................................................... 43.14 Kawasan reklamasi pantai .................................................... 43.15 Ruang terbuka privat ............................................................. 43.16 Ruang terbuka publik ............................................................ 43.17 Garis sempadan bangunan (GSB) ........................................ 43.18 Garis sempadan pantai (GSP) .............................................. 43.19 Garis sempadan sungai (GSS) ............................................. 53.20 Koefisien dasar bangunan (KDB) .......................................... 53.21 Koefisien lantai bangunan (KLB) ........................................... 53.22 Koefisien dasar hijau (KDH) .................................................. 53.23 Kemudahan publik ................................................................. 53.24 Reklamasi pantai ................................................................... 53.25 Sempadan pantai .................................................................. 63.26 Garis pantai ........................................................................... 63.27 Panorama pantai ................................................................... 63.28 Elemen-elemen pantai .......................................................... 6
vi
3.29 Pasang surut ......................................................................... 63.30 Abrasi .................................................................................... 63.31 Lepas pantai .......................................................................... 73.32 Backshore ............................................................................. 73.33 Dune .................................................................................... 7
4 Ketentuan .................................................................................... 74.1 Ketentuan umum ................................................................... 7
4.1.1 Persyaratan ................................................................. 74.1.2 Tipologi ........................................................................ 84.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan ............ 114.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi ...... 114.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik ................ 12
4.2 Ketentuan teknis.................................................................... 134.2.1 Struktur ruang kawasan .............................................. 134.2.2 Pola ruang kawasan.................................................... 144.2.3 Pengelolaan lingkungan .............................................. 144.2.4 Prasarana dan sarana................................................. 154.2.5 Fasilitas umum dan sosial ........................................... 154.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan
amplop ruang di kawasan reklamasi pantai ................ 16
5 Tata cara pelaksanaan .................................................................... 35
Lampiran A Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasipantai (informatif) ........................................................ 38
Lampiran B Tipikal potongan melintang pantai (informatif) ............ 39Lampiran C Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan
kondisi fisik (informatif) ............................................... 40
Bibliografi .................................................................................... 41
vii
Daftar gambar
Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik .......................... 13
Daftar tabel
Tabel 1 Kriteria struktur ruang dan pola ruang dikawasan reklamasi pantai. ......................................... 17
Tabel 2 Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasipantai .......................................................................... 26
vi
3.29 Pasang surut ......................................................................... 63.30 Abrasi .................................................................................... 63.31 Lepas pantai .......................................................................... 73.32 Backshore ............................................................................. 73.33 Dune .................................................................................... 7
4 Ketentuan .................................................................................... 74.1 Ketentuan umum ................................................................... 7
4.1.1 Persyaratan ................................................................. 74.1.2 Tipologi ........................................................................ 84.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan ............ 114.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas, dan transportasi ...... 114.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik ................ 12
4.2 Ketentuan teknis.................................................................... 134.2.1 Struktur ruang kawasan .............................................. 134.2.2 Pola ruang kawasan.................................................... 144.2.3 Pengelolaan lingkungan .............................................. 144.2.4 Prasarana dan sarana................................................. 154.2.5 Fasilitas umum dan sosial ........................................... 154.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan
amplop ruang di kawasan reklamasi pantai ................ 16
5 Tata cara pelaksanaan .................................................................... 35
Lampiran A Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasipantai (informatif) ........................................................ 38
Lampiran B Tipikal potongan melintang pantai (informatif) ............ 39Lampiran C Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan
kondisi fisik (informatif) ............................................... 40
Bibliografi .................................................................................... 41
vii
Daftar gambar
Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik .......................... 13
Daftar tabel
Tabel 1 Kriteria struktur ruang dan pola ruang dikawasan reklamasi pantai. ......................................... 17
Tabel 2 Kriteria amplop ruang di kawasan reklamasipantai .......................................................................... 26
ix
Prakata
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dipersiapkan olehPanitia Teknik Standardisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan RekayasaSipil melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub PanitiaTeknik Standardisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh DirektoratPenataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, DepartemenPekerjaan Umum.
Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai denganBSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkannarasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya,serta Pemerintah Daerah.
Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan, dan pedoman yang telah adauntuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai,sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakanperencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai.
viii
ix
Prakata
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dipersiapkan olehPanitia Teknik Standardisasi Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan RekayasaSipil melalui Gugus Kerja Bidang Penataan Ruang Permukiman pada Sub PanitiaTeknik Standardisasi Bidang Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh DirektoratPenataan Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, DepartemenPekerjaan Umum.
Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun2000 melalui proses pembahasan dan mekanisme yang berlaku sesuai denganBSN No. 9 Tahun 2000. Dalam proses pembahasannya telah melibatkannarasumber, pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen/Instansi terkait lainnya,serta Pemerintah Daerah.
Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan, dan pedoman yang telah adauntuk meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai,sehingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakanperencanaan tata ruang di kawasan reklamasi pantai.
xi
Pendahuluan
Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat,sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahanuntuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan,wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasanmelalui reklamasi pantai.
Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisirpantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasanreklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai,dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, danfisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbaspada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasankota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan komplekssehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud.Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatupedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat, dan swastadalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ini disusun dalamrangka melengkapi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruangyang sudah ada. Pedoman ini digunakan dalam penyusunan RDTR kawasanreklamasi pantai yang merupakan bagian dari RTRW Kabupaten/Kota.
Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaantata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasanreklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khususseperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukanketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman ini.
x
xi
Pendahuluan
Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat,sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahanuntuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan,wisata bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasanmelalui reklamasi pantai.
Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisirpantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasanreklamasi pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai,dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, danfisik sangat dipengaruhi oleh badan air laut.
Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di tepi pantai akan berimbaspada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi pantai sebagai perluasankota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai persoalan komplekssehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai dimaksud.Dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai diperlukan suatupedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat, dan swastadalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai ini disusun dalamrangka melengkapi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruangyang sudah ada. Pedoman ini digunakan dalam penyusunan RDTR kawasanreklamasi pantai yang merupakan bagian dari RTRW Kabupaten/Kota.
Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaantata ruang kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini hanya berlaku untuk kawasanreklamasi secara umum, sedangkan kawasan reklamasi yang bersifat khususseperti kawasan reklamasi yang rawan bencana tsunami akan diberlakukanketentuan khusus yang tidak ditampung dalam pedoman ini.
xii
Pedoman ini bermanfaat bagi :
1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: sebagai acuan dalam penyusunanrencana detil tata ruang pada kawasan reklamasi pantai;
2. Stakeholder lain: sebagai acuan dalam menentukan kriteria lokasi danpersyaratan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai.
1 dari 43
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
1 Ruang lingkup
Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaantata ruang kawasan reklamasi pantai. Ketentuan umum meliputi persyaratan;tipologi; aspek sosial, budaya dan ekonomi kawasan; aspek pergerakan,aksesibilitas, dan transportasi; serta aspek kemudahan publik dan ruang publik.Ketentuan teknis meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan,pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial, sertakriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang. Pedoman ini diperuntukkanbagi perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, khususnyakawasan yang sudah direklamasi.
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerahdalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasipantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
2 Acuan normatif
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil.
SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan SederhanaTidak Bersusun Di Daerah Perkotaan.
xii
Pedoman ini bermanfaat bagi :
1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: sebagai acuan dalam penyusunanrencana detil tata ruang pada kawasan reklamasi pantai;
2. Stakeholder lain: sebagai acuan dalam menentukan kriteria lokasi danpersyaratan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai.
1 dari 43
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
1 Ruang lingkup
Pedoman ini mencakup ketentuan umum dan ketentuan teknis perencanaantata ruang kawasan reklamasi pantai. Ketentuan umum meliputi persyaratan;tipologi; aspek sosial, budaya dan ekonomi kawasan; aspek pergerakan,aksesibilitas, dan transportasi; serta aspek kemudahan publik dan ruang publik.Ketentuan teknis meliputi struktur ruang kawasan, pola ruang kawasan,pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana, fasilitas umum dan sosial, sertakriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang. Pedoman ini diperuntukkanbagi perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, khususnyakawasan yang sudah direklamasi.
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerahdalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah dilakukan reklamasi.Tujuannya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang di kawasan reklamasipantai agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
2 Acuan normatif
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil.
SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan SederhanaTidak Bersusun Di Daerah Perkotaan.
2 dari 43
3 Istilah dan definisi
3.1ruangwadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruangdi dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluklain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
3.2tata ruangwujud struktur ruang dan pola ruang
3.3struktur ruangsusunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan saranayang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yangsecara hierarkis memiliki hubungan fungsional
3.4pola ruangdistribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruanguntuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
3.5penataan ruangsuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang
3.6perencanaan tata ruangsuatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang
3 dari 43
3.7pemanfaatan ruangupaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencanatata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program besertapembiayaannya
3.8pengendalian pemanfaatan ruangupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
3.9rencana tata ruanghasil perencanaan tata ruang
3.10kawasan lindungwilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkunganhidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
3.11kawasan budi dayawilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan
3.12kawasan perkotaanwilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusipelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
2 dari 43
3 Istilah dan definisi
3.1ruangwadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruangdi dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluklain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
3.2tata ruangwujud struktur ruang dan pola ruang
3.3struktur ruangsusunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan saranayang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yangsecara hierarkis memiliki hubungan fungsional
3.4pola ruangdistribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruanguntuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya
3.5penataan ruangsuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang
3.6perencanaan tata ruangsuatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapan rencana tata ruang
3 dari 43
3.7pemanfaatan ruangupaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencanatata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program besertapembiayaannya
3.8pengendalian pemanfaatan ruangupaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
3.9rencana tata ruanghasil perencanaan tata ruang
3.10kawasan lindungwilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkunganhidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
3.11kawasan budi dayawilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan
3.12kawasan perkotaanwilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusipelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
4 dari 43
3.13kawasan pesisirdaerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi olehperubahan di darat dan laut
3.14kawasan reklamasi pantaikawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untukpengembangan kawasan baru
3.15ruang terbuka privatruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang
3.16ruang terbuka publikruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapanganolah raga, atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkanoleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya
3.17garis sempadan bangunan (GSB)batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluarbangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepirencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangantinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad land-ing, dan garis sempadan telekomunikasi
3.18garis sempadan pantai (GSP)jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahanbudi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi
5 dari 43
3.19garis sempadan sungai ( GSS )jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuklahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibirsungai
3.20koefisien dasar bangunan ( KDB )luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan
3.21koefisien lantai bangunan ( KLB )luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan
3.22koefisien dasar hijau ( KDH )pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau dikawasan reklamasi pantai
3.23kemudahan publikaksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama,ruang terbuka publik (laut, pantai, dan hijau)
3.24reklamasi pantaikegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkanmanfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomidengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase
4 dari 43
3.13kawasan pesisirdaerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi olehperubahan di darat dan laut
3.14kawasan reklamasi pantaikawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untukpengembangan kawasan baru
3.15ruang terbuka privatruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang
3.16ruang terbuka publikruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapanganolah raga, atau ruang terbuka lainnya yang dapat diakses dan dimanfaatkanoleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya
3.17garis sempadan bangunan (GSB)batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluarbangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepirencana pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangantinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad land-ing, dan garis sempadan telekomunikasi
3.18garis sempadan pantai (GSP)jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahanbudi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi
5 dari 43
3.19garis sempadan sungai ( GSS )jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuklahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibirsungai
3.20koefisien dasar bangunan ( KDB )luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan
3.21koefisien lantai bangunan ( KLB )luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan
3.22koefisien dasar hijau ( KDH )pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau dikawasan reklamasi pantai
3.23kemudahan publikaksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama,ruang terbuka publik (laut, pantai, dan hijau)
3.24reklamasi pantaikegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkanmanfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomidengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase
6 dari 43
3.25sempadan pantaidaratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisifisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
3.26garis pantaibatas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasangtertinggi
3.27panorama pantaipotensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapatdirepresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangandan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yangberpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan
3.28elemen-elemen pantaipotensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh :pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan,matahari, langit, dan panorama
3.29pasang surutgelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, danbulan
3.30abrasipengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkanberkurangnya areal daratan
7 dari 43
3.31lepas pantaibagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone)
3.32backshorebagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air
3.33dunebukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagaiproteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi
4. Ketentuan
4.1 Ketentuan umum
4.1.1 Persyaratan
Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukandengan memperhatikan ketentuan berikut:
a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah adadi sisi daratan;
b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat danmembutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikankebutuhan yang ada;
c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasanlindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan bataswilayah dengan daerah/negara lain.
