PaparanBPKIMI “Isu Strategis Program Aksi Tahun 2015...
Transcript of PaparanBPKIMI “Isu Strategis Program Aksi Tahun 2015...
Paparan BPKIMI
“Isu Strategis dan Program Aksi Tahun 2015BPKIMI”
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu IndustriKementerian Perindustrian
2015
Disampaikan padaRapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015
Jakarta, 5 Februari 2015
O U T L I N E Profil Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)I
2
Rencana Kerja BPKIMI TA 2015V
Peran BPKIMI Dalam Peningkatan Daya Saing berdasarkan UU Perindustrian
II
Isu Strategis Dalam Peningkatan Daya Saing
A. Pengembangan Standardisasi IndustriB. Pengembangan Teknologi IndustriC. Pengembangan Industri HijauD. Dukungan Insentif
III
Permasalahan Sektor IndustriIV
Pengkajian Kebijakan
Iklim Industri• Insentif Fiskal• Insentif Non‐Fiskal• Ketentuan Global dibidang lingkunganhidup
Mutu Industri• Penelitian Teknologi• Standardisasi
BPKIMI(Pusat, Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri)
Unsur penunjang bagipengembangan industri yang dilakukan oleh 6 Direktorat
Jenderal (Ditjen)
Tugas Pokokdan
Fungsi
Pengembangan PerwilayahanIndustri• Ditjen PengembanganPerwilayahan Industri
Pengembangan KerjasamaInternasional• Ditjen Kerjasama IndustriInternasional
Pengembangan Industri• Ditjen Industri UnggulanBerbasis Teknologi Tinggi
• Ditjen Industri Basis IndustriManufaktur
• Ditjen Industri Agro• Ditjen Industri Kecil Menengah
33
Profil BPKIMI
Program Kerja
TA 2015
Aspek Pengaturandalam
UU No.3/2014Tentang
Perindustrian
I
• Sertifikasi ecolabel, GMP, HACCP, SMMSNI, ISO
• Pengujian Limbah & Lingk. • Inspeksi GMP, HACCP & ISO
Layanan jasa teknis dibidangpengujian, kalibrasi, dansertifikasi dalam rangkamenjamin kesesuaian standardan mutu produk
•Pelatihan ISO, HACCP, GMP•Pelatihan manajemen dandesain
Layanan jasa teknis dibidangpelatihan dan konsultasimelaluitraning/diklat teknis dantechnical assistance
Sektor Industri
Daya Saing
Komparatif
KompetitifFasilitasi Teknologi
4
•Penelitian tentang derivatisasiminyak atsiri, kelapa & turunanCPO•Penelitian pengembanganteknologi proses aneka produk
Layanan jasa teknis dibidangpenelitian dan pengembanganteknologi untuk meningkatkannilai tambah dan mutu produk
•Pembuatan peralatan prosesproduksi aram, biomassa, coklat•Pembangkit Listrik Mikro Hidro, Turbin•dan lain‐lain
Layanan jasa teknis dibidangrancang bangun dan perekaya‐saan industrimelalui pengem‐bangan desain dan prototype
•Pemberian konsultasi teknispenerapan Cleaner Production Technology•Pengoperasian IPAL
Layanan jasa teknis dibidangkonsultasi baik teknis maupunmanajemen terkait penanggu‐langan pencemaran industri
Contoh layanan
Peran Balai Besar dan Baristand Industri dalam mengembangkan Teknologi Industri
•Standardisasi Industri•(Bab VII Pembangunan Sarana dan PrasaranaIndustri ‐ Bagian Kedua StandardisasiIndustri)
MUTU
•Pengembangan danPemanfaatan Teknologi
•(Bab VI Pembangunan Sumber DayaIndustri ‐ Bagian Keempat Pengembangandan Pemanfaatan Teknologi)
•Pengembangan danPemanfaatan Teknologi
•(Bab VI Pembangunan Sumber DayaIndustri ‐ Bagian Keempat Pengembangandan Pemanfaatan Teknologi)
TEKNOLOGI
•Pengembangan danPemanfaatan Teknologi
•(Bab VI Pembangunan Sumber DayaIndustri ‐ Bagian Keempat Pengembangandan Pemanfaatan Teknologi – Pasal 38 Ayat 2)
•Pengembangan danPemanfaatan Teknologi
•(Bab VI Pembangunan Sumber DayaIndustri ‐ Bagian Keempat Pengembangandan Pemanfaatan Teknologi – Pasal 38 Ayat 2)
KELITBANGAN•Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas
•(Bab X Pemberdayaan Industri ‐ BagianKetiga Fasilitas Industri)
•Perizinan, Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas
•(Bab X Pemberdayaan Industri ‐ BagianKetiga Fasilitas Industri)
INSENTIF
•Industri Hijau•(Bab II Pemberdayaan Industri ‐ BagianKedua Industri Hijau)
•Industri Hijau•(Bab II Pemberdayaan Industri ‐ BagianKedua Industri Hijau)
INDUSTRI HIJAU
5
Sumber: UU No.3/2014 tentang Perindustrian
Peran BPKIMI Dalam Peningkatan Daya Saing berdasarkan UU PerindustrianII
Penugasan BPKIMI dalam Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Perindustrian
Rancangan PeraturanPemerintah
(RPP)
•RPP tentang Pembangunan Saranadan Prasarana Industri mencakuptentang: a.Perencanaan, Penerapan,Pemberlakuan, Pembinaan danPengawasan SNI, Spesifikasi Teknis danPedoman Tata Cara Barang dan/atauJasa Industrib. Bentuk dan Tata Cara PemberianFasilitas Non‐Fiskal bagi Industri•RPP tentang Pembangunan SumberDaya Industri mencakup tentang:a. Penjamin Resiko atas PemanfaatanTeknologi Industrib. Sanksi Administasi dalam RangkaKewajiban Alih Teknologi melaluiProyek Putar Kunci•RPP tentang Pemberdayaan Industridan Tindakan PengamananPenyelamatan Industri mencakuptentang:a. Industri Hijaub. Penyelamatan Industri atasPengaruh Konjungtur Ekonomi Global
Rancangan PeraturanPresiden
(RPerPres)
•Pengadaan Teknologi melalui ProyekPutar Kunci
•Penyelamatan PerekonomianNasional melalui Sektor Industri
•Komite Industri Nasional
Rancangan PeraturanPemerintah
(RPermenperin)
•Pengadaan Teknologi
•Audit Teknologi Industri
•Pemberlakuan secara Wajib StandarIndustri Hijau
•Tata Cara memperoleh SertifikasiIndustri Hijau
•Manajemen Air
•Manajemen Energi
•Penetapan Kondisi Dalam RangkaPeningkatan Daya Saing IndustriDalam Negeri dan/atauPembangunan Industri Pionir
6Sumber: UU No.3/2014 tentang Perindustrian
Pengembangan Standardisasi Industri
Pengembangan Teknologi
Pengembangan Industri Hijau
Dukungan Insentif
Isu Strategis Dalam Peningkatan Daya SaingIII
A
B
C
D
7
BEBERAPA KENDALA YANG DIHADAPI SEKTOR INDUSTRI NASIONAL
Tingginya biaya logistik (buruknya infrastruktur)
Kenaikan Biaya-Biaya terkait Kegiatan Produksi (Upah Tenaga Kerja dan Tarif Tenaga Listrik)
Regulasi yang relatif belum pro bisnis
Kurangnya jaminan pasokan bahan baku (ketergantungan impor) dan energi bagi kegiatan produksi
Pangsa Ekspor Semakin Sulit (akibat berbagai Kebijakan/Hambatan)
Permasalahan Sektor Industri NasionalIV
No. Negara Peringkat Dunia Peringkat Subindexes 20142007 2010 2012 2014 Customs Infrastructure Internationa
l shipmentsLogistics
quality and competence
Tracking and tracing
Timeliness
1 Singapura 1 2 1 5 3 2 6 8 11 9
2 Malaysia 27 29 29 25 27 26 10 32 23 31
3 Thailand 31 35 38 35 36 30 39 38 33 29
4 Vietnam 53 53 53 48 61 44 42 49 48 56
5 Indonesia 43 75 59 53 55 56 74 41 58 506 Pilipina 65 44 52 57 47 75 35 61 64 90
7 Kamboja 81 129 101 83 71 79 78 89 71 129
8 Laos 117 118 109 131 100 128 120 129 146 137
9 Myanmar 147 133 129 145 150 137 151 156 130 117
Sumber: The Logistics Performance Index and Its Indicators, World Bank (2014)
Kinerja logistik Indonesia pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingtahun 2012, yakni dari peringkat ke-59 menjadi peringkat ke-53 dari 160 negara.
Infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapatkan penilaianterburuk diantara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia.
Untuk kawasan ASEAN, peringkat Indonesia masih di bawah Singapura,Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
A. BURUKNYA KINERJA LOGISTIK
Sumber: State of Logistics Indonesia, World Bank (2013)
Biaya logistik di Indonesia tergolong sangattinggi, mencapai 24,64% dari PDB nasionalpada tahun 2011.
Biaya tersebut relatif sangat tinggi jikadibandingkan dengan Singapura (8,0%),Malaysia (13,0%), Jepang (10,6%), Korea Selatan(16,3%), dan Thailand (20,0%).
Dari angka tahun 2011 tersebut, biayatransportasi menjadi beban logistik tertinggi(47,20% dari total biaya logistik).
Biaya Logistik Indonesia Tahun 2004-2011
Sumber: Analisis Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Struktur Biaya Industri, Kemenperin (2013)
Komposisi Biaya Industri Manufaktur Rata-Rata 2005-2011 (Persen)
Komposisi Biaya pada Industri
Manufaktur didominasi oleh:
1) Bahan Baku & Penolong,
2) Tenaga Kerja, 3) Bahan Bakar,
dan 4) Listrik.
