PEDOMAN PENINGKATAN KINERJA KOMISI PENGAWASAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/Pedoman KP3 dan...
Transcript of PEDOMAN PENINGKATAN KINERJA KOMISI PENGAWASAN …psp.pertanian.go.id/assets/file/Pedoman KP3 dan...
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
PEDOMAN PENINGKATAN KINERJAKOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)SERTA PEMBERDAYAAN PPNS TAHUN 2014
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDADIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN2014
KATA PENGANTAR
Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisidadilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi terkaitdibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasipengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota.Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisipengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan penggunaan pupukdan pestisida yang terjadi di daerahdapatdiatasisecaracepatdantepat.
Disamping melalui peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsimaupun Kabupaten/Kota, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan sangatmendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalampenyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No12 tahun 1992tentang Sistem Budiadaya Tanaman.
Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja KPPP baik Provinsi maupunKabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga pupukdanpestisida yangberedarlebihterjaminketersediaandankualitasnyasehinggatidakmerugikanpenggunadankelestarianlingkungansertamendukungPeningkatanKetahananPanganNasional.
Buku “ Pedoman PeningkatanKinerjaKomisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KPPP)serta Pemberdayaan PPNSTahunAnggaran 2014 “dimaksudkan sebagaiacuan pelaksanaan kegiatan tersebut didaerah. Diharapkan melalui pedomaniniPimpinan DaerahdapatmemberikankontribusidalampendampingandanpembiayaanuntukoperasionalKPPP, sehinggapengelolaanpengawasanpupukdanpestisida di masing-masingwilayahdapatdilakukansecaraefektif, berdayagunadanberhasilguna.
Jakarta, Desember 2013DirekturJenderal PSP,
Sumarjo Gatot IriantoNIP. 19601024 198703 1 001
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………... iiiDAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………………………… ivI. PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang …………………………………………………………. 1
B. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………… 3II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ………………………………………………. 4
A. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ………………………….. 4B. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) …………… 8
III. PELAKSANAAN KEGIATAN 12A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi ….. 13B. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Kabupaten/Kota ………………………………………………………… 20
C. Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) …………… 23IV. EVALUASI DAN PELAPORAN 26
A. Evaluasi ………………………………………………………………… 26B. Pelaporan ……………………………………………………………….. 26
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Hal
1. Alokasi Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kab/Kota …….…………… 29
2. Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik ……………………………………. 503. Lembaga Uji Mutu Pupuk Organik, Pembenah Tanah
dan Hayati ……………………………………………………………….. 53
4. Lembaga Uji Mutu Pestisida ……………………………………………….. 565. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Peredaran Pupuk
dan Pestisida (Provinsi ) ................................................................... 57
6. Format Laporan Penguatan KP3 dan Pemberdayaan PPNS ……… 617. Outline Laporan …………………………………………………………. 628. Hasil Analisa Sampel …………………………………………………... 63
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukandalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk danpestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Berbagai upayatelah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisidauntuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyedian pupuk pemerintahtelah menerapkan subsidi pupuk yang menyebabkan harga pupuk relatif lebihmurah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani. Selain dari pupukbersubsidi.
Kebijakan lain yang telah ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalahdengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pupuk dan pestisida.Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenispupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.Sampai dengan Desember 2013, jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkanoleh Menteri Pertanian mencapai 1.576merek pupuk an-organiK dan 969merek pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya denganpestisida sudah mencapai 2.810 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan394 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian verktor penyakitmanusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petaniuntuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan kemampuannya.
Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait denganperedaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya
2
dilapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang tidakdiketahui mutu dan efektifitasnya. Kasus lainnya pada pupuk subsidi yangsangat menonjol yakni ekspor serta penggantian karung pupuk subsidi.Mengingat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harusdilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansiterkait dibidang pupuk dan pestisida.
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) merupakan wadahkoordinasi pengawasan antar intansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baiktingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur maupun tingkatKabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Disamping wadahkoordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida jugasangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk danPestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimanayang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaiantindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk danPestisida pada tahun 2013 telah memfaslitasi penyiapan tenaga PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yangberasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagaitambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.
3
B. Tujuan dan Sasaran
1. TujuanPedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertujuan untukmemberikan arahan operasional pelaksanaan kegiatan dilapangan
2. Sasaran1) Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar
instansi terkait2) Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di
masing-masing daerah3) Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di
seluruh Indonesia.4) Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara
PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda5) Tersosialisasikannya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf f,g dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisidamaupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida
4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
A. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupunKabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk danpestisida antar intansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Agar semuaintansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengantugas dan fungsinya, maka komisi pengawasan pupuk dan pestisida baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya teridiri dari unsur-unsurpemerintah daerah dan dinas terkait dengan ketua komisi ditetapkan adalahSekretaris Daerah.Gambaran umum susunan komisi pengawasan pupuk danpestisida baik tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :Pembina : 1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
Ketua : Sekretaris Daerah ProvinsiKetua I : Kepala Dinas Pertanian ProvinsiKetua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda ProvinsiSekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas
Pertanian ProvinsiSekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan ProvinsiAnggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinis
5
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi6. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi).7. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi)8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi9. Kepala Badan Koordniasi dan Penyuluhan Provinsi10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Provinsi11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi13. Unsur kejaksaan Tinggi/Negeri Provinsi14. Unsur Polisi Daerah Provinsi15. Kepala Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi16. Kepala Biro Hukum setda Provinsi17. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi18. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Provinisi19. Kepala Balai Riset dan Standarisasi Nasional Provinsi20. Kepala Laboratorium dan Pengujian Mutu dan Residu
Pestisida Provinsi21. Kepala Laboratorium Hama........(khusus Kabupaten/
Kota)
6
Sedangkan susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkatKabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Pembina : 1. Bupati/Walikota2. Wakil Bupati/Wakil Walikota
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/KotaKetua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/KotaKetua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/KotaSekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Kabupaten/KotaSekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida,
Dinas Pertanian Kabupaten/KotaSekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/KotaAnggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten/Kota4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota7. Kepala Badan Koordniasi dan Penyuluhan
Kabupaten/Kota.8. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kabupaten/Kota
7
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/Kota
10. Kepala Badan Penelitian dan PengembanganDaerah Kabupaten/Kota
11. Unsur kejaksaan Tinggi/Negeri Kabupaten/Kota12. Unsur Polisi Daerah Kabupaten/Kota13. Kepala Biro Hukum setda Kabupaten/Kota14. Kepala Laboratorium Hama........(khusus Kabupaten/
Kota)Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
1. ProvinsiKegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)Provinsi dialokasikan di 30 Provinsi di seluruh Indonesia kecuali PapuaBarat, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, secara umum meliputi :1) Pertemuan Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida2) Rapat Koordinasi KPPP Provinsi3) Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida4) Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida5) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Selain kegiatan tersebut diatas, di beberapa Provinsi tersedia kegiatanPelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida yakni ProvinsiKalimantan Barat,Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,dan SulawesiBarat.
