PARAF KOORDINASI ASISTEN SEKDA -...
Transcript of PARAF KOORDINASI ASISTEN SEKDA -...
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 1 -
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 2 -
BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR: 141/Kep. 134 - DPMD/2019
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KEGIATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF MELALUI DANA DESA DI KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI LEBAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk
acuan pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif di
Kabupaten Lebak perlu menetapkan Petunjuk
Teknis Operasional Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk
Teknis Operasional Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran
2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 3 -
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 4 -
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2014 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019;
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEGIATAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF MELALUI DANA DESA DI
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019.
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan
Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Lebak Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 5 -
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran
2019 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 28 Februari 2019
Tembusan :
1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 6 -
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK Nomor : 141/Kep. 134 –DPMD/2019
Tanggal : 28 Februari 2019 Tentang : Penetapan Petunjuk Teknis
Operasional Usaha Ekonomi Produktif
di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. ADD : Alokasi Dana Desa 4. BA : Berita Acara 5. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. BPD : Badan Permusyawaratan Desa 7. DD : Dana Desa
8. HOK : Hari Orang Kerja 9. Kades : Kepala Desa
10. KUEP : Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif 11. KUEP-UEM : Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif -Usaha Ekonomi
Masyarakat
12. KUEP-UED : Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Desa
13. LP2K : Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 14. LPD : Laporan Penggunaan Dana
15. LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 16. Musdes : Musyawarah Desa 17. Musdus : Musyawarah Dusun
18. BSB : Bantuan stimulan Bersyarat 19. MPM : Masyarakat Penerima Manfaat
20. OPD : Organisasi Perangkat Daerah 21. PDP : Pendamping Desa Pemberdayaan
22. PLD : Pendamping Lokal Desa 23. Perda : Peraturan Daerah
24. PT : Pendamping Teknis 25. PTO : Petunjuk Teknis Operasional 26. RAB : Rencana Anggaran Biaya
27. SPP : Surat Permintaan Pembayaran 28. RKB : Realisasi Kegiatan dan Biaya
29. RPD : Rencana Penggunaan Dana 30. RT : Rukun Tetangga
31. RW : Rukun Warga 32. SDM : Sumber Daya Manusia 33. SKMP : Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
34. SP2 : Surat Perjanjian Pendanaan 35. SP3K : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaa Kegiatan
36. TA. PMD : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa 37. TA. PED : Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa
38. TA. TTG : Tenaga Ahli Teknolgi Tepat Guna 39. TK : Tim Koordinasi 40. TPK : Tim Pengelola Kegiatan
41. TP : Tim Pelestari 42. TV : Tim Verifikasi
43. Sisrenbangdes : Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 7 -
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
DAFTAR ISI P E N G A N T A R
BAB I KEBIJAKAN POKOK
1.1. Latar Belakang
1.2. Peraturan Perundangan 1.3. Pengertian
1.4. Tujuan 1.5. Keluaran Program
1.6. Prinsip dasar 1.7. Sasaran 1.8. Pendanaan
1.9. Pengelolaan Dana 1.10. Ketentuan Kegiatan
BAB II PELAKU-PELAKU KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
2.1. Pelaku di Desa 2.2. Tim Pembina Tingkat Kecamatan 2.3. Tim Pembina Tingkat Kabupaten
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF 3.1. Perencanaan Kegiatan
3.2. Pelaksanaan Kegiatan 3.3. Pelestarian Kegiatan
BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF-USAHA EKONOMI DESA MELALUI BUMDESA
4.1. Perencanaan Kegiatan 4.2. Pelaksanaan Kegiatan
4.3. Pelestarian Kegiatan BAB V PENGENDALIAN
5.1. Pemantauan dan Pengawasan 5.2. Evaluasi
5.3. Pelaporan 5.4. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah
BAB VI PENUTUP
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 8 -
BAB I
KEBIJAKAN POKOK
1.1. LATAR BELAKANG
Dari tahun ke tahun masalah sosial di Kabupaten Lebak tidak kunjung habisya, mulai dari permasalahan tentang kemiskinan,
pengangguran dan rendahnya pendapatan. Diantara semua masalah sosial yang ada, masalah pokoknya adalah kemiskinan yang disebabkan
karena rendahnya pendapatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka kemiskinan dengan program-program pro rakyat. Tetapi hal tersebut belum dapat
dilakukan secara optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.
Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan membuat masalah tersebut harus ditangani secara terus menerus. Sedangkan di Kabupaten
Lebak sendiri penyebab yang dominan dari kemiskinan adalah pendapatan yang rendah, pegangguran, kurangnya modal untuk usaha, sempitnya kepemilikan lahan, kurang produktifnya lahan pertanian, peternakan dan
perikanan serta kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. Diantara faktor penyebab kemiskinan yang paling menonjol yaitu
masalah produktivitas lahan pertanian yang rendah, kurangnya modal untuk pengadaan sarana dan rendahnya pengetahuan dan ketrampilan
masyarakat. Untuk menganggulangi permasalahan tersebut maka sesuai dengan kebijakan pusat melalui Peraturan Menteri Desa Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dinyatakan bahwa dana desa penggunaanya diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan bidang
pembangunan dan bidang pemberdayaan khususnya kegiatan usaha ekonomi produktif
Lebih lanjut Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa harus berhasil
mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi
pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun
2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil
(stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.
Dengan latar belakang tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan prioritas penggunaan desa di Kabupaten
Lebak Provinsi Banten maka Pemerintah Kabupaten Lebak mendorong pembangunan desa melalui dana desa diprioritaskan untuk kegiatan
ekonomi produktif. Untuk itu maka perlu disusun petunjuk teknis operasional kegiatan usaha ekonomi produtif melalui dana desa di Kabupaten Lebak tahun 2019.
1.2 . Peraturan Perundangan
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 9 -
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa; 6. PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan rencana Kerja Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor .... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018.
1.3 Pengertian
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan atauhak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa adalah
laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD
mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa
termasuk APBDesa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dalam musyawarah BPD;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 10 -
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urusan pilihan, dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
8. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih
baik;
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, berdaya saing,
maupun indeks pembangunan manusia;
10. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu;
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana
pembangunan Daerah;
12. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan stake holder
desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan
desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)
untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
13. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder
kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari
desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan
di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
OPD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
16. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pembina dan memfasilitasi kegiatan;
17. Partisipasi adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi
sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi,
terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah
ditetapkan;
18. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi
pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan aktif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil
kegiatan;
19. Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 11 -
yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam
pelestarian pembangunan;
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian
terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah
dilaksanakan;
21. Pendamping Desa adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang
memiliki kompetensi/kecakapan substansif dan teknis serta
memiliki ketrampilan penerapan berbagai teknik dan istrumen
untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu
masyarakat dan pemerintah desa terdiri dari Pendamping Desa
Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknis Infrastruktur;
22. Mantri Tani Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa
berdasarkan rekomendasi tertulis dari organisasi perangkat daerah
yang menangani urusan bidang pertanian.
1.4. TUJUAN
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) di Kabupaten
Lebak Tahun 2019 merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan : 1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan ekonomi produktif;
2. Memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat
kearah yang lebih baik; 4. Mengurangi pengangguran dan membangkitkan kegiatan ekonomi dan
sosial di perdesaan.
Pelaksanaan KUEP sangat strategis karena manfaat yang didapat masyarakat antara lain :
1. Terciptanya lapangan kerja yang dapat menambah penghasilan masyarakat;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber ekonomi masyarakat; 3. Terbangunnya rasa solidaritas kegotongroyongan yang tinggi
dimasyarakat; 4. Meningkatkan daya beli masyarakat dan terciptanya perputaran
keuangan di daerah;
5. Mencegah masyarakat desa berurbanisasi ke kota–kota besar.
1.5. Keluaran Kegiatan
a. Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam memangaatkan lahan pertanian dan pengolahan produksi;
b. Tersedianya sarana untuk pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan;
c. Terlaksananya kegiatan usaha ekonomi produtif yang partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan;
d. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa; e. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat
dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif.
1.6. Prinsip dasar
a. Otonomi : masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari
luar;
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 12 -
b. Desentralisasi: memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan ekonomi yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kapasitas masyarakat;
c. Partisipasi : masyarakat berperan secara aktif dalam proses pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan;
d. Demokratis : masyarakat mengambil keputusan dalam setiap kegiatan secara musyarawah dan mufakat;
e. Transparansi dan Akuntabel :masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga
pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun
administratif;
f. Prioritas : masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk
pengentasan kemiskinan;
g. Keberlanjutan : dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan,
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem
pelestariannya.
1.7. Sasaran
Lokasi Sasaran : Lokasi sasaran pelaksanaan KUEP di Kabupaten meliputi 28 Kecamatan
dan dengan jumlah 340 Desa yang ada di Kabupaten Lebak. Sasaran penerima manfaat yaitu penduduk potensial yang memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan sehingga adanya jaminan usaha ekonomi produktif akan berkembang dengan baik dan berkesinambungan
sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat penerima manfaat.
1.8. Sumber Pendanaan Pelaksanaan KUEP di Kabupaten Lebak yang sumber pendanaannya
berasal dari APBDes khususnya Dana Desa terbagi atas kegiatan:
1. Kegiatan usaha ekonomi produktif berskala desa yang bersifat
stimulan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi
masyarkat untuk KUEP-UEM;
2. Penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa untuk KUEP-
UED.
1.9. Pengelolaan Dana dan Barang
1.9.1 Pengalokasian belanja:
a. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/lembaga pengelola paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen).
b. Belanja penunjang kegiatan paling banyak 5% (lima persen) dari dana KUEP dengan rincian penggunaan meliputi : Honor TPK, honor petugas pendata, honor Pendamping Teknis, ATK, makan minum
rapat selain musyawarah desa. c. Komposisi belanja UED disusun oleh Direktur dengan berpedoman
pada rencana kerja Bumdes.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 13 -
1.9.2 Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa tidak diperbolehkan menerima jasa dari pendampingan yang sudah menjadi
kewajibannya dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pembangunan dan Pembardayaan Masyarakat Desa.
1.10 KETENTUAN PELAKSANAAN KUEP Ketentuan dasar Pelaksanaan KUEP dimaksudkan untuk mencapai
tujuan secara lebih terarah sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku
lainnya dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi :
1.10.1 Kriteria Penerima Pemanfaat dan Jenis Kegiatan Kriteria penerima pemanfaat yaitu kepala keluarga yang
memenuhi syarat-syarat antara lain : memiliki lahan, sarana prasarana, tenaga kerja, memiliki kesiapan untuk berusaha dan
memenuhi kewajiban apabila usahanya telah berhasil dan tergabung dalam kelompok tani.
Kegiatan yang dibiayai melalui DD dalam pelaksanaan KUEP yaitu dibagi menjadi Usaha Masyarakat (UEM) yang selanjutnya
ditulis KUEP_UEM dan Usaha Ekonomi Desa (UED yang selanjutnya ditulis KUEP-UED). KUEP-UEM bersifat Bantuan
stimulanBersyarat yang selanjutnya ditulis Moril Stimurat. Bantuan stimulanartinya masyarakat penerima manfaat
diberikan modal dengan kesepakatan apabila modal tersebut sudah menghasilkan agar dapat dikembalikan untuk digulirkan kepada masyarakat lain terutama yang belum menikmati.
Stimulan artinya pemberian tersebut tidak diberikan secara penuh dengan tujuan sebagai stimulant. Bersyarat artinya
pemberian modal hanya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul memenuhi syarat berdasarkan hasil wawancara dan
survey lapangan. Bantuan stimulant diberikan dalam bentuk modal barang.
Modal dalam bentuk barang dapat diberikan untuk usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri dan
perbengkelan. Untuk kegiatan UEM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat; b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan; c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat;
d. Didukung oleh sumber daya yang ada; e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
f. Adanya swadaya dari masyarakat penerima.
Kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan usaha ekonomi
produktif berskala desa yang sifatnya bantuan stimulansebagai
stimulan dan dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi
masyarakat yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun
Anggaran 2019. Bantuan stimulan yaitu pengadaan barang
yang yang bersumber dari DD hanya untuk kegiatan yang tidak
mampu dilakukan oleh masyarakat karena tidak dimilikinya
sumberdaya. Untuk dapat diberikan modal stimulan maka
penerima manfaat harus memenuhi berbagai persyaratan dan
syarat dimaksud merupakan swadaya masyarakat.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 14 -
Bantuan stimulan bersyarat berdasarkan uraian di atas mengandung
pengertian bahwa terdapat pihak yang memberikan bantuan stimulan
yaitu Lembaga Pengelola dan pihak yang mampu memenuhi syarat
sehingga menjadi sasaran penerima manfaat. Di bawah ini disajikan tabel
contoh bantuan stimulan dan syarat yang harus dipenuhi oleh
masyarakat penerima manfaat sebagai berikut :
Tabel : Jenis Kegiatan KUEP-UEM, Stimulan dan Syarat yang harus
dipenuhi
No Jenis Kegiatan Stimulan Syarat yang harus
dipenuhi
1. Pertanian,
perkebunan,
peternakan,
perikanan
Bibit, pupuk
organik, pakan,
obat, bimbingan
teknis lapangan dll
Lahan, pupuk
kandang, tenaga
kerja, pemagaran,
kandang kesiapan
memenuhi kewajiban
apabila usahanya
telah berhasil seperti
mengembalikan
modal/bagi hasil/
iuran kepada lembaga
pengelola/kelompok,
sumbangan ke desa
dan tidak menunggak
PBB.
2. Industri kecil
Sarana prasarna,
bimbingan teknis
dll
tenaga kerja,
pemagaran, kesiapan
memenuhi kewajiban
apabila usahanya
telah berhasil seperti
mengembalikan
modal/bagi
hasil/iuran kepeda
lembaga/kelompok,
sumbangan ke desa
dan tidak menunggak
PBB.
3. Perbengkelan Sarana prasarana,
bimbingan teknis
dll
Tenaga kerja,
pemeliharaan, tempat
dan kesiapan
memenuhi kewajiban
apabila usahanya
telah berhasil seperti
mengembalikan tidak
akan menjual modal,
modal/bagi hasil/
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 15 -
iuran kepada
lembaga/kelompok,
sumbangan ke desa
dan tidak menunggak
PBB.
1.10.2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, maka
dilakukan pelatihan bagi masyarakat/bimbingan teknis dalam
pengelolaan kegiatan yang pelaksanaanya dilakukan di lapangan
dengan narasumber Pendamping Teknis Desa.
1.10.3 Pendampingan
Pelaksanaan KUEP mendapatkan pendampingan dari
pendamping profesional yang ditujukan bagi penguatan atau
peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan Desa
dalam mengelola kegiatan secara mandiri di wilayahnya.
Pendampingan terhadap desa dilaksanakan sebagi berikut :
1. Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam perencanaan,
pelaksanaan,pemantauan dan pelaporan Pelaksanaan KUEP. 2. Pada setiap Kecamatan disediakan Pendamping Desa
Pemberdayaan yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelaporan Pelaksanaan KUEP. Kegiatan pendampingan meliputi Musdes Sosialisasi, dan pembentukan TPK, pertemuan TPK di Kecamatan untuk
persiapan pelaksanaan Kegiatan, Musdes Informasi dan pelaksanaan kegiatan, Mudes Pertanggungjawaban, dan
Musdes Serah Terima. 3. Pendamping teknis dilakukan oleh unsur organisasi
perangkat daerah dan/atau unsur Lembaga pendampingan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Organisasi Peragkat daerah yang berwenang. Pendamping Teknis
bertugas mendampingi kegiatan usaha ekonomi produtif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Pada tingkat kabupaten disediakan Pendamping Kabupaten/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
mendampingi desa dan Pendamping Ekonomi dan Pendamping Teknologi Tepat Guna.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 16 -
BAB II
PELAKU–PELAKU
Masyarakat adalah pelaku utama Pelaksanaan KUEP pada setiap
tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di Desa, Kecamatan, Kabupaten berfungsi
sebagai pelaksana, pendamping (Kabupaten dan Desa, pembimbing dan
pembina agar tujuan dan mekanisme Pelaksanaan KUEP tercapai dan
dilaksanakan secara benar.
