PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA

CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA

OLEH

ISWANTORO

PENGERTIAN

• P2K3 ADALAH BADAN PEMBANTU DI TEMPAT KERJA YANG MERUPAKAN WADAH KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA UNTUK MENGEMBANGKAN KERJASAMA SALING PENGERTIAN DAN PARTISIPASI EFEKTIF DALAM PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

• MEMBENTUK P2K3 UNTUK PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN 100 ORANG ATAU LEBIH DAN ATAU PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA KURANG DARI 100 ORANG TETAPI MEMPERGUNAKAN BAHAN, PROSES DAN INSTALASI YANG MEMPUNYAI RESIKO YANG BESAR AKAN TERJADI PELEDAKAN, KEBAKARAN, KERACUNAN DAN PENYINARAN RADIO AKTIF

DASAR HUKUM

• UU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA.

• UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

• PERMENAKER NO.PER-04/MEN/1987

KEANGGOTAAN

• TERDIRI DARI UNSUR PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA• SUSUNANNYA TERDIRI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA• SEKRETARIS P2K3 IALAH AHLI KESELAMATAN KERJA DARI

PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN• P2K3 DITETAPKAN OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

ATAS USUL PENGUSAHA/PENGURUS

TUGAS P2K3

• MEMBERIKAN SARAN DAN PERTIMBANGAN BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK KEPADA PENGUSAHA ATAU PENGURUS MENGENAI MASALAH K3

FUNGSI P2K3

• MENGHIMPUN DAN MENGOLAH DATA K3• MEMBANTU MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA,

YAITU MENGENAI :1. FAKTOR BAHAYA YANG ADA2. FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA3. APD BAGI TENAGA KERJA4. CARA DAN SIKAP YANG BENAR DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN• MEMBANTU PENGUSAHA/PENGURUS DALAM :1. MENGEVALUASI CARA KERJA, PROSES DAN LINGKUNGAN KERJA2. MENENTUKAN TINDAKAN KOREKSI DENGAN ALTERNATIF TERBAIK3. MENGEMBANGKAN SISTEM PENGENDALIAN BAHAYA4. MENGEVALUASI PENYEBAB TIMBULNYA KECELAKAAN DAN MENGAMBIL LANGKAH-

LANGKAH YANG DIPERLUKAN5. MENGEMBANGKAN PENYULUHAN DAN PENELITIAN DI BIDANG K3, HIGIENE

PERUSAHAAN DAN ERGONOMI6. MELAKSANAKAN PEMANTAUAN TERHADAP GIZI KERJA DAN PENYELENGGARAAN

MAKANAN DI PERUSAHAAN7. MEMERIKSA KELENGKAPAN PERALATAN KESELAMATAN KERJA8. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA9. MENGEMBANGKAN LAB. K3, PEMERIKSAAN LAB DAN MELAKUKAN INTERPRESTASI

HASIL PEMERIKSAAN10. MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI KESELAMATAN KERJA, HIGENE

PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA• MEMBANTU MENYUSUN KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN PEDOMAN KERJA

PERMOHONAN AHLI KESELAMATAN KERJA

• PENGUSAHA/PENGURUS HARUS MENGAJUKAN SECARA TERTULIS

• PERMOHONAN HARUS BERMATERAI DAN DILAMPIRI :

1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON AHLI KESEMATAN KERJA

2. SURAT KET.PENGALAMAN KERJA

3. SURAT KET.BERBADAN SEHAT DARI DOKTER

4. SURAT PERNYATAAN BEKERJA PENUH DI PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN

5. FOTO COPY IJASAH/STTB TERAKHIR

6. SERTIFIKAT PENDIDIKAN KHUSUS

• PERMOHONAN DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI DENGAN TEMBUSAN DINAS NAKER SETEMPAT DAN PROV

TIM PENILAI

• UNTUK MENUNJUK AHLI KESELAMATAN KERJA MENTERI MEMBENTUK TIM PENILAI.

FUNGSI TIM

• MEMERIKSA KELENGKAPAN PERSYARATAN

• MELAKUKAN PENGUJIAN

• MENYAMPAIKAN KEPADA MENTERI

PENCABUTAN KEP.PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA

• TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESELAMATAN KERJA

• PINDAH KE PERUSAHAAN LAIN

• MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA MENIMBULKAN KECELAKAAN

• MENGUNDURKAN DIRI

• MENINGGAL DUNIA

MASA BERLAKUNYA KEP.PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA

• 3 ( TIGA ) TAHUN

• DAPAT DIPERPANJANG.

LAPORAN P2K3

• SEKURANG-KURANGNYA 3 BULAN SEKALI PENGURUS WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG KEGIATAN P2K3

SANGSI

• PELANGGARAN DARI PASAL 2 PERMENAKER NO.PER-04/MEN/1987 DIANCAM SESUAI PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970.