B. KENAIKAN BIAYA-BIAYA TERKAIT KEGIATAN PRODUKSI
Kenaikan Upah Tenaga Kerja
507.697602.701
672.480745.709
841.530907.825
988.8291.088.903
1.296.908
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UMP
18,71%11,58%
10,89%12,85%
7,88%8,92%
10,12%
19,10%
Sumber: Ditjen PHI Kemenakertrans, diolah Kemenperin (2013)
Sejak tahun 2005, upah minimum provinsi (UMP) terus mengalami peningkatan. Rata-rataupah di 33 provinsi selama periode 2005-2013 mengalami peningkatan lebih dari 5% pertahun nya, bahkan pada tahun 2013 meningkat 19,10% dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan UMP tersebut juga diiringi dengan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota Kenaikan upah tersebut mengakibatkan beban industri semakin besar, dan beberapa
industri berpotensi tutup.
Rata-Rata UMP di 33 Provinsi
12
Sumber: The 23rd Survey of Investment Related Costs in Asia and Oceania, Jetro (2013)
...”saat ini, upah minimumpekerja di Indonesiamerupakan yang tertinggi ke-3di ASEAN..”
Melihat kondisi saat ini, Indonesia berada di peringkat
ke-7 di ASEAN dalam hal menarik dunia bisnis dari sisi
upah minimum pekerja.
Upah Tenaga Kerja di Beberapa Negara
Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL)
Sumber: Kem. ESDM, diolah Kemenperin (2014)
Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik YangDisediakan oleh Persero PLN, TTL untuk industri mengalami kenaikan setiap 2 bulan mulai1 Mei 2014, sehingga total kenaikan per 1 November 2014 akan mencapai 38,85% untukkelompok I-3 yang go public dan 64,73% untuk kelompok I-4.
Sebelumnya, TTL untuk industri juga telah beberapa mengalami kenaikan.
439
680
803
1.115
0
200
400
600
800
1000
1200
2004 2010 2013 2014
Rp./kW
h)
434
605
723
1.191
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2004 2010 2013 2014
Rp./kW
h
54,90%
18,09%
38,85%
39,40%
19,50%
64,73%
Perkembangan TTL untuk kelompok I-3 Perkembangan TTL untuk kelompok I-4
Sumber: www.tradingeconomics.com (2014)
No. Country Interest Rate (%) Reference Date
1 Singapore 0.01 Jan-142 Cambodia 1.12 Dec-123 Thailand 2.25 Jan-144 Malaysia 3.00 Jan-145 Philippines 3.50 Feb-146 Laos 5.00 Dec-137 Brunei 5.50 Dec-138 Vietnam 7.00 Dec-139 Indonesia 7.50 Feb-1410 Myanmar 10.00 Dec-13
Myanmar menerapkan interest rate tertinggi di kawasan ASEAN Untuk kawasan ASEAN, interest rate di Indonesia merupakan tertinggi ke-2
(berada di peringkat ke-9 dalam hal daya tarik bagi dunia bisnis)
Interest Rate yang berlaku
.....“Selain interest rate yang relatif tinggi tersebut, beberapa industri dalam negeri jugamengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan oleh perbankannasional....”
No. Negara Peringkat di Dunia (2014)
Peringkat Tahun 2013
1. Singapore 1 12. Malaysia 6 123. Thailand 18 184. Brunei Darussalam 59 795. Vietnam 99 996. Philippines 108 1387. Indonesia 120 1288. Cambodia 137 1339. Lao PDR 159 16310. Myanmar 182 -
Sumber: Doing Business, World Bank (2014)
Melakukan bisnis di Indonesia masih tergolong sulit. Diantara 189 negara, peringkat kemudahan memulai bisnis di Indonesia berada di
peringkat 120, meningkat 8 (delapan) peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia hanya lebih baik daripada Kamboja, Laos dan Myanmar.
Dari beberapa indikator dalam Doing Business, Indonesia masih sangat buruk dalam hal:Kemudahan memulai bisnis(akibat banyaknya prosedur dan lamanya waktu yang dibutuhkan)
C. KEMUDAHAN MELAKUKAN BISNIS
Perkembangan neraca perdagangan 9 (sembilan) kelompok industri yang impornya tertinggi:
IMPOR EKSPOR NERACA IMPOR EKSPOR NERACA
1KELOMPOK INDUSTRI MESIN DAN ALAT‐
ALAT LISTRIK 30.889,39 7.687,27 (23.202,12) 28.131,23 8.033,21 (20.098,02)
2KELOMPOK INDUSTRI LOGAM (FERRO
DAN NON FERRO) 21.495,82 10.560,12 (10.935,70) 20.662,47 9.870,95 (10.791,52)
3 KELOMPOK INDUSTRI OTOMOTIF 11.146,83 4.604,39 (6.542,44) 9.540,40 4.309,29 (5.231,11)
4 KELOMPOK INDUSTRI ELEKTRONIKA 16.702,53 9.444,06 (7.258,47) 16.564,45 8.520,12 (8.044,33)
5 KELOMPOK INDUSTRI KIMIA DASAR 18.995,52 5.898,49 (13.097,03) 18.329,51 6.122,11 (12.207,41)
6KELOMPOK INDUSTRI MAKANAN,
MINUMAN DAN PAKAN TERNAK 8.958,09 5.278,72 (3.679,37) 8.845,77 6.117,18 (2.728,59)
7KELOMPOK INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL (TPT) 6.805,46 12.446,51 5.641,04 7.116,16 12.661,68 5.545,52
8
KELOMPOK INDUSTRI BARANG KIMIA
LAINNYA, PLASTIK, PENGOLAHAN KARET
DAN PRODUK FARMASI
7.681,04 14.797,20 7.116,17 7.938,00 13.781,33 5.843,32
9KELOMPOK INDUSTRI PULP DAN
KERTAS 3.019,93 5.517,97 2.498,04 3.200,57 5.644,00 2.443,43
TOTAL 9 KELOMPOK INDUSTRI 125.694,60 76.234,73 (49.459,87) 120.328,56 75.059,86 (45.268,70)
TOTAL INDUSTRI 139.734,14 116.125,14 (23.609,01) 131.400,68 113.029,94 (18.370,74)
PERSENTASE 89,95% 65,65% 91,57% 66,41%
NO 9 KELOMPOK INDUSTRI 2012 2013
Nilai: Juta US$
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, neraca perdagangan industri mengalami defisitsebesar USD 23,61 milyar (tahun 2012) dan USD 18,37 milyar (2013).Dari 9 kelompok industri yang mewakili sekitar 90% dari total nilai impor produkindustri, 6 kelompok industri diantaranya mengalami defisit yang cukup besar.
D. KETERGANTUNGAN IMPOR
Pada 2013, impor bahan baku dan penolong sebesar USD 89,54 miliar (68,14%), diikuti oleh barangmodal USD 31,49 miliar (23,96%), dan barang konsumsi USD 10,37 miliar (7,89%).
Catatan: Untuk kelompok industri kimia dasar, makanan, minuman dan pakan ternak, tekstil danproduk tekstil, barang kimia lainnya, plastik, pengolahan karet dan produk farmasi serta pulp dankertas barang modalnya termasuk didalam kelompok industri mesin dan alat‐alat listrik.
Komposisi Impor Berdasarkan Kategori Barang (Broad Economic Categories).
38.19
93.36
48.73 44.42
99.87
72.68
91.7181.98
97.87
4.44
1.11
17.00
2.25
0.13
27.32
8.2918.02
2.13
57.37
5.53
34.27
53.33
0.00 0.00 0.00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
KELOMPOKINDUSTRI MESINDAN ALAT‐ALAT
LISTRIK
KELOMPOKINDUSTRI LOGAM(FERRO DAN NON
FERRO)
KELOMPOKINDUSTRIOTOMOTIF
KELOMPOKINDUSTRI
ELEKTRONIKA
KELOMPOKINDUSTRI KIMIA
DASAR
KELOMPOKINDUSTRIMAKANAN,
MINUMAN DANPAKAN TERNAK
KELOMPOKINDUSTRI TEKSTILDAN PRODUKTEKSTIL (TPT)
KELOMPOKINDUSTRI
BARANG KIMIALAINNYA, PLASTIK,PENGOLAHANKARET DAN
PRODUK FARMASI
KELOMPOKINDUSTRI PULPDAN KERTAS
Gambar Komposisi 9 Kelompok Industri Berdasarkan Penggunaan Barang 2013
Bahan Baku Dan Penolong Barang‐Barang konsumsi Barang‐Barang Modal
Beberapa Isu yang menghambat ekspor produk industri
‣ Penerapan standar yang makin diperketat dari beberapa negara mitra (terutama Uni Eropa)
‣ Isu lingkungan dan kesehatanMis.: hambatan untuk ekspor CPO terkait dengan isu lingkungan, seperti riwayatpenanaman sawit, tidak mau menerima CPO dari hasil perkebunan pada lahan gambut
‣ Munculnya proteksi “gaya baru” berupa non tariff barrier di beberapa negara mitraMis.: keharusan penerapan nutrient labeling untuk produk makanan, larangan pencantuman merk/label untuk produk rokok
‣ Uni Eropa melakukan hambatan ekspor dengan non tarif terhadap produk perikananmisalnya soal standar dengan memberlakukan sertifikasi wajib The Maritime Security Council (MSC).
‣ Pemulihan ekonomi global masih tetap rapuh dan tidak menentu
E. HAMBATAN DI PANGSA EKSPOR
Dampak Peningkatan Produk Impor(tanpa kendali)
•Defisit neraca perdagangan
• Industri dalam negeri kalahbersaing
•Ketergantungan tinggi padaproduk impor
Pengaruh dalamjangka pendek
•Pangsa pasar dikuasai olehproduk impor.
• Banyak industri yang ditutup.
•Meningkatnyapengangguran
Pengaruh dalamjangka menengah •Melambatnya
pertumbuhan ekonomi.
