PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

5/19/2018 PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

1/12

MAKALAH

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN

REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh :

Kelompok : IV

1.Agustina Sadononi NIM : PO.62.24.2.14.

2.Anaztasya.M.Silalahi NIM : PO.62.24.2.14.043

3.

Cynthia Putrie NIM : PO 62.24.2.14.046

4.Endah Puspita Dewi NIM : PO.62.24.2.14.051

5.Fitria Perdiana NIM : PO.62.24.2.14.053

KELAS : REGULER XVI

JURUSAN DIII KEBIDANAN

POLITEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA

2014


2/12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2Rumusan Masalah .. 2

1.3 Tujuan . 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pembukaan UUD1945 sebagai tata tertib hukum tertinggi 3

2.2 Pembukaan UUD1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia . 3

2.3 Pembukaan UUD1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental... 4

2.4 Pembukaan UUD1945 tetap terlekat pada kelangsungan hidup Negara 5

2.5 Pengertian pembukaan UUD1945... 6-7

2.6 Nilainilai hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum yang terkandung dalam pembukaanUUD1945 7

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan ... 8

3.2 Saran .. 8

DAFTAR PUSTAKA 9


3/12

BAB I

PEMBUKAAN

1.1Latar Belakang

Sebagai dasar Negara, pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu

kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat Negara (Philosofische Granslag ).

Pancasila merupakan suatu asas kerohanian Negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai,

norma dan kaidah baik moral maupun hukum dalam Negara republik Indonesia. Kedudukan

pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar Negara

republik Indonesia, yang manivestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundangundangan. Oleh karena itu pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara baik yang

tertulis yaitu undang-undang dasar Negara maupun hukum dasar tidak tertulis atau convensi.

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia yaitu pembagian

kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi Negara, hak dan kewajiban warga Negara, keadilan

sosial dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar Negara. Pembukaan UUD 1945

dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting

karena merupakan suatustaasfundamentalnorm dan berada pada hierarki tertib hukum

tertinggi di Negara Indonesia.

1


4/12

1.2Rumus Masalah

2. Bagaimana pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi?

3. Bagaimana pembukaan UUD 1945 memenui syarat adanya tertib hukum Indonesia?

4. Bagaimana pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental?

5. Bagaimana pembukaan UUD 1945 tetap terletak pada kelangsungan hidup Negara

(17 Agutus 1945)?

6. Bagaimana pengertian isi pembukaan UUD 1945?

7. Nilainilai hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum yang terkandung dalam

pembukaan UUD 1945?

1.3

Tujuan

2. Dapat memahami bagaimana pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hokum tertinggi.

3. Dapat memahami bagaimana pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara

yang fundamental.

4. Dapat memahami bagaimana pembukaan UUD 1945 tetap terletak pada

kelangsungan hidup Negara (17 Agutus 1945).

5.

Dapat memahami bagaimana pengertian isi pembukaan UUD 1945.6. Dapat memahami nilainilai hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum yang

terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

2


5/12

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar Negara Indonesia, yaitu

pancasila. Oleh karena itu, kedudukan kedudukan pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi.

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Pada saat

pemerintahan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya unsur dalam

sistematika UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan

UUD 1945 mungkin dapat dianggap sebagai Preambule yang lengkap, karena memenuhi

unsur-unsur politik, religius, moral dan mengandung ideology Negara ( State Ideology )

Pancasila.

Kedudukam pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah

sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.Pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasal

UUD 1945 dapat di simpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum positif

Indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus

bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerokhanian

Negara atau dasar filsafat Negara RI.

2.2Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu

hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia yaitu suatu kerbulatan dan

keseluruhan peraturan-peraturan hukum.

Syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu :

- Adanya kesatuan subjek

- Adanya kesatuan asas kerokhanian

- Adanya kesatuan daerah

- Adanya kesatuan waktu

Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Hal ini sesuai dengan

ketetapan No. xx/MPRS/1966, juga ditegaskan dalam ketetapan No. V/MPR/1973, ketetapan

No. IX/MPR/1978, serta ketetapan No. III/MPR/1983.

3


6/12

2.3 Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

UUD sebagai hukum dasar tertulis mempunyai dasar-dasar pokok yang bersifat tidak

tertulis dan terpisah dari UUD, dan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembukaan

UUD 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Pokok kaidah

Negara yang fundamental menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak

antara lain :

a. Dari segi terjadinya

Ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai

penjelmaan kehendak pembentuk Negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai

dasar-dasar Negara yang dibentuk.

b.

Dari segi isinya :

Dari segi isinya pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok Negara sebagai

berikut :

- Dasar tujuan Negara

- Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara

- Bentuk Negara

- Dasar filsafat Negara

Pokok kaidah Negara yang fundamental menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dankedudukan hukum yang tetap, terlekap pada kelangsungan hidup Negara dan berkedudukan

sebagai tertib hukum tertinggi maka secara hukum tidak dapat diubah, karena mengubah

pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran Negara Republik Indonesia

(Notonagoro, 1974 : 45)

4


7/12

2.4 Pembukaan UUD 1945 Tetap terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI (17

Agustus 1945)

Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara

yuridis tidak dapat di ubah, terlekat pada kelangsungan hidup Negara. Hal ini berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut :

a. Pembukaan UUD 1945 sebagaistaatsfundamentalnormdari segi terjadinya ditentukan

oleh pembentuk Negara`

b. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi

di Negara RI.

c. Dari segi isinya pembukaan UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan proklamasi

kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi.

