Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan
-
Upload
rudy-hartonos -
Category
Documents
-
view
558 -
download
27
description
Transcript of Pedoman Pelaporan Fisik Dan Keuangan
1|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
PedomanPelaporan Fisik danKeuanganProgram Penanganan Lahan Kritis dan Sumber
Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2013
1|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
PedomanPelaporan Fisik danKeuanganProgram Penanganan Lahan Kritis dan Sumber
Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2013
1|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
PedomanPelaporan Fisik danKeuanganProgram Penanganan Lahan Kritis dan Sumber
Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2013
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
2|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas perkenan dan ridhoNya buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan
Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan baik.
Buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan bertujuan untuk
membantu satker pengelola Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan fisik dan keuangan tentang
perkembangan dan pencapaian kinerja program periode triwulanan,
semesteran, dan tahunan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu
dapat diperoleh sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman
pelaporan fisik dan keuangan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi
semua pihak.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
2|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas perkenan dan ridhoNya buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan
Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan baik.
Buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan bertujuan untuk
membantu satker pengelola Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan fisik dan keuangan tentang
perkembangan dan pencapaian kinerja program periode triwulanan,
semesteran, dan tahunan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu
dapat diperoleh sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman
pelaporan fisik dan keuangan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi
semua pihak.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
2|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas perkenan dan ridhoNya buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan
Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat diselesaikan dengan baik.
Buku pedoman pelaporan fisik dan keuangan bertujuan untuk
membantu satker pengelola Program PLKSDA-BM di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam menyusun laporan fisik dan keuangan tentang
perkembangan dan pencapaian kinerja program periode triwulanan,
semesteran, dan tahunan selama tahun anggaran berjalan. Selain itu
dapat diperoleh sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan program penanganan lahan kritis melalui dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan buku pedoman
pelaporan fisik dan keuangan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi
semua pihak.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
3|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN .............................................................................. 4
1.1. Latar Belakang ..................................................................... 4
1.2. Dasar Pelaksanaan................................................................ 5
1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 5
1.4. Ruang Lingkup ..................................................................... 6
1.5. Hasil Yang Diharapkan .......................................................... 7
II. PELAPORAN ................................................................................... 9
2.1. Jenis Laporan ....................................................................... 9
2.2. Mekanisme Pelaporan ..........................................................10
2.2.1. Penanggung Jawab.............................................................. 102.2.2. Alur pelaporan ...................................................................... 11
2.3. Sistematika Pelaporan..........................................................15
2.3.1. Laporan Triwulan dan Semester ........................................ 152.3.2. Laporan Tahunan ................................................................. 17
III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN .................. 19
3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran ........................19
3.2. Laporan Tahunan ................................................................24
IV. PENUTUP...................................................................................... 29
LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................... 30
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
4|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Pedoman Umum PLKSDA-BM Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Program Penanganan Lahan Kritis dengan
menggunakan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
diperlukan koordinasi yang sinergis antara pengelola program di
daerah (provinsi dan kabupaten) dan pusat (Ditjen Bangda,
Kementrian Dalam Negeri).
Untuk mendukung koordinasi yang efektif tentang pelaksanaan
program selama tahun anggaran berjalan, setiap daerah perlu
memberikan informasi dan kemajuan kegiatan program PLKSDA-BM
selama periode tertentu (triwulanan, semesteran dan tahunan). Hal
ini diperkuat dengan Petunjuk Pelaksanaan Program/Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembentuan Ditjen Bina Bangda
Kemendagri melaui APBN menjelaskan bahwa Kementerian Dalam
Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah
mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA.2012
melalui 2 (dua) mekanisme meliputi :
1. Dekonsentrasi dengan kegiatan Koordinasi Fasilitasi dan evaluasi
terhadap implementasi kegiatan penanganan lahan kritis.
2. Tugas Pembantuan dengan kegiatan Penanganan lahan kritis
dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM)
Namun hasil pelaksanaan kegiatan PLKSDA-BM masih saja adanya
kendala dalam hal keterlambatan penyampaian pelaporan fisik dan
keuangan dari satker dekon dan TP kepada Ditjen Bina
Pembangunan Daerah dan ketidaklengkapan data yang dilaporkan
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
5|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
sehingga menyebabkan kesulitan penyusunan rekonsiliasi di tingkat
Pusat.
