pancasila, uud, dan wawasan kebangsaan
Transcript of pancasila, uud, dan wawasan kebangsaan
MATERI KULIAH PANCASILA
KEDUDUKAN PANCASILA
• Falsafah Hidup Bangsa• Pandangan Hidup Bangsa• Perjanjian Luhur Bangsa • Dasar Negara• Ideologi Negara• Kepribadian Bangsa
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA
INDONESIA
Apa itu FILSAFAT
???
• Filsafat berasal dari bahasa Yunani philos/philein = cinta shopos/shopia= bijaksanaFilsafat = ‘cinta kebijaksanaan’ (love of wisdom).
• Bijaksana berasal dari kata Sansekerta widya = ilmu asana = tempatBijaksana = ‘tempat ilmu’ = ‘orang bijak’ = orang pandai’ = ‘orang berilmu
• Untuk menjadi Filosof = orang bijaksana = orang pandai = orang berilmu ----- > orang harus berpikir secara mendalam, menggunakan akal pikiran secara mendalam
• Berpikir secara mendalam = merenung = kontemplasi
Filsafat adalah kegiatan berpikir secara reflektif: mendalam, kritis, mendasar, dan menyeluruh.
Filsafat timbul akibat dari rasa ta’jub, dari ta’jub orang bertanya, mencari jawab, meneliti, menemukan, dan memanfaatkan.
Sasaran filsafat meliputi: ontologi (apa); epistimologi (bagaimana); aksiologi (untuk apa = nilai/manfaat)
Contoh: Apakah pendidikan itu? Bagaimana melakukan pendidikan? Apa manfaat/nilai pendidikan?
FILSAFAT adalah UPAYA UNTUK MENGGAMBARKAN DAN MENYATAKAN SUATU PANDANGAN YANG SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF TENTANG ALAM SEMESTA DAN KEDUDUKAN MANUSIA DI DALAMNYA
Ber-FILSAFAT adalah berfikir dengan melibatkan seluruh panca indera untuk menemukan kebenaran atau mengkaji sebuah jawaban atas pertanyaan dari gejala-gejala yang muncul melalui pemikiran secara radikal, universal, koseptual, koheren dan konsisten, sistematik, komperhensif, bebas dan bertanggung jawab dengan metode-metode yang terkonsep.
Berfilsafat adalahBERPIKIR
Ciri Berpikir Filsafat
Berpikir secara radikal.
Berpikir secara universal .
Berpikir secara konseptual.
Berpikir secara sistematik.
Berpikir secara holistik.
Berpikir secara komprehensif.
• Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia berarti:– Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam
dari para pemimpin bangsa dalam menajawab permasalahan hidup mengenai dasar negara.
– Pancasila merupakan wujud sikap kebijaksanaan para pemimpin negara dalam menyelesaikan permsalahan bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara.
– Pancasila berisi ajaran tentang nilai-niali kebenaran yang dipandang baik dalam hidup dan kehidupan atau nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik oleh bangsa Indonesia. --- PANDANGAN HIDUP
• Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa Pancasila berisikan nilai-nilai tentang kehidupan yang dipandang baik oleh bangsa Indonesia.
• Nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik itu harus dijadikan sebgai pegangan atau pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan hidup dan kehidupan. Ini berarti Pancasila juga berkedudukan sebagai PEDOMAN atau PEGANGAN hidup bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan negara. Hal ini berarti Pancasila juga berfungsi sebagai sumber aturan (hukum) dalam penyelenggaraan negara. - Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia setelah melalui perdebatan panjang dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.
Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara didasarkan atas realitas bangsa Indonesia yang plural, yang terdiri dari berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda.
Meskipun secara demografis umat Islam merupakan mayoritas, sekitar 80% dari masyarakat Indonesia, tetapi secara geografis keberadaan umat Islam tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah Indonesia Timur: Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Nasrani (Katholik, Kristen). Sebagian besar masyarakat Bali memeluk agama Hindu.