2.5 Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

a. Alinea pertama

Dalam alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak

kodrat yaitu yang tersimpul dalam kalimat Bahwa kemerdekaan adalah hak segala

bangsa.. hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa

yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan mahluk sosial.

b. Alinea keduaAlinea kedua ini sebagai suatu konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan

pada aline pertama . Pengertian Negara yang merdeka adalah Negara yang benar-benar bebas

dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu mengandung pengertian kebulatan kesatuan unsur utama

negara yaitu bangsa. Berdaulat diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara yang

merdeka yang berdiri di atas kemampuan sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri berhak

dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dan dalam kedudukannnya diantara

sesama bangsa dan Negara adalah memiliki derajat yang sama. Pengertian Negara Indonesia

yang adil yaitu Negara yang mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Cita-cita

bangsa dan Negara tentang kemakmuran diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia

baik material maupun spiritual,jasmaniah maupun rokhniah.

5


8/12

c. Alinea ketiga

Dinyatakannya kembali proklamasi pada alinea III Pembukaan UUD

1945,menunjukan bahwa pembukaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah

merupakan satu kesatuan.Dalam pengertian inilah maka pembukaan UUD 1945,disebut juga

sebagai naskah proklamasi yang terinci.

d. Alinea Keempat

Dalam alinea keempat sebagai kelanjutan berdirinya Negara RI tanggal 17 Agustus

1945,dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan

pemerintahan Negara Indonesia.

Adapun isi pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat

adalah meliputi empat hal yang merupakan prinsip-prinsippokok kenegaraan,yaitu:

1. Tentang Tujuan Negara

(a.) Tujuan khusus

-Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

-Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(b.) Tujuan Umum

-Melaksanakan ketertibsn dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi

dan keadilan social.

2. Tentang KetentuanDiadakannya UUD NegaraKetetuan yang terdapat dalam alinea keempat inilah

yang merupakan dasar yuridis bahwa pembukaan UUD 1945,sehingga dengan demikian

pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada pasal-pasal UUD

1945.

3. Tentang Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia adalah Republik yang berkedaulatan rakyat.Negara dari

,oleh dan untuk rakyat.Dengan demikian hal ini merupakan suatu norma dasar Negara

bahwa kekuasaan adalah di tangan rakyat.

6


9/12

4. Tentang Dasar Filsafat Negara

Ketentuan ini terdapat dalam anak kalimat sebagai berikut:

.Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha Esa.Kemanusiaan yang

adil dan beradab,Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..

2.6 Nilai-nilai Hukum Tuhan,Hukum Kodrat, Hukum yang Terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945

Telah dijelaskan bahwa di antara alinea I, II, II dan IV terdapat hubungan kesatuan. Oleh

karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I, II, III terkandung nilai-nilai hukum kodrat

(alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan hukum Tuhan dan

hukum etis (alinea III), yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar

bagi peksanaan hukum positif Indonesia.

Hubungan keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut bahwa hukum Tuhan,

hukum kodrat dan hukum etis berturut-turut merupakan sumber bahan dan sumber nilai

bagi negara dan hukum positif Indonesia.

7


10/12

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sebagai dasar Negara,Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian atau sebagai filsafat

Bangsa Indonesia.

2. Kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala

sumber hokum Indonesia.

3. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 memiliki 2 aspek yang sangat fundamental yaitu :

Memberikan factor-facktor multak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan,

Memasukan diri alam tertib hokum Indonesia sebagai tertib hokum tertinggi

4.

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hokum, oleh karena itusegala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara di atur dalam suatu system

peraturan perundang-undangan.

3.2 Saran

Berupaya sebagai mahasiswa yang mampu mewujudkan semangat jiwa muda yang dapat

membangun Negara Indonesia yang mandiri, bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku,

dan budaya, serta dapat berpikir Rasional, Demokratis, dan Kritis dalam menuntaskan segala

masalah yang ada di Negara kita. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa

Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau

suku bagi semua bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar

bangsa Indonesia.

8


11/12

DAFTAR PUSTAKA

http://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-

ketatanegaraan.html

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111018232129AA3YB8r

http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/

9
http://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan.htmlhttp://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan.htmlhttp://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan.htmlhttps://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111018232129AA3YB8rhttps://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111018232129AA3YB8rhttp://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/http://blog.umy.ac.id/suhe08/2011/12/14/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan-republik-indonesia/https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111018232129AA3YB8rhttp://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan.htmlhttp://rofikandihidayatulloh.blogspot.com/2012/12/pancasila-dalam-konteks-ketatanegaraan.html


12/12

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat

dan KaruniaNya kami dapat menyelasaikan makalah yang berjudul Pancasila Dalam Konteks

Ketatanegaraan RIini dengan baik dan sesuai pada waktunya.

Tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Pancasila yang

telah memberi arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan makalah

ini.

Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman terhadap makna yang terkandung

dalam Pancasila yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dalam menjunjung tinggi

nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku bagi semua bangsa Indonesia.

Semoga makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mampu

mencapai kehidupan yang lebih baik dalam berbangsa dan bernegara.

Palangka Raya,18 September 2014

Tim Penyusun

(Kelompok IV)

i

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Documents

Transcript of PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA