backDOSEN

HANI SUBAGIO, SH., KN., MM.WAHYU WIBOWO EKO YULIANTO, S.Pd., MM.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003)

PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI No. 20/2003)KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MEMUAT :PENDIDIKAN AGAMAPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANBAHASA( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT :PENDIDIKAN AGAMA;PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;BAHASA.( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No. 20/2003)

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

*SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGIWAWASAN KEWARGA- NEGARAAN INDONESIAPERCAYA DIRI SBG BANGSAKOMITMEN BELA NEGARAKETERAMPILAN KEWARGANEGARAANPARTISIPASI SOSPOL SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB DEMOKRATISWARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIKKOGNITIFAFEKTIFPSIKOMOTOR HOLISTIK (Komprehensif- integral )

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*VISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

~ SUMBER NILAI DAN ~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*MISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI :~ Kemampuan berfikir,~ Bersikap rasional, dan dinamis,~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual.Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki :a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : - bela negara. - cinta tanah air.b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional.c. Pola pikir, sikap yang komprehensif- Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )Agar mahasiswa :Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994-Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)(Adaptasi dan pengembangan dari : Udin : 2003 oleh tim MKU-Unair, 2005)

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*HISTORIS .(LANJUTAN)CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an 2000- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter~ Di beberapa PTN.~ 1970-an~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj).~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.- Pendidikan Perwira Cadangan :~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks)- diberi pangkat Letnan Dua.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDOMAIN KAJIAN ILMIAHDOMAIN SOSIAL-KULTURALDOMAIN KURIKULERSMART & GOOD CITIZENSHIP

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIAISTILAH : CIVICS, CIVIC EDUCATION(USA) CITIZENSHIP EDUCATION(UK) TALIMATUL MUWWATANAH, TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG) EDUCACION CIVICAS(MEXICO) SACHUNTERNICHT(JERMAN) CIVICS, SOCIAL STUDIES(AUSTRALIA) SOCIAL STUDIES(USA NEW ZEALAND) LIFE ORIENTATION(AFSEL) PEOPLE AND SOCIETY(HONGARIA) CIVICS AND MORAL EDUCATION(SINGAPORE) OBSCESVOVEDINIE(RUSIA)

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*PARADIGMA DASAR 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACYTHINMINIMUMKNOWING CITIZENSHIPDEMOCRACY2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACYMODERATEDOING CITIZENSHIPDEMOCRACY3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACYTHICKMAXIMUMBUILDING CITIZENSHIPDEMOCRACY

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANCONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATIONTHIN CITIZENSHIP EDUCATION(exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education)(South East Asia : Indonesia)MODERATE CITIZENSHIP EDUCATION(Central, South & East Europe, Australia)THICK CITIZENSHIP EDUCATION(inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education)(North Europe, USA, New Zealand)Education about DemocracyEducation in DemocracyEducation for Democracy

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANEDUCATION FOR DEMOCRACYEDUCATION THROUGH DEMOCRACYEDUCATION ABOUT DEMOCRACYPKN SD,SMP,SMAPKN DIKTI

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANCIVIC KNOWLEDGECIVIC CONFIDENCECIVIC COMMITTMENTCIVIC SKILLSCIVIC COMPETENCECIVIC DISPOSITIONSSMART & GOOD CITIZENSHIP

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*Tim UNAIR - PULSE 05ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL, BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA,MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*REFERENSI PENGANTARPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANUdin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas. 21-22 September 2004.2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.SKep. Dirjen DIKTI Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi.Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi.Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan NusantaraJelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional. LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*DISKUSIKANMampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik Nations Competitiveness yang tertinggal dari negara lainback

Apakah Bangsa itu dan bagaimana proses pembentukan bangsa Siapakah bangsa Indonesia dan apa hakekat negara bangsa Indonesia Apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia? Mengapa perlu ada identitas nasional dan apa manfaatnya bagi kita selaku anak bangsa?