Agar Pelaksanaan Program/ Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan
tertib dan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan perencanaan dan peruntukan sekaligus
pelaporannya baik fisik dan keuangannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu disusun
pedoman tentang Penyusunan Laporan fisik dan keuangan program
PLKSDA-BM
1.2. Dasar Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Permendagi Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelimpahan dan
Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2012;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah memberikan acuan
dan kemudahan Pengelola Program (satker Provinsi dan Kabupaten/
Kota) dalam penyusunan laporan fisik dan keuangan secara
transparan dan akuntabel.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
6|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Sedangkan tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah untuk
memberikan informasi/ pedoman dan mekanisme kepada pengelola
Program PLKSDA-BM di daerah dalam :
1. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program PLKSDA-
BM
2. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan;
3. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program
PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan tahunan di
tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota
4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan
program PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan
tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upaya-
upaya yang sudah dilakukan.
5. Menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut.
1.4. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup pedoman penyusunan laporan fisik dan
keuangan program PLKSDA-BM diperuntukan bagi pelaksana
program PLKSDA-BM di tingkat provinsi (dekonsentrasi) dan di
tingkat kabupaten/kota (tugas pembantuan) yaitu :
1. Melakukan inventarisasi satker pengelola Program PLKSDA-BM
pada SKPD Provinsi (Bappeda) dan SKPD Kabupaten/Kota
(Bappeda atau Dinas tergantung SK Bupati/Walikota tentang
penunjukkan satker ada di Bappeda atau Dinas)
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
7|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Penyerapan Anggaran
Tahun Anggaran berjalan oleh satker pengelola Program
PLKSDA-BM baik ditingkat provinsi maupun ditingkat
kabupaten/kota kepada Pusat
3. Melakukan inventarisasi /pengumpulan data-data penunjang
laporan fisik dan keuangan sebagaimana peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi dekon dan tp setiap periode waktu
(triwulanan, semesteran dan tahunan) seperti :
a. SPM dan SP2D
b. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)
c. Data rekonsiliasi/ backup SAKPA
d. Data permasalahan
e. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)
4. Melakukan inventarisasi dokumen perencanaan tahun anggaran
berjalan (AWP, LK, POK, RKAKL dan DIPA) termasuk
penanggung jawab kegiatan (KPA, PPK dan Bendahara) baik
dekon maupun TP pengelola Program PLKSDA-BM
5. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik keuangan tingkat
kabupaten/kota kepada Pusat dan tembusan kepada satker
Program PLKSDA-BM di tingkat provinsi
6. Menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan serta
hasil rekonsiliasi TP oleh satker provinsi untuk disampaikan
kepada Pusat.
7. Menyampaikan kendala dan permasalahan terkait penyaluran
dan distribusi anggaran dekon dan TP kepada Pusat.
1.5. Hasil Yang Diharapkan
Adapun hasil yang diharapkan dari Pedoman Penyusunan Laporan
Fisik dan Keuangan program PLKSDA-BM adalah sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
8|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
1. Terwujudnya penyusunan laporan fisik dan keungan program
PLKSDA-BM;
2. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
program penanganan lahan kritis melalui dana dekonsentrasi dan
tugas pembantuan;
3. Terwujudnya gambaran perkembangan dan pencapaian kerja
program PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan
tahunan di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota
4. Teridentifikasinya permasalahan yang timbul dari pelaksanaan
program PLKSDA-BM periode triwulanan, semesteran dan
tahunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta upaya-
upaya yang sudah dilakukan.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
9|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
II. PELAPORAN
2.1. Jenis Laporan
Adapun jenis pelaporan terkait dengan pelaksanaan program
PLKSDA-BM menggunakan mekanisme Dana Dekonsentrasi (Provinsi)
dan Tugas Pembantuan/TP (Kabupaten/Kota), secara umum
pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2011, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Laporan Manajerial (pencapaian sasaran fungsional kegiatan),
terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian
target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut,
disampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Laporan Akuntabilitas, mencakup Sistem Akuntansi Keuangan
(SAK) dan Sistem Akuntasi Barang Milik Negara (SABMN) terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK), dan laporan barang yang terdiri atas
laporan mutasi barang dan Catatan Atas Laporan Barang Milik
Negara (CALBMN), disertai dengan fotocopy Surat Perintah
Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening,
dan SK KPA. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai
dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam bentuk hardcopy dan
softcopy (berdasarkan aplikasi SAI).
