Paparan Perpres 71
description
Transcript of Paparan Perpres 71
KENDARI, HOTEL PLAZA INN 12 S/D 14 Juni 2013
Kebijakan Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Dalam rangkaWORKSHOP PENGAWASAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Oleh :KAHAR HARIS, SH, M.S
Ka. BLH Prov. Sultra
BADAN LINGKUNGAN HIDUPPROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENDAHULUANPerubahan Iklim Disebabkan : 1. Peningkatan akumulasi Gas Rumah Kaca di atmosfer;2. Aktivitas alam maupun aktivitas manusia dalam
menggerakan roda roda perekonomian; 3. Diantara gas rumah kaca yang paling banyak
dihasilkan oleh manusia adalah karbondioksida;4. Akumulasi GRK pada lapisan atmosfer;5. Terperangkapnya sinar ultraviolet yang dipancarkan
sinar matahari, yang seharusnya terpancar ke luar angkasa;
6. Akibatnya pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim.
Dampak Negatif Dari Perubahan Iklim dan Upaya Mitigasi dan Adaptasi
1. Dirasakan oleh segenap umat manusia, dan kehidupan lainnya;
2. Upaya manusia untuk merubah pola hidupnya;3. Komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca;4. Kebijakan pengawasan aksi Mitigasi dan Adaptasi GRK
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat misalnya dengan penghutanan dan perlindungan hutan adat.
Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
Mengamanatkan Untuk Melakukan Pelestarian Fungsi Atmosfer :1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi 2. Upaya mitigasi perubahan iklim tersebut dapat berupa :
a. Kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat adat serta kearifan lokal.
b. Target penurunan emisi sebesar 26% dari business as usual pada tahun 2020, dengan pembiayaan dari dalam negeri;
c. Upaya lokal masyarakat Indonesia untuk pencapaian target tersebut;
d. Inventarisasi, pengawasan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi Gas Rumah Kaca dilaporkan secara periodik.
Kebijakan Pemerintah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca :
1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN GRK). Di dalam RAN GRK disebutkan beberapa upaya sektor di tingkat nasional dalam melakukan mitigasi perubahan iklim;
2. Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) disusun dan diidentifikasi upaya-upaya yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca.
Tujuan Workshop Pengawasan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim :1. Melakukan evaluasi sejauhmana pelaksanaan
identifikasi dalam rangka aksi mitigasi dan adaptasi inisiatif lokal mendukung pencapaian reduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 26% pada tahun 2020;
2. Untuk mengetahui sejauhmana kesiapan daerah dalam menghadapi Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional;
Lanjutan....3. Menyediakan informasi secara berkala
mengenai tingkat dan status Gas Rumah Kaca di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang terukur, terlaporkan dan terverifikasi;
4. Menyediakan informasi terkait dengan rekomendasi pelaksanaan kegiatan mitigasi lima tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan estimasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi.
Manfaat dari Pengawasan pemerintah daerah dapat membuat perkiraan
tentang reduksi emisi Gas Rumah Kaca dari aksi mitigasi dan adaptasi inisiatif lokalnya.
Identifikasi aksi mitigasi dan adaptasi inisilatif lokal untuk mendukung penyusunan RAD dilakukan melalui tahapan:1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi4. Penyusunan laporan
Ruang Lingkup Inventarisasi dan Pengawasan Kegiatan Mitigasi :
Sektor pertanian dan peternakan; misalnya pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, pemanfaatan sisa biomassa, sistem pola tanam dan sistem irigasi, kegiatan pasca panen yang tidak menimbulkan emisi GRK, praktik pertanian terpadu, pemanfaatan limbah ternak untuk biogas dll.
Lanjutan...... Sektor energi; misalnya penggunaan tungku
hemat energi, kompor berbahan bakar biji bijian non pangan, lampu biogas, briket sampah, pemanfaatan energi baru terbarukan (mikrohidro dari arus sungai, angin, surya, biogas, gelombang) dan efisiensi energi lainnya (lampu kota hemat energi, pemadaman listrik untuk upacara adat, dll.)
Lanjutan...... Sektor limbah; misalnya melakukan
kegiatan pemilahan dan 3R (Reduce, Reuse, and Recycle), larangan membuang sampah sembarangan terutama sampah plastik, kegiatan komposting, pemanfaatan gas metan dari sampah, larangan pembakaran sampah, pengelolaan limbah cair domestik, dll.
Lanjutan...... Sektor kehutanan dan perkebunan;
misalnya diversifikasi tanaman, wanatani/agroforestry, penghutanan kembali, penanaman mangrove, peraturan penebangan pohon, dll.
Sektor industri; misalnya pengelolaan limbah cair kolektif, penggunaan material lokal, pemilihan raw material yang baik dan berbasis produksi bersih, peran serta dunia usaha, dll.
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
1. Pemerintah daerah menyusun draf dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
2. Dokumen ini akan menjadi pegangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi.
3. Evaluasi a. Pencapaian aksi mitigasi dan adaptasi inisiatif lokal
untuk mendukung penyusunan RAD dan b. Model percontohan aksi mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.c. Evaluasi dan Laporan
Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia
1. Pencemaran air2. Pencemaran udara di kota-kota besar3. Pencemaran limbah domestik dan sampah4. Kontaminasi dari bahan berbahaya dan
beracun (B3)5. Kerusakan ekosistem hutan hujan tropika 6. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS)
7. Kerusakan ekosistem danau 8. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan
pertambangan 10. Pemanasan bumi dan perubahan iklim 11. Penipisan lapisan ozon 12. Bencana lingkungan: banjir dan longsor,
kekeringan, kebakaran hutan dan lahan
*Global Ministerial Environment Forum (GMEF) UNEP, Feb 2009
Lanjutan......
Koordinasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim
PERPRES 61/2011
Pasal 9 (3): (3) Hasil kaji ulang RAN-GRK dilaporkan oleh Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menko Perekonomian dengan
tembusan kepada Menko Kesra.
Pasal 10 (1): Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan
tembusan kepada Menko Kesra, MenteriPPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri LH secara berkala paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
PERPRES 71/2011
Pasal 13 (2): Menteri LH melaporkan hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK kepada Menko Kesra.
`
Keterkaitan Pelaksanaan Perpres No. 71/2011 dan Perpres No. 61/2011, saling melengkapi dalam hal perhitungan penurunan emisi GRK dari rencana aksi. 1. Hasil inventarisasi GRK berdasarkan Perpres
No, 71/2011 harus digunakan sebagai input untuk pembentukan baseline BAU.
2. Pencapaian RAD GRK akan diukur secara periodik dengan inventarisasi GRK berdasarkan Perpres No. 71/2011
Cancun Agrements (2010) menetapkan :
1. Negara berkembang (Non-Annex 1) menyelesaikan laporan National communication setiap 4 tahun, dan biennial update report (setiap 2 tahun).
2. Biennial update report (BUR) berisi : Pemutahiran inventori GRK nasional, termasuk laporan inventori nasional, aksi mitigasi, dan kebutuhan serta dukungan yang diterima
PERPRES 71/2011 PERLU MENGANTISIPASI KETETAPAN CANCUN AGREEMENT
18
BEBERAPA PASAL-PASAL PERPRES 71/2011 YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Pasal 2 ayat 1. : Perlunya memiliki baseline data emisi, serapan, dan stock carbon untuk nasional, propinsi dan kota
2. Pasal 3 : Perlunya ditetapkan boundaries : Physical, organizational dan operational, serta cara pelaksanaannya
3. Pasal 5 : Pemilihan metodologi yang digunakan Pengendalian kualitas data guna menjamin
ketetapan dan kelengkapan data.
4. Pasal 15 : Kriteria pelaku usaha Sanksi kepada Bupati/Gubernur yang
gagal/tidak melapor (apa sanksinya)
5. Jangan terjadi Double Counting emisi GRK6. Pelaporan data capaian RAN GRK (Perpres
61/2011) maupun inventarisasi GRK (Perpres 71/2011) agar dilaporkan dalam satu format data yang komprehensif.
Berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktifitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan
PERUBAHAN IKLIM
21
UU 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Pasal 1 (Ketentuan Umum)
26 % vs 41 %
2020
?
1 oC vs 4 oC
Dampak Perubahan Iklim
1°C 2°C 5°C
4°C3°C
Meningkatnya muka air laut mengancam kota besar
Menurunnya hasil panen di banyak daerah, khususnya di negara berkembang
Pangan
Air
Ekosistem
Resiko dari perubahan besar
Perubahan temperatur global (relatif terhadap kondisi sebelum industri)0°C
Jatuhnya hasil panen di banyak negara maju
Meningkatnya kepunahan jumlah spesies
Meningkatnya resiko dampak yang berbahaya dan mendadak, perubahan skala besar pada sistem iklim
Penurunan ketersediaan air di banyak daerah, termasuk Mediterania & Afrika bagian Selatan
Pegunungan es kecil mulai menghilang - persediaan air menipis di beberapa daerah
Kerusakan terumbu karang
Kondisi Cuaca yang Ekstrim
Meningkatnya intensitas badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan gelombang panas
Kemungkinan peningkatan panen di beberapa daerah yang tinggi
Target Penurunan Emisi GRK per Bidang
KOMITMEN INDONESIA
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di G20 di Pittsburg (September 2009) dan di COP-15 Copenhagen (Desember 2009):
Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020 dengan usaha sendiri, dan dapat meningkat menjadi 41% dengan dukungan internasional.
Tahun 2020:Bila target RAN GRK 26% tidak tercapai, dunia pun
gagal mengurangi laju emisi GRK, maka bersiap
lah...
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Terlaksananya komitmen Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai Pengurangan/penurunan emisi GRK nasional sebesar 4 % / thn (menuju target 26% pada 2020)
Pembentukan Pusat Perubahan Iklim Nasional
RAD GRK sebagai Implementasi Perpres 61/2011
Modul Gerakan Nasional Sadar Perubahan Iklim
Pilot Project Gerakan Nasional Sadar Perubahan Iklim
Telaksananya kebijakan adaptasi dan pengurangan dampak perubahan iklim
Kebijakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim untuk diintegrasikan ke dalam RPJMN 2014-2019
Peta dampak perubahan iklim
Rencana Kerja Asdep Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
PENTINGNYA PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GRK
• Kewajiban/amanat Peraturan Perundangan kepada Bupati/Walikota/Gubernur untuk melakukan inventarisasi GRK,
• Memastikan posisi Indonesia dalam “pertarungan global” para pemangku kepentingan, antara “pelaku” versus “korban” dalam era perubahan iklim.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH