PEDOMAN PENCACAH - Badan Pusat Statistiksirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/SENSUS PERTANIAN...
Transcript of PEDOMAN PENCACAH - Badan Pusat Statistiksirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/SENSUS PERTANIAN...
ST2013-DPP
SENSUS PERTANIAN 2013
UPDATING DIREKTORI PERUSAHAN PERTANIAN
(DPP)
PEDOMAN PENCACAH
Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP i
KATA PENGANTAR
Sensus Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 (ST2013) merupakan
sensus pertanian yang keenam sejak Indonesia merdeka. Sensus pertanian sebelumnya
dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Salah satu kegiatan dalam Sensus
Pertanian 2013 adalah updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP).
Buku Pedoman Pencacah Updating Direktori Perusahaan Pertanian ini dimaksudkan
sebagai petunjuk pelaksanaan pencacahan di lapangan. Secara garis besar buku ini memuat
tata cara pelaksanaan updating direktori, serta pengisian daftar yang digunakan dalam rangkaian
kegiatan updating direktori.
Hasil updating direktori perusahaan pertanian ini akan digunakan sebagai dasar
kegiatan survei-survei perusahaan di sektor pertanian di masa mendatang. Untuk itu semua
petugas yang terlibat dalam kegiatan updating ini harus memahami dan melaksanakan
sepenuhnya petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman ini.
Selamat bekerja.
Jakarta, April 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................ 1
1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan ................................................................................................. 2
1.4. Landasan Hukum ................................................................................................................... 2
1.5. Petugas ................................................................................................................................... 3
1.6. Jenis Dokumen yang Digunakan ............................................................................................ 3
1.7. Jadwal Kegiatan ...................................................................................................................... 3
II. ORGANISASI LAPANG ............................................................................................................... 5
2.1. Pencacah (PCL) ..................................................................................................................... 5
2.2. Pengawas/Pemeriksa (PML) ................................................................................................. 5
III. PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR ............................................................................... 7
3.1. Pengenalan Daftar ST2013-DPP1 ............................................................................................ 7
3.2. Pengisian Daftar ST2013-DPP2 ............................................................................................... 11
Lampiran 1. Kode Jenis Komoditi Pertanian berdasarkan Jenis Usaha Pertanian ............................. 31
Lampiran 2. Jadwal Pelatihan Petugas Updating Direktori ST2013 ....................................................... 35
Lampiran 3. Contoh Daftar ST2013-DPP1 .............................................................................................. 37
Lampiran 4. Contoh Pengisian Daftar ST2013-DPP2 .............................................................................. 39
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 1
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan Sensus Pertanian yang keenam yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada
tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10
tahun sekali. ST2013 merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data
statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang
berbagai kegiatan di sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang dicakup meliputi pertanian
tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ST2013 adalah updating
Direktori Perusahaan Pertanian (DPP), yaitu kegiatan pemutakhiran direktori (Daftar nama dan
alamat) perusahaan pertanian. Kegiatan ini perlu dilakukan karena direktori yang ada yaitu
direktori yang disusun berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 sudah tidak memadai lagi. Hasil
updating DPP sangat penting karena akan digunakan sebagai kerangka (frame) untuk
mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS
baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.
Banyak manfaat dapat diperoleh dari data perusahaan pertanian. Dari data ini dapat
diketahui penyebaran perusahaan pertanian menurut jenis usahanya sampai tingkat kecamatan,
juga dapat membantu pengambil kebijaksanaan untuk membuat rencana yang lebih tepat
berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Bagi investor, dapat dipakai untuk melihat
potensi sub-sektor pertanian mana yang masih bisa dikembangkan. Data perusahaan pertanian
juga penting karena merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam penghitungan PDB
dan tabel Input-Output.
1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan updating DPP adalah:
Untuk memperbarui direktori perusahaan pertanian sesuai dengan keadaan terakhir.
Untuk menghasilkan direktori perusahaan pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya.
Direktori yang dihasilkan akan digunakan sebagai kerangka (frame) untuk
mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS
baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.
___________________________________________________________________________ 2 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan
Pengumpulan direktori perusahaan pertanian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum yang
berusaha di sektor pertanian.
Berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan pertanian yang dicakup meliputi:
a. Perusahaan Padi/Palawija
b. Perusahaan Hortikultura
c. Perusahaan Perkebunan
d. Perusahaan Kehutanan:
- Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) pada Hutan Alam
- Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman dan Perhutani
- Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar
e. Perusahaan Perikanan :
- Budidaya Perikanan
- Penangkapan Ikan
f. Perusahaan Peternakan:
- Ternak Besar Kecil
- Ternak Sapi Perah
- Unggas
g. Rumah Potong Hewan (RPH)
h. PPS, PPN, PPP, PPI, dan TPI.
1.4 Landasan Hukum
Landasan hukum dalam pelaksanaan updating DPP adalah :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 th 1998 tentang Badan Pusat Statistik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 th 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan, keputusan, dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 2013.
- Khusus untuk Rumah Potong Hewan (RPH), Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan tempat
Pelelangan Ikan (TPI), baik yang berbadan hukum maupun tidak, tetap
dicakup dalam kegiatan ini.
- Perusahaan Induk/ Kantor Pusat tidak dicakup dalam kegiatan ini.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 3
1.5 Petugas
Petugas yang terlibat dalam kegiatan updating direktori perusahaan pertanian adalah:
1. Petugas matching
2. Pencacah lapangan (PCL)
3. Pengawas/pemeriksa (PML)
1.6 Jenis Dokumen yang digunakan
1. ST2013-DPP1, adalah Daftar direktori perusahaan pertanian. Daftar ini memuat nama
dan alamat perusahaan pertanian yang harus dikunjungi oleh pencacah untuk
melakukan pengecekan lapang.
2. ST2013-DPP2, adalah daftar yang digunakan untuk pengecekan lapang perusahaan
pertanian.
