Pedoman Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan 2015

KATA PENGANTAR

Penguatan kelembagaan peternak merupakan upaya untuk meningkatkan

kapasitas kelembagaan peternak melalui perbaikan manajerial usaha,

pengembangan dan diversifikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan

usaha.

Penguatan kelembagaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan kelompok

menuju kelompok usaha yang mandiri dan berdaya saing. Upaya penguatan

ditempuh melalui serangkaian proses dinamis mulai dari pembenahan organisasi

kelompok, pembenahan administrasi, membangun dinamika kelompok dan

pengembangan kelembagaan usaha.

Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi

para stakeholders, termasuk petugas teknis peternakan, sehingga pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternak dapat berjalan

efektif, efisien dan optimal sebagaimana yang diharapkan.

Disadari pedoman pelaksanaan ini masih terdapat kekurangsempurnaan, oleh

karena itu diharapkan saran konstruktif, sehingga pedoman Penguatan

Kelembagaan Peternak ini dapat lebih sempurna di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2014 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA NIP. 19590530 198403 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iii I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3

C. Sasaran .................................................................................................. 3

D. Pengertian .............................................................................................. 4

E. Indikator Keberhasilan ........................................................................... 5

II. PENGUATAN KELEMBAGAAN PETERNAK

A. Kebijakan ................................................................................................ 6

B. Ruang Lingkup ....................................................................................... 6

III. PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PETERNAK ............. 9

IV. MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi ......................................................................... 11

B. Pelaporan ............................................................................................... 12

V. PENUTUP ................................................................................................... 13

ii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Alur Penguatan Kelembagaan

.

7

Gambar 2. Hubungan Kelembagaan Kelompok Dengan Kelembagaan Usaha kelompok

.

8

iii

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Peternak Tahun 2015 1

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani memberikan amanah kepada kita

semua untuk melaksanakan pembangunan pertanian

secara nasional dengan memprioritaskan pemberdayaan

petani/peternak demi meningkatkan kemampuan dan

kapasitas petani/peternak serta kelembagaan petani/peternak

dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern

dan berkelanjutan.

Upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk

mencapai kesejahteraan petani/peternak yang lebih baik.

Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan

mengembangkan pola pikir peternak, meningkatkan usaha

peternak, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan

Peternak agar mampu mandiri dan berdaya saing. Salah satu

kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi peternak agar

lebih berdaya adalah penguatan kelembagaan peternak,

demi meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan

kelembagaan peternak serta peningkatan status dan skala

usaha kelompok maka perlu dilakukan penataan dan

penguatan kelembagaan peternak sehingga eksistensi dan

dinamika kelompok dapat berjalan optimal.


Selama ini keberadaan kelembagaan peternak belum

berkembang sejalan dengan kebutuhan anggota dalam

pengembangan usahanya. Fasilitasi dari berbagai program

pemberdayaan peternak telah memberi peluang bagi

kelembagaan peternak untuk mengembangkan kapasitasnya

mejadi kelembagaan usaha dalam bentuk koperasi.

Keberadaan kelompok maupun gapoktan yang belum memiliki

kekuatan hukum seringkali membuat mereka menjadi tidak

berdaya apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan

dengan pengembangan usaha karena dianggap tidak memiliki

kekuatan di mata hukum. Sehubungan dengan hal tersebut,

bagi kelompok dan atau gapoktan yang berhasil dalam

mengembangkan usahanya dan telah mendapatkan upaya

penguatan kelembagaan, maka kelompok atau gapoktan

tersebut berpeluang ditingkatkan kemampuannya untuk

membentuk kelembagaan usaha yang berbadan hukum.

Kondisi saat ini masih banyak kelembagaan peternak belum

berfungsi sesuai dengan harapan, antara lain disebabkan

karena: 1). Kelembagaan peternak masih belum berorientasi

usaha produktif; 2). Akses terhadap sumber

pembiayaan/perbankan dan jaringan pasar belum optimal; 3).

Kelembagaan peternak belum mampu melayani kebutuhan

pengembangan agribisnis bagi anggotanya; dan 4).

Kelembagaan peternak belum mampu menghubungkan


dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar

sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha

lainnya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penguatan Kelembagaan Peternak tahun 2015 ini

disusun dengan maksud sebagai acuan bagi seluruh stake

holder, baik di pusat maupun di daerah termasuk petani

peternak itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan

pengembangan Kelembagaan Peternak sesuai tugas dan

peran masing-masing.

C. Sasaran

1. Terlaksananya fasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan peternak;

2. Berkembangnya kelembagaan peternak menjadi

kelembagaan usaha yang berbadan hukum;

3. Berkembangnya kelembagaan usaha peternak.


D. Pengertian Dalam Pedoman Penguatan Kelembagaan ini, yang dimaksud

dengan:

1. Peternak adalah masyarakat yang melaksanakan kegiatan

mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak

untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan

tersebut.

2. Kelembagaan peternak adalah lembaga yang

ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani/peternak

guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan

kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (Poktan)

dan gabungan kelompok tani (Gapoktan)

3. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak yang

dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan

kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan

usaha anggota.

4. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan

beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama

untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal

untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya


sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

6. Agribisnis Peternakan adalah rangkaian kegiatan usaha

pertanian yang terdiri dari:

- subsistem hulu/on farm (perbibitan, pakan, obat-obatan

dan vaksin, alat dan mesin

- subsistem hilir/off farm (pengolan produk hasil peternakan

dan pemasaran)

- subsistem penunjang (lembaga pembiayaan/perbankan,

transportasi, informasi dan teknologi serta kebijakan

pemerintah)

E. Indikator Keberhasilan

1. Meningkatnya status kelembagaan peternak;

2. Berkembangnya kelembagaan peternak menjadi

kelembagaan usaha;

3. Berkembangnya kelembagaan usaha peternak.


BAB. II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN

KELEMBAGAAN PETERNAK

A. Kebijakan

Kebijakan pengembangan kelembagaan peternak diarahkan

pada:

1. Peningkatan kapasitas peternak yang berkualitas, andal,

berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi

bisnis;

2. Peningkatan kelembagaan peternak dan kelembagaan

usaha peternak yang kuat dan mandiri;

3. Peningkatan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penguatan kelembagaan peternak meliputi

fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan

peternak; berkembangnya kelembagaan peternak menjadi

kelembagaan usaha yang berbadan hukum, dan

berkembangnya kelembagaan usaha peternak.


Proses Penguatan Kelembagaan Peternak dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Perusahaan Sarana produksi tan/Nak

Bank Mitra Usaha

Bimbingan Teknis

KELEMBAGAAN USAHA BERBADAN HUKUM

Koperasi Perseroan Terbatas (PT)

Kelembagaan Usaha Peternak yang Mandiri

dan Berdaya Saing

Poktan Gapoktan

Pengawalan dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan

Peternak Manajemen Kelembagaan

Usaha Diversifikasi Produk Aspek Legal Formal Pengolahan Unit Usaha Tertib Administrasi


BAB. III PELAKSANAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PETERNAK

Upaya penguatan kelembagaan peternak dilakukan melalui

pengembangan kapasitas kelembagaan peternak membentuk

kelembagaan usaha berbadan hukum dalam rangka meningkatkan

posisi tawar.

Setiap kelembagaan peternak baik poktan maupun gapoktan

memiliki peluang untuk membentuk kelembagaan usaha, namun

demikian kelembagaan usaha harus terbentuk berdasarkan

kebutuhan peternak dalam mengembangkan usahanya

memerlukan dukungan aspek legal formal agar memiliki posisi

tawar yang sama dengan kelembagaan ekonomi lainnya.

Kriteria umum bagi kelembagaan peternak yang dapat membentuk

kelembagaan usaha sebagai berikut:

1. Telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi

pasar;

2. Struktur organisasi kelembagaan peternak (poktan, gapoktan)

telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha

atau unit usaha agribisnis;

3. Memiliki perencanaan usaha yang disusun secara partisipatif

dalam kurun waktu atau siklus uasaha tertentu;

4. Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha (cash flow dan

neraca);


5. Telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan

kelembagaan peternak lainnya;

6. Telah membangun kemitraan usaha dengan pengusaha atau

kelembagaan ekonomi lainnya;

7. Membutuhkan dukungan aspek legal formal untuk memperkuat

pengembangan usaha.


BAB. IV MONITORING EVALUASI dan PELAPORAN

Monitoring adalah pemantauan proses pelaksanaan penguatan

kelembagaan peternak yang dilakukan dengan membandingkan

antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun.

Disamping itu juga merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan

tidak sesuai dengan perencanaan sebagai dasar perbaikan

selanjutnya. Aspek rencana yang dipantau meliputi: input, kegiatan

dan output.

Evaluasi adalah: menilai efiensi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini

dilakukan dengan membandingkan antara hasil dan tujuan akhir

dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan peternak.

A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan peternak

dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengembangan

kelembagaan peternak diantaranya:

1. Kesiapan kelembagaan peternak yang memenuhi kriteria

untuk dikembangkan kapasitasnya;

2. Proses musyawarah untuk menyepakati pemilihan dan

pembentukan kelembagaan peternak;

3. Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan

kelembagaan peternak sesuai dengan bentuk kelembagaan


yang disepakati;

4. Status untuk mendapatkan legalitas formal;

5. Jumlah kelembagaan peternak yang terbentuk;

6. Penguatan kapasitas manajerial usaha kelembagaan

peternak;

7. Jumlah kelembagaan peternak yang melakukan jejaring atau

kemitraan usaha dengan pihak lain.

B. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporka secara berjenjang mulai

dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi hingga Pusat.


BAB. VI

PENUTUP

Hasil utama pemberdayaan peternak adalah perubahan pola pikir,

wawasan dan perilaku yang ditujukkan dengan tumbuhnya kembali

rasa percaya diri, kebersamaan, etos kerja, serta kesadaran akan

potensi individu dan masyarakat untuk membangun masa

depannya melalui pengembangan agribisnis berbasis inovasi

teknologi.

Penguatan kelembagaan peternak merupakan upaya untuk

meningkatkan kapasitas kelembagaan peternak agar sejajar

dengan kelembagaan ekonomi lainnya dalam melaksanakan

agribisnis dan agroindustri melalui perbaikan manajerial berskala

ekonomi, pengembangan dan diversifikasi usaha yang dibangun

dalam satu kelembagaan usaha formal.

Kelembagaan peternak yang ditumbuhkan dari pengembangan

kelembagaan diharapkan dapat memperkuat posisi dan

mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta

kemandirian masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan 2015

Documents

Transcript of Pedoman Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan 2015