6 dari 43
3.25sempadan pantaidaratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisifisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
3.26garis pantaibatas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasangtertinggi
3.27panorama pantaipotensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapatdirepresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangandan pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yangberpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan
3.28elemen-elemen pantaipotensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh :pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan,matahari, langit, dan panorama
3.29pasang surutgelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, danbulan
3.30abrasipengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkanberkurangnya areal daratan
7 dari 43
3.31lepas pantaibagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone)
3.32backshorebagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air
3.33dunebukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagaiproteksi natural terhadap pengaruh angin dan abrasi
4. Ketentuan
4.1 Ketentuan umum
4.1.1 Persyaratan
Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukandengan memperhatikan ketentuan berikut:
a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah adadi sisi daratan;
b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat danmembutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikankebutuhan yang ada;
c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasanlindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan bataswilayah dengan daerah/negara lain.
8 dari 43
Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas,terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentangalam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan.Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudahmemenuhi persyaratan administratif berikut:
a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasikawasan reklamasi pantai;
b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yangakan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasipantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.
Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana strukturruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lainmeliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik,jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputikawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksuddalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputikawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasanperuntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan,kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasancampuran.
4.1.2 Tipologi
Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologisebagai berikut:
a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:
1) Kawasan peruntukan permukiman;
9 dari 43
2) Kawasan perdagangan dan jasa;
3) Kawasan peruntukan industri;
4) Kawasan peruntukan pariwisata;
5) Kawasan pendidikan;
6) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan;
7) Kawasan bandar udara;
8) Kawasan mixed-use (campuran);
9) Kawasan ruang terbuka hijau.
b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi:
1) Reklamasi besar
Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha.
2) Reklamasi kecil
Kawasan reklamasi dengan luasan < 500 Ha.
c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik
1) Menyambung dengan daratan
Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubunganlangsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidakdilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:
a) Kawasan permukiman nelayan;
b) Kawasan hutan bakau;
c) Kawasan hutan pantai;
d) Kawasan perikanan tangkap;
8 dari 43
Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas,terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentangalam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan.Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudahmemenuhi persyaratan administratif berikut:
a) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasikawasan reklamasi pantai;
b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yangakan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasipantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.
Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana strukturruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lainmeliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik,jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputikawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksuddalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputikawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasanperuntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan,kawasan pelabuhan laut/penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasancampuran.
4.1.2 Tipologi
Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologisebagai berikut:
a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:
1) Kawasan peruntukan permukiman;
9 dari 43
2) Kawasan perdagangan dan jasa;
3) Kawasan peruntukan industri;
4) Kawasan peruntukan pariwisata;
5) Kawasan pendidikan;
6) Kawasan pelabuhan laut / penyeberangan;
7) Kawasan bandar udara;
8) Kawasan mixed-use (campuran);
9) Kawasan ruang terbuka hijau.
b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompokkan menjadi:
1) Reklamasi besar
Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha.
2) Reklamasi kecil
Kawasan reklamasi dengan luasan < 500 Ha.
c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik
1) Menyambung dengan daratan
Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubunganlangsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidakdilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:
a) Kawasan permukiman nelayan;
b) Kawasan hutan bakau;
c) Kawasan hutan pantai;
d) Kawasan perikanan tangkap;
10 dari 43
e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi;
f) Kawasan larangan (rawan bencana);
g) Kawasan taman laut.
2) Terpisah dari daratan
Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasanyang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas.Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yangmemiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan baru dengantujuan:
a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada;
b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (hutan bakau, pantai, hutanpantai);
c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial;
d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut,perikanan, minyak);
e) Menghindari kawasan rawan bencana.
3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)
Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasiyaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan padalampiran C.
11 dari 43
4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan
Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial,ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut:
a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial,budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelumdireklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan:
1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahanketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.
b) Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringansosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantaimemanfaatkan ruang perairan/pantai.
4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi
Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasipantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadapkerangka utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapatmenikmati panorama dan kenyamanan pantai;
b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal danatau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusatkawasan dan sub-sub wilayah kota;
c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasaranadan sarana di perairan, darat dan udara;
d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasiintegrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park sys-tem” di beberapa tematik kawasan;
10 dari 43
e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi;
f) Kawasan larangan (rawan bencana);
g) Kawasan taman laut.
2) Terpisah dari daratan
Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasanyang memiliki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan di atas.Tipologi ini memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yangmemiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan baru dengantujuan:
a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada;
b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (hutan bakau, pantai, hutanpantai);
c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial;
d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut,perikanan, minyak);
e) Menghindari kawasan rawan bencana.
3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)
Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasiyaitu gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan padalampiran C.
11 dari 43
4.1.3 Aspek sosial, budaya, dan ekonomi kawasan
Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek sosial,ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi, sebagai berikut:
a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial,budaya dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelumdireklamasi. Perubahan terjadi harus menyesuaikan:
1) Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;
2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahanketersediaan jenis lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.
b) Aspek sosial, budaya, wisata, dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringansosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantaimemanfaatkan ruang perairan/pantai.
4.1.4 Aspek pergerakan, aksesibilitas dan transportasi
Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasipantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadapkerangka utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapatmenikmati panorama dan kenyamanan pantai;
b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal danatau ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusatkawasan dan sub-sub wilayah kota;
c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasaranadan sarana di perairan, darat dan udara;
d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasiintegrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park sys-tem” di beberapa tematik kawasan;
12 dari 43
e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan saranapenunjang transportasi.
4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik
Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai,perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:
a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yangberhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panoramaruang pantai;
b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dinikmatisecara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya;
c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melaluikreativitas proses penggalian, perancangan, dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dankenyamanan publik;
d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi,misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur,peneduh, langit, dan pemandangan/panorama;
e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain:
1) keheningan suasana;2) keindahan panorama pantai;3) kealamiahan desa;4) kejernihan riak dan gelombang air pantai;5) kehijauan bukit & lembah;6) kerimbunan hutan pantai;7) kebersihan pasir;8) kebiruan langit;9) keteduhan di sekitar pantai.
Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkanpada Gambar 1.
13 dari 43
4.2 Ketentuan teknis
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan strukturruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dansarana, serta fasilitas umum dan sosial.
4.2.1 Struktur ruang kawasan
Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun denganmemperhatikan:
a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/perairan sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual;
Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik
Kemudahan publik terjaga
Kemudahan publik hilang akibat bangunan depan menghalangi kemudahan bangunan di belakangnya yang jauh lebih rendah dalam menikmati ruang publik/pantai
12 dari 43
e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan saranapenunjang transportasi.
4.1.5 Aspek kemudahan publik dan ruang publik
Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai,perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:
a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yangberhirarki untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panoramaruang pantai;
b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dinikmatisecara mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya;
c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melaluikreativitas proses penggalian, perancangan, dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dankenyamanan publik;
d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi,misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur,peneduh, langit, dan pemandangan/panorama;
e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain:
1) keheningan suasana;2) keindahan panorama pantai;3) kealamiahan desa;4) kejernihan riak dan gelombang air pantai;5) kehijauan bukit & lembah;6) kerimbunan hutan pantai;7) kebersihan pasir;8) kebiruan langit;9) keteduhan di sekitar pantai.
Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkanpada Gambar 1.
13 dari 43
4.2 Ketentuan teknis
Perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan strukturruang kawasan, pola ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana dansarana, serta fasilitas umum dan sosial.
4.2.1 Struktur ruang kawasan
Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun denganmemperhatikan:
a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/perairan sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual;
Gambar 1 Kemudahan publik dan ruang publik
Kemudahan publik terjaga
Kemudahan publik hilang akibat bangunan depan menghalangi kemudahan bangunan di belakangnya yang jauh lebih rendah dalam menikmati ruang publik/pantai
14 dari 43
b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitarbatas bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publikyang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayahGaris Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-ruang terbuka;
c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuatsealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) denganmempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.
4.2.2 Pola ruang kawasan
Pola ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan:
a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budi dayadan lahan untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkunganhidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratandengan perairan/tata biru/pantai;
c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif,menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola ruang kawasanbudi daya dengan lingkungan alami di sekitarnya;
d) Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah GarisSempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepianpantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik;
e) Pola ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsikawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.
4.2.3 Pengelolaan lingkungan
Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi harusmempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi,sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuanuntuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
15 dari 43
4.2.4 Prasarana dan sarana
Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancangmengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS)kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota.
a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan, dan transportasiPrasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan danjembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untukmenunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalahpenyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Carapengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan:
1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas;
2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan;
3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.
b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, salurankolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa;
c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadamkebakaran, air kotor, dan air baku untuk keperluan kawasan);
d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenagalistrik kawasan;
e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkankemudahan aktivitas kawasan;
f) Penyediaan jaringan persampahan.
4.2.5 Fasilitas umum dan sosial
Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan,kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, sertafasilitas penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya.
14 dari 43
b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitarbatas bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publikyang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayahGaris Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-ruang terbuka;
c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuatsealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) denganmempertahankan morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.
4.2.2 Pola ruang kawasan
Pola ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan:
a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budi dayadan lahan untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkunganhidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratandengan perairan/tata biru/pantai;
c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif,menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola ruang kawasanbudi daya dengan lingkungan alami di sekitarnya;
d) Pola ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah GarisSempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepianpantai atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik;
e) Pola ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsikawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.
4.2.3 Pengelolaan lingkungan
Pengelolaan lingkungan dalam perencanaan tata ruang kawasan reklamasi harusmempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi,sumber daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuanuntuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
15 dari 43
4.2.4 Prasarana dan sarana
Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancangmengikuti pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS)kawasan reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota.
a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan, dan transportasiPrasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan danjembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untukmenunjang aktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalahpenyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Carapengaturan jalan dan transportasi yang harus diperhatikan:
1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas;
2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan;
3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.
b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, salurankolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa;
c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadamkebakaran, air kotor, dan air baku untuk keperluan kawasan);
d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenagalistrik kawasan;
e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkankemudahan aktivitas kawasan;
f) Penyediaan jaringan persampahan.
4.2.5 Fasilitas umum dan sosial
Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan,kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, sertafasilitas penunjang kegiatan umum dan sosial lainnya.
16 dari 43
Besaran/standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu padaSNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahansederhana tidak bersusun di daerah perkotaan.
4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasanreklamasi pantai
Secara umum jenis kawasan lindung yang dapat dikembangkan pada kawasanreklamasi pantai adalah ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan budi dayayang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi:
a) Kawasan peruntukan permukiman;
b) Kawasan perdagangan dan jasa;
c) Kawasan peruntukan industri;
d) Kawasan peruntukan pariwisata;
e) Kawasan pendidikan;
f) Kawasan pelabuhan laut/penyeberangan;
g) Kawasan bandar udara;
h) Kawasan campuran.
Kriteria struktur ruang dan pola ruang ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkankriteria amplop ruang ditunjukkan pada Tabel 2.
17 dari 43
Tabe
l 1
Krit
eria
str
uktu
r rua
ng d
an p
ola
ruan
g di
kaw
asan
rekl
amas
i pan
tai
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
I.
Kaw
asan
Lin
dung
a. S
empa
dan
Pant
ai
1.
Pra
sara
na :
jarin
gan
jala
n, a
ir be
rsih
, dra
inas
e, s
anita
si,
pem
adam
keb
akar
an;
2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
tele
pon
dan
gas;
3.
S
aran
a : p
usat
info
rmas
i, ke
seha
tan,
per
ibad
atan
, kea
man
an
lingk
unga
n, p
erab
ot ja
lan,
dan
pen
anda
an;
4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es k
e pu
sat p
elay
anan
, ke
pusa
t pe
rum
ahan
dan
per
muk
iman
, per
daga
ngan
dan
jasa
, nia
ga
(pas
ar ra
kyat
/art
& c
raft
shop
), da
erah
tuju
an w
isat
a, m
ixed
-us
e ar
ea, k
eam
anan
kaw
asan
, dan
pel
ayan
an k
eseh
atan
; 5.
P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: a.
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si
dan
kela
yaka
n si
stem
tran
spor
tasi
dar
at d
an p
erai
ran;
b.
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
, sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
c. P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
a. K
anto
ng p
arki
r; b.
On
stre
et p
arki
ng;
c. In
ner c
ourt
yard
par
king
; d.
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
1. R
uang
terb
uka
hija
u be
rupa
hut
an
baka
u =
90%
-10
0%;
2. F
asum
dan
fa
sos/
pend
ukun
g =
10%
;3.
Rua
ng te
rbuk
a pu
blik
dap
at
dise
diak
an
pem
erin
tah
mau
pun
swas
ta/p
enge
mba
ng
deng
an
pros
enta
se
pem
anfa
atan
ruan
g =
20%
- 30
% d
ari
kaw
asan
pe
renc
anaa
n.
16 dari 43
Besaran/standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu padaSNI 03-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahansederhana tidak bersusun di daerah perkotaan.
4.2.6 Kriteria struktur ruang, pola ruang, dan amplop ruang di kawasanreklamasi pantai
Secara umum jenis kawasan lindung yang dapat dikembangkan pada kawasanreklamasi pantai adalah ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan budi dayayang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi pantai meliputi:
a) Kawasan peruntukan permukiman;
b) Kawasan perdagangan dan jasa;
c) Kawasan peruntukan industri;
d) Kawasan peruntukan pariwisata;
e) Kawasan pendidikan;
f) Kawasan pelabuhan laut/penyeberangan;
g) Kawasan bandar udara;
h) Kawasan campuran.
Kriteria struktur ruang dan pola ruang ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkankriteria amplop ruang ditunjukkan pada Tabel 2.
17 dari 43
Tabe
l 1
Krit
eria
str
uktu
r rua
ng d
an p
ola
ruan
g di
kaw
asan
rekl
amas
i pan
tai
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
I.
Kaw
asan
Lin
dung
a. S
empa
dan
Pant
ai
1.
Pra
sara
na :
jarin
gan
jala
n, a
ir be
rsih
, dra
inas
e, s
anita
si,
pem
adam
keb
akar
an;
2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
tele
pon
dan
gas;
3.
S
aran
a : p
usat
info
rmas
i, ke
seha
tan,
per
ibad
atan
, kea
man
an
lingk
unga
n, p
erab
ot ja
lan,
dan
pen
anda
an;
4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es k
e pu
sat p
elay
anan
, ke
pusa
t pe
rum
ahan
dan
per
muk
iman
, per
daga
ngan
dan
jasa
, nia
ga
(pas
ar ra
kyat
/art
& c
raft
shop
), da
erah
tuju
an w
isat
a, m
ixed
-us
e ar
ea, k
eam
anan
kaw
asan
, dan
pel
ayan
an k
eseh
atan
; 5.
P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: a.
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si
dan
kela
yaka
n si
stem
tran
spor
tasi
dar
at d
an p
erai
ran;
b.
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
, sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
c. P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
a. K
anto
ng p
arki
r; b.
On
stre
et p
arki
ng;
c. In
ner c
ourt
yard
par
king
; d.
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
1. R
uang
terb
uka
hija
u be
rupa
hut
an
baka
u =
90%
-10
0%;
2. F
asum
dan
fa
sos/
pend
ukun
g =
10%
;3.
Rua
ng te
rbuk
a pu
blik
dap
at
dise
diak
an
pem
erin
tah
mau
pun
swas
ta/p
enge
mba
ng
deng
an
pros
enta
se
pem
anfa
atan
ruan
g =
20%
- 30
% d
ari
kaw
asan
pe
renc
anaa
n.
18 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
II.
Kaw
asan
Bud
i Day
a a.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n P
erm
ukim
an
1. P
rasa
rana
: ja
ringa
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pe
mad
am k
ebak
aran
; 2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
jarin
gan
info
rmas
i dan
gas
; 3.
Sar
ana
: pas
ar ra
kyat
, pen
didi
kan,
kes
ehat
an, p
erib
adat
an,
pem
erin
taha
n, ja
sa, n
iaga
dan
kea
man
an;
4. P
enga
tura
n ak
ses
ke p
usat
pel
ayan
an n
iaga
, jas
a in
form
asi,
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi)
serta
loka
si tu
juan
indu
stri
wis
ata
alam
(bila
ada
) bes
erta
pra
sara
na d
an s
aran
anya
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
air
skal
a lin
gkun
gan
untu
k ka
nal,
sung
ai, c
reek
s, d
an a
tau
lago
on y
ang
mem
adai
; (c
) Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
m
emad
ai.
6. D
iduk
ung
vie
w d
an a
men
itas
yang
men
arik
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
) K
awas
an te
pi a
ir/pa
ntai
: di
man
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an d
iorie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga
seba
gian
ling
kung
an p
erm
ukim
an d
an p
erum
ahan
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai s
ekal
igus
m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari l
ingk
unga
n pe
rum
ahan
pa
ntai
/sea
fron
t hou
sing
(are
a);
(b)
Wat
ersc
ape;
(c
) La
ndsc
ape;
(d)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
.
1) P
erum
ahan
dan
pe
rmuk
iman
=
40
% -
60%
; 2)
Fas
um d
an fa
sos
= 10
%;
3)S
ite d
evel
opm
ent
(infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/
lans
ekap
, rua
ng
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/w
ater
scap
e,ja
lan
& p
arki
r um
um) =
30%
- 50
%.
19 dari 43Je
nis
Kaw
asan
K
riter
ia S
truk
tur R
uang
K
riter
ia P
ola
Rua
ng
b.K
awas
an
Per
daga
ngan
&
Jas
a
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n, d
an g
as;
3. S
aran
a: p
asar
raky
at, p
erto
koan
, mal
l, su
perm
arke
t/sw
alay
an,
kese
hata
n, p
erib
adat
an, k
eam
anan
, ban
k;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
, jas
a in
form
asi,
dan
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi),
loka
si tu
juan
indu
stri
wis
ata
alam
(b
ila a
da) b
eser
ta p
rasa
rana
dan
sar
anan
ya s
erta
kaw
asan
pe
rum
ahan
dan
per
muk
iman
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
i wila
yah
pera
iran
dan
dara
tan;
(b
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
air
skal
a lin
gkun
gan
untu
k ka
nal,
sung
ai, c
reek
s da
n at
au la
goon
yan
g m
emad
ai s
eper
ti de
rmag
a lin
gkun
gan/
kole
ktif,
pel
anta
r, bo
at, k
ano,
jetty
;(c
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai
sepe
rti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6. H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(
a)
Kan
tong
par
kir;
(b)
On
stre
et p
arki
ng;
(c)
Par
king
stru
ctur
e;(d
)In
ner c
ourt
yard
par
king
;
(e)
B
ack
yard
par
king
.7.
Har
us m
enye
diak
an d
an m
enga
tur l
oadi
ng-u
nloa
ding
are
a;8.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai: d
iman
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an
dior
ient
asik
an k
e ru
ang
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an
perd
agan
gan
dan
jasa
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari
lingk
unga
n pe
rdag
anga
n da
n ja
sa
(b)
Wat
ersc
ape;
(c)
Land
scap
e/G
arde
n C
ity;
(d)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
1) P
erda
gang
an
dan
jasa
=
80%
;2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/
lans
ekap
, ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 1
0%.
18 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
II.
Kaw
asan
Bud
i Day
a a.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n P
erm
ukim
an
1. P
rasa
rana
: ja
ringa
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pe
mad
am k
ebak
aran
; 2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
jarin
gan
info
rmas
i dan
gas
; 3.
Sar
ana
: pas
ar ra
kyat
, pen
didi
kan,
kes
ehat
an, p
erib
adat
an,
pem
erin
taha
n, ja
sa, n
iaga
dan
kea
man
an;
4. P
enga
tura
n ak
ses
ke p
usat
pel
ayan
an n
iaga
, jas
a in
form
asi,
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi)
serta
loka
si tu
juan
indu
stri
wis
ata
alam
(bila
ada
) bes
erta
pra
sara
na d
an s
aran
anya
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
air
skal
a lin
gkun
gan
untu
k ka
nal,
sung
ai, c
reek
s, d
an a
tau
lago
on y
ang
mem
adai
; (c
) Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
m
emad
ai.
6. D
iduk
ung
vie
w d
an a
men
itas
yang
men
arik
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
) K
awas
an te
pi a
ir/pa
ntai
: di
man
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an d
iorie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga
seba
gian
ling
kung
an p
erm
ukim
an d
an p
erum
ahan
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai s
ekal
igus
m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari l
ingk
unga
n pe
rum
ahan
pa
ntai
/sea
fron
t hou
sing
(are
a);
(b)
Wat
ersc
ape;
(c
) La
ndsc
ape;
(d)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
.
