PAPARAN KEBIJAKAN TIK
-
Upload
smk-negeri-1-bangkinang -
Category
Education
-
view
408 -
download
0
description
Transcript of PAPARAN KEBIJAKAN TIK
SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKAKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Visi TIK Presiden RI
TIK adalah salah satu pilar utama pembangunan
peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi
nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan
menjadi sarana penting dalam proses transformasi
menjadi bangsa yang maju
Tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor
pembangunan nasional yang tidak memerlukan
penggunaan TIK
Masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen
masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan
gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru
cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani
cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar,
dan seterusnya…
(Forum e-Indonesia Initiative ITB 2005)
InformationRenovation
InformationSociety
AgriculturalSociety
Industrial
Society
Industry
Revolution
Analog Electronics Digital Electronics
1814
Steam
Engine
1873
Telephone
1920
TV
1973
Computer
2010-2025
Digital
Revolution
3
Perubahan dan Tantangan kedepan
Terutama di Real SpaceTerutama di Cyber
space
Perkembangan IPTEK di “ Akses, Network, Aplikasi dan Konten”
menumbuhkan Cyberspace - Dunia Maya”
& Contents
Perkembangan Cyberspace
Networks
Cyber Space Real Space
Internet Sehat dan
Aman
Dunia
Maya yang
semakin
membesar
Memfasilitasi terbentuknya jejaring dan sistemcyberspace yang konstruktif dan produktif
Mendorong
transformasi dari real
space ke cyberspace
1
2
3
4
Membawa added
value dalam dunia
nyata dan semakin
membesar
5
Value chain of Real and Cyber Space
Industri lokal (local content)
6
MDG’s dan WSIS
Peran strategis pembangunan nasional
peluang baru
bisnis informatika
Konvergensi
5
Status TIK
Indonesia dan dunia
6
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/illustrations/embedded-infographic-600-logo.jpg
500.000
55Jt
1998 - 2011
PENGGUNA INTERNET INDONESIA
*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (Okt 2012)
Indonesian Facebook Users
Indonesian Twitter Users
# of tweets
*) source: checkfacebook.com, semiocast.com, aworldoftweets.com (February 2012)
Pembangunan TIK
di Indonesia
11
Kerangka Dasar Pasal 28F UUD 1945
KOMINFOUU No.32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran
UU No.40 Tahun 1999
Tentang Pers
UU No11 Tahun
2008 Tentang ITE
UU No.14 Tahun
2008 KIP
Undang – Undang
No.6 Tahun 1984
Tentang POS
RPJM 2009 - 2014
Visi dan Misi KOMINFO : Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Tentang Informasi
PP, PERMEN, dll.
Visi Misi Presiden RI Tentang TIK
UU No. 36 Tahun 1999
Tentang
Telekomunikasi
OperatorPerguruan
Tinggi
Industri/
VendorInvestor Pusat Riset
DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
Pembangunan infrastruktur
Pembangunan kapasitas SDM
Peningkatan pertumbuhan konten
Mendorong peran lembaga dankomunitas sosial (relawan)
…. etc ….
Menumbuhkan ekonomi masyarakat(goal)
Sinergi seluruh pemangku kepentingan(keyword)
14
Academia
Business (industries)
Govern ment
Community (civil society)
Quadruple helix
based on Etzkowitz and Leydesdorff ( 2000 , p. 112), Carayannis and
Campbell ( 2009 , p. 207, 2010 , p. 62) and Danilda et al. ( 2009 )
ANT
PEMERINTAH
KOMUNITAS
AKADEMISI
INDUSTRI
• Pemerintah provinsi dan daerah
Kerjasama Dengan Pemerintah
• Sekolah, Perguruan Tinggi dan Pengajar
Kerjasama dengan Akademisi
• RelawanTIK, Lembaga Sosial Masyarakat
dan lainnya
Kerjasama dengan Komunitas
•Dunia Usaha dan Industri
Kerjasama dengan Bisnis
Pembangunan infrastruktur dan
Peningkatkan Literasi TIK Masyarakat
CAP/MCAP/Wardes GPOBA/Warmasif … PLIK/MPLIK
CAP204 unit
MCAP51 unit
Desa Informasi/
Radio Komunitas
76 lokasi
Wardes222
Prototyping PilotingMassive
Deployment
TANTANGAN
Bagaimana
meningkatkan dampak
positif TIK pada
masyarakat
Meningkatkan
partitipasi dan utilisasi
Menjaga sustainability
PLIK5748 unit
MPLIK1907 unit
Terwujudnya
Indonesia Informatif
menuju masyarakat
sejahtera
Kata kunci :
Inovasi dan
Produktif
PLIK/MPLIK
Kapal CAP
Panjang : 18 m
Lebar : 4,2m
Tinggi hull : 2m
Mesin : 1 x 170 Hp
Speed : 10 knot
Monohull 18 meter, 1 x 170hp
MOTOR CAP
Dasar Hukum dan
Kebijakan TIK
22
UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
Disahkan/diundangkan tanggal 21 APRIL 2008
Berlaku untuk: setiap orang
Melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE:
• tempat: di dalam atau di luar Indonesia;
• akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia;
• merugikan kepentingan Indonesia. *penjelasan psl 2 UU ITE
23
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE)
• mengimplementasi beberapa standarinternational :
UNCITRAL Model Law on E-Commerce (1996)
UNCITRAL Model Law on E-signature law (2001)
UN Convention on use of electronic communication for international contract (2005)
EU Convention on Cybercrime (Budapest 2001)
Mengatur hukum materil dan hukum formil
UU ITE
Amanat Pembentukan PP
Sembilan Pasal UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi
danTransaksi Elektronik Mengamanatkan Pembentukan
PP:
1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);
2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;
3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);
5) PenyelenggaraanTransaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);
7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 );
9) Peran Pemerintah dalam PemanfaatanTIK (Pasal 40).