3. Laporan Program, mencakup laporan substansi kegiatan program
PLKSDA-BM sesuai dengan dokumen perencanaan tahun
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
10|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
anggaran berjalan dan memuat output masing-masing kegiatan
baik kegiatan fisik dan non-fisik. Kegiatan non-fisik yaitu fasilitasi
Pengelola satker diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
sub komponen seperti : honor KPA/PPK, bahan habis pakai
termasuk pelaporan dan perjalanan dinas dalam rangka
monitoring dan evaluasi). Sedangkan kegiatan fisik (pelaksanaan
penanaman, sipil teknis dan vegetasi, meliputi :
1. Pelaksanaan Pengolahan lahan,
2. Pelaksanaan pengadaan saprodi,
3. Pelaksanaan peralatan penunjang,
4. Pelaksanaan Sipil Teknis (Sumur siraman, bangunan teknis,
dan lain-lain)
5. Pelaksanaan usaha ekonomi produktif
6. Pelaksanaan pendampingan oleh TPM
2.2. Mekanisme Pelaporan
2.2.1. Penanggung Jawab
Dalam hal terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2006, dilakukan penyusunan laporan manajerial, yaitu
laporan triwulanan, maka penanggung jawab kegiatan dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Formulir A : formulir Laporan Triwulan Kegiatan:
a. Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung
jawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan
kepada Penanggung jawab Program dengan tembusan
kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi
kegiatan berada;
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
11|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
b. Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh
Penanggung Jawab Kegiatan secara triwulanan kepada
Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan;
c. Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung
Jawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada
Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan.
Formulir B : formulir Laporan Konsolidasi pelaksanaan
kegiatan per program untuk kegiatan di
Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh
Penanggung jawab Program kepada Pimpinan
Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan.
Formulir C : merupakan formulir Laporan konsolidasi
triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1
merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut
Kegiatan. Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Mnurut
Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan
kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan. Formulir
C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda,
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan
kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara
ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanisme
pelaporan).
2.2.2. Alur pelaporan
Khusus untuk pelaporan Tugas Pembantuan dalam rangka
mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan, maka pelaporan mencakup
hal-hal sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
12|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
1. Laporan Keuangan dan Kinerja, dilakukan secara periodik yaitu:
triwulanan, semesteran, akhir tahun disertai dengan foto
copy Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), oleh KPA/SKPD di Kabupaten/Kota
kepada Bupati/Walikota sesuai dengan format yang tercantum
pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit Perencanaan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Air
2. Laporan Keuangan dan Kinerja disampaikan paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah periode waktu pelaporan (triwulan,
semester dan tahunan) yang bersangkutan berakhir.
3. Bentuk dan isi laporan Keuangan disusun dalam aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik
Negara (SABMN) yang mengacu kepada Standar Akutansi
Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan
KementerianDalam Negeri).
4. Laporan Akhir dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas
Pembantuan yaitu laporan akhir pelaksanaan yang disusun oleh
KPA/SKPD yang berisi tentang output/hasil pelaksanaan
kegiatan, evaluasi kegiatan dan rencana tindaklanjut, yang
dilampiri dengan foto-foto hasil pelaksanaan, disampaikan
kepada Bupati/Walikota Penerima Tugas Pembantuan Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
13|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Masyarakat di Daerah Tahun Anggaran 2012, disampaikan
kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah cq. Subdit
Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Air;
5. Bentuk dan isi laporan kinerja memuat tentang hasil-hasil yang
telah dicapai setiap kegiatan, permasalahan yang dihadapi,
upaya yang telah dilaksanakan, dan rencana tindaklanjut.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, laporan triwulanan yang dijelaskan adalah
sebagai berikut:
1. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
Tabel 1. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam RangkaPelaksanaan Dana Dekonsentrasi
PELAPOR FORMULIR *) PENYAMPAIAN PENERIMA TEMBUSAN
a. Penanggung jawabKegiatan (PPTK)
Formulir – A Tidak diatur Penanggung jawabprogram
b. Penanggung jawabprogram
Formulir – B Tidak diatur Kepala SKPD
Provinsi
c. Kepala SKPDProvinsi
Formulir – C 5 hari kerjasetelah Triwulanberakhir
1. Gubernur melalui KepalaBappeda Provinsi
2. Menteri / Pimpinan LPNDterkait
d. Kepala BappedaProvinsi a.nGubernur
Formulir – C 10 hari kerjasetelah triwulanberakhir
1. Menteri Perencanaan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
2. Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
14|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Tabel 2. Mekanisme Pelaporan Triwulanan Dalam RangkaPelaksanaan Tugas Pembantuan
PELAPOR FORMULIR *) PENYAMPAIAN PENERIMA TEMBUSAN
a. Penanggung jawabKegiatan (PPTK)
Formulir - A Tidak diatur Penanggung jawabprogram
b. Penanggung jawabprogram
Formulir - B Tidak diatur Kepala SKPD
Kabupaten/ Kota
c. Kepala SKPDKabupaten/ Kota
Formulir - C 5 hari kerjasetelah
triwulan berakhir
1. Bupati/ Walikota melaluiKepala BappedaKabupaten/Kota
2. Menteri / Pimpinan LPNDterkait
Kepala SKPD
Provinsi yang tugas
dankewenangannyasama
d. Kepala BappedaKab/Kota a.n. Bupati/Walikota
Formulir - C 10 hari kerjasetelah
triwulan berakhir
Gubernur melalui Kepala
Bappeda Provinsi
Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan dekonsentrasi yang
dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, maka
Kepala SKPD/KPA wajib menyusun dan mengirimkan hardcopy
laporan managerial dan akuntabilitas setelah melakukan rekonsiliasi
dengan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi setiap
triwulan (per 31 Maret, per 30 Juni, per 30 September dan per 31
Desember) serta menyertakan softcopy baik dengan menggunakan
compact disc maupun dikirim via e-mail. Laporan dibuat 2 (dua)
rangkap dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, dengan alamat : Ditjen Bina Bangda c.q Direktorat
Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
15|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
(Subdit Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air/P2SDA)
Jln. Taman Makam Pahlawan Nomor 20, Kalibata Jakarta Selatan,
12750. Telepon / Fax : (021) 7942645. Email:
2.3. Sistematika Pelaporan
Salah satu unsur penting dalam penyusunan pelaporan Program
PLKSDA-BM adalah perlunya kerangka yang jelas agar laporan
mampu menggambarkan secara utuh hasil dari seluruh kegiatan
PLKSDA-BM, selama periode tertentu. Mengingat format Laporan
Manajerial dan Laporan Akuntabilitas sudah diatur melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini
yang akan dijelaskan dalam pedoman ini adalah sistematika
Laporan Program baik triwulanan dan tahunan.
