PAPARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
description
Transcript of PAPARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
DISAMPAIKAN PADA
RAPAT KOORDINASI NASIONALTENTANG
PEMANFAATAN BIO ENERGI DAN REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
JAKARTA, 7 AGUSTUS 2006
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
DISAMPAIKAN PADA
RAPAT KOORDINASI NASIONALTENTANG
PEMANFAATAN BIO ENERGI DAN REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
JAKARTA, 7 AGUSTUS 2006
PAPARAN PAPARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
2
I. LATAR BELAKANG
Mengapa begitu banyak keluhan atas MUTU SDM Indonesia?
Mengapa banyak lulusan sekolah menengah umum dan perguruan tinggi yang menganggur ?
Mengapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya ?
Mengapa kenyataannya banyak industri di Indonesia yang menawarkan lowongan kerja, tidak terpenuhi?
Mengapa kesempatan kerja di luar negeri banyak yang terlewatkan?
3
II. PERMASALAHAN POKOK
1. KEBIJAKAN SISDIKNAS YANG BELUM LINK AND MATCH DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA;
2. RENDAHNYA TINGKAT KOMPETENSI TENAGA KERJA;
3. ALOKASI PEMBIAYAAN KURANG PROPORSIONAL;
4. BELUM TERCIPTANYA SISTEM PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL SECARA TERPADU TERHADAP POTENSI SDA DAN SDM BERDASARKAN DAERAH DAN SEKTOR;
5. BELUM TUMBUHNYA KOMITMEN NASIONAL DALAM INOVASI DAN KREATIFITAS UNTUK PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (KEBIJAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG RAMAH KETENAGAKERJAAN/ EMPLOYMENT GROWTH FRIENDLY ).
•Pendidikan:•< SD = 18.99 jt (17.95%)•SD = 37.96 jt (35.88%)•SLTP = 21.24 jt (20.08%)•SLTA = 21.76 jt (20.57%)•Diploma= 2.49 jt ( 2.35%)•Sarjana = 13.36 jt ( 3.17%)
Catatan : nominal (juta) Sumber: BPS, Sakernas 2005*) Berita Resmi Statistik BPS, No. 30/IX/ 1 Juni 2006
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIAPROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
Bukan angkatan kerja = 53 jt*) (31.98%)
PENDUDUK: 218.3 jt Pria = 109.50 jt (50.16%)
Wanita = 108.80jt (49.84 %)
0 - 14 tahun = 62,75 jt (28.74%)
•Angkatan Kerja = 106.30 jt *) (68.02%)
• Pria = 66.22 jt (62.59%)• Wanita = 39.58 jt (37.41%)
Penduduk 15 thn keatas/ tenaga kerja = 159,3 jt *) (71.26%)
Pria = 77.40 jt (49.76%)Wanita= 78.145 jt(50.24%)
Angkatan Kerja =
106.30 jt
(68.02%)
Catatan : nominal (juta) Sumber: BPS, Sakernas 2005*) Berita Resmi Statistik BPS, No. 30/IX/ 1 Juni 2006
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
Bekerja >35 jam 62.90 jt (66.26%)
Bekerja < 35 jam
(1/2 penganggur)29.9 jt *) (31.4%)
Sementara tidak Bekerja 2.41 jt
(2.54%)
< SD = 1.01 jt (9.36%)SD = 2.54 jt (23.52%)SLTP = 2.68 jt (24.82%)SLTA = 3.91 jt (36.21%)Diploma = 0.31 jt (2.87%)Universitas = 0.39 jt (3.62%)
•< SD = 17.97 jt (18.93%)•SD = 35.42 jt (37.30%)•SLTP = 18.56 jt (19.55%)•SLTA = 17.85 jt (18.80%)•Diploma = 2.17 jt (2.28%)•Sarjana = 2.98 jt (3.14%)
•Bekerja = 95,2 jt *) (89.74%)•Pria = 60.74 jt (63.97%)•Wanita = 34.21 jt (36.03%)
•Pertanian = 41.81 jt (44.03%)•Industri = 12.65 jt (13.32%)•Jasa = 40.49 jt (42.64%)
•Formal = 28,65 jt (30,2%)•Informal = 66,30 jt (69,8%)
Penganggur = 11,1 jt *) (10.4%)*)Pria = 5.48 jt (50.74%) Wanita = 5.37 jt (49.26%)