RPP PSTE
RUU TCI
RPP tersendiri
Cakupan UU-ITE
26
Bab IIAsas dan Tujuan
Bab IIIInformasi Elektronik,
Dokumen Elektronik, danTanda Tangan Elektronik
Bab IVPenyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
dan Sistem Elektronik
Bab VTransaksi Elektronik
Bab VINama Domain, HKI, danPelindungan Hak Pribadi
Bab IKetentuan Umum
Bab VIIPerbuatan yang
Dilarang
Bab VIIIPenyelesaian Sengketa
Bab IXPeran Pemerintah
Dan Masyarakat
Bab XPenyidikan
Bab XIKetentuan Pidana
Bab XIIKetentuanPeralihan
Bab XIIIKetentuan Penutup
Keamanan Informasi( Cyber security )
27
TUGAS DAN FUNGSI
28
Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
keamanan informasi.
Bidang-bidang tugas (yang masing-masing dipimpin oleh Ka.
Subdit):
- Tata Kelola Keamanan Informasi
- Teknologi Keamanan Informasi
- Monitoring, Evaluasi,&Tanggap Darurat Keamanan
Informasi
- Penyidikan dan Penindakan
- Budaya Keamanan Informasi
(Permen- MenKominfo No. 17/Oktober-2010)
Pasal 10 :
Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Keandalan
Ruang lingkup Keamanan dalam UU No. 11 thn 2008 ttg Informasi dan
Transaksi Elektornik & RPP PSTEPasal 15 ayat (1) : Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal
dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
Pasal 11 :
Tanda Tangan Elektronik
Pasal 13 :
Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik
Pasal 16 :
Penyelenggaraan
Sistem Elektronik
Pasal 17 :
Penyelenggaraan Transaksi
Elektronik
Pasal 22 :
Penyelenggaraan Agen
Elektronik
Pasal 31 :
Tata Cara Intersepsi
Pasal 24 :
Pengelolaan Nama Domain
Pasal 40 :
Peran Pemerintah & Perlind.
Data Strategis
GEMA INSAN
Gerakan Masyarakat
Internet Sehat dan Aman
30
A. Pendekatan Teknologi
ID-SIRTIIIndonesia Security Incident
Response Team on Information Infrastructure
Inaicta
Perangkat Internet Sehat & Aman untuk Anak Indonesia DNS Nawala
WarmasifCommunity Access
Point
PLIK/MPLIK
B. Pendekatan Hukum
UU No 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
• RPP Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 UU ITE)
• RPP Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 UU ITE)
• RPP Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 UU ITE)
• RPP Transaksi Elektronik (Pasal 17 UU ITE)
• RPP Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 UU ITE)
• RPP eGovernment (Pasal 24 UU ITE)
RUU Tata Cara Intersepsi
RUU Revisi UU ITE
C. Pendekatan Socio Kultural
Promosi Internet Sehat dan Aman menuju masyarakat cerdas dan produktif
Sosialisasi / Workshop
UU ITE, Deklarasi Gema Insan
Kompetisi : INAICTA, APICTA, Lomba Blogger, Lomba e-Mading, Lomba Robot
Bermitra dengan Relawan TIK danKomunitas TIK lainnya
22 Deklarator:
Kementerian Kominfo, Kementerian PP &
PA, Kementerian Diknas, Kementerian
Agama, Pengurus Pusat Muslimat NU,
KOWANI, AWARI, APJII, PGRI, KNPI,
Parisada Hindu Dharma Indonesia,
WALUBI, Persekutuan Gereja-Gereja di
Indonesia, MUI, Yayasan Kita dan Buah
Hati, Pramuka, Pengurus Pusat PKK,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, BEM
UI, Dinas Informasi dan Komunitas Provinsi
Maluku dan OSIS SMA Negeri 1 Jakarta
Deklarasi Gema Insan
Sosialisasi Internet Sehat Aman
Pemberantasan Buta Internet
Bagi Tuna NetraDialog Interaktif Radio dan Televisi
Roadshow INSAN di SekolahSeminar dan Pelatihan Blog
Materi
Publikasi
INSAN
Safer Internet Day 2012
TERIMA [email protected]