PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI...
Transcript of PANDUAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI...
PANDUAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Surabaya
2017
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat AllahSWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahNya kepada kita semua sehingga Buku Panduan bagi Peserta Program Studi
Pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini dapat diselesaikan. Buku Panduan ini berisi Kurikulum
Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang merupakan pembaharuan Kurikulum
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2012 yang dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan akan pengembangan teori dan praktik hukum yang berkeadilan yang terus
berkembang dalam sebuah negara hukum yang demokratis.
Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014 memberikan kesempatan
kepada Peserta Program Doktor untuk fokus kepada bidang keilmuan yang akan
dikembangkan. Peserta Program Doktor Ilmu Hukum wajib menempuh 10 (sepuluh) satuan
kredit semester (sks) terdiri dari 3 (tiga) mata kuliah wajib, yaitu Filsafat Hukum, Teori
Hukum dan Penelitian Hukum. Sebagai pengembangan keilmuan dan penunjang disertasi,
Peserta Program wajib menempuh 6 (enam) sks Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan
Keahlian (MKPKK) dan 6 (enam) sks Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang
sifatnya pilihan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, c.q
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rektor Universitas Airlangga yang
telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan dan mengembangkan
Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan
kepada semua panitia yang telah menyelesaikan dokumen kurikulum ini.
Surabaya, 27 Juli 2017
Dekan Fakultas Hukum
iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II KETENTUAN UMUM 3
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM DOKTOR
6
BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM 10
BAB V PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM 12
BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI 14
BAB VII KURIKULUM 14
BAB VIII TATA LAKSANA PENDIDIKAN 19
BAB IX SANKSI AKADEMIK 36
BAB X CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI 36
BAB XI PERUBAHAN PANDUAN PENDIDIKAN 37
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN 37
BAB XIII PENUTUP 38
LAMPIRAN 1:
Deskripsi Mata Kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum :
3.1.1. Deskripsi Filsafat Hukum
3.1.2. Deskripsi Teori Hukum ............................................................
3.1.3. Deskripsi Penelitian hukum.......................................................
3.2.1. Deskripsi Teori Hukum Islam..................................................
3.2.2. Deskripsi Teori-Teori Tanggungjawab Hukum Dan
Tanggunggugat..........................................................................
3.2.3. Deskripsi Hukum dan Teori-Teori Keadilan ............................
3.2.4. Deskripsi Konstitusi Ekonomi ......................................................
3.2.5. Deskripsi Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara .
3.2.6. Deskripsi Teori Penyelenggaraan Negara ................................
3.2.7. Deskripsi Good Governance Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Indonesia .......................................................
3.2.8. Deskripsi Dinamika Hukum Lingkungan Dan Pemba –
Ngunan Berkelanjutan .............................................................
3.2.9. Deskripsi Hukum Agraria Dalam Penataan Dan
Pengembangan Wilayah ..........................................................
3.2.10.Deskripsi Hukum Perlindungan WNI dan Badan Hukum
Indonesia.................................................................................
3.2.11. Deskripsi Hukum Pajak Internasional.....................................
3.2.12. Deskripsi Hukum Dalam Sistem Internasional .......................
3.2.13. Deskripsi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional ...
3.2.14. Deskripsi Hukum WTO .........................................................
iv
3.2.15. Deskripsi Hukum Pembangunan Internasional ...................... 3.2.16. Deskripsi Kejahatan Transnasional ........................................
3.2.17. Deskripsi Keadilan Restoratif .................................................
3.2.18. Deskripsi Perlindungan Saksi Dan Korban ............................
3.2.19. Deskripsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu ...........................
3.2.20. Deskripsi Teori Hukum Perusahaan .......................................
3.2.21. Deskripsi Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis .........
3.2.22. Deskripsi Ekonomi Dan Moralitas Hukum ................................
3.2.23. Deskripsi Perkembangan Hukum Kontrak .............................
3.2.24. Deskripsi Perbandingan Hukum Perdata ................................
3.2.25. Deskripsi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Persaingan
Sehat........................................................................................
LAMPIRAN 2 Format Naskah Ujian Kualifikasi
LAMPIRAN 3 Format Naskah Ujian Proposal
LAMPIRAN 4 Format Naskah Ujian Hasil Penelitian Disertasi/Kelayakan
LAMPIRAN 5
Format Naskah Ujian Tahap I (Tertutup)
LAMPIRAN 6
Format Naskah Ujian Tahap II (Terbuka)
LAMPIRAN 7
Daftar Nama Dosen dan Bidang Keilmuan
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dimulai pada Tahun 1976
dengan mendapat biaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan melalui proyek Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Berdasarkan
Surat Keputusan Rektor Nomor A.II.2883/Rektor/25a/UA/1979, tanggal 16 Maret 1979,
Penyelenggaraan Program Administrasi Program Pendidikan Pascasarjana Universitas
Airlangga dilakukan oleh Koordinator Program Pendidikan Pascasarjana Universitas
Airlangga dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor I (Bidang Akademik). Kegiatan
akademik dilaksanakan oleh Ketua Program Pendidikan Pascasarjana atau Pimpinan di setiap
Fakultas yang bersangkutan. Pada tahap ini cukup banyak peserta yang menyelesaikan
program dan berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Selain itu dijalin kerjasama
dengan Belanda untuk mengikuti ”Sandwich Programme” di Belanda dengan beasiswa
Program Doktor yang dikelola Nederlandsche Stichting voor Juridisce Samenwerking tussen
Indonesia en Nederland.
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan
Organisasi Universitas Airlangga dan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor
8897/PT.03.6/0/1982 tanggal 19 Oktober 1982 tentang Penetapan Pejabat Dekan Fakultas
Pascasarjana Universitas Airlangga, maka pengelolaan program pendidikan Doktor dialihkan
secara bertahap kepada Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga dan
diarahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok
Organisasi Universitas atau Institut Negeri.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
23497/C/I./1983 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga,
tanggal 10 Maret 1983 mulai tanggal 1 April 1983 administrasi Program Doktor Pendidikan
Pascasarjana sepenuhnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana, sehingga dapat dinyatakan
sebagai tahun Program Studi mulai disenggarakan. Pendidikan Pascasarjana dengan program
TMPD tahun 1976-1982 merupakan program tidak terjadwal. Sejak tahun 1983 dimulai
program terjadwal dengan kurikulum dan jadwal akademik. Sebagai dasar hukum
pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor diberlakukan SK Nomor
1443/PT.03.1/O/1984, tanggal 8 Maret 1984. Kemudian, sejak tahun 1987 berlaku
2
SK.Mendikbud Nomor 0207/U/1987 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan
Tinggi.
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor
26212/PT.03.H 4.FPS/1/1988 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program
Doktor tanggal 1 September 1988, Pendidikan Program Doktor mulai ditata lebih seksama
dengan mempersiapkan susunan kurikulum sesuai dengan masing-masing bidang ilmu yang
ada termasuk bidang ilmu hukum. Lebih lanjut, penataan diatur dengan Keputusan
Mendikbud Nomor 0311/O/1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana di Lingkungan
Universitas dan Institut Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Mendikbud Nomor
053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi, maka susunan
kurikulum Program Studi Ilmu Hukum disempurnakan disertai penataan berbagai aspek
kegiatan akademik dan diharapkan mampu memacu Peserta Didik untuk menyelesaikan
studinya dalam batas waktu yang ditetapkan.
Keabsahan Program Studi dikokohkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 593/DIKTI/Kep./1993 tentang Pemberian Ijin
Penyelenggaraan Program Doktor (Lampiran A.1) dan Keputusan Mendiknas RI Nomor
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa.
Kegiatan akademik Program Studi Ilmu Hukum selama ini mengacu kepada
Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 7844/J03/PP/2008 tentang Peraturan
Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dilengkapi
dengan Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum dan Silabus Program Doktor Program Studi Ilmu
Hukum tahun 2007/2008.
Pada Tahun 2009 pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor
dialihkelolakan ke Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1289/H3/KR/2009
tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum
dari Program Pasacasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan batasan
terhadap penjaminan mutu dan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) masih ditangani oleh
Program Pascasarjana . Untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang kurikulum, sambil
menunggu pengukuhan kurikulum oleh Rektor, maka sejak Tanggal 17 September 2009
diberlakukan kurikulum berdasarkan Peraturan Dekan No. 271.A/H3.J.3/KD/2009 Tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.
3
Pada tahun 2012, diberlakukan Kurikulum 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan
Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga
pada tanggal 30 Juli 2012.
Pada tanggal 30 Mei tahun 2014, Rektor Universitas Airlangga mengeluarkan
Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas
Airlangga. Kemudian disusul dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21
tahun 2014 tentang pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga, pada
tanggal 30 Juni 2014.
Berdasarkan kedua Peraturan Rektor tersebut, sambil menunggu Peraturan Rektor
tentang pemberlakuan kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang baru, maka
dikeluarkan Peraturan Dekan Nomor 391/UN3.J3/2014 Tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum. Peraturan Dekan Fakultas
Hukum Universaitas Airlangga ini memberlakukan kurikulum sebagaimana dalam buku
pedoman ini. Kurikulum ini berlaku untuk angkatan tahun 2014/2015. Sedangkan untuk
angkatan sebelumnya tetap diberlakukan kurikukum sebelumnya yaitu kurikulum tahun 2012
Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan
Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum
Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.
BAB II
KETENTUAN UMUM
Dalam Buku Panduan ini yang dimasud dengan:
1. Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) Ilmu Hukum yang ditujukan
untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum sebagai gelar akademik tertinggi.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah
atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3
(tiga) minggu kegiatan penilaian.
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan
menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Peserta
Program, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
4
4. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat “sks” adalah satuan penghargaan terhadap
pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terstruktur per
minggu sebanyak 1 (satu) jam/ tutorial perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4
(empat) jam kerja lapangan, dan 1 (satu) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1
(satu) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian
dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
6. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan
pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan
keterampilan tertentu.
7. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh
Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan
digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang
diteliti untuk disertasi.
8. Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK) adalah mata kuliah di
luar MKPD dan bersifat pilihan, yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan
pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk lebih
mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai dengan masalah yang sedang diteliti untuk
disertasi.
9. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan
pilihan yang yang akan diikuti oleh Peserta Program atau Calon Doktor.
10. Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah
dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
11. Disertasi adalah tugas akhir hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan
secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan
atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui
jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah
mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor
di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor.
12. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki NIDN, sebagai pendidik
professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan
5
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah tenaga akademik berjabatan Guru Besar dan
Bergelar Doktor yang bertanggung jawab atas kurikulum, baku mutu pendidikan dan
kelancaran proses belajar mengajar pada program studi.
14. Promotor adalah dosen tetap UNAIR, dengan jabatan Guru Besar/Profesor atau bergelar
Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Kopromotor serta pernah
sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi serta
mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
15. Kopromotor adalah pendamping Promotor, dengan jabatan Guru Besar/Profesor
Emeritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor, yang berasal dari dalam atau luar
UNAIR, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
16. Penasihat Akademik adalah dosen tetap UNAIR, dengan jabatan Guru Besar/Profesor
atau gelar Doktor berjabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggung jawab
memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor.
17. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus
yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan penyusunan
disertasi dengan persetujuan promotor.
18. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan Doktor di
Fakultas Hukum UNAIR.
19. Calon Doktor adalah Peserta Program Doktor di Fakultas yang telah dinyatakan lulus
ujian kualifikasi.
20. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap
pertama (Ujian Tertutup).
21. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
22. Proposal/usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan
disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman
penelitian untuk disertasi.
23. Ujian Proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
24. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitihan untuk dinilai kelayakannya
sebagai disertasi.
25. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah
dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.
6
26. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentu kelulusan promovendus
menjadi doktor setelah dinyatakan lulus ujian Tertutup (Tahap1) dihadapan sidang
terbuka.
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI LULUSAN
PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
III.1.Visi
Menjadi pusat pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat
regional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,
berdasarkan moral dan agama.
III.2. Misi
a. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik
tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi.
b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat.
c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat.
d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui
pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan
bersaing secara internasional.
III.3. Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum
Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:
a. Mengembangkan konsep IPTEK baru di bidang hukum.
b. Mengembangkan program penelitian dasar dan terapan di bidang Hukum .
c. Mengembangkan pendekatan interdisipliner.
7
III.5. Karakteristik Pendidikan Program Doktor
Pendidikan Doktor berorientasi pada pencapaian dan pengendalian mutu (quality control)
akademik yang tinggi, dan mempunyai landasan pengembangan instrumen proses pendidikan
Doktor yang memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu:
a. Atribut lanjut (advanced)
b. Atribut terfokus ( a discrete body of knowledge)
c. Atribut kecendekiawanan ( kesujanaan = “scholarly”)
III.4.Kompetensi Lulusan
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem
pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga mencakup proses yang
menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut :
1. SIKAP:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasrkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandanan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosisal serta kepeduliaan terhadap masyarakat
dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
8
2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:
a. metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode
berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi
landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan hal
baru dan orisinal, di bidang Ilmu Hukum dan/atau bidang Hukum Positif Indonesia;
b. filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan
kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum
dasar antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum
Internasional;
c. metode penelitian hukum normatif atau komparatif, baik dengan pendekatan inter,
multi, atau transdisipliner; dan
d. teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika
akademik.
3. KETERAMPILAN KHUSUS
a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu
Hukum dan hukum positif;
b. mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu
Hukum, Hukum Positif Indonesia, dan/atau masalah hukum mutakhir dalam
masyarakat;
c. mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang terkait, antara
lain dengan asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan
atau pembaharuan Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia dalam bentuk
disertasi Hukum; dan
d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter, multi, atau
transdisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan
penelitian bidang ilmu hukum yang dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian
lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga mampu
mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.
4. KETERAMPILAN UMUM:
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru,
memberikan kontribus pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan
9
dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang
keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilimiah,
pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk
kajian teoritis dan/atau ekssperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan
inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di
jurnal internasional bereputasi;
c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan
kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau
transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian
masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil
kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,
multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian
dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan
pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta
mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan
dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung
jawabnya;
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasihasil penelitian yang berada di bawah
tanggung jawabnya; dan
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di
dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti
di luar lembaga.
