PANDUAN - puspijak.orgpuspijak.org/uploads/Panduan_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_untuk... · Efektif...
Transcript of PANDUAN - puspijak.orgpuspijak.org/uploads/Panduan_Pelibatan_Masyarakat_Lokal_untuk... · Efektif...
PANDUANPELIBATAN MASYARAKAT LOKAL SECARA EFEKTIF DALAM IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA WILAYAH TIMUR
outline
Latar Belakang Kegiatan
Tujuan Kegiatan
Metode
Panduan Pelibatan Masyarakat Papua Barat dalam REDD+
Latar belakangPengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) merupakan mekanisme yang telah berada di bawah negosiasi oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) sejak tahun 2005 , dengan tujuan kembar mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan menghapus rumah kaca gas melalui pengelolaan hutan ditingkatkan di negara berkembang.
REDD+ meliputi kegiatan-kegiatan pengurangan emisi dengan mengedepankan :1.Pengurangan deforestasi2.Pengurangan degradasi lahan/hutan3.Konservasi hutan4.Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan,5.Meningkatkan stok karbon
FCPF merupakan fasilitasi World Bank yang mendukung skema Mitigasi perubahan iklim kepada negara-negara berkembang yang sudah Komit dengan UNFCCC. Dana Kesiapan mendukung negara-negara berkembang tropis dan sub - tropis dalam mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam sistem insentif positif untuk REDD + yang meliputi :
1.Mengadopsi Strategi Nasional REDD + ; 2.Tingkat Emisi Referensi Berkembang ( REL ) ; 3.Merancang Pengukuran , Pelaporan , Dan Verifikasi ( MRV ) Sistem ; 4.Menyiapkan Pengaturan Pengelolaan Nasional REDD + , 5.Termasuk Perlindungan Lingkungan Dan Sosial Yang Tepat
tujuanMaksud dari penyusunan panduan ini adalah memberikan acuan sosio-teknis bagi para pemangku kepentingan untuk proses pelibatan masyarakat dalam kegiatan persiapan dan implementasi REDD+ di Indonesia khususnya untuk kawasan Timur Indonesia.
Sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah :
1.Melakukan penyusunan Panduan Pelibatan Secara Efektif Masyarakat Lokal dalam Implementasi REDD+ di untuk masyarakat Indonesia Bagian Timur2.Mendiseminasikan Panduan Pelibatan Secara Efektif Masyarakat Lokal dalam Implementasi REDD+ di Indonesia Bagian Timur secara luas kepada pihak terkait
metode
Pertimbangan Dalam Penyusunan Panduan ini :
1. Panduan “Sederhana” namun “tidak menyederhanakan semuanya”
2. Memuat keyword/kata kunci sebagai atribut utama atau referensi
Panduan akan terbit dalam dua bagian besar :
1. Panduan
2. Etnografi Singkat
Pendekatan : Framing kondisi sosiologis, antropologis dan psikologi sosial
Data, Sumberdata, Strategi Koleksi Data dan Alat AnalisisData, Sumberdata, Strategi Koleksi Data dan Alat Analisis
urgensi panduan
REDD+ sebagai cermin pengelolaan hutan di Indonesia Penyusunan komponen dan penataan arsitektur REDD+ >> rumit
dan memerlukan waktu yang lama >> pencapaian AKUNTABILITAS
tantangan
Indonesia wilayah timur >> keragaman etnik tinggi >> 64% keragaman etnik Indonesia ada di Indonesia Wilayah Timur
Apakah mungkin dibuat panduan umum ?
solusi
Panduan >> perspektif sosiologis >> relasi sosial pada konteks sosial tertentu
Konteks >> etnografi
Substansi panduan
Saat ini di Indonesia telah terbangun setidaknya 2 basis prinsip implementasi safeguard REDD+ yang mengacu pada safeguard hasil COP 16 dan kedua entitas itu terdapat prinsip dan perhatian :
Penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat lokal Pemastian keterlibatan penuh para pemangku kepentingan yang relevan,Mempertimbangkan kewajiban internasional yang relevan, Keadaan nasional dan hukum, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan partisipasi penuh dan efektif dari stakeholder yang relevan, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal
Pembangunan partisipatif : sebuah keharusan ?