•Menurunnya daya saingindustri
Kondisi yang mungkin terjadi
1. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan penerapan HKI
2. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan
daya saing industri
3. Meningkatnya penerapan standar
4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip‐prinsip industri hijau
5. Meningkatnya investasi sektor industri
6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri
7. Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, Industri hijau, sarana dan
prasarana dan SDM BPKIMI
21
Sasaran Kinerja BPKIMI TA 2015
Program Kerja BPKIMI TA 2015V
Program Kerja Iklim Usaha Industri
No Kegiatan OutputTarget Volume
1 Pengembangankebijakan danfasilitasi dalammeningkatkan iklimusaha industri
Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yg kondusif :
1. Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri 2 Rekomendasi
2. Rekomendasi Kebijakan Tarif dan Non Tarif Sektor Industri 4 Rekomendasi
3. Rekomendasi Kebijakan Non Fiskal dan Moneter BagiIndustri
1 Rekomendasi
4. Kebijakan yang Diusulkan Untuk Direkomendasikan 3 Rekomendasi
Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non‐fiskal) oleh industri :
1. Insentif untuk Industri 50 Industri
2. Diseminasi Pemanfaatan Insentif Oleh Industri 3 Lokasi
V. 1.
22
Program Kerja Standardisasi
No Kegiatan Output Target Volume
2 PengembanganStandardisasiIndustri
Tersedianya RSNI, ST, PTC (standar) :
1. Penyusunan RSNI, PT, dan PTC 100 RSNI/PT/PTC
2. Kajian Pengembangan Standar 2 Kajian
Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri (regulasi) :
1. Penyusunan regulasi Teknis 10 Regulasi
2. Penunjukan LPK 5 LPK
3. Penyusunan Skema Sertifikasi 6 Skema
Tersedianya SDM dibidang Standardiasi Industri (orang)
1. Pengembangan SDM Standardisasi 200 Orang
2. Pemasyarakatan Standardisasi dan Regulasi Teknis 180 Industri
Pembentukan Lembaga Penilaian Kesesuaian :
1. LSPro Pelaksana Penilaian Kesesuaian 2 LSPro
2. Pengembangan Lab Uji/Kalibrasi PelaksanaPenilaian Kesesuaian
3 lab
V. 2.
23
Program Kerja Pengembangan Industri Hijau
No Kegiatan Output Target Volume
3 Pengembangan Tersusunya Kebijakan Industri Hijau :
Industri Hijau 1. Penyusunan Pedoman Teknis Konservasi Energidan Pengurangan Emisi GRK
2 Pedoman
2. Penyusunan Kebijakan terkait Konvensi Minamata 1 Pedoman
3. Penyusunan Kebijakan Penghapusan BPO 1 Kajian
4. Penyusunan Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim 1 Pedoman
5. Penyusunan Kebijakan Pengendalian PencemaranIndustri
2 Pedoman
Pengembangan Infrastruktur Industri Hijau:
1. Pelatihan sistem Informasi Monitoring emisi GRK 160 Industri
2. Penyusunan Standar Industri Hijau 2 Standar
3. Peningkatan Kopetensi SDM Auditor Industri Hijau 10 Orang
V. 3.
24
Program Kerja Pengembangan Industri Hijau (lanjutan)
No Kegiatan Output Target Volume
Pengembangan Industri Yang Menerapkan Industri Hijau
1. Pemberian Penghargaan Industri Hijau 85 Industri
2. Expo Industri Hijau 12 Perusahan
3. Penyebarluasan Informasi Benefit Penarapan IndustriHijau
420 Industri
25
Program Kerja Pengembangan Teknologi dan HKI
No Kegiatan Output Target Volume
4 Pengkajian dan Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang
Pengembangan Teknologi Industri dan HKI :
Teknologi dan HKI 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi 2 Kebijakan
Industri dan HKI
Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi :
1. Pembentukan Sistem dan Infrastruktur Audit 1 Sistem
Teknologi
Terfasilitasinya pemanfataan dan penerapanteknologi industri
1. Fasilitasi Pengembangan STP 3 Balai
2. Penerapan Teknologi Hasil Litbang 5 Paket Tek
IV. 4.
26
Program Kerja Pengembangan Teknologi dan HKI(lanjutan)
No Kegiatan Output Target Volume
Terlaksanya Pembinaan Perlindungan HKI di BidangTeknologi Industri
1. Perlindungan HKI 5 Paten
2. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang HKI 30 Orang
3. Pelayanan Konsultasi HKI Sektor Industri 4 Kasus
Terlaksananya Monitoring PelaksanaanPengembangan Teknologi dan HKI
1. Pelaksanaan Monitoring 6 Laporan
27
Program Kerja Fasilitasi dan Pelayanan
No Kegiatan Output Target Volume
5 Penyusunan dan Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang
Evaluasi Program berkualitas dan berkelanjutan :
Pengembangan 1. Penyusunan rencana Program dan Kegiatan 2 Dokumen
Teknologi dan Sistem dan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntable
Kebijakan Industri 1. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan WTP
Terwujudnya Sistem Informasi Yang Handal :
1. Pemasaran Hasil Litbang 1 Kali
Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Litbang
1. Pengembangan Kompetensi SDM Litbang (S3) 18 Orang
V. 5.
28
Penutup
29
Defisitnya neraca perdagangan pada kelompok industri, menggambarkan masihlemahnya daya saing produk industri . Perlu penguatan struktur industri untukmemperkecil ketergantungan atas impor bahan baku dan penolong.