8
2. Kabupaten/Kota
Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 441 Kabupaten/Kota di seluruhIndonesia, dengan kegiatan utama meliputi :1) Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok.2) Rapat Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)3) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)4) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida5) Inventarisasi Peredaran Pupuk dan PestisidaDana KPPP untuk tiap propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai denganalokasi pupuk bersubsidi
B. PEMBERDAYAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).
Kegiatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk danPestisida diarahkan untuk lebih meningkatkan koordinasi denganPOLDA/Korwas Daerah dan dialokasikan di 26 Provins,i yakni Provinsi NAD,Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Bangkabelitung, Jambi, Lampung, Banten,Jabar, Jateng, D.I. Yogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, NusaTenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Kegiatan yangsama juga dilakokasi di 11 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Deli Serdang,Simalungun, Mandailing Natal, Kampar, Tuban, Kota Palembang, LampungTimur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Bungo dan Merangin
9
Secara umum ruang lingkup kegiatan antara lain Pemberdayaan PPNS baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain:
1. Koordinasi Penyelidikan dengan Korwas Propinsi;2. Pengawasan, pengamatan dan pencarian informasi;3. Penyusunan laporan pengawasan;4. Penyusunan Pemberkasan.5. Pembelian sampel pupuk dan pestisida6. Analisa sampel pupuk dan pestisida
Secara rinci kegiatan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)Pupuk dan Pestisida tahun 2014 adalah sebagai tabel berikut :
10
1 4 5102.650.000
521211 Belanja Bahan 7.050.000- ATK 2,00 PKT 1.500.000 3.000.000- Fotocopy Bahan-bahan 2,00 PKT 250.000 500.000- Penjilidan dan Penggandaan 2,00 PKT 500.000 1.000.000- Biaya Komunikasi 1,00 PKT 550.000 550.000- Dokumentasi 1,00 PKT 500.000 500.000- Pembelian sampel pupuk 10,00 SMPL 50.000 500.000- Pembelian sampel pestisida 10,00 SMPL 100.000 1.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.400.000- Penyusunan Laporan Pengawasan, pengamatan dan Pencarian 18,00 OH 350.000 6.300.000
Keterangan- Penyusunan Pemberkasan 36,00 OH 350.000 12.600.000- Rapat koordinasi dengan Korwas Polda ( 3 x 10 OH) 30,00 OH 350.000 10.500.000
522119 Belanja Jasa Lainnya 11.000.000- Analisa Sampel Pupuk 10,00 Sampel 500.000 5.000.000- Analisa Sampel Pestisida 10,00 Sampel 600.000 6.000.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 55.200.000- Pengawasan, Pengamatan dan Pencarian Informasi 18,00 OP 1.200.000 21.600.000- Perjalanan Sumber Informasi 12,00 OP 1.200.000 14.400.000- Pemanggilan saksi 3,00 OP 1.200.000 3.600.000- Konsultasi ke Pusat 3,00 OP 5.200.000 15.600.000
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)PEMBERDAYAAN PPNS PUPUK DAN PESTISIDA TA 2014
KODE KEGIATAN VOLUME HARGASATUAN
JUMLAHBIAYA (Rp)
TINGKAT PROVINSI
2 3
11
1 4 552.900.000
521211 Belanja Bahan 4.100.000- ATK 1,00 PKT 1.400.000 1.400.000- Fotocopy Bahan-bahan 1,00 PKT 250.000 250.000- Penjilidan dan Penggandaan 2,00 PKT 500.000 1.000.000- Biaya Komunikasi 1,00 PKT 500.000 500.000- Dokumentasi 1,00 PKT 500.000 500.000- Pembelian sampel pupuk 3,00 SMPL 50.000 150.000- Pembelian sampel pestisida 3,00 SMPL 100.000 300.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11.900.000- Penyusunan Laporan Pengawasan, pengamatan dan Pencarian 12,00 OH 350.000 4.200.000
Keterangan- Penyusunan Pemberkasan 12,00 OH 350.000 4.200.000- Rapat koordinasi dengan Korwas Polda 10,00 OH 350.000 3.500.000
522119 Belanja Jasa Lainnya 3.300.000
- Analisa Sampel Pupuk 3,00 Sampel 500.000 1.500.000- Analisa Sampel Pestisida 3,00 Sampel 600.000 1.800.000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 33.600.000
- Pengawasan, Pengamatan dan Pencarian Informasi 12,00 OP 800.000 9.600.000- Perjalanan Sumber Informasi 10,00 OP 800.000 8.000.000- Pemanggilan saksi 3,00 OP 800.000 2.400.000- Konsultasi ke Provinsi 4,00 OP 800.000 3.200.000- Konsultasi ke Pusat 2,00 OP 5.200.000 10.400.000
JUMLAHBIAYA (Rp)
2 3
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)PEMBERDAYAAN PPNS PUPUK DAN PESTISIDA TA 2014
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KODE KEGIATAN VOLUME HARGASATUAN
12
III. PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) danPemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik Provinsi maupunKabupaten/Kota tahun 2014 berasal dari dana Dekonsentrasi dan Dana TugasPembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan mataanggaran kegiatan/akun yang terdiri dari : belanja bahan, belanja jasa lainnya,belanja perjalanan biasa dan belanja perjalanan paket meeting dalam kota. (bukandalam bentuk belanja sosial lainya).
Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan PestisidaTA 2014dialokasikanke Provinsi seluruh Indonesia (30 Provinsi kecuali Kepulauan Riau, Papua Baratdan DKI Jakarta) dan 441 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan PenguatanKelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi danKabupaten/kota sebagaimana lampiran 1.
Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsiberada pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi (DanaDekonsentrasi) sedangkan kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KPPP) Kabupaten/Kota berada pada satker Dinas PertanianKabupaten/Kota atau berada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsisesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana danSarana Pertanian.
13
A. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)PROVINSI
1. Pertemuan Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KPPP)
Pertemuan evaluasi kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisidadilaksanakan dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasipelaksanaan tugas dan fungsi komisi sebagaimana yang diamanatkandalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan KomisiPengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) masing-masingdaerah/Provinsi. Kegiatan tersebut disamping dihadiri oleh anggotaKomisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi juga dihadirioleh wakil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)Kabupaten/Kota dari Provinsi masing-masing serta pelaku usahadibidang pupuk dan pestisida. Narasumber dalam pertemuan adalahInstansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Provinsi ( Pemda, DinasPertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Polda, Kejaksaaan,serta dari Pusat (Mabes Polri dan Direktorat pupuk dan Pestisida).
2. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).
Rapat koordinasi KPPP dilaksanakan dengan tujuanmengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkaitdalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk danpestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu,harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang
14
ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Komisi PengawasanPupuk Pestisida (KPPP) Provinsi Rapat koordinasi tidak semata-matahanya membahas pupuk bersubsidi tetapi juga pupuk non subsidi danpestisida serta permasalahan lain tekait dengan pupuk dan pestisida.
3. Pengambilan/Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida
Pengambilan/Pembelian sampel pupuk dan pestisida diarahkan hanyauntuk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh MenteriPertanian dan diusahakan agar berasal dari kios yang berbeda. Khususuntuk pupuk, mengingat biaya analisa mutu pupuk sangat bervariasi(tergantung jumlah unsur hara yang akan dianalisa), disamping pupukbersubsidi sebaiknya juga lebih diarahkan untuk pupuk-pupuk nonsubsidi termasuk pupuk organik.