TARGET DAN REALISASI PENGURANGAN PENGANGGURAN TERBUKA
2004 - 2009 (DALAM JUTA ORANG)
2006 2007 2008 2009
5,7JT5,7JT
11,1JT11,1JT
9,9 JT9,9 JT
9,4 JT9,4 JT
7,5 JT7,5 JT
8,5 JT8,5 JT
TARGET
REALISASI
9,9 JT9,9 JT
7
ANALISA TARGET DAN REALISASI ANGKA PENGANGGURAN
• Awal krisis tahun 1997 jumlah angka Awal krisis tahun 1997 jumlah angka pengangguran = 4.280.000pengangguran = 4.280.000
• Angka pertambahan pengangguran per tahun :Angka pertambahan pengangguran per tahun : Tahun 1997 - 1998 Tahun 1997 - 1998 = = 780.000780.000 Tahun 1998 -1999 Tahun 1998 -1999 = = 970.000970.000 Tahun 1999 - 2000 Tahun 1999 - 2000 = = (170.000)(170.000) Tahun 2000 - 2001 Tahun 2000 - 2001 ==2.140.0002.140.000 Tahun 2001 - 2002 Tahun 2001 - 2002 = = 1.130.0001.130.000 Tahun 2002 - 2003 Tahun 2002 - 2003 = = 1.170.0001.170.000 Tahun 2003 - 2004 Tahun 2003 - 2004 = = 530.000530.000 Tahun 2004 - 2005 Tahun 2004 - 2005 = = 189.000189.000 Tahun 2005- Jun ’06Tahun 2005- Jun ’06 = = (90.000)(90.000)
• Jumlah pengangguran s/d Juni tahun 2006 = Jumlah pengangguran s/d Juni tahun 2006 = 11,1 juta.11,1 juta.
8
ANALISA DAN SOLUSI ANALISA DAN SOLUSI PENANGGULANGAN PENGANGGURANPENANGGULANGAN PENGANGGURAN
• Mulai tahun 2004 terjadi penurunan jumlah Mulai tahun 2004 terjadi penurunan jumlah tambahan pengangguran tiap tahun yang tambahan pengangguran tiap tahun yang cukupcukup signifikan; signifikan;
• Untuk mengurangi jumlah pengangguran Untuk mengurangi jumlah pengangguran secara kumulatif (s/d Semester I 2006 = 11,1 secara kumulatif (s/d Semester I 2006 = 11,1 juta) perlu upaya inovasi kebijakan antara juta) perlu upaya inovasi kebijakan antara lain :lain :1.1. Reformasi Sistem Pendidikan Nasional menuju Reformasi Sistem Pendidikan Nasional menuju
Link and Match terhadap dunia kerjaLink and Match terhadap dunia kerja;;2.2. Mendorong Mendorong Pertumbuhan InvestasiPertumbuhan Investasi baik PMDN baik PMDN
maupun PMA; maupun PMA; 3.3. Revitalisasi Revitalisasi Fungsi Strategis BLKFungsi Strategis BLK untuk untuk
meningkatkan kompetensi tenaga kerja;meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
9
Lanjutan ANALISA DAN SOLUSI Lanjutan ANALISA DAN SOLUSI
4.4. Kebijakan Kebijakan Alokasi AnggaranAlokasi Anggaran Pendidikan Formal Pendidikan Formal dan Non Formal/ Keterampilan secara dan Non Formal/ Keterampilan secara proporsional (tanggung jawab terhadap proporsional (tanggung jawab terhadap angkatan kerja 106 juta);angkatan kerja 106 juta);
5.5. Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKITKI di Luar Negeridi Luar Negeri (penyerapan per tahun rata- (penyerapan per tahun rata-rata 700.000 orang);rata 700.000 orang);
6.6. Peningkatan pertumbuhan jumlah Usaha Kecil Peningkatan pertumbuhan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) minimum 1 persen per tahun Menengah (UKM) minimum 1 persen per tahun dari jumlah 43 juta UKM yang ada, dapat dari jumlah 43 juta UKM yang ada, dapat menyerap pengangguran 430.000 per tahunmenyerap pengangguran 430.000 per tahun; ;
7.7. Kebijakan sektor pembangunan infrastruktur Kebijakan sektor pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan pada lebih diprioritaskan pada infrastruktur pedesaaninfrastruktur pedesaan yang bersifat padat karya.yang bersifat padat karya.
IMD World Competitiveness Yearbook 2005
PERINGKAT PRODUKTIVITAS INDONESIA DARI 60 NEGARA
TAHUNURAIAN
2001 2002 2003 2004 2005
ECONOMIC PERFORMANCE 37 42 51 55 60
BUSINESS EFFICIENCY
44 49 57 58 59
GOVERNMENT EFFICIENCY 47 46 56 54 55
OVERALL PRODUCTIVITY 46 47 57 58 5959
11
PERINGKAT PRODUKTIVITAS PERINGKAT PRODUKTIVITAS INDONESIA INDONESIA TAHUN 2005TAHUN 2005
• Thailand : 27• Malaysia : 28• Korea : 29• Cina : 31• India : 39• Pilipina : 49• Indonesia : 59
FAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITASFAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITAS
GDP:GDP: GDP PER PERSON EMPLOYEDGDP PER PERSON EMPLOYED PERCENTAGE CHANGE OF REALPERCENTAGE CHANGE OF REAL GDP PER PERSON EMPLOYEDGDP PER PERSON EMPLOYED
GDP:GDP: GDP PER PERSON EMPLOYEDGDP PER PERSON EMPLOYED PERCENTAGE CHANGE OF REALPERCENTAGE CHANGE OF REAL GDP PER PERSON EMPLOYEDGDP PER PERSON EMPLOYED
PERINGKAT PERINGKAT PRODUKTIVITAPRODUKTIVITAS INDONESIA S INDONESIA PADA POSISI PADA POSISI 59 DARI 60 59 DARI 60
NEGARANEGARA
PERINGKAT PERINGKAT PRODUKTIVITAPRODUKTIVITAS INDONESIA S INDONESIA PADA POSISI PADA POSISI 59 DARI 60 59 DARI 60
NEGARANEGARA
COMPANY:COMPANY: LARGE CORPORATIONLARGE CORPORATION SMALL AND MEDIUMSMALL AND MEDIUM ENTERPRISESENTERPRISES
COMPANY:COMPANY: LARGE CORPORATIONLARGE CORPORATION SMALL AND MEDIUMSMALL AND MEDIUM ENTERPRISESENTERPRISES
PRODUCTIVITY:PRODUCTIVITY: LABOR PRODUCTIVITYLABOR PRODUCTIVITY AGRICULTURE PRODUCTIVITYAGRICULTURE PRODUCTIVITY PRODUCTIVITY IN INDUSTRYPRODUCTIVITY IN INDUSTRY PRODUCTIVITY IN SERVICESPRODUCTIVITY IN SERVICES
PRODUCTIVITY:PRODUCTIVITY: LABOR PRODUCTIVITYLABOR PRODUCTIVITY AGRICULTURE PRODUCTIVITYAGRICULTURE PRODUCTIVITY PRODUCTIVITY IN INDUSTRYPRODUCTIVITY IN INDUSTRY PRODUCTIVITY IN SERVICESPRODUCTIVITY IN SERVICES
BAGAIMANA MENINGKATKANBAGAIMANA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS:PRODUKTIVITAS:
SISDIKNASSISDIKNAS SISLATNASSISLATNAS Perencanaan tenaga kerjaPerencanaan tenaga kerja Employment growth Employment growth
friendlyfriendly
FAKTOR DAYA SAING INDONESIAFAKTOR DAYA SAING INDONESIAECONOMIC PERFORMANCE:ECONOMIC PERFORMANCE: DOMESTIC ECONOMYDOMESTIC ECONOMY INTERNATIONAL TRADEINTERNATIONAL TRADE INTERNATIONAL INVESTMENTINTERNATIONAL INVESTMENT EMPLOYMENTEMPLOYMENT PRICESPRICES
DAYA SAING DAYA SAING INDONESIA INDONESIA SAAT INI : SAAT INI :
PERINGKAT 60 PERINGKAT 60 DARI 90 NEGARADARI 90 NEGARA
DAYA SAING DAYA SAING INDONESIA INDONESIA SAAT INI : SAAT INI :
PERINGKAT 60 PERINGKAT 60 DARI 90 NEGARADARI 90 NEGARA
GOVERNMENT EFFICIENCY:GOVERNMENT EFFICIENCY: PUBLIC FINANCEPUBLIC FINANCE FISCAL POLICYFISCAL POLICY INSTITUTIONALINSTITUTIONAL FRAMEWORKFRAMEWORK BUSINESS LEGISLATIONBUSINESS LEGISLATION SOCIETAL FRAMEWORKSOCIETAL FRAMEWORK
BUSINESS EFFICIENCY:BUSINESS EFFICIENCY: PRODUCTIVITYPRODUCTIVITY LABOR MARKETLABOR MARKET FINANCEFINANCE MANAGEMENTMANAGEMENT PRACTICESPRACTICES ATTITUDES AND VALUESATTITUDES AND VALUES
BAGAIMANA MENINGKATKAN BAGAIMANA MENINGKATKAN DAYA SAING:DAYA SAING:
KUALITAS SDMKUALITAS SDM KINERJA EKONOMIKINERJA EKONOMI EFISIENSI PEMERINTAHANEFISIENSI PEMERINTAHAN EFISIENSI BEFISIENSI BIISNISSNIS INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE:INFRASTRUCTURE: BASIC INFRASTRUCTUREBASIC INFRASTRUCTURE TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURETECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE SCIENTIFIC INFRASTRUSCIENTIFIC INFRASTRUCCTURETURE HEALTH AND ENVIRONMENTHEALTH AND ENVIRONMENT EDUCATIONEDUCATION
14
USA : 1 Singapura : 2 Thailand : 20 Malaysia : 21 Cina : 91 Pilipina : 113 Indonesia : 115World Bank Repot 2005World Bank Repot 2005
PERINGKAT IKLIM INVESTASIDI 155 NEGARA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IKLIM INVESTASIFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IKLIM INVESTASI
DIRECT INVESTMENT: DIRECT INVESTMENT FLOWS ABROAD DIRECT INVESTMENT STOCKS ABROAD DIRECT INVESTMENT FLOWS INWARD DIRECT INVESTMENT STOCKS INWARD
PERINGKAT IKLIM PERINGKAT IKLIM INVESTASI INVESTASI
INDONESIA PADA INDONESIA PADA 115 DARI 155 115 DARI 155
NEGARANEGARA
PERINGKAT IKLIM PERINGKAT IKLIM INVESTASI INVESTASI
INDONESIA PADA INDONESIA PADA 115 DARI 155 115 DARI 155
NEGARANEGARA
POLICY: PAYING TAXES TRADING ACROSS BORDERS ENFORCING CONTRACT RETRIBUTION INVISIBLE COST
BAGAIMANA MEMBANGUN BAGAIMANA MEMBANGUN IKLIM INVESTASI DI INDONESIAIKLIM INVESTASI DI INDONESIA
KEPASTIAN HUKUM (regulasi)KEPASTIAN HUKUM (regulasi) PELAYANAN PUBLIK (birokrasi)PELAYANAN PUBLIK (birokrasi) INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR KOMPETENSI SDM KOMPETENSI SDM
POLICY/ REGULATION: STARTING A BUSINESS DEALING WITH LICENSE HIRING AND FIRING WORKERS REGISTERING PROPERTY GETTING CREDIT PROTECTING INVESTOR
16
III. TINJAUAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1. JUMLAH SEKOLAH1. JUMLAH SEKOLAH• Sekolah Menengah Umum (SMU, dll)… Sekolah Menengah Umum (SMU, dll)… 8.2388.238• Sekolah Menengah Kejuruan …………….Sekolah Menengah Kejuruan ……………. 5.1555.155• Sekolah Tinggi ……………………………………Sekolah Tinggi ……………………………………1.0801.080• Universitas …………………………………………. Universitas …………………………………………. 396396• Institut ……………………………………………….. Institut ……………………………………………….. 5050• Akademi/Politeknik …………………………… Akademi/Politeknik …………………………… 902902
Sumber: Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006Sumber: Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006
17
