Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

12
  GENERAL EXCEPTIONS GATT ARTICLE XX Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional  . Disusun oleh: Ika Edriantika Jusi Raninora Gussuthaw MAGISTER ILMU HUKUM HET-HKI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG - 2011

Transcript of Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

Page 1: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 1/12

 

GENERAL EXCEPTIONS

GATT ARTICLE XX

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah

Hukum Perdagangan Internasional 

.

Disusun oleh:

Ika Edriantika

Jusi Raninora Gussuthaw

MAGISTER ILMU HUKUM HET-HKI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG - 2011

Page 2: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 2/12

 

A. PRINSIP - PRINSIP DASAR WTO

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki 5 (lima) prinsip dasar

GATT/WTO, yaitu:

1. Perlakuan yang Sama Untuk Semua Anggota (Most Favoured Nations 

Treatment-MFN)  

Prinsip ini diatur dalam Article I GATT 1994 yang mensyaratkan semua

komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus

diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non

diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untukmenerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan

dengan negara lainnya.

Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat

begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor

yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk

impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

2. Pengikatan Tarif (Tariff binding)  

Prinsip ini diatur dalam Article II GATT 1994 dimana setiap negara

anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk

atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan

untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan

internasional/ekspor. Artinya suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk

sewenang-wenang merubah atau menaikan tingkat tarif bea masuk.

Page 3: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 3/12

 

3. Perlakuan Nasional (National Treatment)  

Prinsip ini diatur dalam Article III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa

suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi

antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan

tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan

ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan

persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian,

transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah

yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk

dalam negeri. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama

atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor

memasuki pasar domestik.

4. Perlindungan Hanya Melalui Tarif (Protection Through Tariff)  

Prinsip ini diatur dalam Article XI dan mensyaratkan bahwa perlindungan

atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif.

5. Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara-Negara Berkembang (Special 

and Differential Treatment for Developing Countries  – S&D)  

Untuk meningkatkan partisipasi nagara-negara berkembang dalam

perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satuprinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang

mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara

berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. 

Page 4: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 4/12

 

B. Pengecualian dari Prinsip Dasar GATT/WTO

1. Kerjasama Regional, Bilateral, dan Custom 

Article XXIV GATT 1994 memperkenankan anggota WTO untuk

membentuk kerjasama perdagangan regional, bilateral dan custom union

asalkan komitmen tiap-tiap anggota WTO yang tergabung dalam kerjasama

perdagangan tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO

lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut. 

2. Pengecualian Umum (General Exception)  

Article XX GATT 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan

hambatan perdagangan dengan alasan melindungi kesehatan manusia, hewan,

dan tumbuh-tumbuhan ;importasi barang yang bertentangan dengan

moral;konservasi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau

yang bernilai budaya, perdagangan emas.

3. Tindakan Anti-Dumping dan Subsidi 

Article VI GATT 1994, Persetujuan Antidumping dan subsidi

memperkenankan pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan

hanya kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah melakukan

dumping dan mendapatkan subsidi.

4. Tindakan Safeguards (Escape Clause) 

Article XIX GATT 1994 dan persetujuan Safeguard memperkenankan

suatu negara untuk mengenakan kuota atas suatu produk impor yang

mengalami lonjakan substansial yang merugikan industri dalam negeri.

Page 5: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 5/12

 

5. Tindakan Safeguards untuk Mengamankan Balance of Payment 

Melarang masuknya suatu produk yang terbukti mengandung penyakit

berbahaya atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan manusia,

hewan dan tumbuh-tumbuhan.

C. GENERAL EXCEPTIONS : GATT ARTICLE XX

General Exception  atau dapat disebut pula sebagai pengecualian umum

adalah suatu prinsip dalam Artikel XX GATT yang memperbolehkan negara-negara

anggota untuk mengambil tindakan dengan maksud-maksud dan alasan-alasan

tertentu, bahkan tindakan ini bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

Tindakan dengan maksud-maksud tertentu dan alasan-alasan tertentu ini

dapat kita lihat pada isi dari Artikel XX GATT : 

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 

countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: 

(a) necessary to protect public morals;  (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the importation or exportation of gold or silver; (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not 

inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;  

(e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or 

archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such 

measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;  

(h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved; 

(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during 

periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall 

Page 6: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 6/12

 not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination; 

(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of this Agreement shall be discontinued as soon as the.

