Pedoman Bendahara
-
Upload
kpuaudit -
Category
Government & Nonprofit
-
view
2.800 -
download
18
description
Transcript of Pedoman Bendahara
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
(Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013)
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUBBAG PERBENDAHARAAN KP DJBC
1
DASAR HUKUM
1.• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4.• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
5.• PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
6.• PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2
KETENTUAN TURUNANNYA
PMK No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausah aan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja danPerdirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Bendahara kementerian Negara/Lembaga/kantor/satuan Kerja
Dicabut dan diganti
PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tangg ung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN dan
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjaw aban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Ve rifikasi
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
3
Latar Belakang
PMK NO. 73/PMK.05/2008
danPERDIRJEN
PERBENDAHARAAN NO. PER-47/PB/2009
Kelemahan Dalam Implementasi:1. Belum mengatur bagaimana tata cara pengangkatan dan
pemberhentian bendahara2. Belum mengatur detail untuk bendahara penerimaan3. Bendahara mencatat belanja LS kepada pihak ketiga4. Tidak diberikan aplikasi yang secara teknis membantu
bendahara menyusun LPJ
PMK NO. 162/PMK.05/2013 dan
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-3/PB/2014
Meluruskan hal prinsip dan melengkapi:1. Mengatur bagaimana tata cara pengangkatan dan pemberhentian bendahara sehingga jelas kedudukan dan
tanggung jawab bendahara.2. Mengatur penatausahaan Bendahara Penerimaan.3. Disiapkan aplikasi yang secara teknis membantu
bendahara dan standarisasi format laporan.4. Meluruskan pengaturan bahwa bendahara
bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya.5. Penertiban rekening (LPJ Bendahara dilampiri rek koran).6. Mengatur norma waktu dalam hal bendahara menyimpan
uang LS seperti honor.4
Perbedaan Konsepsi (01)
Konsepsi lama
(KMK 332/1968)
Mengacu ICW
Konsepsi baru
(UU 1/2004 PP 8/2006
PMK 73/MK.05/2008)
Bendahara tidakdapat dipengaruhi
oleh atasan langsung
Konsepsi terkini
(UU 1/2004 PP 45/2013
PMK 162/PMK.05/2013)
Bendahara tidak dapatdipengaruhi oleh
KPA/PPK
Hubungan Bendahara dengan KPA
Pengaruh atasanlangsung terhadapBendahara sangat
dominan
oleh atasan langsung(KPA)
Bendahara dapatmenolak perintah
bayar yang diajukanoleh KPA (apabilapersyaratan tidak
terpenuhi)
Bendahara dapatmenolak perintah bayar
dari KPA/PPK
Diperkenalkan perintahbayar berupa SPBy
Diatur SyaratPengangkatan,
pembebasan tugas, pengangkatan kembali,
pemberhentian danpenetapan pejabat
pengganti Bendahara
5
Perbedaan Konsepsi (02)
Konsepsi lama
(KMK 332/1968)
Mengacu ICW
Hanya mengaturpembukuan pada
Konsepsib baru
(UU 1/2004 PP 8/2006
PMK 73/MK.05/2008)
Pengaturan lebihluas, meliputi
pengelolaan uang,
Konsepsi terkini
(UU 1/2004 PP 45/2013
PMK 162/PMK.05/2013)
Pengaturan pembukuanmenegaskan padalingkup kerja dan
Pembukuan Bendahara
pembukuan padaBKU
Pembukuan
sangat kaku
(harus tulis tangandengan tinta warna
tertentu)
pengelolaan uang, pembukuan dan
pertanggungjawabannya)
Pengaturanpembukuan
sangat luwes (dapatdengan tulis tangan
dan/ataumenggunakan
komputer)
lingkup kerja dantanggung jawab
Bendahara
Pembukuanmenggunakan aplikasi
SiLaBI dan
Pelaporan rekeningmeliputi seluruh
rekening yang dikelolaoleh Bendahara
6
BAB URAIAN PASAL
I. Ketentuan Umum 1
II. Pengangkatan Bendahara 6
III. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara
10
IV. Perberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara
13
SISTEMATIKAPMK No. 162/PMK.05/2013
Pengganti Bendahara
V. Penatausahaan Kas 15
VI. Pembukuan Bendahara 30
VII. Pemeriksaan Kas Bendahara dan RekonsiliasiPembukuan Bendahara dengan UAKPA
34
VIII. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan BPP
38
IX. Ketentuan Penutup 47
7
BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan2. Bendahara Pengeluaran3. Bendahara Pengeluaran Pembantu4. Bendahara Satker BLU
Catatan:Bendahara Satker BLU juga berkewajiban menyampaikan LPJ dikarenakan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan d an kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak ter pisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kiner ja K/L.