• Realitas tersebut menjadi dasar peertimbangan, jika Negara Republik Indonesia didasarkan atas Syariat (hukum) Islam semata kemungkinan besar tidak dapat terwujud adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kemungkinan sebagian wilayah Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya bukan muslim akan mendirikan negara sendiri.
• Memaksakan Syariat (hukum) Islam sebagai dasar negara RI sama halnya dengan menyulut perpecahan NKRI. Akankah kita menghendaki NKRI terpecah menjadi: Republik Islam Indonesia, Republik Bali, Republik Maluku Selatan, Republik Papua, dan sebagainya?
• Karena itu, dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
HUBUNGAN PANCASILA DAN AGAMA
Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai sosio budaya yang hidup dan berkembang sepanjang sejarah kehidupan bangsa Indonesia.
Nilai-nilai sosio budaya kehidupan bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai spiritual yang diyakini kebenarannya.
Nilai-nilai spiritual yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut dan dilaksanakan sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan demikian nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai ajaran agama yang ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia.
Agama bagi Pancasila adalah sumber nilai-nilai kehidupan yang dipandang baik.
Tidak akan ada pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dan Agama. Pancasila tanpa agama bukanlah Pancasila. Seorang Pancasialis adalah seorang yang relegius, disamping humanis, nasionalis, demokratis, dan “sosialis”.
Pancasila menjamin dan melindungi semua agama yang dianut oleh orang Indonesia tanpa kecuali. Pancasila menjamin dan melindungi kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya.
Pengamalan ajaran agama, disamping sebagai wujud dari pengabdian (ibadah) kepada Tuhan YTME, juga harus menjunjung tinggi dan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, menghargai nilai-nilai kerakyatan dan , musyawarah, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Jika ada pengamalan agama tanpa mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mengindahkan persatuan, tanpa menghormati nilai kerakyatan dan musyawarah, tanpa bersikap adil dan tanpa mempedulikan kesejhateraan masyarakat, maka perlu dipertanyakan tingkat kebenaran dari pengamalan agamanya; kemungkinan ada kekeliruan dalam memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran agamanya.
Mengamalkan ajaran Agama berarti juga telah mengamalkan Pancasila.
Jika ada orang mengaku Pancasilais tanpa mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, maka perlu dipertanyakan kebenaran pengamalan Pancasilanya; jelas ada kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan Pancasila.
Pancasila mengajak semua umat beragama menjadi pemeluk agama yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI NILAI YANG TERSUSUN SECARA
HIRARKIS-SISTEMATIS
Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis hirarkis.
Sistematis berarti merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait.
Hirarkis berarti bertingkat, dimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah menjiwai, meliputi, dan menjadi sumber dari nilai-nilai yang ada pada keempat sila lainnya (nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai, diliputi, dan bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjiwai, meliputi, dan menjadi sumber dari nilai-nilai yang ada pada ketiga sila lainnya (persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Begitu seterusnya.
Dalam negara yang berdasarkan Pancasila tidak boleh ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, termasuk ajaran agama (syariat) Islam.
KETUHANAN YANG MAHA ESAKETUHANAN YANG MAHA ESA
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADABBERADAB
PERSATUAN INDONESIAPERSATUAN INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILANPERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
KEADILAN SOSIAL BAGI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT SELURUH RAKYAT
INDONESIA INDONESIA
1
2
3
4
5
KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
INDONESIA
Pengertian Ideologi
• Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu.
• Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham.
