KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hokum Nasional n.May.Jen. Sutoyo - Cililitan- Jakarta Timur

Somber: KOIYJPAS I Hariffgl: s-ENIN / 2s ~cv ..20l7 Hlm/Kol: ~~ /4-71 Subjek: p~/'-f C;u A-J I~ - /L7G tS IS' 6 ( 1 /C::/4_ Bidam~:

:;._

Krisis Etika Kekuasa_an Oleh SISWONO YUDO HUSODO

D alam waktu yang ·· relatif singkat, ku­rang dari satu ge­

nerasi, reformasi politik telah berhasil menyebar­kan kekuasaan yang se-mula terpusat. ·

lembaga legisl~/DPR,-peme- , sejauh ini belum melllberikan rintah, dan lembaga yudika- keteladanan etis. Meski diper-tijjMA, sudah baik dilihat dari bolehkan secara hukum, ·apakah sfsj. penyebaran kekuasaan. Kita etis MK melakukan uji materi memerlukan kehadiran peme- atas UU MK dengan membatal-rintahan dan DPR · yang kan ketentuan pengawasan ha-sama-sama kuat bersama MA kim MK oleh Komisi Yudisial? yang tepercaya untuk menegak- Setiap pemilik kekuasaan tak se-kan hukum yang berdasarkan ke- layaknya menggunakan kekuasa-

Proses check and balances bisa adilan dan kebenaran. . annya untuk menguntungkan di-berlangsung Iebih baik, buah di- . Menilik kejadian yang baru sa- rinya Jika pasal itu dipandang bentuknya badan-badan baru; I ja teljadi, sulit dipercaya bahwa MKkurangbaik,janganMKyang Dewan Perwakilan Daerah, Mah- MK bisa menghindari melakukan pembatalan, tetapi

'' kamah Konstitusi, ,dan 13 komis~ conflictofinterestjika mintalah DPR mengubah UU negara independen. Otonom1 di MK ada unsur-un- MK tersebut. meningkat di daerah-daerah, pe- sur partisan. Walau- Pada tingkat tokoh-tokoh yang luang karier politik dan k.epe- pun sangat sedikit, ada telah . menjadi _h~ . konstitusi, mimpinan publik terbuka di ba- orang dari partai yang praktik seperti llli tidak patut nyak tern pat. · setelah mendapatkan teljadi. Etika memang lebih halus Kemajuanini~embukaru~g tugas negara menjadi ti- daripadah~ Yangmelan~ar

baru untuk berkiprah dan kita dak partisan, mengikuti hukum, pastilah n;elanggar etika menyaksikan banyak orang ber- prinsip Manuel Luis Qu- Yangmelanggaretika,belumten-usaha maksimal meraih kekuasa- ezon: "my loyality to my tu mellm~ar h~. . an melalui lembaga-lembaga ba- party end when my loyalty . Sebagru sandingan, ~e~Iden ru tersebut. Sayangnya, proses to my country begin". Se- AS Barack Obama m~~ hak meraih kekuasaan banyak yang mentara ada juga orang menaikkall gaJI semua pegawai tak beretika, yang demi tiljuan . nonpartai yang cara ber- federal, termasuk dirinya Na-menghalalkan segala c~a. . . pikirnya partisan. mun, karena etika, SK kenaikan

Ketika kekuasaan, I.tu diraih, UU MK yang mengatur gaji yang baru-baru ini ditanda-secara etis seharusnya sepenuh- adanya tiga hakim MK tanganinya langsung . berlaku nya digunakan untuk memper- yang dipilih DPR, seharus- untuk semua · pegawai federal, cepat pencapaian tujuan negara: nyalah partai-partai politik kecuali . untuk presiden. Baru meliputi kemajuan yang pesat di memilih orang-orang yang presideri berikutnya yang me- . segala bidang, ineningka~ ke- mampujadihakimyangtang- nikmati putusan tersebut. Ini sejahteraan rakyat, memantap- guh dan nonpartisan. Amat contoh bagaimana kekuasaan ti-kan persatuan bangsa, serta berbahaya kalau penem- dak boleh digunakan untuk se-memperkuat dan meningka~kan patannya justru merupakan suatu yang menguntungkan di-kewibawaan negara. Sangat ti8-ak representasi atau penugasan rinya sendiri. beretika jika kekuasa~ itu ~- partai. ' . •Penyimpanganjugapernahdi-