HAKEKAT BANGSAKonsep bangsa (nation) memiliki dua (2) pengertian yaitu bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999), Dalam istilah lain cultural unity dan political unity (AT Soegito, 2004) Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (cultural unity) adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa , keturunan dan sebagainya. Contoh ; bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, bangsa Batak, Bangsa dalam pengertian politik (political unity) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh; bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman

Proses pembentukan bangsaDikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara yaitu model ortodoks dan model mutakhir. (R Surbakti 1999).Model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negaraModel mutakhir berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan rasKedua model ini berbeda dalam empat hal yaitu; ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-negara, munculnya kesadaran politik masyarakat dan derajat partisipasi politik dan rezim politikModel ortodoks menghasilkan bangsa negara yang relatif homogen. Contoh Israel. Model mutakhir menghasilkan bangsa negara yang relatif heterogen Contoh AS

Identitas bangsaBangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau dibedakan dengan bangsa lainFaktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (RamlanSurbakti, 1999).Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (homeland). Identitas cultural unity dapat disebut pula identitas kesukubangsaan.Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan) , primer dan etnik.Setiap anggota cultural unity memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misal setia pada sukunya, pada agamanya, pada budayanya , pada kerabatnya, pada daerah asal dan pada bahasanyaLoyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama)

Identitas bangsaPolitical unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutanIdentitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) didalamnya. Identitas itu bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa didalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya.Beberapa bentuk identitas nasional adalah; bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, danideologi nasional.

Loyalitas GandaSeorang warga dalam sebuah negara bangsa pada dasarnya memiliki dua identitas yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas nasionalIa memiliki identitas kesukubangsaan oleh karena sebagai warga dari cultural unity. Ia juga memiliki identitas kebangsaan/ nasional karena ia adalah warga dari suatu political unitySetiap identitas menuntut loyalitas (kesetiaan). Karena memiliki 2 identitas maka memiliki pula dua loyalitas (loyalitas ganda)Kesetiaan pada identitas nasional amat penting karena dapat mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam satu negara.Karena itu sebuah negara bangsa perlu adanya national caracter building yang terus menerus dalam diri warga negara

Hakekat negara bangsa IndonesiaBangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah nusantara dari ujung Barat (Sabang) sampai ujung Timur (Merauke) yang memiliki "Le desir d'etre ensemble" (kesatuan kehendak) dan "Charaktergemeinschaft" ( karakter yg sama karena persatuan nasib) yang telah menjadi satuFaktor-faktor penting bagi pembentukan negara bangsa Indonesia adalah : adanya persamaan nasib yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun; adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan; adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsadan adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang sampai MeraukeNKRI adalah negara kebangsaan modern yaitu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme- yaitu adanya tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Hakekat negara bangsa IndonesiaFaktor pembentukan identitas kebangsaan Indonesia bukanlah faktor-primordial, tetapi faktor historis. Kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alamiah tetapi historis. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik melainkan etis. (Frans Magnis Suseno , 1995)Tanggal 17 Agustus 1945 dapat dikatakan sebagai revolusi integratifnya bangsa IndonesiaDalam kenyataannya Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan (revolusi). Yaitu perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan IndonesiaSecara teoritis, proses pembentukan bangsa Indonesia digambarkan secara berurutan dalam keempat alinea pada Pembukaan UUD 1945

Identitas Nasional IndonesiaIdentitas nasional Indonesia menunjuk pada sejumlah ciri, penanda, jati diri yang melekat pada diri bangsa Indonesia (pengertian politik), sehingga bisa dibedakan dengan dengan bangsa lainBeberapa wujud dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, ideologi Pancasila, lambang negara, semboyan negara, kebudayaan yg bisa diterima secara nasionalIdentitas nasional perlu dijaga, dipertahankan dan bila perlu dikembangkan lagi beberapa bentuk identitas nasional yang baru dan bisa diterima oleh segenap warga bangsa.Identitas nasional berfungsi membedakan dengan bangsa lain dan juga dapat menyatukan para warga dari negara bangsa yang bersangkutan

Bangsa dan IdentitasCULTURAL UNITYPOLITICAL UNITYIDENTITASKESUKUBANGSAANIDENTITAS NASIONALNATION

BAB 3HAK DAN KEWAJIBAN WNApakah arti warga negara dan kewarganegaraan?Bagaimana kedudukan warga negara dalam suatu negara ?Siapakah warga negara Indonesia (WNI) dan bagaimana perihal kewarganegaraan di Indonesia?Apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia ?