2.1. PELAKU DI DESA Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan
dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaku di desa meliputi :
2.1.1 Kepala Desa Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina, penanggung jawab
anggaran dan pengendali kelancaran serta keberhasilan Pelaksanaan KUEP di desa. Serta mendukung keberhasilan pola
pembangunan partisipatif, di desa. Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa :
a. Menetapkan TPK dengan Keputusan Kepala Desa b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatan di tingkat
desa;
c. Menyelenggarakan Musrenbang Desa; d. Menjamin kelancaran pelaksanaan KUEP;
e. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap
tahapan kegiatan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian didesa.
2.1.3 Lembaga Pengelola
Lembaga Pengelola KUEP-UEM adalah Lembaga kemasyaraatan
desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
Karang Taruna/Lembaga Pemuda, Tim Penggerak PKK Desa dan
Rukun Warga/Tetangga. Lembaga kemasyarakatan desa
mempunyai tugas mengelola bantuan stimulan dari pemerinah
desa, membagikan barang bantuan stimulant kepada masyarakat
penerima manfaat, Bersama pendamping melakukan pembinaan
kepada masyarakat penerima manfaat dan menyusun rencana
pelestarian hasil.
Lembaga Pengelola KUEP-UED yaitu Badan Usaha Milik Desa.
2.1.4 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Tim Pengelola Kegiatan KUEP-UEM diusulkan oleh Lembaga
Pengelola disahkan dalam musyawarah desa sosialisasi dan ditetapkan oleh Kepala Desa. TPK mempunyai tugas melakukan
pengadaan barang/jasa di desa.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 17 -
2.1.5 Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal
dari anggota masyarakat yang dipilih melalui keputusan BPD
berdasarkan hasil rapat paripurna BPD. Jumlah anggota tim
pemantau minimal 3 (tiga) orang. Hasil pemantauan dilaporkan
kepada BPD dalam rapat paripurna BPD selanjutnya BPD
menyampaikan hasil pemantauan saat musyawarah desa
pertanggung Jawaban dan serah terima serta pada tahap
pemeliharaan. Untuk KUEP-UEM disampaikan dalam rapat
pertanggungjawaban.
2.1.6 Mantri Tani Desa
Mantri Tani Desa adalah seorang yang diangkat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan tugas melakukan pendampingan
kegiatan usaha ekonomi produktif bidang pertanian, peternakan
dan perikanan.
2.2 TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN
Tim pembina tingkat Kecamatan terdiri dari Penanggunjawab Camat, Ketua Sekretaris Camat, Sekretaris Kasi Ekonomi Pembangunan
Kecamatan, anggota yaitu Kasi lainnya, Pendamping Desa dan Unsur Organisasi Perangkat Daerah tingat Kecamatan. Tim Pembina Kecamatan
ditetapkan oleh Camat.
2.2.1 Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina Pelaksanaan KUEP kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di tingkat Kecamatan dilakukan
oleh Camat, secara teknis administrasi dilakukan oleh kepala seksi Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya meliputi : a. Memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana tingkat desa,
agar Pelaksanaan KUEP sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
b. Melakukan pengendalian di Desa dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab atas pelaksanaannya;
c. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan Pelaksanaan KUEP di wilayah tugasnya;
d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta instansi terkait di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan KUEP kepada Bupati Lebak Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak.
2.2.2 Pendamping Lokal Desa
Tugas dan fungsinya adalah :
a. Memfasilitasi musyawarah desa sosialisasi.
b. Memfasilitasi pembentukan TPK, Tim Pemantau, Tim Pelestari.
c. Bersama Ketua RT dan RW melakukan pendataan potensi
KUEP.
d. Memfasilitasi Musdes persiapan.
e. Memfasilitasi laporan perkembangan Pelaksanan KUEP.
f. Memfasilitasi Musdes Pertanggungjawaban.
g. Membantu memverifikasi surat pertanggungjawaban.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 18 -
h. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan KUEP kepada Camat
dan Tenaga Ahli Kabupaten.
2.2.3 Pendamping Desa Pemberdayaan.
Tugas dan fungsinya yaitu :
a. Memfasilitasi penyusunan RAB dan proposal.
b. Menandatangani dokumen RAB sesuai dengan lokasi tugasnya
yang dibuat oleh Pendamping Teknis.
c. Bersama dengan Pendamping Teknis, Mantri Tani Desa, Kasi
Ekbangsos Kecamatan dan Kasi Ekbang Kesra Desa melakukan
sertifikasi pengadaan barang/jasan dan pelaksanaan KUEP
lainnya.
d. Mengendalikan kegiatan KUEP sesuai RAB dan desain gambar.
e. Menyampaikan RAB dan desain gambar ke Camat, Tenaga Ahli
Teknologi Tepat Guna dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Lebak yang telah di tandatangan.
2.2.5. Pendamping Teknis
Pendamping Tenis yaitu unsur Organisasi Perangkat Daerah tingkat
Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendamping yang telah
mendapatkan rekomendasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
Pendamping Teknis melaksanakan pendampingan maksimal 10
(sepuluh) Desa, dengan tugas dan fungsinya adalah :
a. Melakukan pelatihan di lapangan kepada penerima manfaat
b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif dan RAB .
c. Menandatangani dokumen rencana Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif dan RAB sesuai dengan lokasi tugasnya yang dibuat oleh
Pendamping Teknis.
d. Bersama dengan Pendamping Teknis, Mantri Tani Desa, Kasi
Ekbangsos Kecamatan dan Kasi Ekbang Kesra Desa melakukan
sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sertifikasi kegiatan.
e. Mengendalikan kegiatan KUEP sesuai rencaa Kegiatan Usaha
Ekonomi Produktif dan RAB.
2.3 TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN
2.3.2 Tim Pembina Tingkat Kabupaten
Tim Pembina KUEP dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan
administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan pelaksanaan KUEP, juga berfungsi dalam
memberikan dukungan koordinasi kegiatan antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat Kabupaten. Tim Pembina Tingkat Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab Bupati
dan Wail Bupati, Pengarah Seretaris Daerah, Koordinator Asisten Administrasi Pemerintahan, Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Sekretaris Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Masyaraat dan anggota Kepala Organisasi Perangkat
Daerah yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Koeprasi dan UKM, Dinas
Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pemuda dan Olah Raga serta dinas lainnya yang terkait.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 19 -
2.3.3 Sekretariat Harian Tim Pembina
Kepala Bidang Bina Usaha Ekonomi Desa adalah pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang berperan sebagai pelaksana harian Tim Pembina Tingkat
Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut : a. Sebagai Pelaksana Harian Tim Pembina Pelaksanaan KUEP di
tingkat Kabupaten; b. Menyiapkan bahan kebijakan yang meliputi tahapan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
c. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas kemajuan
kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya; d. Merekapitulasi dan menyampaikan laporan periodik dan
insidentil kepada tim pembina Tingkat Kabupaten.
2.3.4 Tenaga Ahli : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan
Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna Tenaga Ahli mempunyai tugas dan fungsi : a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan dan
menyusun bahan regulasi KUEP b. Pengembangan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
dan Tim Pengelola Kegiatan. c. Meningkatkan kapasitas Pendamping Desa,
d. Memantau tahapan pelaksanaan musyawarah desa KUEP-UEM.
e. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. f. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. g. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk mendampingi desa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.
h. Menyampaikan laporan kepada pelaksana harian Tim Pembina Tingkat Kabupaten tahapan KUEP-UEM.
i. Mengendalikan Pendamping Desa dalam fasilitasi
pembangunan dan pengelolaan infrastuktur desa. j. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur desa
k. Melakukan monitoring dan evaluasi teknis Pelaksanaan KUEP-UEM se-Kabupaten Lebak.
l. Menyampaikan proposal dan RAB kepada pelaksana harian Tim
Pembina Tingkat Kabupaten yang telah ditandatangani. m. Melaporkan hasil Pelaksanaan KUEP-UEM kepada pelaksana
harian Tim Pembina Tingkat Kabupaten berupa sertifikasi 100% dan Berita Acara Musyawarah Desa
Pertanggungjawaban.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 20 -
BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF USAHA EKONOMI MASYARAKAT (KUEP-UEM)
Tahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Ekonomi
Masyarakat sebagaimana gambar di bawah ini.
Tahapan Pelaksanaan KUEP-UEM meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan,
hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah mengidentifikasi potensi dan
sumber daya yang dapat mendukung Pelaksanaan KUEP termasuk pelaku-pelaku yang ada di kecamatan dan desa, inventarisasi dokumen rencana
pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah), inventarisasi data program/kegiatan yang akan masuk ke desa, dan lain-lain.
3.1 PERENCANAAN KEGIATAN
Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta
perencanaan di desa, di kecamatan.
Musyawarah Desa
Sosialisasi
Musyawarah Dusun dan
Pendataan Potensi UEP
Musyawarah Desa
Persiapan
Musyawarah desa
Pertanggungjawaban
Pemeliharaan& Pelestarian
TAHAPAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
u
Pengajuan Dana dan Pelaksanaan
Kegiatan (Pelatihan masyarakat,
pengadaan, pengolahan lahan,
penamanan, pemupukan pertama)
Sosialisasi di Tingkat Kecamatan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 21 -
3.1.1. Sosialisasi di Tingkat Kecamatan
Sosialisasi di tingkat Kecamatan merupakan pertemuan untuk
sosialisasi kegiatan Pelaksanaan KUEP-UEM di tingkat Kecamatan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan KUEP-UEM serta untuk
menentukan kesepakatan-kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan.
Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
a. Dipahaminya informasi pokok Pelaksanaan KUEP-UEM di Kecamatan meliputi tujuan, kebijakan, pendanaan, pelaku, proses, dan prosedur.
b. Dipahaminya cara proses di tingkat desa utamanya menyangkut pelaku, mekanisme kegiatan dan penyaluran
barang. Peserta Sosialisasi di Kecamatan adalah, Kepala Desa, Ketua BPD,
Kasi Ekbang Kesra Desa, Staf Pengolah Data dan Ketua unsur LPM, unsur Tim Penggerak PKK Desa dan unsur Karang Taruna/Lembaga Kepemudaan.
3.1.2. Musyawarah Desa Sosialisasi
Musyawarah desa (sosialisasi dan penetapan TPK) merupakan pertemuan masyarakat desa untuk:
a. Sosialisasi informasi pokok Pelaksanaan KUEP-UEM meliputi : tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan kepada masyarakat desa;
b. Tersosialisasinya keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah di tingkat kecamatan;
c. Adanya pernyataan kesanggupan atau kesediaan desa untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pelaksanaan KUEP-
UEM; d. Terpilihnya Pengurus TPK terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan
anggota; e. Kesepakatan perguliran modal/bagi hasil/iuran kepada
Lembaga Pengelola.
f. Tersusunnya jadwal musyawarah dusun dan pendataan.
Peserta musyawarah desa yaitu : Kepala desa dan perangkat desa, Pimpinan dan anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Ketua RT se-desa. Perserta musdes dari masyarakat yaitu tokoh masyarakat masing-masing RT minimal berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari keterwakil perempuan, tokoh masyarakat dan
tokoh agama dan anggota masyarakat lainnya calon penerima manfaat.
Fasilitasi dalam musyawarah desa dilakukan oleh pendamping
desa dan pendamping lokal desa, Kasi Ekbang Kesra Desa. Dokumen yang dihasilkan:
Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa;
3.1.3 Musyawarah Dusun dan Pendataan Potensi KUEP
Pendataan dilakukan oleh Ketua RT, Ketua RW, Mantri Tani Desa
didampingi oleh Pendamping Lokal Desa dan dilakukan bimbingan oleh Pendamping Desa. Sasaran pendataan KUEP yaitu kepala
keluarga yang potensial yaitu kepala keluarga yang produktif dan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 22 -
mempunyai potensi untuk pengembangan usaha. Untuk efektifvitas dan efesiensi dalam pendataan sebelum pendataan
dilakukan perlu diketahui jumlah keluarga dalam satu wilayah Rukun Tetangga yang tidak perlu didata karena dianggap telah mapan dalam ekonomi atau keluarga yang tidak produktif.
Keluarga tersebut yaitu keluarga yang terdapat anggota keluarga sebagai PNS, TNI, Polri, keluarga yang dinilai mapan secara
ekonomi menurut hasil musyawarah dusun, keluarga jompo dan keluarga cacat permanen.
Setelah dilakukan pendapataan selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan dan rekapitulasi perjenis usaha setiap RT dan
rekapitulasi perjenis usaha se-desa. Hasil pendataan dijadikan bahan dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Draft perubahan RPJMDes dilakukan pembahasan melalui tahapan rapat paripurna BPD I,
musyawarah desa dan rapat paripurna BPD II. Kegiatan pembahasan perubahan RPJM Desa oleh BPD untuk musyawarah desa dilakan dalam musyawarah desa persiapan.
3.1.4 Musyawarah Desa Persiapan
Musyawarah desa merupakan pertemuan masyarakat desa untuk :
a. Melaporkan rekapitulasi hasil pendataan potensi KUEP-UEM dari masing-masing kampung.
b. Pembahasan perubahan RPJMDes untuk kegiatan usaha
ekonomi produktif. c. Penetapan usulan desa untuk didanai dalam pelaksanaan
KUEP tahun pertama dan Lembaga Pengelola (LPM, TP. PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga.
d. Pemantapan kembali model perguliran modal seperti pengembalian modal/bagi hasil, iuran kepada
lembaga/kelompok dan aktif membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah menjadi kewajibannya.
Peserta musyawarah desa dihadiri Kepala desa dan perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT dan minimal 5 (lima) orang dari masing-masing wilayah RT yang berasal dari wakil
perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat calon penerima manfaat.
Fasilitasi dalam musyawarah desa dilakukan oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa, Kasi Ekbang Kesra Desa.
Dokumen yang dihasilkan:
Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa;
Proposal Rencana Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah desa persiapan maka Lembaga
Pelaksana, TPK bersama Mantri Tani Desa, Pendamping Teknis, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melakukan penyusunan proposal rencana KUEP-UEM yang terdiri :
a. Surat permohonan bantuan dari Ketua Lembaga Pengelola kepada Kepala Desa.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 23 -
b. Isi proposal yang terdiri dari daftar nama-nama penerima manfaat dilampiri dengan lembar hasil pendataan Potensi
KUEP-UEM. c. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan stimulant setiap penerima
manfaat.
d. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak dari setiap penerima manfaat.
e. Rencana Anggara Biaya terdiri dari : belanja barang dan jasa terdiri dari biaya pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan,
sarana/alat, honor TPK, honor Pendamping Teknis, ATK, mamin dll.
3.2 PELAKSANAAN KEGIATAN Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada
prinsip dan mekanisme pelaksanaan KUEP-UEM, maka perlu adanya
persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana yang sudah diatur
pada Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa.
3.2.1 Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang/jasa baik melalui penyedia maupun swakelola
berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Untuk kegiatan pengadaan barang seperti pengadaan bibit, pupuk,
obat dan sarana dapat diajukan setelah barang ada dan telah
dilakukan sertifikasi.
3.2.2 Pengesahan Dokumen Perjanjian Pemberian Bantuan Ketua Lembaga, Kepala desa difasilitasi oleh Pendamping Desa dan
pendamping lokal desa membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dengan Kelengkapan dokumen sebagai lampiran, terdiri dari :
a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai Rp. 6000. b. Proposal kegiatan dan RAB.
c. Daftar masyarakat penerima manfaat.
3.2.3 Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah Desa. Dalam
pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:
a. Masyarakat merupakan pemanfaat kegiatan,sehingga keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan;
b. Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan
oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam
musdes, dan kebutuhan tersebut di atas harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan;
d. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 24 -
Pemberian bantuan stimulan berupa barang dari Kepala Desa kepada Lembaga Pengelola yang dilakukan berdasarkan Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan. Setelah diterima dari Kepala Desa maka pemberian bantuan stimulandilakukan oleh Lembaga Pengelola kepada masyarakat penerima manfaat yang memenuhi
syarat dengan kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan stimulant Bersyarat (SP2MBSB)
dengan dilampiri : a. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai Rp. 6000.
b. Formulir pendataan potensi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan lembar evaluasi.
c. Foto penerimaan.
d. Surat perjanjian pemberi modal stimulan dari lembaga kepada penerima manfaat.
3.2.4 Penerima Hasil Kegiatan
Penerima Hasil Kegiatan berbentuk Sertifikasi adalah penerimaan
hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi teknis oleh
Tim Sertifikasi. Tim sertifikasi terdiri dari Pendamping Teknis,
Mantri Tani Desa, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan
Unsur Perangkat Kecamatan. Tujuan sertifikasi adalah untuk
mengetahui apakah pengadaan barang dan jasa sudah sesuai
dengan RAB dan untuk mengetahui seluruh tahapan kegiatan
usaha ekonomi produktif telah dilaksanakan. Hasil pekerjaan
kegiatan UEM disampaikan kepada masyarakat dalam forum
Musdes pertanggungjawaban.
Tabel : Jenis Kegiatan KUEP-UEM , Stimulan dan Syarat yang
harus dipenuhi
No Jenis
Kegiatan
Sub Kegiatan Sertifikasi
1. Pertanian,
peternakan,
perikanan
Bibit, pupuk organik, pakan, obat,
bimbingan teknis lapangan dll
telah dilaksanakan.
Lahan telah digarap, bibit telah
ditanam, telah dilakukan
pemupukan pertama, penerima
manfaat telah bekerja dan
mengerahkan tenaga kerja,
pemagaran telah dilakukan,
kandang untuk peternakan telah
selesai dan telah diisi ternak.
Penerima manfaat telah siap
memenuhi kewajiban apabila
usahanya telah berhasil seperti
mengembalikan modal, iuran
kelompok, sumbangan ke desa dan
aktif membayar PBB dll
Sertifikasi
kegiatan atas
pekerjaan yang
dilakukan
Lembaga
Pengelola
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 25 -
2. Industri
kecil
Sarana prasarana, bimbingan
teknis dll telah dilaksanakan.
Tenaga kerja telah dikerahkan,
pemagaran telah dilaksanakan,
penerima manfaat telah siap
memenuhi kewajiban apabila
usahanya telah berhasil seperti
mengembalikan modal, iuran
kelompok, sumbangan ke desa dan
aktif membayar PBB dll
Sertifikasi
kegiatan atas
pekerjaan yang
dilakukan
Lembaga
Pengelola
3. Perbengke
lan
Sarana prasarana, bimbingan
teknis dll telah dilakukan
Tenaga kerja telah dikerahkan,
tempat dan kesiapan memenuhi
kewajiban apabila usahanya telah
berhasil seperti mengembalikan
modal, iuran kelompok,
sumbangan ke desa dan aktif
membayar PBB dll
Sertifikasi
kegiatan atas
pekerjaan yang
dilakukan
Lembaga
Pengelola
3.2.5 Dokumentasi Kegiatan Seluruh Pelaksanaan KUEP harus didokumentasikan di tingkat desa oleh Kasi Ekbang Kesra Desa serta pendamping desa.
Pada akhir periode Pelaksanaan KUEP, desa harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus,
dengan ketentuan : a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto Pelaksanaan KUEP
dari setiap desa. b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas; c. Foto yang ditampilkan meliputi :
1) Foto penyerahan barang kepada penerima manfaat. 2) Foto yang memperlihatkan penerima manfaat sedang
bekerja. 3) Foto yang memperlihatkan pembagian bibit/sarana,
pemberian dana stimulan.
3.2.6 Pertanggungjawaban
Pertangungjawaban pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Musdes yaitu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pengelola Kegiatan TPK dan Lembaga Pengelola kepada masyarakat.
Peserta musyawarah desa yaitu : Kepala desa dan perangkat desa, Pimpinan dan anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Ketua RT se-desa. Perserta musdes dari masyarakat yaitu tokoh masyarakat masing-masing RT minimal berjumlah 5 (lima)
orang terdiri dari keterwakilan perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan anggota masyarakat lainnya calon penerima
manfaat.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 26 -
Fasilitator dalam musdes pertanggungjawaban adalah Pendamping desa dan pendamping lokal desa serta Kasi Ekbang Kesra Desa.
Dokumen yang dihasilkan: Berita acara hasil musyawarah dan rencana kerja pelestarian/perguliran dari Lembaga Pelaksana.
Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa Pertanggungjawaban :
a. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka
berakhir sudah tanggung jawab TPK terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa.
b. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk
pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana.
c. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana.
a. Penyampaian laporan dari Lembaga Pengelola tentang kegiatan pembagian barang kepada masyarakat dan rencana pemeliharaan, perguliran atau pelestarian kegiatan.
a. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
(SP3K) Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan penerima manfaat di
desa dinyatakan selesai jika telah dilakukan
pertanggungjawaban oleh TPK kepada masyarakat dalam
Musyawarah Desa. Dan penandatanganan SP3K oleh Ketua
TPK, Mantri Tani Desa dan Kasi Ekbang Kesra Desa serta
diketahui Kepala Desa, Pendamping Teknis dan Pendamping
desa dan pendamping lokal desa.
Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya
kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal
administrasi maka dapat diberikan kesempatan waktu kepada
TPK untuk melakukan perbaikan dengan waktu 15 hari kerja.
b. Pembuatan Dokumen Penyelesaian
Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian
Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran pendukung lainnya.
Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK difasilitasi oleh pendamping. Biaya pembuatan dari dokumen
penyelesaian seluruhnya dimasukan pada biaya operasional TPK.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 27 -
BAB IV KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF-USAHA EKONOMI DESA
(KUEP-UED) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA
Pelaku dalam Usaha Ekonomi Produktif Usaha Desa (KUEP-UEM) lembaga pelaksanaya adalah Badan Usaha Milik Desa dengan pola penyertaan modal.
Bidang kegiatan usaha ekonomi desa meliputi bidang pertanian, perkebunan. peternakan, perikanan, industri, perbengkelan, perdagangan, penyewaan dan
pariwisata. Untuk usaha bidang perdagangan skala kecil dapat dilakukan kerjasama dengan pengelola Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tim Penggerak PKK Desa.
Selain itu BUMDesa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pariwisata, pengadaan sarana dan pelatihan/bimbingan teknis.
Demikian pula BUMDesa dapat juga melaksanakan kegiatan pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa.
Kegiatan pembangunan sarana prasarana dilakukan sesuai pedoman pembagunan sarana prasarana mekanisme swakelola dengan pola padat karya. Untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan sesui ketentuan pengadaan
barang dan jasa desa. Untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dilakukan di desa atau pola pengiriman peserta. Pendampingan teknis dilakukan oleh
unsur organisasi perangkat daerah atau unsur lembaga yang bersertifikat. Tahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Ekonomi
Desa melalui BUMDEsa sebagaimana gambar di bawah ini.
Sosialisasi Tingkat Kecamatan
Pengajuan
Persetujuan
Rencana Kerja Usaha
Pertanggungjawaban
TAHAPAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF USAHA EKONOMI DESA MELALUI BUMDES
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Ekspose Rencana Kerja
Usaha di Tingkat
Kabupaten/Kecamatan
Penyusunan
Rencana Kerja Usaha
oleh Pengurus BUMDes
Focus Gorup Discution
Antar Pelaku Usaha
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 28 -
4.1. PERENCANAAN KEGIATAN
Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal,
serta perencanaan di desa, di kecamatan.
4.1.1. Sosialisasi di Tingkat Kecamatan
Sosialissasi di tingkat kecamatan untuk KUEP-UED dapat disatukan dengan sosilasiasi KUEP-UEM.
4.1.2. Focus Group Discussion Antar Pelaku Usaha Focus group discussion dilakukan dalam acara musyawarah desa
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peserta
FGD adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota
BPD dan para pelaku usaha yang ada di desa. Pelaku usaha yang
ada di desa seperti usaha bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, perdagangan, industry, jasa penyewaan.
Dalam FGD disampaikan berbagai alternative usaha BUMDesa
untuk saling menunjang dengan usaha yang sudah ada sehingga
usaha BUMDesa yang disepakati adalah usaha BUMDesa yang
tidak mengganggu atau mematikan usaha yang sudah ada.
4.1.3. Penyusunan Rencana Kerja dan Usaha Penyusunan Rencana Kerja dan Usaha dilakukan untuk rencana
kegiatan usaha ekonomi desa meliputi bidang pertanian,
perkebunan. peternakan, perikanan, industri, perbengkelan,
perdagangan, penyewaan dan pariwisata. Untuk usaha bidang
perdagangan skala kecil berupa pemberian pinjaman modal dana
hanya dapat dilakukan kerjasama dengan pengelola Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tim Penggerak PKK
Desa. Untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan
perikanan hanya dapat dilakukan di atas lahan milik desa,
dengan demikian tidak diperkenankan usaha dilahan yang
berstatus lahan sewa.
Sistematika Rencana Kerja dan Usaha BUMDesa meliputi : Bab I Pendahuluan terdiri dari Dasar Gagasan Usaha; Nama dan
Alamat Perusahaan; Bidang Usaha; Bentuk Perusahaan; Gambaran Perkembangan Perusahaan (untuk perusahaan yang sudah ada).
Bab II Profil perusahaan terdiri dari Gambaran Umum Perusahaan; Perizinan; Aspek Teknis Produksi/Operasi; Aspek
Pemasaran; Aspek Manajemen; Aspek Keuangan. Bab III Proyek yang diusulkan terdiri dari Proyek yang diusulkan
: Sifat investasi (baru atau perluasan) dan Jenis produk (produk utama dan sampingan); aspek teknis : sifat proyek, jenis dan jumlah produksi, lokasi, bangunan, mesin dan peralatan, tata
letak proses, proses produksi, kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, pemeliharaan (maintenance);
Aspek pemasaran : peluang pasar, segementasi pasar, sasaran pasar, volume dan harga penjualan, masa hidup produk, struktur
pasar, volume dan harga penjulan, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi bersaing, ukuran pasar dan pertumbuhannya, pangsa pasar, margin laba kotor; Aspek
Manajemen : kepemilikan, struktur organisasi, tim manajemen,
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 29 -
tenaga kerja/karyawan; Aspek keungan : kebutuhan dana, sumber dana, prediksi pendapatan, prediksi biaya, prediksi laba
rugi, kriteria investasi. Bab IV Kesimpulan; Lampiran.
Rencana Kerja dan Usaha disusun oleh Pengurus BUMDesa diverifikasi oleh Pendamping Teknis Desa.
4.1.4. Ekspose Rencana Kerja dan Usaha
Ekspose Rencana Kerja usaha merupakan kegiatan pra Musyawarah Desa, dapat dilakukan di tingkat Kecamatan. Ekspose dilakukan oleh Pengurus BUM Desa di dampingi oleh
Kepala Desa di depan Tim Penguji Rencana Kerja dan Usaha. Tim Penguji Rencana Kerja dan Usaha terdiri dari dari pejabat
struktural tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten, tenaga ahli sesuai dengan bidang tugasnya.
Tim Penguji Rencana Kerja dan Usaha melakukan penilaian kelayakan materi yang disajikan dan penilaian kelayakan kesiapan pengurus BUM Desa. Selain melakukan penilaian
kesiapan terhadap pengurus BUM Desa juga melakukan kesiapan Kepala Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Tim Penguji Rencana Kerja dan Usaha memberikan rekomendasi apakah Rencana Kerja dan Usaha yang dipresentasikan layak
untuk didanai dan merekomendasi apakah pengurus BUM Desa mampu untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Rencana Kerja dan Usaha yang ada.
4.1.5. Pengajuan Persetujuan Rencana Kerja dan Usaha
Pengajuan persetujuan Rencana Kerja dan Usaha dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa, dilakukan Direktur BUM Desa
kepada Kepala Desa serta Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penyertaan modal BUMDesa yang tercantum
dalam APBDesa.
4.2. PELAKSANAAN KEGIATAN Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada
prinsip dan mekanisme Pelaksanaan KUEP, maka perlu adanya persiapan
pelaksanaan yang matang dan terencana.
4.2.1. Pengesahan Dokumen Perjanjian Penetapan Penyertaan Modal Direktur BUMDesa, Kepala desa difasilitasi oleh Pendamping Desa
dan pendamping lokal desa membuat Surat Perjanjian Penyertaan Modal. dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Direktur BUMDesa dengan materai Rp. 6000.
4.2.2. Pelaksanaan Rencana Usaha Badan Usaha Milik Desa
4.2.2.1. Pengajuan dan Penggunaan Dana oleh Direktur BUMDesa
Berdasarkan Surat Perjanjian Penyertaan Modal antara Kepala Desa dengan Direktur BUMDesa maka Direktur BUMDesa mengajukan dana dengan formulir Rencana
Penggunaan Dana (RPD ) yang telah dibuat oleh Direktur BUM Desa disetujui oleh Kepala Desa dan terlebih
dahulu di periksa oleh pendamping teknis desa dan disetujui oleh Kasi Ekbang Kesra Desa. Pencairan dari
rekening desa dilakukan dengan Surat Permintaan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 30 -
Pembayaran (SPP) yang dilampiri dengan hasil verififikasi Pendamping Desa dan Kasi Ekbangsos Kecamatan serta
mengetahui Camat.
4.2.2.2. Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
BUMDesa dapat melakukan usaha dengan kegiatan Dalam kegiatan pengadaan tanah maka Direktur BUM Desa mengajukan permohonan penentuan harga tanah
kepada Camat melalui Kepala Desa. Camat membentuk Tim Penentuan harga tanah kemudian menyampaikan
hasilnya kepada Direktur BUM Desa melalui Kepala Desa.
Dalam pengadaan dengan pembelian gedung maka Direktur BUM Desa mengajukan permohonan
perhitungan nilai bangunan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Cipta Karya
melalui Kepala Desa dan Camat. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Cipta Karya
melakukan penaksiran harga dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur BUM Desa melalui Camat dan Kepala Desa. Pembelian tanah atau gedung oleh BUM
Desa harus dilakukan dengan bukti yang sah berupa sertifikat atau dokumen yang dibuat oleh pejabat
pembuat akte tanah.