LULUSAN UMUM KEJURUAN SMU 963.000 - SMK - 627.000 Akademi - 65.284 Politeknik - 19.371 Universitas 438.600 - Institut - 31.985 Sekolah Tinggi 128.177 -
TOTAL KELULUSAN 1.529.000 744.000
68 % 32 %
2. JUMLAH LULUSAN (OUTPUT) 2003-20042. JUMLAH LULUSAN (OUTPUT) 2003-2004
Sumber: Diolah dari data Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006Sumber: Diolah dari data Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006
18
3. TINJAUAN DENGAN NEGARA LAIN TH 2004
Perguruan Tinggi (PT) : Perguruan Tinggi (PT) : • IndonesiaIndonesia : 2.428 PT: 2.428 PT• ChinaChina : 3.000 PT ( penduduk 8 kali lipat): 3.000 PT ( penduduk 8 kali lipat)• IndiaIndia : 3.000 PT (penduduk 4 kali lipat): 3.000 PT (penduduk 4 kali lipat)• AmerikaAmerika : 4.500 PT (penduduk 1,5 kali lipat): 4.500 PT (penduduk 1,5 kali lipat)
100 besar Universitas terbaik:100 besar Universitas terbaik:• IndonesiaIndonesia :: 2 PT2 PT• SingapuraSingapura :: 2 PT2 PT• Selandia Baru:Selandia Baru: 4 PT4 PT
19
4. PENCARI KERJA, LOWONGAN DAN PENEMPATAN TH. 1999 – 2004 *)
TAHUN
JUMLAHCAKER
LOWONGAN PENEMPATAN
JUMLAH
% THD CAKER
JUMLAH
% THD LOWONGAN
% THDCAKER
1999 1.191.750 475.260 39,9 395.214 83,2 33,2
2000 975.215 388.058 39,8 320.758 82,7 32,9
2001 343.205 100.845 29,4 85.697 85,0 25,0
2002 324.810 91.242 28,1 55.355 60,7 17,0
2003 425.200 132.811 31,2 62.341 46,9 14,7
2004 414.223 96.242 23,2 75.227 78,2 18,2
*) Sumber: Tercacat di Administrasi Ketenagakerjaan, 2006
20
IV. ANALISA PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP HASIL PENDIDIKAN
1.1. Hasil pendidikan terhadap lowongan Hasil pendidikan terhadap lowongan pekerjaan dan penyerapan tenaga pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa belum kerja menunjukkan bahwa belum link link and match;and match;
2.2. Tingkat kompetensiTingkat kompetensi lulusan pendidikan lulusan pendidikan masih rendah;masih rendah;
3.3. Tingkat produktivitasTingkat produktivitas masih rendah; masih rendah;
4.4. Belum tercipta perubahan Belum tercipta perubahan budaya etos budaya etos kerjakerja;;
21
1. Pola Pikir 1. Pola Pikir Link and MatchLink and Match
SISTEM PENDIDIKAN
SISTEM KETENAGAKERJAAN
SISTEM MANAJEMEN SDM, DI DUNIA
INDUSTRI/BISNIS
V. LANGKAH-LANGKAH SOLUSIV. LANGKAH-LANGKAH SOLUSI
22
2.2. Paradigma baruParadigma baru Sistim Pendidikan Sistim Pendidikan Nasional dari Nasional dari “Output Oriented”“Output Oriented” menjadi menjadi “Job Oriented”“Job Oriented”
HASILPENDIDIKAN
DUNIAKERJA
PENINGKATANKOMPETENSI
a
b
c
23
a.a. Program Peningkatan Program Peningkatan Kompetensi, meliputi :Kompetensi, meliputi :- Pengetahuan kerja;- Keterampilan kerja;- Pengetahuan proses produksi;- Pengetahuan tentang material produksi;- Lingkungan kerja dan resiko bahaya;- Hubungan kerja dengan unit lain, dll.
