PEDOMAN KJP
Transcript of PEDOMAN KJP
PEDOMAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN (BPSM)
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAMELALUI
KARTU JAKARTA PINTAR
Dinas Pendidikan Provinsi DKI JakartaJl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 - 41 Jaksel
Tahun 2013
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya buku Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM)
Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah
tersusun di Provinsi DKI Jakarta.
Buku pedoman ini berisi tentang beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa
BPSM mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk suksesnya
Program Wajib Belajar 12 Tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan dan pelaksanaan BPSM yang memerlukan pembiayaan besar
dan pendataan akurat membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, dalam buku
pedoman ini juga dilengkapi dengan perangkat monitoring dan pelaporannya.
Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam
melaksanakan program Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa Miskin bagi Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas, sekolah dan masyarakat. Dilandasi pentingnya
program ini sebagai upaya untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya bagi
peserta didik miskin dalam memperoleh pendidikan, partisipasi dan peran aktif komunitas
pendidikan sangat diharapkan. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terimakasih atas
peran aktif semua pihak yang dapat memberikan kontribusinya bagi usaha percepatan
peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan (pendampingan dan
pengawasan) pelaksanaan program pemenuhan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) dalam
bentuk Kartu Jakarta Pintar.
Jakarta, 1 Desember 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKANPROVINSI DKI JAKARTA
Dr. H.TAUFIK YUDI MULYANTO, M.PdNIP 196111091987031005
2i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………... i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………………… 1
B. Landasan Hukum ……………………………………………….... 2
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………. 2
D. Sasaran …………………………………………………………… 3
E. Hasil yang Diharapkan …………………………………………… 4
BAB II PROGRAM BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN (BPSM)
A. Pengertian ………………………………………………………… 4
B. Kategori Miskin ………………………………………………...... 5
C. Kriteria Siswa Miskin……………………………………....…...... 5
D. Unit Cost Biaya Personal Siswa Miskin ………………………..... 6
E. Alokasi Anggaran yang Dibutuhkan …………………………...... 7
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN
A. Penentuan Kuota ………………………………………………… 8
B. Persyaratan Penerima BPSM ……………………………………. 9
C. Mekanisme Pelaksanaan dan Tahapannya ………………………. 9
BAB IV STANDAR BAKU PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN
PELAPORAN PEMBELANJAAN BPSM
A. Standar Baku Penggunaan BPSM.... ……………………………… 10
B. Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan BPSM................................ 11
C. Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembelanjaan BPSM............... 11
D. Mekanisme Pelaporan Pembelanjaan BPSM.................................... 12
BAB V PENUTUP .............................................................................................. 13
LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi, karena
daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan
pembangunannya di sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban
tugas untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik,
terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di
wilayah perkotaan. Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurang
mampu menjadi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi makro yang belum kondusif.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dalam pasal 5
ayat (1), menyatakan bahwa “warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar sampai tamat”. Pasal 16 huruf (f) menyebutkan bahwa
”pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun
khusunya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar” .
Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
telah melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (2007) dan selanjutnya pada tahun
2012 telah dicanangkan Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk mewujudkan program Wajib
Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia
sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan
menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan
Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti
pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BPSM teknis penyaluranya dilakukan
melalui Program Kartu Jakarta Pintar, yaitu berupa kartu ATM Bank DKI.
Dalam rangka mewujudkan Program Kartu Jakarta Pintar yang tepat sasaran, Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun buku Pedoman Pemenuhan Kebutuhan
Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) Peserta Didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTS,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA Melalui Kartu Jakarta Pintar. Buku pedoman ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam mentransformasikan pemahaman dan teknis
pelaksanaan kepada jajaran Dinas Pendidikan khususnya dan instansi terkait di Provinsi
DKI Jakarta.
4
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006
tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2012
tentang Pemberian Bantuan Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Madrasah
Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu/Miskin
Melalui Kartu Jakarta Pintar;
10. Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 tentang Penggunaan Data Rumah Tangga
Hasil Pendataan PPLS 2011.
11. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya
Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi
Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu/Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar.
C. Maksud dan Tujuan
Buku Pedoman BPSM peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar ini disusun untuk
memberikan penjelasan latar belakang, mekanisme dan ketentuan-ketentuan teknis
pelaksanaannya dengan tujuan :
1. Memiliki persepsi yang sama tentang program pemberian BPSM bagi peserta didik
SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu
Jakarta Pintar.