3. Buku Pedoman Pencacah
4. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa. 1.7 Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan updating DPP adalah sebagai berikut :
Kegiatan Jadwal
1. Perencanaan dan Persiapan
a. Finalisasi kuesioner, buku pedoman dan sistem DPP
b. Penggandaan dokumen
c. Pengiriman dokumen dan system aplikasi DPP ke daerah
d. Workshop Intama
e. Pelatihan Innas
f. Pelatihan Petugas
2. Pelaksanaan Lapangan
a. Pelaksanaan updating DPP
b. Pengawasan/pemeriksaan updating DPP
c. Pengiriman file hasil updating DPP ke BPS Pusat
3. Pengolahan dan Penyajian
a. Editing dan data entry
b. Kompilasi pengolahan
c. Evaluasi hasil updating DPP
d. Penyusunan dan pencetakan publikasi
26 - 29 Maret 2012
12 – 16 Maret 2012
9 – 20 April 2012
9 – 11 April 2012
17 - 20 April 2012
23 – 30 April 2012
1 – 31 Mei 2012
1 – 31 Mei 2012
21 – 30 Juni 2012
1 – 20 Juni 2012
2 – 13 Juli 2012
16 – 20 Juli 2012
23 Juli – 31 Agustus 2012
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 5
BAB
ORGANISASI LAPANG
Dalam rangka penyusunan updating direktori perusahaan pertanian dalam kegiatan
Sensus Pertanian 2013, BPS bertindak sebagai penanggungjawab. Di tingkat pusat BPS dibantu
pejabat Kementerian dan instansi terkait. BPS Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab di
tingkat propinsi, sedangkan BPS Kabupaten/Kota bertindak pula sebagai penanggungjawab di
tingkat Kabupaten/Kota. Kepala Seksi Statistik Produksi atau staf yang ditunjuk bertindak selaku
pengawas/pemeriksa dan Koordinator statistik kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk
sebagai pencacah.
2.1 Pencacah (PCL)
Pencacah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk mempunyai
tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Mengikuti pelatihan updating direktori perusahaan pertanian.
2. Menerima Daftar ST2013-DPP1 yang berisi direktori perusahaan pertanian dan Daftar
ST2013-DPP2 untuk melakukan pengecekan lapang.
3. Memberitahukan dan meminta ijin kepada pihak perusahaan dengan membawa surat tugas
sebelum melakukan pencacahan.
4. Mengunjungi perusahaan pertanian yang ada pada Daftar ST2013-DPP1 yang telah diterima
dan melakukan pengecekan lapang dengan menggunakan ST2013-DPP2.
5. Menyerahkan Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 hasil pencacahan lapangan kepada
pengawas/pemeriksa.
6. Melaporkan kepada pengawas jika menemukan perusahaan pertanian baru dari hasil
pengecekan lapang selanjutnya melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-DPP2.
7. Melakukan koordinasi dengan pengawas selama kegiatan pencacahan.
8. Menepati pelaksanaan pencacahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2.2 Pengawas/Pemeriksa (PML)
Pengawas/pemeriksa adalah Kepala Seksi Statistik Produksi di BPS Kabupaten/Kota atau
petugas yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Menerima Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 yang akan diteruskan ke pencacah.
2. Memantau aktifitas pencacah di lapangan dan mengadakan pertemuan secara periodik
untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan.
___________________________________________________________________________ 6 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
3. Menghimpun dan memeriksa kebenaran isian Daftar ST2013-DPP2 hasil pencacahan serta
mencocokkan jumlah Daftar ST2013-DPP2 yang diterima dari pencacah dengan banyaknya
perusahaan yang ada dalam Daftar ST2013-DPP1.
4. Mengecek kebenaran perusahaan baru yang ditemukan PCL di lapangan apakah memenuhi
syarat sebagai perusahaan pertanian. Jika memenuhi syarat, maka PML mencatat
perusahaan tersebut pada daftar ST2013-DPP1.
5. Memberikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
6. Menepati jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 7
BAB
PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR
3.1 Pengenalan Daftar ST2013-DPP1
Daftar ini merupakan hasil matching direktori perusahaan pertanian yang dilakukan di
BPS Kabupaten/Kota. Daftar ST2013-DPP1 kemudian dipakai sebagai dasar dalam pengecekan
lapang dengan menggunakan Daftar ST2013-DPP2.
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan
Berisi nama dan kode Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan sesuai dengan master
wilayah yang dikirim dari BPS (Pusat).
Halaman .......... dari ……… Halaman
Berisi nomor halaman pada setiap halaman Daftar ST2013-DPP1 di sudut kanan atas.
Kolom (1) : Nomor Urut
Berisi nomor urut perusahaan pertanian mulai dari 1 (satu) dan seterusnya untuk setiap
kecamatan.
Kolom (2) : Kode Jenis Usaha
Berisi kode jenis usaha perusahaan pertanian yang terdiri dari:
No. Jenis Usaha Kode
1 Padi/Palawija 01
2 Hortilkultura 02
3 Perkebunan 03
4 HPH/IUPHHK-HA 04
5 HPHT/Perhutani 05
6 Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar 06
7 Budidaya Perikanan 07
8 Penangkapan Ikan 08
9 Ternak Sapi Perah 09
10 Ternak Besar/Kecil 10
11 Unggas 11
___________________________________________________________________________ 8 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
No. Jenis Usaha Kode
12 RPH 12
13 TPI 13
14 PPS/PPN/PPP 14
15 PPI 15
Contoh :
Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan
hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP1 perusahaan tersebut tertulis dalam 2
baris.