The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.

Dengan melihat isi dari Article XX GATT mengenai Pengecualian Umum,

maksud dan alasan tertentu yang tercantum pada poin (a) hingga (j) dapat

diklasifikasikan menjadi 5 keadaan:

1. Lingkungan

2 (dua) Ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan adalah:

a. Artikel XX (b) dibolehkannya melakukan tindakan yang diperlukan untuk

melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman. 

b. Artikel XX (g) tindakan yang berkaitan dengan perlindungan atau

konservasi sumber daya alam yang terbatas. 

2. Aspek Sosial dan Budaya

a. Artikel XX (a) tindakan yang ditujukan dalam rangka perlindungan moral

publik.

b. Artikel XX (e)

tindakan yang berkaitan dengan produk-produk buruhtahanan.

c. Artikel XX (f) tindakan yang berkaitan dengan perlindungan barang-

barang berharga yang memiliki nilai arkeologi, artistik dan historis

3. Menjalankan Kewajiban

Page 7: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 7/12

 

a. Artikel XX (d) tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya ketaatan

terhadap hukum dan peraturan yang sesuai dengan GATT 1994 seperti

misalnya perlindungan hak cipta, merek dan paten atau pencegahan

terhadap praktek-praktek yang menyesatkan. 

b. Artikel XX (h) tindakan yang diperlukan dalam rangka menjalankan

kewajiban berdasarkan persetujuan-persetujuan komoditas antar pemerintah 

4. Kebutuhan dalam Negeri

Artikel XX (i) dan XX (j) mengatur tentang hambatan ekspor pada barang

yang secara esensial penting bagi industri domestik dan diperuntukan untuk

konsumsi domestik.

5. Emas atau Perak

Artikel XX (c) berkaitan dengan tindakan yang berkaitan dengan

impor/ekspor emas atau perak.

D. KETENTUAN DALAM ARIKEL XX GATT : GENERAL EXCEPTIONS

Article XX GATT mengenai Pengecualian Umum mencantumkan daftar

“pengecualian” yang boleh dilakukan oleh suatu negara anggota yang kadang kala 

di sisi lain dapat diartikan melanggar ketentuan atau prinsip dalam WTO. Article XX

GATT dapat dibagi menjadi 2 bagian :

1. daftar / ketentuan secara spesifik yang termasuk keadaan pengecualian umum

yang tercantum dalam poin (a) sampai dengan (j); 

2. ayat pendahuluan (disebut "chapeau") 

Pada resume ini kami hanya mengkaji pengecualian spesifik dan khususnya yang

paling signifikan pada poin (a) (b) (d) dan (g). 

Page 8: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 8/12

 

Perdebatan paling rumit dan penting dalam materi pengecualian umum pada

hukum perdagangan internasional, adalah sejauh mana kewajiban WTO untuk

meliberalisasi perdagangan akan dikalahkan oleh tujuan non-ekonomi seperti

perlindungan kesehatan atau lingkungan. Oleh karena itu berikut ini akan dibahas

beberapa kasus yang berkaitan dengan pengecualian umum.

1. The Meaning Of “NECESSARY”  

Pada Article XX GATT mengenai pengecualian umum pada poin-poin tertentu

dicantumkan kata-kata “necessary” yang dapat diartikan penting atau diperlukan.

Namun kata “diperlukan” atau “penting” ini tergantung pada sejauh manapengecualian ini dapat diberlakukan untuk objek tertentu yang spesifik. Di bawah

ini ada contoh kasus yang dapat memudahkan kita untuk menginterprestasikan

arti kata “necessary” tersebut. 

a. Brazil  – Tyres

Brazil mengadopsi larangan impor ban vulkanisir. Ban Vulkanisir ini

diproduksi dengan merekondisi ban bekas dengan cara mengupas kulit

karetnya kemudian diganti dengan material yang baru. Menurut EC (The 

Europian Communities), mereka memprotes bahwa Brazil melakukan

pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam Prinsip GATT, diantaranya

Most-Favored Nation (Article I),  National Treatment (Article III) dan

Quantitative Restrictions (Article XI). Brazil tidak beranggapan bahwa

langkah yang diambilnya tidak konsekuen dengan ketentuan dan prinsip

yang ada pada GATT. Argumen ini didasari bahwa langkah larangan importersebut dibenarkan dalam Article XX (b) dengan ukuran untuk perlindungan

terhadap manusia dan hewan hidup atau kesehatan.