1) P
erum
ahan
dan
pe
rmuk
iman
=
40
% -
60%
; 2)
Fas
um d
an fa
sos
= 10
%;
3)S
ite d
evel
opm
ent
(infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/
lans
ekap
, rua
ng
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/w
ater
scap
e,ja
lan
& p
arki
r um
um) =
30%
- 50
%.
19 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
b.
Kaw
asan
P
erda
gang
an
& J
asa
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n, d
an g
as;
3. S
aran
a: p
asar
raky
at, p
erto
koan
, mal
l, su
perm
arke
t/sw
alay
an,
kese
hata
n, p
erib
adat
an, k
eam
anan
, ban
k;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
, jas
a in
form
asi,
dan
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi),
loka
si tu
juan
indu
stri
wis
ata
alam
(b
ila a
da) b
eser
ta p
rasa
rana
dan
sar
anan
ya s
erta
kaw
asan
pe
rum
ahan
dan
per
muk
iman
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
i wila
yah
pera
iran
dan
dara
tan;
(b
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
air
skal
a lin
gkun
gan
untu
k ka
nal,
sung
ai, c
reek
s da
n at
au la
goon
yan
g m
emad
ai s
eper
ti de
rmag
a lin
gkun
gan/
kole
ktif,
pel
anta
r, bo
at, k
ano,
jetty
;(c
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai
sepe
rti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6. H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(
a)
Kan
tong
par
kir;
(b)
On
stre
et p
arki
ng;
(c)
Par
king
stru
ctur
e;(d
)In
ner c
ourt
yard
par
king
;
(e)
B
ack
yard
par
king
.7.
Har
us m
enye
diak
an d
an m
enga
tur l
oadi
ng-u
nloa
ding
are
a;8.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai: d
iman
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an
dior
ient
asik
an k
e ru
ang
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an
perd
agan
gan
dan
jasa
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari
lingk
unga
n pe
rdag
anga
n da
n ja
sa
(b)
Wat
ersc
ape;
(c)
Land
scap
e/G
arde
n C
ity;
(d)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
1) P
erda
gang
an
dan
jasa
=
80%
;2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/
lans
ekap
, ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 1
0%.
20 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
c. K
awas
an
Per
untu
kan
Indu
stri
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n, in
form
asi,
dan
gas;
3.
Sar
ana:
kes
ehat
an, p
erib
adat
an, n
iaga
, kea
man
an, t
empa
t bon
gkar
m
uat,
perg
udan
gan,
term
inal
pet
i kem
as;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
dan
pel
ayan
an
pela
buha
n;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
se
perti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r sis
tem
load
ing-
unlo
adin
g;7.
Har
us m
enye
diak
an d
an m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(
a)
Kan
tong
par
kir;
(
b)
Inne
r cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(
c)
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
8. D
iduk
ung
am
enita
s ya
ng n
yam
an u
ntuk
men
ingk
atka
n ki
nerja
dan
m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
)W
ater
scap
e;
(b)
Land
scap
e/G
reen
Bel
t/Buf
fer Z
one
untu
k m
ered
uksi
pol
usi
indu
stri
terh
adap
ling
kung
an s
ekita
r; (c
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1) In
dust
ri =
40%
- 60
%;
2) F
asum
dan
fa
sos
= 10
%;
3)S
itede
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/l
l
anse
kap,
ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 3
0%
- 50%
.
21 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
d. K
awas
an
Per
untu
kan
Par
iwis
ata
1. P
rasa
rana
: ja
ringa
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
tele
pon
dan
gas;
3.
Sar
ana
: pas
ar ra
kyat
trad
isio
nal/s
eni/a
rt &
craf
t sho
p, k
eseh
atan
, pe
ribad
atan
, kea
man
an, n
iaga
, jas
a in
form
asi,
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi),
kea
man
an d
an p
elay
anan
kes
ehat
an, m
useu
m;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an k
e pu
sat p
elay
anan
ni
aga
(pas
ar ra
kyat
/art
& c
raft
shop
), da
erah
tuju
an w
isat
a, ja
sa d
an
pusa
t inf
orm
asi w
isat
a, k
egia
tan
budi
day
a (p
rodu
ksi),
loka
si tu
juan
in
dust
ri w
isat
a al
am (b
ila a
da),
mix
ed-u
se a
rea,
kea
man
an k
awas
an
dan
pela
yana
n ke
seha
tan;
5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
an
kela
yaka
n si
stem
tran
spor
tasi
dar
at, p
erai
ran
dan
udar
a;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
se
perti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) K
anto
ng p
arki
r; (b
) I
nner
cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(c)
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
1) B
angu
nan
penu
njan
g pa
riwis
ata
= 40
%;
2) F
asum
dan
fa
sos
= 1
0%;
3) S
ite
deve
lopm
ent
(infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/lan
seka
p, ru
ang
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 5
0%.
20 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
c. K
awas
an
Per
untu
kan
Indu
stri
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n, in
form
asi,
dan
gas;
3.
Sar
ana:
kes
ehat
an, p
erib
adat
an, n
iaga
, kea
man
an, t
empa
t bon
gkar
m
uat,
perg
udan
gan,
term
inal
pet
i kem
as;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
dan
pel
ayan
an
pela
buha
n;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
se
perti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r sis
tem
load
ing-
unlo
adin
g;7.
Har
us m
enye
diak
an d
an m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(
a)
Kan
tong
par
kir;
(
b)
Inne
r cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(
c)
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
8. D
iduk
ung
am
enita
s ya
ng n
yam
an u
ntuk
men
ingk
atka
n ki
nerja
dan
m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
)W
ater
scap
e;
(b)
Land
scap
e/G
reen
Bel
t/Buf
fer Z
one
untu
k m
ered
uksi
pol
usi
indu
stri
terh
adap
ling
kung
an s
ekita
r; (c
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1) In
dust
ri =
40%
- 60
%;
2) F
asum
dan
fa
sos
= 10
%;
3)S
itede
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/l
l
anse
kap,
ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 3
0%
- 50%
.
21 dari 43
Jeni
s K
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
d. K
awas
an
Per
untu
kan
Par
iwis
ata
1. P
rasa
rana
: ja
ringa
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas
: jar
inga
n lis
trik,
tele
pon
dan
gas;
3.
Sar
ana
: pas
ar ra
kyat
trad
isio
nal/s
eni/a
rt &
craf
t sho
p, k
eseh
atan
, pe
ribad
atan
, kea
man
an, n
iaga
, jas
a in
form
asi,
kegi
atan
bud
i day
a (p
rodu
ksi),
kea
man
an d
an p
elay
anan
kes
ehat
an, m
useu
m;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an k
e pu
sat p
elay
anan
ni
aga
(pas
ar ra
kyat
/art
& c
raft
shop
), da
erah
tuju
an w
isat
a, ja
sa d
an
pusa
t inf
orm
asi w
isat
a, k
egia
tan
budi
day
a (p
rodu
ksi),
loka
si tu
juan
in
dust
ri w
isat
a al
am (b
ila a
da),
mix
ed-u
se a
rea,
kea
man
an k
awas
an
dan
pela
yana
n ke
seha
tan;
5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
an
kela
yaka
n si
stem
tran
spor
tasi
dar
at, p
erai
ran
dan
udar
a;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
se
perti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) K
anto
ng p
arki
r; (b
) I
nner
cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(c)
Bac
k ya
rd p
arki
ng.
1) B
angu
nan
penu
njan
g pa
riwis
ata
= 40
%;
2) F
asum
dan
fa
sos
= 1
0%;
3) S
ite
deve
lopm
ent
(infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/lan
seka
p, ru
ang
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/
wat
ersc
ape,
jala
n &
par
kir
umum
) = 5
0%.
22 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
e .K
awas
an
Pen
didi
kan
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: ru
ang
terb
uka
(tam
an, p
laza
dan
ola
h ra
ga),
perp
usta
kaan
, pe
rtoko
an, k
eseh
atan
, per
ibad
atan
, kea
man
an, f
asilit
as u
mum
dan
fa
silit
as s
osia
l; 4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es k
e pu
sat k
awas
an p
erum
ahan
dan
pe
rmuk
iman
, pel
ayan
an n
iaga
, per
dang
an d
an ja
sa s
erta
pus
at
kebu
daya
an;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
sep
erti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) K
anto
ng p
arki
r; (b
)O
n st
reet
par
king
;(c
) In
ner c
ourt
yard
par
king
;(d
)B
ack
yard
par
king
.7.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai :
dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
di
orie
ntas
ikan
ke
ruan
g
(b)
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an p
endi
dika
n s
ecar
a ek
sklu
sif
mem
iliki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
de
pan
dari
lingk
unga
n pe
rdag
anga
n da
n ja
sa;
(c)
Wat
ersc
ape;
(d)
Land
scap
e/G
arde
n C
ity;
(e)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
.
1) P
endi
dika
n =
40
% -
60%
; 2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/la
nse
kap,
ruan
g te
rbuk
a pu
blik
, ru
ang
terb
uka
biru
/w
ater
scap
e,ja
lan
& p
arki
r um
um) =
30%
- 5
0%.
23 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
f. K
awas
an
Pel
abuh
an
Laut
/ pe
nyeb
e-ra
ngan
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: te
mpa
t bon
gkar
mua
t, gu
dang
, ter
min
al p
enum
pang
, ter
min
al
bara
ng d
an p
eti k
emas
, kes
ehat
an, k
aran
tina,
bea
cuk
ai, p
erib
adat
an,
keam
anan
dan
jasa
info
rmas
i; 4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es m
enuj
u pu
sat p
elay
anan
dis
tribu
si b
aran
g da
n pe
num
pang
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
loka
l/nas
iona
l/int
erna
sion
al u
ntuk
laut
, pan
tai,
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga,
pel
anta
r, ka
pal,
boat
, kan
o, p
onto
on, k
apal
tarik
, fer
ry d
an k
elot
ok b
oat,
kano
; (b
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai s
eper
ti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6. H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(a) K
anto
ng p
arki
r; (b
)Inn
er c
ourt
yard
par
king
;(c
) Bac
k ya
rd p
arki
ng.
7. D
iduk
ung
amen
itas
yang
nya
man
unt
uk m
enin
gkat
kan
kine
rja
pela
yana
n ja
sa tr
ansp
orta
si d
an m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
) D
iman
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an d
iorie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga s
ebag
ian
kaw
asan
pel
abuh
an/p
enye
bera
ngan
se
cara
eks
klus
if m
emili
ki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us
men
jadi
bag
ian
waj
ah d
epan
dar
i lin
gkun
gan
pela
buha
n/pe
nyeb
eran
gan;
(b
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1) B
angu
nan
penu
njan
g ka
was
an
pela
buha
n ud
ara
= m
aksi
mal
40%
; 2)
Site
de
velo
pmen
t(d
erm
aga,
pe
lant
ar,
infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/lan
seka
p, ru
ang
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/w
ater
-sc
ape,
jala
n &
pa
rkir
umum
) =
min
imal
60%
; 3)
Pen
ataa
n di
upay
akan
be
rdek
atan
de
ngan
ka
was
an
indu
stri
dan
pusa
t dis
tribu
si
bara
ng s
ecar
a ef
isie
n.
22 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
e .K
awas
an
Pen
didi
kan
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: ru
ang
terb
uka
(tam
an, p
laza
dan
ola
h ra
ga),
perp
usta
kaan
, pe
rtoko
an, k
eseh
atan
, per
ibad
atan
, kea
man
an, f
asilit
as u
mum
dan
fa
silit
as s
osia
l; 4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es k
e pu
sat k
awas
an p
erum
ahan
dan
pe
rmuk
iman
, pel
ayan
an n
iaga
, per
dang
an d
an ja
sa s
erta
pus
at
kebu
daya
an;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) D
iduk
ung
peny
edia
an p
rasa
rana
tran
spor
tasi
di w
ilaya
h pe
raira
n da
n da
rata
n;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o, je
tty;
(c)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si ja
lan
yang
mem
adai
sep
erti
term
inal
, hal
te, p
edes
trian
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) K
anto
ng p
arki
r; (b
)O
n st
reet
par
king
;(c
) In
ner c
ourt
yard
par
king
;(d
)B
ack
yard
par
king
.7.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai :
dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
di
orie
ntas
ikan
ke
ruan
g
(b)
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an p
endi
dika
n s
ecar
a ek
sklu
sif
mem
iliki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
de
pan
dari
lingk
unga
n pe
rdag
anga
n da
n ja
sa;
(c)
Wat
ersc
ape;
(d)
Land
scap
e/G
arde
n C
ity;
(e)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
.
1) P
endi
dika
n =
40
% -
60%
; 2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/la
nse
kap,
ruan
g te
rbuk
a pu
blik
, ru
ang
terb
uka
biru
/w
ater
scap
e,ja
lan
& p
arki
r um
um) =
30%
- 5
0%.
23 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
f. K
awas
an
Pel
abuh
an
Laut
/ pe
nyeb
e-ra
ngan
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: te
mpa
t bon
gkar
mua
t, gu
dang
, ter
min
al p
enum
pang
, ter
min
al
bara
ng d
an p
eti k
emas
, kes
ehat
an, k
aran
tina,
bea
cuk
ai, p
erib
adat
an,
keam
anan
dan
jasa
info
rmas
i; 4.
Did
ukun
g de
ngan
aks
es m
enuj
u pu
sat p
elay
anan
dis
tribu
si b
aran
g da
n pe
num
pang
; 5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
loka
l/nas
iona
l/int
erna
sion
al u
ntuk
laut
, pan
tai,
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga,
pel
anta
r, ka
pal,
boat
, kan
o, p
onto
on, k
apal
tarik
, fer
ry d
an k
elot
ok b
oat,
kano
; (b
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai s
eper
ti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6. H
arus
men
yedi
akan
ruan
g da
n m
enga
tur p
arki
r den
gan
sist
em:
(a) K
anto
ng p
arki
r; (b
)Inn
er c
ourt
yard
par
king
;(c
) Bac
k ya
rd p
arki
ng.
7. D
iduk
ung
amen
itas
yang
nya
man
unt
uk m
enin
gkat
kan
kine
rja
pela
yana
n ja
sa tr
ansp
orta
si d
an m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
mel
aui
pere
ncan
aan:
(a
) D
iman
a ko
nfig
uras
i seb
agia
n ba
ngun
an d
iorie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga s
ebag
ian
kaw
asan
pel
abuh
an/p
enye
bera
ngan
se
cara
eks
klus
if m
emili
ki v
iew
dan
am
enita
s pa
ntai
sek
alig
us
men
jadi
bag
ian
waj
ah d
epan
dar
i lin
gkun
gan
pela
buha
n/pe
nyeb
eran
gan;
(b
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1) B
angu
nan
penu
njan
g ka
was
an
pela
buha
n ud
ara
= m
aksi
mal
40%
; 2)
Site
de
velo
pmen
t(d
erm
aga,
pe
lant
ar,
infra
stru
ktur
, ru
ang
terb
uka
hija
u/ta
man
/lan
seka
p, ru
ang
terb
uka
publ
ik,
ruan
g te
rbuk
a bi
ru/w
ater
-sc
ape,
jala
n &
pa
rkir
umum
) =
min
imal
60%
; 3)
Pen
ataa
n di
upay
akan
be
rdek
atan
de
ngan
ka
was
an
indu
stri
dan
pusa
t dis
tribu
si
bara
ng s
ecar
a ef
isie
n.
24 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
g.K
awas
an
Ban
dar
Uda
ra
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: k
eseh
atan
, per
ibad
atan
, kea
man
an, t
empa
t bon
gkar
mua
t, ka
rant
ina,
bea
cuk
ai, j
asa
tele
kom
unik
asi d
an in
form
asi;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
men
uju
pusa
t pel
ayan
an d
istri
busi
bar
ang
dan
penu
mpa
ng;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
uda
ra y
ang
didu
kung
ol
eh k
edud
ukan
ban
dar u
dara
mem
puny
ai ja
ngka
uan
pela
yana
n tid
ak s
aja
dala
m li
ngku
p pr
opin
si it
u se
ndiri
, tet
api
juga
men
capa
i wila
yah
nasi
onal
bah
kan
inte
rnas
iona
l;(b
) B
anda
r uda
ra m
empu
nyai
kem
ampu
an o
pera
sion
al ti
nggi
yan
g di
duku
ng d
enga
n pa
njan
g la
ndas
an p
acu
(run
way
) sep
anja
ng
lebi
h da
ri 1.
800
met
er y
ang
dapa
t did
arat
i pes
awat
ber
bada
n be
sar;
(c)
Did
ukun
g fa
silit
as p
enun
jang
ban
dara
uda
ra s
eper
ti: g
udan
g,
perk
anto
ran,
kar
go, p
enan
da tr
ansp
orta
si, m
oda;
(d)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
tran
spor
tasi
jala
n ya
ng
mem
adai
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) Kan
tong
par
kir;
(b) I
nner
cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(c) B
ack
yard
par
king
. 7.
Did
ukun
g a
men
itas
yang
nya
man
unt
uk m
enin
gkat
kan
kine
rja
pela
yana
n ja
sa tr
ansp
orta
si d
an m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
m
elal
ui p
eren
cana
an:
(a)
Dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
dio
rient
asik
an k
e ru
ang
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an b
anda
r uda
ra
seca
ra e
kskl
usif
mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai (b
ila d
i tep
i pa
ntai
) sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari l
ingk
unga
n ba
ndar
uda
ra;
(b)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
(bila
di s
ekita
r tep
i pa
ntai
).
1) B
angu
nan
penu
njan
g ka
was
an
band
ar u
dara
=
mak
sim
al 4
0%;
2)S
ite d
evel
opm
ent
(land
asan
pac
u,
infra
stru
ktur
, rua
ng
terb
uka
hija
u/ta
man
/ la
nsek
ap, r
uang
te
rbuk
a pu
blik
, ru
ang
terb
uka
biru
/wat
ersc
ape
(bila
di t
epi p
anta
i),
jala
n &
par
kir
umum
) = m
inim
al
60%
;3)
Pem
anfa
atan
se
bagi
an ru
ang
kaw
asan
ban
dar
udar
a di
arah
kan
untu
k la
han
penu
njan
g se
perti
ka
was
an c
argo
, pe
rgud
anga
n,
perh
otel
an d
an
perk
anto
ran
yang
m
enun
jang
fung
si
band
ar u
dara
; 4)
Pen
gem
bang
an
diup
ayak
an
berd
ekat
an d
enga
n ka
was
an in
dust
ri da
n pu
sat d
istri
busi
ba
rang
.
25 dari 43
Cata
tan
: Ket
entu
an y
ang
terc
antu
m d
alam
tabe
l ini
mer
upak
an p
ersy
arat
an m
inim
al y
ang
dapa
t dis
esua
ikan
den
gan
pera
tura
n se
tem
pat
yang
ber
laku
.
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
h. K
awas
an
Mix
ed -
Use
1.
Pra
sara
na: j
arin
gan
jala
n, a
ir be
rsih
, dra
inas
e, s
anita
si, p
emad
am
keba
kara
n;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3.
Sar
ana:
pas
ar ra
kyat
, kes
ehat
an, p
erib
adat
an, k
eam
anan
, fas
ilita
s um
um d
an fa
silit
as s
osia
l; 4.
D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
, per
dang
an d
an
jasa
, keg
iata
n bu
di d
aya
(pro
duks
i), lo
kasi
tuju
an in
dust
ri w
isat
a al
am
(bila
ada
) bes
erta
pra
sara
na d
an s
aran
anya
, kaw
asan
per
umah
an d
an
perm
ukim
an s
erta
pel
abuh
an u
dara
dan
laut
/pen
yebe
rang
an;
5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
i wila
yah
pera
iran
dan
dara
tan;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o;(c
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai s
eper
ti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) Kan
tong
par
kir;
(b)O
n st
reet
par
king
;(c
) Par
king
stru
ctur
e;(d
)Inn
er c
ourt
yard
par
king
;(e
)Bac
k ya
rd p
arki
ng.
7. H
arus
men
yedi
akan
dan
men
gatu
r loa
ding
-unl
oadi
ng a
rea;
8.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai :
dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
di
orie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga s
ebag
ian
kaw
asan
m
ixed
-use
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai
seka
ligus
men
jadi
bag
ian
waj
ah d
epan
dar
i lin
gkun
gan
perd
agan
gan
dan
jasa
; (b
)W
ater
scap
e;(c
) La
ndsc
ape/
Gar
den
City
;(d
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1)M
ixed
-use
=
80%
;2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/
lans
ekap
, ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/w
ater
sc
ape,
jala
n &
pa
rkir
umum
) =
10%
.
24 dari 43
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
g.K
awas
an
Ban
dar
Uda
ra
1. P
rasa
rana
: jar
inga
n ja
lan,
air
bers
ih, d
rain
ase,
san
itasi
, pem
adam
ke
baka
ran;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3. S
aran
a: k
eseh
atan
, per
ibad
atan
, kea
man
an, t
empa
t bon
gkar
mua
t, ka
rant
ina,
bea
cuk
ai, j
asa
tele
kom
unik
asi d
an in
form
asi;
4. D
iduk
ung
deng
an a
kses
men
uju
pusa
t pel
ayan
an d
istri
busi
bar
ang
dan
penu
mpa
ng;
5. P
enga
tura
n tra
nspo
rtasi
: (a
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
uda
ra y
ang
didu
kung
ol
eh k
edud
ukan
ban
dar u
dara
mem
puny
ai ja
ngka
uan
pela
yana
n tid
ak s
aja
dala
m li
ngku
p pr
opin
si it
u se
ndiri
, tet
api
juga
men
capa
i wila
yah
nasi
onal
bah
kan
inte
rnas
iona
l;(b
) B
anda
r uda
ra m
empu
nyai
kem
ampu
an o
pera
sion
al ti
nggi
yan
g di
duku
ng d
enga
n pa
njan
g la
ndas
an p
acu
(run
way
) sep
anja
ng
lebi
h da
ri 1.
800
met
er y
ang
dapa
t did
arat
i pes
awat
ber
bada
n be
sar;
(c)
Did
ukun
g fa
silit
as p
enun
jang
ban
dara
uda
ra s
eper
ti: g
udan
g,
perk
anto
ran,
kar
go, p
enan
da tr
ansp
orta
si, m
oda;
(d)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
kel
engk
apan
tran
spor
tasi
jala
n ya
ng
mem
adai
. 6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) Kan
tong
par
kir;
(b) I
nner
cou
rt ya
rd p
arki
ng;
(c) B
ack
yard
par
king
. 7.
Did
ukun
g a
men
itas
yang
nya
man
unt
uk m
enin
gkat
kan
kine
rja
pela
yana
n ja
sa tr
ansp
orta
si d
an m
enja
ga k
ualit
as li
ngku
ngan
m
elal
ui p
eren
cana
an:
(a)
Dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
dio
rient
asik
an k
e ru
ang
pera
iran
sehi
ngga
seb
agia
n ka
was
an b
anda
r uda
ra
seca
ra e
kskl
usif
mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai (b
ila d
i tep
i pa
ntai
) sek
alig
us m
enja
di b
agia
n w
ajah
dep
an d
ari l
ingk
unga
n ba
ndar
uda
ra;
(b)
Pel
esta
rian
pote
nsi l
ingk
unga
n pa
ntai
(bila
di s
ekita
r tep
i pa
ntai
).
1) B
angu
nan
penu
njan
g ka
was
an
band
ar u
dara
=
mak
sim
al 4
0%;
2)S
ite d
evel
opm
ent
(land
asan
pac
u,
infra
stru
ktur
, rua
ng
terb
uka
hija
u/ta
man
/ la
nsek
ap, r
uang
te
rbuk
a pu
blik
, ru
ang
terb
uka
biru
/wat
ersc
ape
(bila
di t
epi p
anta
i),
jala
n &
par
kir
umum
) = m
inim
al
60%
;3)
Pem
anfa
atan
se
bagi
an ru
ang
kaw
asan
ban
dar
udar
a di
arah
kan
untu
k la
han
penu
njan
g se
perti
ka
was
an c
argo
, pe
rgud
anga
n,
perh
otel
an d
an
perk
anto
ran
yang
m
enun
jang
fung
si
band
ar u
dara
; 4)
Pen
gem
bang
an
diup
ayak
an
berd
ekat
an d
enga
n ka
was
an in
dust
ri da
n pu
sat d
istri
busi
ba
rang
.
25 dari 43
Cata
tan
: Ket
entu
an y
ang
terc
antu
m d
alam
tabe
l ini
mer
upak
an p
ersy
arat
an m
inim
al y
ang
dapa
t dis
esua
ikan
den
gan
pera
tura
n se
tem
pat
yang
ber
laku
.
Jeni
sK
awas
an
Krit
eria
Str
uktu
r Rua
ng
Krit
eria
Pol
a R
uang
h. K
awas
an
Mix
ed -
Use
1.
Pra
sara
na: j
arin
gan
jala
n, a
ir be
rsih
, dra
inas
e, s
anita
si, p
emad
am
keba
kara
n;
2.
Util
itas:
jarin
gan
listri
k, te
lepo
n da
n ga
s;
3.
Sar
ana:
pas
ar ra
kyat
, kes
ehat
an, p
erib
adat
an, k
eam
anan
, fas
ilita
s um
um d
an fa
silit
as s
osia
l; 4.
D
iduk
ung
deng
an a
kses
ke
pusa
t pel
ayan
an n
iaga
, per
dang
an d
an
jasa
, keg
iata
n bu
di d
aya
(pro
duks
i), lo
kasi
tuju
an in
dust
ri w
isat
a al
am
(bila
ada
) bes
erta
pra
sara
na d
an s
aran
anya
, kaw
asan
per
umah
an d
an
perm
ukim
an s
erta
pel
abuh
an u
dara
dan
laut
/pen
yebe
rang
an;
5.
Pen
gatu
ran
trans
porta
si:
(a)
Did
ukun
g pe
nyed
iaan
pra
sara
na tr
ansp
orta
si d
i wila
yah
pera
iran
dan
dara
tan;
(b)
Pen
yedi
aan
kele
ngka
pan
trans
porta
si a
ir sk
ala
lingk
unga
n un
tuk
kana
l, su
ngai
, cre
eks
dan
atau
lago
on y
ang
mem
adai
sep
erti
derm
aga
lingk
unga
n/ko
lekt
if, p
elan
tar,
boat
, kan
o;(c
) P
enye
diaa
n ke
leng
kapa
n tra
nspo
rtasi
jala
n ya
ng m
emad
ai s
eper
ti te
rmin
al, h
alte
, ped
estri
an.
6.
Har
us m
enye
diak
an ru
ang
dan
men
gatu
r par
kir d
enga
n si
stem
: (a
) Kan
tong
par
kir;
(b)O
n st
reet
par
king
;(c
) Par
king
stru
ctur
e;(d
)Inn
er c
ourt
yard
par
king
;(e
)Bac
k ya
rd p
arki
ng.
7. H
arus
men
yedi
akan
dan
men
gatu
r loa
ding
-unl
oadi
ng a
rea;
8.
Did
ukun
g vi
ew d
an a
men
itas
yang
men
arik
den
gan
mel
alui
pe
renc
anaa
n:
(a)
Kaw
asan
tepi
air/
pant
ai :
dim
ana
konf
igur
asi s
ebag
ian
bang
unan
di
orie
ntas
ikan
ke
ruan
g pe
raira
n se
hing
ga s
ebag
ian
kaw
asan
m
ixed
-use
sec
ara
eksk
lusi
f mem
iliki
vie
w d
an a
men
itas
pant
ai
seka
ligus
men
jadi
bag
ian
waj
ah d
epan
dar
i lin
gkun
gan
perd
agan
gan
dan
jasa
; (b
)W
ater
scap
e;(c
) La
ndsc
ape/
Gar
den
City
;(d
) P
eles
taria
n po
tens
i lin
gkun
gan
pant
ai.
1)M
ixed
-use
=
80%
;2)
Fas
um d
an
faso
s =
10%
; 3)
Site
de
velo
pmen
t(in
frast
rukt
ur,
ruan
g te
rbuk
a hi
jau/
tam
an/
lans
ekap
, ru
ang
terb
uka
publ
ik, r
uang
te
rbuk
a bi
ru/w
ater
sc
ape,
jala
n &
pa
rkir
umum
) =
10%
.
26 dari 43
Tabe
l 2
K
riter
ia a
mpl
op ru
ang
di k
awas
an re
klam
asi p
anta
i
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
I.
Kaw
asan
Lin
dung
a.
S
empa
dan
P
anta
i K
DB
pend
ukun
g =
m
aks
10%
KLB
pen
duku
ng =
0,
1 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
1
lant
ai
90%
- 10
0%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
(b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
pend
ukun
g ru
ang
terb
uka
publ
ik =
min
imal
5
met
er
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
5 m
eter
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
nre
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k ru
ang
publ
ik, w
isat
a pa
ntai
dan
ata
u gr
een
belt
area
.
27 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
II.
Kaw
asan
Bud
i Day
aa.
K
awas
an
Per
untu
kan
P
erm
ukim
an
40%
- 60
%
KLB
pe
rmuk
iman
la
nded
hou
seda
rat &
laut
=
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 4
lant
ai
KLB
ap
arte
men
/ to
wn
hous
e =
mak
s 10
ata
u ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 12
la
ntai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n de
ret,
kope
l & ru
mah
tung
gal =
m
inim
al 2
met
er,
seda
ngka
n ap
arte
men
/tow
n ho
use
= m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an d
eret
, ko
pel &
rum
ah tu
ngga
l =
min
imal
2 m
ter,
seda
ngka
n ap
arte
men
/tow
n ho
use
= m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
26 dari 43
Tabe
l 2
K
riter
ia a
mpl
op ru
ang
di k
awas
an re
klam
asi p
anta
i
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
I.
Kaw
asan
Lin
dung
a.
S
empa
dan
P
anta
i K
DB
pend
ukun
g =
m
aks
10%
KLB
pen
duku
ng =
0,
1 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
1
lant
ai
90%
- 10
0%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
(b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
pend
ukun
g ru
ang
terb
uka
publ
ik =
min
imal
5
met
er
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
5 m
eter
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
nre
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k ru
ang
publ
ik, w
isat
a pa
ntai
dan
ata
u gr
een
belt
area
.
27 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
II.
Kaw
asan
Bud
i Day
aa.
K
awas
an
Per
untu
kan
P
erm
ukim
an
40%
- 60
%
KLB
pe
rmuk
iman
la
nded
hou
seda
rat &
laut
=
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 4
lant
ai
KLB
ap
arte
men
/ to
wn
hous
e =
mak
s 10
ata
u ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 12
la
ntai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n de
ret,
kope
l & ru
mah
tung
gal =
m
inim
al 2
met
er,
seda
ngka
n ap
arte
men
/tow
n ho
use
= m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an d
eret
, ko
pel &
rum
ah tu
ngga
l =
min
imal
2 m
ter,
seda
ngka
n ap
arte
men
/tow
n ho
use
= m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
28 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
b.
Kaw
asan
P
erda
gang
an
& J
asa
(a)
di d
arat
=
mak
s 80
%
(b)
di la
ut =
m
aks
50%
KLB
di d
arat
=
mak
s 5
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 6
lant
ai
KLB
di l
aut =
m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
2 la
ntai
(a) d
i dar
at =
m
in 2
0%
(b) d
i lau
t =
min
50%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
ata
u =
0 (p
emilik
ban
guna
n di
beri
kom
pens
asi
pem
bang
unan
diiji
nkan
de
ngan
KLB
mak
sim
um
dan
diha
rusk
an
mem
bang
un s
emi
base
men
t unt
uk p
arki
r).
(b)
GS
B sa
mpi
ng b
angu
nan
tia
p un
it b
angu
nan
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
4 m
eter
(unt
uk
men
jaga
jara
k da
n m
embe
ri ru
ang
gera
k pe
nyel
amat
an d
iri
apab
ila te
rjadi
ke
baka
ran)
. (c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n
tiap
unit
bang
unan
pe
rdag
anga
n d
an ja
sa =
m
inim
al =
0 a
tau
m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/e
ngin
eerin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
be
sar b
isa
dim
anfa
atka
n un
tuk
gree
n be
lt ar
ea d
an a
tau
coas
tal r
oad
area
.
29 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
c.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n
Indu
stri
40%
- 60
%
KLB
= m
aks
1 at
au k
etin
ggia
n ba
ngun
an =
2
lant
ai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
di
man
faat
kan
untu
k zo
na
gree
n be
lt un
tuk
mer
eduk
si p
olus
i (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
min
imal
1 k
ali t
ingg
i ba
ngun
an
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
m
inim
al 1
kal
i tin
ggi
bang
unan
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k bu
ffer z
one
area
ant
ara
daer
ah in
dust
ri de
ngan
lingk
unga
n se
kita
r dan
ata
u gr
een
belt
area
.
28 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
b.