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNASLanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS
HASILPENDIDIKAN
DUNIAKERJA
PENINGKATANKOMPETENSI
b
caa
24
b.b. Budaya Kerja, meliputi :Budaya Kerja, meliputi :- Etos kerja - Disiplin kerja;- Efektifitas dan efisiensi hasil;- Kualitas dan produktivitas, dll.
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNASLanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS
HASILPENDIDIKAN
DUNIAKERJA
PENINGKATANKOMPETENSI
bb
ca
25
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNASLanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS
c.c. Umpan Balik Umpan Balik (feed back)(feed back) : :- Perbaikan sistem;- Standar minimum kualitas pendidikan;
HASILPENDIDIKAN
DUNIAKERJA
PENINGKATANKOMPETENSI
b
cc a
PENDIDIKAN AKADEMIS
PELATIHAN & BANG. PROFESI (REVITALISASI FUNGSI BLK )
PENDIDIKAN PROFESI
D1
D2
D3
D4
SP1
SP2
SMK
SERTIFIKAT VII-VIII-IX
AHLI / MANAJERB3
SERTIFIKAT IV-V-VI
TEKNISI / PENYELIA
SERTIFIKAT I-II-III
PELAKSANA/OPERATOR
B2
B1
PENGALAMANPELATIHAN +
PENGALAMAN
PELATIHAN+
SD
SMP
PENGALAMAN
PELATIHAN +
S1
S2
S3
SMAPENGALAMAN
PELATIHAN +
PENGALAMAN
PENGALAMAN
PENGALAMAN
PENGALAMAN
PELATIHAN +
3. PROSES ALUR PENDIDIKAN PROFESI
B = Briging (Program Penyesuaian/Fleksibilitas)
27
KKNISKKNI
DIKLAT PROFESI(C B T)
SERTIFIKASIKOMPETENSI
KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaSKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional IndonesiaCBT : Competency Based Training
4. PELATIHAN & PENGEMBANGAN PROFESI SDM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN REVITALISASI FUNGSI BLK.
28
5. 5. PERAN STANDAR KOMPETENSI DALAM PERAN STANDAR KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN SDM`1PENGELOLAAN SDM`1
STANDAR STANDAR KOMPETENSIKOMPETENSISTANDAR STANDAR
KOMPETENSIKOMPETENSI
Pengelolaan Kinerja
Strategi Perencanaan
SDM
BudayaOrganisasi
Rekrut, Seleksidan Penempatan
Pengakuan dan Penghargaan
Pengembangan dan Pelatihan
PengembanganKarier
29
BNSPPenetapan Kebijakan:•Pelaksanaan Sertifikasi
•Akreditasi LSP•Pengendalian Sertifikasi
LDPPenyelenggaraan
DIKLAT profesi
LSPPelaksanaan UJK dan Sertifikasi
Pemerintah/Depnis & Pemda
TUK
Naker Kompeten
Masyarakat
BINABINA
Akreditasi
wajib
UJKLulusan
Verifikasi
Pembinaan
T U K
Pembinaan
LATIHANPENYESUAIAN PTKLNPTKLN
T U K
PTKDNPTKDN
TKA
Sertifikasi
6. SISTEM PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Pemerintah/Depnis & Pemda
KET:LDP : Lembaga Diklat ProfesiLSP : Lembaga Sertifikai Profesi
TUK : Tempat Uji KompetensiUJK : Uji Kompetensi
30
• INDIVIDU• PERUSAHAAN• PEMERINTAH• MASYARAKAT
7. STRATEGI DASAR 7. STRATEGI DASAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS NASIONALPENINGKATAN PRODUKTIVITAS NASIONAL