• Anthony Downs (1975): Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar baik normative maupun empiris mengenai sifat dan tujuaan manusia atau masyarakat agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan teori politik
• Thompson (1984): Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasikan menjadi suatu sistem yang teratur
• Hortton dan Hunt (1984): Ideologi sebagai suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma
Karakteristik Ideologi
Pada hakekatnya, ideologi merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri :a.Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraanb.Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan,dan dilestarikan kepada generasi berikutnya dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban
c. Ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis
d. Memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram
e. Mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan
f. Memiliki pola pemikiran yang sistematisg. Cenderung eksklusif, absolute, dan universalh. Memiliki sikap empiris dan normativei. Dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan
konseptualisasinyaj. Biasanya terjalin di gerakan-gerkan politik
Fungsi Ideologi
a. Sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak
b. Sebagai kekuatan yang mampu memberikan semangat dan motivasi individu masyarakat dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan
c. Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi seseorang, masyarakat, dan bangsa di segala aspek kehidupan
Fungsi Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual
b. Membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat
c. Memberikan wawasan umum mengeni eksistensi manusia, masyarakat, dan berbagai institusi yang ada di masyarakat
d. Melengkapi struktur koqnitif manusia
e. Menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat
f. Sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif)
g. Sebagai cermin individu untuk melihat dunia dan dirinya serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya
h. Kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan sekaliguss menghasilkan komitmen untuk bertindak.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Ideologi Terbuka
• Ideologi yang mampu menampung dinamika perkembangan kehidupan masyarakat sehingga dapat tetap bertahan dan tidak mudah usang (ketinggalan jaman).
• Pancasila sebagai Ideologi terbuka berarti Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan kehidupan masyarakat sehingga dapat tetap bertahan dan tidak mudah usang (ketinggalan jaman).
• Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung struktur nilai sebagai berikut:– Nilai dasar: nilai yang bersifat mendasar dan
universal dan menjadi landasan filosofis;– Nilia instrumental: nilai yang bersifat normatif dan
menjadi alat (instrumen) untuk mewujudkan nilai dasar;
– Nilai aktual-praksis; aktivitas atau perilaku kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan normatif sebagi nilai instrumental dalam mewujudkan nilai dasar.
PERBEDAAN Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup
• Ideologi Terbuka
• Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar
• Nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rokhani, moral dan budaya masyarakat sendiri
• Hasil musyawarah dan konsensus masyrakat
• Milik seluruh rakyat, sekaligus sebgai kepribadian masyarakat
• Isinya tidak operasional, menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan
• Bersifat dinamis dan reformis
• Ideologi Tertutup
• Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
• Merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan membaharui masyarakat
• Dibenarkan atas nama ideologi masyarakat harus berkorban
• Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
• Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita
• Terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan secara mutlak
• Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan kadang dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan
Ideologi Pancasila sebagai ideologi
terbuka secara struktural memiliki
dimensi idealis, normatif dan
realistis
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
Pengertian
• Undang-Undang Dasa rterjemahan dari kata grondwet (Belanda)
• Angka Tahun 1945 di belakang kata Undang-Undang Dasar menunjukkan Tahun penetapan, yaitu Tahun 1945 (18 Agustus).
• Penyebutan angka tahun 1945 dimaksudkan untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar lainnya yang juga pernah berlaku di Indonesia pada kurun waktu yang berbeda, yaitu Konstitusi RIS pada tahun 1949 dan UUDS pada tahun 1950.
• UUD harus memenuhi dua syarat. – Syarat pertama adalah syarat materiil, yakni
seperangkat norma itu harus memuat hal-hal yang fundamental dalam suatu negara.
– Syarat kedua adalah syarat formal, yakni konstitusi itu harus dilahirkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu lembaga yang paling berkuasa, supreme.
• UUD juga sering disebut dengan Konstitusi• Konstitusi berasal dari bahsa latin constitutiones
yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.• Secara umum Konstitusi bisa dibedakan menjadi dua:• konstitusi tertulis (geschreven constitutie, written
constitution) • Konstitusi tidak tertulis (ongeschreven grondwet,
unwritten constitution).
• Konstitusi mempunayi dua pengertian, yaitu konstitusi dalam pengeritan yang luas dan sempit.
• Konstitusi dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya.
• Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam undang-undang dasar, undang-undang organic dan peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi.
• Konstistusi dalam arti sempit, yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain.