Lulusan Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR mampu :
1. Mengembangkan pengetahuanbaru di dalam bidang ilmu hukum atau praktik
profesihukum melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji
10
2. Memecahkan permasalahan di dalam bidang hukum melalui pendekatan inter, multi atau
transdisipliner.
3. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang Ilmu Hukum yang
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia agar mendapat
pengakuan nasional maupun internasional
BAB IV
PENGELOLAAN PROGRAM
IV.1. Struktur Organisasi Program Doktor
1. Pengelolaan Program Doktor dilakukan oleh Pimpinan Fakultas.
2. Struktur organisasi Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Dekan;
b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan
d. Wakil Dekan Bidang Kerjasama.
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan dibantu oleh
Koordinator Program Studi (KPS) yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
IV.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor
A. Dekan
1. Dekan berwenang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat serta membina Peserta Program, Dosen dan tenaga kependidikan.
2. Lingkup wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek akademik
dan penandatanganan ijazah bersama Rektor.
3. Aspek akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kurikulum,
administrasi akademis, penyelenggaraan program studi, pengembangan program
studi, dan penerbitan transkrip akademik.
4. Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor.
11
B. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan
dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan
pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai
pengendali pelaksanaan pendidikan Program Doktor.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan.
C. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan
1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Keuangan bertugas membantu Dekan dalam
memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan
pelayanan di bidang administrasi umum dan keuangan.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang
Sumber Daya dan Keuangan bertanggung jawab kepada Dekan.
D. Wakil Dekan Bidang Kerjasama
1. Wakil Dekan Bidang Kerjasama bertugas membantu Dekan dalam memimpin
Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama baik secara
internal maupun eksternal demi kelancaran penyelenggaraan Program Doktor.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil dekan Bidang
Kerjasama bertanggung Jawab kepada Dekan.
E. Koordinator Program Studi (KPS)
1. KPS bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar-
mengajar.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPS bertanggung
jawab kepada Dekan.
12
BAB V
PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM
V.1. Persyaratan Akademik
Persyaratan akademik bagi calon Peserta Program Doktor Ilmu Hukum adalah:
1. Magister Ilmu Hukum dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dari Program
Studi yang terakreditasi minimal B;
2. Mempunyai karya tulis ilmiah hukum yang dipublikasikan melalui jurnal/seminar di
bidang hukum;
3. Mempunyai konsep karya tulis ilmiah yang relevan dengan konsep rencana penelitian
dalam rangka penulisan disertasi; dan
4. Lulus ujian seleksi.
V.2. Persyaratan administratif
1. Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut:
a. Melakukan pendaftaran online melalui web resmi Pusat Penerimaan Mahasiswa
Baru UNAIR;
b. Memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada
suatu instansi;
c. Memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Progran
yang bekerja sebagai Dosen;
d. Mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang Hukum yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan/atau integritas keilmuan
serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor; dan
e. Memiliki surat keterangan sehat yang diperoleh melalui tes kesehatan setelah
calon Peserta Program lulus seleksi penerimaan.
2. Calon Peserta Program berkewarganegaraan asing wajib menempuh prosedur
penerimaan sebagai berikut:
3. Melakukan pendaftaran online melalui web resmi Pusat Penerimaan Mahasiswa
BaruUNAIR;
4. Berdasarkan Letter of Acceptance (LoA)UNAIRCalon Mahasiswa mengurus visa
ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal Calon Mahasiswa;
13
5. Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan bukti
penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Jenderal dan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
6. Menyesuaikan dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.
V.3. Status Peserta Program
1. Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program
wajib:
a. Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara
mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan UNAIR sesuai prosedur dan jadwal
yang ditetapkan.
b. Melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.
2. Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas:
a. Peserta Program Doktor, yaitu mereka yang telah lulus seleksi penerimaan.
b. Calon Doktor, yaitu Peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian
kualifikasi.
c. Promovendus, yaitu Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian akhir tahap
pertama ( Ujian Tertutup).
V.4. Kartu Rencana Studi
1. Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang
disediakan oleh Fakultas selambat-lambatnya tiga minggu setelah perkuliahan dimulai
secara resmi pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester
untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
2. KRS Peserta Program Doktor diketahui oleh KPS.
3. Setiap Calon Doktor wajib mengisi KRS tentang MKPKK dan MKPD yang
ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui KPS.
4. Peserta Program Doktor dan Calon Doktor yang tidak mengisi KRS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan
akademik.
14
BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI
Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik
Universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.
1. Pendidikan program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang:
a. Terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
b. Mengikuti perkuliahan dengan beban studi yang diukur dengan SKS; dan
c. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf b di atas, diselenggarakan melalui
perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan
karya ilmiah.
VI.1. Beban Studi Program Doktor
Beban studi Program Doktor Ilmu Hukum sekurang-kurangnya adalah 50 (lima puluh)
sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan masa studi selama-lamanya 14 (empat
belas) semester.
BAB VII
KURIKULUM
VII.1. Pengembangan Kurikulum
1. Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator
Program Studi (KPS), Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) dan dosen-
dosen lain yang memenuhi kualifikasi guna menyesuaikan dengan perkembangan
ilmu.
2. Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) wajib membuat silabus mata kuliah
yang diembannya.
VII.2. Struktur Kurikulum
1. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara rinci adalah sebagai
berikut:
15
a. Semester I dengan beban studi 10 sks meliputi mata kuliah :
1). Filsafat Hukum ( 2 sks ).
2). Teori Hukum ( 4 sks ).
3). Penelitian Hukum ( 4 sks ).
b. Semester II dengan kegiatan atau beban studi 12 sks meliputi:
1) Ujian Kualifikasi.
2) MKPKK ( 6 sks).
c. Semester III sampai maksimum semester XIV dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks
adalah penyusunan disertasi yang meliputi:
1) Pembimbingan dan penelitian.
2) Usulan penelitian disertasi/proposal (6 sks).
3) MKPD (6 sks).
4) Penelitian dan penulisan naskah disertasi.
5) Seminar penilaian naskah disertasi.
6) Ujian akhir Tahap I (tertutup).
7) Ujian akhir Tahap II (terbuka).
2. Kurikulum yang disusun sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan
Rektor.
Tabel 7.1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum
NO MATA KULIAH BEBAN
STUDI
(sks)
JENIS
KOMPETENSI
ELEMEN
KOMPETENSI KODE NAMA
1 1 3 4 5 6
Semester I
1 PHH 801 Filsafat Hukum 2 U MKK
2 HKD 801 Teori Hukum 4 U MKK
3 PNH 801 Penelitian Hukum 4 U MKK
Sub Jumlah Beban Studi Semester 1 10 sks
Semester 2
Mata Kuliah Pilihan
4 HKD 802 Teori Hukum Islam 2 P MKK
5 HKD 803 Teori-teori Tanggung Jawab
Hukum dan Tanggung Gugat
2 P MKK
6 HKD 804 Hukum dan Teori-Teori
Keadilan
2 P MKK
7 HKD 805 Konstitusi Ekonomi
2 P MKK
8 HKA 801 Sengketa Kewenangan
Lembaga- Lembaga Negara
2 P MKK
16
9 HKA 802 Teori Penyelenggaran Negara
2 P MKK
10 HKA 803 Good Governance dalam
Penyelesaian Pemerintahan di
Indonesia
2 P MKK
11 HKA 804 Dinamika Hukum Lingkungan
dalam Pembangunan
Berkelanjutan
2 P MKK
12 HKA 805 Hukum Agraria dalam
Penataan dan
Pengembangan Wilayah
P MKK
13 HKI 801 Hukum Perlindungan Warga
Negara Indonesia dan Badan
Hukum Indonesia
2 P MKK
14 HKI 802 Hukum Pajak Internasional 2 P MKK
15 HKI 803 Hukum dalam Sistem
Internasional
2 P MKK
16 HKI 804 Hukum HKI Internasional 2 P MKK
17 HKI 805 Hukum WTO (World Trade
Organization)
2 P MKK
18 HKI 806 Hukum Pembangunan
Internasional
2 P MKK
19 HKP 801 Kejahatan Transnasional 2 P MKK
20 HKP 802 Keadilan Restoratif 2 P MKK
21 HKP 803 Perlindungan Saksi dan
Korban
2 P MKK
22 HKP 804 Pencarian Alat Bukti Secara
Melawan Hukum
2 P MKK
23 HKP 805 Sistem Peradilan Pidana
Terpadu
2 P MKK
24 HKT 801 Teori Hukum Perusahaan 2 P MKK
25 HKT 802 Teori tentang Penyelesaian
Sengketa Bisnis
2 P MKK
26 HKT 803 Ekonomi dan Moralitas
Hukum
2 P MKK
27 HKT 804 Perkembangan Hukum
Kontrak
2 P MKK
28 HKT 805 Perbandingan Hukum Perdata 2 P MKK
29 HKT 806 HKI dalam Persaingan Sehat 2 P MKK
Sub Jumlah Beban Studi Semester 2
6 sks
Semester 3
Mata Kuliah Pilihan
30 PDH 801 Mata Kuliah Penunjang
Disertasi (MKPD).
4 P MKK
31 PDH 802 Mata Kuliah Penunjang
Disertasi (MKPD).
3 P MKK
32 PDH 803 Mata Kuliah Penunjang
Disertasi (MKPD)
3 P MKK
33 PDH 804 Mata Kuliah Penunjang
Disertasi (MKPD)
2 P MKK
34 PDH 805 Mata Kuliah Penunjang 2 P MKK
17
Disertasi (MKPD)
35 PDH 806 Mata Kuliah Penunjang
Disertasi (MKPD)
2 P MKK
Sub Jumlah Beban Studi Semester 3 6 sks
Semester 4
36 PNH899 Disertasi 28 sks U MKK
Sub Jumlah Beban Studi Semester 4 28 sks
Jumlah Beban Studi Prodi
50 sks
18
Skema 7.1.
UJIAN TAHAP II
(TERBUKA)
MKPD
MKPKK
TEORI
HUKUM
FILSAFAT
HUKUM
PENELITIAN
HUKUM
KUALIFIKASI
UJIAN TAHAP I
(TERTUTUP)
UJIAN KELAYAKAN
NASKAH DISERTASI
UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI/PROPOSAL
DISERTASI
19
BAB VIII
TATA LAKSANA PENDIDIKAN
VIII.1. Penasihat Akademik
1. Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik dengan kualifikasi tertentu yang
ditetapkan Keputusan Dekan berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.
2. Penasehat Akademik ditetapkan pada awal semester 1 (satu) atau bersamaan dengan
pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester 1 (satu).
3. Penasihat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping
peserta program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan hingga Peserta Program
lulus ujian kualifikasi dan mendapatkan status Calon Doktor.
4. Penasihat akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10
(sepuluh) orang Peserta Program secra kumulatif.
5. Peserta program wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur. Kegiatan
konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui
oleh KPS.
6. Peserta Program dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau
materi kualifikasi berisi ide dan ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk
mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan
ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi.
VIII.2. Promotor, Ko-promotor dan Pembimbingan
A. Promotor
1. Calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor dan Kopromotor kepada Dekan
beserta pernyataan dari Fakultas tentang kesediaan membimbing dari calon Promotor,
setelah mendapat pertimbangan dari KPS, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
2. Calon Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah
menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon doktor.
3. Calon Promotor harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Dosen tetap UNAIR;
b. Mempunyai jabatan Guru Besar; atau
20
c. Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Ko-promotor serta
pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
dan
d. Mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
4. Dalam hal Promotor dengan jabatan fungsionalGuru Besar yang sedang dalam tugas
pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang
bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
5. Jika tidak ada Promotor yang berasal dari Universitas Airlangga yang menguasai
bidang keilmuan yang akan di tulis oleh Calon Doktor, maka dimungkinkan untuk
menunjuk Promotor yang berasal dari luar UNAIR, akan tetapi wajib didampingi satu
Ko-promotor dari UNAIR.
B. Ko-promotor
1. Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada
Dekan.
2. Calon Ko-promotor wajib mengisi pernyataan kesediaannya untuk membimbing
Calon Doktor untuk mendapatkan Keputusan Dekan.
3. Kriteria Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
a. Jabatan fungsional Guru Besar atau Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan
jabatan minimal Lektor;
b. Mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan
c. Dosen tetap UNAIR atau dosen (orang yang mempunyai jabatan akademik) dari
perguruan tinggi lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Fakultas;
4. Seorang Promotor dan/atau Ko-promotor hanya diperkenankan membimbing
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.
C. Pembimbingan
Promotor dan Ko-promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab
atas :
1. Orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
2. Ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor; dan
4. Pemilihan MKPKK , MKPD dan pemenuhan persyaratan akademik.
21
D. Penggantian Promotor dan/atau Kopromotor
1. Dalam hal Promotor dan/atau Kopromotor berhalangan tetap, Dekan secepatnya
menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopromotor yang sesuai dengan bidang
ilmunya dengan Promotor dan/atau Kopromotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor
dengan pertimbangan KPS.
2. Promotor dan/atau Kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah
disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
3. Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti
Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan
Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh
perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi.
4. Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti
Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan
Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh
perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi.
5. Seorang Promotor dan/atau Kopromotor tidak dapat diganti dengan alasan semata-
mata disebabkan adanya hambatan akademik pada Calon Doktor.
6. Prosedur penggantian Promotor dan/atau Kopromotor ditetapkan dengan Peraturan
Dekan.
E. Kewajiban Melakukan Pembimbingan bagi Calon Doktor
1. Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor secara aktif
dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester.
2. Calon Doktor wajib menyelesaikan masa studinya sesuai dengan jangka waktu yang
telah di tentukan.
3. Calon Doktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi akademik.
VIII.3. Konsultan
1. Dalam menjalankan tugasnya, Promotor atas sepengetahuan KPS dapat mengusulkan
seorang Konsultan kepada Dekan.
22
2. Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberikan materi di bidang
keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan
oleh Calon Doktor.
3. Pembiayaan Konsultan dibebankan kepada Calon Doktor selama sekurang-kurangnya
satu semester.
VIII.4. Perkuliahan dan Ujian
1. Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasarkan tingkat
perkembangan dan kedalaman penalaran sesuai dengan jenjang pendidikan Doktor,
berdasarkan kurikulum inti, MKPKK dan MKPD.