Dalam upaya menguatkan posisi nilai tambah industri, pemerintah harus segeramendorong berkembangnya industri yang memiliki keunggulan komparatif dan yangproduknya berpotensi bergerak ke nilai tambah yang tinggi. Dalam hal ini diharapkanindustri berperan sangat aktif dan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitasdan daya saing melalui penguasaan teknologi dan mengembangkan inovasi.
UU No.3 tentang Perindustrian memberikan legitimasi yang besar bagi pemerintahpusat dan daerah untuk meningkatkan daya saing industri melalui pembangunansumber daya manusia industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, industri hijaudan fasilitas industri.
Terima kasihBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
Kementerian PerindustrianJln. Gatot Subroto Kav. 52 – 53
Lantai 19 ‐20, Jakartahttp://bpkimi.kemenperin.go.id
30
B. Pengembangan Teknologi
AMANAT RANCANGAN PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 3/2014 TERKAIT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI
PengadaanTeknologi
PemanfaatanTeknologi
Pengadaan Pemerintah melalui penelitian dan pengembangan, kontrakpenelitian dan pengembangan, usahabersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi(PERMENPERIN)
Pengadaan Pemerintah melalui TurnkeyProject (Proyek Putar Kunci) (PERPRES)
Pemberian penjaminan risiko ataspemanfaatan teknologi industri yang berasal dari dalam negeri (digabungdalam PP SDI)
Pengendalian pemanfaatan teknologiindustri melalui audit teknologi(PERMENPERIN)
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INDUSTRI
Arah Kebijakan Litbang BPKIMI Subtitusi terhadap ketergantungan bahan baku/penolong
terutama yang raw materialnya tersedia di dalam negeri,
Teknologi proses dengan penggunaan energi lebih efisien, produk-produk yang lebih ramah lingkungan (dalam artimenggunakan bahan-bahan yang terbarukan dan non hazardous serta minimum waste);
Teknologi pengendalian pencemaran lingkungan sejalandengan konsepsi pembangunan industri hijau yang sedangdigalakkan dan merupakan trend pasar global.
Program prioritas litbangyasa ditetapkan melalui peraturan Kepala BPKIMI No 68/BPKIMI/05/2013 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Litbangyasa industri di lingkungan BPKIMI tanggal 1 mei 2013
KEBIJAKAN LITBANG BPKIMI
KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS LITBANG INDUSTRI
Memberikan arahan/acuan kepada
para peneliti untuk melakukan penelitiandan pengembanganteknologi industri yang sesuai kebutuhan
industri
Untuk lebih mengefektifkan litbang industri dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha
industri serta untuk meningkatkan nilai
tambah sumber daya alam yang ada
Melalui Peraturan Kepala BPKIMI No 68/BPKIMI/05/2013 tentang PANDUAN
UMUM PELAKSANAAN LITBANGYASA INDUSTRI DI LINGKUNGAN BPKIMI
TANGGAL 1 MEI 2013
PROGRAM PRIORITAS LITBANGYASA
• Program prioritas litbang industri di bidang Agro untuk 4komoditi yaitu Kakao, Kelapa Sawit, Karet, dan Tekstil.
• Program prioritas di bidang Mineral dan Hasil tambanguntuk komoditi : Coating, Besi, Almunium, Nikel, Timah,Tembaga dan Rare Earth Material.
• Program prioritas di bidang Energi untuk komoditi : PanelSurya (Solar Cell);
A. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional PenanggulanganPelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PP HKI).
1. HKI memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasionaldi berbagai aspek.
2. HKI memiliki nilai ekonomi, sehingga pelanggaran hak tersebutselain merugikan pemegang hak juga merugikan kepentingannegara dan dapat mengganggu hubungan perdaganganinternasional.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan danperlindungan HKI agar lebih mendorong kreatifitas, inovasi,kegiatan usaha dan industri.
B. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 10/M‐IND/PER/2/2014Tentang Pembentukan “Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual“Kementerian Perindustrian.
LANDASAN HUKUM PM HKI
BACK
C. Pengembangan Industri Hijau
KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU
DALAM UU
PERINDUSTRIAN
Untuk mewujudkan Industri Hijau, Pemerintah melakukan:1.Perumusan kebijakan.2.Penguatan kapasitas kelembagaan:
peningkatan kemampuan dalam litbang; pengujian; sertifikasi danpromosi (pasal 78).
3.Standardisasi: menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau, paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemenpengusahaan; dan pengelolaan limbah (pasal 79).
4.Pemberian fasilitas.