5
2. Menjabarkan secara operasional pemanfaatan pemberian BPSM untuk kepentingan
masyarakat tidak mampu pada usia sekolah dasar sampai dengan menengah di
Provinsi DKI Jakarta.
3. Melaksanakan program BPSM untuk peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar dengan data yang
cermat, akuntabel dan tepat sasaran.
D. Sasaran
Sasaran untuk program pemberian BPSM bersumber dari hasil Pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Data penduduk Provinsi DKI Jakarta kategori
40% rumah tangga Indonesia berpenghasilan terendah tercatat 332,465 ribu jiwa yang
termasuk dalam usia sekolah (7-18 tahun), dengan rincian sebagai berikut :
Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011
UsiaSangat Miskin
MiskinHampir Miskin
Rentan Miskin
Jumlah Keterangan
7-12 Tahun
84.830 49.913 32.176 3.467 170.386Setara
SD/SDLB/MI
13-15 Tahun
36.996 26.029 18.607 2.220 83.852 Setara SMP/SMPLB/MTs
16-18 Tahun
28.710 24.980 21.721 2.816 78.227Setara
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA
Total 150.536 100.922 72.504 8.503 332.465
E. Hasil yang Diharapkan
Dengan dibuatnya buku Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa
Miskin (BPSM) Peserta Didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA Melalui Kartu Jakarta Pintar, diharapkan :
1. Komunitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta semakin memahami tentang program
pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar.
2. Para pengelola program, mampu menjabarkan secara operasional pemanfaatan
pemberian BPSM untuk kepentingan masyarakat tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta.
3. Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi terkait, mampu
melaksanakan program BPSM melalui Kartu Jakarta Pintar secara cermat dan tepat
sasaran.
6
BAB II
PROGRAM BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat
perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi
Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat
sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen bagi
pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data
kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap
kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target
penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
A. Pengertian
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mencakup gambaran tentang:
A. Kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari,
sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan (kelangkaan barang-barang dan
pelayanan dasar).
B. Kurangnya kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan
dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini
mencakup masalah-masalah politik dan moral.
C. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini
sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
(Sumber : diolah dari http://id.wikipedia.org).
Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan tersebut di atas, maka
yang dimaksud siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah
dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara
materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan
dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam,
sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.
7
B. Kategori Miskin
Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011,
orang miskin dapat dibedakan dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin,
dan rentan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 telah mengumumkan
bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta.
BPS (hasil survei per September 2011), mengkategorikan orang miskin di
Indonesia menjadi tiga, yaitu :
1. Miskin.
2. Hampir miskin.
3. Sangat miskin.
BPS mencatat perhitungan kategori orang miskin, yaitu dilakukan untuk
mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa nasi (makan), karena
jika tidak yang bersangkuatan akan meninggal. Kemiskinan yang diukur, yakni dengan
mengetahui ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi. Dengan demikian, bisa saja
orang miskin itu mendapat bantuan seperti jaminan kesehatan berupa jamkesmas, bantuan
subsidi beras murah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain. Orang miskin yang
penting makan, karena tidak mampu untuk pengeluaran sandang, perumahan, pendidikan
dan kesehatan. (Sumber : diolah dari © VIVA.co.id).
Masyarakat rentan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mampu
menghidupi dirinya dan keluarga, tetapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah
sakit. Sedangkan masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga tidak mampu membiayai pengobatan rawat jalan dan
rawat inap. (Sumber : diolah dari http://www.solopos.com/2012/03/08/rentan-miskin).
C. Kriteria Siswa Miskin dan Persyaratan Penerima BPSM
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa siswa miskin adalah peserta didik pada
jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal
dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak
memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang
dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta
biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan
pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI,
SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar
Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
8
1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3. Menggunakan angkutan umum
4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah
6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7. Daya pemanfaatan internet rendah
8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya
D. Unit Cost BPSM
Pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTS,
SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar didasarkan pada
perhitungan besaran unit cost per peserta didik per bulan untuk satu tahun anggaran
sebagai berikut :
1. SD/SDLB/MI sebesar Rp. 180.000,- (Rp. 2.160.000/ tahun).
2. SMP/SMPLB/MTs sebesar Rp. 210.000,- (Rp. 2.520.000/ tahun).
3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA sebesar Rp. 240.000,- (Rp. 2.880.000/ tahun).