Mengapa harus partisipasi? Partisipasi >> penggunaan perspektif pihak yang terlibat Pembangunan menggunakan perspektif siapa? >> perbedaan
perspektif (memandang dan dipandang) >> manfaat pembangunan tidak efektif termanfaatkan
Partisipasi >> Pengakuan
Regulasi legal spirit Kepentingan
Inlandsche Gemeenten Ordonantie Buitengewesten(IGOB), Staadblad Tahun 1938 No.681.
memperkuat sistem pemerintahan adat masyarakat adat diberbagai wilayah Hindia Belanda dapat mewakili kepentingan kaum kolonial.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
“desa” sebagai suatu wilayah setempat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa, yang berhak mengatur dan mengurusi rumah tangga sendiri.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
“desa” diartikan sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengamanan regionalistikMempermudah mobilisasi masyarakat
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
“desa” diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten
Usaha untuk akomodasi nilai adat sebagai realitas sosial yang sebenarnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadikan eksistensi masyarakat hukum adat mendapat legitimasi secara yuridis
Akomodasi aspirasi ke khasan daerah sebagai referensi pembangunan
Regulasi legal spirit Kepentingan
MALUKU
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri SebagaiKesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku
Identifikasi dan rekognisi nilai-nilai adat residual kedalam hukum positif
Akomodasi aspirasi ke khasan daerah sebagai referensi pembangunan
PAPUA
Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Identifikasi dan rekognisi nilai-nilai adat residual kedalam hukum positif
Kecamatan diubah menjadi Distrk dan desa menjadi kampung, atau dengan nama lain
Akomodasi aspirasi ke khasan daerah sebagai referensi pembangunan
UU 6 2014 tentang pemerintah desa
Pemberdayaan, rokognisi dan pemberdayaan desa/atau nama lain adat
Memberi keleluasaan desa/nama lain untuk mengelola desa
pertanyaannya
Implikasi yuridis maupun sosiologis terhadap identifikasi hukum adat oleh aturan formal paska orba yang demikian adalah apakah memang pengakuan hukum adat ke dalam ranah yuridis dan mendapat legitimasi yang tinggi atau hanya untuk memenuhi legal spirit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahaan Daerah?
Partisipasi di indonesia
Represi struktural (perundangundangan) Parisipasi masih mobilisasi >> memberdayakan
Retorika vs utopia ?
papua 1. Keragaman etnik yang tinggi (300 bahasa lebih)
2. Keunikan transformasi masyarakat post-tradisional (keniscayaan atas simbol-simbol modernitas hidup berdampingan dengan residu nilai-nilai tradisional yang masih kuat dalam masyarakat). Contoh : Reward, pandangan2 terhadap kosmos dalam praksis
modernitas
3. Treatment/perlakuan Rejim Pemerintahan Tertentu yang menyisakan “transformasi” cara pandang masyarakat Papua terhadap pemerintah
4. Perbedaan Perspektif (Perbedaan memandang dan dipandang) antara Pemerintah dan Masyarakat Papua menyebabkan “pembangunan” tidak bisa efektif termanfaatkan oleh masyarakat
5. Diskursus pemekaran wilayah papua yang makin menguat mempunyai kecenderungan masyarakat untuk menjadi eksklusif. Rentan koptasi kepentingan entitas masyarakat oleh elit yang merupakan anggota dari entitas masyarakat itu sendiri.
6. Keniscayaan akan interkoneksi lokalitas papua yang makin luas terhadap pihak luar karena konsep pengetahuan yang “borderless” (tanpa batas) dan diskursus “manfaat alam” yang merupakan “milik bersama”.
ntt
1. Perangkap modernisme : Pemujaan produk-produk modernitas dan memandang rendah serta penilaian butir budaya, warisan kultur sebagai sesuatu yang “out of date” (ketinggalan jaman)
1. Perhatian masyarakat berpindah peduli dengan hal-hal yang pragmatik.
2. Paradigma dan perwajahan modernismus masih dicampuri pelbagai unsur tradisi leluhur yang tidak mudah dilepaskan oleh masyarakat NTT.
3. Kekuatan modernismus tidak mampu membantu manusia untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup >> kompensasi positif >> masyarakat modern lari pada warisan leluhur untuk mencari ketenangan hidup, dan menemukan jalan keluar dari kesulitan dan persoalan
5. Intervensi pembangunan yang ekonomi deterministik >> masyarakat sedang berkembang dari kondisi “apa adanya” menjadi lebih
6. Mentalitas kehidupan politik >> polarisasi dan koptasi kepentingan masyarakat oleh elit >> strategi berbudaya yang selalu berkembang untuk penyelesaian masalah melalui negosiasi –baik politis, sosiologis dan asepk lainnya- yang melibatkan banyak pihak tergantikan dengan penyelesasian pragmatik dan transaksional.
7. Pengurangan otoritas atau kekuatan raja yang terjadi dari jaman Belanda hingga kini >> mencabut masyarakat dari entitas budaya yang utuh.
8. Masyarakat yang plural dan kosmopolit >> perubahan sosial sangat bervariasi dan sering sulit dipahami
maluku
Bagi masyarakat hukum adat Maluku, adat dipercayai sebagai warisan leluhur yang telah ditetapkan sejak dahulu dan mesti dialihkan melalui proses regenerasi. Ini dimaksudkan agar adat yang diterima dan diakui oleh generasi berikutnya senantiasa dapat dijalankan sebagai satu-satunya hidup.
Perubahan sistem hukum adat di Maluku telah berlangsung sejak lama, dimana dengan masuknya kebudayaan Melayu, seperti Arab, Malayu dan Tiangkok, demikian juga kebudayaan Eropa, seperti Portugis dan Belanda, hukum adat di Maluku telah banyak mengalami perubahan, dalam arti disesuaikan dengan sistem sosial masyarakat pendatang, termasuk kepentingan hukum dan bisnis kaum kolonial saat itu.
Cultural dan sosial framing Masyarakat Papua, Maluku dan ntt terkait mekanisme REDD+
1. Residu cara hidup sesuai tradisi (memungut hasil alam) memengaruhi cara masyarakat berkegiatan ekonomi. Derajat inisiasi/mekanisme perencanaan pembangunan di level negeri/kampung masih rendah atau belum ada. Papua >> Bumi berarti ibu yang memberi makan pada anaknya Budaya “palangisasi” >> belum ada mekanisme distribusi manfaat hak
ulayat kepada level keluarga dan individu.
2. Pembagian/pemetaan wilayah ulayat yang sangat rentan konflik
3. Terjadi perbedaan perspektif (perbedaan memandang dan dipandang) antara pemerintah daerah dan masyarakat >> manfaat pembangunan tidak efektif dimanfaatkan oleh masyarakat
4. Agen pembangunan yang streotype timbul prejudice di masyarakat (trust sangat penting).
Cultural dan sosial framing Masyarakat Maluku dan Papua terkait mekanisme REDD+
1. Residu cara hidup sesuai tradisi (memungut hasil alam) memengaruhi cara masyarakat berkegiatan ekonomi. Derajat inisiasi/mekanisme perencanaan pembangunan di level negeri/kampung masih rendah/belum ada. Papua >> Bumi berarti ibu yang memberi makan pada anaknya Budaya “palangisasi” >> belum ada mekanisme distribusi
manfaat hak ulayat kepada level keluarga dan individu.
2. Pembagian wilayah ulayat yang sangat rentan konflik
3. Terjadi perbedaan perspektif (perbedaan memandang dan dipandang) antara pemerintah daerah dan masyarakat >> manfaat pembangunan tidak efektif dimanfaatkan oleh masyarakat
4. Agen pembangunan yang streotype timbul prejudice di masyarakat (trust sangat penting).
Kata kunci sebagai penemuan kunci
REDD+ sebagai opportuniti (kesempatan)
REDD+ context Added valuePengurangan emisi dari pengurangan deforestasi
1. Kawasan Hutan sebagai perekat relasi sosial (bukan sebagai sumber konflik)
2. Menguatnya kapasitas civil society
3. Rekognisi nilai adat 4. Rekognisi dan menguatnya
hak-hak masayrakat lokal atas sumberdaya hutan dan lahan
5. Tata kelola sumberdaya lokal (hutan dan lahan) yang lebih baik
Pengurangan emisi dari pengurangan Degradasi Lahan/Hutan
Konservasi hutan dan lahan
Pengayaan stok karbon hutan dan lahan
Sustainable Forest Management
• Pembentukan forum REDD+ dilakukan pada tahal
• Forum REDD+ dibentuk dapat diinisiasi oleh pemda dan beranggotakan semua elemen civil society mencakup akademisi (environmentalis, sosiolog dan antropolog) , NGO(s), dewan masyarakat adat, wakil masyarakat yang menjadi lokus kegiatan.
• Forum REDD+ membentuk kamar-kamar untuk kepentingan fasilitasi, monitoring dan penilaian hasil.
• Forum REDD+ diberi payung hukum dan mempunyai posisi strategis dalam mendorong kebijakan-kebijakan pendukung REDD+ dan infrastruktur pendukung.
• Forum REDD+ ada disetiap proses konsultasi dan komunikasi termasuk proses konfirmasi FPIC dan menetapkan keperluan proses konsultasi dan komunikasi.
• Keterwakilan setiap elemen dalam Forum REDD+ proporsional termasuk representasi elit dan anggota masyarakat yang menjadi lokus.
• Forum REDD+ bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan REDD+
Forum REDD+(Pemda, CSO, NGO,
Akademisi, Pelaku Usaha)
Inisiator Proyek
Pemkab(related stake holder)
Negeri/Kampung/Dusun
Pemastian Tenure 1. Penentuan related stakeholder 2. Pemetaan partisipatif wilayah
adat/Hak Ulayat3. Harmonisasi peta dengan
related stakeholder
Pengembangan kapasitas lembaga adat dan SDM1. Perangkat sistem
kemasyarakatan yang ada
2. Pengelolaan aset adat
3. Networking4. Kemampuan
negosiasi
Perencanaan
1. Agenda setting2. Eksplorasi gagasan3. Formulasi kegiatan4. Pembagian peran dan
tanggung jawab
5. Identifikasi aset
6. Sistem benefit sharing7. Mekanisme resolusi konflik8. Pembangunan kriteria dan
Indikator keberhasilan kegiatan
Muspika Kecamatan
FeedBack jika FPICNo
Pemprov (related stake holder)
FeedBackjika FPICYes
Kebijakan insentif
& Infrastruktur pendukung
Tujuan REDD+
Pemprov dan Pemkab Related Stakeholder
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Fasilitasi, Monitoring
dan Penilaian
Implementasi
Pelaporan
Konteks Sistem Kemasyarakatan Komunitas Yang Ada
Terimakasih, mohon pencermatannya
Forum REDD+(Pemda, CSO, NGO,
Akademisi, Pelaku Usaha)
Inisiator Proyek
Pemkab(related stake holder)
Negeri/Kampung/Dusun
Pemastian Tenure 1. Penentuan related stakeholder 2. Pemetaan partisipatif wilayah
adat/Hak Ulayat3. Harmonisasi peta dengan
related stakeholder
Pengembangan kapasitas lembaga adat dan SDM1. Perangkat sistem
kemasyarakatan yang ada
2. Pengelolaan aset adat
3. Networking4. Kemampuan
negosiasi
Perencanaan
1. Agenda setting2. Eksplorasi gagasan3. Formulasi kegiatan4. Pembagian peran dan
tanggung jawab
5. Identifikasi aset
6. Sistem benefit sharing7. Mekanisme resolusi konflik8. Pembangunan kriteria dan
Indikator keberhasilan kegiatan
Muspika Kecamatan
FeedBack jika FPICNo
Pemprov (related stake holder)
FeedBackjika FPICYes
Kebijakan insentif
& Infrastruktur pendukung
Tujuan REDD+
Pemprov dan Pemkab Related Stakeholder
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Konsultasi dan
Komunikasi
Fasilitasi, Monitoring
dan Penilaian
Implementasi
Pelaporan
Konteks Sistem Kemasyarakatan Komunitas Yang Ada