2.3.1.Laporan Triwulan dan Semester
Adapun sistematika kerangka penyusunan laporan program
PLKSDA-BM trwulan dan Semester dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3. Outline Laporan Program Triwulan dan Semester
I. Bagian Muka
COVER LAPORAN
BERITA ACARA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
16|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
II. Bagian Isi/Subtansi
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.3. Ruang Lingkup
Bab II. PROGRESS/ KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM(Periode Triwulan/Semserter berjalan)
2.1. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode berjalan
2.2. Realisasi Penyerapan Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode berjalan
Bab III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANMASALAH
3.1. Permasalahan
3.2. Upaya Pemecahan Masalah
3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Bab IV. RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM (PeriodeBerikutnya)
III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
17|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
2.3.2.Laporan TahunanAdapun sistematika kerangka penyusunan Laporan Program
PLKSDA-BM tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 4. Outline Laporan Program Tahunan
I. Bagian Muka
COVER LAPORAN
BERITA ACARA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
II. Bagian Isi/Subtansi
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan
1.3. Keluaran Yang Diharapkan
Bab II. GAMBARAN UMUM
Untuk dekon menjelaskan gambaran umumkabupaten/kota. Sedangkan TP menjelaskan gambaranumum Desa Lokasi Program
Bab III. PELAKSANAAN PROGRAM
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
18|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Bab IV. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAANPROGRAM PLKSDA-BM
Bab IV. PENUTUP
Rekomendasi kebijakan pelaksanaan ProgramPLKSDABM ke depan untuk pemerintah pusat
III. Bagian Lampiran dan Kelengkapan Dokumen
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
19|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
III. PENJELASAN KERANGKA PENYUSUNAN PELAPORAN
3.1. Laporan Program Triwulanan dan Semeteran
Ringkasan dari bab dan subbab Laporan Program baik fisik dan
keuangan triwulan, semester dapat dijelaskan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang
merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah
Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri)
kepada Pemerintah Provinsi (Dana Dekonsentrasi )dan
Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program
peningkatan produktivitas lahan dan lingkungan dengan
memanfaatkan lahan milik pemerintah yang melibatkan
keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang
mempunyai dampak positif terhadap pemecahan masalah
lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana
program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, maka sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon
dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode
waktu (triwulanan, semesteran) mempunyai kewajiban
menyusun dan menyampaikan laporan fisik dan keuangan
kepada pusat.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
20|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
Adapun tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah memperbaiki
lahan berpotensi kritis menjadi lahan produktif yang
menghasilkan nilai ekonomis dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin dengan melibatkan kerjasama
dengan multipihak (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi,
dan LSM)
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan
Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya produktivitas lahan pada lokasi pilot project
b) Terciptanya area resapan air
c) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta
program dan pihak lain yang terlibat program dalam jangka
panjang
d) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelompok
Tani pengelola lahan kritis
e) Meningkatkan kerjasama multipihak dan meningkatkan
partisipasi masyarakat pada program pemerintah
f) Meningkatnya pendapatan asli daerah dari hasil
produktifitas lahan
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan PLKSDA-BM berdasarkan tahapan
kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Persiapan
Sosialisasi Program Penangananan Lahan Kritis & SDA
Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)
Inventarisasi Data Lokasi dan Kebutuhan Masyarakat
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
21|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Pemilihan Calon Lokasi dan Calon Petani
Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Tani
Penyiapan Lahan
2. Pelaksanaan
Pelatihan Penanganan Lahan Kritis
Pelatihan manajemen, administrasi dan keuangan
kelompok tani
Pendekatan Vegetatif (Penanaman Vegetasi, Social
Planting, Pelestarian mata air, Penyulaman Tanaman)
3. Tenaga Pendamping
4. Sekretariat Satker
5. Fasilitasi Pertemuan Koordinasi (Woorkshop Rakor, Raker )
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Penanganan
Lahan Kritis Berbasis Masyarakat
Workshop Evaluasi Pertengahan Tahun
Workshop Evaluasi Kinerja Akhir Tahun
6. Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
Peralatan Penunjang Kesekretariatan
Sekretariatan Pelaksana Program PLKSDA-BM
7. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Plkbm
Monitoring dan Konsultasi ke Pusat
Monitoring dan Supervisi ke daerah
BAB II. PROGRESS/KEMAJUAN KEGIATAN PLKSDA-BM
2.1. Rencana fisik dan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Berjalan
Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa
kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode
berjalan (triwulan/semester)
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
22|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
2.2. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode berjalan
Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan
yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/
triwulan/ tahunan)
2.3. Realisasi Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Berjalan
Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang
sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode berjalan (/
triwulan/ tahunan), dengan mencantumkan volume kegiatan :
jumlah orang/ peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain.