Adapun untuk pemenuhan unit kebutuhan bagi peserta didik yang memperoleh
program BPSM yaitu mencakup sebagai berikut :
No Unit Kebutuhan
Unit Cost/Tahun/Satuan Pendidikan
SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTsSMA/SMALB/
SMK/SMKLB/MA
1Transport ke dan
dari SekolahRp. 900.000,- Rp. 1. 200.000,- Rp. 1.320.000,-
2Buku, Alat Tulis,
dan Tas SekolahRp. 400.000,- Rp. 450.000,- Rp. 450.000,-
3Baju dan Sepatu
SekolahRp. 560.000,- Rp. 560.000 Rp. 710.000,-
4Tambahan Makan
dan MinumRp. 300.000,- Rp. 335.000,- Rp. 400.000,-
Jumlah Total Rp. 2.160.000,- Rp. 2.520.000,- Rp. 2.880.000,-
9
E. Alokasi Anggaran yang Dibutuhkan :
Lancar dan suksesnya program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI,
SMP/SMPLB/MTS, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar,
sangat ditentukan dari tersedianya alokasi dana yang dibutuhkan. Pada Tahun Anggaran
2013 untuk program pemberian BPSM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mengalokasikan dana sebesar Rp.
804.634.560.000,- (delapan ratus empat milyar, enam ratus tiga puluh empat juta, lima
ratus enam puluh ribu rupiah).
Adapun rincian alokasi pemanfaatan dana BPSM sebagai berikut :
NoKelompok Usia
(Satuan Pendidikan)
Jumlah Siswa
Miskin
Unit Cost Per Bulan
(Rp)
Jumlah Bulan
Jumlah Anggaran KJP (Rp)
17 - 12 Tahun
(Setara SD/SDLB/MI) 170.386 180.000 12 368.033.760.000
213 - 15 Tahun
(Setara SMP/SMPLB/MTs) 83.852 210.000 12 211.307.040.000
316 - 18 Tahun
(Setara SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA) 78.227 240.000 12 225.293.760.000
JUMLAH 332.465 804.634.560.000
10
BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme pelaksanaan program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI,
SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar,
merupakan bagian dari kegiatan perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta
jajaran yang ada di Suku Dinas Pendidikan, Sekolah, dan instansi terkait. Kegiatan ini dapat
berbentuk rapat kerja, rapat koordinasi, forum diskusi, dan pertemuan informal. Tahap
kegiatan pelaksanaan program mencakup : penentuan kuota, penjaringan, verifikasi, dan
migrasi data, pembuatan MoU/PKS dengan Bank DKI, serta penerbitan dan distribusi Kartu
Jakarta Pintar.
A. Penentuan Kuota
Penentuan kuota untuk pemberian program BPSM didasarkan pada hal standar,
yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Dalam hal
jumlah peserta didik miskin yang ada di suatu wilayah (akurasi data dapat dipertanggung
jawabkan), akan memperoleh prioritas dengan persentase yang lebih besar.
Kuota masing-masing wilayah dengan sebaran sekolah dan peserta didik calon
penerima BPSM KJP Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
No Wilayah
Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta
KeteranganSD/SDLB MI SMP/SMPLB MTs SMA/
SMALB/SMK/
SMKLB
MA
1 Jakarta Pusat
13.387 4.506 12.950 1.931 12.509 890 Data Siswa Miskin PPLS (2011) :Setara
SD/SDLB/MI = 170.386
Setara SMP/SMPLB/MTs = 83.852
Setara SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA = 78.227
Total = 332.465
2 Jakarta Utara
21.575 7.400 14.800 2.300 15.281 900
3 Jakarta Barat
30.578 6.000 13.800 2.650 15.000 985
4 Jakarta Selatan
29.123 6.820 12.950 2.400 15.000 996
5 Jakarta Timur
41.212 7.815 15.131 4.150 15.500 681
8 Kab. Adm. Kp. Seribu
1.820 150 740 50 385 100
Jumlah137.695 32.69
170.371
13.48173.675
4.552
Jumlah Total 170.386 83.852 78.227 332.465
11
B. Persyaratan Penerima BPSM
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013, akan memberikan BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain
yang dapat dipertanggung jawabkan.2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua
Rukun Tetangga (RT) setempat.3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite
Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.
C. Mekanisme Pelaksanaan dan Tahapannya
Mekanisme pelaksanaan pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar agar akurat dan tepat sasaran, yaitu dengan melakukan tahapan sebagai berikut :
No Tahapan PelaksanaanWaktu
PelaksanaanPenanggung
Jawab1 Sekolah mendata peserta didik miskin sesuai standar
format data individu Bank DKI setelah diberikan kuota oleh Sudin Pendidikan setempat.
Desember 2012 Kepala Sekolah
2 Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima KJP yang memenuhi persyaratan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.Data diserahkan ke Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan dalam bentuk printout dan softcopy (CD)
Desember 2012 Kepala Sekolah
3 Data peserta didik calon penerima KJP, selanjutnya diverifikasi oleh Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat.
Januari 2013 Kasi Dikdas /Dikmen Kec
4 Rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut selanjutnya dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah.
Januari 2013 Kepala Sekolah
5 Sudin/Dinas Pendidikan setempat mengesahkan kuota jumlah KJP untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/SMK/SMKLB/MA.
Februari 2013 Kasudin Pendidikan
6 Sudin/Dinas Pendidikan mengajukan daftar nama-nama siswa penerima KJP untuk pembuatan aplikasi ATM ke Bank DKI.
Februari 2013 Kasudin Pendidikan
7 Rekap data penerima BPSM KJP dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Seksi Kerja Sama Antar Lembaga (KAL)/Persekolahan.
Maret 2013 Dinas Pendidikan
8 Penyerahan ATM KJP kepada peserta didik penerima BPSM.
Maret 2013 Bank DKI
12
BAB IV
STANDAR BAKU PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BPSM
A. STANDAR BAKU PENGGUNAAN BPSM
No Jenis Belanja Kebutuhan Personal
Siswa
Maksimum Volume Per Hari Per Bulan Per Tahun
1 Pakaian Seragam Sekolah
2 stel seragam harian 1 stel baju batik 1 stel baju olah raga 1 stel baju lab/bengkel 1 stel baju pramuka 1 stel baju praktik kerja
industri (SMK) 1 stel baju ekstra
kurikuler
2 Sepatu dan kaos kaki 1 pasang3 Tas 1 buah4 Buku Tulis 4 unit per mata pelajaran5 Ballpoint 1 lusin6 Pensil/Spidol 1 lusin7 Penghapus/Tipex 1/2 lusin8 Penggaris 1 unit9 Transportasi/Ongkos 2 – 4 trip10 Tambahan Gizi Tentatif (sesuai keadaan)11 Foto Copy materi
pelajaran dan penugasan
Tentatif (sesuai keadaan)
12 Alat Praktik (Pelajaran Sains/Kejuruan)
Tentatif (sesuai keadaan)
13 Bahan Praktik (Pelajaran Sains/Kejuruan)
Tentatif (sesuai keadaan)
B. MEKANISME PENGAWASAN PEMBELANJAAN BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN (BPSM) MELALUI KJP
13
No Sasaran Pengawasan Petugas Pengawas
Dokumen Pendukung
1 Siswa membuat rencana pembelanjaan BPSM Triwulan I, II, III, IV
Sekolah Rencana Belanja Siswa (RBS)
2 Siswa dan orang tua siswa menandatangani Surat Pernyataan tentang kesediaan membelanjakan BPSM/KJP untuk pemenuhan kebutuhan sekolah
Sekolah Surat Pernyataan
3 Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan BPSM/KJP setiap bulan.
Sekolah Laporan Bulanan Pembelanjaan BPSM oleh setiap siswa pemegang KJP
4 Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP setiap triwulan
Sekolah Rekapitulasi Belanja BPSM seluruh siswa
5 Sekolah melaporkan pembelanjaan BPSM untuk seluruh siswa penerima KJP setiap Triwulan I, II, III, IV ke Sudin.
Sudin Laporan Sekolah tentang Belanja BPSM seluruh siswa pemegang KJP.
C. JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEMBELANJAAN BPSM
No Jenis Pelanggaran Sanksi Tindak Lanjut1 Siswa membelanjakan BPSM diluar
kebutuhan sekolah (membeli HP, menonton film, dll)
BPSM/KJP dicabut Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BPSM KJP
2 Orang tua membelanjakan BPSM untuk kebutuhan rumah tangga diluar kepentingan sekolah
BPSM/KJP dicabut Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BPSM KJP
3 Sekolah memanfaatkan dana BPSM siswa penerima KJP untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (khusus sekolah swasta)
Kepala Sekolah diberikan peringatan keras oleh Kasudin
Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi
D. MEKANISME PELAPORAN PEMBELANJAAN BPSM
14
Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan
(triwulan) sekali dan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar dapat melakukan
penarikan BPSM untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sekolah.
Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan
BPSM setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban
penggunaan dana BPSM.
Laporan penggunaan BPSM setiap bulan diserahkan siswa kepada sekolah dan
selanjutnya seluruh rekapitulasi penggunaan BPSM dilaporkan oleh Kepala Sekolah
kepada Sudin.
BAB V
15
PENUTUP
Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga
DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan
minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD
Provinsi DKI Jakarta
Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP, antara lain :
1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang
SMA/SMK;
2. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan;
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.
Demikian pedoman ini dibuat dengan harapan agar dapat dijadikan rujukan dalam
pelaksanaan kegiatan pemberian Kartu Jakarta Pintar pada tahun 2013 dan dapat
digunakan sebagaimana mestinya baik oleh Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan,
sekolah, peserta didik, orang tua maupun masyarakat.
Jakarta, 1 Desember 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Dr. H.TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005
Lampiran 1
16
SURAT PERNYATAAN
PESERTA DIDIK PENERIMA KARTU JAKARTA PINTAR
Dalam rangka penggunaan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) melalui Kartu Jakarta
Pintar (KJP) Tahun 2013, maka yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Nama :
Sekolah :
Kelas :
Nama Orang Tua :
1. Bersedia membelanjakan BPSM untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut
ilmu di sekolah;
2. Setiap bulan melaporkan penggunaan BPSM secara jujur, transparan dan
bertanggungjawab;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini,
maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa pencabutan BPSM/KJP.
Jakarta,............................... 20 ...
Mengetahui
Orang Tua/Wali Penerima Kartu Jakarta Pintar
(.................................................) (.................................................)nama lengkap dan tanda tangan nama lengkap dan tanda tangan
Lampiran 2
17
FORMULIR LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN (BPSM)
MELALUI KARTUJAKARTA PINTAR (KJP)
Bulan :
Nama Sekolah :
Nama Peserta Didik :
Kelas :
No. Kebutuhan Personal Peserta Didik Besar Dana Keterangan
1 Transportasi Rp.
2 Buku Tulis Rp.
3 Alat Tulis Rp.
4 Sepatu Rp.
5 Seragam Rp.
6 Lain-lain : (sebutkan)
a. Rp.
b. Rp.
c. Rp.
d. Rp.
e. Rp.
f. Rp.
g. Rp.
h. Rp.
i. Rp.
JUMLAH Rp.
Jakarta, .........................20.....
Penerima Kartu Jakarta Pintar
(................................................)nama lengkap dan tanda tangan
Lampiran 3
18
SURAT PERNYATAAN
SEKOLAH PENERIMA KARTU JAKARTA PINTAR
TAHUN 2013
Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui penggunaan Biaya
Personal Siswa Miskin (BPSM) dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Tahun 2013 maka dengan
ini saya :
Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah :
Alamat :
menyatakan bahwa :
1. Bersedia melakukan pemantauan dan pembinaan intensif kepada peserta didik dan orang
tua penerima Kartu Jakarta Pintar Tahun 2013
2. Bersedia membuat laporan secara berkala (triwulan) tentang pelaksanaan Kartu Jakarta
Pintar Tahun 2013 sesuai format terlampir
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Tahun 2013
Jakarta, ...
Kepala Sekolah
(................................................)nama lengkap dan tanda tangan
Lampiran 4
19
LAPORAN
REKAPITULASI PELAKSANAAN BANTUAN
BIAYA PERSONAL SISWA MISKIN (BPSM)
MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR
Triwulan :
Nama Sekolah :
Jumlah Peserta Didik Penerima KJP :
Total Kumulatif Dana BPSM/KJP :
No. Nama Peserta Didik
Penerima KJP
Kebutuhan Personal yang Dibelanjakan Peserta Didik
1
2
3
4
5
Permasalahan yang dihadapi dalam program BPSM KJP :
No. Permasalahan Penyebab
Permasalahan
Solusi Tindak Lanjut
Jakarta, ...................................20....
Kepala Sekolah
(......................................................)NIP/NRK.
20