2. Materi MKPKK dan MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam
rangka pendalaman kajian Disertasi.
3. MKPKK dilaksanakan pada Semester II atau paling lambat akhir semester IV, setelah
Calon Doktor lulus ujian kualifikasi.
4. MKPD dilaksanakan pada Semester IV atau paling lambat akhir semester VI, setelah
Calon Doktor lulus ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal).
A. Perkuliahan MKPKK
1. MKPKK ditetapkan oleh Promotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan
kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPKK yang
disediakan Fakultas.
2. MKPKK diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.
3. Materi MKPKK berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPD,
terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan
Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.
4. Beban studi MKPKK adalah 6 (enam) sks yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah yang
meliputi satu mata kuliah wajib (sesuai dengan bidang penelitian Disertasinya) dan 2
(dua) mata kuliah pilihan pada masing-masing minat, masing-masing setara dengan 2
(dua) sks.
5. Promotor atau Ko-promotor dapat menjadi PJMK MKPKK untuk satu mata kuliah
dengan persetujuan KPS.
6. Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPKK tiap-tiap angkatan ditetapkan
dengan Keputusan Dekan.
23
B. Perkuliahan MKPD
1. MKPD ditetapkan oleh Promotor, Kopromotor dan Calon Doktor yang selanjutnya
dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan
MKPD yang disediakan Fakultas.
2. MKPD diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.
3. Materi MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPKK,
terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan
Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.
4. Beban studi MKPD adalah 6 (enam) sks yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) mata
kuliah wajib ( sesuai dengan permasalahan disertasi) masing-masing setara dengan 2
(dua) SKS atau 3 (tiga) sks.
5. Promotor atau Kopromotor dapat menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah
dengan persetujuan Dekan.
6. Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPD tiap-tiap angkatan ditetapkan
dengan Keputusan Dekan.
C. Ujian MKPKK dan MKPD
1. Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, MKPKK dan MKPD Peserta
Program wajib hadir kuliah atau konsultasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
prosen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada
akhir semester oleh Fakultas.
2. Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadwal oleh PJMK dan atau
oleh Dosen Pengajar.
3. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan
dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
4. Ujian perbaikan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
24
D. StandarPeniliaian
Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B,
BC, D dan E dengan setaraan sebagai berikut:
Nilai Huruf
Nilai Angka
Nilai Mutu
A
AB
B
BC
C
D
E
86 -100
78 -<86
70 -<78
62 -<70
54 -<62
40-<54
< 40
4
3,5
3
2,5
2
1
0
E. Persyaratan Nilai Lulus Ujian Perkuliahan
1. Nilai lulus ujian perkuliahan semester I adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
2. Nilai lulus ujian perkuliahan MKPPK termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih
besar dari B
3. Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga)
atau nilai huruf B.
4. Nilai lulus ujian naskah disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu
3 (tiga) atau nilai huruf B.
5. Nilai lulus ujian tertutup (tahap pertama) adalah sama dengan atau lebih besar dari
nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.
6. Syarat kelulusan adalah :
a. Lama studi tidak lebih dari 14 (empat) semester;
b. IPK minimal 3,00; dan
c. Publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.
F. Yudisium
1. Rapat yudisium diadakan pada akhir semester I.
2. Rapat yudisium dipimpin oleh Dekan.
3. Rapat yudisium dilaksanakan untuk menetapkan Peserta Program:
a. Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I
dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf
B;
25
b. Tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus nilai sama
dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B;
c. Dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan
Program Doktor apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b;
d. Apabila rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Peserta
Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus, maka setelah
lulus ujian perbaikan dengan nilai IPK nilai sama dengan atau lebih besar dari
nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B, selanjutnya KPS dengan persetujuan Dekan
memutuskan bahwa Peserta Program boleh ujian kualifikasi; atau
e. Apabila Peserta Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d setelah
ujian perbaikan nilai IPKnya tetap kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf
B, maka Peserta Program dinyatakan gagal studi.
G. Ujian Perbaikan
1. Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus
pada rapat yudisium tanpa mengikuti kuliah ulang.
2. Jika nilai IPK pada akhir semester I kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B,
Peserta Program diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan menempuh ujian
perbaikan 1 (satu) kali paling lambat pada semeter II.
3. Nilai ujian perbaikan setinggi-tingginya B.
VII.5. Ujian Kualifikasi
1. Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik dengan melampirkan transkrip
akademik semester I.
2. Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester II atau selambat-lambatnya pada awal
semester III.
3. Apabila sampai awal semester II ujian kualifikasi belum terlaksana, Dekan dapat
menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan.
4. Peserta Program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2
(dua) minggu setelah surat teguran diterima.
26
5. Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, Peserta
Program tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal
studi.
6. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7
(tujuh) orang, terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua, 3 (tiga) dosen mata
kuliah di semester 1 (satu)dan 3 (tiga) dosen dari bidang disiplin ilmu terkait.
7. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi.
8. Dalam hal PA berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia
Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
9. Materi ujian kualifikasi meliputi:
a. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;
b. penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang
bersifat dasar maupun khusus;
c. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi
dan ekstrapolasi; dan
d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
10. Untuk lulus ujian kualifikasi, Peserta Program harus memperoleh nilai sekurang-
kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
11. Peserta program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor.
12. Peserta program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti
ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian
kualifikasi pertama.
13. Jika Peserta Program gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada point
(12) yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.
VIII.6. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)
1. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan
Promotor dan Kopromotor pada semester III.
2. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh
Promotor dan Kopromotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk
diproses lebih lanjut.
27
3. Untuk dapat menempuh Penelitian Disertasi (Proposal), setiap Calon Doktor wajib
memiliki bukti kemampuan dalam 2 (dua) bahasa asing yang salah satunya adalah
bahasa Inggris.
4. Bukti Kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan
dengan skor setara TOEFL/ELPT serendah-rendahnya 500 yang dinyatakan oleh
Pimpinan Laboratorium Bahasa (PINLABS) UNAIR. atau perguruan tinggi negeri
selain UNAIR.
5. Kemampuan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
A. Penilaian Usulan Penelitan Disertasi (Proposal)
1. Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir
semester IV, dengan syarat Calon Doktor telah lulus semua MKPKK dan MKPD.
2. Apabila sampai akhir semester IV Calon Doktor belum melaksanakan Penilaian
Penelitian Disertasi (Proposal), Dekan akan memberikan Surat Peringatan.
3. Calon Doktor wajib menyerahkan laporan perkembangan studi dengan mengetahui
KPS paling lambat 2 (dua) minggu setelah mendapatkan Surat Peringatan dari Dekan.
4. Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui
ternyata Calon Doktor tidak melaksanakan kewajibannya, Dekan dapat mengajukan
kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi.
5. Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua)
kali.
B. Panitia Penelitian Disertasi (Proposal)
1. Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua
Penguji.
2. Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga
akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor, diusulkan oleh Promotor dan
ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS.
3. Salah satu penguji Penelitian Disertasi (Proposal) adalah penguji eksternal yang
berasal dari luar UNAIR yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tidak berasal dari
28
institusi Calon Doktor, dengan jabatan minimal Lektor Kepala (IV-a) bergelar Doktor
dan dilengkapi dengan curriculum vitae.
4. Penilaian Penelitian disertasi (Proposal) hanya dapat dilaksanakan dan memberi
keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia
Penilai, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji yang berasal dari
luar UNAIR (penguji eksternal).
C. Materi Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi
Materi penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti
(didahului oleh kerangka konseptual), tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan
dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas
pelaksanaan penelitian.
C.1. Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)
1. Panitia Penilai Usulan Penelitian disertasi (Proposal) menetapkan Usulan Penelitian
diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak.
2. Dalam hal Usulan Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan ditolak, kepada Calon
Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian yang pertama.
3. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui, Usulan
Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor
dinyatakan gagal studi.
4. Dalam hal Usulan Penelitian disertasi (Proposal) pada penilaian kedua dinyatakan
tetap ditolak, Calon Doktor dinyatakan gagal studi.
C.2.Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)
1. Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) wajib diserahkan kepada Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah diperbaiki dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai serta
disahkan oleh KPS.
2. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Usulan
Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor wajib
mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir.
29
3. Naskah Usulan Penelitian disertasi (Proposal) yang sudah disahkan dipakai sebagai
acuan dalam menyusun disertasi.
4. Dalam hal terdapat perubahan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Kopromotor.
5. Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan
pada halaman depan Usulan Penelitian disertasi (Proposal).
6. Usulan Penelitian disertasi (Proposal) wajib dibawa oleh Calon Doktor pada setiap
konsultasi dengan Promotor dan Kopromotor serta pada saat Calon Doktor mengikuti
Usulan Penelitian disertasi (Proposal) dan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup).
VIII.7. Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi
1. Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas
Hukum, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak
mengandung unsur plagiat dan atau replikasi.
2. Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila:
a. Karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya
sendiri; atau
b. Sumber dari setiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara
membubuhkan acuan yang sesuai.
3. Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila
karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu.
4. Sebelum ujian Penilaian Naskah disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat
pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk disertasi adalah tulisan dan pemikiran
asli dari Calon Doktor sendiri.
5. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau
duplikasi, maka Calon Doktor akan menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
.
5. Ujian Penilaian Naskah Disertasi
1. Ujian Penilaian Naskah disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan setelah Ujian Penilaian Usulan Penelitian disertasi (Proposal).
2. Ujian Penilaian naskah disertasi diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir
semester VIII.
30
3. Apabila sampai dengan akhirsemester VIII Ujian Penilaian naskah disertasi belum
dapat diselenggarakan, Fakultas akan memberikan surat peringatan.
4. Calon Doktor yang mendapatkan Surat Peringatan wajib menyerahkan Laporan
Perkembangan Studi (progress reports) paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat
peringatan diterima.
5. Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampaui Calon
Doktor tidak menyerahkan Laporan Perkembangan Studi, Dekan dapat mengusulkan
kepada Rektor untuk menetapkan Calon Doktor sebagai Peserta Program gagal studi.
6. Panitia Ujian Penilian Naskah Disertasi
1. Ujian Penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi
yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan
Kopromotor), yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan
pertimbangan KPS.
2. Ujian Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan
apabila dihadiri oleh sekuruang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah
Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor.
3. Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan
Penelitian Disertasi (Proposal).
4. Panitia Penilai disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan
terhadap naskah disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap pertama
(tertutup) dengan memutuskan:
a. Dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I; atau
b. Diseminarkan kembali untuk perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal seminar tahap pertama.
7. Materi Ujian Penilaian Naskah Disertasi
1. Materi ujian Penilaian Naskah disertasi mencakup substansi dan metodologi
keilmuan.
(1) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah disertasi wajib mendapatkan
persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan
dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas.
31
(2) Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi ujian
setelah Panitia Penguji Naskah Disertasi lainnya.
(3) Berita acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada
permohonan ujian akhir tahap pertama (tertutup).
VIII.8. Ujian Akhir
1. Ujian akhir program doktor diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
b. ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka.
2. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka
yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi.
3. Calon Doktor yang tidak dapat melaksanakan Ujian Akhir Tahap Pertama
sebagaimana dilaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat peringatan dari Dekan.
4. Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan setelah
mendapatkan masukan dari KPS.
5. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dipimpin oleh Ketua Penguji bukan promotor
atau Kopromotor yang ditetapkan oleh Dekan.
6. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) terdiri atas 8 (delapan)
orang tenaga akademik dan seorang di antaranya berasal dari luar UNAIR (penguji
eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UNAIR
dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor
Kepala dan bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan
currikuculum vitae (CV).
7. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) sedapat mungkin sama
dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi.
8. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) hanya dapat dilaksanakan dan memberikan
keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji
Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji eksternal yang
salah satu Panitia Penguji Disertasi paham mengenai metodologi penelitian hukum.
9. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan
dengan pertibangan KPS.
32
A. Materi Ujian Akhir Tahap Pertama
Materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) mencakup kecermatan menyusun alur pikir
ilmiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian,
kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait,
originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
B. Penentuan Hasil Akhir Ujian Tahap Pertama
1. Hasil akhir ujian tahap pertama (tertutup) menyatakan Calon Doktor:
a. lulus;
b. lulus dengan perbaikan. atau
c. tidak lulus.
2. Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup) memperoleh
status sebagai Promovendus.
3. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama
(tertutup). Perbaikan naskah Disertasi meliputi substansi dan format Bahasa
Indonesia.
4. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama (tertutup)
diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali ujian dan menyempurnakan naskah
Disertasi yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup).
5. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) statusnya dinyatakan gagal studi.
C. Perbaikan Naskah Disertasi
1. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan
dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan
dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas
Promotor menandatangani lembar persetjuan sebagai orang terakhir.
2. Naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat
diajukan sebagai materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) disertai menyerahkan satu
karya ilmiah yang merupakan sebagian dari disertasinya.
33
D. Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)
1. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dapat diselenggarakan dengan syarat mahasiswa
menyerahkan bukti tulisan di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
2. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama
(tertutup).
3. Jika ujian akhir tahap kedua (terbuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir
tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidal berlaku lagi.
4. Promovendus yang masih menginginkan menyelesaikan studinya wajib mengikuti
kembali ujian akhir tahap pertama (tertutup) satu kali sebagai kesempatan terakhir
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tertutup.
5. Jika ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Promovendus dinyatakan tidak lulus,
Promovendus dinyatakan gagal studi.
6. Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester
setelah ujian tertutup yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, Dekan dapat
mengusulkan Promovendus gagal studi kepada Rektor.
E. Penguji dan Penyanggah dalam Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)
1. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) merupakan forum penyanggahan terdiri atas
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) penguji atau Penyanggah dalam disiplin ilmu yang
diuji, serta dapat diikuti oleh sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang undangan
akademik.
2. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah
yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian
Disertasi dengan memberi peluang kepada penguji atau penyanggah dari disiplin ilmu
terkait.
3. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dipimpin oleh Ketua Sidang Penguji yang
ditetapkan oleh Dekan.
4. Penguji atau penyanggah tamu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
5. Sanggahan merupakan pendapat berbeda dengan sudut pandang Promovendus.
6. Penguji atau penyanggah dapat memberikan pertanyaan atau sanggahan.
34
7. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan
jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah.
8. Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi
tidak memberikan penilaian.
9. Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar
penilaian yang mengedepankan obyektivitas kemampuan keilmuannya.
F. Materi Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)
1. Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup:
a. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap
berbagai sanggahan; dan
b. Sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya.
2. Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup perbaikan substansi dan tidak
untuk analisis metodologi yang telah diputuskan pada ujian akhir tahap pertama
(tertutup).
VIII.9. Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor
A. Penilaian Ujian Akhir
1. Penilaian ujian akhir tahap kedua meliputi:
a. Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II.
b. Hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) atau UTTP, dan
c. Hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK.
2. Pada ujian akhir tahap kedua, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga)
sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.
3. Formulir Penilaian Ujian Akhir Tahap Kedua sesuai dengan Lampiran III dan menjadi
satu kesatuan dengan Peraturan ini.
4. Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus:
1 x IPK + 3 x UTTP + 2 x UTBK
6
Dengan pengertian:
IPK adalah indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II.
UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama (tertutup)
UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua (terbuka).
35
5. Nilai yang didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mutlak.
B. Pemberian Gelar Doktor
1. Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam
ujian akhir tahap kedua (terbuka) berhak atas gelar Doktor (Dr.)
2. Pemberian gelar Doktor diberikan :
a. Dengan syarat kelulusan :
1) Lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
2) IPK minimal 3,00; dan
3) Publikasi internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.1
b. Predikat kelulusan :
1. Memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 – 3,40;
2. Sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74;
3. Dengan pujian (cum laude), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan
memperhatikan batas studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai Ujian
Disertasi Terbuka, ditambah dengan :
a) Publikasi internasional yang relevan dengan disertasi sebagai penulis
utama, atau
b) Publikasi nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) accepted.
VIII.10. Penyelesaian Administrasi
Ijazah diserahkan kepada Doktor setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai
berikut:
1. Memperbaiki disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada
ujian akhir tahap kedua;
2. Menyempurnakan disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku
di Fakultas Hukum dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
3. Menyerahkan naskah disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor
kepada Fakultas Hukum secepatnya setelah ujian akhir tahap kedua (terbuka); dan
4. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas Hukum.
1 Scopus atau Thomson Reuters
36
BAB IX
SANKSI AKADEMIK
Sanksi akademik dikenakan Dekan kepada Peserta Program atau Calon Doktor yang
melakukan:
1. pelanggaran ketentuan akademik;
2. plagiat;
3. pelanggaran etika akademik; dan/atau
4. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.
Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. teguran secara tertulis;
2. pembatalan nilai mata kuliah (semester I , semester II, MKPKK dan MKPD);
3. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 – 2
semester, atau
4. dinyatakan gagal studi.
Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik
Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas Airlangga tentang Etika
Akademik yang berlaku.
Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI
IX.1. Cuti Akademik
Peserta Program atau calon Doktor dapat mengambil cutiakademikdengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan
ketentuan:
1. Wajib membayarbiaya pendidikan selama cuti akademik;
2. Selama cuti akademik, masa studi tidakdiperhitungkan;
3. Telah mengikuti Program Doktor selama 2 (dua) semester;
37
4. Cuti akademik disetujui PA atau Promotor dan KPS serta ditetapkan dengan
Keputusan Dekan; dan
5. Peraturan akademik tetap berlaku bagi yang bersangkutan.
IX.2. Gagal studi
1. Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.
2. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila
terbukti:
a. Melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftar ulang, dan/atau tidak
membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut; atau
b. Melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.
3. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang terancam dinyatakan gagal
studi dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada
Dekan untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain.
4. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang telah mengundurkan diri atau
gagal studi karena melanggar ketentuan administrasi, melanggar ketentuan akademik
dan etika akademik atau melewati batas masa studi pada Program Doktor dilarang
mendaftarkan diri kembali
BAB XI
PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK
Dekan dapat mengubah Buku Panduan Akademik setelah mendapat masukan dari Pengelola
Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
1. Peraturan Dekan ini berlaku terhadap Peserta Program Doktor angkatan Tahun 2014 dan
seterusnya.
38
2. Peserta program Doktor Angkatan 2013 dan sebelumnya, berlaku kurikulum
berdasarkanPeraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang
Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas
Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.
BAB XIII
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur dalam ketentuan (Pedoman Prosedur) tersediri.
Buku Panduan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
39
LAMPIRAN 1
DESKRIPSI MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
3.1. 1. DESKRIPSI MATA KULIAH (MK) FILSAFAT HUKUM
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran FILSAFAT HUKUM
2. Kode Mata Ajaran PHH 801
3. Beban studi 2 sks
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran prasyarat ---
6. Kompetensi Mahasiswa mampu membahas masalah hukum
kontemporer berdasarkan nilai-nilai filsafat.
7 Jenis kompetensi Kompetesi Utama
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkembangan legislasi nasional menempatkan filsafat
hukum sebagai bagian yang essensial. Untuk itu pengkajian
dan pemahaman tentang pemikiran falsafati dan cara
berfilsafat merupakan sesuatu yang tidak dapat dinisbikan.
Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi
filsafat , aliran-aliran filsafat hukum, masalah-masalah
filsafat hukum dan dipungkasi dengan kajian maqasid al
syariah
10 Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)
2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)
11. Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur
12. Penilaian Hasil
Belajar - Tugas: 70%
- Atribut Softskill : 30 %
13. Dosen Prof Dr, Frans limahelu, S.H.,LLM
Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, SH., M.H
Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., MH., CN.
14. Referensi Wajib Andrei Marmor. 2011. Philosophy of Law. Princeton
University Press. New Jersey. United States of America.
Armatya Sen. 2010. The Idea of Justice. Second Published.
Penguin Books Ltd. 80 Strand. London WC2R
ORL. England.
Carl Joachim Friedrich. 1969. The Philosophy of Law in
Historical Perspective. The University of Chicago
Press.
Sobhi,Mahmassani, Falsafah Hukum Dalam Islam,
terjemahan Aghmad Sudjono, Almaarif, Bandung,
1981
40
1.1.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran Teori Hukum
2 Kode Mata Ajaran HKD 801
3 Beban Studi 4 SKS
4 Semester Gasal
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar
mampu memberikan argumentasi dalam
menyelesaikan permasalahan hukum dari aspek
perundang-undangan dan aspek teoretik.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Utama
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan
mengemukakan karakteristik Ilmu Hukum sebagai suatu
ilmu preskriptif dan terapan yang tidak masuk ruas ilmu
pengetahuan yang ada (bersifat sui generis). Selanjutnya
dikemukakan kebutuhan akan teori hukum dalam studi
hukum. Kemudian diperbincangkan tugas teori hukum.
Pokok bahasan berikut adalah tentang epistemologi hukum
yang di dalamnya terkandung teori-teori kebenaran dan
perkembangan metode dalam teori hukum. Setelah itu
diperbincangkan mengenai perundang-undangan, yaitu
tentang perbedaan antara prinsip hukum, norma hukum,
dan aturan hukum; dalam perbincangan mengenai
perundang-undangan ini juga dibahas wilayah pengaturan
undang-undang dan konsistensi undang-undang.
Perbincangan ini disusul dengan topik mengenai peradilan.
Akhirnya, perkuliahan ini ditutup dengan perbincangan
mengenai institusi dan konsep hukum.
10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen 1. Prof.Dr. Peter Machmud Mz.,S.H.,MS,LL.M.
2. Prof.Dr. Yohanes Sogar Simamora., S.H.,
M.Hum.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H., MH.
4. Dr. Sarwirini., S.H., MS.
14 Referensi Wajib 1. Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory,
Hart Publishing, Portland, Oregon, 2005,
2. Bajai Narain Mani Tripathi, An Introduction to
Jurisprudence (Legal Theory), Allahabad Law
Agency, Allahabad, India, 1984
41
1.1.3. DESKRIPSI MATA KULIAH PENELITIAN HUKUM
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran Penelitian Hukum
2 Kode Mata Ajaran PNH 801
3 Beban Studi 4 SKS
4 Semester Gasal dan Genap
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar
dapat menyokong pembuatan proposal penelitian
hukum normatif dengan pendekatan secara benar
sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu
perspektif dan terapan.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Utama
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan
diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan
adalah diawali dengan mengemukakan karakteristik
Ilmu Hukum , karakteristik penelitian hukum (legal
research) , masalah hukum, kebenaran yang dicari,
pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum,
sumber-sumber penelitian hukum, dan diakhiri
dengan penyusunan proposal penelitian.
10 Atribut Skill 3. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
4. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen 1. Prof.Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,Msi.
2. Prof. Dr. Peter Machmud
Mz.,S.H.,MS,LL.M.
3. Nurul Barizah,S.H.,LL.M, Ph.D.
14 Referensi Wajib 1. Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Method
and Philosophy of Law, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, 1962.
2. Edwin W. Patterson, Law in A Scientific Age,
Columbia University Press, New York, 1963.
3. Enid Campbell et al., Legal Research, The Law
Book Company, Melbourne, 1988
42
3.2.1. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM ISLAM
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran TEORI HUKUM ISLAM
2. Kode Mata Ajaran HKD 802
3. Beban studi 2 sks
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu memberikan argumentasi berdasarkan
Teori Hukum Islam, sebagai landasan untuk memecahkan
masalah hukum kontemporer
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Perkembangan lesgislasi nasional menempatkan hukum
islam sebagai bagian yang essensial. Pengkajian teori
hukum islam merupakan sesuatu yang tidak dapat
dinisbikan.
Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi teori
hukum, maqasid al syariah, ijtihad, mujtahid dan mufti,
utilitarisme religius, liberalisme religius, syariah dan hak
asasi manusia, teori fiqh ibadah, teori fiqh transaksi, teori
fiqh warits, teori fiqh jihad, teori fiqh jinayat, teori fiqh
siyasah, dan dipungkasi dengan analisis mengenai teori fiqh
ekonomi islam.
10. Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)
2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)
11. Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur
12. Penilaian Hasil
Belajar - Tugas: 70%
- Atribut Softskill : 30 %
13. Dosen Dr. Abd.Shomad, SH., M.H
14. Referensi Wajib Abd.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta,
2010.
43
3.2.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI-TEORI TANGGUNGJAWAB HUKUM
DAN TANGGUNG GUGAT
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran TEORI-TEORI TANGGUNGJAWAB HUKUM DAN
TANGGUNGGUGAT
2. Kode Mata Ajaran HKP 803
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu menyimpulkan Sistem Peradilan Pidana
Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan
pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak
hukum.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Teori-teori tanggungjawab hukum dan tanggunggugat
merupakan mata kuliah mata kuliah yang memberikan
pemahaman kepada mahasiswa filosofis tanggungjawab
hukum dan tanggunggugat. Juga dibahas konsep, karakteristik
dan prinsip tanggungjawab hukum dan tanggunggugat.
Hubungan hokum sebagai dasar lahirnya tanggungjawab
hukum dan tanggunggugat, merupakan bahasan yang penting
dipahami oleh mahasiswa.
10. Atribut Softskill 1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri
2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.
11. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur
12. Media Pembelajaran LCD
14. Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %
2. Tugas Akhir : 70 %
15. Dosen (PJMK Dan
Anggota)
1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
16. Referensi Wajib 1. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2003.
2. Kwantjik Saleh, Pelengkap KUHP, Ghalia Indonesia.
3. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara.
44
3.2.3. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DAN TEORI-TEORI KEADILAN
1 Nama Mata Ajaran Hukun Dan Teori-teori Keadilan
2 Kode Mata Ajaran HKD 804
3 Beban Studi 2 SKS
4 Semester GENAP
5 Prasyarat -----
6 Kompetensi Mahasiswa mampu Menyimpulkan Hakikat keadilan
serta keterkaitan antara hukum dan keadilan.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan
memahami hakikat keadilan serta keterkaitan antara
hukum dan keadilan. Melalui pemahaman ini
diharapkan mahasiswa melakukan kajian filosofis dan
teoritis terhadap disertasi yang akan ditulis oleh
mahasiswa. Pada pertemuan pertama dan kedua
disampaikan bahasan mengenai hakikat keadilan dan
problema keadilan. Pertemuan ketiga dikaji mengenai
hubungan hukum dan keadilan. Perkuliahan diakhiri
dengan pembuatan makalah yang disesuaikan dengan
topik disertasi masing-masing
10 Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat
11 Metode Pembelajaran Tutorial, diskusi dan makalah
12 Penilaian Hasil Belajar Diskusi : 40%
Tugas : 40%
Softskill : 20%
13 Team Teaching Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., M.Hum.
14 Referensi 1. Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard
University Press, Cambridge, 1995.
2. Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Belknap,
Harvard, 2011.
3. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously,
Duckworth, London, 2009.
4. Sen, Amartya, The Idea of Justice, Penguin Books,
London, 2009.
5. Komesar, Neil K., Law’s Limits, Cambridge
University Press, Cambridge, 2001.
45
3.2.4. DESKRIPSI MATA KULIAH KONSTITUSI EKONOMI
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran KONSTITUSI EKONOMI
2 Kode Mata Ajaran HKD 805
3 Beban Studi 2 SKS
4 Semester Gasal dan Genap
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Untuk mengevaluir
konstitusi sebagai acuan substantif dalam kebijakan resmi
pembangunan ekonomi
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Sebagai awal perbincangan dikemukakan arti penting
perumusan ketentuan mengenai perekonomian dalam
Undang-undang Dasar. Perbincangan demikian
dikemukakan dalam hal perbincangan mengenai isi
konstitusi dan makna konstitusi dalam kehidupan
bernegara. Selanjutnya dikemukakan mazhab-mazhab
dalam ilmu ekonomi. Perbincangan itu kemudian disusul
dengan perbincangan mengenai ketentuan konstitusi
berbagai negara yang bersangkut paut dengan
perekonomian yang dianut negara yang bersangkutan.
Dalam hal ini dikemukakan konstitusi liberal-kapitalis,
komunis, negara-negara berkembang, dan negara-negara
yang baru maju. Selanjutnya perbincangan difokuskan
kepada Konstitusi Ekonomi Indonesia dari satu periode ke
periode yang lain. Pada perbincangan mengenai Konstitusi
Ekonomi Indonesia juga dibicarakan fungsi lembaga-
lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 dalam
perekonomian nasional.