Kaw
asan
P
erda
gang
an
& J
asa
(a)
di d
arat
=
mak
s 80
%
(b)
di la
ut =
m
aks
50%
KLB
di d
arat
=
mak
s 5
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 6
lant
ai
KLB
di l
aut =
m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
2 la
ntai
(a) d
i dar
at =
m
in 2
0%
(b) d
i lau
t =
min
50%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
ata
u =
0 (p
emilik
ban
guna
n di
beri
kom
pens
asi
pem
bang
unan
diiji
nkan
de
ngan
KLB
mak
sim
um
dan
diha
rusk
an
mem
bang
un s
emi
base
men
t unt
uk p
arki
r).
(b)
GS
B sa
mpi
ng b
angu
nan
tia
p un
it b
angu
nan
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
4 m
eter
(unt
uk
men
jaga
jara
k da
n m
embe
ri ru
ang
gera
k pe
nyel
amat
an d
iri
apab
ila te
rjadi
ke
baka
ran)
. (c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n
tiap
unit
bang
unan
pe
rdag
anga
n d
an ja
sa =
m
inim
al =
0 a
tau
m
inim
al 1
/10
tingg
i ba
ngun
an.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/e
ngin
eerin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
be
sar b
isa
dim
anfa
atka
n un
tuk
gree
n be
lt ar
ea d
an a
tau
coas
tal r
oad
area
.
29 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
c.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n
Indu
stri
40%
- 60
%
KLB
= m
aks
1 at
au k
etin
ggia
n ba
ngun
an =
2
lant
ai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
di
man
faat
kan
untu
k zo
na
gree
n be
lt un
tuk
mer
eduk
si p
olus
i (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
min
imal
1 k
ali t
ingg
i ba
ngun
an
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
m
inim
al 1
kal
i tin
ggi
bang
unan
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k bu
ffer z
one
area
ant
ara
daer
ah in
dust
ri de
ngan
lingk
unga
n se
kita
r dan
ata
u gr
een
belt
area
.
30 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
d.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n
Par
iwis
ata
dara
t & la
ut =
m
aks
40%
K
LB d
i dar
at
& la
ut =
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 4
lant
ai
KLB
unt
uk
hote
l = m
aks
10 a
tau
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
12
lant
ai
min
60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
, di
man
faat
kan
untu
k ta
man
. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n re
sort
= m
inim
al 5
m
eter
, sed
angk
an h
otel
=
min
imal
1/1
0 ti
nggi
ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it re
sort
=
min
imal
5 m
eter
, se
dang
kan
hote
l =
min
imal
1/1
0 tin
ggi
bang
unan
.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er-
50 m
eter
dar
i titi
k pa
sang
terti
nggi
, at
au G
SP =
0
(pen
anga
nan
reka
yasa
tekn
is/
engi
neer
ing
haru
s pr
ofes
iona
l).
(c)
GS
P ya
ng b
esar
bi
sa
dim
anfa
atka
n un
tuk
ruan
g w
isat
a pa
ntai
dan
at
au g
reen
bel
t ar
ea.
31 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
e.
Kaw
asan
P
endi
dika
n di
dar
at &
laut
=
40%
- 60
%
KLB
di d
arat
&
laut
= m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
4 la
ntai
K
etin
ggia
n ba
ngun
anpe
nduk
ung
(faso
s &
fasu
m) =
min
1
lant
ai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
(b
) G
SB
sam
ping
min
imal
8
met
er
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
min
imal
8 m
eter
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
nre
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
30 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
d.
Kaw
asan
P
erun
tuka
n
Par
iwis
ata
dara
t & la
ut =
m
aks
40%
K
LB d
i dar
at
& la
ut =
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 4
lant
ai
KLB
unt
uk
hote
l = m
aks
10 a
tau
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
12
lant
ai
min
60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
, di
man
faat
kan
untu
k ta
man
. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n re
sort
= m
inim
al 5
m
eter
, sed
angk
an h
otel
=
min
imal
1/1
0 ti
nggi
ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it re
sort
=
min
imal
5 m
eter
, se
dang
kan
hote
l =
min
imal
1/1
0 tin
ggi
bang
unan
.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er-
50 m
eter
dar
i titi
k pa
sang
terti
nggi
, at
au G
SP =
0
(pen
anga
nan
reka
yasa
tekn
is/
engi
neer
ing
haru
s pr
ofes
iona
l).
(c)
GS
P ya
ng b
esar
bi
sa
dim
anfa
atka
n un
tuk
ruan
g w
isat
a pa
ntai
dan
at
au g
reen
bel
t ar
ea.
31 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
e.
Kaw
asan
P
endi
dika
n di
dar
at &
laut
=
40%
- 60
%
KLB
di d
arat
&
laut
= m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
4 la
ntai
K
etin
ggia
n ba
ngun
anpe
nduk
ung
(faso
s &
fasu
m) =
min
1
lant
ai
40%
- 60
%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it b
angu
nan
= ½
R
OW
jala
n um
um d
i de
pan
bang
unan
(b
) G
SB
sam
ping
min
imal
8
met
er
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
min
imal
8 m
eter
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
nre
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
32 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
f. K
awas
an
Pel
abuh
an L
aut/
Pen
yebe
rang
an
mak
s 40
%
KLB
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 5
lant
ai
kecu
ali t
ower
m
ercu
sua
r
min
60%
(a
) G
SB
depa
n ba
ngun
an
tiap
unit
ban
guna
n =
½
RO
W ja
lan
umum
di
depa
n ba
ngun
an,
dim
anfa
atka
n un
tuk
tam
an/p
arki
r. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n =
min
imal
1/1
0 ti
nggi
ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an
min
imal
1/1
0 tin
ggi
bang
unan
.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 50
met
er
- 100
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k ru
ang
load
ing-
unlo
adin
g ba
rang
da
n pe
num
pang
da
n at
au p
arki
r.
33 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
KD
BK
LB
KD
HG
SB
GSS
/ G
SP
g.
Kaw
asan
B
anda
r U
dara
mak
s 40
%
KLB
mak
s 1,
5 at
au k
etin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
3 la
ntai
ke
cual
i tow
er
mer
cu s
uar
min
60%
(a
) G
SB
depa
n ba
ngun
an ti
ap
unit
ban
guna
n =
½ R
OW
ja
lan
umum
di d
epan
ba
ngun
an, d
iman
faat
kan
untu
k ta
man
/par
kir.
(b)
GS
B sa
mpi
ng b
angu
nan
tiap
un
it b
angu
nan
= m
inim
al
1/10
tin
ggi b
angu
nan.
(c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n
tiap
unit
bang
unan
min
imal
1/
10 ti
nggi
ban
guna
n.
(a)
GSS
= ½
leba
r bad
an
sung
ai, d
iman
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
at
au ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP =
50
met
er -
100
met
er d
ari t
itik
pasa
ng
terti
nggi
, at
au G
SP =
0
(pen
anga
nan
reka
yasa
tekn
is/
engi
neer
ing
haru
s pr
ofes
iona
l).
(c)
GSP
yan
g be
sar b
isa
dim
anfa
atka
n un
tuk
land
asan
pac
u (ru
n w
ay).
32 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
f. K
awas
an
Pel
abuh
an L
aut/
Pen
yebe
rang
an
mak
s 40
%
KLB
mak
s 2
atau
ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 5
lant
ai
kecu
ali t
ower
m
ercu
sua
r
min
60%
(a
) G
SB
depa
n ba
ngun
an
tiap
unit
ban
guna
n =
½
RO
W ja
lan
umum
di
depa
n ba
ngun
an,
dim
anfa
atka
n un
tuk
tam
an/p
arki
r. (b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n
tiap
unit
ban
guna
n =
min
imal
1/1
0 ti
nggi
ba
ngun
an.
(c)
GS
B be
laka
ng b
angu
nan
tia
p un
it ba
ngun
an
min
imal
1/1
0 tin
ggi
bang
unan
.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 50
met
er
- 100
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k ru
ang
load
ing-
unlo
adin
g ba
rang
da
n pe
num
pang
da
n at
au p
arki
r.
33 dari 43
Jeni
s
Kaw
asan
KD
BK
LB
KD
HG
SB
GSS
/ G
SP
g.
Kaw
asan
B
anda
r U
dara
mak
s 40
%
KLB
mak
s 1,
5 at
au k
etin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
3 la
ntai
ke
cual
i tow
er
mer
cu s
uar
min
60%
(a
) G
SB
depa
n ba
ngun
an ti
ap
unit
ban
guna
n =
½ R
OW
ja
lan
umum
di d
epan
ba
ngun
an, d
iman
faat
kan
untu
k ta
man
/par
kir.
(b)
GS
B sa
mpi
ng b
angu
nan
tiap
un
it b
angu
nan
= m
inim
al
1/10
tin
ggi b
angu
nan.
(c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n
tiap
unit
bang
unan
min
imal
1/
10 ti
nggi
ban
guna
n.
(a)
GSS
= ½
leba
r bad
an
sung
ai, d
iman
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
at
au ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP =
50
met
er -
100
met
er d
ari t
itik
pasa
ng
terti
nggi
, at
au G
SP =
0
(pen
anga
nan
reka
yasa
tekn
is/
engi
neer
ing
haru
s pr
ofes
iona
l).
(c)
GSP
yan
g be
sar b
isa
dim
anfa
atka
n un
tuk
land
asan
pac
u (ru
n w
ay).
34 dari 43
Cat
atan
:
a)la
ut =
are
al y
ang
dire
klam
asi
b)da
rat =
bag
ian
dara
tan
yang
ber
bata
san
deng
an a
real
yan
g di
rekl
amas
ic)
kete
ntua
n ya
ng te
rcan
tum
dal
am ta
bel in
i mer
upak
an p
ersy
arat
an m
inim
al y
ang
dapa
t dis
esua
ikan
den
gan
pera
tura
n se
tem
pat
yang
ber
laku
.
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
h.
Kaw
asan
M
ixed
-Use
(a
) di
dar
at =
m
aks
80%
(b
) di
laut
=
mak
s 50
%
KLB
di
dara
t =
mak
s 10
ata
u ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 12
lant
ai
KLB
di l
aut =
m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
4 la
ntai
(a)
di d
arat
=
min
20%
(b
) di
laut
=
min
50%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it ba
ngun
an =
½
RO
W ja
lan
umum
di
depa
n ba
ngun
an a
tau
= 0
(pem
ilik b
angu
nan
dibe
ri ko
mpe
nsas
i pe
mba
ngun
an d
iijink
an
deng
an K
LB m
aksi
mum
da
n di
haru
skan
m
emba
ngun
sem
i ba
sem
ent u
ntuk
par
kir).
(b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
4 m
eter
(unt
uk
men
jaga
jara
k da
n m
embe
ri ru
ang
gera
k pe
nyel
amat
an d
iri a
pabi
la
terja
di k
ebak
aran
). (c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
= 0
ata
u m
inim
al
1/10
ting
gi b
angu
nan.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
35 dari 43
5 Tata cara pelaksanaan
Tata cara penyusunan rencana detail tata ruang kawasan reklamasipantai meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a) Persiapan
1) Penyusunan kerangka acuan kerja;
2) Pembentukan tim pelaksana;
3) Penyiapan kelengkapan administrasi;
4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi;
5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secaraswakelola;
6) Perumusan substansi, penyiapan daftar periksa data dankuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yangdiperlukan;
7) Perkiraan biaya penyusunan rencana detil tata ruang.
Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana detil tataruang ini kepada masyarakat melalui media massa (cetak danelektronik) dan/atau forum pertemuan.
b) Pengumpulan Data
Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasilapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunderkepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh:
1) Data/peta kebijakan pembangunan;
2) Data/peta sosial ekonomi;
3) Data/peta sumberdaya manusia;
4) Data/peta sumberdaya buatan;
5) Data/peta sumberdaya alam;
34 dari 43
Cat
atan
:
a)la
ut =
are
al y
ang
dire
klam
asi
b)da
rat =
bag
ian
dara
tan
yang
ber
bata
san
deng
an a
real
yan
g di
rekl
amas
ic)
kete
ntua
n ya
ng te
rcan
tum
dal
am ta
bel in
i mer
upak
an p
ersy
arat
an m
inim
al y
ang
dapa
t dis
esua
ikan
den
gan
pera
tura
n se
tem
pat
yang
ber
laku
.
Jeni
s
Kaw
asan
K
DB
KLB
K
DH
G
SB
GSS
/ G
SP
h.
Kaw
asan
M
ixed
-Use
(a
) di
dar
at =
m
aks
80%
(b
) di
laut
=
mak
s 50
%
KLB
di
dara
t =
mak
s 10
ata
u ke
tingg
ian
bang
unan
=
mak
s 12
lant
ai
KLB
di l
aut =
m
aks
2 at
au
ketin
ggia
n ba
ngun
an =
m
aks
4 la
ntai
(a)
di d
arat
=
min
20%
(b
) di
laut
=
min
50%
(a)
GS
B de
pan
bang
unan
tia
p un
it ba
ngun
an =
½
RO
W ja
lan
umum
di
depa
n ba
ngun
an a
tau
= 0
(pem
ilik b
angu
nan
dibe
ri ko
mpe
nsas
i pe
mba
ngun
an d
iijink
an
deng
an K
LB m
aksi
mum
da
n di
haru
skan
m
emba
ngun
sem
i ba
sem
ent u
ntuk
par
kir).
(b
) G
SB
sam
ping
ban
guna
n tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
4 m
eter
(unt
uk
men
jaga
jara
k da
n m
embe
ri ru
ang
gera
k pe
nyel
amat
an d
iri a
pabi
la
terja
di k
ebak
aran
). (c
) G
SB
bela
kang
ban
guna
n tia
p un
it ba
ngun
an
perd
agan
gan
dan
jasa
=
min
imal
= 0
ata
u m
inim
al
1/10
ting
gi b
angu
nan.
(a)
GS
S =
½ le
bar
bada
n su
ngai
, di
man
faat
kan
untu
k ja
lan
insp
eksi
ata
u ja
lur h
ijau.
(b
) G
SP
= 30
met
er
- 50
met
er d
ari
titik
pas
ang
terti
nggi
, at
au
GS
P =
0 (p
enan
gana
n re
kaya
sa te
knis
/ en
gine
erin
gha
rus
prof
esio
nal).
(c
) G
SP
yang
bes
ar
bisa
di
man
faat
kan
untu
k gr
een
belt
area
dan
ata
u co
asta
l roa
d ar
ea.
35 dari 43
5 Tata cara pelaksanaan
Tata cara penyusunan rencana detail tata ruang kawasan reklamasipantai meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a) Persiapan
1) Penyusunan kerangka acuan kerja;
2) Pembentukan tim pelaksana;
3) Penyiapan kelengkapan administrasi;
4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi;
5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secaraswakelola;
6) Perumusan substansi, penyiapan daftar periksa data dankuesioner, penyiapan metoda pendekatan dan peralatan yangdiperlukan;
7) Perkiraan biaya penyusunan rencana detil tata ruang.
Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana detil tataruang ini kepada masyarakat melalui media massa (cetak danelektronik) dan/atau forum pertemuan.
b) Pengumpulan Data
Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasilapangan, wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunderkepada instansi-instansi terkait untuk memperoleh:
1) Data/peta kebijakan pembangunan;
2) Data/peta sosial ekonomi;
3) Data/peta sumberdaya manusia;
4) Data/peta sumberdaya buatan;
5) Data/peta sumberdaya alam;
36 dari 43
6) Data/peta penggunaan lahan;
7) Data pembiayaan pembangunan;
8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan.
c) Analisis
Aspek-aspek analisis meliputi:
1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;
2) Analisis regional;
3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan;
4) Analisis sumberdaya manusia;
5) Analsis sumberdaya buatan;
6) Analisis sumberdaya alam;
7) Analisis sistem permukiman;
8) Analisis penggunaan lahan;
9) Analisis pembiayaan pembangunan;
10) Analisis kelembagaan;
11) Analisis kejadian bencana.
d) Konsepsi rencana
Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konseprencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup:
1) Rencana struktur dan pola ruang;
2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya;
37 dari 43
3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman,Perdagangan & Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Bandar Udara dan Kawasan Campuran;
4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi,Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan RuangUdara, Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya;
6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan.
e) Diskusi terbuka
Diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahasdraft rencana detil tata ruang yang dapat dilakukan melalui:
1) Media massa;
2) Diskusi dan seminar;
3) Pameran;
4) Pengumpulan opini masyarakat.
f) Pengesahan
Proses pengesahan rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantaisebagai produk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
36 dari 43
6) Data/peta penggunaan lahan;
7) Data pembiayaan pembangunan;
8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan.
c) Analisis
Aspek-aspek analisis meliputi:
1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan;
2) Analisis regional;
3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan;
4) Analisis sumberdaya manusia;
5) Analsis sumberdaya buatan;
6) Analisis sumberdaya alam;
7) Analisis sistem permukiman;
8) Analisis penggunaan lahan;
9) Analisis pembiayaan pembangunan;
10) Analisis kelembagaan;
11) Analisis kejadian bencana.
d) Konsepsi rencana
Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konseprencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup:
1) Rencana struktur dan pola ruang;
2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi daya;
37 dari 43
3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman,Perdagangan & Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Bandar Udara dan Kawasan Campuran;
4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi,Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;
5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan RuangUdara, Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya;
6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan.
e) Diskusi terbuka
Diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,masyarakat, DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahasdraft rencana detil tata ruang yang dapat dilakukan melalui:
1) Media massa;
2) Diskusi dan seminar;
3) Pameran;
4) Pengumpulan opini masyarakat.
f) Pengesahan
Proses pengesahan rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantaisebagai produk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
38 dari 43
Lampiran A(Informatif)
Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai
Gambar A.1Potongan kawasan dan jenis pantai yang dapat direklamasi
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
39 dari 43
Lampiran B(Informatif)
Tipikal potongan melintang pantai
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
38 dari 43
Lampiran A(Informatif)
Contoh deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai
Gambar A.1Potongan kawasan dan jenis pantai yang dapat direklamasi
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
39 dari 43
Lampiran B(Informatif)
Tipikal potongan melintang pantai
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
40 dari 43
Gambar 3
Keterangan:1. Reklamasi Menyambung Dengan Daratan2. Reklamasi Terpisah Dari Daratan3. Gabungan 2 Bentuk Fisik (Menyambung Dan Terpisah Dengan Daratan)
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
Gambar 1 Gambar 2
Lampiran C(Informatif)
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik
41 dari 43
Bibliografi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung.
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Reklamasi dan Pembangunan DiKawasan Pantura Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas KeppresNo. 123 Tahun 2001, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
40 dari 43
Gambar 3
Keterangan:1. Reklamasi Menyambung Dengan Daratan2. Reklamasi Terpisah Dari Daratan3. Gabungan 2 Bentuk Fisik (Menyambung Dan Terpisah Dengan Daratan)
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Djoko Kirmanto
Gambar 1 Gambar 2
Lampiran C(Informatif)
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik
41 dari 43
Bibliografi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung.
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Reklamasi dan Pembangunan DiKawasan Pantura Jakarta.
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas KeppresNo. 123 Tahun 2001, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
42 dari 43
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang PenetapanEnam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran V : Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang PedomanTeknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
Keputusan Menteri PU Nomor 269/KPTS/M/2006 tentang Pedoman PengendalianPemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantaidi Kawasan Perkotaan.
SNI 03-2846-1992, Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan LingkunganRumah Susun Hunian.
SNI 03-2855-1992, Spesifikasi Satuan Rumah Susun Modular.
SNI 03-3241-1994, Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan AkhirSampah.
SNI 03-3242-1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
SNI 03-1733-2004, Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
Departemen Pekerjaan Umum & MVROM Belanda, Penataan KawasanPerkotaan Tepi Air di Indonesia, Jakarta, November 1998.
Departemen Pekerjaan Umum, Draft Petunjuk Pelaksanaan Penataan RuangKawasan Kota Tepi Air, 2002.
Departemen Pekerjaan Umum, Draft Pedoman Aturan Pola Pemanfaatan Ruang(Zoning Regulation) Kawasan Perkotaan, 2003.
Departemen Pekerjaan Umum, Kriteria Lokasi dan Standar Teknis KawasanBudidaya, 2003.
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, PenyusunanKonsep Tata Ruang Kawasan Pantai.
43 dari 43
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Buku PetunjukIrigasi, 1986.
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, StandarPerencanaan Irigasi, KP – 01 S/D KP – 06", 1986.
Charles G. Ramsey and Harold R. Sleeper, The American Institute Of Architects;Architectural Graphic Standards, John Wiley & Son, Inc. NY, 1970.
42 dari 43
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang PenetapanEnam Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran V : Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.
Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang PedomanTeknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
Keputusan Menteri PU Nomor 269/KPTS/M/2006 tentang Pedoman PengendalianPemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantaidi Kawasan Perkotaan.
SNI 03-2846-1992, Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan LingkunganRumah Susun Hunian.
SNI 03-2855-1992, Spesifikasi Satuan Rumah Susun Modular.
SNI 03-3241-1994, Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan AkhirSampah.
SNI 03-3242-1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
SNI 03-1733-2004, Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
Departemen Pekerjaan Umum & MVROM Belanda, Penataan KawasanPerkotaan Tepi Air di Indonesia, Jakarta, November 1998.
Departemen Pekerjaan Umum, Draft Petunjuk Pelaksanaan Penataan RuangKawasan Kota Tepi Air, 2002.
Departemen Pekerjaan Umum, Draft Pedoman Aturan Pola Pemanfaatan Ruang(Zoning Regulation) Kawasan Perkotaan, 2003.
Departemen Pekerjaan Umum, Kriteria Lokasi dan Standar Teknis KawasanBudidaya, 2003.
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, PenyusunanKonsep Tata Ruang Kawasan Pantai.
43 dari 43
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Buku PetunjukIrigasi, 1986.
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, StandarPerencanaan Irigasi, KP – 01 S/D KP – 06", 1986.
Charles G. Ramsey and Harold R. Sleeper, The American Institute Of Architects;Architectural Graphic Standards, John Wiley & Son, Inc. NY, 1970.
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGJL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN
PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110Telp./Faks.: (021) 7236009, 7267762
Website: www.penataanruang.net; www.pu.go.id