4.2.2.3. Kerjasama Dengan Pengelola Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tim PKK Desa.
BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pengelola Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Tim PKK Desa dalam bidang pengelolaan dana simpan
pinjam dengan anggota para pedagang kecil. Kerjasama tersebut dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama.
4.2.2.4. Kerjasama dengan pihak lain
BUMdes dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan berbagai jenis kegiatan yang saling menguntungkan. Perjanjian dengan pihak lain dilakukan
dengan persetujuan Kepala Desa dan BPD setelah melalui uji kelakayan proposal. Kerjasama dengan pihak lain
yang dilakukan dengan pemberian modal berupa dana maka pihak penerima dana wajib menyertakan jaminan
kepada pihak pemberi modal.
4.2.3. Pertanggungjawaban
Penyampaian laporan pertanggungjawaban Direktur BUMDes sesungguhnya laporan direktur BUMDes kepada Kepala Desa,
namun agar laporan tersebut dilakukan dalam rangka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka lapoan
pertanggungjawaban dilakukan dalam forum musdes secara terbuka melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 31 -
BPD. Tahapan Laporan pertanggungjawaban Direktur BUMDes sebagai berikut :
1. Penyampaian laporan tertulis kepada kepala desa dari direktur BUMDes atas kegiatan penyertaan modal.
2. Kepala Desa membentuk tim untuk melakukan Verifikasi dan
kunjungan lapangan. 3. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada BPD tentang
penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban.
4. BPD membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan.
5. BPD menyelenggarakan musdes dengan susunan acara :
Pembukaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban direktur BUMDes, tanya jawab, pengambilan keputusan,
sambutan kepala desa dan penutup.
Laporan pertanggungjawaban BUM Desa adalah laporan pertanggungajwaban kegiatan penyertaan modal pada tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban rutin setiap tahun,
persemester, akhir tahun dan akhir masa jabatan tetap dilakukan.
Dokumen yang dihasilkan : Berita Acara musdes tentang
penerimaan laporan pertanggungjawaban Direktur BUMDes
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 32 -
BAB V
PENGENDALIAN
Pengendalian Pelaksanaan KUEP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta
tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan bertujuan :
a. Menjaga setiap proses Pelaksanaan KUEP selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan;
b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
c. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan
dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; d. Mengendalikan pemanfaatan dana Pelaksanaan KUEP agar sesuai dengan
yang direncanakan dan dikelola secara transparan; e. Mengendalikan agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; Strategi dasar dalam pengendalian Pelaksanaan KUEP adalah :
a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang
dilaksanakan; b. Pelaku Pelaksanaan KUEP di semua tingkatan menjalankan mekanisme
pelaporan baik formal maupun informal dengan akurat, efektif termasuk temuan kendala dan masalah;
c. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada
setiap tahapan yang dilaksanakan; d. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta
menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.
5.1. Pemantauan dan Pengawasan Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi
dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur melihat kinerja semua pelaku, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi
timbulnya permasalahan. Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus
dilakukan sepanjang tahapan Pelaksanaan KUEP sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian
terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan
kepada pelaku dan masyarakat. Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku yaitu: masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan,
pendamping desa/pendamping teknis, LSM, wartawan, dan lain-lain.
5.2. EVALUASI Evaluasi dalam Pelaksanaan KUEP dapat dilakukan pada saat selesainya
suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 33 -
kinerja para pelaku. Sedangkan pada akhir kegiatan, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan,
pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan
mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan
dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
5.3. FORCE MAJEURE
Force majeure adalah kegagalan yang diakibatkan oleh faktor diluar
kemampuan para pelaksana seperti bencana alam, kebakaran dan kecelakaan. Apabila terjadi kondisi force majure maka kedua belah pihak
mengajukan penetapat status usaha ekonomi produktif yang masuk kategori force majure kepada tim evaluasi yang dibentuk oleh camat
melalui kepala desa.
5.4. PELAPORAN Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari
pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan KUEP.
Mekanisme pelaporan dalam Pelaksanaan KUEP dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat
proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi
yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :
a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan; b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang
dilaksanakan; c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.
Sistem laporan dari Tim Pengelola Kegiatandalam Pelaksanaan KUEP dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.
5.4.1. Pelaporan Jalur Struktural
Pelaporan jalur struktural dilakukan secara berjenjang sebagai
berikut:
a. Kepala Desa dibantu atau difasilitasi pendamping desa dan pendamping lokal desa membuat laporan tiaptahapan yang
ditujukan kepada camat melalui Kasi Ekbangsos kecamatan. b. Kasi Ekbangsos kecamatan menelaah dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan setelah menerima laporan, selanjutnya
menyusun dan membuat laporan tiap tahapan yang ditujukan kepada Bupati c.q Tim Koordinasi kabupaten.
c. Ketua Tim Pembina TingkatKabupaten berdasarkan laporan dari camat, hasil-hasil rapat evaluasi, dan kunjungan atau
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 34 -
monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan tiap tahapan kepada Bupati;
d. Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan
waktunya sesuai kebutuhan.
5.4.2. Pelaporan Jalur Fungsional Pelaporan jalur fungsional dilaksanakan secara berjenjang
sebagai berikut:
a Pendamping Desa dan pendamping lokal desa membuat laporan
setiap tahap tentang perkembangan Pelaksanaan KUEP di kecamatan. Laporan ditujukan kepadaTenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Ahli Infrastruktur
Desa. b Berdasarkan laporan dari pendamping desa dan pendamping
lokal desa serta hasil kunjungan atau monitoring ke lapangan serta koordinasi dengan beberapa pihak terkait, Pendamping
Kabupaten membuat laporan berkala. c Dalam hal yang bersifat mendesak dan khusus, semua unsur
dapat membuat dan menyampaikan laporan secara insidentil di
luar jadwal laporan berkala.
5.5. PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH
Pengelolaan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak
lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan, dan
pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan
merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap Pelaksanaan KUEP dapat dilakukan melalui :
a. Tim Pelaksana Desa. b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan. c. Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
d. Surat / berita langsung / SMS / email pendamping desa dan kabupaten
e. Pemantau kegiatan program , termasuk wartawan dan LSM. 5.6. Ketentuan Lain-lain
1. Untuk menghidupkan dan mengembangan usaha ekonomi desa maka pembelian barang untuk usaha ekonomi produktif agar dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa.
2. Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan KUEP seperti Panduan Pelatihan dan
Jadwal Tahapan Pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 35 -
BAB V
PENUTUP
Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan KUEP ini disusun sebagai acuan bagi pelaku-pelaku Pelaksanaan KUEP di Kabupaten Lebak baik di
tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Lebak dalam melaksanakan dan memfasilitasi Pelaksanaan KUEP sebagai upaya penguatan perencanaan pembangunan partisipatif.
Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional ini akan
diatur lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya atau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelaksanaan KUEP
baik yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan kemudian. Demikian Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ini dibuat untuk dipahami
dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder) dan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, sehingga keseluruhan
Pelaksanaan KUEP di Kabupaten Lebak tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses sebagaimana yang diharapkan.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 36 -
FORMAT ADMINISTRASI KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KEGIATAN/NAMA/NOMOR/FORMAT Hal
FORMAT KUEP-UEM
A Musyawarah Desa Sosialisasi
1 Berita acara musdes sosialisasi 37
2 Pernyataan bersama akan melaksanakan kegiatan KUEP sesuai dengan
ketentuan berlaku
42
3 SK Kades tentang TPK 43
4 Perjanjian Kerjasama Pendamping Teknis Desa 46
5 Jadwal musdus 48
B Musyawarah dusun dan pendataan potensi KUEP-UEM
1. Formulir pendataan potensi KUEP-EUM 49
C. Penyusunan Proposal rencana KUEP-UEM
1. Surat pengantar 57
2. Daftar Penerima pemanfaat dilampiri hasil pendataan 58
3. RAB 59
D Musyawarah Desa Persiapan
1. Berita acara hasil musyawarah desa 61
E Pelaksanaan Kegiatan
a Dokumen Pengajuan Barang/Jasa
1. Surat perjanjian pemberian bantuan 65
2. Surat pernyataan pertanggujawaban mutlak 68
3. Surat permintaan pembayaran 69
4. dokumen pengadaan barang/jasa 70
5. Sertifikasi Barang 75
6. Lembar Verifikasi (pendamping Desa, kasi ekbang kec dan Camat) 76
b. Dokumen penyerahan bantuan stimulan
1. Surat perjanjian pemberian modal 77
2. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak 80
3. Visualisasi penyerahan barang 81
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 141/134 -DPMD/2019 Tanggal : 28 Februari 2019
Tentang : Penetapan Petunjuk Teknik Operasional Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif melalui Dana Desa di Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2019
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 37 -
c Sertifikasi kegiatan
1. Berita acara sertifikasi kegiatan 82
2. Visualisasi kegiatan 84
d Musyawarah Desa Pertanggungjawaban
1 Berita Acara Pertanggunggjawaban 85
2 LP2K 87
3 SP3K 88
4 Realisasi Anggaran 89
5 Sertifikat Pelatihan 90
FORMAT KUEP-UED
F Focus Gorup Discution Antar Pelaku Usaha
1 Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) 91
G Proposal Rencana Usaha Ekonomi Desa
1 Surat Permohonan Penyertaan Modal Bumdes 94
2 Proposal 95
3 RAB 99
H Ekspose Proposal
1. Berita Acara hasil Evaluasi penilaian rancana kegiatan usaha 100
I Rapat Paripurna BPD dan Kepala Desa tentang persetujuan proposal
Usaha
1. Berita Acara 103
J Dokumen Pengajuan Anggaran
1. Surat permohonan permintaan pembayaran 105
2. Surat perjanjian penyertaan modal 106
3. SK Direktur Bumdes tentang TPK 107
4. Surat Perjanjian Kerjasama 111
5. Lembar Verifikasi 113
K Musyawarah Desa Pertanggungjawaban
1. Berita Acara Pertanggunggjawaban pemanfaatan penyertaan modal 114
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 38 -
BERITA ACARA
Musyawarah Desa (Sosialisasi, Pemilihan TPK)
Pada hari ini............. tanggal.......... bulan.......... tahun............ dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat
(Kuep-Uem) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 di Desa..................
Kecamatan……. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maka pada:
Hari :………………………………
Tanggal :………………………………
Jam :………………………………
Tempat :………………………………
Telah diselenggarakan musyawarah desa sosialisasi yang dihadiri oleh wakil-
wakil unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta
unsur-unsur lain sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.
Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:
A. Materi atau Topik 1. Sosialisasi
2. Pernyataan bersama kasanggupan untuk melaksanaka kegiatan KUEP-UEM seseuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pemilihan dan penetapan pengurus TPK yang terdiri dari nama.... (ketua
TPK/unsur lembaga kemasyarakatan desa), nama..... (sekretaris TPK/staf Desa), nama...... (anggota/unsur lembaga kemasyarakatan
Desa) 4. Penetapan Pendamping Teknis, nama..... (dari unsur OPD.....)
5. Penetapan jadwal musyawarah dusun dan pendataan potensi KUEP-UEM)
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : ………………………. Kepala Desa
Sekretaris /
Notulis
: ………………………. dari Sekretaris Desa/Kasi
Ekbang Kesra
Narasumber : 1 ……………… dari Kasi Ekbangsos
Kecamatan
2 ……………… dari Pendamping Desa
3 ……………….. dari Pendamping Lokal
Desa
FORMAT A.1 Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 39 -
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas
selanjutnya seluruh peserta Musdes, menyetujui serta memutuskan berbagai
hal-hal sebagai berikut :
1. Terlaksana Sosialisasi KUEP-UEM. 2. Ditandatanganinya surat pernyataan bersama untuk melaksanakan
kegiatan KUEP-UEM seseuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Terpilihnya Pengurus TPK yang terdiri dari nama.... (ketua TPK/unsur
lembaga kemasyarakatan desa), nama..... (sekretaris TPK/staf Desa),
nama...... (anggota/unsur lembaga kemasyarakatan Desa) 4. Di tetapkanya pendamping teknis dan penandatanganan perjajian
Pendamping Teknis, nama..... (dari unsur OPD.....) 5. Tersusunnya jadwal musyawarah dusun dan pendataan potensi KUEP-
UEM Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………………………, 2019
Pemimpin Musyawarah
Kepala Desa
( ……………………………. )
Notulis / Sekretaris
(……………………………. )
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 40 -
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
No. Nama Alamat Ttd
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 41 -
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
- 42 -
Foto dokumentasi Musyawarah
Desa (Sosialisasi, Pemilihan TPK)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
43
SURAT PERNYATAAN BERSAMA MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF-USAHA EKONOMI MASYARAKAT (KUEP-UEM)
SESUAI DENGAN KETENTUAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ......................................
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan : ......................................
Atas nama Desa
Kecamatan : ......................................
Kabupaten : ......................................
Dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-
Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) Tahun Anggaran 2019 dibiayai dari
APBDes Tahun 2019 yang berasal dari dokumen RPJMdes dan RKPDes.
Selanjutnya menyatakan bahwa atas nama masyarakat Desa.... Kecamatan.....
akan melaksanakan semua ketentuan berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Desa.................,....................2019
Yang menyatakan,
Kepala Desa
(.............................................)
Format A.2 Surat Pernyataan Bersama melaksanakan KUEP-UEM
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
44
TPK
KEPALA DESA .…………. KECAMATAN ………….
KABUPATEN LEBAK KEPUTUSAN KEPALA DESA …………
NOMOR: ……/Ds. …………2019
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA .…………. KECAMATAN …………. TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ..............
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Ayat (2)
Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa………..Kecamatan……..tentang
Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Format A.3 Surat Keputusan Tim Pengelola Kegiatan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
45
Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019.
M E M U T U S K A N
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
:
:
:
Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa……….Kecamatan……….. 2019 dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini ;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di………………….
Pada Tanggal..... …………. 2019
KepalaDesa…………..
………………………
Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebak 2. Yth. Camat……………….
3. Yth. Ketua BPD Desa…………..
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
46
LAMPIRAN
Nomor :……………..
Tanggal : …………….. 2019
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa ............... Kecamatan ............... Tahun Anggaran 2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ............... KECAMATAN ...............
TAHUN ANGGARAN 2019
No Nama Jabatan Keterangan
1 Ketua Ketua / Pengurus LPM/Karang
Taruna/PKK
2 Sekretaris Staf Desa/ Staf Data dan Informasi
3 Anggota Pengurus LPM/Karang Taruna/PKK*)
4 Anggota Pengurus LPM/Karang Taruna/PKK*)
Ditetapkan di ...............
Pada Tanggal ...................... 2019
Kepala Desa ...............
..........................................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
47
PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF-USAHA
EKONOMI MASYARAKAT (KUEP-UEM) Nomor : ................/20....
Pada hari ini........... tanggal................. Bulan....... Tahun 2019 yang bertanda tangan
dibawah ini :
I. ......................., yang beralamat di ............................... yang bertindak dalam jabatannya selaku Ketua……/Ketua Tim Pengelola Kegiatan, dan karenanya
bertindak untuk dan atas nama Desa............... Kecamatan.......
SELANJUTNYA disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. .......................,yang beralamat di ..................................... yang bertindak dalam
jabatannya selaku Pendamping Teknis Desa dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Dirinya Sendiri.
SELANJUTNYA disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PARA PIHAK dalam hal ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : - Bahwa Pihak Pertama adalah Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam kegiatan
Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) yang dipilih
berdasarkan hasil musyawarah desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Nomor..........
- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Pendamping Teknis Desa dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) untuk
melakukan pembinaan, monitoring dan dalam kegiatan pertanggungjawaban melakukan sertifikasi.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikat dalam Perjanjian Kerja untuk
pelaksanaan kegiatan “Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat
(KUEP-UEM)” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam
pasal-pasal berikut :
Pasal 1
Lingkup dan Dasar Pekerjaan
PIHAK PERTAMA menyerahkan kegiatan “Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM)” kepada PIHAK KEDUA dengan lingkup pekerjaan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini, meliputi :
a. Survey dan kajian dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM). b. Membantu Perhitungan Rencana Anggaran Biaya.
c. Melakukan bimbingan kepada peneriman pemanfaat dalam pelaksanaan
kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) d. Melakukan monitoring secara berkala agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan
perencanaan. e. Melakukan Sertifikasi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM).
Pasal 2 Honor Pendampingan
1. Nilai honor pendampingan sebesar Rp........ ,- (huruf) perdesa. 2. Jumlah Harga sebagaimana tercantum dalam pasal 2 point 1 tersebut di atas sudah
mencakup semua lingkup pekerjaan yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA dalam pendampingannya hanya mendampingi maksimal 10 desa.
Format A.4 Perjanjian Kerjasama (KUEP-UEM)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
48
Pasal 3
Sistem Pembayaran (Termin)
Pembayaran dilakukan setiap akhir bulan dan atau setiap selesai melakukan
pendampingan.
Pasal 4
Jangka Waktu Pendampingan
Waktu pendampingan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) selama ...... (dengan huruf) bulan
Pasal 5
Pelaksanaan Pendampingan Teknis
1. Mendampingi TPK dalam penyusunan proposal kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM)
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan RAB . 3. Menandatangani dokumen rencana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan RAB
sesuai dengan lokasi tugasnya yang dibuat oleh Pendamping Teknis. 4. Bersama dengan Pendamping Teknis, Mantri Tani Desa, Kasi Ekbangsos Kecamatan
dan Kasi Ekbang Kesra Desa melakukan sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sertifikasi kegiatan.
5. Mengendalikan kegiatan KUEP sesuai rencaa Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif
dan RAB. 6. Menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis dilapangan.
Penutup
1. Surat Perjanjian Kerja beserta lampiran-lampirannya yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mememenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat minimal dalam rangkap 2 (dua), yang mempunyai
kekuatan hukum sama, satu rangkap tanda tangan bermeterai di PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA dan satu rangkap tanda tangan bermeterai di PIHAK KEDUA
untuk PIHAK PERTAMA.
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak
untuk digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Pendamping Teknis
...........................................
Tim Pengelola Kegiatan
..................................................
Mengetahui,
Kepala Desa .........................
...........................................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
49
JADWAL MUSYAWARAH DUSUN (RT/RW)
Desa ....................... Kecamatan ............................
No Nama Dusun (RT/RW) Hari / Tanggal Jam Tempat
Desa ...........................,....... 2019
Mengetahui
Kepala Desa................. Kasi Ekbang Desa
......................................... .........................................
Format A.5 Jadwal Musyawarah Dusun
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
50
PENDATAAN POTENSI KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
Nama
No. HP
Kampung
Desa
Kecamatan
:
:
:
:
:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
I. Daftar Keluarga :
No Nama TTL Pekerjaan Pendidikan
Terakhir
II. Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Bulanan
No Pendapatan Pengeluaran
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Jumlah Jumlah
Keterangan : Pendapatan > Pengeluaran, Pendapatan<Pengeluaran,
Pendapatan=pengeluran
Jenis Usaha yang diminati : ................................ ( Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan, Perdagangan Kecil, Industri Kecil, Perbengkelan/Jasa )
Bantuan stimulan/Stimulan yang dibutuhkan
No Jenis kegiatan/Barang Jumlah Keterangan
Catatan : jenis dapat berupa bibit, pupuk non organik, obat, Sarana, Dana (khusus perdagangan), pelatihan dll
Format B.1 Formulir Pendataan Potensi KUEP-UEM
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
51
Potensi Yang dimiliki
No Jenis Kegiatan/Barang Jumlah Keterangan
Catatan : lahan, kolam, tenaga kerja dan kesanggupan memenuhi kewajiban misalnya siap memelihara, siap mengembalikan modal, siap iuran
kelompok/desa, siap membayar PBB dll.
Ketua RW
..............................
Petugas Pendata/RT
...........................
Pendamping Lokal Desa
...........................
Mantri Tani Desa
............................
KEPALA KELUARGA YANG DIDATA
......................................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
52
HASIL EVALUASI KELAYAKAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN STIMULANBERSYARAT
Nama
No. HP
Kampung
Desa
Kecamatan
:
:
:
:
:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Lingkari hasil jawaban di bawah ini sesuai dengan hasil wawancara :
1. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran dan mempunyai potensi. 2. Pendaptan lebih besar dari pengeluaran tetapi tidak mempunyai potensi. 3. Pendapatan Lebih Kecil dari Pengeluaran dan mempunyai potensi.
4. Pendapatan lebih kecil dari Pengeluaran tetapi tidak mempunyai potensi. 5. Pendapatan sama dengan pengeluaran dan mempunyai potensi.
6. Pendapatan sama dengan pengeluaran tetapi tidak mempuyai potensi
.................................(MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI
SYARAT)*...................................
..........................., ....................2019
Ketua RW
..............................
Petugas Pendata/RT
...........................
Pendamping Lokal Desa
...........................
Mantri Tani Desa
............................
Catatan : yang memenuhi syarat adalah poin 3 dan 5.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
53
REKAPITULASI BANTUAN STIMULAN BERSYARAT BAHAN RPJMDES 20...SD/ 20...
REKAP PERBIDANG DESA : ...............................
KECAMATAN : ...................................
No
BIDANG
Jenis
kegiatan/Bar
ang
RT… RT…. RT… RT… Jumlah
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angg
aran
Jml
KK)*
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angg
aran
Jml
KK)*
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angga
ran
Jml
KK)*
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angga
ran
Jml
KK)
*
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angga
ran
Jml
KK)*
1 Pertanian
- Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
2 Perkebunan - Bibit - Pupuk
- Obat - Pelatihan
3 Perikanan - Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
54
4 Peternakan - Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
5 Industri Kecil
- Sarana
- Pelatihan
6 Perdaganga
n - Dana
- Pelatihan
7 Perbengkela
n/Jasa
- Sarana
- pelatihan
Jumlah
Catatan : jumlah RT disesuaikan
..........................., ....................2019
Kepala Desa
..............................
Kasi Ekbang Desa
..............................
Pendamping Desa
...........................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
55
REKAPITULASI BANTUAN STIMULAN BERSYARAT BAHAN RPJMDES 20...SD/ 20... DESA : ...............................
KECAMATAN : ...................................
No
BIDANG
Jenis
kegiatan/Ba
rang
Total 2019 2020 2021 2022
Jumlah
Keg/Ba
rang
Jml
Angg
aran
Jml
KK)*
Jml
Keg/B
arang
Jml
Angga
ran
Jml
KK)*
Jml
Keg/
Baran
g
Jml
Angga
ran
Jml
KK)*
Jml
Keg/Ba
rang
Jml
Angga
ran
Jml
KK)
*
Jml
Keg/Ba
raang
Jml
Ang
gara
n
Jml
KK)*
1 Pertanian
- Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
2 Perkebunan - Bibit
- Pupuk - Obat
- Pelatihan
3 Perikanan
- Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
56
4 Peternakan
- Bibit
- Pupuk
- Obat
- Pelatihan
5 Industri Kecil
- Sarana
- Pelatihan
6 Perdagangan
- Dana
- Pelatihan
7 Perbengkelan/Jasa
- Sarana
- pelatihan
Jumlah
Catatan : Tahun disesuaikan
..........................., ....................2019
Kepala Desa
..............................
Kasi Ekbang Desa
..............................
Pendamping Desa
...........................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
57
Contoh analisis Kelayakan Usaha Modal stimulan
No Jenis Usaha Stimulan Potensi yang dimiliki (syarat / swadaya) Kelayakan
1 Pertanian Bibit Tanaman, Pupuk non organik, Obat-
obatan, Alat, Pelatihan
Lahan, Tenaga Kerja, Pupuk Kandang, Pemagaran,
Kesiapan Mengembalikan Modal/ bagi hasil/Iuran kepada
lembaga/Iuran Desa, Membayar PBB
Memenuhi syarat
2 Pertenakan Bibit, Pakan (sekali), Obat-obatan,
Pelatihan
Lahan, Tenaga Kerja, Kandang Ternak, Pakan, Kesiapan
Mengembalikan Modal/bagi hasil/Iuran kepada lembaga,
Iuran Desa/Membayar PBB
Memenuhi syarat
3 Perikanan Bibit , Pakan (sekali), Obat-obatan,
Pelatihan
Kolam, Tenaga Kerja, Pakan, Kesiapan Mengembalikan
Modal/bagi hasil/ Iuran kepda lemnbaga/Iuran Desa,
Membayar PBB
Memenuhi syarat
4 Industri Kecil Sarana, Bahan (sekali), Pelatihan Tempat, Tenaga Kerja/Kesiapan Mengembalikan
Modal/bagi hasil/ Iuran Kelompok kepada Lembaga/ Iuran
Desa/Membayar PBB
Memenuhi syarat
5 Perdagangan Kecil Dana stimulan, pelatihan Tempat, Tenaga Kerja, Kesiapan Mengembalikan
Modal/bagi hasil/Iuran kepada Lembaga/Iuran Desa/
Membayar PBB
Memenuhi syarat
6 Perbengkelan/Jasa Sarana, pelatihan Tempat, Tenaga Kerja, Kesiapan Mengembalikan
Modal/bagi hasil/Iuran kepada Lembaga/ Iuran
Desa/Membayar PBB
Memenuhi syarat
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
58
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA ...........................
KECAMATAN ..............................
...........................,… 20…
K e p a d a :
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
…/TPK DS……/…../20....
1 (satu) berkas
Usulan Kegiatan................
Yth. Cq.
Kepala Desa………………… Kepala Seksi Ekbang Kesra Desa
di - ..............................
Disampaikan dengan hormat, dengan ini kami Usulkan
Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dengan rincian sebagai
berikut :
1. Bibit ....................... (Rincian terlampir)
2. Pupuk..................... ton (Rincian terlampir)
3. Obat ....................... ton (Rincian terlampir)
4. Dst......
Demikian hal ini disampaikan, atas perkenannya kami
haturkan terima kasih.
Ketua Lembaga ...........................
…………………………….
Tembusan :
1. Yth.Ketua BPD Desa………..
Format C.1 Surat Pengantar Usulan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
59
DAFTAR NAMA-NAMA CALON PENERIMA PEMANFAAT
JENIS BARANG.....
No Nama Alamat No. Hp Jumlah
1 2 3 4 5
1 Ahmad Kp. .................
2 Juned Kp. .................
3
4
5
6
7
8
9
10
Mengetahui
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
................................................
Format C.2 Daftar Penerima Pemanfaat
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
60
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMERINTAH DESA .................... KECAMATAN ................
TAHUN ANGGARAN 2019
1. Bidang : (4) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. Sub Bidang : (4.1) Kelautan dan Perikanan
3. Kegiatan : (4.1.05) Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst) 4. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
5. Sumber Dana : Dana Desa (DD) Tahun 2019
Rincian Pendanaan :
KODE RING
URAIAN
VOLUME
HARGA SATUAN
(RP)
JUMLAH (RP)
4 PEMBERDAYAAN
4.1.05 Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst)
4.1.05.5.2 Belanja Barang dan Jasa
4.1.05.5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
4.1.05.5.2.1.01 Belanja Barang Perlengkapan Alat
Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
Sertifikat
4.1.05.5.2.1.11 Belanja Pakan Ikan
4.1.05.5.2.1.06 Belanja Perlengkapan barang
Konsumsi (Makan dan Minum)
4.2.05.5.2.2 Belanja Honorarium
4.2.05.5.2.2.01 Belanja Honorarium TPK dan Lembaga
Honor Ketua 1 Ob
Honor Sekertaris 1 Ob
Honor Anggota 2 Ob
Honor Pendata
Honor Pendamping Teknis Desa
4.2.05.5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium
Ahli/Propesi/Konsultan/Narasumber
4.2.05.5.2.7 Belanja Barang dan Jasa yang
Diserahkan kepada Masyarakat
Format C.3 Rencana Anggaran Biaya
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
61
KODE RING
URAIAN
VOLUME
HARGA
SATUAN (RP)
JUMLAH
(RP)
4.2.05.5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit
Tanaman/Hewan/Ikan
1.Honor Pendamping teknis dr dinas (OPD)
JUMLAH
Total Biaya
........................., ............... 2019
Dibuat Oleh :
Pendamping Teknis Ketua TPK Mantri Tani Desa
……………….............. .............……………… .............………………
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
62
BERITA ACARA
Musyawarah Desa Persiapan
Pada hari ini............. tanggal.......... bulan.......... tahun............ dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-
UEM) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 di Desa..................
Kecamatan……. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maka pada:
Hari :………………………………
Tanggal :………………………………
Jam :………………………………
Tempat :………………………………
Telah diselenggarakan musyawarah desa persiapan yang dihadiri oleh wakil-
wakil unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta
unsur-unsur lain sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.
Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:
C. Materi atau Topik 1. Laporan rekapitulasi hasil pendataan potensi KUEP dari masing-masing
kampung. 2. Pembahasan perubahan RPJMDes untuk kegiatan usaha ekonomi
produktif 3. Penetapan usulan desa untuk didanai dalam pelaksanaan KUEP tahun
pertama dan Lembaga Pengelola (LPM, TP. PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga.
4. Model perguliran yang disepakati modal seperti pengembalian
modal/bagi hasil, iuran kepada lembaga/kelompok dan aktif membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah menjadi kewajibannya
D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : ………………………. Kepala Desa
Sekretaris /
Notulis
: ………………………. dari Sekretaris Desa/Kasi
Ekbang Kesra
Narasumber : 1 ……………… dari Kasi Ekbangsos
Kecamatan
2 ……………… dari Pendamping Desa
3 ……………….. dari Pendamping Lokal
Desa
FORMAT D.1 Berita Acara Musyawarah Desa Persiapan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
63
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas
selanjutnya seluruh peserta musdes persiapan, menyetujui serta memutuskan
berbagai hal-hal sebagai berikut :
1. Disetujui Laporan rekapitulasi hasil pendataan potensi KUEP dari masing-
masing kampung.
2. Tersesunnya draf perubahan RPJMDes untuk kegiatan usaha ekonomi
produktif
3. Ditetapkanya usulan desa untuk didanai dalam pelaksanaan KUEP tahun
pertama dan Lembaga Pengelola (LPM, TP. PKK, Karang Taruna dan Rukun
Tetangga.
4. Model perguliran yang disepakati yaitu pengembalian modal/bagi hasil,
iuran kepada lembaga/kelompok)* dan aktif membayar Pajak Bumi dan
Bangunan yang telah menjadi kewajibannya
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………… 2019
Pemimpin Musyawarah
Kepala Desa
( ……………………………. )
Notulen / Sekretaris
(……………………………. )
)* pilihan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
64
DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
No. Nama Alamat Ttd
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 25
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
65
Foto dokumentasi Musyawarah
Desa (Sosialisasi, Pemilihan TPK)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
66
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
ANTARA PEMERINTAH DESA.... KECAMATAN.......
DENGAN KETUA........