PENATAAN BIROKRASI DAN MANAJEMEN INOVASI TEKNOLOGI
PENINGKATAN KUALITAS SDM
PENGEMBANGAN BUDAYA PRODUKTIF
IKLIM USAHA KONDUSIF
PENINGKATANPRODUKTIVITAS
KAPITAL
PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
SDM
KESEJAHTERAANDAYA SAINGPERTUMBUHAN
PENINGKATANPRODUKTIVITAS
TOTAL
PENCAKER
KEBUTUHAN PENDAMPING
SERTIFIKASIKOMPETENSI
PENDAM PING
UKM
PE
LA
TIH
AN
CB
T
PE
NE
MP
AT
AN
P A
S C
A
STANDARKOMPETENSI
DEPNAKERTRANS KADIN
8. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1) PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENDAMPING UKM
REGULASI TK & UKM
DAYA
SAING
UKM
PENURUNANPENGANGGURAN
TASKIN
PEMBINAANLANJUTAN
DITJEN BINALATTAS BNSP
DITJEN BINAPENDAGRI
PROGRAM
FASILITASI
LINGKUNGAN STRATEGI TENAGA KERJA
KARYAWAN
KONSULTAN
WIRAUSAHA
DEPNIS
PENCAKER
KEBUTUHAN TENAGA KERJA
SERTIFIKASIKOMPETENSI
HUBUNGAN
KERJA DI
INDUSTRI
PE
LA
TIH
AN
CB
T
PE
NE
MP
AT
AN
STANDARKOMPETENSI
9. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1)PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENEMPAATAN DALAM NEGERI
REGULASI PENEMPATAN DN
DAYA
SAING
PENURUNANPENGANGGURAN
TASKIN
DITJEN
BINALATTAS BNSPDITJEN
BINAPENDAGRI
PROGRAM
FASILITASI
LINGKUNGAN STRATEGI TENAGA KERJA
KARYAWAN
DEPNAKERTRANS KADIN
DEPNIS
PEMBINAANLANJUTAN
PENCAKER
KEBUTUHAN TKI LN
SERTIFIKASIKOMPETENSI
NEGARA
TUJUAN
PENEM PATAN
PE
LA
TIH
AN
CB
T, B
HS
, BU
DA
YA
PE
RA
TU
RA
N
PE
NE
MP
AT
AN
P A
S C
A
HUBUNGAN KERJA
WIRAUSAHA
STANDARKOMPETENSI
•DEPNAKERTRANS * DEPNIS
KADIN
10. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1) PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENEMPATAN LUAR NEGERI
REGULASI TKI LN
DAYA
SAING
PENURUNANPENGANGGURAN
TASKIN
DITJEN
BINALATTASBNSP
DITJEN
PPTKLN
PROGRAM
FASILITASI
LINGKUNGAN STRATEGI TKI DAN PENEMPATAN LN
PEMBINAANLANJUTAN
34
VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN NASIONAL
1. Membangun paradigma baru Sistem Pendidikan Nasional dari “Output Oriented” menjadi “Job Oriented”;
2. Membangun Link and Match antara Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Ketenagakerjaan Nasional dan Sistem Manajemen SDM di Dunia kerja;
3. Pemenuhan jaminan kualitas Sistem Pendidikan Nasional (Minimum Quality Assurance for Education), meliputi: a. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan;b. Kesejahteraan guru (pendapatan, kesehatan,
perumahan);c. Kurikulum;d. Perpustakaan dan Laboratorium;e. Manajemen Pendidikan.
4. Peningkatan kualitas SDM yang berbasis Kompetensi dan daya saing;
5. Fungsionalisasi dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia;
6. Membangun budaya kerja produktif, inovatif dan kreatif.