Ada 3 nomenklatur Bendahara, yaitu Bendahara Peneri maan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP P).
8
BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya dan menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
9
Batasan Tanggung Jawab Bendahara
Kuasa
BUN
Bendahara Penerimaan
LPJBUN
Bendahara PengeluaranBPP
LPJ LPJ
- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN
- Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
10
PENGANGKATAN BENDAHARA
Kepala Kantor/Satker
Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat:
Bendahara Penerimaan dan/ Pengeluaran
Guna kelancaran dapat mengangkat BPP
Dapat mendelegasikan kepada:
Sekjenberperan
dalam pengangkatan
Bendahara
Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat pergantian periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP
tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
Pengangkatan harus:
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan BUN
Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA,
PPSPM, PPK dan Kuasa BUN
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh saling merangkap
Karena keterbatasan SDM boleh dirangkap seizin
Kuasa BUN
11
PENGANGKATAN BPP
• Terdapat kegiatan yang lokasinyaberjauhan dengan tempat kedudukanBendahara Pengeluaran.
1.
• Beban kerja Bendahara Pengeluaransangat berat berdasarkan penilaianKepala Kantor/Satker.
2.
12
Guna kelancaran pelaksanaan penerimaan, Kepala Kant or/Satker dapat menunjuk “petugas penerima setoran/PPS”
• Berfungsi untuk:• menerima uang dari wajib bayar• menyampaikan uang yang diterimanya kepada Bendahara
Penerimaan atau langsung menyetorkannya ke Kas Negara atasnama Bendahara Penerimaan
1.
• Penyampaian uang oleh petugas ke Bendahara Penerimaan disertai bukti penerimaan2. Penerimaan disertai bukti penerimaan
• Format bukti penyampaian dan teknis penyampaiannya ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satker
2.
• Lokasi penerimaan berbeda dengan lokasi tempatBendahara Penerimaan berada
• Beban kerja yang berat dan tidak memungkinkan untukdilakukan sendiri oleh Bendahara Penerimaan
3.
13
SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA
1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara
2. Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi sbb:
1
2
dipenuhi sbb:a) Pegawai Negerib) Pendidikan minimal SLTA atau
sederajatc) Golongan Minimal II/b atau sederajat
14
PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI BENDAHARA
� Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan Bendahara, apabila:a) Terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau
b) Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktupaling singkat 3 (tiga) bulan.
� Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara,
1
� Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Pejabat pengganti sebagai Bendahara.
� Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali Bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai Bendahara, apabila:
1.Tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum, 2.Pegawai kembali bertugas di satker lingkungannya.
2
3
15
No Pemberhentian Bendahara, jika:
1. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
2. Dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
PEMBERHENTIAN BENDAHARA DANPENETAPAN BENDAHARA BARU
Menteri/Pimpinan Lembagamempunyai kekuatan hukum tetap
3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
4. Sakit berkepanjangan
5. Meninggal dunia; atau
6. Mutasi/berpindah tempat kerja
Menteri/Pimpinan Lembaga
mengganti Bendahara dimaksud
dan mengangkat Bendahara
baru, sesuai mekanisme diawal.
16
BENDAHARA YANG DIBERHENTIKAN, WAJIB:
Menyerahkan tugas dan tanggung jawabnyabeserta seluruh dokumen kepada Bendahara baru
Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaantugas Bendahara didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau
Pejabat yang ditunjuk oleh KPA
1
2Pejabat yang ditunjuk oleh KPA
Hasil pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung ja wab sertadokumen pelaksanaan tugas dituangkan dalam Berita Acara Pe meriksaan
Kas dan Serah Terima
Format BAP Kas dan Serah Terima terstandarisasi
3
4
17
PENATAUSAHAAN KAS
� Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya� Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya
pada bank umum/pos dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekening atas nama pribadi
� Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA dan/atau PPK atas nama KPA
Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
Pentausahaan Kas Bendahara Pengeluaran
Penatausahaan Kas BPP
Mel
iput
i:
KPA
18
Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (1)
� Bendahara Penerimaan mengelola uang yang sudah menjadi hak negara maupun yang belummenjadi hak negara.
� Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaannegara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa
1
2
negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisadisetorkan hari berikutnya dalam hal:a. Terkendala jam operasional bank/pos persepsi,b. Penerimaan negara diterima pada hari
libur/diliburkan.