• Dalam arti sempit konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
• Konstitusi bisa diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) aspek:
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuk naskahnya, yaitu Konstitusi Tertulis (written constitution) dan Konstitusi Tidak Tertulis (non-written constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan proses atau tata cara perubahannya, yang dapat dibedakan mennjadi Konstitusi Luwes (flexible constitution) dan Konstitusi Tegar (rigid constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan kedudukan konstitusi atas parlemen, yang dapat dibedakan menjadi Konsttitusi Derajat Tinggi (supreme constitution) dan Konstitusi Bukan Derajat Tinggi (non-supreme constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan isi yang menyangkut sistem pemisahan kekuasaan dari organ-organ negara, yang dapat dibedakan menjadi Konstitusi Presidensil (presidential constitution) dan Konstitusi Sistem Parlementer (parliamentary constitution).
– Klasifikasi konstitusi berdasarkan isi yang menyangkut distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat/federal dengan pemerintah daerah/negara bagian, yang dapat dibedakan menjadi Konstitusi Serikat (federal constitution) dan Konstitusi Kesatuan (unitary constitution).
• Ada empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu:– Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang
kekuasaan legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
– Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum.
– Perubahan konstitusi -di negara serikat- yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian
– Perubahan konstitusi yang dilakukan melalui konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.
PERUBAHAN UUD NEGARA RI 1945
UUD 1945 BERSIFAT SINGKAT• Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan sebagai konstitusi
asli yang disusun secara demokratis, sebab disusun oleh para pendiri negara dan ditetapkan melalui sebuah persidangan yang cukup representatif.
• Dilihat dari segi isinya, sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 dapat dikatakan sangat singkat, karena hanya memuat 37 pasal dan 16 bab ditambah 2 aturan peralihan dan 4 aturan tambahan.
• Meskipun singkat, sebagai konstitusi, UUD 1945 secara garis besar telah memuat apa yang seharusnya menjadi isi konstitusi, seperti jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara, dan terutama adalah susunan ketatanegaraan dan pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
• Namun dalam perkembangan pemikiran ketatanegaraan sekarang dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap isi dari UUD 1945.
Alasan Perubahan UUD 1945
• Secara filosofis setiap UUD terbatas keberlakuannya, karena terikat oleh ruang dan waktu. Tidak ada satu pun UUD yang dapat berlaku sepanjang jaman dan telah memenuhi kebutuhan realitas sosial yang terus berubah.
• Dilihat dari prepektif historis, UUD 1945 pada dasarnya adalah merupakan Undang-Undang Dasar yang oleh penyusunnya dimaksudkan bersifat sementara. Karena itu sudah seharusnya diperbaiki atau disempurnakan.
• Secara empiris, UUD 1945 memberikan peluang terhadap apa yang sering disebut dengan executive heavy, khususnya kepada Presiden, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang otoriter. Padahal suatu Undang-Undang Dasar itu diadakan dengan maksud untuk memberikan pembatasan terhadap kekuasaan dan menciptakan checks and balances.
• UUD 1945 memiliki pasal-pasal ambigue yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli interpretasi.
• UUD Dasar 1945 terlalu sedikit dalam memuat ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia.
Materi UUD 1945 yang Tidak Bisa Diubah
1. Pembukaan UUD 1945;
2. Bentuk Negara Kesatuan
3. Bentuk pemerintahan Republik dan;
4. Sistem Pemerintahan Presidensial.
Hasil Perubahan UUD 1945
• Pada Perubahan Pertama UUD 1945 Tahun 1999 diubah:1. Pasal 5 ayat (1), 2. Pasal 7, 3. Pasal 9, 4. Pasal 13 Ayat (2), 5. Pasal 14, 6. Pasal 15, 7. Pasal 17 Ayat (2) dan (3), 8. Pasal 20, dan 9. Pasal 21.
• Pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000 diubah dan/atau ditambah:1. Pasal 18, 2. Pasal 18A, 3. Pasal 18B, 4. Pasal 19, 5. Pasal 20 Ayat (5), 6. Pasal 20A, 7. Pasal 22 A, 8. Pasal 22B, 9. Bab IXA, 10. Pasal 25E, 11. Bab X, 12. Pasal 26 Ayat (2) dan (3), 13. Pasal 27 Ayat (3), 14. Bab XA, 15. Pasal 28A, 16. Pasal 28B, 17. Pasal 28C, 18. Pasal 28D, 19. Pasal 28E, 20. Pasal 28F, 21. Pasal 28G, 22. Pasal 28H, 23. Pasal 28I, 24. Pasal 28J, 25. Bab XII, 26. Pasal 30, 27. Bab XV, 28. Pasal 36A, 29. Pasal 36B, dan 30. Pasal 36C.
• Pada Perubahan Ketiga UUD 1945 Tahun 2001 diubah dan/atau ditambah:1. Pasal 1 Ayat (2) dan (3); 2. Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); 3. Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); 4. Pasal 7A, 5. Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); 6. Pasal 7C; 7. Pasal 8 Ayat (1) dan (2); 8. Pasal 11 Ayat (2) dan (3); 9. Pasal 17 Ayat (4); 10. Bab VIIA,11. Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); 12. Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); 13. Bab VIIB, 14. Pasal 22E, Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6);15. Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); 16. Pasal 23A; 17. Pasal 23C, 18. Bab VIIIA, 19. Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); 20. Pasal 23F Ayat (1) dan (2); 21. Pasal 23G Ayat (1) dan (2); 22. Pasal 24 Ayat (1) dan (2); 23. Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); 24. Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); 25. Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
• Pada Perubahan Keempat UUD 1945 Tahun 2002 diubah dan/atau ditambah:– Pasal 2 Ayat (1); – Pasal 6A Ayat (4); – Pasal 8 Ayat (3) – Pasal 11 Ayat (1); – Pasal 16 Pasal 23B; – Pasal 23D; – Pasal 24 Ayat (3); – Bab XIII, – Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); – Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2); – Bab XV, – Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5); – Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4); – Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); – Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; – Aturan Tambahan Pasal I dan II.
• Dalam empat kali perubahan UUD 1945, dari 37 pasal hanya 4 pasal yang tidak mengalami perubahan dan/atau penambahan sama sekali, yaitu Pasal 4, 10, 12, dan 29.
• Sedang penambahan pasalnya sebanyak 36 pasal, sehingga meskipun penomoran pasalnya tetap sampai dengan Pasal 37, tetapi jumlah pasalnya sebetulnya menjadi 73 pasal.
WAWASAN KEBANGSAAN
NASIONAL INDONESIA
a. rosyid al atok
PUSAT KAJIAN PANCASILA UNIVERITAS NEGERI MALANG
A.Rosyid Al Atok
INDONESIA NEGARA KEPULAUAN
TERLETAK ANTARA DUA BENUA (ASIA DAN AUSTRALIA) DAN DUA SAMUDERA (PASIFIK DAN HINDIA) : NUSANTARA
A.Rosyid Al Atok
Indonesia - nusantara
KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA
NEGARA KEPULAUAN
Data Depdagri th2004; 17.504 pulau; 7.870 telah mempunyai nama, 9.634 belum memiliki nama, dan hanya skitar 6.000 pulau yang berpenghuni.
Setelah diverifikasi berdasarkan metode dan definisi dari Konvensi PBB, ternyata yang memenuhi syarat pulau 13.487, dan sudah didaftarkan kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN )PBB.
Terletak di PERSIMPANGAN JALAN DUNIA: antara dua samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia)
NUSANTARA
LETAK STRATEGIS GEOGRAFIS
MENGUNTUNGKAN
MEMBANGGAKAN
MENGKHAWATIRKAN
BANYAK ANCAMAN
BAGAIMANA MEMANDANG INDONESIA YANG TERDIRI DARI RIBUAN PULAU DAN TERLETAK
DI ANTARA DUA BENUA DAN DUA SAMUDERA ITU
???
WAWASANNUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA
• Cara pandang yang menempatkan bahwa wilayah Nusantara: pula-pulau yang terletak diantara dua benua dan dua samudera, sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan tak terpisahkan.
• Meskipun di antara pulau-pulau itu terdapat laut, tetapi keberadaan laut itu bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau.
• Wilayah Nusantara adalah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonbesia (NKRI).
• NKRI adalah bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia
KONDISI SOSIO-BUDAYA
INDONESIA
PLURAL (MAJEMUK)
SUKU
RAS
BUDAYA
AGAMA
KONDISI SOSIO-BUDAYA INDONESIA
Suku: Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Melayu Tamiang, Simeulue, Sigulai
Suku: Batak; Karo, Mandailing, Angkola, Toba, Pakpak, Simalungun, Lubu; Nias, Pesisi
Suku: Lubu, Mentawai, Minangkabau
Suku: Bonai, Laut, Melayu Riau, Rawa, Talang Mamak
Suku: Bonai, Laut, Melayu Riau, Rawa, Talang Mamak
Suku: Anak Dalam (Anak Rimbo), Batin, Kerinci, Kubu, Melayu Jambi
SukuGumai, Kayu Agung, Komering, Kubu, Lematang, Lintang, Ogan, Palembang, Pasemah, Sekayu, Semendo
Suku: Bangka, Belitung, Lom, Sekak
Suku: Kaur, Lembak, Muko-Muko, Rejang, Semendo, Serawai
Suku: Krui, Lampung
Suku: Betawi
Suku: Cirebon, Sunda,
Suku: Baduy, Banten
Suku: Jawa, Orang Samin,
Suku: Jawa
Suku: Jawa, Bawean, Madura, Osing, Tengger
Suku: Bali Majapahit, Bali Aga
Suku: Bima, Dompu, Donggo, Sasak, Sumbawa
Suku: Alor, Boti, Flores, Rote, Sumba, Timor
Suku: Dayak: Kanayan, Ibandi, Mualang, Bidayuh, Mali, Seberuang, Sekujam , Sekubang, Ketungau, Desa, Kantuk, Ot Danum/Dohoi, Limbai, Kebahan, Pawan, Tebidah, Sambas (Melayu Sambas),
Suku: Dayak: Punan, Ot Danum/Dohoi, Ngaju, Siang Murung,Bara Dia, Lawangan, Bawo, Dusun, Maanyan; Paju Sapuluh, Paju Epat, Dayu, Paku, Benua Lima, Paju Lima
Suku: Banjar, Bugis/ Pagatan, Cina Parit, Dayak; Bakumpai, Orang Barangas, Bukit, Pitap, Hulu Banyu, Balangan, Dusun Deyah, Warukin, Samihim
Suku: Berau
Suku: Bolang Mongondow, Minahasa: Babontehu, Bantik, Pasan Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan, Toulour, Tonsawang, Tombulu; Sangir, Talaud
Suku: Mamasa, Mandar
Suku: Ampana, Balantak, Banggai, Bungku, Buol, Dampeles, Kaili, Kulawi, Lore, Mori, Pamona, Saluan, Tojo, Toli Toli, Tomini, Una-una, Wolio
Suku: Buton, Muna, Tolaki
Suku: Bentong, Bugis, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, Makassar, Toraja
Suku: Gorontalo
Suku: Ambon, Aru, Buru
Suku: Ternate, Tidore
Suku: Asmat, Amungme (Mimika), Damal , Arfak (Manokwari), Bauzi, Biak, Dani, Ekagi, Kamoro,
SUKU BANGSA ASING DI
INDONESIA
HINDIA
ARAB
CINA
EROPA: BELANDA, PORTUGIS,
SPANYOL, dll
HINDU - PURA
KRISTEN - GEREJA
ISLAM - MASJID
YAHUDI
BUDHA - VIHARA
BHINNEKA
KEKAYAAN: BUDAYA DAN SOSIAL
TANTANGAN
RAWAN KONFLIK
KONFLIK
ANTAR DAERAH
ANTAR SUKU
ANTAR KELOMPOK/GOLONGAN
ANTAR PEMELUK AGAMA
MENGAPA KONFLIK ????
BAGAIMANA MEMANDANG KONDISI INDONESIA YANG SERBA PLURAL
(MAJEMUK)???
BHINNEKA TUNGGAL IKA
• BHINNEKA TUNGGAL IKA
• Berbeda-beda Itu Satu
• Meskipun bangsa Indoensia itu terdiri dari berbagai daerah, suku, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan pemeluk agama yang berbeda-beda, tetapi pada hakekatnya adalah satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia.