Paparan

Papara

nARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA

OLEHSEKRETARIS UTAMA

Jakarta, 18 Februari 2014

OUTLINE :

1.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;2.VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN;3.KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL, K/L BNP2TKI TAHUN 2014;4.KEGIATAN DI BNP2TKI YANG TERKAIT DAN KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS (PASAL 3 Perpres No. 81/2006) :

A. MELAKUKAN PENEMPATAN ATAS DASAR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH NEGARA PENGGUNA TKI ATAU PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;

B. MEMBERIKAN PELAYANAN, MENGKOORDI- NASIKAN, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN (Yankorwas), Mengenai :

1. Dokumen;

2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);

3. Penyelesaian Masalah;

4. Sumber-sumber Pembiayaan;

5. Pemberangkatan S/D Pemulangan;

6. Peningkatan Kualitas Calon TKI;

7. Informasi;

8. Kualitas Pelaksana Penempatan TKI; dan

9. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya.

FUNGSI :

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR

NEGERI SECARA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI

(PASAL 95 AYAT 1 UU No. 39/2004).

VISI, MISI,ARAH KEBIJAKAN,

TUJUAN DAN SASARAN

VISI :

TERWUJUDNYA TKI

YANG BERKUALITAS

DAN BERMARTABAT

MISI :

1.MENCARI KESEMPATAN KERJA DI LUAR NEGERI SELUAS-LUASNYA KHUSUSNYA BAGI TKI FORMAL;2.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKI;3.MENINGKATKAN PERLINDUNGAN, PENGA MANAN DAN PEMBERDAYAAN TKI;4.MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN DALAM MEMFASILITASI PENEM PATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.

ARAH KEBIJAKAN :

1.BERFOKUS PADA PENCARIAN PELUANG KERJA SELUAS-LUASNYA, KHUSUSNYA BIDANG FORMAL;2.PEMBENAHAN SISTEM DAN PENINGKA TAN KUALITAS TKI DAN PELAYANAN PENEMPATAN;3.PENINGKATAN PERLINDUNGAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN TERPENUHI HAK-HAKNYA;4.PENGUATAN KELEMBAGAAN.

TUJUAN :

1.MEMPERLUAS KERJASAMA LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN PELUANG KERJA TKI FORMAL; 2.MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN SECARA PRIMA KEPADA CALON TKI;3.MEMBERIKAN PERLINDUNGAN OPTIMAL KEPADA TKI BAIK PRA, SELAMA MAUPUN PURNA PENEMPATAN;4.MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN.

SASARAN RPJMN (2010–2014) :

1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK 3.500.000 ORANG DI 15 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;

2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK 3.500.000 ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL TAHUN 2014;

3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LN SEBANYAK 3.500.000 ORANG;

4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 10 BP3TKI, 20 P4TKI DAN 10 LTSP SERTA DUKUNGAN PELAYANAN.

SASARAN 2014 :

1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK 600.000 ORANG DI 10 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;

2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK 600.000 ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL;

3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBANYAK ± 2.000.000 ORANG;

4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN.

PROGRAMDAN

KEGIATAN

KODE

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PRIO

01PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (BNP2TKI)

3895

Perumusan Peraturan Perun dang - Undangan, Publikasi dan Humas

001 Tersedianya Peraturan Perun dang-Undangan Hasil Revisi, dan Meningkatnya Pelayanan Kehumasan serta Publikasi

KL

3896

Administrasi Keuangan, Kerumahtanggan serta Duku ngan Sarana dan Prasarana Kerja (BNP2TKI)

001 Meningkatnya Pelayanan Admi nistrasi Keuangan, Kerumah-tanggaan Serta Dukungan Sarana Prasana Kerja

KL

3897

Penguatan Kelembagaan (Organisasi) dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

001 Meningkatnya Profesionalitas SDM/Personil dan Penguatan Kelembagaan

KL

SEKRETARIAT UTAMASEKRETARIAT UTAMA

KODE

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORPRIO

3898

Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, Administrasi Kerjasama serta Evaluasi dan Laporan

001 Meningkatnya Kualitas Penyusu nan Rencana Program dan Anggaran di Lingkungan BNP2TKI, Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Hasil Evaluasi serta Pelap.