Pengertian warga negaraWarga negara merupakan terjemahan kata citizens (bhs Inggris) yang mempunyai arti ; warganegara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaulaWarga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negaraAda istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orangorang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu

Pengertian kewarganegaraanKewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiilKewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

Pengertian kewarganegaraanSetiap negara berdaullat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjjadii warga negara.Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawiinanPenentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas Ius Soli dan asas Ius SanguinisPenentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajjat..Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadii warga negara darii suatu negara..Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride bahkan multipatride.. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yg digunakan negara..

Warga negara IndonesiaYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkanndengan undang-undang sebagaii warga negara..Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia..Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945)Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU ini sebagai pengganti atas UU No 62 th 1958Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indishe Staatregeling 1927 pasall 163 ,, (wariisan Belanda) yaitu;Gollongan Eropa,,Gollongan Tiimur Asiing,,Gollongan Bumiiputra atau Priibumii

Kewarganegaraan IndonesiaPeraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaHal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal; siapa yang menjadi warga negara Indonesia ; syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ; kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan; syarat & tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik IndonesiaAsas asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatasUndang undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan (hak dan kewajiban warga negara)

Kedudukan warga negaradalam negaraDengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balikSebagai warga negara maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranyaSecara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif.Peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin,2000)

Peran Warga negaraPeran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi

Hak dan kewajiban WNIDi Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidangHak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundangundangan..Contoh hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 ttg SisdiknasDisamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasii manusiia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada pasal 28 I J UUD 1945

Hak dan kewajiban negaraSelain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara.Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga thdp negaraBeberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara , kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadahBeberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan , hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat

Bab 4Negara dan KonstitusiApa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme?Apa konstitusi dari NKRI dan apa saja isinya?Apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasar konstitusi negara?Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara?

KonstitusiKonstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis) yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negaraKonstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegaraBerarti hukum dasar-nya negara, hukum tertinggi negara . Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (pengertian luas)Sebagai undang-undang dasar nya negara (Konstitusi tertulis/ pengertian sempit)Konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaran bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara

KonstitusionalismeUntuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab tanpa aturan, penyelengaraan bernegara cenderung disalahgunakanIngat hukum besi kekuasaan; power tends corrupt, absolute power corrupts absolutelyKonstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negaraKonstitusi yg berpaham konstitusionalisme bercirikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara

Negara KonstitusionalAdalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/ memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegaraDisamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat gagasan mengenai konstitusionalismeDengan demikian tidak setiap negara yang berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara konstitusionalPerlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusionalismeBanyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme

Konstitusi NKRIKonstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959)Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar tertulis (undang-undang dasar)

Isi KonstitusiBerisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negaraUmumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan dibawahnyaKonstitusi negara umumnya berisi tentang identitas /organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, aturan tentang perubahan konstitusiKonstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs.Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

Isi UUD 1945Terdiri atas dua bagian : Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II AT)Pembukaan terdiri atas 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Pembukaan mrp pokok kaidah yang fundamental bagi NKRINomor pasal mulai dari pasal 1 pasal 37. Jumlah keseluruhan 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan TambahanBagian pasal berisi pengaturan mengenai; identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan warga negara dengan negara, konsepsi negara , perubahan konstitusi , aturan peralihan dan aturan tambahan

Kesepakatan dasarmengenai UUD 1945Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Mempertegas sistem presidensiilPenjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasalPerubahan dilakukan dengan cara adendum

Perubahan UUD 1945Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen (melampirkan naskah perubahan pada naskah asli)Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksisAmandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi . Yang terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama atau asli ditinggalkanUUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan 18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November 2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat sesuai dengan tanggal ditetapkannya

Ketatanegaraan IndonesiaBentuk negara : kesatuan dengan asas desentralisasiBentuk pemerintahan : republikSistem pemerintahan : presidensiilSistem politik : demokrasiKetentuan ketentuan demikian dapat ditemukan dalam UUD 1945Dengan demikian konstitusi negara menggambarkan sistem ketatanegaraan dari negara itu sendiri

Apa yang perlu dilakukan WNIMemahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu tidaknya konstitusi)Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegaraMenghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara. Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek bernegara pada umumnyaBerfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negaraPerlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi benar-benar berjalan dan ditaati

*