BAB III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
3.1. Permasalahan
Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
penanganan lahan kritis di daerah (Dasar masalah “disarankan”
bersumber dari ketidaktercapaian target.
3.2. Upaya Penyelesaian MasalahBerisi upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah
3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak LanjutBerisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di
daerah
BAB IV. RENCANA KEGIATAN PLKSDA-BM Periode Berikutnya
Berisi rencana kegiatan yang belum dilaksanakan pada periode
sebelumnya untuk direncanakan akan dilaksanakan terkait
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
23|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
kegiatan penanganan lahan kritis di daerah. (Rencana ini juga
sebaiknya merujuk pada rekomendasi di atas. Supaya terlihat
“benang merah”, maka rekomendasi untuk pemecahan masalah
sebaiknya menjadi rencana kegiatan prioritas periode berikutnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara
Pembayaran
2. Format LaporanTriwulan Dekon/TP
3. Format Dekon/TP
4. Format Konsolidasi Dekon/TP
5. Ringkasan Fisik Kegiatan :
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal)
b. Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria
dan wanita)
c. Output Kegiatan
24|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
3.2. Laporan Tahunan
Ringkasan dari bab dan subbab sistematika Laporan Program
tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menjelaskan tentang pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis dan
Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) yang
merupakan wujud perencanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah
Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda, Kemendagri)
kepada Pemerintah Provinsi (Dana Dekonsentrasi )dan
Kabupaten/Kota (Dana Tugas Pembantuan) melalui program
peningkatan produktivitas lahan dan lingkungan dengan
memanfaatkan lahan milik pemerintah yang melibatkan
keikutsertaan masyarakat di daerah sebagai suatu kegiatan yang
mempunyai dampak positif terhadap pemecahan masalah
lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab satker pelaksana
program PLKSDA-BM yang menggunakan dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, maka sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan dekon
dan TP masing-masing satker pengelola program setiap periode
waktu (tahunan) mempunyai kewajiban menyusun dan
menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada pusat.
1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan
Adapun Maksud dari Laporan ini adalah menjelaskan hasil-hasil
kegiatan dalam satu anggaran berjalan dari program PLKSDA-
BM.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
25|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Sedangkan tujuan dari kegiatan PLKSDA-BM ini adalah
a. Menyajikan perkembangan dan pencapaian kerja program
PLKSDA-BM selama tahun anggaran di tingkat Provinsi dan
tingkat Kabupaten/Kota
b. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari
pelaksanaan program PLKSDA-BM selama satu tahun
anggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta
upaya-upaya yang sudah dilakukan.
c. Menyerahkan laporan fisik dan keuangan tahunan oleh
Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Ditjen Bangda.
1.3. Keluaran Kegiatan
Keluaran kegiatan program PLKSDA-BM Tahun Anggaran ……..
ini adalah :
PROVINSI
1. Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDA-
BM
2. Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat
Provinsi
3. Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey
Verifikasi Lokasi TA …..
4. Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP
dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM
5. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan TPM Program PLKSDA-
BM Tahun…..
6. Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM Tahun…..
7. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDA-
BM Tahun Anggaran…..
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
26|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
KABUPATEN/KOTA
1. Terlaksananyanya Kegiatan Sosialisasi Program PLKSDA-
BM
2. Terlaksananyanya Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat
Kabupaten/Kota
3. Terlaksananyanya Kegiatan Mendampingi Kegiatan Survey
Verifikasi Lokasi TA ……..