KL

3899

Penyelenggaraan Pemeriksa an dan Pengawasan

001 Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Negara BNP2TKI

KL

3900

Penelitian dan Pengemba ngan Informasi

001 Meningkatnya Mutu Pelayanan TKI ke LN melalui Hasil Kajian, Litbang dan Informasi

KL

5209

Peningkatan Kapasitas Pemda dlm memberikan pelayanan kepada TKI

001 Jumlah Aparat pemda yang ditingkatkan

KL

002 Jumlah Kab/Kota yang membe rikan pelayanan kepada TKI

KL

DDEPUTI EPUTI BBIDANGIDANG KLN DAN PROMOSI KLN DAN PROMOSIKODE


06PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

3901

Peningkatan Kerjasama Luar Negeri

001

Tersedianya draft perumusan perjanjian dan pengembangan kerjasama bilateral dan multilateral

KL

3902

Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I

001

Tersedianya Kualitas CTKI/TKI formal di beberapa sektor

KL

3903

Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Penempatan

001

Tersedianya peluang kerja jabatan formal di negara-negara penempatan TKI

KL

5225

Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II

001

Tersedianya Kualitas CTKI/TKI formal di beberapa sektor

KL

DDEPUTI BIDANGEPUTI BIDANG PENEMPATAN PENEMPATANKODE



3904 Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen

001 ∑CPM yang mendapat layanan dokumen sesuai standar

PN

3905 Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah

001 Terlaksananya penempatan TKI melalui program G to G dan G to P

KL

3906 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan

001 Persentase ∑CPM yang ditempatkan sesuai dengan job order

PN

002 ∑CPM yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK

PN

003 ∑CPM yang diberi PAP dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM

PN

3907 Peningkatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelembagaan

001 Terlaksananya sosialisasi, informasi pasar kerja dan kerjasama kelembagaan penempatan TKLN

KL

DDEPUTI BIDANGEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PERLINDUNGANKODE

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PRIO


3908 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna

001

∑CPM/purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi

PN

3909 Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI

001

% PM yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri

PN

3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan

001

Kemudahan penyampaian pengaduan

PN

002

Jumlah Pengaduan yang diproses

PN

003

Kualitas pelayanan hotline service

PN

3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi

001

Persentase CTKI dan TKI yang mendapat Advokasi

PN

5210 Penyelesaian Masalah Pengaduan melalui CC TKI

001

Terlayaninya Penyelesaian masalah Pengaduan Melalui Call Centre

PN

BALAI/UPTP3TKI/LOKABALAI/UPTP3TKI/LOKAKODE



3894

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)

001 Persentase jumlah calon pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order

PN

002 Jumlah calon pekerja migran yang terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK

PN

003 Jumlah pekerja migran yang diberi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.

PN

POKOK-POKOKRKP 2014

15 ISU STRATEGISPemantapan Perekonomian

Nasional1. Konektivitas mendorong pertumbuhan;2. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial;3. Peningkatan kemampuan Iptek;4. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung,

kedelai dan gula;5. Diversifikasi pemanfaatan energi;6. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat 7. Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan;

8. Penurunan angka kematian ibu dan bayi;9. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;10.Perluasan Program Keluarga Harapan;11.Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan

(MP3KI);12.Mitigasi Bencana.

Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan

Politik13. Percepatan pembangunan Minimum Essential Force;

14. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme;

15. Pelaksanaan Pemilu 2014.

KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER1. Pelatihan dan pendidikan

keterampilan CTKI;

2. PAP/Pre Eliminary Training;

3. Pemberdayaan TKI Purna;

4. Pelayanan Pemantauan TKI di Embarkasi Kedatangan;

5. Pencegahan dan penaganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Grand Design P2TKI 2015-2025

Road Map 2015-2019 ( Renstra 5 tahun)

Road Map 2020-2025 ( Renstra 5 tahun, dan tahun 2025 transisi)

22

Grand Desing P2TKI (2015-2025)

2014 => Terjadi kabinet baru diperlukan RPJM (5 tahun/2015-2019), merupakan roadmap pelaksanaan grand design dari tahun 1-5.

23

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6%, belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja, dan dampak dari dinamika kependudukan bonus demografi

2. Kinerja perekonomian nasional dipengaruhi dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti:

- Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri - Komunitas ASEAN (Asean Community) 2015

- Perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, APEC;

3. Bekerja diluar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan adalah suatu kenyataan seperti halnya kehidupan globalisasi. Tidak bisa dicegah dan tidak perlu didorong bila timbul kehendak keluar negeri dan memenuhi syarat, bekerja diluar negeri akan terjadi;

4. Bekerja diluar negeri, bukan semata hak seseorang, tetapi juga terkait dengan hak keluarga dan hak negara dalam memberikan fasilitasi dan perlindungan;

5. Perlu dokumen perencanaan yang holistic, terpadu dan berkesinambungan sebagai acuan

penempatan dan perlindungan TKI antar K/L, Pemda dan Perwakilan RI yang rinci/operasional dibandingkan yang ada di RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014.

Latar Belakang Grand Design P2TKI 2015-2025

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI selama kurun waktu 2015-2025.

2. Menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI dalam menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan yang terkait dengan P2TKI, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pemerinah di pusat dan daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan TKI.

4. Mendorong instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya termasuk kualitas sumber daya manusia aparaturnya.

5. Mendorong instansi terkait untuk pelayanan prima kepada para TKI dan keluarganya

6. Membangun data/informasi tentang TKI dan potensi kesempatan kerja di luar negeri yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif, terkini, dan dapat diakses para pihak).

Tujuan Penyusunan Grand Design P2TKI:

24

Visi P2TKI: “Terwujudnya TKI yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat” Penjelasan Visi:Profesional : “TKI yang memiliki kompetensi dan daya saing di pasar kerja luar

negeri.” Sejahtera : “TKI dan keluarganya tidak hanya memperoleh gaji atau pendapatan yang layak sesuai keahliannya, namun juga mendapat perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku di negara penempatan.”Bermartabat: “TKI yang memiliki kompetensi, daya saing, gaji, memahami dan

mendapat perlindungan hukum akan menjadikan dirinya bermartabat sebagai tenaga kerja di pasar tenaga kerja luar negeri.

Visi RPJPN dan Visi P2TKI:Visi Pembangunan Nasional (RPJPN 2005-2025)

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.”

25

a. Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

b. Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri.

d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

e. Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak).

f. Membangun Sinergitas antar K/L, Pemda, dan Perwakilan RI, dengan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

MISI P2TKI:

26

a. Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

b. Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri.

c. Meningkatkan proporsi jumlah TKI yang bekerja di lembaga yang berbadan hukum (sektor formal) dan mengurangi jumlah TKI yang bekerja pada perorangan (sektor informal).

d. Menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

e. Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak).

- Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam kebijakan masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Program-program dan kegiatan-kegiatannya sebagai penjabaran arah kebijakan, disesuaikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran, misalnya Program Teknis dan Program Generik

ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

27

Tingkat Pelaksanaan Cakupan Tugas

Nasional, antar instansi termasuk perwakilan RI

Makro

Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional, koordinasi antar instansi (kementerian/lembaga, pemda dan perwakilan RI) dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.

Kementerian/Lembaga/pemda/perwakilan RI

Mikro

Menyangkut penerapan Grand Design dan Road Map P2TKI yang dijabarkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan setiap instansi.