Esensi/pokok dari argumen Brazil adalah bahwa pengangkutan,

penimbunan, dan pembuangan ban dapat menimbulkan risiko kesehatan

dikarenakan ban tersebut dapat menjadi tempat perkembang biakan nyamuk

dan menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya demam berdarah,

penyakit kuning, dan malaria. Selain itu kebakaran ban dapat menimbulkan

Page 9: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 9/12

 

emisi racun dan sulit untuk dihilangkan. Brazil fokus pada larangan impor

ban vulkanisir karena ban ini memiliki usia lebih pendek dari ban baru (tidak

tahan lama) yang berakibat menambah jumlah ban bekas di Brazil. 

b. EC-Asbestos

Pada kasus yang kedua, pada tahun 1997 di Perancis terdapat suatu

peraturan yang disebut “The Decree”  dimana mengatur tentang larangan

penggunaan asbes di segala aspek kehidupan. Peraturan tersebut melarang

industri, produksi, penjualan, ekspor, impor bahkan pengiriman segala jenis

asbes. Kanada memprotes peraturan tersebut karena dianggap melanggar

beberapa ketentuan GATT article III:4dan XI.

Dari dua kasus diatas menunjukan bahwa “necessary”  di sini tidak hanya

terbatas pada keperluan yang absolut. “Necessary”  ini harus disesuaikan dengan

ukuran-ukuran keseimbangan fakta yang ada.

2. The Policy Concern Behind Article XX (a) : “Public Morals”  

Article XX (a) tentang Public Morals  merupakan satu hal yang belum

terselesaikan hingga sekarang. Hal ini karena pemahaman mengenai Public 

Morals  tiap negara anggota GATT berbeda. Pilihan untuk mengartikan tidak

hanya bisa diambil dari pengertian dalam peraturan GATT. Akan tetapi dapat

dilihat pula secara lebih detail dalam GATS (General Agreement On Trade in Services) Article 14 Chapter 20, yang isinya juga mengemukakan mengenai

Public Morals , yang berbunyi:

“ necessary to protect public morals or to maintain public order “  

Dari ketentuan Article 14 Chapter 20 tersebut dapat diartikan bahwa

pengecualian dapat terjadi hanya apabila terdapat ancaman yang cukup serius

terhadap salah satu kepentingan yang fundamental dalam masyarakat.

Page 10: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 10/12

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negara anggota GATT harus

memberikan cakupan definisi dari konsep public morals yang mereka terapkan

pada negara mereka, sepanjang pengecualian tersebut bertujuan untuk

melindungi kepentingan manusia dalam suatu masyarakat bangsa secara

keseluruhan. Selain itu Public morals juga harus menunjuk pada standart benar

atau salah dalam mempertahankan kepentingan masyarakat atau suatu bangsa.

3.  Aticle XX (b) : “Protect Human, Animal or Plant Life or Health”  

Satu hal penting yang berkaitan dengan Article XX (b) mengenai

perlindungan manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan merujuk

pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana artikel tersebut dapat

diberlakukan diluar jurisdiksi wilayah negara anggota GATT.

Contoh kasus adalah mengenai Tuna-Dholpin . US melarang impor tuna

karena beranggapan bahwa proses penangkapan tuna dengan alat yang tidak

sesuai dapat membahayakan bahkan secara perlahan-lahan membunuh

dolphin. Dari kasus ini, majelis Appellate Body mencoba menjawab pertanyaan

tersebut. Jawaban majelis yang pertama kali mengenai ukuran perlindungan

manusia, hewan atau tumbuhan hidup atau kesehatan diluar jurisdiksi wilayah

negara anggota tidak dijawab secara jelas. Karena menurut panel tidak ada

ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam pasal di GATT.

Akan tetapi, pada hasil panel analisis yang kedua, pada akhirnya mereka

menemukan bahwa larangan impor tuna tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam

kasus ini, barang yang masuk ke pasar US adalah “produk” tuna. Dengan

demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa US tidak dapat memberlakukan

larangan impor tuna dengan alasan “pr otecting human, animal or plant life or 

health” . Hal ini disebabkan karena proses penangkapan tuna tersebut berada di

luar jurisdiksi teritorinya dan tindakan US ini hanya mengakibatkan hambatan

perdagangan internasional. Jadi dalam kasus ini, Appellate Body memenangkan

pihak yang melawan US, yakni Mexico.