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BANTUAN STIMULAN BERSYARAT DALAM KEGIATAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF-USAHA EKONOMI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019 Nomor : ...../...../......./2019
Nomor : ...../...../......./2019
Pada hari ini.............. tanggal..................... bulan ............... tahun Dua Ribu Sembian
Belas bertempat di ........ Kabupaten Lebak kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Kepala Desa : ....................
II. Ketua ..... : ....................
PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk memberikan bantuan kepada PIHAK
KEDUA berupa barang...... untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) yang bersumber dari Dana APBDes Tahun Anggaran 2019
dan PIHAK KEDUA harus tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam perjanjian pemberian bantuan ini.
PASAL 2 TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN
Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian pemberian
bantuan ini dilakukan sebagai bentuk peran serta PIHAK PERTAMA dalam upaya membantu PIHAK KEDUA dalam rangka untuk pengembangan dan peningkatan
Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM). PASAL 3
PEMBERIAN BANTUAN
Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian pemberian
bantuan ini adalah berupa barang..... dengan jumlah sebagaimana daftar terlampir
untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM)
yang bersumber dari dana APBDes TA. 2019 (daftar barang terlampir).
Format E.a.1 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Bantuan
stimulandalam KUEP-UEM
P E M E R I N T A H D E S A . . . . . . KECAMATAN........ KABUPATEN LEBAK
Jl..........
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
67
PASAL 4
SERAH TERIMA BARANG
Serah terima pemberian bantuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan setelah dilaksanakannya dan telah ditandatanganinya surat perjanjian
pemberian bantuan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Barang.
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan surat perjanjian bantuan ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin pendistribusian barang sesuai dengan
peruntukannya, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari PIHAK KEDUA
terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring pada huruf a ayat (1).
c. Meminta data dan informasi terkait bantuan barang, data Kegiatan Usaha
Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) dan data lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. Menyerahkan bantuan bantuan stimulanbersyarat kepada PIHAK KEDUA.
b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM).
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Menerima penyerahan bantuan bantuan stimulanbersyarat dari PIHAK
PERTAMA. b. Menerima bimbingan dan arahan dari PIHAK PERTAMA
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. Mendistribusikam bantuan stimulanbersyarat untuk dimanfaatkan dan
dipelihara oleh masyarakat penerima manfaat. b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat penerima manfaat
c. Meminta pengembalian/bagi hasil/iuran dari msyrakat penerima manfaat d. Melaporkan perkembangan pendistribusian, pemeliharaan dan perguliran
modal stimulan bersyarat kepada PIHAK PERTAMA
e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan bantua, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian bantuan ini.
PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Perjanjian bantuan ini, maka
PARA PIHAK sepakat untuk mengusahakan penyelesaian sengketa secara
musyawarah dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
68
dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan oleh tingkat kecamatan dan
tingkat kabupaten. Apabila pemasalahan tidak dapat diselesaikan oleh tingkat
kecamatan dan kabupaten, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian
secara hukum.
PASAL 8
PENUTUP
Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan stimulanbersyarat dari PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Bantuan ini
adalah bersifat sebagai bantuan yang mengikat PIHAK KEDUA.
Demikian Perjanjian pemberian bantuan stimulanbersyarat ini dibuat dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, masing – masing mempunyai
bunyi yang sama, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA
KETUA .....
................................
PIHAK PERTAMA
PEMBERI BANTUAN/KEPALA DESA,
...............................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
69
PEMERINTAH DESA ........................... KECAMATAN ..............................
KABUPTEN LEBAK..................... Jl. ................................
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN
TAHUN ANGGARAN 20… NOMOR : 141/ -DS………/20…
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan stimulanbersyarat Tahun Anggaran 2019 berupa bibit...., pupuk....., obat....., senilai Rp. ………………,- Terbilang
(…………………………) 2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka pemberian modal
stimulan bersyarat Desa ........................... Kecamatan .............................. telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap diaudit semaktu waktu;
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis;
4. Akan melakukan pembagian barang kepada masyarakat penerima manfaat, melakukan pembinaan dan mengelola perguliran;
5. Ketua pengelola Lembaga Desa bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material usulan kegiatan KUEP-UEM yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa ........................... Kecamatan ....................
yang diajukan; 6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara/Daerah;
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa ........................... Kecamatan .............................. menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga
Pengelola. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya,dalam keadaansadar,
dan tidak di bawah tekanan.
..........................., ……………… 20…
Ketua Lembaga Pengelola Desa.........,
Materai
6000
.........................................
Format E.a.2 Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
70
……………….
Perihal
:
Permohonan Pembayaran
Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif
Kepada
Yth. Kepala Desa .......................
cq. Kasi Ekbangsos
Di-
Tempat
1. Pengadaan
No. Nama Barang / Jasa /
Ruang Lingkup Pekerjaan Volume / Satuan Spesifikasi Keterangan
Format E.a.3 Surat Permintaan Pembayaran
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
71
DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
A. CONTOH PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBUAT OLEH TPK
KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA .......................... KECAMATAN ...........................KABUPATEN LEBAK
ALAMAT ..................................................
........................... (tempat/tgl/bln/tahun)
Nomor : ....................
Lampiran : .................... Perihal : Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa
Kepada
Yth. .............................. Di ..............................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ............................................................................. Jabatan : .............................................................................
Alamat : ............................................................................. Dalam rangka mendukung pelaksanaan :
Kegiatan : ............................................................................... Lokasi :
...............................................................................
Dengan ini kami menawarkan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
Selanjutnya kami mohon agar dapat menyampaikan penawaran
atas pengadaan barang/jasa tersebut diatas dengan mencantumkan nama barang/jasa, volume/satuan, spesifikasi dan harga.
Demikian untuk maklum dan terimakasih.
Ketua TPK,
………………………
No. Nama Barang /
Jasa / Ruang Lingkup
Pekerjaan
Volume / Satuan
Spesifikasi Keterangan
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas,
maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.
Format E.a.4 Dokumen Pengadaan Barang / Jasa
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
72
B. CONTOH PENAWARAN YANG DIBUAT OLEH PENYEDIA BARANG/JASA
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
........................... (tempat/tgl/bln/tahun)
Nomor : ....................
Lampiran : .................... Perihal : Penawaran Barang/Jasa
Kepada
Yth. .............................. Di ..............................
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .............................................................................. Jabatan : Direktur/pimpinan/atau nama lain atas nama
perusahaan Alamat : ..............................................................................
Berdasarkan Surat Ketua TPK Desa ……………… Kecamatan
……………… Kabupaten Lebak Nomor ……………… Tanggal ……… Bulan ……… Tahun ……… Perihal Penawaran Pengadaan
Barang/Jasa, maka dengan ini kami menawarkan barang/jasa sebagai berikut :
Demikian untuk maklum dan terimakasih.
Penyedia
Barang/Jasa
……………………….
No.
Nama Barang
/ Jasa /
Ruang
Lingkup
Pekerjaan
Volume/
Satuan Spesifikasi
Satuan
Harga
Jumlah
Harga
Ket
.
Jumlah Rp.
………..
(terbilang)
Keterangan : Jika uraian barang/jasa tidak dapat dimuat pada kolom di atas,
maka dapat dilampirkan, termasuk dokumen atau data pendukung lainnya.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
73
C. CONTOH BERITA ACARA NEGOISASI / KLARIFIKASI
TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ............................. KECAMATAN ....................... KABUPATEN LEBAK
ALAMAT ..................................................
Pekerjaan : ……………….……………………………..(uraian lingkup pekerjaan)
Nomor : ……………….……………….………………. Tanggal : ……………….……………….……………….
Lampiran : ……………….……………….……………….
Pada hari ini …………. Tanggal ………….. Bulan …………. Tahun ………….
Dimulai pada pukul …………. Dengan mengambil tempat di ………….…………., yang bertanda tangan dibawah ini ketua Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) Desa ………….…………. Kecamatan ………….…………. Kabupaten Lebak Tahun Anggaran …………. Yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Desa ………….…………. Nomor …………. Tanggal …………. Bulan …………. Tahun …………. Telah melakukan negoisasi/klarifikasi terhadap penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas
yang diajukan oleh ………….…………. (contoh CV …………. / TOKO …………. / UD ………….) yang dihadiri oleh anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan
wakil dari penyedia barang/jasa.
Hasil Negoisasi / Klarifikasi adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Pekerjaan Spesifikasi
Harga Penawaran
(Rp.)
Harga Negoisasi
(Rp.)
Keterangan
Memenuhi / tidak
memenuhi persyaratan
Diterima / Tidak Diterima
(Berdasarkan pertimbangan
spesifikasi dan
harga)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nama : ……………….……………….……………….
Tanda Tangan : ……………….……………….………………. Setuju Penyedia Barang/Jasa
Nama : ……………….……………….………………. Tanda Tangan : ……………….……………….……………….
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
74
D. CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TPK DAN PENYEDIA BARANG / JASA
PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : ……..……..……..……..
Pada hari ini ......... Tanggal ......... Bulan ......... Tahun ......... yang bertanda
tangan di bawah ini : 1. Nama :.. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten Lebak Alamat : ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ....
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : ....... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ......... Kecamatan ......... Kabupaten Lebak Alamat : ......... ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
..... Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Berdasarkan hasil Berita Acara Negoisasi/Klarifikasi Nomor …….. Tanggal
…….. Bulan …….. Tahun …….. atas pekerjaan ……..……..…….., PIHAK KESATU dan PIJAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lingkup Pekerjaan : ……..……..……..…….. (menguraikan lingkup pekerjaan sesuai spesifikasi, lokasi, jumlahatau volume)
2. Nilai Pekerjaan Rp. ……..……..……..…….. (dengan huruf) 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak
a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh
PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negoisasi / klarifikasi antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA; b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu
penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati
oleh KEDUA BILAH PIHAK; c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BILAH
PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraaturan yang berlaku;
d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran
apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil
e. Negoisasi klarifikasi antara KEDUA BILAH PIHAK;
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
75
4. Jangka waktu pelaksanaan selama …….. hari kalender mulai tanggal …….. Bulan …….. Tahun …….. sampai dengan Tanggal …….. Bulan …….. Tahun;
5. Ketentuan keadaan kahar : ……..……..…….. (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan
kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam
menyelesaikan pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
6. Sanksi : ……..……..…….. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)
PIHAK KESATU
Ketua TPK
……………………………
PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang / Jasa)
……………………………
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
76
FORMAT SERTIFIKASI BARANG
Desa : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Lebak Provinsi : Banten
Tanggal : Bidang Kegiatan :
No.
Jenis Kegiatan
Usaha
Foto Barang
Jumlah
Barang
Harga Satuan
Total
Progres Kegiatan
Catatan
Pemeriksaan Layak Tidak Layak
Desa .................................
Tanggal ............................. Mengetahui
Pendamping Lokal Desa Mantri Tani Desa Kasi Ekbang Kesra Desa Pendamping Teknis
.................................... .................................... .................................... ....................................
Format E.a.5 Format Sertifikasi Barang
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
77
Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen
No. Keterangan Ada Tidak Ada Paraf
1 BA Musdes sosialisasi
2 Surat Pernyataan bersama Kegiatan KUEP-UEM
3 SK TPK dari Kepala Desa
4 Surat perjanjian kerjasama
pendamping teknis desa
5 Folmulir pendataan potensi
6 Surat pengantar permohonan bantuan
Stimulan
7 Daftar nama-nama penerima pemanfaat
8 BA Musdes persiapan
9 Surat perjanjian pemberian bantuan
stimulan
10 Surat pernyataan pertanggungjawaban
mutlak
11 Surat permintaan pembayaran
12 Dokumen pengadaan barang/jasa
13 Sertifikasi barang
14 Surat perjanjian pemberian modal
Lebak, .........., ......... 2019
Diperiksa Oleh Yang Memverifikasi
Kasi Ekbangsos Kec......... Pendamping Desa
................................... ................................... NIP. ....................................
Mengetahui;
Camat ............................
................................... NIP. ....................................
Format E.a.6 Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
78
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN MODAL
ANTARA ....... LPM/KT/PKK
DENGAN PENERIMAN MANFAAT
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BERSYARAT DALAM KEGIATAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF-USAHA EKONOMIASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : ...../...../......./2019
Pada hari ini.............. tanggal..................... bulan ............... tahun Dua Ribu Sembian Belas bertempat di ........ Kabupaten Lebak kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. ...... LPM/Ket. PKK : ....................
II. Penerima pemanfaat : ....................
PASAL 1
LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kepada PIHAK KEDUA berupa pemberian bantuan stimulanuntuk Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) yang bersumber dari Dana APBDes
Tahun Anggaran 2019. PASAL 2
TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN
Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian surat pemberian bantuan stimulanbersyarat dilakukan sebagai bentuk peran serta PIHAK PERTAMA
dalam upaya membantu PIHAK KEDUA dalam meningkatkan pendapatan.
PASAL 3
PEMBERIAN BANTUAN
Pemberian Modal sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian ini, berupa dalam bentuk bibit...... pohon, pupuk..... kg, obat-obatan.... pakan.... untuk Kegiatan Usaha
Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) yang bersumber dari dana APBDes TA. 2019.
Format E.b.1 Surat Perjanjian Pemberian Modal
P E M E R I N T A H D E S A . . . . . . KECAMATAN........ KABUPATEN LEBAK
Jl..........
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
79
PASAL 4
SERAH TERIMA BARANG
Serah terima barang untuk modal dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah ditandatanganinya surat perjanjian pemberian modal oleh PARA
PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan surat perjanjian pemberian modal
oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peruntukannya, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring
pada huruf a ayat (1).
c. Meminta data dan informasi terkait bantuan modal, data Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) dan data
lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Desa dan instansi terkait.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. Menyerahkan modal kepada PIHAK KEDUA berupa Bibit, pupuk organik,
pakan, obat, bimbingan teknis lapangan)*
b. Melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Kegiatan Usaha
Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM).
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
Menerima penyerahan modal berupa barang dari PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. Menyiapkan lahan, mengadakan pupuk kandang, mengadakan tenaga kerja, melakukan pemagaran)*
b. Memanfaatkan dan memelihara modal dengan baik sesuai ketetuan yang
berlaku.
c. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM).
d. Mengembalikan modal/bagi hasil/iuran)* sebesar ……..% kepada pihak kedua sesuai hasil musyawarah desa
e. Melaksanakan kewajiban sebagimana warga negara yang baik seperti membayar PBB, bergotong royong dll.
f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan pemberian modal, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian pemberian
modal.
PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam Perjanjian bantuan ini, maka
PARA PIHAK sepakat untuk mengusahakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan oleh tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Apabila pemasalahan tidak dapat diselesaikan oleh tingkat
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
80
kecamatan dan kabupaten, maka PARA PIHAK dapat memilih cara penyelesaian
secara hukum. PASAL 8
Force Majure
Force majure adalah kegagalan yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan para pelaksana seperti bencana alam, kebakaran dan kecelakaan. Apabila
terjadi kondisi force majure maka kedua belah pihak mengajukan penetapan status usaha ekonomi produktif yang masuk kategori force majure kepada tim
evaluasi yang dibentuk oleh camat melalui kepala desa.
PASAL 9
SANKSI Apabila perjanjian ini tidak ditepati oleh para pihak, maka para pihak dapat diberikan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 10
PENUTUP
Bahwa pelaksanaan pemberian modal dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Modal ini adalah bersifat sebagai
pemberian modal yang tidak mengikat PIHAK KEDUA.
Demikian perjanjian pemberian modal ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam 2 (dua) rangkap, masing – masing mempunyai bunyi yang sama, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PENERIMA BANTUAN MODAL
................................
PIHAK PERTAMA
KETUA LPM/KT/PKK
...............................
* contoh bidang pertanian
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
81
PEMERINTAH DESA ........................... KECAMATAN ..............................
KABUPTEN LEBAK..................... Jl. ................................
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENGGUNAAN BANTUAN STIMULAN
TAHUN ANGGARAN 20… NOMOR : 141/ -DS………/20…
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan stimulanbersyarat Tahun Anggaran 2019 berupa bibit...., pupuk....., obat....., senilai Rp. ………………,- Terbilang
(…………………………) 2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka pemberian modal
stimulan bersyarat Desa ........................... Kecamatan .............................. telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap diaudit semaktu waktu;
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis;
4. Akan melakukan pembagian barang kepada masyarakat penerima manfaat, melakukan pembinaan dan mengelola perguliran;
5. Ketua pengelola Lembaga Desa bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material usulan kegiatan KUEP-UEM yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa ........................... Kecamatan ....................
yang diajukan; 6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan
menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara/Daerah;
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa ........................... Kecamatan .............................. menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga
Pengelola. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya,dalam keadaansadar,
dan tidak di bawah tekanan.
..........................., ……………… 20…
Ketua Lembaga Pengelola Desa.........,
Materai
6000
..............................................
Format E.b.2 Surat Pernyataan Tangung Jawab Mutlak (SPTJM)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
82
………………………….
Visualisasi
Penyerahan Barang
Format E.b.3 Visualisasi Penyerahan Barang
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
83
BERITA ACARA
Setifikasi Kegiatan
Pada hari ini............. tanggal.......... bulan.......... tahun............ dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-
UEM) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 di Desa..................
Kecamatan……. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maka pada:
Hari :………………………………
Tanggal :………………………………
Jam :………………………………
Tempat :………………………………
Telah lakukan sertifikasi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM) yang dilaksanakan oleh mantri tani desa, pendamping
desa, ekbang kesra desa, pendamping teknis dan hasilnya sebagai berikut.
1. Barang berupa ....................... sudah diberikan kepada penerima
manfaat.
2. Penerima manfaat telah mengikuti kegiatan pelatihan dan diberikan
sertifikat.
3. Penerima manfaat telah menyanggupi untuk melakukan pemupukan
pertama.
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………… 2019
Mantri Tani
( ……………………………. )
Pendamping Teknis
(……………………………. )
Ekbangsos Kecamatan
( ……………………………. )
Pendamping Desa
(……………………………. )
Format E.c.1 Berita Acara Sertifikasi Kegiatan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
84
No Kegiatan Realisasi
Mantri Tani
( ……………………………. )
Pendamping Teknis
(……………………………. )
Ekbangsos Kecamatan
( ……………………………. )
Pendamping Desa
(……………………………. )
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
85
Format E.c.2 Visualisasi Sertifikasi Kegiatan
Visualisasi
Sertifikasi Kegiatan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
86
BERITA ACARA
Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban
Pada hari ini............. tanggal.......... bulan.......... tahun............ dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM)Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 di
Desa.................. Kecamatan……. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten maka
pada:
Hari :………………………………
Tanggal :………………………………
Jam :………………………………
Tempat :………………………………
Telah diselenggarakan musyawarah desa persiapan yang dihadiri oleh wakil-
wakil unsur pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta
unsur-unsur lain sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.
Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:
E. Materi atau Topik 1. Laporan dari TPK tentang hasil pengadaan barang/jasa dalam kegiatan
KUEP-UEM; 2. Penyampaian laporan dari Lembaga Pengelola tentang kegiatan
pembagian barang kepada masyarakat dan rencana pemeliharaan, perguliran atau pelestarian kegiatan.
F. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : ………………………. Kepala Desa
Sekretaris /
Notulen
: ………………………. dari Sekretaris Desa/Kasi
Ekbang Kesra
Narasumber : 1 ……………… dari Kasi Ekbangsos
Kecamatan
2 ……………… dari Pendamping Desa
3 ……………….. dari Pendamping Lokal Desa
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas
selanjutnya seluruh peserta musdes persiapan, menyetujui serta memutuskan
berbagai hal-hal sebagai berikut :
1. Di terimanya laporan dari TPK tentang hasil pengadaan barang/jasa
dalam kegiatan KUEP-UEM;
Format E.d.1 Berita Acara Musyawarah DesaPertanggungjawaban
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
87
2. Diterimanya laporan penyampaian laporan dari Lembaga Pengelola tentang kegiatan pembagian barang kepada masyarakat dan rencana
pemeliharaan, perguliran atau pelestarian kegiatan. Untuk kegiatan pertanian telah dilaksanakan kegiatan penggarapan lahan, penanaman
bibit, pemupukan pertama, penerima manfaat telah bekerja dan mengerahkan tenaga kerja, pemagaran telah dilakukan.)*
Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………… 2019
Pemimpin Musyawarah
BPD
( ……………………………. )
Notulen / Sekretaris
(……………………………. )
)* contoh kegiatan pertanian
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
88
LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(LP2K)
Nomor : ………………………...
Tanggal : …………………..…….
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ……………….
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) Desa……………,
Kecamatan………….Kabupaten Lebak.
Berdasarkan surat keputusan kepala desa nomor: …..tanggal………prihal Tim
Pengelola Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) Desa……………, Kecamatan………….Kabupaten Lebak, maka Tim Pengelola Kegiatan telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dibawah
ini sepenuhnya (100%) dan hasilnya telah diperiksa oleh Tim Sertifikasi dengan nilai sesuai yang tercantum dalam dokumen proposal rencana Kegiatan Usaha
Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM.
Kualitas Pelaksanan dinilai layak dan sudah siap diperiksa oleh PJOK.
a. Jenis Kegiatan : KUEP-UEM : Rp. (1)
: PPN dan PPh : Rp. (2)
: Biaya Operasional TPK 5% : Rp. (3)
Jumlah Bantuan (1) + (2) + (3) : Rp.
b. Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
…………………………..20....
Kasi Ekbang Kesra Desa
( ...................... )
Ketua TPK,
( ...................... )
Format E.d.2 Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
89
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN (SP3K)
Nomor : ………………………...
Tanggal : …………………..…….
Yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama : ……………….
Jabatan :Kasi Ekbang Kesra sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-
Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) Desa................... Kecamatan …………… Kabupaten Lebak.
II. Nama : ……………….
Jabatan : sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi
Masyarakat (KUEP-UEM) Desa................... Kecamatan …………… Kabupaten Lebak.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: …..tanggal………prihal penetapan Tim Pengelola Kegiatan Usaha Ekonomi produktif-Usaha Ekonomi Masyarakat (KUEP-UEM) Desa……………, Kecamatan………. Kabupaten Lebak,
bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dan diselesaikan 100% yaitu :
a. Jenis Kegiatan : KEUP-UEM : Rp. (1) : PPN dan PPh : Rp. (2)
: Biaya Operasional TPK 5% : Rp. (3) Jumlah Bantuan (1) + (2) + (3) : Rp.
c. Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
Pihak Kesatu
Kasi Ekbang Kesra,
( ...................... )
Pihak Kedua
Ketua TPK
( ................................. )
Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Desa
(.....................................)
Format E.d.3 Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
(SP3K)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
90
REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA
Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi :
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
Jumlah Anggaran
APBDes
Jumlah Anggaran
Saat ini
Sisa
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp.
Jumlah Rp. Rp. Rp.
...............................,............... 2019
Diperiksa Oleh Dibuat Oleh
Kasi Ekbang Kesra Ketua TPK
(..........................................) (..........................................)
Mengetahui
Kepala Desa
(..........................................)
Format E.d.4 Realisasi Anggaran
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
91
Format E.d.5 Sertifikat Pelatihan
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
92
BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PERENCANAAN USAHA BUMDES……... TAHUN ANGGARAN 2019
Berkaitan dengan usulan kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif pada Unit
Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) Tahun Anggaran 2019 melalui Focus Group Discussion (FGD) telah diadakan di Desa …… Kecamatan ……. Kabupaten Lebak
Provinsi Banten pada :
Hari/ Tanggal : …………………………………2019
Jam : ……..s/d…….. WIB Tempat : ………………………..
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rapat
BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari FGD dalam rangka perencanaan usaha Bumdes Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Dipahaminya Kebijakan Desa dalam peningkatan Pades melalui usaha ekonomi desa
2. Dipahami Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan usaha
ekonomi desa 3. Terinventarisasinya usulan rencana usaha bumdes berdasarkan potensi desa.
4. Disepakatinya jenis usaha Bumdes
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…….. ,…….2019
Notulen
………..........................
Ketua FGD
………..........................
Format F.1 Berita Acara Focus Group Discussion (FGD)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
93
TABEL ANALISIS KEGIATAN USAHA BUMDES
NO NAMA
KEGIATAN
JUMLAH
ANGGARAN
SDM/MAN MODAL METODE SISTEM BIAYA
PEMASARAN
PASAR JUMLAH SKOR KET
SKOR SKALA SKOR SKALA SKOR SKALA SKOR SKALA SKOR SKALA SKOR SKALA SKOR SKALA
Catatan :
Skala Skor : 1. Sangat Layak
2. Layak
3. Tidak Layak
Notulen
………..........................
Ketua FGD
………..........................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
94
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari/ Tanggal : …………/ ……… 2019 Pukul : ……s/d …… WIB
Tempat : ……………………
NO NAMA JABATAN TANDATANGAN
Notulis
………..........................
Ketua FGD
………..........................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
95
KOP BUMDES
Nomor : ……………………
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Penyertaan modal BUMDes
Kepada Yang Terhormat :
Kepala Desa………….
Di
Tempat
Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : ……………. Jabatan : Direktur BUMDes …………Desa ……. Kec. ……..
Alamat : Kp. …….
Atas Nama
Nama BUMDes : ………….
Alamat : Jln. Raya ………………………………………………
Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Penyertaan Modal
Usaha BUMDesa Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukkan sebagai penambahan
modal unit usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDes pada Pemerintahan
Desa……. Kecamatan……Kabupaten Lebak. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami
lampirkan proposal perencanaan usaha.
Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami haturkan terima kasih
Hormat Kami,
Direktur BUMDes……
…………... ... ... ... ... ... ...
FORMAT G. 1 Surat Permohonan Penyertaan modal BUMDes
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
96
CONTOH
Proposal Rencana Usaha
BUMDES
“.........................”
BIDANG USAHA
..................................................
Desa ............................
disusun oleh:
PENGURUS BUMDES
FORMAT G. 2 Proposal Rencana Usaha
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
97
DAFTAR ISI
Bab I Pendahuluan 1.1. Riwayat Pendirian Bumdes
1.2. Nama dan Alamat Bumdes 1.3. Jenis Usaha
1.4. Gambaran Perkembangan Bumdes (untuk Bumdes yang sudah ada).
Bab II Profil perusahaan 2.1. Gambaran Umum Bumdes;
2.2. Perizinan 2.3. Aspek Teknis Produksi/Operasi;
2.4. Aspek Pemasaran; 2.5. Aspek Manajemen; 2.6. Aspek Keuangan.
Bab III Jenis usaha yang diusulkan
3.1. Sifat investasi (baru atau perluasan) 3.2. Jenis produk (produk utama dan sampingan);
3.3. Aspek teknis : sifat proyek, jenis dan jumlah produksi, 3.4. Lokasi, bangunan, mesin dan peralatan, tata letak proses, 3.5. Proses produksi, kapasitas produksi, bahan baku dan bahan
penolong, tenaga kerja, pemeliharaan (maintenance); 3.6. Aspek pemasaran : peluang pasar, segementasi pasar, sasaran
pasar, volume dan harga penjualan, masa hidup produk, struktur pasar, volume dan harga penjulan, masa hidup produk, struktur
pasar, persaingan dan strategi bersaing, ukuran pasar dan pertumbuhannya, pangsa pasar, margin laba kotor;
3.7. Aspek Manajemen : kepemilikan, struktur organisasi, tim
manajemen, tenaga kerja/karyawan; 3.8. Aspek keungan : kebutuhan dana, sumber dana, prediksi
pendapatan, prediksi biaya, prediksi laba rugi, kriteria investasi.
Bab IV Kesimpulan; Lampiran.
- Perdes Bumdes
- SK Pengurus Bumdes
- AD/ART Bumdes
- Foto-foto kegiatan Bumdes
- dll
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
98
Bab I Pendahuluan
1.1. Riwayat Pendirian Bumdes (Jelaskan kapan berdirinya bumdes sebutkan tanggal musdes dan perdes)
1.2. Nama dan Alamat Bumdes
Nama Badan Usaha Milik
Desa
:
Alamat Kantor :
No Telepon : -
Email :
Luas Desa :
1.3. Jenis Usaha
(Sebutkan jenis usaha yang sedang di jalankan dan akan dijalankan)
1. Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting ( Berjalan Saat Ini )
Nama Unit Usaha Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
1.
2.
2. Kegiatan Usaha Yang Direncanakan Akan Dikembangkan
Nama Unit Usaha Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
1.
2.
1.4. Gambaran Perkembangan Bumdes (untuk Bumdes yang sudah ada).
(Jelaskan kegiatan Bumdes yang sudah dijalankan dari pendirian hingga
sekarang)
Bab II Profil Bumdes 2.1. Gambaran Umum Bumdes;
(Jelaskan Kegiatan Bumdes secara umum)
2.2. Perizinan
(bila ada sebutkan badan hukum terkait unit usaha Bumdes/Sebutkan Perdes Bumdesnya)
2.3. Aspek Teknis Produksi/Operasi;
(Jelaskan bagaimana unit usaha bumdes beroprasi/cara produksi
barang sesuai dengan unit usahanya)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
99
2.4. Aspek Pemasaran; (Bagaiman strategi pemasaran unit usaha bumdes yang sudah
dilakukan dan yang akan dijalankan)
2.5. Aspek Manajemen; (Bagaimana system manejemen pengelolaan unit usaha bumdes,
dikelola unit/dikerjasamakan dengan pihak ketiga,dst)
2.6. Aspek Keuangan.
(Jelaskan posisi keuangan saat ini bagi yang bumdesnya sudah terbentuk)
Bab III Jenis usaha yang diusulkan
3.1. Sifat investasi (baru atau perluasan)
3.2. Jenis produk
(produk utama dan sampingan); 3.3. Aspek teknis
(sifat usaha, jenis dan jumlah produksi) 3.4. Lokasi, bangunan, mesin dan peralatan, tata letak proses,
3.5. roses produksi, kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, pemeliharaan (maintenance);
3.6. Aspek pemasaran : peluang pasar, segementasi pasar, sasaran
pasar, volume dan harga penjualan, masa hidup produk, struktur pasar, volume dan harga penjulan, masa hidup produk, struktur
pasar, persaingan dan strategi bersaing, ukuran pasar dan pertumbuhannya, pangsa pasar, margin laba kotor;
3.7. Aspek Manajemen : kepemilikan, struktur organisasi, tim manajemen, tenaga kerja/karyawan;
3.8. Aspek keungan : kebutuhan dana, sumber dana, prediksi
pendapatan, prediksi biaya, prediksi laba rugi, kriteria investasi.
Bab IV Kesimpulan; Lampiran.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
100
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENYERTAAN MODAL USAHA BUMDES TAHUN ANGGARAN 2019 BUMDes : …………
Desa : …………
Kecamatan : ………… Kabupaten : Lebak
No. Uraian Volume satuan Harga Satuan Total
1.
2.
3.