Semua sampel pupuk dan pestisida yang diambil harus mempunyaiBARCODEdan TAHUN PRODUKSIdisertai dengan bukti pembelian dikios, sebagai dasar tindaklanjut dari hasil pengujian mutu dilaboratorium. Tanpa adanya Barcode dan Tahun Produksi teguranterhadap penyimpangan mutu pupuk dan pestisida sulit ditindaklanjutioleh Pemegang Nomor Pendaftaran.
4. Analisa Sampel Pupuk
Analisa sampel pupuk bertujuan untuk mengetahui konsistensi mutupupuk pada saat didaftarkan dengan pada saat diedarkan. Analisa
15
sampel pupuk dilakukan terhadap pupuk yang diambil/dibeli di kiospupuk dan pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampelyang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)atau dapat disesuaikan dengan memperhitungkan biaya analisayang dibutuhkan dengan biaya yang tersedia. Analisa dilakukanuntuk semua unsur hara yang terkandung pada label pupuk dandlakukan oleh Lembaga Pengujian Yang Terakreditasi atau lembaga ujimutu pupuk yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai denganPeraturan Menteri Pertanian : Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik danPermentan Nomor :70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang PupukOrganik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Lampiran 2 dan 3).
5. Analisa Sampel Pestisida
Sebagaimana halnya pupuk, analisa sampel pestisida bertujuan untukmengetahui konsistensi mutu pada saat didaftarkan dengan pada saatdiedarkan. Analisa sampel pestisida yang dianalisa adalah hasilpengambilan/pembelian sampel pestisida yang telah dijaminlegalitasnya. Jumlah sampel pestisida yang dianalisa sesuai denganPetunjuk Operasional (POK). Analisa dilakukan dilembaga uji mutupestisida yang terkareditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertaniansesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara PendaftaranPestisida sebagaimana lampiran 4.
16
6. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untukmeningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawasKabupaten/Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk danpestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupukdan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisidaseharusnya ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yangmengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidanapupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yangmerupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KPPP) Provinsi.
Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secaraterpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dandilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidipembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk,penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari KiosPengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam RencanaDifinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk nonsubsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk danpestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknyaberedar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan,Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaranpestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produkpestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredar
17
dan digunakan untuk pertanian dan tambak ikan. Modus peredaranpestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dansulit dilacak keberadaannya.
7. Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida
Kegiatan Pelatihan Petugas Pengawas Pupuk dan Pestisidadialokasikan di 4 Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Barat, KalimantanTimur Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing (1angkatan).
Peserta pelatihan adalah petugas pengawas pupuk dan pestisida dariKabupaten/Kota masing-masing Provinsi dengan jumlah peserta 30 (tigapuluh) orang per angkatan. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hariefektif. Narasumber berasal dari daerah dan pusat ( Balittanah,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Pupuk danPestisida dan HMPN/Crop life). Peserta setelah mengikuti apresiasiwajib diberikan sertifikat pelatihan untuk selanjutnya dapatdiusulkan menjadi tenaga pengawas pupuk dan pestisidaKabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, serta dapatdimasukan dalam kelompok jabatan fungsional pengawas pupuk danpestisida (saat ini Pusat sedang mempersiapkan jenjang karierfungsional pengawas pupuk dan pestisida). Jadwal tentatif pelaksanaanApresiasi Teknis Pupuk dan Pestisida sebagai berikut :
18
JAM
PELAJARAN
1 HARI I
14.00 - 20.00 Pendaftaran Peserta Panitia
2 HARI II
09.00 - 09.45 Pembukaan Kepala Dinas Pertanian
09.45 - 10.00 Istirahat
10.00 - 11.30 2 Kebijakan di Bidang Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida
11.30 - 13.00 2 Klasifikasi dan Spesifikasi Mutu Pupuk Balai Penelitian Tanah - Bogor
13.00 - 14.00 ISHOMA
14.00 - 15.30 2 Metode Ev aluasi Hasil Analisis Contoh Pupuk Balai Penelitian Tanah - Bogor
15.30 - 15.45 Istirahat
15.45 - 17.15 2 Metode Pendeteksian Pupuk Palsu Secara Balai Penelitian Tanah - Bogor
Cepat
3 HARI III
08.00 - 09.30 2 Mekanisme Pendaftaran Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida
09.30 - 09.45 Istirahat
09.45 - 11.15 2 Mekanisme Pengaw asan Pupuk dan Pestisida Direktorat Pupuk dan Pestisida
11.15 - 12.45 2 Pengenalan dan dan Pemeriksaan Pestisida Crop Life/HMPN
Secara Sederhana
12.45 - 13.45 ISHOMA
13.45 - 15.15 2 Pengambilan dan Pengiriman Pestisida dan BPTPH Prov insi
Residu Pestisida pada Hasil Pertanian dan
Lingkungan
15.15 - 15.30 Istirahat
15.30 - 17.00 2 Keselamatan Kerja dan Kesehatan Tenaga Kerja Direktorat Pengaw asan Norma
di Bidang Pestisida Keselamatan & Kesahatan Kerja
Kemenakertrans
MATERI NARASUMBERNO. WAKTU
JADWAL
PELATIHAN PETUGAS PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2013
19
JAM
PELAJARAN
4 HARI IV
08.00 - 09.30 2 Penanganan Pestisida Tidak Lay ak Pakai BPTPH Prov insi
09.30 - 09.45 Istirahat
09.45 - 11.15 2 Mekanisme Peny aluran Pupuk Bersubsidi Dinas Perdagangan Prov insi
11.15 - 12.45 2 Koordinasi Pengaw asan Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Prov insi
Melalui Komisi Pengaw asan Pupuk & Pestisida
12.45 - 13.45 ISHOMA
13.45 - 15.15 2 Tindak Lanjut Hasil Pengaw asan Pupuk dan Korw as Polda
Pestisida
15.15 - 15.30 Istirahat
15.30 - 17.00 2 Tindak Lanjut Hasil Pengaw asan Pupuk dan Korw as Polda
Pestisida
5 HARI V
08.00 - 09.30 2 Metode Ev aluasi Hasil Analisis Contoh Pestisida BPTPH Prov insi
09.30 - 09.45 Istirahat
09.45 - 11.15 2 Ev aluasi Akhir Panitia
11.15 - 12.00 Penutupan
NO. WAKTU MATERI NARASUMBER
20
B. PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)KABUPATEN/KOTA
1. Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat KelompokTani.
Kegiatan Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkatkelompok tani dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :a) tingkat pemahaman kelompok tani/petani dalam penerapan pupuk
berimbang dan spesifik lokasi;b) gambaran kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi berdasarkan
RDKK yang sudah disusun;c) pengetahuan kelompok tentang pestisida yang dilarang serta
penggunaan pestisida dalam berusahatani.
Identifikasi lebih diarahkan di daerah dengan tingkat penggunaan pupukdan pestisida yang relatif lebih banyak, sehingga didapatkan gambarankecendrungan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida tertentu.
2. Evaluasi Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)Kabupaten/Kota
Kegiatan evaluasi kinerja komisi pengawasan pupuk dan pestisida(KPPP) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dengan tujuan untukmengetahui kinerja komisi dimaksud. Permasalahan dan upayatindaklanjut pemecahannya seharusnya dapat disampaikan dalampertemuan evaluasi tersebut. Pertemuan evaluasi kinerja komisi
21
pengawasan pupuk dan pestisida (KPPP) dihadiri oleh seluruh anggotakomisi dan pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida di masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KPPP).
Sebagaimana halnya dengan Provinsi, rapat koordinasi KPPPKabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikankegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukanpengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida ditingkatKabupaten/Kota. yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan,mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yangditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.Rapat koordinasi dilaksanakan 4 kali yang dihadiri oleh semua anggotaKomisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota sertapetugas pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota.
4. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untukmeningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawasKabupaten/Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk danpestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupukdan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisidaseharusnya ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yangmengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana
22
pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yangmerupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk danPestisida (KPPP) Kabupaten/Kota.
Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secaraterpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dandilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidipembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk,penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari KiosPengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam RencanaDifinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk nonsubsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk danpestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknyaberedar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan,Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaranpestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produkpestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredardan digunakan untuk pertanian dan tambak ikan. Modus peredaranpestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dansulit dilacak keberadaannya.
5. Inventarisasi Peredaran Pupuk dan Pestisida
Inventarisasi peredaran pupuk dan pestisida bertujuan untukmengetahui sebaran peredaran pupuk dan pestisida di suatuKabupaten/Kota serta untuk mengetahui jenis formulasi pestisida yang
23
dominan digunakan untuk masing-masing komoditi. Hasil inventarisasiperedaran pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota diharapkan dapatmemberikan gambaran jenis pupuk dan pestisida mana yang dominanberedar dan digunakan oleh petani di wilayah tersebut. Format hasilinventarisasi sebagaimana lampiran 5.
C. PEMBERDAYAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PUPUKDAN PESTISIDA
Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk danpestisida dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupukdan Pestisida yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan maupunDinas Perkebunan Provinsi atau PPNS Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kotameliputi :
1. Koordinasi Penyelidikan Dengan Korwas Polda
Kegiatan koordinasi penyelidikan dilaksanakan dalam rangkamenggalang koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polda(korwas) dan kejaksaan serta aparat penegak hukum lainnya terhadapkasus tindak pidana dibidang pupuk dan pestisida yang perlu dilakukanpenyelidikan. Melalui koordinasi tersebut diharapkan tercipta sinergipenerapan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida yang mengacukepada tugas dan fungsi masing-masing instansi. Sesuai denganPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ada, rapat koordinasipenyelidikan dilaksanakan 2 kali dan dihadiri oleh PPNS (baik bidangpupuk dan pestisida maupun bidang benih dan perkebunan), Polda,
24
Kejaksaan, Unsur Pemda serta Dinas terkait dibidang pupuk danpestisida
2. Pembelian sampel pupuk, pestisida dan analisa sampel pupuk danpestisida
Kegiatan ini berpedoman pada kegiatan yang sama pada penguatankelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan, pengamatan dan pencarian informasi
Kegiatan pengawasan, pengmatan dan pencarian informasi kasuspidana pupuk dan pestisida dilaksanakan bersama-sama dengan aparatpenegak hukum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dalam rangkapenyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida yang sedangterjadi didaerah.
4. Konsultasi ke pusat
Sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia di Petunjuk OperasionalKegiatan (POK) kegiatan konsultasi ke pusat dimaksudkan untukmengikuti Pertemuan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisidayang dilaksanakan oleh Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Lokasipertemuan akan diinfomasikan lebih lanjut.
25
5. Penyusunan Pemberkasan
Penyusunan pemberkasan dilakukan terhadap kasus-kasus tindakpidana yang sedang ditangani, penyusunan pemberkasan dilaksanakanbersama-sama dengan Penyidik Polri setempat
26
IV. EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan KomisiPengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2014 dilaksanakan secaraberjenjang, evaluasi pelaksanaan KPPP Provinsi dilaksanakan oleh Pusat,evaluasi pelaksanaan KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Provinsi.Pelaksanaan evaluasi diarahkan perkembangan realisasi kegiatan (fisikmaupun keuangan).
B. Pelaporan
Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatandalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan terdiri dari :
1. Laporan Bulanan
Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan pelaksanaankegiatan selama kegiatan berlangsung Laporan ini disampaikan dariKabupaten ke Propinsi, dengan tembusan ke Pusat (Ditjen PSP),sedangkan laporan bulanan Provinsi disampaikan ke Pusat (Ditjen PSP)dan Direktorat Pupuk dan Pestisida sesuai format lampiran 6.
27
2. Laporan Tahunan/Akhir
1) Laporan Tahunan/Akhir oleh Kabupaten/Kota
Laporan ini dibuat oleh Kabupaten/Kota disampaikan ke Povinsi danditembuskan ke Pusat. Laporan tahunan dibuat mengikuti outl linesebagaimana lampiran 7.
2) Laporan Tahunan/Akhir oleh Provinsi
Laporan ini dibuat oleh Propinsi disampaikan ke Pusat, laporan yangdisampaikan terdiri dari 2 bagian yakni laporan pelaksanaankegiatan penguatan KPPP Provinsi dan laporan kegiatan KPPPKabupaten/Kota yang merupakan rekap Kabupaten/Kota. Laporandisusun sesuai dengan out line sebagaimana lampiran 7. Dandisampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida,Ditjen Prasarana danSarana Pertanian dengan alamat Kantor Pusat KementerianPertanian Gd D Lt 9, Jl Harsono RM, No. 3 Ragunan – JakartaSelatan.
3. Evaluasi Mutu Pupuk dan Pestisida
Hasil analisa mutu sampel pupuk dan pestisida yang telah dilakukan olehlembaga uji mutu pupuk dan pestisida dapat dievaluasi denganmemperhatikan beberapa hal.
28
1) Evaluasi Mutu Pupuk
Kandungan unsur hara sampel pupuk yang sudah diketahuiberdasarkan hasil uji mutu pupuk, dapat dievaluasi denganmembandingkan nilai unsur hara yang tercantum dilabel pupuk.
2) Evaluasi Mutu Pestisida
Evaluasi mutu pestisida berdasarkan hasil uji mutu yang telahdilaksanakan dibandingkan dengan kandungan bahan aktif pada labeldengan memperhatikan batas toleransi yang telah ditetapkan olehMenteri Pertanian, sebagaimana tabel berikut :
Tabel : Batas toleransi kadar bahan aktif pestisida
Kadar bahan aktifyang dinyatakan (%)
Kadar bahan aktifyang dinyatakan
dengan (g/l)Batas Toleransi
>/ 50 >/ 500+ 2,5 unit (%)+ 25 unit (g/l)
25 - < 50 250 - < 500 + 5 (%)10 - < 25 100 - < 250 + 6 (%)2,5 - < 10 25 - < 100 + 10 (%)
0 – 2,5 0 - < 25 + 15 %
Format Rekapitulasi hasil analisa sampel pupuk dan pestisidasebagaimana lampiran 8.
29
Lampiran 1.