4. Terlaksananyanya Kegiatan Pemberdayaan Kelompoktani :
Rekruitment TPM/KTPM dan Pembentukan Kelompoktani
Konservasi PLKSDA-BM
5. Terlaksananyanya Mengikuti Kegiatan Penyusunan AWP
dan LK TA 2013 Program PLKSDA-BM
6. Terlaksananyanya Mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Program PLKSDA-BM Tahun ……
7. Terlaksananya kegiatan Vegetatif dan Sipil Teknis melalui
penanaman Tanaman di lokasi sasaran Tahun Anggaran
8. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Program PLKSDA-
BM Tahun Anggaran……
BAB II. Gambaran Umum Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten (Gambaran Umum Lokasi Program)
Secara umum kegiatan di Provinsi/ Kabupaten didasarkan pada
perencanaan yang sudah dibuat dalam Annual Work Plan (AWP),
Lembar Kerja (LK)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan
DIPA Tahun Anggaran berjalan, termasuk desa lokasi program
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
27|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM
3.1. Rencana Kegiatan Fisik dan Penyerapan KeuanganKegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun
Anggaran
Berisikan rencana fisik dan penyerapan keuangan dari beberapa
kegiatan yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode
berjalan (triwulan/semester)
3.2. Realisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan PLKSDA-BM Provinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran
Berisikan realisasi penyerapan keuangan dari beberapa kegiatan
yang sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun
anggaran ….
3.2. Realisasi Fisik Kegiatan PLKSDA-BMProvinsi/Kabupaten Periode Tahun Anggaran
Berisikan realisasi penyerapan Fisik dari beberapa kegiatan yang
sudah dibuat dalam AWP/LK/POK/DIPA periode tahun anggaran
…., dengan mencantumkan volume kegiatan : jumlah orang/
peserta, frekuensi kegiatan dan lain-lain.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
28|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
BAB III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAANPROGRAM
3.1. Permasalahan/ Kendala
Berisi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
penanganan lahan kritis di daerah
3.2. Upaya Penyelesaian Masalah
Berisi upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di daerah
3.3. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Berisi rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari masalah yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lahan kritis di
daerah.
BAB IV. PENUTUP
Berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan
kegiatan penanganan lahan kritis di daerah
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Copy SPM/SP2D , SPTJB, Ringkasan Kontrak, Berita Acara
Pembayaran
2. Format LaporanTriwulan Dekon/TP
3. Format Dekon/TP
4. Format Konsolidasi Dekon/TP
5. Ringkasan Fisik Kegiatan :
a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (hari dan tanggal)
b. Peserta dan Pelaksana Kegiatan ( jumlah orang, pria
dan wanita)
c. Output Kegiatan
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
29|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
IV. PENUTUP
Demikian pedoman penyusunan Laporan fisik dan Keuangan
PLKSDA-BM ini dibuat sebagai acuan bagi Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dalam menyusun pelaporan terkait dengan
pelaksanaan program PLKSDA-BM. Pedoman ini dapat
dikembangkan sesuai kondisi daerah setempat dan kebutuhan,
kepentingan, daerah. Diharapkan pedoman ini diharapkan dapat
membantu memperlancar penyajian perkembangan/progress dan
data informasi kegiatan program PLKSDA-BM secara konprehensif
dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
30|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
LAMPIRAN-LAMPIRAN
31|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Form. SPM/SP2D
SPTJB
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
32|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
FORM SPTJB
33|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
FORM.
Tatacara pengisian form Laporan Realisasi Keuangan Bulanan berisi informasi tentang : Kolom ke-1 diisi nomor pada masing-masing kegiatan. Kolom ke-2 diisi uraian kegiatan dari setiap realisasi. Kolom ke-3 diisi sifat/jenis pembayaran yang tertera pada SPM. Kolom ke-4 s/d kolom ke-6 diisi Nomor, tanggal, dan Nilai pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan
ke KPPN atas beban rupiah murni. Kolom ke-7 s/d kolom ke-9 diisi Nomor, tanggal, dan nilai penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas beban Rupiah Murni.
34|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Lampiran ….. Peraturan Pemerintah Nomor 39/2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ALAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN
Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulan Kegiatan untuk:
a. Pelaksanaan kegiatan yang di sampaikan oleh Penanggung jawab Kegiatan diDepartemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggung jawab Program dengan tembusankepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;
b. Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan secaratriwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan;
c. Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Kegiatan di SKPD secaratriwulanan kepada Penanggung Jawab Program di SKPD bersangkutan.
I. DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA.1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Dinas ........ Provinsi ......2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub
fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama
program5. Indikator hasil : Diisi .....6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan / Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun
pertama) atau 2/1 (2 tahun sekarang tahun ke-1)8. Penanggungjawab Kegiatan : Nama Orang9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Kegiatan : Alamat10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:
Nomor Kode dan NamaSub Kegiatan
Anggaran (Rp.000) Indikator Keluaran(Output) Satuan (Unit)No. Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
35|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
Total
a. Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tecatum dalam dokumenDIPA.
b. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negri.c. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah (dalam
ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum dalam DIPAd. Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai
dengan dana yang tercantum di dalam DIPAe. Kolom 5 : Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah
(dalam ribu rupiah)sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3dengan kolom 4
f. Kolom 6 : Diisi indikator keluaran yang akan di capai oleh masing-masing sub kegiatan. Dataindikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnyaKegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis2500 m2.
g. Kolom 7 : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran subkegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500m2.
III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN
SubKegiatan
S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan ini (%) S/D Triwulan ini (%)LokasiKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R S R S R1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TotalKegiatan*
S: Sasaran; R: Realisasi*Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
36|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
a. Kolom 2 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.
b. Kolom 3 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.
c. Kolom 4 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulanlalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.
d. Kolom 5 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang, pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya.
e. Kolom 6 : Cantumkan prosentase sasaran peyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulanini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan).
h. Kolom 7 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuktriwulan ini.
i. Kolom 8 :Cantumkan proentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulanyang sedang dilaksanakan.
j. Kolom 9 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksnaan fisik hanya untuk triwulanyang sedang dilaksanakan
k. Kolom 10 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah ssaran pada triwulan sebelumnyadengan sasaran pada triwulan ini.
l. Kolom 11 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengantriwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulansebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini.
m. Kolom 12 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulansebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
n. Kolom 13 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengantriwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasran pada triwulansebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
o. Kolom 14 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tesebut dilaksanakan.
PERHATIAN 1:
Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi danaPinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk OO dan RK)ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL.
100% =
PERHATIAN 2:
Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:
A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara berikut:
B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentasetertimbang dari setiap Sub Kegiatan
C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran /realisasitertimbang dari semua Sub Kegiatan.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
37|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No. Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yangDiperlukan
Pihak yang diharapkan dapatMembantu Penyelesaian
Masalah
1 2 3 4 5
Penanggung jawab Kegiatan
(…………………………)
a. Kolom 1 :Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.c. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang
dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehinggadapat menghambat pecapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian
masalah.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
38|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BLAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM
TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI
Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatandi Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggung jawab Program kepadaPimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan.
Unit Organisasi :………………………………………………………………………………………………………………Nomor Surat Pengesahan DIPA :………………………………………………………………………………………………………………Nomor Kode dan Nama Program :………………………………………………………………………………………………………………Indikator Hasil :………………………………………………………………………………………………………………
NomorKode dan
NamaKegiatan
Anggaran (Rp.000) Penyerapan(%) Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*)
LokasiNo.Loan PHLN RM TOTAL S R Narasi Satuan
(Unit) S (%) R (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JumlahS= Sasaran;R=Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang
Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggung jawab mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program
Nomor Surat Pengesahan DIPA: Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimanatercantum pada halaman 1 dokumen DIPA
Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yangmencerminkan befungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesaidilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan mengguakan saaran program yang tecantumdalam dokumen DIPA.a. Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA.b. Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang
mendapatkan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri daribeberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
c. Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang besumber dari PHLN.Bagi kegiatan yang mendapatkan beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untukmasing-masing sumber PHLN tersebut.
d. Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatanyang bersumber dari Rupiah Murni.
e. Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambahkoom 4.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
39|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
f. Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulanini.
g. Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulanini.
h. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Contoh Nama Kegiatan:- Pembangunan jalan- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barangatau jasa.Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):- Terbangunnya jalan- Pelaksanaan pembinaan
i. Kolom 9 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7,misalnya narasi: Terbangunnya jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi:Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali)
j. Kolom 10 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk mengisi kolom ini besumber dari Formulir A Bagian III kolom 12.Untuk jumlah sasran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan
k. Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13.Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.
l. Kolom 12 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apakah lokasi kegiatankurang dari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu persatu, sedangkanuntuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “x lokasi”, x adalahbanyaknya lokasi kegiatan
100% =
PERHATIAN:
Cara Perhitungan Prosenase Tertimbang:
A. Tetapkan lebih dahulu prosenase bobot dari setiap kegiatan dengan cara berikut:
B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentasetertimbang dari setiap Kegiatan.
