Pedoman Penyusunan RPJP/RPJM tidak Pembangunan...
-
Upload
nguyennguyet -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Pedoman Penyusunan RPJP/RPJM tidak Pembangunan...
1
Saiful Rahman Yuniarto, S.Sos, MAB
Perencanaan Pembangunan nasional Pedoman Penyusunan RPJP/RPJM tidak
termasuk Rencana Pembangunan Tahunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah
2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM)
Rencana Pembangunan Tahunan/Pendek
3
Rencanapembangunanjangka panjang
Rencanapembangunanjangka panjang
pemerintahpusat/ daerahpemerintahpusat/ daerah
Disusun
RPJPNasional/Daerah
(20 Tahun)
RPJPNasional/Daerah
(20 Tahun)
Hasil
RPJP Nasional adalah dokumen perencanaanpembangunan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunannasional. Pembangunan Daerah yang mengacu padarencana pembangunan jangka panjangnasional.
4
Penyiapan rancangan awal rencanapembangunan
Musyawarah perencanaan pembangunan Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan
BAPPEDABAPPEDA RancanganAwal
RancanganAwal
Menyiapkan
MUSRENBANGMusyawarah Perencanaan Pembangunan
MUSRENBANGMusyawarah Perencanaan Pembangunan
Menghasilkan
5
MUSRENBANGMUSRENBANG
LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggikalangan dunia usaha
LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggikalangan dunia usaha
Menyerap aspirasimasyarakat
Menyerap aspirasimasyarakat
Dalamrangka
Bappeda menyusunrancangan akhir
RPJP Daerah
Bappeda menyusunrancangan akhir
RPJP Daerah
RPJP Daerah ditetapkan dengan PerdaRPJP Daerah ditetapkan dengan Perda
6
Rencanapembangunanjangka menengah
Rencanapembangunanjangka menengah
pemerintahpusat/ daerah
pemerintahpusat/ daerah
Disusun
RPJMNasional/Daerah
(5 Tahun)
RPJMNasional/Daerah
(5 Tahun)
Hasil
Dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan nasional yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional.Pembangunan daerah, penyusunannyaberpedoman pada RPJP daerah denganmemperhatikan RPJM Nasional
7
Memuat : arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan
disertai dengan rencana-rencana kerja dalamrangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif.
1. Penyiapan rancangan awal rencanapembangunan;
2. Penyiapan rancangan rencana kerja;3. Musyawarah perencanaan pembangunan;4. Penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan
8
KepalaBAPPEDA
KepalaBAPPEDA
RancanganAwal
RancanganAwal
Menyusun
Visi, Misi, Program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, Kebijakan umum,Program prioritas kepala daerahArah kebijakan keuangan daerah
Visi, Misi, Program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, Kebijakan umum,Program prioritas kepala daerahArah kebijakan keuangan daerah
Penjabaran
Berdasarkan Rancangan awal
Kepala Bappeda & Kepala SKPD
Berdasarkan Rancangan awal
Kepala Bappeda & Kepala SKPD
RancanganRenstra-SKPD, sesuai denganTuPokSi
RancanganRenstra-SKPD, sesuai denganTuPokSi
Menyiapkan
Memuat
visi, misi, tujuan, stratejik, kebijakan, program dankegiatan pembangunan
visi, misi, tujuan, stratejik, kebijakan, program dankegiatan pembangunan
9
Rancangan Renstra-SKPD
Kepala BappedaRancangan Renstra-SKPD
Kepala BappedaRancanganRPJM Daerah RancanganRPJM Daerah
Menyusun
Sebagaibahan
Musrenbangjangka menengah
Musrenbangjangka menengah
paling lambat dua bulan setelah kepala daerah dilantik
paling lambat dua bulan setelah kepala daerah dilantik
unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakatunsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat
Dilaksanakan
Diikutioleh
Musrenbangjangka menengah
Musrenbangjangka menengah
10
Rancangan akhir RPJM berdasarkan hasil musrenbangjangka menengah daerah
Rancangan akhir RPJM berdasarkan hasil musrenbangjangka menengah daerah
RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerahpaling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantikRPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerahpaling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik
MenyusunBappedaBappeda
Setelah ditetapkannya RPJMD, SKPD segeramenyesuaikan Renstranya dengan RPJMD yang telahdisahkan dan ditetapkan dengan peraturan pimpinanSKPD
Setelah ditetapkannya RPJMD, SKPD segeramenyesuaikan Renstranya dengan RPJMD yang telahdisahkan dan ditetapkan dengan peraturan pimpinanSKPD
11
adalah dokumen perencanaan untukperiode satu tahunadalah dokumen perencanaan untukperiode satu tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)
Disebutjuga
Rencana pembangunan tahunan daerahRencana pembangunan tahunan daerah
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJPD yang memuatrancangan kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat
12
Penyiapan rancangan rencana kerja; Musyawarah perencanaan pembangunan; Penyusunan rancangan akhir RKPD
rancangan awal RKPDrancangan awal RKPD
Renja SKPD berisiRenja SKPD berisi
MenyiapkanKepala
BappedaKepala
Bappeda
Renja-SKPD sesuai TuPokSimengacu pada rancanganawal RKPD
Renja-SKPD sesuai TuPokSimengacu pada rancanganawal RKPD
MenyiapkanKepalaSKPD
KepalaSKPD
selanjutnyaselanjutnya
Kebijakan Umum SKPD, Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun denganmendorong partisipasi masyarakat
Kebijakan Umum SKPD, Program/kegiatan Pembangunan dilingkungan SKPD, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun denganmendorong partisipasi masyarakat
13
Setelah itu Kepala Bappeda mengkoordinasikanpenyusunan rancangan RKPD dengan menggunakandasar dari Renja-SKPD
Setelah itu Kepala Bappeda mengkoordinasikanpenyusunan rancangan RKPD dengan menggunakandasar dari Renja-SKPD
Rancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbangyang diselenggarakan oleh Kepala BappedaRancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbangyang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda
Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggarapemerintahanMusrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggarapemerintahan
Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil dari Musrenbang.Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil dari Musrenbang.RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
RANCANGAN AWAL RKPDDisiapkan oleh Kepala Bappeda
RANCANGAN AWAL RKPDDisiapkan oleh Kepala Bappeda
RENSTRA & RENJA SKPDdisiapkan Kepala SKPD
mengacu pada Rencana AwalSKPD
RENSTRA & RENJA SKPDdisiapkan Kepala SKPD
mengacu pada Rencana AwalSKPD
KOORDINASI RANCANGAN RKPD berdasarkan Renja SKPD(disiapkan oleh Kepala Bappeda)
KOORDINASI RANCANGAN RKPD berdasarkan Renja SKPD(disiapkan oleh Kepala Bappeda)
MUSRENBANG KAB/KOTAdiikuti semua unsur penyelenggara
pemerintahan
MUSRENBANG KAB/KOTAdiikuti semua unsur penyelenggara
pemerintahan
RANCANGAN AKHIR RKPDdisiapkan Bappeda dan ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah
RANCANGAN AKHIR RKPDdisiapkan Bappeda dan ditetapkandengan Peraturan Kepala Daerah
RKPD dijadikan pedomanPenyusunan APBD
RKPD dijadikan pedomanPenyusunan APBD
14