19
Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (2)
� Penerimaan negara dapat disetorkan secaraberkala dalam hal:a. Tidak tersedia bank/pos persepsi sekotab. Kondisi geografis tidak memungkinkan
3
b. Kondisi geografis tidak memungkinkanc. Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi >2 jamd. Biayanya untuk melakukan penyetoran
melebihi penerimaan yang diperoleh� Hal itu harus mendapat izin Kanwil DJPBN4
20
Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP
� Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi:a. UP/TUPb. LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor)c. Pajak
1
c. Pajakd. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara,
contoh: PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluarane. Uang lainnya (hibah, bansos, dll)
� Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkanUP/TUP setelah mendapat SPBy dari PPK
2
21
Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)
� Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada dibrankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp50.000.000,-
� Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.
3
4
50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.� Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja
(selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy.� Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan
ke kas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetorpaling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.
5
6
22
PEMBUKUAN BENDAHARA
Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumensumber dengan menggunakan aplikasi yang dibangun
oleh DJPBN.
SiLaBISistem Laporan
Bendahara Instansi
New
Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis
Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan BukuPengawasan Anggaran
Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut
Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulistangan/komputer
23
PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA
1• Pemeriksaan dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA/PPK
2• Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: terjadi pergantian bendahara,
dilakukan rekonsiliasi dan sewaktu-waktu
3
• Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat: kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan, penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih
4• Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan
24
LPJ BENDAHARA
LPJ Bendahara menyajikan:
LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK
Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK
LPJ Bendahara menyajikan:
a. Keadaan pembukuan;
b. Keadaan kas akhir bulan;
c. Hasil rekonsiliasi internal;
d. Penjelasan atas selisih.
25
LPJ BENDAHARA (2)
Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya dengan dilampiri:
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
b. Salinan rekening koran
Dalam hal tanggal 10 hari libur maka penyampaiannya pada hari kerjasebelumnya.
b. Salinan rekening koran
c. Daftar Saldo Rekening
d. Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
26
KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendaharayang diterima dan menyusun Daftar LPJ Bendahara
kemudian menyampaikannya ke Kanwil DJPBN paling lambat 15 hari kerja
Kanwil DJPBN menerima Daftar LPJ Bendahara dariKPPN untuk disusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per
VERIFIKASI LPJ Bendahara
KPPN untuk disusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah dan disampaikan ke
Dit. PKN paling lambat 20 hari kerja
Dit. PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat
Nasional
27
Pembukuan Bendahara
Buku Bendahara Penerimaan
Buku Kas Umum
Buku PembantuBP Kas
BP ……..
Buku PengawasanAnggaran
Pendapatan
28
Pembukuan Bendahara
Buku Bendahara Pengeluaran
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Kas
BPP
Uang Muka/Voucher
Buku Pengawasan AnggaranBelanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/Voucher
Uang Persediaan
LS Bendahara
Lain-Lain
29
Pembukuan Bendahara
Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu
Buku Kas Umum BPP
Buku Pembantu
Kas
Uang Muka/voucherBuku Pembantu
Buku Pengawasan AnggaranBelanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/voucher
LS melaluiBendahara
Lain-Lain
30
Pemeriksaan Kas
Berita Acara
Berita Acara Pemeriksaan Kas BendaharaPenerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas BendaharaPengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas BendaharaPengeluaran PembatuPengeluaran Pembatu
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan RekonsiliasiBendahara Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan RekonsiliasiBendahara Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah TerimaBendahara Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah TerimaBendahara Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah TerimaBendahara Pengeluaran Pembantu
31
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan
Daftar Rincian Kas di Rekening BendaharaPenerimaanPenerimaan
LPJ Bendahara Pengeluaran
Daftar Rincian Kas di Rekening BendaharaPengeluaran
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
32
ALUR LPJ BENDAHARA
Sekjen K/L LKPPLKK/L Rekonsiliasi
Pembinaan
KPPN KanwilSatker
BPK
KanPusDJPBN
Verifikasi
SiLaBI Sistem Laporan Bendahara Instansi
33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan Penutup PMKKetentuan Penutup PMK
Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan telah diganti dengan Perdirjen No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
34
BUN memberikan pedoman kerja bagi 27.181 Bendahara2
3 Mengamankan uang Negara khususnya yang dikelola oleh Bendahara
1
4 Mendeteksi seluruh rekening pemerintah, LPJ dilampiri rekening koran
TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
5Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara patuh dan akurat
KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah memiliki alat kontrol bahwa UP telah dipertanggungjawabkan dengan benar oleh Bendahara satker
6
Dit. PKN-DJPBN memiliki alat analisis dalam rangka strategipengelolaan kas
7Kemenkeu menjawab temuan BPK atas Saldo Kas di BendaharaPengeluaran dan memiliki tata kelola yang lebih baik
35
8
TerimaTerima KasihKasih
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Subbag Perbendaharaan KP DJBC
Gedung Utama, Lt. 3,
Jl. Jenderal A.Yani Jakarta 13230
Telp. (021) 489-0308, Faksimile : (021) 489-0871
36