10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen 1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H, M.H.,LL.M.
14 Referensi Wajib 1. Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Kompas,
Jakarta, 2010
2. Dewet, K.K., Modern Economic Theory, S. Chand,
New Delhi, 2005
3. Hatta, Mohammad, Beberapa Fasal Ekonomi, Balai
Pustaka, Jakarta, 1958
46
3.2.5. DESKRIPSI MATA KULIAH SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA-
LEMBAGA NEGARA
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara
2 Kode Mata Ajaran HKA 801
3 Beban Studi 2 SKS
4 Semester Gasal dan Genap
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar
mampu menyimpulkan permasalahan yang terkait
dengan sengketa kewenangan lembaga-lembaga
negara.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan
diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan
adalah diawali dengan pemahaman tentang
pembagian kekuasaan menurut UUDNRI 1945,
kemudian dilanjutkan dengan pengertian lembaga
negara menurut UUDNRI 1945, hukum acara
penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga
negara dan diakhiri dengan penugasan membahas
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga
negara.
10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen Dr. Sukardi,S.H.,MH.
14 Referensi Wajib 1. Andrew Beale, Essential Constitutional Law,
second edition, Cavendish Publishing Limited,
London-Sydney, 1997.
2. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Jakarta, 2006.
3. Rofiqul-Umam Ahmad et.al, ed., Konstitusi
dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer,
Pemikiran Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. dan
Para Pakar Hukum, The Biography Institute,
Bekasi, 2007.
47
3.2.6. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI PENYELENGGARAAN NEGARA
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran Teori Penyelenggaraan Negara
2 Kode Mata Ajaran HKA 802
3 Beban Studi 2 SKS
4 Semester Gasal dan Genap
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar
mampu membahas permasalahan yang terkait dengan
penyelenggaraan negara dari dua pilar utama, yaitu
prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Penunjang
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan
diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan
adalah: Sistem pemerintahan negara, pengisian
jabatan lembaga-lembaga negara, wewenang
lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan
dan asas-asas penyelenggaraan negara dan
pemerintahan antara lain asas praduga keabsahan
tindakan pemerintahan (praduga rechtmatigheids),
asas “contrarius actus”, dan asas “delegatus non
potes delegare”.
10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen Dr. Sukardi,S.H.,MH.
14 Referensi Wajib 1. A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the
Law of the Constitution, tenth edition, English
Language Book Society and Macmillan, Great
Britain, 1973.
2. Randy E. Barnett, The Structure of Liberty
Justice and the Rule of Law, Oxford University
Press, Great Britain, 2000.
3. Harjono, Transformasi Demokrasi, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta, 2009.
48
3.2.7. DESKRIPSI MATA KULIAH GOOD GOVERNANCE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA
NO
KRITERIA
URAIAN
1 Nama Mata Ajaran Good Governance dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan
2 Kode Mata Ajaran HKA 803
3 Beban Studi 2 SKS
4 Semester Gasal
5 Mata Ajaran Prasarat -
6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar
mampu menyimpulkan prinsip-prinsip Good
Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan
modern .
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan
diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan
adalah diawali dengan mengemukakan perkembangan
tugas dan fungsi pemerintahan, asas-asas umum
pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip good
governance, Akuntabilitas dalam konteks
maladministrasi, Perbandingan AUPB dan Good
Governance, dan pengawasan terhadap pemerintahan.
10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.
11 Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah dan diskusi
12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %
- Tugas Akhir 50 %
13 Dosen Prof.Dr. Tatiek Sri Djatmiati,S.H.,MS.
14 Referensi Wajib 1. Alec Stone Sweet, Governing with Judges
Constitutional Politics in Europe, Oxford
University Press, New York, 2002.
2. David M. Olson and Michael L. Mezey, ed.,
Legislature in the Policy Process the
Dilemmas of Economic Policy, Cambridge
University Press, New York, 2008.
3. Hans Kelsen, General of Law and State,
Russell & Russell, New York, 1944.
49
3.2.8. DESKRIPSI MATA KULIAH DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Dinamika Hukum Lingkungan dan Pembangunan
Berkelanjutan
2. Kode Mata Ajaran HKA 804
3. Beban studi 2 SKS
4. Semester Gasal
5. Mata Ajaran prasyarat -
6. Kompetensi Dengan menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan
mampu memberikan argumentasi secara komprehensif dan
sangat profesional dalam mengikuti dinamika hukum
lingkungan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan, baik secara konsepsional maupun normatif.
7
Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman
komprehensif mengenai dinamika problematika lingkungan
dan aspek hukumnya dalam perkembangan model
pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
yang telah menjadi tren global. Pembangunan berkelanjutan
dikonsesikan sebagai pola pembangunan yang mampu
mengintegrasikan tiga kepentingan sekaligus: ekonomi,
sosial dan lingkungan. Hal ini tentu saja membutuhkan
pengaturan hukum dan memberi pengaruh kepada
perkembangan hukum lingkungan pada tingkat lokal,
nasional, regional dan internasional.
Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan dengan
memperhatikan aspek konsep dan aspek hukum yang
disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut:
a. Konsepsi dinamika hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Sejarah hukum lingkungan
Pembentukan norma hukum
lingkungan
Hukum lingkungan dan dinamika
pembangunan
b. Mengenal model-model pembangunan dan
pembangunan berkelanjutan:
Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Perkembangan model pembangunan
Pembangunan dan lingkungan
50
Kesadaran global pembangunan berkelanjutan
Indonesia dan pembangunan
berkelanjutan
c. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
dan implementasinya:
Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Wujud prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan
Implementasi prinsip-prinsip
pembangunan berjkelanjutan pada
pembangunan nasional
Sumber daya lingkungan dan
pembangunan
d. Kebijakan lingkungan dan tren
perkembangan pengaturannya:
Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Kebijakan publik
Kebijakan lingkungan dalam
penyelenggaraan negara
Kebijakan lingkungan dan
pembentukan hukum lingkungan
nasional
e. Green issues dalam pembangunan
berkelanjutan:
Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
green constitution
green legislation
green butgeting
bio-biraucratic
green banking
green company, dan
bio-economy
f. Kearifan lokal dan manajemen lingkungan:
Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Kesadaran lingkungan dan tradisi
perlindungan lingkungan
Kearifan lokal dalam manajemen
lingkungan
g. Membangun budaya lingkungan dengan
51
hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas
beberapa topik penting yang menjelaskan:
Perkembangan kota dan cagar budaya
Peradaban lingkungan dan hukum
lingkungan
Hukum lingkungan dalam
perkembangan budaya
10 Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)
2. Komunikasi (bertanya atau menjawab pertanyaan
dengan logis)
3. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)
4. Amanah
11. Strategi/Metode
Pembelajaran
Ceramah dan dialog
12. Penilaian Hasil
Belajar - UTS : 30%
- UAS : 45%
- Tugas/Responsi : 10%
- Atribut Softskill : 15 %
13. Dosen Dr Suparto Wijoyo,S.H.,MH.
14. Referensi Addink, G.H., Environmental Law in a Comparative
Perspective: National, European and International Law: Legislation Part I: Dutch Law, Utrecht University, Utrecht,
2002.
------, Norms and Enforcement of Climate Change
Convention, Utrecht University, Utrecht, t.th.
Aditjondro, George Junus, Korban-korban
Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2003.
Backes, Ch.W., et al., Codificatie van Milieurechtelijke
Beginselen in de Wet Milieubeheer, Boom
Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.
52
3.2.9. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM AGRARIA DALAM PENATAAN DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
NO KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Agraria Dalam Penataan dan Pengembangan
Wilayah
2. Kode Mata Ajaran HKA805
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran Prasarat -
6. Kompetensi Membekali Peserta Program S3 agar mampu
mengembangkan konsep yang terkait dengan Penataan
Ruang serta mencari dan menemukan teori-teori yang
terkait dengan penataan dan pengembangan wilayah
7. Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan
diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan
adalah: arti pentingnya penataan ruang dalam
pemanfaatan wilayah, landasan filosofis penataan
ruang, peran Negara dalam penataan dan
pengembangan wilayah, teori-teori tentang perolehan
tanah (peralihan hak, pengadaan tanah, konsolidasi
tanah) serta pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga
melalui BOT/BOOT.
10. Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu
11. Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi
12. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50%
- Tugas Akhir 50%
13. Dosen Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
14. Referensi Wajib 1. Martin Dixon, Principles of Land Law, Cavendish
publishing Com, London, 2002
2. Halstead P, Human Property Right, 2002
3. Martin Dixon, Modern Land Law Cavendish
Publishing, London, 2005
53
3.2.10. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PERLINDUNGAN WNI DAN BADAN
HUKUM INDONESIA No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
2. Kode Mata Ajaran HKI 801
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester GENAP
5. Mata Ajaran Prasyarat --------
6. Kompetensi Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu
menguraikan tujuan dan fungsi perlindungan warga Negara dan
badan hukum Indonesia di luar negeri. Perlindungan WNI dan badan
hukum Indonesia ini terbatas keberlakuannya karena adanya batasan
yurisdiksi Negara
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Mata kuliah ini membahas mengenai perlindungan warga Negara
dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Seiring dengan adanya
kemajuan teknologi informasi dan transportasi, maka perpindahan
penduduk atau manusia dari satu Negara ke Negara lain sangat
intens dan seringkali menimbulkan permasalahan baik bagi Negara
penerima maupun Negara pengirim. Pada umumnya ada factor
penarik dan factor pendorong bagi seseorang untuk pergi ke luar dari
negaranya. Seorang warga Negara pergi dari negaranya dengan
berbagai alasan misalnya studi, bekerja, menikah atau mendirikan
perusahaan di Negara lain. Mata kuliah ini akan mengkaji segala
permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan penduduk antar
Negara. Mekanisme perlindungan warga Negara di luar negeri yang
dilakukan pemerintah, mengkaji Negara tujuan, dan membahas
konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah tersebut.
10 Atribut Softskill Kerjasama, disiplin
11 Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi
12. Media Pembelajaran LCD
13 Penilaian Hasil Belajar a) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi
pembelajaran: 15%
b) presentasi kelompok: 25%
c) Tugas bernilai 60%
14. Dosen (PJMK Dan Anggota) 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D
2. Dr Lanny Ramly, S.H.,M.H
15 Referensi Wajib a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,
Lokakarya Nasional, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya,
24-25 Maret 2010
b) Goodwin-Gill, Guy S, 1978, International Law and the
Movement of Persons between States, Clarendon Press,
Oxford
c) Kementrian Luar Negeri RI, Lokakarya Nasional, Fakultas
Hukum UNAIR, Surabaya, 24-25 Maret 2010
54
3.2.11. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PAJAK INTERNASIONAL
No KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Pajak Internasional
2. Kode Mata Ajaran HKI 802
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal
5. Prasyarat -
6. Kompetensi
Membekali mahasiswa mampu menguraikan pemahaman
secara komprehensif tentang sistem perpajakan
internasioanal, berdasarkan hukum pajak Indonesia di era
globalisasi, yang difokuskan pada pemungutan pajak pada
Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri serta tentang
implikasim pemungutan pajak berganda.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas,
yang dimulai dengan memaparkan kebijakan pemungutan
pajak dan sistem perpajakan internasional secara global.
Dilanjutkan dengan penjelsan tentang subyek pajak luar
negeri dan sistem pemungutan PPh Wajib Pajak Luar
Negeri, Yurisdiksi pemungutan pajaknya, pajak berganda
dan perjanjian pajak berganda, transfer pricing, serta
implikasinya dalam sistem hukum pajak di Indonesia .
10. Atribut Softskill 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi
2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas
11. Metoda pembelajaran Ceramah dan diskusi
12. Media Pembelajaran OHP, Blackboard, LCD, Power Point
13. Penilaian Hasil
Belajar
-UTS : 30%
-UAS : 45%
-Tugas : 25%
14. Dosen & PJMA Dr. Sarwirini, S.H., MS.
15. Referensi Wajib 1.GT Pagone, Tax Avoidance in Australia, The Federation
Press,
Sydney, 2010.
2.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009
3.Anthony C. Infanti & Bridget J. Crawford (eds.), Critical
Tax Theory, Cambridge University Press, New York, 2009.
55
3.2.12. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DALAM SISTEM INTERNASIONAL
1 Nama Mata Ajaran Hukum dalam Sistem Internasional
2 Kode Mata Ajaran HKI 803
3 Beban Studi 2 SKS
4 Kategori Mata Ajaran Pilihan Minat
5 Semester GENAP
6 Prasyarat ----
7 Kompetensi Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan minat
hukum internasional yang diperlukan oleh mahasiswa
agar mampu mengevaluasi secara mendalam terhadap
kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan
untuk lebih mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai
dengan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
8 Jenis Kompetensi Kompetensi Penunjang
9 Elemen Kompetensi MKK
10 Silabus Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan
dapat menganalisa dan melakukan sintesa terhadap
keberlakuan hukum internasional dalam masyarakat
internasional, hokum nasional negara-negara dan peran
hukum internasional pada saat ini dan perkembangan
hukum internasional. Pada pertemuan pertama dan
kedua disampaikan asas-asas dan teori yang berkaitan
dengan topik terkait, pertemuan ketiga diskusi dengan
mahasiswa. Perkuliahan diakhiri dengan pembuatan
makalah yang disesuaikan dengan topik disertasi
masing-masing
11 Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat
12 Metode Pembelajaran Tutorial, diskusi dan makalah
13 Penilaian Hasil Belajar Diskusi : 40%
Tugas : 40%
Softskill : 20%
14 Team Teaching Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., MHum.
15 Referensi 1. Academy of Sciences of the USSR, Institute of
State and Law, International Law, A Textbook
for Use in Law School, Foreign Languages
Publishing House, Moscow, tanpa tahun.
2. Alexander, Larry and Emily Sherwin, The Rule
of Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law, Duke University Press, Durham and
London, 2001.
56
3.2.13. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL INTERNASIONAL
No KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional
2. Kode Mata Ajaran HKI 804
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat -
6. Kompetensi
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu:
1. Memberikan argumentasi tentang eksistensi regime Hukum HKI internasional dan implementasinya pada
hukum nasional yang akan dipakai sebagai landasan
untuk memecahkan masalah perlindungan HKI
conventional maupun contemporer.
2. Menjelaskan tentang regime hukum HKI Internasional yang berbeda dengan regime Hukum HKI nasional and
overview terhadap isue-issue HKI global.
3. Melakukan analisa tentang semakin kompleknya sistem perlindungan HKI internasional, implikasi
ketentuan-ketentuan HKI internasional tersebut
terutama terhadap pembangunan di negara-negara yang
sedang berkembang, dari akses masyarakat terhadap
obat-obatan, hak-hak petani atas benih, sampai akses
pengetahui di internet.
4. Melakukan analisa terhadap berbagai debat terakhir pada level internasional terkait dengan, dampak HKI
pada pembangunan, kontroversi mengenai
biotechnology dan hak milik atas sesuatu yang hidup,
klaim penduduk asli dan negara-negara berkembang
akan perlindungan HKI yang baru dibidang
pengetahuan tradisional.
5. Melakukan analisa mengenai trend bilateralism dan regionalism dalam kerangka percepatan hamonisasi
regime HKI internasional.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi: MKK
9 Silabus:
Perkuliahan ini diawali dengan dengan sejarah
perlindungan HKI pada level internasional (Paris
Convention for Industrial Property and Bern Convention
sampai dengan TRIPs Agreement), landasan pemikirannya
dan perkembangan konvensi-konvensi internasional
tentang HKI, baik yang diorganisasikan oleh WIPO,
WTO, maupun UNESCO, UNTAC, FAO, dan lembaga
internasional lainnya.
Dengan memahami berbagai konvensi internasional
tersebut, mahasiswa memahami pula legal substance dan
legal culture serta preoses pembuatan treaty atau
Convension internasional tersebut, termasuk driving force
57
dibalik perlindungan HKI global. Kemudian, mata ajaran ini menganalisa berbagai isu-isu hukum yang muncul
terkait dengan perlindungan HKI global ini, terutama yang
terkait dengan karya intelektual yang berdasarkan
landasan teori tidak dapat dilindungi dalam conventional
yang dimiliki oleh negara-negara yang sedang
berkembang (traditional knowledge, genetic resources
dan folklore).
Lebih lanjut, Mata kuliah ini juga membahas tentang
perlindungan HKI internasional dan penerapannya pada
negara-negara terutama negara-negara yang sedang
berkembang, yang berdasarkan Doha Development
agenda, HKI ini berpotensi untuk menghambat
pembangan di negara-negara yang sedang berkembang
(akses kesehatan publik, akses pendidikan di internet dan
hak-hak petani).
Terakhir, mata ajaran ini juga menganalisa trend yang
berkembang pada 10 tahun terakhir tentang isu-isu
bilateralism dan regionalism dalam kerangka percepatan
harmonisasi perlindungan HKI global sebagai
konsekuensi dari gagalnya perundingan-perundingan pada
level multilateral. Sehingga dapat dianalisa langkah-
langkah hukum yang tepat yang bisa dipakai oleh negara-
negara terutama Indonesia menghadapi berbagai isue
global perlidnungan Hki tersebut.
10 Atribut Soft Skills
1. Disiplin;
2. Jujur;
3. Percaya diri;
4. Kemampuan menulis tulisan ilmiah;
5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai
pendapat.
11. Strategi/Metode
Pembelajaran
1. Ceramah
2. Diskusi,
3. Presentasi.
12. Media Pembelajaran 1. White Board (Papan tulis)
2. LCD.
13. Penilaian Hasil Belajar:
Keaktifan di kelas : 20 %
Presentasi : 20 %
Paper/Makalah : 50 %
Soft skill : 10 %
14. Dosen Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D
15. Referensi Wajib
Graham Dutfield and Uma Suthersanan, Global Intellectual
Property Law, Edward Elgar Publishing, 2008.
Peter Drahos and Ruth Mayne, Global Intellectual Property;
Knowledge, Access and Development, Basingstoke, Palgrave,
MacMillan, 2002
Long Doris E, A Cousebook in International intellectual
Property, St Paul Minn, West Group, 2000.
58
3.3.14. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM WTO
No KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum WTO
2. Kode Mata Ajaran HKI 805
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester GENAP
5. Prasyarat ----
6. Kompetensi
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu
menjelaskan tentang WTO. Tujuan dan fungsi dibentuknya WTO
dalam system perdagangan dunia.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus
Mata kuliah ini berfokus pada World Trade Organization (WTO) atau
Organisasi Perdagangan Dunia. WTO merupakan satu-satunya badan
internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar
negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu
persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional
sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-
negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-
anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam
pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh
pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen
barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan.
Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah
meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994.
Mata kuliah ini akan membahas mengenai struktur dasar persetujuan
WTO, meliputi:
1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)
2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/
GATS)
3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual
Properties/ TRIPs)
4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)
10. Atribut Softskill Kerjasama, disiplin
11. Metoda pembelajaran Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi
12. Media Pembelajaran LCD dan komputer
13. Penilaian Hasil Belajar d) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi pembelajaran:
15%
e) presentasi kelompok: 25%
f) Tugas bernilai 60%.
14. Dosen (PJMA&Anggota) 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D
2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D
15 Referensi Wajib a) H.S. Kartadjoemena "GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round".
Jakarta: UI Press, 1997.
b) John H. Jackson, William J. Davey, dan Allan O. Sykes. "Legal
Problems of International Economics Relations: Cases, Materials
and Text". St. Paul, Minn.: West Group, 2002.
c) Adolf Warouw. "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka
WTO: Suatu Observasi terhadap 'Rule-based System'" dalam
"Jurnal Hukum Internasional" Vol. 1 No. 2, Januari 2004.
59
3.2.15. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PEMBANGUNAN INTERNASIONAL
No KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Pembangunan Internasional
2. Kode Mata Ajaran HKI 806
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat -
6 Kompetensi:
Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat:
1. Memahami teori hukum internasional yang terkait
dengan pembangunan internasional dan
penerapannya di negara-negara berkembang serta
kritik-kritik yang fundamental terhadap
perkembangan hukum internasional modern.
2. Menganalisa konsekuensi Hukum penerapan
hukum internasional di berbagai bidang, terutama
perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia, pada
hukum nasional negara-negara dan implikasinya
terhadap pembangunan di negara-negara
berkembang.
3. Menganalisa dan memahami ketentuan-ketentuan
hukum internasional yang terkait dengan keadilan
global, perlindungan hak-hak minoritas, hak-hak
disable people, indigeous (traditional) rights,
communal property rights, dan konsep yang terkait
dengan ethical globalisation innisiative.
4. Menganalisa konsep keadilan global, perlindungan
hak-hak minoritas, hak-hak disable people,
indigeous (traditional) rights, communal property
rights, dan konsep yang terkait dengan Ethical
Globalisation Innisiative, serta ketentuan-
ketentuan hukum internasional yang terkait.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8 Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus:
Perkuliahan ini diawali dengan memberikan pengantar umum mengenai teori hukum yang terkait dengan
pembangunan internasional dan penerapannya di negara-
negara berkembang serta isu-isu kritisnya. Teori-teori ini
meliputi, teori pembangunan klasik (classical development
theory), neo-liberalism, rule of law, modernity and the
law, natural law dan positivism, colonialism, formalism feminist legal theory, dan southern legal theories.
Fundamental Critics dari Perkembangan hukum Hukum
Internasional Modern serta keterlibatan dunia ketiga juga
akan dielaborasi dalam perkuliahan ini. Selanjutnya,
perkuliahan dilanjutkan dengan elaborasi konsekuensi
penerapan hukum internasional di berbagai bidang,
terutama perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia,
60
pada hukum nasional negara-negara dan implikasinya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang.
Dengan elaborasi seperti itu, akan mengantarkan
mahasiswa melakukan critical thingking terhadap
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait
dengan keadilan global, perlindungan hak-hak minoritas,
hak-hak disable people, indigeous (traditional) rights,
communal property rights, dan konsep yang terkait dengan
ethical globalisation innisiative. Lebih lanjut kuliah ini
akan menganalisa konsep keadilan global, perlindungan
hak-hak minoritas, hak-hak disable people, indigeous
(traditional) rights, communal property rights, dan konsep
yang terkait dengan Ethical Globalisation Innisiative,
serta ketentuan-ketentuan hukum internasional yang
terkait.
10. Atribut Soft Skills
1. Disiplin;
2. Jujur;
3. Percaya diri;
4. Kemampuan menulis tulisan ilmiah;
5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai
pendapat.
11. Strategi/Metode
Pembelajaran
1. Ceramah
2. Diskusi,
3. Presentasi.
12. Media Pembelajaran 1. White Board (Papan tulis)
2. LCD.
13. Penilaian Hasil Belajar:
Keaktifan di kelas : 20 %
Presentasi : 20 %
Paper/Makalah : 50 %
Soft skill : 10 %
14 Dosen Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D
15. Referensi Wajib
Rumu Sarhar, International Development Law: Rule of
Law, Human Rights and Global Finance, Oxford
University Press, USA, 2009.
Wayne Sandholtz and Kendall Stiles, International Norms
and Cycles of Change, Oxford University Press, USA,
2008.
Sean D. Murphy, Principles of International Law,
Thomson West, 1st Ed, 2006.
61
3.2.16. DESKRIPSI MATA KULIAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran KEJAHATAN TRANSNASIONAL
2. Kode Mata Ajaran HKP 801
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami Kejahatan Transnasional,
sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan pengembangan
kejahatan-kejahatan berdimensi transnasional.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9 Silabus Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat
menyebabkan terjadinya perubahan modus operandi, pelaku
tindak pidana. Tindak pidana sekarang sudah melintasi
wilayah suatu Negara, inilah yangd isebut kejahatan
transnasional. Perkuliahan diawali dengan cirri-ciri masyarakat
abad millennium, konsep kejahatan transnasional, kejahatan-
kejahatan yang masuk kejahatan transnasional dan ditutup
dengan penanggulangan kejahatan transnasional.
10. Atribut Softskill 1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri
2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.
11. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur
12. Media Pembelajaran LCD
13. Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %
2. Tugas Akhir : 70 %
14 Dosen (PJMK Dan
Anggota)
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
15. Referensi Wajib 1. Gerhard O. W. Mueller, Transnational Crime: Definitions
and Concepts, Transnational Organized Crime, No. 4
tahun 1998.
2. Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-
Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking , SAGE
Publications, 1992.
3. Cyrille Fijnaut, Transnational crime and the role of the
United Nations in its Containment through international
cooperation: A challenge for the 21st century, European journal of crime, criminal law and criminal justice 8(2)
(2002): 119-127.
62
3.2.17. DESKRIPSI MATA KULIAH KEADILAN RESTORATIF
No KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Keadilan Restoratif
2. Kode Mata Ajaran Hkp 802
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal
5. Prasyarat -
6. Kompetensi
Membekali mahasiswa memperoleh pemahaman secara
komprehensif tentang berbagai konsep, philosofi, prinsip dan
norma, serta penerapan dan pengembangan nilai-nilai yang
terkandung dalam keadilan restoratif, baik di dalam maupun
di luar sistem peradilan pidana.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas,
yang dimulai dengan memaparkan beberbagai konsep
keadilan restoratif (restorative justice) dan membedakannya
dengan konsep retributive justice, mengingat berkembangnya
keadilan restoratif berkaitan erat dengan reaksi terhadap
kegagalan sistem peradilan pidana. Dibahas juga perbedaan
model peradilan: welfare model, criminal justice model, &
restorative justice model. Selanjutnya dibahas philosofi
keadilan restoratif yang mendasarkan pada healing and
respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology and making amends. Pada akhir perkuliahan didiskusikan
penerapan di beberapa negara, termasuk bagaimana potensi
perkembangan sebagai norma dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia
10. Atribut Softskill 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi
2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas
11. Metoda pembelajaran Ceramah dan diskusi
12. Media Pembelajaran OHP, Blackbard, LCD, Power Point
13. Penilaian Hasil Belajar -UTS : 30%
-UAS : 45%
-Tugas : 25%
14. Dosen & PJMA Dr. Sarwirini, S.H., MS.
15. Referensi Wajib 1.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009
2.HLA. Hart,Punishment & Responsility, 2008
3.Maria J.Falcon Y.Tella & Fernando Y. Tella, Punishment &
Culture: A right to punish, 2006
63
3.2.18. DESKRIPSI MATA KULIAH PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
1. Nama Mata Ajaran Perlindungan Saksi Dan Korban
2. Kode Mata Ajaran HKP 803
3. Beban Studi 2 SKS
4. Katagori Mata Ajaran MKPKK
5. Semester Gasal – Genap
6. Prasyarat ------
7. Kompetensi Mata Ajaran Setelah menempuh mata kuliah ini akan mampu
menjelaskan dan menganalisis bagaimana
perlindungan hukum atas saksi dan korban dalam
hukum positif.
8. Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
9. Elemen Kompetensi MKK
10. Silabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa mengenai beberapa model perlindungan
saksi dan korban dalam hukum positif kita dengan
melakukan perbandingan pengaturan perlindungan
saksi dan korban dari beberapa negara
11. Atribut soft skill Disiplin, kemampuan beragumentasi hukum
12. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan presentasi
13. Media Pembelajaran OHP, Blackboard, LCD, Powerpoint
14. Penilaian Hasil Belajar Tugas 70 %, Penguasaan soft skill 30%
15. Penanggungjawab mata
kuliah
1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M,Hum
16. Referensi 1. Arif Gosita, Perlindungan saksi dan Korban
2. Martin wasik et.all, Criminal Justice text and
material, Longman law Series, p.660.
2. United Nations Office on Drugs and Crime
64
3.2.19. DESKRIPSI MATA KULIAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
2. Kode Mata Ajaran HKP 805
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami Sistem Peradilan Pidana
Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan
pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak
hukum.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Penegakkan hukum di Indonesia dirasakan masyarakat tidak
sesuai dengan rasa keadilan yang didambakan masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan
baik manakala didukung 5 faktor yaitu peraturan itu sendiri,
mentalitas aparat penegak hukum, sarana prasarana
pendukung, dan kesadaran serta kepatuahn warga masyarakat.
Komponen aparat penegak hukum sendiri yaitu aparat
kepolian, kejaksaan, kehakiman, petiugas lembaga
pemasyarakatan dan advokat. Sebagai suatu subbagian dari
system peradilan pidana, masing-masing aparat selain terikat
dengan Undang-Undang yang mengatur organisasi mereka,
berdasarkan KUHAP, mereka terikat sebagai integrated
criminal justice system.
10. Atribut Softskill 1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri
2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.
11. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur
12. Media Pembelajaran LCD
13 Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %
2. Tugas Akhir : 70 %
14. Dosen (PJMK Dan
Anggota)
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
15. Referensi Wajib 1. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana
Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.
2. O.C. Kaligis, Kejahatan Jabatan dalam Sistem
Peradilan Pidana, Alumni, Bandung, 2011.
3. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana
(Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
65
3.2.20. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM PERUSAHAAN
NO. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran TEORI HUKUM PERUSAHAAN
2. Kode Mata Ajaran HKT 801
3. Beban Studi 2 sks
4. Semester Gasal dan Genap
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami , mengkaji dan menganilisis
pengertian dasar tentang perusahaan (korporasi), sumber dari
hukum perusahaan, dan pilihan bentuk perusahaan yang
akan diambil, struktur perusahaan, perubahan struktur
perusahaan melalui merger dan akuisisi serta konsolidasi.
Selain itu akan dikaji berbagai doktrin dan konsep tentang
perusahaan seperti doktrin Piercing the Corporate Viel,
Business Judgment Rule, Duty Care and Duty of Loyalty
dan lain-lain.
Pada akhirnya mahasiswa mampu memecahkan berbagai
problematika di bidang hukum perusahaan secara
komprehensif.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan
ketrampilan:
I. PENDAHULUAN:
1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan (korporasi)?;
2. Sumber dari hukum perusahaan;
3. Pemilihan bentuk dari organisasi perusahaan;
II. BENTUK PERUSAHAAN
4. Bagaimana pembentukan korporasi?;
5. Kekuasaan dan kewenangan perusahaan dan Doctrin
Ultra Vires;
6. Pembentukan korporasi atau perusahaan oleh pendiri;
7. Perusahaan yang bersifat Defective dan Konsekuensi
Hukumnya;
8. Doctrine Piercing the Corporate Viel;
9. Klaim Orang Dalam Dalam Pembubaran Perusahaan
(korporasi);
III. STRUKTUR PERUSAHAAN
66
10. Alokasi Umum Kewenangan; 11. Dewan Direksi;
12. Organ Dalam Perusahaan dan Kewenangan
13. Formalitas Tindakan Pemegang Saham;
IV. PEMBERIAN KUASA DAN HAK PEMEGANG
SAHAM
14. Hak Pemegang Saham untuk Pemeriksaan
Pembukuan;
15. Pelaporan Perusahaan Untuk Publikasi Perusahaan;
16. Prinsip Umum Tentang Perjanjian Kuasa Dalam
Perusahaan;
17. Keterbukaan (disclosure);
18. Perolehan Informasii dan Data dari Pemegang
Saham;
V. TINDAKAN PRIBADI DALAM RANGKA
PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA
19. Prinsip Umum;
20. Substansi
21. Sebab (causa);
22. Standard Kelalaian;
23. Upaya pemulihan;
VI. PENGKOMUNIKASIAN OLEH PEMEGANG
SAHAM
24. Dua Metode Beban Resiko;
25. Resiko Pemegang saham;
26. Resiko Perusahaan;
VII. PERUSAHAAN TERTUTUP
27. Apa yang dimaksud PT Tertutup?
28. Perjanjian Terkait Hak Suara Pemegang Saham dan
Klasifikasi saham;
29. Perjanjian untuk Pembatasan Diskresi;
30. Persyaratan Mayoritas dan Quorum;
31. Pembatasan Alih Saham;
32. Penyelesaian Sengketa dan Dissolusi;
VIII. ATURAN DUTY OF CARE DAN BUSINESS
JUDGMENT
33. Prinsip Dasar;
34. Standard of Care;
35. Aturan the Business Judgment;
36. Perkembangan Aturan Tentang tanggung Gugat
Direktur;
IX. THE DUTY OF LOYALTY
37. Fiduciary Status;
38. Transaksi yang bersifat “Self Dealing”;
39. Kompensasi;
40. Doktrin The Corporate Opportunity dan
Perkembangannya;
41. Kontrol enjualan;
42. Tugas Lain untuk Mengontrol Pemegang saham;
67
X. GUGATAN PEMEGANG SAHAM 43. Perbedaannya dengan Gugatan Derivatif secara
Langsung;
44. Persyaratan untuk Gugatan derivatif;
45. Permohonan pada Dewan sebagai Awal Penghentian
Penyertaan dalam Perusahaan;
46. Penyelesaian Gugatan derivatif;
47. Isu tentangKesalahan Prosedural;
48. Batas tanggung Gugat;
XI. PERUBAHAN STRUKTUR PERUSAHAAN:
AKUISISI, MERGER DAN KONSOLIDASI
49. Prinsip Umum Penggabungan Perusahaan;
50. Perlindungan Pada Pemegang saham;
51. Rekapitalisasi;
52. Tender Over dan Take Overs;
XII. DEVIDEN DAN PENJUALAN KEMBALI SAHAM
53. Deviden Sebagai Perlindungan pada Kreditor;
54. Deviden dan Perlindungan Pemegang Saham;
55. Penjualan Kembali saham;
XIII. PENERBITAN SURAT BERHARGA
56. Perjanjian Subkripsi;
57. Penawaran Umum;
58. Perkecualian
59. Tanggung Gugat Perdata
10 Atribut softskill 1. Percaya diri ;
2. Disiplin;
3. Berwawasan;
11. Strategi /Metode
Pembelajaran
Ceramah, diskusi, tugas mandiri
12. Penilaian Hasil Belajar UAS: 75%
Tugas /Responsi: 15%
Atribut softskill: 10%
13. Dosen 1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH
2. Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H.,MH., MM.
14. Referensi Wajib 1. Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan
terbatas Sebagai badan Hukum, Citra adtya Bhakti,
2005;
2. Rudi Prasetya dan Oemar wongsodiwirjo, Hukum
Persekutuan, FHUA, 2000;
3. Steven Emanuel, Corporations, Emmanuel, New
York. 2004;
68
3.2.21. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS
NO. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis
2. Kode Mata Ajaran HKT 802
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester Gasal dan Genap
5. Prasyarat Telah menempuh Penyelesaian Sengketa Alternatif.
6. Kompetensi Mampu menemukan dan mengembangkan tentang
asas dan teori Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis
melalui pendekatan non litigasi (Negosiasi, Mediasi
dan Arbitrase)
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKPKK
9 Silabus Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
arti penting pilihan penyelesaian sengketa, macam
penyelesaian sengketa alternatif, teori tentang
Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis, pilihan
tentang Strategi dan Pendekatan dalam Penyelesaian
Sengketa Hukum Bisnis.
10 Atribut Skill Mampu menganalisis dengan mengemukakan
landasan teoritik atas masalah hukum yang di kaji
baik secara lisan ataupun tertulis.
11 Strategi Metode Pembelajaran Kuliah dan diskusi
12. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi tugas 50%
- Tugas Akhir 50%
13 Dosen Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
14. Referensi Wajib 1. Tania Sourdin, Alternative Dispute Resolution,
Third Edition, Law Book Co, 2008.
2. Julie Macfarlane (Ed), Rethingking Dis putes :
The Mediation Alternative, Cavendish
Publishing Limited, 1977.
3. Mike Brandon and Leigh Robertson, Conflict
and Dispute Resolution, A Guide For Practice,
First Published, Oxford, 2007.
69
3.2.22. DESKRIPSI MATA KULIAH EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM
2. Kode Mata Ajaran HKT 803
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester GENAP
5. Mata Ajaran Prasyarat --------
6. Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Untuk mengembangkan konsep
efisiensi yang merupakan suatu pemikiran yang bersifat ekonomis
dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang
berorientasi peningkatan kemakmuran yang dihadapkan kepada
moralitas hukum yaitu justice and fairness
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKPKK
9 Silabus Perbincangan diawali dengan mengemukakan pandangan Richard A.
Posner dengan mazhab Chicago-nya, yaitu Economic Analysis of
Law. Pada perbincangan itu dikemukakan kalkulasi ekonomis dalam
penentuan pembuatan aturan hukum dan pengambilan keputusan
oleh pengadilan. Selanjutnya dibahas mengenai Value, Utility, and
Efficiency. Perbincangan kemudian dilanjutkan dengan
mempersoalkan mengenai berkembangnya pemikiran utilitarian
yang mewarnai analisis ekonomi terhadap hukum bagi masyarakat
secara keseluruhan. Pandangan utilitarianisme kemudian
dipertemukan dengan pandangan pragmatisme yang ternyata seiring
sejalan. Selanjutnya dikemukakan masalah efisiensi dalam bingkai
utilitarianisme dan pragmatisme. Pada saat efisiensi dikemukakan
sebagai suatu pertimbangan dalam pembuatan perundang-undangan
maupun pengambilan putusan oleh pengadilan, pada saat itu perlu
dikemukakan dimensi-dimensi moralitas hukum, yaitu justice and
fairness. Perbincangan mengenai justice and fairness dilakukan
secara mendalam karena esensi hukum adalah keadilan dan
pengambilan keputusan dilakukan secara fair. Dalam perbincangan
itu bukan hanya aspek fisik kehidupan bermasyarakat yang dibahas,
melainkan juga aspek eksistensial, yaitu yang berkaitan dengan
masalah moral dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.
Akhirnya, perkuliahan ditutup dengan menghadapkan efisiensi
dengan justice and fairness yang terbuka bagi peserta program untuk
memberi komentar dan/atau penilaian.
10. Atribut Softskill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar
2. Mengumpulkan tugas tepat waktu
11. Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi
12. Media Pembelajaran LCD
13. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50%
- Tugas Akhir 50%
14. Dosen (PJMK Dan Anggota) 1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.
2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H, M.H.,LL.M.
15. Referensi Wajib 1. Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Harvard University
Press, 2000
2. Fuller, Lon L., The Morality of Law, Yale University Press,
1975
3. Marmor, Andrei, Interpretation and Legal Theory, Hart
Publishing, Portland, 2005
70
3.2.23. DESKRIPSI MATA KULIAH PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK
No. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Perkembangan Hukum Kontrak
2. Kode Mata Ajaran HKT 804
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester GENAP
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Mahasiswa mampu membahas dasar filosofis prinsip-prinsip
hukum kontrak dan perkembangannya
7. Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus Pemahaman kontrak sebagai proses; tahap pra-kontrak,
kontrak dan pasca kontrak. Pemahaman diarahkan pada
prinsip, teori, konsep dan norma tiga tahap tersebut dengan
melakukan studi perbandingan terhadap sistem common law.
10. Atribut Skill Pemahaman prinsip-prinsip hukum kontrak baik civil maupun
common law.
11. Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah/ diskusi dan presentasi
12. Penilaian Hasil Belajar - Tugas :
13. Dosen 1. Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
14. Referensi Wajib 1. Burgerlijk Wetboek, R. Soebekti dan Tjitrosudibio.
2. UNIDROIT Principle of International Commercial
Contract (PICC). 3. The New Civil Code of The Netherlands (Nieuw
Burgerlijk Wetboek), Kluwer International, 2009.
71
3.2.24. DESKRIPSI MATA KULIAH PERBANDINGAN HUKUM PERDATA
NO KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Perbandingan Hukum Perdata
2. Kode Mata Ajaran HKT 805
3. Beban Studi 2 SKS
4. Semester GENAP
5. Mata Ajaran Prasyarat ----
6. Kompetensi Membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman
komprehensif tentang perbandingan hukum perdata antara
Indonesia, Belanda dan sistem common law.
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9 Silabes Materi diberikan dengan tatap muka dan pemberian tugas
(assignment) yang dimulai dengan penguraian materi/
pokok bahasan yang bersifat mendasar hukum perdata yang
terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), kemudian
mengkaitkannya dengan perkembangan yang terdapat
dalam Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW) dan
membandingkannya dengan sistem yang ada pada common
law yaitu menyangkut sejarah dan perkembangan hukum
orang dan keluarga, sejarah dan perkembangan hukum
benda dan jaminan (pledge, mortgage), serta sejarah dan
perkembangan hukum perikatan.
10 Atribut Skill 1. Percaya diri dalam penguasaan naskah perjanjian.
2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)
11 Strategi Metode
Pembelajaran
Ceramah/ diskusi dan pelatihan
12 Media Pembelajaran LCD, Power point
13 Penilaian Hasil Belajar - UAS : 60%
- Tugas : 30%
- Atribut softskill : 10%
14 Dosen 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
15 Referensi Wajib 1. Burgerlijk Wetboek (BW), R. Subekti dan
Tjitrosudibio
2. Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW), Kluwer
3. H. Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common
Law, Pustaka Sinar Harapan, 1996
4. UNIDROIT Principle of International Commercial
Contract.
72
3.2.25. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM PERSAINGAN SEHAT
NO. KRITERIA URAIAN
1. Nama Mata Ajaran Hukum Kekayaan Intelektua dalam Persaingan Sehat
2. Kode Mata Ajaran HKT 806
3. Beban Studi 2 sks
4. Semester Gasal
5. Mata Ajaran Prasyarat
6. Kompetensi Mahasiswa mampu memberikan argumentasi secara
komprehensif WTO/TRIPs Agreement, implikasi
perlindungan HKI bagi investasi dan perdagangan guna
mendukung persaingan sehat (fair competition).
7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung
8. Elemen Kompetensi MKK
9. Silabus 1. Hak Eksklusif dan Kriteria dari Hak Kekayaan
Intelektual (Intellectual Property Law mencakup:
a. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and
Related Rights)
b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Rights)
- Paten (Patent);
- Perlindungan Varitas Tanaman ( Plant Variety Right);
- Merek (Trademark);
- Indikasi Geografis (Geographical Indication);
- Desain Industri (Industrial Design);
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design
of Topographic of Integrated Circuits);
- Rahasia Dagang (Trade Secret); 2. Hukum Persaingan (Competition Law):
a. Free Movement of Goods, Services and
Personels;
b. Perbuatan yang Dilarang;
c. Perjanjian yang Dilarang;
d. Posisi Dominan;
3. Persinggungan HKI dan Persaingan (interface
between IP and Competition Law)
a. Prinsip Hak Maksimal (Exhaustion Principle);
b. Konsep Bidang Khusus (specific subject matter);
c. Pasar yang Relevan (the Relevant Market) dan
Pelaksanaan HKI;
73
d. Penolakan untuk Memasok (Refusals to supply) dan HKI;
e. Klausula Pembatasan (Tie-in Clause) dan HKI ;
f. Kelebihan , Perbedaan dan Harga Predator
(Excessive, Discriminatory and Predatory
Pricing) dalam HKI;
g. Penyalahgunaan Hak (abuse of IPR).
h. Contoh kasus-kasus konkrit;
10. Atribut softskill 1. Percaya diri ;
2. Disiplin;
3. Mampu bekerja mandiri sekaligus bekerjasama dalam
tim.
11. Strategi /Metode
Pembelajaran
Ceramah, diskusi kelompok , role play; tugas mandiri
12. Penilaian Hasil Belajar UAS:60%
Tugas Responsi: 25%
Atribut softskill: 15%
13. Dosen 1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH
2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,MH.
14. Referensi Wajib 1. Rahmi Jened , Hak Kekayaan Intelektual,:
Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University
Press, Surabaya, 2007;
2. Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi
Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 2000;
3. Rahmi Jened, Penyesuaian Perindungan Hak Cipta
Terhadap Persetujuan TRIPs, Yuridika, Surabaya, 2000;
74
LAMPIRAN 2
(COVER WARNA BIRU)
JUDUL
NAMA MAHASISWA
NIM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TAHUN
NASKAH UJIAN KUALIFIKASI
75
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH UJIAN KUALIFIKASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..
Oleh:
PENASIHAT AKADEMIK
. ………………………………………
NIP …………………..
Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
…………………………..
NIP.
76
NASKAH KUALIFIKASI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
3. Manfaat Penelitian
4. Orisinalitas Penelitian
5. Kerangka Teoritik
6. Metode Penelitian
a. Type Penelitian
b. Pendekatan Masalah
c. Sumber Bahan Hukum
d. Analisis Bahan Hukum
7. DAFTAR BACAAN
77
LAMPIRAN 3
(COVER WARNA BIRU)
JUDUL DISERTASI
NAMA MAHASISWA
NIM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TAHUN
NASKAH UJIAN
PROPOSAL DISERTASI
78
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH UJIAN PROPOSAL DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..
Oleh:
PROMOTOR
………………………………………
NIP …………………..
KO PROMOTOR
…………………………………..
NIP ………………………..
Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
…………………………………..
NIP…………………………
79
NASKAH PROPOSAL
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
3. Manfaat Penelitian
4. Orisinalitas Penelitian
5. Kerangka Teoritik
6. Metode Penelitian
a. Type Penelitian
b. Pendekatan Masalah
c. Sumber Bahan Hukum
d. Analisis Bahan Hukum
8. Sistematika Penulisan
9. Rencana Daftar Isi
10. DAFTAR BACAAN
80
LAMPIRAN 4
(COVER WARNA BIRU)
JUDUL DISERTASI
NAMA MAHASISWA
NIM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TAHUN
NASKAH UJIAN
NASKAH HASIL PENELITIAN
DISERTASI/KELAYAKAN
81
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH UJIAN NASKAH HASIL PENELITIAN DISERTASI/KELAYAKAN
INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..
Oleh:
PROMOTOR
………………………………………
NIP …………………..
KO PROMOTOR
…………………………………..
NIP ………………………..
Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
…………………………………..
NIP…………………………
82
NASKAH HASIL PENELITIAN DISERTASI/KELAYAKAN
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
UCAPAN TERIMA KASIH
SUMMARY
RINGKASAN
ABSTRACT
DAFTAR ISI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
1.2. Tujuan Penelitian
1.3. Manfaat Penelitian
1.4. Orisinalitas Penelitian
1.5. Kerangka Teoritis
1.6. Metode Penelitian
1. 6.1. Type Penelitian
2. 6.1. Pendekatan Masalah
3. 6.1. Sumber Bahan Hukum
4. 6.1. Analisis Bahan Hukum
11. Sistematika Penulisan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V PENUTUP
5.1. Simpulan
5.2. Saran
DAFTAR BACAAN
83
LAMPIRAN 5
(COVER WARNA BIRU)
JUDUL DISERTASI
NAMA MAHASISWA
NIM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TAHUN
NASKAH UJIAN TAHAP I
(TERTUTUP)
84
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH UJIAN TAHAP I (TERTUTUP) INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..
Oleh:
PROMOTOR
………………………………………
NIP …………………..
KO PROMOTOR
…………………………………..
NIP ………………………..
Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
…………………………………..
NIP…………………………
85
NASKAH DISERTASI (TERTUTUP)
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
UCAPAN TERIMA KASIH
SUMMARY
RINGKASAN
ABSTRACT
DAFTAR ISI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN
BAB I PENDAHULUAN
1.7. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
1.8. Tujuan Penelitian
1.9. Manfaat Penelitian
1.10. Orisinalitas Penelitian
1.11. Kerangka Teoritis
1.12. Metode Penelitian
5. 6.1. Type Penelitian
6. 6.1. Pendekatan Masalah
7. 6.1. Sumber Bahan Hukum
8. 6.1. Analisis Bahan Hukum
12. Sistematika Penulisan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V PENUTUP
5.3. Simpulan
5.4. Saran
DAFTAR BACAAN
86
LAMPIRAN 6
(COVER WARNA BIRU)
JUDUL DISERTASI
NAMA MAHASISWA
NIM
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
TAHUN
NASKAH UJIAN TAHAP II
(TERBUKA)
87
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH UJIAN TAHAP II (TERBUKA) INI TELAH DISETUJUI
UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..
Oleh:
PROMOTOR
………………………………………
NIP …………………..
KO PROMOTOR
…………………………………..
NIP ………………………..
Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
…………………………………..
NIP…………………………
88
NASKAH DISERTASI (TERBUKA)
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
UCAPAN TERIMA KASIH
SUMMARY
RINGKASAN
ABSTRACT
DAFTAR ISI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN
BAB I PENDAHULUAN
1.13. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
1.14. Tujuan Penelitian
1.15. Manfaat Penelitian
1.16. Orisinalitas Penelitian
1.17. Kerangka Teoritis
1.18. Metode Penelitian
9. 6.1. Type Penelitian
10. 6.1. Pendekatan Masalah
11. 6.1. Sumber Bahan Hukum
12. 6.1. Analisis Bahan Hukum
13. Sistematika Penulisan
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V PENUTUP
5.5. Simpulan
5.6. Saran
DAFTAR BACAAN
89
LAMPIRAN 7
DAFTAR NAMA DOSEN DAN BIDANG KEILMUAN
No
Nama
Bidang Keahlian
1 Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. 1. Hukum Adat
2. Pengantar Hukum Indonesia
3. Hukum Agraria
4. Hukum Waris (Adat, Islam, BW)
2 Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H. M.Si. 1. Hukum Investasi
2. Hukum Pidana
3. Penyelesaian Sengketa Alternatif
4. Hukum Pasar Modal
3 Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,
M.H.
1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Pidana
3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
5. Hukum Pidana Anak
6. Hukum Siber
7. Hukum Pidana Militer
4 Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,
M.Hum
1. Hukum Perdata
2. Hukum Kontrak
3. Argumentasi Hukum
4. Perancangan Kontrak
5. Hukum Acara Perdata
6. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
5 Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.,
M.M.
1. Hukum Persaingan Usaha
2. Hukum Dagang
3. Hukum Perseroan
4. Hukum Transportasi
5. Hukum Asuransi
6 Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. 1. Hukum Administrasi
2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
3. Hukum Perizinan
4. Argumentasi Hukum
5. Pemerintahan Daerah
7 Prof.Dr.Peter Machmud Mz, S.H., M.S.,
LL.M.
1. Filsafat Hukum
2. Penelitian Hukum
3. Pengantar Ilmu Hukum
8 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,
M.H.
1. Hukum Perdata
2. Hukum Perikatan
3. Hukum Kontrak
4. Perancangan Kontrak
5. Hukum Transportasi
9 Prof. Dr. Rahmi Djened, S.H., M.H. 1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Hukum Investasi
3. Hukum Dagang
4. Hak Kekayaan Intelektual
5. Hukum Pembiayaan
10 Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,
M.Hum.
1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Pidana Korupsi
3. Argumentasi Hukum
4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata
11 Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. 1. Hukum Islam
2. Hukum Perbankan
90
3. Pengantar Ilmu Fiqh
4. Pengantar Fiqh Muamalat
5. Pengantar lembaga Keu. Syariah
6. Hukum Wakaf & Zakat
12 Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. 1. Hukum Dagang
2. Hak Kekayaan Intelektual
3. Hukum Surat Berharga
4. Hukum Pasar Modal
5. Pengantar Perdagangan Syariah
6. Hukum Perdagangan Syariah
13 Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. 1. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi
2. Hukum Imigrasi
3. Hukum Kepegawaian
4. Hukum Perburuhan
5. Hukum Administrasi
6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
14 Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. 1. Hukum Agraria
2. Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak
Atas Tanah
3. Penyelesaian Sengketa Alternatif
4. Hukum Perumahan dan Permukiman
5. Hukum Rumah Susun
15 Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. 1. Hukum Pidana
2. Hukum Pidana Ekonomi
3. Hukum Pidana Politik
4. Hukum Pidana Pers
5. Hukum Pidana Korporasi
16 Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. 1. Penyelesaian Sengketa Internasional
2. Perjanjian Dagang Internasional
3. Hukum Negara-negara ASEAN
4. Hukum Internasional
5. Perbandingan Hk. Kontrak ASEAN
17 Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. 1. Hukum Agraria
2. Hukum Penataan Ruang
3. Hukum Perumahan dan Permukiman
4. Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak
Atas Tanah
5. Hukum Rumah Susun
18 Dr. Sukardi, S.H., M.H. 1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Perundang-undangan
3. Perancangan Perundang-undangan
4. Hukum Pemilu
5. Teori Konstitusi
6. Ilmu Negara
19 Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 1. Hukum Pidana
2. Hukum Pajak
3. Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
4. Hukum Pidana Anak
5. Kriminologi
20 Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. 1. Hukum Internasional
2. Hukum Laut
3. Hukum Perancangan dan Perjanjian
Internasional
4. Hukum Lingkungan Internasional
21 Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,
M.H.
1. Pengantar Lembaga Keu. Syariah
2. Hukum Perdata
3. Pengantar Perbankan Syariah
4. Hukum Perbankan
91
22 Fifi Junita, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. 1. Hukum Perikatan
2. Hukum Kontrak
3. Penyelesaian Sengketa Alternatif
4. Perancangan Kontrak
5. Arbitrase Internasional
23 Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. 1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Hukum Investasi
3. Hukum Dagang
4. Hukum Pasar Modal
5. Pengantar Perdagangan Syariah
24 Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. 1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Hukum Perdagangan Internasional
3. Hukum Internasional
4. Penyelesaian Sengketa Internasional
25 Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. 1. Pengantar Filsafat Hukum
2. Hukum Pelayanan Publik
3. Hukum Pertambangan
4. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam
5. Hukum Lingkungan
6. Hukum Administrasi
7. Pemerintahan Daerah
26 Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. 1. Pengantar Ilmu Fiqh
2. Hukum Kepailitan
3. Hukum Perburuhan
4. Pemerintahan Daerah
27 Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.,
Ph.D.
1. Hukum Laut
2. Hukum Internasional
3. Hukum Perdagangan Internasional
4. Arbitrase Internasional
5. Hak Asasi Manusia Internasional
28 Dr. Lina Hastuti., S.H., MH 1. Hukum Internasional
2. Hukum Organisasi Internasional
3. Hukum Humaniter Internasional
4. Hukum Diplomatik dan Konsuler
5. Kejahatan Internasional dan Transnasional
29 Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. 1. Hukum Pajak
2. Hukum Acara. Peradilan Tata Usaha Negara
3. Hukum Keuangan Negara
4. Hukum Administrasi
5. Hukum Kepegawaian
30 Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. 1. Hukum Administrasi
2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
3. Pemerintahan Daerah
4. Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan
Jasa
5. Pancasila
31 Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. 1. Hukum Administrasi
2. Hukum Lingkungan
3. Hukum Perizinan
4. Hukum Pertambangan
5. Argumentasi Hukum
6. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi
7. Hukum Pelayanan Publik
8. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam
32 Dr. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,
M.H.
1. Hukum Dagang
2. Hukum Surat Berharga
3. Hukum Transportasi
4. Hukum Asuransi
92
33 Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. 1. Hukum Administrasi
2. Hukum Agraria
3. Pemerintahan Daerah
4. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam
5. Hukum Pelayanan Publik
34 Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. 1. Hukum Internasional
2. Hukum Perancangan dan Perjanjian
Internasional
3. Hukum Perdagangan Internasional
4. Hukum Udara dan Angkasa
5. Hukum Lingkungan Internasional
35 Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman,
S.H., M.A.
1. Hak Asasi Manusia
2. Hukum Tata Negara
3. Hukum Perundang-undangan
36 Dr. Deddy Sutrisno., S.H., MH. 1. Hukum Agraria
2. Hukum Pajak
3. Hukum Perizinan
4. Hukum Penataan ruang
37 Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H.,
M.Hum.
1. Hukum Internasional
2. Hukum Perdagangan Internasional
3. Hukum Siber
38 Dr. Prawita Thalib., S.H., MH. 1. Hukum Islam
2. Hukum Perbankan
3. Pengantar Fiqh Muamalat
39 Dr. Astutik., S.H., MH 1. Hukum Pidana
2. Hukum Pidana NAPZA
3. Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan
4. Hukum Pidana Pers
5. Ilmu Kedokteran Kehakiman
40 Dr. Radian Salman., S.H., LL.M 1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
3. Hukum Pemilu
4. Teori Konstitusi
5. Perbandingan HTN
41 Dr. Enny Narwati., S.H., MH 1. Hukum Internasional
2. Hukum Laut
3. Hukum Humaniter Internasional
4. Hak Asasi Manusia Internasional
5. Kejahatan Internasional & Transnasional
41
Dr. Ghansam Anand., S.H., M.Kn.
1. Hukum Acara Perdata
2. Hukum Islam