Modal Investasi
a. Pembelian Tanah b. Bangunan
c. Mobil
Modal Kerja
a. Bahan baku b. Peralatan kerja
c. dst
Modal Operasional a. Belanja Honorarium
- Pengurus Bumdes (3 org x
3 bln) - TPK (3 org x 3 Bln)
- Pendamping Teknis (1 org
x 3 Bln)
b. Belanja Pelatihan
- Pengiriman peserta
pelatihan (2 org x Rp. 2jt)
c. Belanja Transportasi - Perjalanan Dinas
d. Belanja ATK - ATK
Total Rp. …..
Catatan : Khusus Kegiatan Sarana Prasarana Lampirkan RAB Detail yang diperiksa oleh
PDTI/TA ID
Mengesahkan, Dibuat oleh
Pendamping Teknis Direktur Bumdes…….
Desa…..Kec……
……………………… ……………..
FORMAT G. 3 RAB – Penyertaan Modal Usaha Bumdes
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
101
BERITA ACARA
HASIL EVALUASI PENILAIAN RENCANA KEGIATAN USAHA
DAN KESIAPAN PENGURUS BUMDES
DESA…….KECAMATAN…….KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019
Pada Hari ……. Tanggal…..Bulan ………Tahun 2019 telah dilaksanakan expose
dan pengujian proposal kegiatan usaha desa oleh tim penguji proposal.
Berdasarkan hasil evaluasi penilaian rencana kegiatan Usaha dan kesiapan
pengurus Bumdes Tahun 2019 dengan Direktur Bumdes dengan hasil sebagai
berikut :
Penilaian Kelayakan Usaha
No Unsur yang dinilai Rekapitulasi Hasil
penilaian Keterangan
1. Aspek Pemasaran
2 Aspek Produksi/Operasi
3 Aspek Manajemen
4 Aspek Keuangan
Kesimpulan dan rekomendasi:
Penilaian Kesiapan Pengurus Bumdes
No Unsur yang dinilai Rekapitulasi Hasil
penilaian Keterangan
1. Pengalaman Berwirausaha
2 Pemahaman Rencana
usaha/proposal
3 Dedikasi dan Tugas Direktur
4 Kesiapan menanggung resiko
usaha
Kesimpulan dan rekomendasi :
Format H.1 Berita Acara Hasil Evaluasi Penilaian Rencana Kegiatan
Usaha
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
102
Penilaian Kesiapan Kepala Desa selaku Penasehat Bumdes
No Unsur yang dinilai Hasil penilaian Keterangan
1. Pengalaman Berwirausaha
2 Pemahaman Rencana
usaha/proposal
3 Tugas pembinaan
Kesimpulan dan rekomendasi :
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir.
………., ……. 2019
Tim Penguji
1. ………………. Ketua (…………………..)
2. ……………….Anggota (…………………..) 3. ……………….Anggota (…………………..)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
103
LEMBAR HASIL EVALUASI PENILAIAN RENCANA KEGIATAN USAHA
DAN KESIAPAN PENGURUS BUMDES DESA…….KECAMATAN…….KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2019
1. Penilaian Kelayakan Usaha
No Unsur yang dinilai Hasil penilaian Keterangan
1. Aspek Pemasaran
2 Aspek Produksi/Operasi
3 Aspek Manajemen
4 Aspek Keuangan
Kesimpulan dan Rekomendasi :
2. Penilaian Kesiapan Pengurus Bumdes
No Unsur yang dinilai Hasil penilaian Keterangan
1. Pengalaman Berwirausaha
2 Pemahaman Rencana usaha/proposal
3 Dedikasi dan Tugas Direktur
4 Kesiapan menanggung resiko usaha
Kesimpulan dan Rekomendasi:
3. Penilaian Kesiapan Kepala Desa selaku Penasehat Bumdes
No Unsur yang dinilai Hasil penilaian Keterangan
1. Pengalaman Berwirausaha
2 Pemahaman Rencana usaha/proposal
3 Tugas pembinaan
Kesimpulan dan rekomendasi :
………., ……. 2019
Penguji
(………………….)
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
104
BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA BPD DAN KEPALA DESA
PERSETUJUAN PROPOSAL USAHA BUMDES
TAHUN ANGGARAN 2019
Berkaitan dengan usulan kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif pada Unit
Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) Tahun Anggaran 2019 melalui Rapat paripurna BPD telah diadakan di Desa …… Kecamatan ……. Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada
: Hari/ Tanggal : …………………………………2019
Jam : ……..s/d…….. WIB
Tempat : ……………………….. Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Pengurus Bumdes,
sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan
dalam musyawarah desa ini adalah : A. Materi
5. Penyampaian proposal usaha Bumdes 6. Diskusi dan Tanya jawab
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : ……………. ……… dari Ketua BPD
Notulen : ………………………….. dari Sekretaris BPD Narasumber : 1. …….. dari Kepala Desa
2 …………. dari Direktur Bumdes 3. ……………. dari …..
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rapat
BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Rapat BPD dalam rangka persetujuan Proposal Usaha Bumdes Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Telah tersampaikannya usulan proposal usaha Bumdes sebagaimana terlampir 2. Telah disetujuinya penyertaan modal bumdes sebesar Rp………..sesuai dengan
pengajuan proposal.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …….. ,…….2019
Mengetahui
Kepala Desa
selaku penasehat
BUMDesa
………...........................
Ketua BPD
………...........................
Format I.1 Berita Acara Rapat Paripurna BPD dan Kepala Desa tentang
Persetujuan Proposal Usaha
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
105
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari/ Tanggal : …………/ ……… 2019
Pukul : ……s/d …… WIB
Tempat : ……………………
NO NAMA JABATAN TANDATANGAN
Mengetahui,
Kepala Desa
selaku penasehat BUMDesa
..............................
Ketua BPD
..............................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
106
PEMERINTAH DESA………………….
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2019
1. Bidang :……………………….. 2. Kegiatan :………………………..
3. Waktu Pelaksanaan :………………………. Nomor :…………………. 4. Rincian Pendanaan :………………………..
No.
Kode
Uraian
Pagu Anggaran (Rp.) Pencairan s.d yang lalu
(Rp.)
Permintaan Sekarang
(Rp.)
Jumlah Sampai saat ini
(Rp.)
Sisa Dana
(Rp.)
…………………..,……………………2019
Setuju untuk dibayarkan Telah dibayarkan Telah Diverifikasi Pelaksana Kegiatan
KEPALA DESA BENDAHARA DESA SEKRETARIS DESA
…………………. ………………………. ………………………. ………………….
Verifikasi Bank Kaur Keuangan
Tarik Tunai/Pindah Buku
Petugas Bank
……………………… ………………………
Format J.1 Surat Permohonan Permintaan Pembayaran
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
107
KOP BUMDES
Nomor : ……………………
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Permohonan Penyertaan modal BUMDes
Kepada Yang Terhormat :
Kepala Desa………….
Di
Tempat
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : …………….
Jabatan : Direktur BUMDes …………Desa ……. Kec. …….. Alamat : Kp. …….
Atas Nama
Nama BUMDes : …………. Alamat : Jln. Raya ………………………………………………
Berdasarkan rapat ............................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Penyertaan Modal Usaha
BUMDesa Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukkan sebagai penambahan modal unit
usaha yang telah dikembangkan oleh BUMDes pada Pemerintahan Desa…….
Kecamatan……Kabupaten Lebak. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami
lampirkan proposal perencanaan usaha.
Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami haturkan terima kasih
Hormat Kami,
Direktur BUMDes……
.........................................
Format J. 2 Surat Perjanjian Penyertaan Modal
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
108
PK
DIREKTUR BUMDES ................. DESA ....... KECAMATAN ………
KABUPATEN LEBAK
KEPUTUSAN DIREKTUR BUMDES ................. DESA .......
NOMOR: ………………………..
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ............... KECAMATAN ...............
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR BUMDES ................. DESA ...............
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan
Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengadaan
Barang/Jasa di Desa Perlu menetapkan Keputusan Direktur
Bumdes .................. Desa ............... Kecamatan ...............
tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran
2019.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Format J.3 Surat Keputusan Direktur Bumdes........
LOGO
BUMDES /
KOP
BUMDES
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
109
Memperhatikan :
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20145)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tahun 2014 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Desa ............... Nomor ….. Tahun …… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ......
s/d Tahun ......... (Lembaran Desa............. Tahun ........... Nomor ............ );
12. Peraturan Desa ............... Nomor … Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran
Desa............. Tahun ........... Nomor ............);
13. Peraturan Desa ............... Nomor ….. Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa............. Tahun ........... Nomor
............).
Hasil Rapat Paripurna BPD Persiapan Kegiatan usaha Ekonomi
Produktif – Usaha Ekonomi Desa pada tanggal …… ……….. 2019
bertempat di ..........................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
110
M E M U T U S K A N
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
:
:
:
Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ...............
Kecamatan ............... 2019 dengan susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini ;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di ...............
Pada Tanggal ...................... 2019
Direktur Bumdes ................Desa ...............
..........................................
Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas PMD KabupatenLebak
2. Yth. Camat ............... 3. Yth. Ketua BPD Desa ...............
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
111
LAMPIRAN
Nomor :……………..
Tanggal : …………….. 2019
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa ............... Kecamatan ............... Tahun Anggaran 2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN KUEP - UED
DESA ............... KECAMATAN ...............
TAHUN ANGGARAN 2019
No Nama Jabatan Keterangan
1 Ketua Pengurus Bumdes
2 Sekretaris Staf Desa/ Staf Data dan Informasi
3 Anggota Pengurus Bumdes
4 Anggota Pengurus Bumdes
Ditetapkan di ...............
Pada Tanggal ...................... 2019
Direktur BUMDesa ...............
..........................................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
112
PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN UNIT USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA TIM PENGGERAK PKK TINGKAT DESA Nomor : ................/20....
Nomor : ................/20....
Pada hari ini........... tanggal................. Bulan....... Tahun 2019 yang bertanda
tangan dibawah ini :
I. ......................., yang beralamat di ............................... yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Bumdes……., dan karenanya bertindak
untuk dan atas nama Desa............... Kecamatan....... SELANJUTNYA disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. .......................,yang beralamat di ..................................... yang bertindak dalam jabatannya selaku pihak yang diberikan modal usaha.
SELANJUTNYA disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PARA PIHAK dalam hal ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Pertama adalah Direktur Bumdes dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Desa (KUEP-UED) yang dipilih
berdasarkan hasil musyawarah desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa nomor..........
- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Pihak yang diberikan modal dalam
kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Usaha Ekonomi Desa (KUEP-UED) untuk menjalankan usaha.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikat dalam Perjanjian
Kerjasama untuk kegiatan “Usaha …………pada Bumdes……..” dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal
berikut:
Pasal 1
Masa Perjanjian Usaha
Kedua belah pihak menyatakan setuju untuk melaksanakan kerjasama usaha
ini sejak kesepakatan di buat dan sampai ........ tahun ke depan. Apabila perjanjian berakhir maka pihak yang penerima modal wajib mengembalikan kepada pihak yang memberikan modal
Pasal 2
Jenis pekerjaan
Dalam hal ini, pihak pertama yang kemudian adalah Bumdes…... bertugas sebagai pemberi modal kepada pihak kedua untuk menjalankan usaha………
Format J.4 Surat Perjanjian Kerjasama
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
113
sehingga kedua usaha bisa berjalan lancar sampai masa waktu perjanjian habis.
Pasal 3 Modal usaha dan keuntungan
1. Modal usaha untuk perjanjian kerjasama ini ialah terbilang
……..(…….rupiah). 2. Setiap bulan pihak kedua akan menyetorkan dana keuntungan sebesar
Rp……..(…….rupiah)
3. Dan seterusnya.
Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah
pihak untuk digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua UP2K
...........................................
Direktur Bumdes
..................................................
Mengetahui,
Kepala Desa..........
...........................................
Ketua TP-PKK
..................................................
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
114
LEMBAR VERIFIKASI KUEP-UED
Nama Jenis UED : …………………………………. Nama Bumdes : ………………………………….
Desa : …………………………………. Kecamatan : ………………………………….
No
Uraian
Pengecekan
Administrasi
Paraf
Ada Tidak ada
1. Surat permohonan penyertaan modal
2. Perdes Pembentukan Bumdes
3. SK Kepala Desa Tentang Penetapan
Pengurus Bumdes
4. Surat Perjanjian Penyertaan Modal antara Kepala Desa dan Direktur
Bumdes
5. Sertifikat Pelatihan Bumdes
6. Proposal Rencana Usaha dan RAB
7. RAB Detail di tandatangani Diperiksa
PDTI (Khusus kegiatan modal sarana Investasi)
8. SK Pembentukan TPK (Khusus kegiatan
modal sarana Investasi
9. Surat Perjanjian Kerjasama
10. Berita Acara Hasil Evaluasi penilaian
rencana kegiatan usaha
11. Surat Permohonan Permintaan Pembayaran
12 Dokumen Pengadaan barang/jasa
13 Fotocopy Buku Rekening Bumdes
Kesimpulan Hasil VERIFIKASI: Layak/Tidak Layak
…………..,……………….2019
Diperiksa oleh, Yang Memverifikasi
Kasi Ekbang dan Kesra Sos Kec Pendamping Desa
………………………… ……………………………
NIP. …………………………
Mengetahui
CAMAT
…………………………
NIP. …………………………
Format J. 5 Lembar Verifikasi KUEP - UED
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
115
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL BUMDES TAHUN ANGGARAN 2019
Berkaitan dengan usulan kegiatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif pada Unit Badan Usaha MIlik Desa (Bumdes) Tahun Anggaran 2019 melalui Musyawarah Desa
telah diadakan di Desa …… Kecamatan ……. Kabupaten Lebak Provinsi Banten pada :
Hari/ Tanggal : …………………………………2019 Jam : ……..s/d…….. WIB
Tempat : ………………………..
Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Pengurus Bumdes,dan
unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan
dalam musyawarah desa ini adalah : A. Materi
1. Penyampaian laporan oleh direktur BUMDes atas kegiatan penyertaan modal
2. Penyampaian hasil Verifikasi dan kunjungan lapangan oleh kepala desa 3. Penyampaian verifikasi dan kunjungan lapangan oleh BPD
4. Tanya Jawab
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pimpinan Musyawarah : ……………. ……… dari Ketua BPD
Notulen : ………………………….. dari Sekretaris BPD Narasumber : 1. …….. dari Kepala Desa
2 …………. dari Direktur Bumdes 3. ……………. dari …..
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musdes dalam rangka Pertanggungjawaban penyertaan modal usaha
Bumdes Tahun Anggaran 2019 yaitu :
1. Tersampaikannya laporan oleh direktur BUMDes atas kegiatan penyertaan modal
2. Tersampaikannya hasil Verifikasi dan kunjungan lapangan oleh kepala desa 3. Tersampaikannya verifikasi dan kunjungan lapangan oleh BPD
4. Tersusunya hasil evaluasi dan rekomendasi
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…….. ,…….2019
Mengetahui
Kepala Desa
selaku penasehat BUMDesa
..........................................
Ketua BPD
.........................................
Format K. 1 Berita Acara Musyawarah Desa Pertanggungjawaban
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN SEKDA KEPALA DPMD KEPALA BAG. HUKUM
116
DAFTAR HADIR RAPAT
Hari/ Tanggal : …………/ ……… 2019
Pukul : ……s/d …… WIB
Tempat : ……………………
NO NAMA JABATAN TANDATANGAN
Mengetahui
Kepala Desa
selaku penasehat BUMDesa
..........................................
Ketua BPD
.........................................