.1 gunakan.untuk kepentingan pn- Logika politik dan logika hu- perlihaikan Dewan Kehormatan badi dan atau golongan serta un- . ~ . itu berbeda. Hukum ber- Penyelenggara Pemilu (DKPP) tuk melanggengkan kekuasaan. priTISip menegakkan kebenar~ yang pernah menyuruh KPU

I dan keadilan, sementara doktnn menganulir/ mengubah keputus-Perlu keteladanan · politik adalah asas man[aat; se- . an KPU yang jadi ranah Bawaslu.

Kasus Akil Mochtar sangat hingga hal yang salah, sepanj_ang Sebenarnya kewenangan DKPP menyedihkan. Man tan Ketua itu bermanfaat, secara politlk bisa adalah mengavy-asi etika komisio­MK itu melakukan .. cela yang dibenarkan. Masalahnya ada'l.ah ner'KPU dan Bawaslu dan mem­sempurna: di samping menerima bermanfaat· bagi siapa? Negara beri sanksi kepada yang bersang-' suap dan merekayasa keputusan akan kacau kalau semua lembaga kutan serta tidak boleh men­MKyangbersifatfinaldanmeng- hukum dnsi orang-orang parti- campuri keputusan KPU yang ikat, juga kecanduan narkoba. san. menjadi ranah Bawaslu .

. Dari segi penempatan sem- Saya juga mencatat, praktik bilan hakim MK, dengan rna- penggunaan kekuasaan oleh MK sing-masing tiga orang diajukan .

I

II

I Sambungan

Sumber: I Hariffgl:

Perlu sikap kritis Di Indonesia, kita juga sering

terkejut setiap kali ada penyim­. pangan baru dan karena ber­

langsung terus-menerus akhir­nya dianggap biasa dan lalu

·· memben~ norma baru. Kita

- tidak l:>~icli me~bia'rkan t erjadi­nya penyimpangl!ll hanya karena telah menjadi kebiasaan.

Diperlukan masyarakat yang kritis terhadap perkembangan zaman, korektif I terhadap pe­nyimpangan yang terjadi · serta konstruktif untuk memperbaiki keadaan sebagai suatu konse­kuensi dari sikap yang kritis dan korektif. Tiga sikap tersebut pa. · da gilirannya akan membawa

perubahan masyarakat ke arah kemajuan dengan cara yang tertib dan

damai. Melihat perkembangc

an yang ada, saya . kha­watir bahwa bagi banyak orang, nama baik tak lagi menjadi hal yang utama

· Banyak yang selepas si­r dang pembacaan vonis l . masuk penjara bisa

tersenyum dan melam­,_ _ Ill baikan tangan kepada ~ ·Ul .wartll.wan tanpa rasa

malu. Setelah kembali di masyarakat pun, karena

l Hlm/Kol:

banyaknya uang, menjadi sosi­awan, dihormati oleh orang ba­nyak. Sementara pekerja sosial yang lurus dan bersih memper­oleh penghormatan yang kalah darinya.

Pernah seorarig tokoh bekas narapidana, dan bekas anggota DPR, dalam hearing di Komisi X DPR. yang diliput luas olehpers menyatakan bahwa Presiden RI yang akan datang boleh eks nara­pidana kasus kriminal; yang membuat kaget banyak orang. Ini sungguh suatu sarkasme po­litik yang sangat tidak bertang­gungjawab, sekaligus pendidikan politik yang amat buruk, yang melnunculkan di permukaan si­kap politik yang tidak anggun.

Dengan penuh keprihatinan, .ldta melihat di panggung politik yang bermain adalah tipu daya dan sandiwara serta keangkara­murkruin. Menurut hemat saya, jika setiap lembaga melakukan tugasnya masing-masing secara baik dan beretika dan setiap usa­ha meraih kekuasaan dilakukan dengan beretika, penyebaran ke­kuasaan yang dibangun pada era reformasi ini akan menghasilkan pencapaian tujuan negara yang signifikan. Semoga!

SISWONO YUDO HUSODO · Ketua Yayasan Pendidikan

Universitas Pancasila