Jenis Usaha Perusahaan
Pertanian
Nama Perusahaan Pertanian
Alamat Perusahaan Pertanian
(2) (4) (5)
02 02 02 03
KURNIA KAPUAS, PT PELITA RIMBA, CV PAPA GUNA, PT KURNIA KAPUAS, PT
ADISUCIPTO KM. 8, JL KAPTEN MARSAN NO. 19, JL TANJUNGPURA NO. 2, JL ADISUCIPTO KM. 8, JL
Kolom (3) : Kode Identitas Perusahaan (KIP)
Berisi Kode Identitas Perusahaan (KIP) yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, yaitu:
Digit ke-1, 2 : adalah kode propinsi
Digit ke-3, 4 : adalah kode kabupaten/kota
Digit ke-5,6,7 : adalah kode kecamatan.
Digit ke-8, 9 : adalah kode jenis usaha.
Digit ke-10,11,12 : adalah nomor urut perusahaan per jenis usaha perusahaan
pertanian dalam satu kecamatan.
Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka
dalam Daftar ST2013-DPP1 akan muncul lebih dari satu baris sesuai dengan
banyaknya jenis usaha pertanian yang dilakukan.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 9
Contoh isian :
No. Kode Jenis Usaha Kode Identitas Perusahaan (KIP)
(1) (2) (3) 1. 01 120101001001 2. 01 120101001002 3. 02 120101002001 4. 02 120101002002 5. 02 120101002003 6. 07 120101007001 7. 07 120101007002 8. 08 120101008001
Keterangan :
Kode Identitas Perusahaan 120101001001 berarti perusahaan tersebut berada di Provinsi
Sumatera Utara (12), Kabupaten Nias (01), Kecamatan Pulau-pulau Batu (010), dan nomor
urut perusahaan untuk jenis usaha Padi/Palawija (01) adalah '001'.
Kolom (4) : Nama Perusahaan Pertanian
Berisi nama lengkap perusahaan pertanian.
Contoh :
- CITAYAQ ALAM PERMAI, PT
- SUMBER LINTAS, CV
Kolom (5) : Alamat Perusahaan Pertanian
Berisi alamat lengkap perusahaan pertanian.
Isian alamat tertulis dengan nama alamat terlebih dahulu kemudian identitas seperti jalan,
lorong, dusun, dan sebagainya.
Contoh :
No. Penulisan salah Penulisan benar
1
2
3
JL. ARIF RAHMAN HAKIM
DUSUN JOHAR, DESA SUMBER LOR
JL. SUTOMO, DESA CEMPAKA
ARIF RAHMAN HAKIM, JL
JOHAR, DUSUN; DESA SUMBER LOR
SUTOMO, JL; DESA CEMPAKA
Kolom (6) : Nomor Telepon dan Faksimili
Berisi nomor telepon dan faksimili (termasuk kode area) perusahaan pertanian. Baris
pertama adalah nomor telepon dan baris kedua adalah nomor faksimili.
Kolom (7) : Bentuk Badan Hukum
Berisi kode bentuk badan hukum perusahaan pertanian. Jenis dan kode bentuk badan
hukum terdiri dari:
___________________________________________________________________________ 10 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
No. Bentuk Badan Hukum Kode
1 Perusahaan Negara (PN) 01
2 Perusahaan Daerah (PD) 02
3 Persero 03
4 Perum 04
5 Perseroan Terbatas (PT) 05
6 Naamloze Vennootschaap (NV) 06
7 Commanditair Venootschap (CV) 07
8 Firma 08
9 Koperasi/KUD 09
10 Yayasan 10
11 Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) 11
Kolom (8) : Kegiatan Utama
Berisi kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan pertanian. Kegiatan utama adalah
kegiatan yang menghasilkan pendapatan terbesar untuk setiap jenis usaha.
Contoh :
- Perkebunan kakao
- Budidaya sapi perah
Kolom (9) : Kode Sumber Informasi
Berisi kode instansi/lembaga yang merupakan sumber informasi dari direktori perusahaan
pertanian.
Sumber informasi tersebut adalah:
Sumber Informasi Kode Sumber Informasi Kode Sumber Informasi Kode
- BPS RI
- Kementerian Pertanian
- BKPM
- Asosisasi
- Kementerian Tenaga
Kerja
- Kadin
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan
dan Perikanan
- Lainnya di Tingkat Pusat
11
12
13
14
15
16
17
18
19
- BPS Provinsi
- Dinas Pertanian/
Perkebunan/Kehutanan/
Peternakan/Perikanan
Provinsi
- BKPMD Provinsi
- BAPPEDA Provinsi
- Disnaker Provinsi
- Kadinda Provinsi
- Lainnya di Provinsi
21
22
23
24
25
26
29
- BPS Kabupaten/Kota
- Dinas Pertanian/
Perkebunan/Kehutanan/
Peternakan/Perikanan
Kab/Kota
- BKPMD Kab/Kota
- BAPPEDA Kab/Kota
- Disnaker Kab/Kota
- Lainnya di Kab/Kota
31
32
33
34
35
39
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 11
Kolom (10) : Keterangan
Kolom keterangan pada daftar ST2013-DPP1 yang diterima PCL masih dalam keadaan
kosong dan harus diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Keterangan hasil pencacahan
lapangan terdiri dari:
Aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja
tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja
masih dianggap perusahaan aktif.
Tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak mempunyai
pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu) tahun.
Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup
sementara adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
tetapi SK perusahaan masih berlaku.
Belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru
menghasilkan produk percobaan.
Tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi.
Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian.
Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.
3.2 Pengisian Daftar ST2013-DPP2
Daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan hasil pengecekan lapang
perusahaan pertanian yang tercantum dalam Daftar ST2013-DPP1. Hasil pengecekan lapang
dengan Daftar ST2013-DPP2 digunakan untuk menyusun direktori Perusahaan Pertanian yang
lengkap dan akurat.
Petunjuk Pengisian Daftar ST2013-DPP2 :
1. Semua isian daftar harus menggunakan pensil hitam.
2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus
menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat kecuali kata-kata yang terlalu
panjang disingkat dengan singkatan yang umum digunakan. Angka harus ditulis dengan
angka biasa (bukan angka romawi).