LOKASI KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA KOMISI PENGAWASANPUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2014
No. Prov/Kab/Kota No Kabupaten1 Nangroe Aceh Darussalam
1 Aceh Tengah2 Kota Sabang3 Kota Banda Aceh4 Piddie5 Piddie Jaya6 Kota Langsa7 Bener Meriah8 Aceh Besar9 Aceh Tenggara
10 Nagan Raya11 Aceh Jaya12 Bireun13 Aceh Tamiang14 Aceh Barat Daya15 Aceh Selatan16 Simeuleu17 Aceh Utara18 Kota Lhokseumawe19 Aceh Timur20 Gayo Luwes
30
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten21 Aceh Barat22 Aceh Singkil23 Kota Subulussalam
Jumlah Aceh 232 SUMATERA UTARA
1 Samosir2 Medan3 Binjai4 Tebing Tinggi5 Langkat6 Deli Serdang7 Labuhan Batu Utara8 Nias Selatan9 Simalungun
10 Asahan11 Tapanuli Utara12 Tapanuli Tengah13 Tapanuli Selatan14 Karo15 Labuhan Batu16 Nias17 Dairi18 Tj Balai19 P. Siantar20 Toba Samosir
31
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten21 Serdang Bedagai22 Humbang Hasundutan23 Pak-pak Barat24 Batu Bara25 Padang Lawas26 Padang Lawas Utara27 Labuhan Batu Selatan28 Nias Barat29 Nias Utara30 Gunung Sitoli31 Padang Sidempuan32 Madina
Jumlah Sumatera Utara 323 SUMATERA BARAT
1 Kota Padang2 Pasaman3 Pasaman Barat4 Lima Puluh Kota5 Agam6 Tanah Datar7 Padang Pariaman8 Solok9 Solok Selatan
10 Sijunjung11 Dharmasraya
32
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten12 Pesisir Selatan13 Payakumbuh14 Bukit Tinggi15 Padang Panjang16 Kota Solok17 Sawahlunto18 Kota Pariaman
Jumlah Sumatera Barat 184 SUMATERA SELATAN
1 Prabumulih2 Kota Palembang3 Musi Banyuasin4 Banyuasin5 Ogan Ilir6 OKI7 Oku Timur8 OKU9 OKU Selatan
10 Muara Enim11 Lahat12 Musi Rawas13 Kota Pagar Alam14 Kota Lubuk Linggau15 Empat Lawang
Jumlah Sumatera Selatan 15
33
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten5 JAMBI
1 Kerinci2 Merangin3 Sarolangun4 Bungo5 Tebo6 Batang Hari7 Muaro Jambi8 Tanjab Barat9 Tanjab Timur
10 Kota Jambi11 Kota Sungai Penuh
Jumlah Jambi 116 BENGKULU
1 Muko-muko2 Kota Bengkulu3 Rejang Lebong4 Lebong5 Kepahiyang6 Bengkulu Utara7 Bengkulu Selatan8 Kaur9 Bengkulu Tengah
10 SelumaJumlah Bengkulu 10
34
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten7 RIAU
1 Walikota Pekanbaru2 Bengkalis3 Indragiri Hilir4 Rokan Hulu5 Kuansing6 Rokan Hilir7 Kampar8 Siak9 Pelalawan
10 Indragiri Hulu11 kota Dumai12 Meranti
Jumlah Riau 128 BANGKA BELITUNG
1 Bangka Tengah2 Bangka Selatan3 Bangka Barat4 Belitung Timur5 Bangka6 Kota Pangkal Pinang7 Belitung
Jumlah Bangka Belitung 79 LAMPUNG
1 Tanggamus
35
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten2 Lampung Selatan3 Lampung Tengah4 Way Kanan5 Lampung Utara6 Lampung Timur7 Lampung Barat8 Tulang Bawang9 Metro
10 Bandar Lampung11 Pesawaran12 Pringsewu13 Mesuji14 Tlng Bawang Barat
Jumlah Lampung 1410 JAWA BARAT
1 Cirebon2 Kuningan3 Bekasi4 Karawang5 Purwakarta6 Bandung7 Sumedang8 Garut9 Tasikmalaya
10 Ciamis
36
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten11 Kota Cimahi12 Kota Tasikmalaya13 Bogor14 Kota Sukabumi15 Indramayu16 Kota Depok17 Kota Cirebon18 Bandung Barat19 Majalengka20 Kota Banjar21 Kota Bandung22 Sukabumi23 Cianjur24 Kota Bekasi25 Subang26 Kota Bogor
Jumlah Jawa Barat 2611 BANTEN
1 Lebak2 Tanggerang3 Kota Serang4 Cilegon5 Serang6 Kota Tanggerang7 Pandeglang
37
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten8 Kota Tangsel
Jumlah Banten 812 JAWA TENGAH
1 Brebes2 Tegal3 Kota Tegal4 Pemalang5 Pekalongan6 Kota Pekalongan7 Batang8 Kendal9 Kota Semarang
10 Demak11 Grobogan12 Semarang13 Kota Salatiga14 Pati15 Jepara16 Rembang17 Blora18 Temanggung19 Wonosobo20 Magelang21 Purworejo22 Kebumen
38
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten23 Banjarnegara24 Purbalingga25 Banyumas26 Cilacap27 Boyolali28 Klaten29 Sragen30 Sukoharjo31 Karanganyar32 Wonogiri33 Kota Magelang34 Kota Surakarta35 Kudus
Jumlah Jawa Tengah 3513 D. I YOGYAKARTA
1 Gunung Kidul2 Sleman3 Kulon Progo4 Bantul5 Kota Yogyakarta
Jumlah DI. Yogyakarta 514 JAWA TIMUR
1 Pacitan2 Ponorogo3 Probolinggo
39
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten4 Magetan5 Sumenep6 Blitar7 Kota Blitar8 Malang9 Lamongan
10 Kota Kediri11 Kota Malang12 Pamekasan13 Lumajang14 Jember15 Bojonegoro16 Tuban17 Gresik18 Kota Mojokerto19 Kediri20 Banyuwangi21 Tulungangung22 Ngawi23 Jombang24 Mojokerto25 Nganjuk26 Kota Pasuruan27 Kota Madiun28 Sidoarjo
40
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten29 Madiun30 Bondowoso31 Kota Batu32 Bangkalan33 Trenggalek34 Situbondo35 Pasuruan36 Sampang37 Kota Probolinggo38 Kota Surabaya
Jumlah Jawa Timur 3815 BALI
1 Buleleng2 Tabanan3 Badung4 Denpasar5 Gianyar6 Klungkung7 Karangasem8 Bangli9 Jembrana
Jumlah Bali 916 NUSA TENGGARA BARAT
1 Mataram2 Lombok Barat
41
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten3 Lombok Utara4 Lombok Tengah5 Lombok Timur6 Sumbawa Barat7 Dompu8 Kota Bima9 Sumbawa
10 BimaJumlah Nusa Tenggara Barat 10
17 NUSA TENGGARA TIMUR1 Kota Kupang2 Rote Ndao3 TTU4 Belu5 Flores Timur6 Ende7 Manggarai Barat8 Sumba Barat9 Sabu Raijua
10 Sikka11 Nagakeo12 Sumba Timur13 Kupang14 TTS15 Lembata
42
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten16 Ngada17 Manggarai18 Manggarai Timur19 Sumba Tengah20 Sumba Barat Daya21 Alor
Jumlah Nusa Tenggara Timur 2118 SULAWESI SELATAN
1 Selayar2 Kota Makasar3 Pangkep4 Barru5 Gowa6 Takalar7 Bulukumba8 Sinjai9 Bone
10 Soppeng11 Wajo12 Sidrap13 Pinrang14 Kota Palopo15 Luwu Utara16 Enrekang17 Tana Toraja
43
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten18 Toraja Utara19 Luwu Timur20 Kota Pare-pare21 Bantaeng22 Jeneponto23 Maros24 Luwu
Jumlah Sulawesi Selatan 2419 SULAWESI TENGAH
1 Buol2 Donggala3 Kota Palu4 Poso5 Banggai6 Tojo Una-una7 Toli-toli8 Parigi Moutong9 Morowali
10 Banggai Kepulauan11 Sigi
Jumlah Sulawesi Tengah 1120 SULAWESI BARAT
1 Mamuju Utara2 Mamasa3 Polewali Mandar
44
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten4 Majene5 Mamuju
Jumlah Sulawesi Barat 521 SULAWESI UTARA
1 Minahasa2 Minahasa Selatan3 Bolmong4 Bolmong Utara5 Talaud6 Bitung7 Tomohon8 Kota Mobagu9 Minahasa Utara
10 Minahasa Tenggara11 Bolmong Timur12 Bolmong Selatan13 Sangihe14 Sitaro15 Manado
Jumlah Sulawesi Utara 1522 SULAWESI TENGGARA
1 Buton2 Konawe Selatan3 Kota Kendari4 Kolaka
45
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten5 Kolaka Utara6 Konawe7 Buton Utara8 Bombana9 Bau-Bau
10 Muna11 Wakatobi12 Konawe Utara
Jumlah Sulawesi Tenggara 1223 GORONTALO
1 Kota Gorontalo2 Pohuwato3 Boalemo4 Gorontalo Utara5 Bone Bolango6 Gorontalo
Jumlah Gorontalo 624 KALIMANTAN BARAT
1 Kota Pontianak2 Sekadau3 Kota Singkawang4 Kayong Utara5 Kubu Raya6 Sambas7 Bengkayang
46
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten8 Ketapang9 Kapuas Hulu
10 Pontianak11 Sanggau12 Landak13 Sintang14 Melawi
Jumlah Kalimantan Barat 1425 KALIMANTAN TENGAH
1 Kotawaringin Timur2 Kapuas3 Kotawaringin Barat4 Barito Selatan5 Sukamara6 Murung Raya7 Katingan8 Seruyan9 Kota Palangkaraya
10 Lamandau11 Pulang Pisau12 Gunung Mas13 Barito Timur14 Barito Utara
Jumlah Kalimantan Tengah 1426 KALIMANTAN SELATAN
47
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten1 Barito Kuala2 Banjar3 HSU4 HSS5 Tapin6 Tanah Laut7 Kota Baru8 Hulu Sungai Tengah9 Tabalong
10 Kota Banjarbaru11 Kota Banjarmasin12 Balangan13 Tanah Bumbu
Jumlah Kalimantan Selatan 1327 KALIMANTAN TIMUR
1 Paser2 Kota Tarakan3 Berau4 Kota Balikpapan5 Penajem Paser Utara6 Nunukan7 Kota Samarinda8 Malinau9 Bulungan
10 Kutai Kertanegara
48
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten11 Kota Bontang12 Kutai Timur13 Kutai Barat14 Tanah Tidung
Jumlah Kalimantan Timur 1428 MALUKU
1 Maluku Tengah2 Buru3 Seram Bagian Barat4 Buru Selatan5 Seram Bagian Timur6 Maluku Tenggara7 Kota Tual8 Mal. Tenggara Barat9 Maluku Barat Daya
10 Kep. Aru11 Kota Ambon
Jumlah Maluku 1129 MALUKU UTARA
1 Ternate2 Kep. Tidore3 Halmahera Utara4 Halmahera Tengah5 Halmahera Timur6 Halmahera Selatan
49
No Prop/Kab/Kota No Kabupaten7 Halmahera Barat8 Kep . Sula
Jumlah Maluku Utara 830 PAPUA
Total Kabupaten 441
50
Lampiran 2.
Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik
No Nama Alamat Kemampuan Analisa KandunganUnsur Hara
1 2 3 4
1 Balai Penelitian Tanah(Puslitanak Bogor)
Jl. Juanda 98 Bogor Telp.0251-323012 Bogor16123
Makro : N-Urea/Organik, N-NH4, N-NO3 (total N),P2O5, K2O, MgO, CaO, S, dan CIMikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan BLogam berat :PB, Cd, Cr, Co dan Ni
2 Balai PenelitianBioteknologi danSumber daya GenetikPertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 3a
Bogor 16111Tlp. 0251-337975, 228820Fax. 0251- 338820
Makro : N, P2O5, K2O, S, Ca, MgMikro : Mn, Cu, ZnLogam Berat : Pb, CdTidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
3 Balai PengkajianTeknologi Pertanian(BPTP) Sumut
Jl. Karya Yasa No. 1BGedong Johor Medan20143 Tlp. 061.7870710.
Makro : N,P2O5,K2O,S.CaO,.MgO,Na,SiO2Mikro : Mn, Cu. ZnLogam Berat : Pb,Cd
4 Balai Pengkajianteknologi Pertanian(BPTP) jatim
Jl. Raya Krangploso Km. 4Kotak Pos 188 Malang6510,jawa TimurTlp. 0341 - 494052,485056
Makro: N,P2O5,K2O, S,Mg, CaMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : -
5 Balai PengkajianTeknologi Pertanian(BPTP) NTB
Jl. Raya PeninjauanNarmada PO BOX 1017Mataram 83010Tlp.0370-671312Fak.0370-671620
Makro: N,P2O5,K2O, S,Ca,Mg,NaMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : As, Hg, Cd, Pb
6. Balai Penelitian Getas Jl. Pattimura Km 6SalatigaTlp. 0298-322504Fax 0298-323075
Makro: N,P2O5,K2O,Ca,MgMikro : Mn.Logam Berat : -
51
No Nama Alamat Kemampuan Analisa KandunganUnsur Hara
1 2 3 4
7 Balai Penelitian TanamanSayuran-Lembang
Jl. Tangkuban Perahu 517Bandung Tlp.022-2786245- Fax022-2786416
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,NaMikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,Co,MoLogam Berat : Hg, Pb.
8 Balai Penelitian Ternak Jl. Raya Tapos Ciawi, BogorTlp. 0251-240751, 240752Fax. 0251-240754
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
9 Balai Pengkajian TeknologiPertanian (BPTP) Sulsel
Jl.Perintis Kemerde-kaanKm.17,5 Makassar Kotak Pos1234 Tlp. 0411-55422,302317Fax 0411-554522
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb,As, Hg, Cd.
10 Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130. Fax. 0331-757131Jember
Makro : N, P2O5, K2O, Ca, Mg, SMikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, CILogam Berat : CdTidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
11 Pusat Penelitian BioteknologiPerkebunan
Jl. Taman Kencana 1 BogorTlp. 0251-327449,324048Fax 0251-629358
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mn, Cu, Zn, B,Logam Berat : Cd
12 Pusat Penelitian Kelapa Sawit Jl. Brigjen Katamso No. 51MedanTlp. 061-7862477Fax. 061-7862488
Makro : N, P2O5, K2O, S, Ca, MgMikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb, As, Hg, CdTidak bisa : biuret
13 Lembaga Pendidikan PerkebunanKampus Yogjakarta
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo100Tlp. 0274-586201Fax. 0274-513849
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Al, Fe,Na,Cu,Sl.Logam Berat : Pb,As, Hg.
14 Jurusan Tanah, Faperta,Universitas Mataram
Jl. Pendidikan No. 37 Mataram83125Tlp.0370644588Fax o370-644793
Makro: N,P2,K2O,S,Ca,MgMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : As, Hg, Cd, Pb
15 Jurusan Tanah, Faperta IPB Jl. Meranti Kampus IPBDermaga Tlp.0251629346,629357Fax 0251-629358
Makro: N,P2O5,K2O,Mikro : Zn, B, Cu Mn, Mo,CoLogam Berat : As, Hg, Cd, Pb
16 Jurusan Tanah, FapertaUniversitas Pajajaran
Jl. Raya Bandung-SumedangKm.21 Jatinangor, BandungTlp/Fax.022-7796316.
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
17 Jurusan Tanah, Faperta UGM Jl. Sekrip Unit I Yogjakarta55281 Tlp/Fax 0274-563062.
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
18 Faperta Universitas Nusa Cendana Jl.Timtim Km 32 PO BOX 1022Naibonat-KupangTlp.0380-825055Fax 0380-833768
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B, Cu,Zn,CoLogam Berat : -
52
No Nama Alamat Kemampuan Analisa KandunganUnsur Hara
1 2 3 419 PT Sucofindo Surabaya Jl.Jend A. Yani 315 Surabaya
Tlp. 031.8470547Fak.031.8470663
Makro : N,P2O5,K2O, S,Ca,MgMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : As, Hg, Cd, Pb
20 PT.Sucofindo Bandar Lampung Jl. Gatot Subroto No. 161LampungTlp.0721-474660Fax.0721-474661
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : As, Hg, Cd, Pb
21 PT Astra Agro Lestari Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1Jakarta 13930Tlp.021-4616555Fax 021-4616618
Makro: N,P2O5,K2O,Ca,MgMikro : B, A1,Fe,Zn,ClLogam Berat : Pb, Cu
22 PTP Gunung Madu Plantation Jl. Gatot Subroto 108 BandarLampung Tlp. 0725-46700Fax. 021-0725-46800
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mn, B, Cu, ZnLogam Berat :
23 PT. Rajawali Nusan tara Indonesia Pusat Penelitian AgronomiPO BOX 121 Cirebon 45122Tlp. 0233-81410
Makro : N, P2O5, K2O, Ca, Mg, SMikro : Fe, Cu, Zn, MnTidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg,Pb, biuret
24 PT. Sucofindo Medan Tlp. 061-8451880Fax. 0618452568
Makro: N,P2O5,K2O, S,Mg dan CaMikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, CoLogam Berat : As, Hg, Cd, PbTidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, Asdan Mg
25 PT. Smart Tbk.Smart Research Institute
Jl. Teuku Umar 19 PekanbaruTlp. 0761-32986Fax. 0761-32593
Makro : N, P2O5, K2O, Ca, Mg,Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, CI, AILogam Berat : Pb, Co, CdTidak bisa : Mo, As, Hg
26 PT Sucofindo Cibitung Jl.Arteri Tol Cibitung-Bekas Fax8832166,88321162Tlp.88321176
Makro : N,P2O5,K2OMikro : Mn, Cu,Zn,B,Mo,CoLogam Berat : As,Hg,Cd,Pb
27 Peternakan Wirakarya Sakti Jl. Ir.H. Djuanda No. 14 JambiTlp. 0741-551710
Makro: N,P2O5,K2O,Ca,MgMikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, CoLogam Berat : As, Cd, Pb
28 PT. Mutu Agung Lestari Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No.19Cimanggis DepokTlp. 021-8740202
Makro: N,P2O5,K2O,Ca,MgMikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, CoLogam Berat : As, Cd, Pb,Cr,Ni
53
Lampiran 3.
Lembaga Uji Pupuk Organik, Pembenah Tanah serta HayatiA. Lembaga yang ditunjuk melakukan pengujian mutu pupuk organik dan
pembenah tanah
No Nama Alamat Kemampuan Analisa KandunganUnsur Hara Keterangan
1 2 3 4 5
1 Balai PenelitianTanahBogor
Jl. Juanda 98 Bogor 16123Tlp. 0251-8323012
Makro : C organic, N-Organik, N-NH4, N-NO3 (total N), P2O5, K2O,MgO, CaO, Na, S, dan ClMikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan BLogam berat :PB, Cd, Cr, Co, Ni,Mo, As dan HgLain : pH, Biuret, setara CaCO3,Asam Bebas, Kehalusan/ukuranbutir
TerakreditasiIkut Uji Silang
2 Balai PengkajianTeknologi Pertanian(BPTP) Sumut
Jl. Jend.Besar Abd.HarisNasution No.1 B MedanSumut20143Tlp. 061-7870710
Makro :N,P2O5,K2O,S.CaO,.MgO,Na,SiO2
Mikro : Fe, Mn, CuLogam Berat : Pb,Cd
TerakreditasiIkut Uji Silang
3 Balai PengkajianTeknologi Pertanian(BPTP) Sulsel
Jl.Perintis Kemerdekaan km17,5Makassar SulselTlp.0411-371572/556449/5059430
NPK, KCl, Urea, Amonium Sulfat,SP 36
Terakreditasi
4 Balai PengkajianTeknologi PertanianYogyakarta
Karangsari, Wedomartani,Ngemplak Sleman, DIYTlp. 0274-566823
- Terakreditasi
5 Balai Pengkajianteknologi Pertanian(BPTP) jatim
Jl. Raya Krangploso Km. 4Kotak Pos 188 Malang 6510,jawa TimurTlp. 0341-494052/485056
Makro: N,P2O5,K2O, S,Mg, CaMikro : Fe, Mn, Cu, ZnLogam Berat : -
TerakreditasiIkut Uji Silang
54
6 Balai PengkajianTeknologiPertanian (BPTP)NTB
Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX1017 Mataram NTB 83010Tlp.0370-671312Fak.0370-671620
Makro: N,P2O5,K2O, S,Ca,Mg,NaMikro : Fe, Mn, Cu, ZnLogam Berat : -
TerakreditasiIkut UjiSilang
7 Balai PenelitianTanamanSayuran-Lembang
Jl. Tangkuban Perahu No. 517,Lembang Bandung-Jawa Barat 40391Tlp.022-2786245-Fax. 022-2786245
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,Mg,NaMikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,BLogam Berat : Ag, Pb.
TerakreditasiIkut UjiSilang
8 PT. Smart Tbk.Smart ResearchInstitute
Jl. Teuku Umar 19 PekanbaruTlp. 0761-32986Fax. 0761-32593
Makro : N, P2O5, K2O, Ca, Mg,Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, CILogam Berat : Pb, Co, CdTidak bisa : Mo, As, Hg
TerakreditasiIkut UjiSilang
9 Jurusan Tanah,Faperta IPB
Jl. Meranti Kampus IPB DermagaTlp. 0251-629346/629357Fax. 0251-629358
Makro: N,P2O5,K2O, CaO, MgOMikro : Fe, Zn, Cu, Mn, BLogam Berat : -
Ikut UjiSilang
10 Jurusan Tanah,FapertaUniversitasPajajaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21Jatinangor,BandungTlp/Fax.022-7796316
Makro: ,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo,Mn,B,Cu,Zn,CoLogam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
Ikut UjiSilang
11 Jurusan Tanah,Faperta UGM
Jl. Sekrip Unit I Yogjakarta 55281Tlp/Fax. 0274-563062.
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, CoLogam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
Ikut UjiSilang pasif
12 PTP GunungMadu Plantation
Jl. Gatot Subroto 108 Bandar LampungTlp. 0725-46700Fax. 021-0725-46800
Makro: N,P2O5,K2O,S,Ca,MgMikro : Fe, Mn, B, Cu, ZnLogam Berat :
Ikut UjiSilang
13 PT. RajawaliNusantaraIndonesia
Pusat Penelitian AgronomiPO BOX 121 Cirebon 45122Tlp. 0233-81410
Makro : N, P2O5, K2O, Ca, Mg, SMikro : Fe, Cu, Zn, MnTidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd,Hg, Pb, biuret
Ikut UjiSilang
14 PT Astra AgroLestari
Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta13930Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618
Makro: N,P2O5,K2O,Ca,Mg, Na,SMikro : Fe, Mn, Cu, Zn, BLogam Berat :
Ikut UjiSilang
55
C. Lembaga Uji yang ditunjuk untuk melakukan pengujian mutu pupukhayati
No Nama Alamat Kemampuan Analisa
1 2 3 4
1 Balai PenelitianTanahBogor
Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Jl.Juanda 98 Bogor 16123
Tlp. 0251-8323012
Rhizobium, azospirilium, azotobacterlactobasillus, mikoriza, bascillus, e.Colli salmonella, ragi, saccharomices,akaligen trichoderma, dll
2 Fakultas Pertanian IPB,Bogor
Laboratorium Bioteknologi Tanah, Dept.Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga
Tlp. 0251-629346/629357
Fax. 0251-629358
Lactobacillus, bacillus, a. Colli,salmonella, ragi, saccharomices,azotobacter, azospirilium, rhizobium,mikoriza
3. Fakultas PertanianUniversitas Gajah Mada
Laboratorium, Mikrobiologi Tanah
Faperta UGM, Yogyakarta
Lactobacillus, bacillus, a. Colli,salmonella, ragi, saccharomices,azotobacter, azospirilium, rhizobium
4. Fakultas PertanianUniversitas Brawijaya
Laboratorium Biologi Tanah, FapertaUnibraw, Malang
Lactobacillus, bacillus, a. Colli,salmonella, ragi, saccharomices,azotobacter, azospirilium, rhizobium
5 Fakultas PertanianUniversitas Pajajaran,
Laboratorium Mikrobiologi Tanah, FakultasPertanian
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21Jatinangor, Bandung
Tlp/Fax.022-7796316
Rhizobium, azotobacter, azospirilium,pelarut P
6 Fakultas MIPA UniversitasPajajaran, Sumedang
Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21Jatinangor, Bandung
Lactobacillus, bacillus, e. Colli,salmonella, ragi, saccharomices,azobacter, azospirilium, rhizobium
7. Indonesian Center forBiodiversity andBiotechnology (ICBB)
Bogor Lactobacillus, bacillus, a. Colli,salmonella, ragi, saccharomices,azotobacter, azospirilium, rhizobium
56
Lampiran 4.
Lembaga Uji Mutu Pestisida
1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional
(BATAN)3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Kemeterian Perindustrian4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perindustrian5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen
Pertanian, Kementerian Pertanian7. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan pengembangan Sumberdaya Lahan
Pertanian, Kementerian Pertanian8. Laboratorium Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia,
Kementerian Pertanian9. Laboratoprium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan10. Labortaorium Fakultas Pertanian, IPB11. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB12. Laboratorium Fakultas MIPA, IPB13. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, UGM14. Laboratorium Fakultas Teknobiologi, UNIKA.15. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Maros, Sulawesi Selatan16. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Padang, Sumatera Barat17. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Surabaya, Jawa Timur18. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Medan, Sumatera Utara19. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BPTPH, lembang, Jawa Barat
57
Lampiran 5
REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PUPUK TAHUN 2014
PROVINSI .....................................................
No. Kabupaten Merek PupukNo. Pendaftaran
pada label1. 1.
2.3.4.5.Dst
1.2.3.4.5.Dst
2.3.4.5.6.Dst.
58
PROVINSI :KABUPATEN/KOTA :
NOMOR KOMODITIPENDAFTARAN PADA LABEL
REKAPITULASIHASIL INVENTARISASI PEREDARAN PESTISIDA TAHUN 2013
NO. KECATAMAN DESA MERK PESTISIDA
59
Lampiran 5.
REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI PEREDARAN PUPUK TAHUN 2013
PROVINSI : .....................................................
KABUPATEN/KOTA .....................................................
No. Kecamatan Merek PupukNo. Pendaftaran
pada label1. 1.
2.3.4.5.Dst
1.2.3.4.5.Dst
2.
3.
4.
5.
6.
Dst.
60
PROVINSI :KABUPATEN/KOTA :
NOMOR KOMODITIPENDAFTARAN PADA LABEL
REKAPITULASIHASIL INVENTARISASI PEREDARAN PESTISIDA TAHUN 2013
NO. KECATAMAN DESA MERK PESTISIDA
61
PAG
U A
NG
GAR
ANTA
RG
ET B
ULA
N IN
I(R
p)(R
p)(R
p)%
,.....
......
......
......
......
. 201
4Pe
nang
gung
jaw
ab K
egia
tan
( ....
......
......
......
......
......
......
)
TOTA
L
FOR
MAT
LAP
OR
ANPE
LAK
SAN
AAN
PEN
ING
KAT
AN K
P3 D
AN P
EMB
ERD
AYAA
N P
PNS
TAH
UN
201
4B
ULA
N :
REA
LISA
SIN
OK
EGIA
TAN
PER
MAS
ALAH
AN
Lamp
iran :
6
62
Lampiran 7
OUTLINE LAPORAN AKHIR
Kata Pengantar
Daftar Isi
I. PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Tujuan dan Sasaran
II. PELAKSANAANA. Tahap PelaksanaanB. Hasil Pelaksanaan
III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANIV. KESIMPULAN DAN SARAN
LAMPIRAN
Tabel hasil inventarisasi
Tabel hasil analisa sampel
Dokumentasi kegiatan
63
Lampiran 8
REKAPITULASI HASIL ANALISA SAMPEL PUPUK DAN PESTISIDAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ......................................... *)
A. PUPUK
No. Kab./Kota/Kec.*) Merek PupukKandungan Hara
Pada Label Hasil Analisa
1.
2.
Dst.
B. PESTISIDA
No. Kab/Kota/Kec.*)Nama Formulasi
Pestisida
Kandungan Bahan Aktif
Pada Label Hasil Analisa
1.
2.
Dst.
Ket *): Diisi sesuai dengan lokasi kegiatan