Page 11: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 11/12

 

4.  Article XX (d) : “Secure Compliance with Laws or Regulations..”  

Artikel mengenai secure ini berkaitan dengan 2 (dua) hal utama yaitu :

a. Diukur dengan melihat suatu kasus itu harus disesuaikan dengan

hukum/peraturan domestik dari suatu negara selama masih konsekuen

dengan aturan dalam GATT;

b. Pengukuran harus termasuk dalam “necessary”  atau diperlukan untuk

menjamin bahwa peraturan tersebut sesuai dengan hukum.

Contoh kasus yang berkaitan dengan secure compliance ini adalah kasus

Korea-Beef. Di Korea terdapat undang-undang yang mengatur persaingan

usaha tidak sehat yang bertujuan untuk mencegah adanya praktik-praktik

curang. Pada kasus ini ada dugaan praktik penipuan tentang asal barang (dalam

hal ini beef ), yaitu dengan menjual daging impor sebagai daging domestik.

Dalam praktik, hal ini sangat menguntungkan karena adanya perbedaan harga.

Kemudian Korea memisahkan jenis daging impor pada level penjualan retail. Hal

ini dilakukan sebagai cara untuk memperbaiki dan mengganti praktik tersebut

menjadi cara yang normal untuk mencegah praktik yang dilarang berdasarkan

persaingan tidak sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengecualian umum boleh

dilakukan demi menyesuaikan dengan “keperluan” hukum/peraturan yang ada

pada suatu negara (Article XX (d)), sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam GATT.

5.  Article XX (g) : “Relating to The Conservation of Exhaustible Natural 

Resources”  

Pengecualian dalam Artikel XX(g) ini merupakan hal yang paling

kontroversial. Hal ini berkaitan dengan contoh kasus mengenai Shrimp-Turtle  

US. Di beberapa kasus tersebut anggota WTO melawan larangan impor udang

oleh US terutama udang yang diproduksi dengan cara penangkapan yang tidak

Page 12: Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2)

5/12/2018 Paper General Exception 1.1 (7 Agustus 2011) (2) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/paper-general-exception-11-7-agustus-2011-2 12/12

 

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Anggota WTO berargumen bahwa

persyaratan penangkapan udang yang dimaksud tidak membahayakan

kehidupan kura-kura laut. Kemudian 2 hal utama yang perlu dikaji dari kasus

tersebut adalah mengenai:

a. definisi dari “exhaustible” natural resources itu sendiri, sebagai respon dari

argumen yang memprotes US bahwa kata “exhaustible” ini hanya mengarah

pada “finite”  resources seperti mineral dan bukan sumber daya alam yang

dapat diperbaharui (renewable resource) 

b. ukuran apa yang dapat dijadikan ukuran dari Relating to The Conservation of 

Exhaustible Natural Resources. 

Hasil pertimbangan Appellate Body secara kontekstual terhadap Article

XX (g) tidak terbatas hanya pada konservasi mineral atau sumber daya alam

non hayati. Negara anggota yang komplain terhadap US berargumen bahwa

sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui

dan bukan termasuk sumber daya alam yg “exhaustible”. Akan tetapi, Appellate

Body tidak percaya bahwa sumber daya alam yang  “exhaustible” dan sumber

daya alam yang  “renewable” mempunyai hubungan yg erat dan khusus. Satupelajaran yang dapat diambil dari ilmuwan biologi modern adalah bahwa suatu

spesies hidup yg memiliki kemampuan reproduksi termasuk dalam “renewable”. 

Dalam perkembangannya, sumber daya ini mengalami penipisan bahkan lenyap

karena perbuatan manusia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari “exhaustible natural resource”

adalah sbg berikut: 

a. tidak terbatas pada sumber daya non-hayati; 

b. kata “natural resource”  dapat diartikan sebagai evolusi dan harus

diinterpretasikan oleh komunitas bangsa sebagai suatu lingkungan hidup

yang harus dilindungi; dan 

c. pengakuan terhadap spesies yg terancam punah dan “exhaustible”