3. Semua isian angka yang merupakan nilai/jumlah seperti : jumlah pekerja, luas lahan, dan
jumlah komoditi harus dituliskan dengan rata kanan.
___________________________________________________________________________ 12 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Contoh :
Jenis Isian Penulisan salah Penulisan benar
1. Jumlah Pekerja Tetap 2. Luas Lahan (m2)
,
,
4. Semua isian angka yang bukan merupakan nilai/jumlah seperti : nomor telepon, nomor fax
harus dituliskan dengan rata kiri.
Contoh :
Jenis Isian Penulisan salah Penulisan benar
1. Nomor telepon
-
-
Daftar ST2013-DPP2 terdiri dari 7 (tujuh) blok :
Blok I Keterangan Umum Perusahaan
Blok II Keterangan Pengecekan Lapangan
Blok III Keterangan Usaha Perusahaan Pertanian
Blok IV Keterangan Hasil Pencacahan
Blok V Catatan
Blok VI Pengesahan
Blok VII Keterangan Petugas
Sebelum mengisi Blok I terlebih dahulu salinlah KIP dari daftar ST2013 DPP1 kol (3)
pada tempat yang telah disediakan (ST2013-)). KIP terdiri dari 12 kotak :
Prop Kab/Kota Kecamatan Jenis usaha No. urut Pertanian perusahaan
Jika pencacah menemukan perusahaan pertanian yang aktif tetapi belum
tercetak dalam Daftar ST2013-DPP1, maka pencacah harus melaporkan
kepada pengawas. Jika pengawas menyatakan bahwa perusahaan
tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan pertanian, maka harus
dicacah dengan daftar ST2013-DPP2.
Perusahaan seperti ini disebut perusahaan baru hasil pengecekan lapang.
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 2 1 8 6 0 2 3 8 3 0 2 1 8 6 0 2 3 8 3
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 13
BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN
Blok ini diisi oleh pencacah sebelum melakukan pengecekan lapang. Isian disalin dari Daftar
ST2013-DPP1.
Rincian 1 s.d. 3 : Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan
Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan yang tercantum dalam
Daftar ST2013-DPP1 dan tuliskan kode untuk masing-masing rincian tersebut ke kotak yang
tersedia.
Rincian 4 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian
Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan yang terdapat pada Daftar
ST2013-DPP1 kolom (4) yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama perusahaan kemudian
bentuk badan hukum dari perusahaan tersebut.
Contoh :
No. Penulisan salah Penulisan benar
1
2
PT. CITAYAQ ALAM PERMAI
CV. SUMBER LINTAS
CITAYAQ ALAM PERMAI, PT
SUMBER LINTAS, CV
Rincian 5 : Alamat Perusahaan Pertanian
Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap pada tempat yang disediakan. Alamat
perusahaan disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (5) yaitu dengan terlebih dahulu menuliskan
alamat diikuti keterangan seperti: JL, DESA, DUSUN, KAMPUNG, dan seterusnya.
Nomor telepon dan faksimili disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (6).
Rincian 6 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian
Tuliskan kode jenis usaha pertanian pada kotak yang telah disediakan. Isian ini disalin dari
Daftar ST2013-DPP1 kolom (2).
Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan menghasilkan produksi
pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan menanggung
resiko. Termasuk di sini usaha di bidang jasa pertanian.
___________________________________________________________________________ 14 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Perusahaan padi/palawija adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum
yang bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman padi/palawija di atas lahan yang
dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang
berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman padi/palawija.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.
Perusahaan hortikultura adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang
bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias,
atau tanaman obat-obatan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan
mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman
hortikultura.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.
Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang
bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai, dengan
tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam
pemberian izin usaha perkebunan.
Usaha budidaya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan
perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumahtangga tidak termasuk dalam konsep
ini dan biasanya disebut perkebunan rakyat.
Unit pencacahan adalah kantor administratur perkebunan.
Perusahaan Kehutanan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang
bergerak dalam kegiatan penebangan dan budidaya tanaman kehutanan serta penangkaran
satwa dan tumbuhan liar dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari
instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha kehutanan tersebut.
Perusahaan kehutanan mencakup :
1) Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA) adalah usaha berbadan hukum yang mendapatkan
izin Hak Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan
pengusahaan hutan dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran
hasil hutan.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang
2) Perusahaan Hutan Tanaman (HT) adalah perusahaan milik pemerintah maupun swasta,
yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan. Perusahaan Hutan Tanaman (HT) meliputi Perusahaan Hak Pengusahaan
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 15
Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada Hutan
Tanaman, Perhutani dan Perusahaan lainnya yang membudidayakan tanaman kehutanan.
a. Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman (HT) adalah usaha berbadan
hukum yang memegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Pemerintah (Menteri
Kehutanan) untuk membangun dan membudidayakan hutan tanaman di luar Pulau Jawa.
Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dengan menerapkan
sistem silvikultur intensif dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang
b. Perhutani adalah badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pengusahaan
hutan, khususnya di Pulau Jawa.
Unit pencacahan adalah kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
c. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan selain Perusahaan HPHT dan Perhutani yang
membudidayakan tanaman kehutanan.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang
Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan oleh perusahaan kehutanan dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis tanaman berdaur pendek dan jenis tanaman
berdaur panjang.
Jenis tanaman berdaur pendek biasanya ditanam atau dibudidayakan untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku kayu pulp dan industri kertas. Tergolong dalam tanaman yang
cepat tumbuh seperti akasia, pinus, dan sengon.
Jenis tanaman berdaur panjang diusahakan sebagai bahan baku kayu lapis, kayu
gergajian dan industri furniture. Termasuk dalam kelompok tanaman berdaur panjang
seperti meranti, kruing, kapur dan lain-lain.
3) Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar
Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan penangkaran satwa/ tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan
kemurnian jenisnya. Kegiatan penangkaran satwa/tumbuhan liar dilakukan oleh perusahaan
yang mempunyai badan hukum dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan
tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersial dengan izin Menteri
Kehutanan.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang
___________________________________________________________________________ 16 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran
satwa dan tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya.
Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di
udarayang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara
oleh manusia.
Contoh : Harimau, buaya, penyu, dan lain-lain.
Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara yang masih
mempunyai kemurnian jenisnya.
Contoh : anggrek yang jenisnya masih murni.
Perusahaan Perikanan
Perusahaan perikanan adalah suatu perusahaan yang di jalankan secara teratur dan
terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh
keuntungan. Perusahaan perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai
kegiatan penangkapan/budidaya ikan/biota lain.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang
Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/biota lain yang hidup di
laut/perairan umum.
Penangkapan ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain
di perairan umum seperti sungai, rawa, danau dan waduk dan sebagainya.
Budidaya adalah kegiatan memelihara ikan/biota lain mulai dari pembenihan hingga
pemungutan hasil.
Budidaya yang dicakup meliputi budidaya air tawar, tambak dan laut.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Hasil Penangkaran Satwa Liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk
keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi
berikutnya.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 17
Budidaya ikan/biota lain di kolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain
yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang. Biota perairan lain seperti udang air
tawar.
Budidaya ikan/biota lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota perairan
lain yang dilakukan di kolam air deras.
Budidaya ikan/biota lain di tambak air payau adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain
dengan menggunakan tambak sebagai sarana pemeliharaan. Jenis ikan yang diusahakan
seperti udang windu, udang putih dan bandeng.
Budidaya ikan/biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau
muara sungai, laguna dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan menggunakan
kurungan apung yang biasanya di buat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya.
Budidaya ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain
dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar atau karamba sebagai sarana
pemeliharaan.
Perusahaan peternakan adalah perusahaan berbadan hukum/usaha yang dijalankan secara
teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/memperoleh
keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya ternak/unggas.
Perusahaan peternakan yang dicakup meliputi perusahaan peternakan ternak
besar/kecil, perusahaan peternakan sapi perah, perusahaan peternakan unggas (ayam ras
petelur, ayam pedaging dan unggas lainnya).
Perusahaan budidaya ternak/unggas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan
pemeliharaan/penggemukan, pengembangbiakan ternak/unggas dengan tujuan
komersial/memperoleh keuntungan.
Perusahaan pembibitan ternak/unggas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan
pembiakan ternak/unggas yang khusus menghasilkan bibit ternak/unggas.
Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.
Contoh :
PT.Charoen Pokhpand mempunyai kantor cabang di Kabupaten Sukabumi, dan lokasi kandang
berada di beberapa kecamatan. Maka perusahaan yang dicacah dengan Daftar ST2013-DPP2
hanya perusahaan kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi
Rumah Potong Hewan (RPH) yang dicakup disini adalah: Semua tempat pemotongan
hewan/ternak yang mempunyai bangunan permanen/semi permanen, yang khusus digunakan
___________________________________________________________________________ 18 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
untuk tempat pemotongan ternak/hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Rumah
Potong Hewan (RPH).
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasa terletak di dalam pelabuhan/pangkalan
pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara
lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat).
TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat.
TPI mempunyai persyaratan sebagai berikut :
tempat tetap (tidak berpindah-pindah)
ada bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan
ada koordinator dalam prosedur lelang/penjualan ikan
ada ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).
Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh
kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan
mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan
serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal
perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005)
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi
besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan,
sebagai berikut:
a. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang
dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan
jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas.
b. Tipe B, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang
beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak
sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.
c. Tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang
beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
d. Tipe D, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang
beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.
Sedangkan PPI yang dimaksud dalam kegiatan updating DPP ini, adalah selain yang disebut di
atas (tipe D), juga termasuk pangkalan pendaratan ikan yang tradisional baik yang belum
mempunyai bangunan untuk tambat (dermaga).
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 19
BLOK II. KETERANGAN PENGECEKAN LAPANGAN
Blok ini diisi oleh pencacah pada saat melakukan pengecekan lapang. Isian dalam blok
ini sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan dan bisa berbeda dengan isian pada Blok I
Daftar ST2013-DPP2 apabila di lapangan terjadi perubahan.
Rincian 1 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian
Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila isian
Blok I berbeda dengan kondisi lapangan maka tuliskan kondisi terbaru di Blok II.
Rincian 2 : Alamat Perusahaan Pertanian
Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap sesuai dengan pertanyaan seperti:
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Jalan, dan Kode Pos, kemudian
tuliskan kode wilayah pada kotak yang disediakan kecuali untuk kode desa/kelurahan diisi oleh
PML. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area. Tuliskan pula alamat
email dan website apabila mempunyai fasilitas tersebut.
Rincian 3 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian
Tuliskan jenis usaha pertanian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan tuliskan
kode jenis usaha pertanian tersebut pada kotak yang tersedia. Apabila jenis usaha pertanian
berbeda dengan yang tercantum pada Daftar ST2013-DPP2 Blok I Rincian 3, maka tuliskan
kondisi di lapangan yang sebenarnya pada Daftar ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3 dan isian di
Blok I tidak perlu dilakukan perubahan.
Contoh :
Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan
hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP2 perusahaan tersebut tertulis dalam 2
baris.
Rincian 4 : Bentuk Badan Hukum
Lingkari kode bentuk badan hukum yang sesuai dan isikan pada kotak yang disediakan. Jenis
bentuk badan hukum terdiri dari:
Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka
Daftar ST2013-DPP2 yang digunakan adalah sebanyak jenis usaha pertanian
yang dimiliki.
___________________________________________________________________________ 20 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
No. Bentuk Badan Hukum Kode
1 Perusahaan Negara (PN) 01
2 Perusahaan Daerah (PD) 02
3 Persero 03
4 Perum 04
5 Perseroan Terbatas (PT) 05
6 Naamloze Vennootschaap (NV) 06
7 Commanditair Venootschap (CV) 07
8 Firma 08
9 Koperasi/KUD 09
10 Yayasan 10
11 Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) 11
Perusahaan Negara (PN) adalah bentuk badan hukum untuk perusahaan yang dimiliki oleh
Negara.
Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah
daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan untuk
mencari keuntungan yang nantinya digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Persero adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan
kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan
maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efisien.
Perum adalah perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan
untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha
yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomi serta bentuk pelayanan yang
baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta
dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk
mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.
Perseroan Terbatas (PT) atau Naamloze Vennootschaap (NV) adalah perusahaan yang
berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan
pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam
menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya
jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 21
Perseroan Komanditer/Commanditair Vennootschap (CV) adalah suatu bentuk perjanjian
kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan
dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan
pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan
yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama,
masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang
diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.
Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang
atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama
atas asas kekeluargaan.
Yayasan adalah merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan
pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.
Lainnya khusus RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI yang tidak berbadan hukum, misalnya izin Dinas
Peternakan untuk RPH dan izin Dinas Perikanan untuk PPS/PPN/PPP/PPI/TPI.
Rincian 5 : Status permodalan
Lingkari kode 1 jika status permodalan perusahaan berasal dari Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), dan kode 2 jika berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.
PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.
PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan
didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
___________________________________________________________________________ 22 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Rincian 6 : Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial
Tuliskan tahun mulai beroperasi secara komersial pada kotak yang disediakan. Apabila
perusahaan belum beroperasi secara komersial maka tuliskan '9999' pada kotak yang tersedia.
Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan berproduksi
secara komersial atau menghasilkan produk untuk dijual.
Rincian 7 : Kegiatan Perusahaan
Rincian 7a : Jenis kegiatan utama
Tuliskan selengkap-lengkapnya jenis kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan.
Kegiatan utama adalah kegiatan yang menghasilkan nilai produksi kotor yang terbesar untuk
setiap jenis usaha.
Contoh isian kegiatan utama :
- Budidaya padi di sawah irigasi
- Budidaya buah durian
- Budidaya kelapa sawit
- Peternakan sapi potong
- Budidaya ikan nila di kolam air tawar
- Budidaya ikan cupang di akuarium
- Budidaya tanaman jabon
Jika perusahaan mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman tetapi masih dalam satu jenis
usaha maka kegiatan utama perusahaan mengacu pada komoditas utamanya.
Komoditi utama adalah komoditi yang diusahakan dan menghasilkan nilai produksi kotor yang
terbesar untuk perusahaan.
Contoh:
PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada
lahan seluas 10 hektar. Pada lahan tersebut ditanami teh seluas 2 hektar, kelapa sawit seluas 5
hektar, dan kakao seluas 3 hektar. Nilai produksi kotor per tahun masing-masing tanaman
tersebut adalah sebagai berikut:
Jenis Kegiatan Nilai produksi kotor per tahun
(000 Rp)
Perkebunan teh
Perkebunan kelapa sawit
Perkebunan kakao
750.000
1.625.000
875.000
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 23
Pada tabel di atas nilai produksi kotor per tahun yang terbesar diperoleh dari perkebunan kelapa
sawit, maka pengisian jenis kegiatan utama dalam Daftar ST2013-DPP2 adalah Perkebunan
Kelapa Sawit.
Rincian 7b : Komoditi Utama
Tuliskan jenis dan kode komoditi utama yang diusahakan oleh perusahaan.
Rincian 7c : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Pengisian KBLI dilakukan oleh Pengawas/Pemeriksa.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan adalah KBLI tahun 2009.
Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI kode KBLI diisikan 99999.
Rincian 8 : Kondisi Perusahaan Berdasarkan Hasil Kunjungan
Lingkari salah satu kode hasil evaluasi/kunjungan ke perusahaan berdasarkan keadaan yang
sebenarnya di lapangan, dan tuliskan kode pada kotak yang disediakan.
Kondisi perusahaan hasil evaluasi/kunjungan yang diisikan terdiri dari :
Aktif - 1
Tutup Sementara - 2
Belum Berproduksi - 3
Tutup (Tahun ………….. ) - 4
Alih Usaha - 5
Tidak Ditemukan - 6
Perusahaan aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan
mempunyai pekerja tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji
tenaga kerja masih dianggap perusahaan aktif.
Perusahaan tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak
mempunyai pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu)
tahun.
Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup sementara
adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tetapi SK
perusahaan masih berlaku.
Perusahaan belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru
menghasilkan produk percobaan.
___________________________________________________________________________ 24 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Perusahaan tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi.
Jika perusahaan yang ditemui kondisinya tutup, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II
Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut :
Rincian 1 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 4.
Rincian 2 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 5.
Rincian 3 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 6.
Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7).
Rincian 5 : Diisi sesuai dengan status permodalan perusahaan sebelum tutup, atau jika tidak
diketahui isikan kode 1.
Rincian 6 : Diisi 1900.
Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).
Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).
Rincian 7c : Diisi 00000.
Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian.
Jika perusahaan yang ditemui kondisinya alih usaha, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2
Blok II Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut :
Rincian 1 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 2 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 3 : Diisi kode 99.
Rincian 4 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 5 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 6 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 7a : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.
Rincian 7b : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan dank ode diisikan 0000.
Rincian 7c : Diisi 00000.
Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.
Jika perusahaan tidak ditemukan, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II Rincian 1 s.d.
7 adalah sebagai berikut :
Rincian 1 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 4.
Rincian 2 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 5.
Rincian 3 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 6.
Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7).
Rincian 5 : Diisi kode 1.
Rincian 6 : Diisi 1900.
Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).
Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).
Rincian 7c : Diisi 00000.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 25
Rincian 9: Luas Lahan (Hektar)
Isikan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan baik lahan yang diusahakan untuk kegiatan
budidaya pertanian maupun lahan lainnya yang terkait dengan kegiatan pertanian yang
diusahakan.