• Mengatur tentang pemanfaatansumber daya alam (bahan baku, energi dan air) secara efisien, ramahlingkungan dan berkelanjutan
• Kewajiban perusahaan industri dan kawasan industri tertentu untuk melakukan manajemen energi dan manajemen air
Salah satu azas penyelenggaraanperindustrian adalah : efisien, ramahlingkungan dan berkelanjutan
Pasal 30 ‐ 35
Pasal 77 Pasal 2
Salah satu tujuan perindustrian adalahmewujudkan industri yang maju,berdaya saing, dan mandiri sertaIndustri Hijau
Pasal 3
Pemberlakukan Standar IndustriHijau dan Sanksi
Pasal 80
Sertifikasi Industri Hijau danLembaga Sertifikasi Industri Hijau
Pasal 81
Tahapan guna mewujudkan IndustriHijau
Pasal 82
C.1. Kebijakan Industri Hijau dalam UU Perindustrian
Sumber: UU No.3/2014 tentang Perindustrian
Greening of Existing Industries
Mengembangkan Industri yang sudah ada
menuju Industri Hijau
Creation of New Green Industries
Membangun Industri baru dengan prinsip
Industri Hijau
C.2. Strategi Pengembangan Industri Hijau
SUPPORTING
•Standard •Lembaga Sertifikasi •Kerjasama • Pembiayaan• SistemInformasi•Insentif
•Pendidikan dan Pelatihan
•R & D • BantuanTeknis
Green Production
EcoFriendly
EcoFriendly
Supplier
Energi
Material Input & Kemasan
Teknologi/Mesin
Proses Produksi
Produk & kemasan
Limbah/Emisi
Business as Usual
Sisa Produk dan kemasan
Air 40
• Low Carbon Technology
• Material input Ramah Lingkungan dan terbarukan (jika tersedia)
• Efisien & efektif dalam penggunaan sumber daya
• Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
• Pendayagunaan SDM berwawasan lingkungan
• Penerapan SOP • Penerapan tataletak pabrik yang efisien danefektif
• Eco‐Product• Rendah/ zero waste dan memenuhi BML
• Memenuhi ketentuan PROPER
C.3. Pola Pikir Industri Hijau
Komitmen Presiden pada G-20 Tahun 2009 di Pittsburgh dan COP15
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26%
15%
Upaya sendiri
Upaya sendiridan Dukungan internasional
RAN-GRK/ RAD-GRK
26%
41%
• Telah diterbitkan Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasionalpenurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
• Masing‐masing sektormempunyai kewajiban dan target penurunan emisiGRK sampai dengan tahun 2020
C.4. Penurunan Emisi GRK
C.5. Sumber Emisi GRK Sektor Industri
GRK
Limbah
Proses Energi
Bahan baku Bahan bakar
GRKGRK
Inventarisasi Sektor Energi
Inventarisasi Sektor IPPU
Inventarisasi Sektor Limbah
Penggunaan Produk• Refrigerant• Aerosol• Pelarut• Dll.
GRK
GRK
Limbah
Proses Energi
Bahan baku Bahan bakar
GRKGRK
Inventarisasi Sektor Energi
Inventarisasi Sektor IPPU
Inventarisasi Sektor Limbah
Penggunaan Produk• Refrigerant• Aerosol• Pelarut• Dll.
GRK
Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Industri Hijau
Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH)
Pembentukan Lembaga sertifikasi Industri Hijau (LSIH)
Pedoman teknis konservasi energi dan penurunan emisi GRK
Penyiapan Insentif untuk Pengembangan Industri Hijau
Pemberian Penghargaan Industri Hijau
C.6. Upaya yang sedang dan akan dilakukan
PenjabaranUU No.3/2014
Peraturan Menteri tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau,Manajemen Energi, Manajemen Air
BACK
D. Dukungan Insentif
D. 1. Insentif Bagi Industri (Fiskal dan Non‐ Fiskal)
45
Non Fiskal
Fiskal Perpajakan:1. Pembebasan/Pengurangan PPh 2. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah (PPN-DTP)3. Pembebasan PPN Impor4. Penyusutan dan amortisasi dipercepat 5. Pengurangan pajak dividen6. Kompensasi kerugian
Fiskal Kepabeanan:1. Pembebasan Bea Masuk,
keringanan Bea Masuk, pengembalian Bea Masuk dan penangguhan Bea Masuk
2. Tarif preferensi 3. Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP)
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Perizinan Keimigrasian bagi Tenaga
Kerja Asing 3. Kemudahan usaha di Kawasan Ekonomi
Khusus4. Layanan Kepabeanan Pemberitahuan Pendahuluan
(Prenotification) Pelayanan Segera (Rush Handling) Vooruitslag Pembongkaran/Penimbunan di Luar
Kawasan Pabean Importir Jalur Prioritas
1. Penurunan suku bunga bank (Contoh: Kebijakan Okt-Nov 2011 tentangpenurunan suku bunga bank)
2. Keringanan pinjaman bank (Contoh: Kredit Usaha Rakyat)
Moneter
Fiskal
FASILITAS
• Tax Holiday(PMK 192/2014 jo.130/2011)
• Tax Allowance (PP 52/2011)
• Bea Masuk Ditanggung Pemerintah-BMDTP(PMK Induk dan PMK sektor yang ditetapkan setiap tahunnya)
• Pembebasan Bea Masuk untuk Penanaman Modal (PMK 76/2012 jo. PMK 176/2009)
46
D.1. Fasilitas Fiskal Untuk Sektor Industri
Diberikan kepada industri pionir: Minimal
investasi Rp. 1 Triliun
Badan Hukum setelah 15 Agustus 2010
Bentuk fasilitas:Industri logam dasar
Industri pengilangan minyakbumi dan/atau industri kimiadasar organik yang bersumberdari minyak bumi dan gas alam
Industri permesinan
Industri di bidang sumberdaya alam terbarukan
Industri peralatankomunikasi
Pembebasan PPh Badan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai paling lama 10 (sepuluh) tahun
Pengurangan PPh Badan sebesar 50 % dari PPh Badan terutang selama 2 (dua) tahun
1.