C. Prosentase tertimbang sasran /realisasi fisik program adalah jumlah Prosentasesasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
40|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No. Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yangDiperlukan
Pihak yang diharapkan dapatMembantu Penyelesaian
Masalah
1 2 3 4 5
……………………………..,. …………Penanggungjawab Kegiatan
(…………………………)a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannyac. Kolom 3 :Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang
dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapatmenghambat pencpaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian
masalah.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
41|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR CLAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD
Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan. Bagian 2 merupakanLaporan Konsolidasi Mnurut Fungsi, Sub Fungsi, dan Program; dan Bagian 3 menguraikan kendaladan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.
Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala, Lembaga/Bappeda, Provinsi/Kabupaten/Kota danKepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanismepelaporan).
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD………………………………………………………………………………………………………………
No No SPDIPA
Nomor
Kode
dan
Nama
Kegiatan
Anggaran (Rp.000)
Penyerapan
(%)
Indikator KinerjaKeluaran (Out
put)*) Penanggung
Jawab
Lokasi
No.Loan PHLN RM TOTAL S R Narasi Satuan
(Unit)S
(%)
R(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151. …/.../
PROGRAM AIndikatorhasil……….
….Kegiatan 1
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
42|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
….Kegiatan 2
….Kegiatan 3
….Kegiatan dst
PROGRAM BIndikatorhasil……….
….Kegiatan 1
….Kegiatan 2
….Kegiatan 3
….Kegiatan dst
JumlahS= Sasaran;R=Realisasi*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang
Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yan membuatlaporan dan diisi bersesuaian.
Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif)yangmencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam programbersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekatidengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumenDIPA.
a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi sesuai dengan Nomor Surat pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada
halaman 1 dokumen DIPA.c. Kolom 3 :Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana
tercantum pada dokumen DIPAd. Kolom 4 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu
kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri.e. Kolom 5 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi
kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masingsumber PHLN tersebut.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
43|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
f. Kolom 6 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yanbersumber dari Rupiah Murni.
g. Kolom 7 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, ysitu jumlah kolom (5+6).h. Kolom 8 :Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.i. Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.j. Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataukombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Contoh Nama Kegiatan:- Pembangunan Jalan dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang ataujasa.Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):- Terbangunnya Jalan dan Pelaksanaan Pembinaan
k. Kolom 11 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7,misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi:Pelaksanaan maka untuk satuan (unit)diisi frekuensi pembinaan (X kali).
l. Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan.
m. Kolom 13 :Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telahdirencanakan. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.
n. Kolom 14 : Cantumkan insyansi penanggung jawab program. Misalnya Program X dilaksanakanoleh Departemen Y, tetapikoordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z,maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z.
o. Kolom 15 : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurangdari atau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi
PERHATIAN 1:Untuk mengisi kolom 10,11,12,dan13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab program (Formulir B) kolom 7,8,9, dan 10
100% =PERHATIAN 2:Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:
A. Tetapkan dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut:
B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentasetertimbangg dari setiap Kegiatan.
C. Prosentase tertimbang sasaran/realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentasesasaran/realisasi tertimbang dari semua kegiatan.DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPATDILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAMSATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DIDALAM SUATU INSTANSI.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
44|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan “X lokasi”, X adalah banyaknyalokasi kegiatan.
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI, DAN PROGRAM
Kode
Fungsi/ Sub Fungsi/Program
Anggaran (Rp.000) Penyerapan(%) Indikator Kinerja Keluaran (Out put)*)
PenanggungJawabPHLN RM TOTAL S R
Narasi
Satuan
(Unit)
T
(%)
R
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12XX FUNGSI A
XX SUB FUNGSI AA
XXXX ….Program A1
XXXX ….Program A2
XXXX ….Program A3
XX FUNGSI B
XX SUB FUNGSI AB
XXXX ….Program B1
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
45|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
XXXX ….Program B2
XXXX ….Program B3
Jumlah
a. Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan programb. Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, Sub fungsi, programc. Kolom 3 :Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN.d. Kolom 4 :Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang
bersumber dari Rupiah Murnie. Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom3 ditambah
kolom 4f. Kolom 6 :Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan
triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.g. Kolom 7 :Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan
triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.h. Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing – masing kegiatan.i. Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8.j. Kolom 10,11 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing – masing
program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu)tahun anggaran.
k. Kolom 12 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORANKONSOLIDASI PROGRAM.
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No. Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yangDiperlukan
Pihak yang diharapkan dapatMembantu Penyelesaian
Masalah
1 2 3 4 5
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam Negeri
46|P e d o m a n P e l a p o r a n F i s i k d a n K e u a n g a n
a. Kolom 1 : Diisi nomor urutb. Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang mengahadapi kendala dalam
pelaksanaannya.c. Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang
dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapatmenghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
d. Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.e. Kolom 5 : Diisi dengan pejabat / instansi terkait yang diharapkqn dapat membantu
penyelesaian masalah.