Luas lahan yang diisikan adalah seluruh lahan yang digunakan sesuai dengan untuk jenis usaha
pada ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3.
Rincian 10: Jumlah Pekerja Tetap (orang)
Isikan jumlah pekerja tetap (orang) pada saat pencacahan yang dimiliki perusahaan.
Pekerja Tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah/gaji
secara tetap baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan dan biasanya apabila diberhentikan
akan mendapat pesangon.
Jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah jumlah pekerja untuk setiap jenis usaha. Apabila satu
perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka yang diisikan hanya jumlah pekerja
untuk jenis usaha yang tercantum dalam Blok II Rincian 3.
Contoh :
PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan dan
tanaman hortikultura. Untuk tanaman perkebunan jumlah pekerja tetap yang digunakan adalah
100 orang dan untuk tanaman hortikultura sebanyak 50 orang, maka Daftar ST2013-DPP2 yang
digunakan adalah sebanyak 2 Daftar. Daftar ST2013-DPP2 yang pertama untuk jenis usaha
perkebunan jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah 100 orang sedangkan Daftar ST2013-
DPP2 yang kedua untuk jenis usaha tanaman hortikultura jumlah pekerja tetap yang diisikan
adalah 50 orang.
Rincian 11 : Status Perusahaan
Lingkari kode yang sesuai dengan status perusahaan kemudian tuliskan kode pada kotak yang
telah disediakan.
Jika Rincian ini berkode 1 maka pengisian Daftar langsung ke Blok VI
Jika Rincian ini berkode 2 maka pengisian Daftar langsung ke Blok III
Status perusahaan :
Perusahaan induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja terhadap kegiatan di
tempat lain yang secara administratif melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh
perusahaan di daerah lain, tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab
terhadap perusahaan induk.
___________________________________________________________________________ 26 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat
lain, yang secara administratif melakukan koordinasi kegiatan dan pengawasan terhadap
seluruh perusahaan cabang/perwakilan.
Perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di
tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang
bersangkutan. Istilah lain perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan tunggal.
Perusahaan cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan
semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan
menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap
mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
Rincian 12 : Nama Perusahaan Induk/Kantor Pusat
Rincian ini terisi apabila Rincian (11) berkode "3" (status perusahaan adalah perusahaan
cabang).
Tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat pada tempat yang tersedia.
Rincian 13 : Alamat Perusahaan Induk/Kantor Pusat
Tuliskan alamat perusahaan induk/kantor pusat secara lengkap sesuai dengan pertanyaan
seperti: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jalan, dan Kode Pos, pada
tempat yang disediakan. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area.
BLOK III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN
Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan usaha
perusahaan pertanian.
Rincian 1 : Perusahaan Padi/palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, atau
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Perhutani.
Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04, atau 05.
Isikan jenis tanaman yang diusahakan oleh perusahaan, satuan dan luas lahan yang diusahakan
masing-masing pada kolom (1), (2) dan (3).
Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.
Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI pengisian langsung ke Blok IV
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 27
Kolom (1) : Jenis Tanaman
Isikan jenis dan kode tanaman pada kolom (1) sesuai dengan jenis usaha perusahaan
pertanian.
Kode jenis tanaman dan kode kolom (1) terdapat pada ST2013-Kode (Lampiran 1).
Kolom (2) : Satuan
Isikan kode dari masing-masing jenis tanaman pada kolom (2). Kode "1" untuk satuan hektar
(Ha) dan kode "2" untuk satuan m2 (meter persegi).
Kolom (3) : Luas Lahan yang Diusahakan
Isikan luas lahan yang diusahakan pada kolom (3), dan disediakan dua angka di belakang
koma.
Contoh :
Perusahaan PT. Ranatha Perkasa mengusahakan tanaman nenas. Pada saat pencacahan
sedang ditanam nenas pada dua bidang lahan seluas 15.000 m2 dan 10.000 m2. Di samping itu
perusahaan tersebut juga mengusahakan tanaman cabai merah pada bidang yang lain seluas 1
hektar tetapi sebulan yang lalu tanaman cabai merah tersebut dibongkar. Pengisian Daftar
ST2013-DPP2 Blok III Rincian 1 adalah sebagai berikut:
1.
Satuan
Hektar (Ha) - 1
M2 - 2
a. NENAS 2 1 4 5 1 2 , 5 0
b. CABAI MERAH 2 4 1 8 1 1 , 0 0
c. ,
d. ,
e. ,
Keterangan tentang perusahaan Padi/Palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, HPHT/Perhutani (terisi jika blok II rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04 atau 05)
(2) (3)
Luas Lahan yang diusahakan
Tan. Tahunan pada saat pencacahan
Tan. semusim luas tanam selama setahun yg lalu
(1)
III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN
Jenis Tanaman
- Untuk tanaman tahunan isikan luas lahan yang diusahakan pada saat
pencacahan.
- Untuk tanaman semusim isikan jumlah luas tanam selama setahun yang
lalu.
___________________________________________________________________________ 28 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
Rincian 2 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar pada
Saat Pencacahan
Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 06.
Isikan jenis dan kode satwa/tumbuhan liar yang ditangkarkan oleh perusahaan pada kolom (1),
kode satuan pada kolom (2) dan jumlah satwa/tumbuhan liar pada saat pencacahan pada kolom
(3). Satuan ekor pada kolom (2) untuk satwa liar sedangkan pohon dan m2 untuk tumbuhan liar.
Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.
Rincian 3 : Keterangan tentang Perusahaan Budidaya Perikanan
Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 07.
Isikan jenis dan kode ikan yang dibudidayakan oleh perusahaan pada kolom (1), kode jenis
budidaya pada kolom (2), kode jenis kegiatan pada kolom (3) dan luas lahan baku yang
diusahakan selama setahun yang lalu pada kolom (4).
Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.
Rincian 4 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkapan Ikan pada saat Pencacahan.
Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 08.
Rincian 4a. Di Laut
Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai
dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.