2.
3.
4.
5.
D.1.1. Fasilitas Tax Holiday
Pemberian Fasilitas Fiskal Dalam Rangka Penanaman Modal (PP No.52Tahun 2011)
• Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal. dibebankanselama 6 tahun masing- masing sebesar 5% per tahun
• Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat• Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar
Negeri sebesar 10%. atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran PajakBerganda yang berlaku
• Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun
• Untuk meningkatkan kegiatan investasi guna mendorongpertumbuhan ekonomi. serta untuk pemerataanpembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidangusaha dan/atau daerah tertentu
Tujuan
PP No.52/2011
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usahatertentu dan/atau di daerah – daerah tertentu
D.1.2. Insentif bagi industri – Tax Allowence
Sektor Industri yang dapat memanfaatkan fasilitas Tax Allowance
1. Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi
2. Industri pengolahan susu bubuk, makanan bayi, makanan dari cokelat dan makanan lainnya
3. Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi
4. Industri besi dan baja dasar serta kapur
4 Sektor Tax Allowance 2014
Jumlah KBLI dalam PP 52 Tahun 2011 adalah 52 dalam lampiran I dan 77 dalam Lampiran II, sehingga total bidang usaha penerima fasilitas sebanyak129.
Jumlah KBLI dalam revisi PP 52 tahun 2011 adalah 64 KBLI dalam Lampiran I dan 80 KBLI dalam Lampiran II, sehingga total bidang usaha yang diusulkansebanyak 144 KBLI.
TUJUAN PEMBERIAN BMDTPUntuk meningkatkan daya saing industri dan memperdalamstruktur industri nasional serta menciptakan iklim usaha
yang kondusif dengan mengurangi beban/costbea masuk untuk bahan baku/bahan penolong /komponen
yang diperlukan bagi industri
IMPORT
LUAR NEGERI
PRODUSEN DALAM NEGERI
PMA
PMDN
Industri
Output
Industri
IMPORT
LUAR NEGERI
PRODUSEN DALAM NEGERI
PMA
PMDN
Output
BAHAN BAKU DALAM KATEGORI BMDTP
2008
Industri Sebelum BMDTP Industri Setelah BMDTP
D.1.3. Insentif bagi industri – BMDTP
KRITERIA INDUSTRI YANG MENDAPATKAN BMDTP
No. KriteriaBobot(%)
1 Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasauntuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakatluas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen
40
2 Meningkatkan daya saing 30
3 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 20
4 Meningkatkan pendapatan negara 10
a. Belum diproduksi di dalam negeri;
b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belummemenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
c. Sudah diproduksi di dalam negeri namunjumlahnya belum mencukupi kebutuhanindustri.
KRITERIA BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN BMDTP
• Penyusunan exit strategy dalam rangkamengurangi ketergantungan import danneraca perdagangan, sehingga pada tahun2019 fasilitas BMDTP ini sudah tidakdiberikan lagi.
• Mengusulkan insentif baru ke KementerianKeuangan yaitu insentif untuk industri yangmenghasilkan intermediate goods (barangantara).
Kebijakan BMDTP yang akan datang
BACK
A. Pengembangan StandardisasiIndustri
Tujuan Pemberlakuan SNI/ST/PTCA.1.
a. perlindungan keamanan, kesehatan, dankeselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. persaingan usaha yang sehat;
d. peningkatan daya saing; dan/atau
e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
• Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
Sasaran Strategis
Pelaksanaan Pemberlakuan SNI/ST/PTCA.2.
RegulasiTeknis
SNI / ST/ PTC Wajib =
98
252 No. HS
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk: 33 LSPro, 69 Lab. Uji DN, 50 Lab. Uji LN
2.829 SPPT SNI : DN 1.813, LN 1.016.
Pelaksanaan Pemberlakuan SNI/ST/PTCA.3.
Data dalam Juta US$Sumber : Dit. PMB dan Pusdatin, Kemendag
Pelaksanaan Pemberlakuan SNI/ST/PTCA.4.
Data dalam Juta US$Sumber : Dit. PMB dan Pusdatin, Kemendag