Paparan Dirjen KD Kemendagri
-
Upload
akhmad-asnuddin -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
Transcript of Paparan Dirjen KD Kemendagri
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
1/12
Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat PertamaMilik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan
PPK-BLUD
Disampaikan Pada Acara Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Pemerintah DaerahDalam Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014
Samarinda, 18 Juni 2014
Oleh:
DR. Yuswandi A. TemenggungDirektur Jenderal Keuangan Daerah
Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
2/12
Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telahdiubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkankapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP”
Latar Belakang
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PadaFKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional padaFKTP Milik Pemerintah Daerah
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk TeknisPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Dasar Hukum
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
3/12
3
Definisi
3
Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabandana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan
Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yangdibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta
yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.
1
2
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
4/12
4
Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanjadana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPDDinas Kesehatan
Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasiJKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatandana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN
Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKNpada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan
Penganggaran
1
3
2
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
5/12
RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis,obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekeningberkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.
5
4
Lanjutan ....
5
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
6/12
6
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Perda tentang APBD
Perkada tentang Penjabaran APBD
Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPDpendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD.
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
7/12
7
FungsiPerbendaharaan
Dana Kapitasi JKN
pada FKTP
Kepala daerahmengangkat BendaharaDana Kapitasi JKN padamasing-masing FKTPsetiap tahun anggaranatas usul Kepala SKPD
Dinas Kesehatan melaluiPPKD dan ditetapkandengan keputusankepala daerah
Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
8/12
8
Penetapan Rekening Dana Kapitasi JKN
Bendahara danakapitasi membuka
rekening danakapitasi yang
ditetapkan olehkepala daerah
Bagian darirekening
BUD
merupakan
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
9/12
PPK-SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuanatas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP denganmempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP, KepalaSKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan PengesahanPendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untukpenerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKDselaku BUD.
Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan
belanja FKTP , selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebutdengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiapbulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10bulan berikutnya.
Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja padabuku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP denganmelampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambatpada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
9
Pencatatan dan Penyampaian Laporan RealisasiPendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN
2
1
3
4
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
10/1210
Pertanggungjawaban
SP2B FKTP
Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi
pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasiJKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPDDinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadiLaporan Keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang pengelolaan keuangan daerah.
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
11/12
11
Tata Cara PenganggaranDana Kapitasi JKN TA 2014
1
Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belumdianggarkan dalam perda tentang APBD TA 2014, pemdamelakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu)
bulan setelah dilakukan perubahan
Perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2014,ditampung dalam perda tentang perubahan APBD TahunAnggaran 2014
Dalam hal pemda tidak melakukan perubahan atas perdatentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanjadana kapitasi ditampung dalam laporan realisasi anggaran TA2014
1
2
3
-
8/15/2019 Paparan Dirjen KD Kemendagri
12/12
Terima Kasih