Rincian 4b. Di Perairan Umum
Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai
dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.
Perahu motor adalah perahu yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Termasuk
dalam kelompok ini adalah perahu motor tempel yaitu perahu/jukung/perahu papan yang
menggunakan tenaga penggerak motor tempel, baik yang dipasang pada sebelah luar buritan
maupun pada sisi atas lambung perahu/jukung/perahu papan.
Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang
secara permanen dalam kapal.
Jenis kapal motor berdasarkan kapasitas (GT=Gross Tonage), terdiri dari:
1. Kapal motor dengan kapasitas kurang dari 30 GT
2. Kapal motor dengan kapasitas antara 30 sampai dengan kurang dari 50 GT
3. Kapal motor dengan kapasitas antara 50 sampai dengan100 GT
4. Kapal motor dengan kapasitas di atas 100 GT.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 29
Rincian 5 : Keterangan tentang Perusahaan Peternakan
Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 09,10,atau 11.
Isikan jenis dan kode ternak yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (1), dan jumlah
ternak pada saat pencacahan pada kolom (2) dalam satuan ekor.
Isikan jenis dan kode unggas yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (3), dan jumlah
unggas pada kolom (4) dalam ribuan (000) ekor.
Untuk ayam ras pedaging pengisian kolom (4) adalah jumlah selama setahun yang lalu.
BLOK IV. KETERANGAN HASIL PENCACAHAN
Blok ini bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi pencacahan perusahaan pertanian yang
dilakukan oleh petugas.
Rincian 1 : Lokasi Perusahaan Pertanian
Rincian ini terisi bila Rincian (1) berkode "1", "2", atau "3". Lingkari salah satu kode yang sesuai
dengan kondisi perusahaan dan tuliskan kode pada kotak yang tersedia.
Perusahaan dengan alamat tetap adalah perusahaan yang alamatnya sama dengan alamat
yang terdapat pada Daftar ST2013-DPP1.
Perusahaan pindah alamat bila perusahaan tersebut telah pindah ke lokasi yang lain (tidak
sama dengan alamat dalam Daftar ST2013-DPP1) tetapi masih berada di dalam satu
kabupaten.
Perusahaan baru bila perusahaan tersebut tidak terdapat di dalam Daftar ST2013-DPP1.
Rincian 2 : Keterangan Pimpinan Perusahaan
Tuliskan nama pimpinan perusahaan, lingkari kode jenis kelamin dan tuliskan pada kotak yang
disediakan, dan tuliskan umur pimpinan perusahaan pada kotak yang disediakan.
Rincian 3 : Orang yang Dapat Dihubungi
Tuliskan nama dan jabatan orang yang dapat dihubungi serta nomor telepon dan alamat email.
BLOK V. CATATAN
Blok ini digunakan untuk mencatat dan menambah keterangan agar memperjelas isian-isian blok
sebelumnya. Tuliskan masalah yang dijumpai selama melakukan pencacahan.
___________________________________________________________________________ 30 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
BLOK VI. PENGESAHAN
Blok ini diisi oleh pihak perusahaan sebagai bukti telah dilakukan pengecekan lapang oleh
petugas.
Isikan tempat, tanggal, nama dan jabatan dari pihak perusahaan yang memberikan keterangan,
serta cap perusahaan.
BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS
Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas baik yang melakukan pencacahan
maupun pengawasan/pemeriksaan pada waktu pelaksanaan kegiatan.
Rincian 1 s.d. 4
Tuliskan nama petugas, NIP/NMS, Tanggal pencacahan/pemeriksaan, dan tanda tangan pada
masing-masing kolom untuk pencacah dan pengawas/pemeriksa.
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 31
Lampiran1
___________________________________________________________________________ 32 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 33
___________________________________________________________________________ 34 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 35
Lampiran2
Jadwal Pelatihan Petugas Updating DPP ST2013
Hari/ Tanggal
Jam Kegiatan
Hari Pertama
13.00‐14.00 Registrasi peserta
14.30‐15.30 Pembukaan Pelatihan
15.30‐16.00 Coffee Break
16.00‐17.30 Penjelasan Umum dan Metodologi updating DPP ST2013
17.30‐19.00 Ishoma
19.00‐21.00 ST2013‐DPP1
Hari Kedua
08.00‐10.00 ST2013‐DPP2 Blok I‐II
10.00‐10.30 Coffee Break
10.30‐12.30 ST2013‐DPP2 Blok III‐IV
12.30‐14.00 Ishoma
14.00‐15.30 Pembahasan Survei Rutin Stat Tanaman Pangan
15.30‐16.00 Coffee Break
16.00‐17.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perkebunan
17.00‐19.30 Ishoma
19.30‐21.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Hortikultura
Hari Ketiga
08.00‐10.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Peternakan
10.00‐10.30 Coffee Break
10.30‐12.30 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perikanan
12.30‐14.00 Ishoma
14.00‐15.30 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Kehutanan
15.30‐16.00 Coffee Break
16.00‐17.00 Pendalaman
17.00‐19.30 Ishoma
19.30‐21.00 Evaluasi Materi
Hari Keempat
08.00‐10.00 Pedoman Pengawas
10.00‐10.30 Coffee Break
10.30‐12.30 Penjelasan Program SiPU‐DPP
12.30‐14.00 Ishoma
14.00‐15.30 Matching DPP1 dengan Program SiPU‐DPP
15.30‐16.00 Coffee Break
16.00‐17.00 Entry DPP2 dengan Program SiPU‐DPP
17.00‐19.30 Ishoma
19.30‐21.00 Evaluasi Program
Hari Kelima 08.00‐09.00 Penutupan
09.00‐10.00 Penyelesaian Administrasi dan Check Out
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 37
Lampiran3
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 39
Lampiran4
___________________________________________________________________________ 40 Pedoman Pencacah ST2013-DPP
___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 41
___________________________________________________________________________ 42 Pedoman Pencacah ST2013-DPP