28

TINGKAT PELAKSANAAN, CAKUPAN TUGAS ( MAKRO DAN MIKRO )

N

PERENCANAAN

P2TKIPELAKSANAAN

P2TKI

- EVALUASI- PENGAWASAN

Koordinasi berkala antara

kementerian, lembaga,

Pemda dan perwakilan RI

29


kementerian, lembaga,

pemda, dan perwakilan RI


Kementerian, lembaga,

pemda, dan perwakilan RI

Penerapan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan, termasuk nilai/value: Berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)

TINGKATAN PELAKSANAAN:TINGKAT MAKRO (NASIONAL, ANTAR INSTANSI)

ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAITPELAKSANAANPra Penempatan1. Sosialisasi dan Informasi peluang kerja

dan persediaan/Job Info (persepsi yang sama)

BNP2TKI K/L Terkait

2. Identitas dokumen jati diri dalam SIAK Kemendagri BNP2TKI, Pemda, Imigrasi

3. Integrasi Sistem Surat Permintaan TKI (JO)

Perwakilan RI /KDEI

BNP2TKI

4. Penerbitan Surat Ijin Pengerahan Menakertrans mendelegasikan ke BNP2TKI

Pemkab/Kota

5. Pendidikan dan Pelatihan Kerja dan sumber-sumber pembiayaan

Kemenakertrans dan Kemdikbud

K/L terkait, assosiasi, dll

6. Sertifikasi kompetensi TKI KemenakertransBNSP

BNP2TKI/semua K/L yang terlibat

7. Pos pelayanan keberangkatan di bandara

KemBUMN Kemenhub, Angkasa Pura, BNP2TKI,

8. Pelaksanaan Market Inteligent Peluang TKI

Perwakilan RI BNP2TKI

9. Promosi Terpadu Kemenko Perekonomian

BNP2TKI, Pemda, Perdagangan, BKPM, Pariwisa ta, dll

10. Pembinaan penyiapan kelembagaan MENPAN RB K/L terkait11. Penyelesaian CTKI Bermasalah BNP2TKI Instansi Terkait

ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAITMASA PENEMPATAN1. Integrasi Pencatatan Kedatangan TKI

di LNPerwakilan RI BNP2TKI

2. Integrasi sistem kedatangan dan kepulangan

BNP2TKI Pemda/imigrasi

3. Integrasi Pelayanan di bandara transit Perwakilan RI BNP2TKI4. Penyelesaian TKI B di Luar Negeri Perwakilan

RI/Perwalu

Instansi terkait

5. Penyelesaian TKI Deportasi/Repatriasi Perwakilan RI Instansi Terkait6. Pembinaan dan Pemantauan saat

bekerjaPerwakilan RI/Perwalu

Instansi terkait

PURNA PENEMPATAN1. Pendataan kepulangan melalui sistem

(integrasi Sistem)BNP2TKI KumHAM/

Dirjen Imigrasi, Angkasapura

2. Pelayanan kepulangan dan kedatangan

BNP2TKI Kemsos

3. Pemberdayaan TKI purna di daerah asal

BNP2TKI

4. Rehabilitasi TKI Purna di daerah asal BNP2TKI Kemsos, Kemkes

5. Penyelesaian masalah TKI B BNP2TKI Instansi Terkait

ISU STRATEGIS K/L P. JAWAB K/L TERKAITINSTRUMEN PENDUKUNG1. Pembinaan kelembagaan Instansi

penanggung jawab

K/L Terkait

2. Pengawasan dan pengendalian Instansi penanggung jawab

K/L Terkait

3. Penegakan hukum Polri K/L Terkait4. Penguatan insfrastruktur hukum dan

peraturan

Kemenkumham K/L Terkait

MONITORING DAN EVALUASI1. Sistim informasi yang terintegrasi2. Monitoring bersama

Terima KasihTerima Kasih

33

Paparan

Documents

Transcript of Paparan