pancasila

MAKALAH PANCASILA

“SILA KEEMPAT “

021411131031 Raissa Tryantakarina Neysa

021411131032 M. Yudhistira R . K. W

021411131033 Zhafira Nur Shabrina

021411131034 Dea Syarafina Putri Wiyono

021411131035 Lisa Rosullia

021411131036 Afrizal Erviyansyah

021411131037 Anita Fidausi

021411131038 Mochamad Egiarta B.

021411131039 Sugandi Mastia Anugrah

021411131040 Nafilah Karimah

021411131041 Bilqis Inas Nur Hanifah

021411131042 Santri Khumairo' Jelita

021411131043 Bhetari Dwitya Dhinugrahini

021411131044 Ni Putu Clara Pita Loka

021411131045 Shalisyah Ahnor

021411131046 Priska Rimangabing Sinaga

021411131047 Lara Ajeng Lazuardi

021411131048 Larasati Kianti Putri

021411131049 Firza Basalamah

021411131050 Lucindari Gea Permata

021411131051 Mochamad Khairullah Fakhri S.

021411131052 Muhammad Fayi' Arieffudin

021411131053 Viola Arinda Laras

021411131054 Tiara Pravita Febrianti

021411131055 Windymartha Sari

021411131056 Eriana Novia Rachmawati

021411131057 Alocitta Anindyanari

021411131058 Qonita Azahrah Darudi

021411131059 Luqmanul Hakim

021411131060 Fridianty Anggraeni

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2014

1.1.Latar Belakang

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Aguatus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Selain itu Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, dan juga merupakan

ideologi bagi bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai dasar Negara karena sila-sila pada

pancasila merupakan pedoman hidup bangsa dan juga pola pikir bangsa Indonesia.

Pancasila juga merupakan sumber norma di Indonesia, baik norma hukum ataupun norma

etika.

Norma etika merupakan suatu norma yang melekat pada seseorang yang bertujuan

untuk menunjukkan suatu kebaikan atau keburukan, dan tidak dibatasi oleh Undang-

Undang dan melekat pada diri. Sedangkan norma hukum merupakan suatu norma yang

berlaku bagi suatu masyarakat atau Negara tertentu dan bergantung pada Undang-Undang

yang ada.

Maka tiap sila dalam pancasila mengandung norma etika dan norma hukum pada

segala bidang, salah satunya pada bidang kedokteran gigi. Adanya musyawarah dengan

sesama dokter gigi dalam mengambil tindakan perawatan juga merupakan implementasi

dari salah satu sila pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

1.2. Rumusan Masalah

1). Apa makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila?

2). Nilai-nilai dan butir-butir apa yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila?

3). Apa implementasi dari sila ke-4 Pancasila bagi Indonesia?

4). Apa penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4?

5). Dapat membedakan norma etika dan norma hukum dalam sila keempat.

6). Dapat mengerti norma etika dan norma hukum yang terkandung dalam sila keempat.

7). Dapat mengimplementasikan sila keempat dalam bidang kedokteran gigi.

1.3.Tujuan Penulisan Makalah

1). Memahami makna yang terkandung dari sila ke-4 dalam Pancasila

2). Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 dalam Pancasila

3). Dapat mengethui dan menjalankan implementasi dari makna yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila.

4). Mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4 dalam Pancasila di Negara Indonesia

- Mengerti perbedaan dari norma etika dan norma hukum dalam Pancasila sila

keempat.

- Mengerti apa saja norma etika yang terkandung dalam Pancasila sila keempat.

- Mengerti apa saja norma hukum yang terkandung dalam Pancasila sila

keempat.

- Menerapkan norma etika dan norma hukum yang terkandung dalam Pancasila

sila keempat dalam bidang kedokteran gigi.

BAB II

DASAR TEORI

Vio:

2.1. Makna Sila ke-4 Pancasila

2.1.1. Makna dari Sila ke-4 Pancasila

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan

kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak

diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi

”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksnaan dalam perwusyawaratan perwkilan.

Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara

berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara

Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara

Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-empat mengandung

pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-

Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-empat pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki makna :

· Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

· Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

· Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

· Bermusyawarah sampai mencapai consensus ataukatamufakat diliputidengan semangat

kekeluargaan.

Sila ke-empat yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sebuah kalimat yang secara bahasa

membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi.

http://blog.bangjo.com/?tag=negara

Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai

filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak

hanya itu, secara lahiriyah sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah

dalam menjalankan setiap tindakan pemerintah.

Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri.

Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang bercerita bahwasannya, setiap

apapun langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya atau unsur dari, oleh dan

untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang

seharusnya terangkat ke permukaan sehingga menjadi realita yang membangun bangsa.

Dibawah ini adalah arti dan makna Sila ke 4 yang dibahas sebagai berikut :

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud

adalah melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam

pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.

2. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu

diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan

keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya

keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa

penentu demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil

kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam

kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang

ditempatkan lebih dahulu.

3. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu

diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa

konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan

di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar

dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.

Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan

keputusan secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan

suara. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang

bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan,

maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada

tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-

desa kekuasaan ditentukan oleh kebulatan kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala

desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan

kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu bermacam-macam, misalnya pepatah

Minangkabau yang mengatakan : “Bulat air karena pembunuh, bulat kata karena

mufakat”.

Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang mana

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang

berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat

fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif,

bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi,

pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang

profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang

dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan

permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai

Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui

sistem musyawarah (government by discussion).)

2.2.Nilai-nilai dan butir-butir yang terkandung dalam sila ke-4 dari Pancasila

Pada hakekatnya sila ke 4 ini didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta

menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.Demokrasi pancasila

menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah

demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila.

Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan

sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut

keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas

harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan

nasional menuju keadilan sosial.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah

sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang

Maha Esa yang bersatu yang bertujuan muwujudkan harkat dan martabat manusia dalam

suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara

adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula

kekuasaan negara.

Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak

harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung

dalam sila keempat adalah :

1. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia

menganut demokrasi.

2. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan

dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai

dengan hati nurani.

3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal,

berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.

4. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil

bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan

rakyat.

5. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap

masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa.

6. Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

7. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

8. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan

adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.

9. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras,

suku maupun agama.

10. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.

11. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan

beradab.

12. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar

tercapainya tujuan bersama.

Butir-butir sila ke-4 dalam Pancasila:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil

musyawarah.

6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai

kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan

bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan

pemusyawaratan.

2.1 decan : Definisi

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Lafal dari sila ke-4 terdiri dari beberapa kata bermakna yang telah dipilih oleh para

leluhur yang merumuskan pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerakyatan

berarti segala sesuatu mengenai rakyat atau bisa diartikan sebagai demokrasi. Hikmat yang

berarti kebijakan. Lalu kebijaksanaan yang berarti kepandaian menggunakan akal

budinya (pengalaman dan pengetahuannya). Setelah itu ada kata permusyawaratan

yang berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas

penyelesaian masalah. Yang terakhir adalah kata perwakilan yang berarti seseorang

atau kelompok yg bertindak atas nama kelompok yg lebih besar.

Dari definisi tersebut, dapat tergambar bahwa di dalam sila ke-4 terkandung

makna bahwa NKRI menerapkan asas kerakyatan yang merupakan

landasan penerapan kedaulatan rakyat dan sebagai basis

demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dengan

tananan dan tuntutan musyawarah. Sehingga bila dimaknai dengan

kalimat yang lebih singkat, sila keempat ini menunjuk pada NKRI

sebagai negara demokrasi yang dipimpin oleh perwakilan yang

bijaksana dan professional melalui sistem musyawarah

2.2 Butir-Butir Sila ke-4 dalam Pancasila1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama.


5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai

hasil musyawarah.

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan

hasil keputusan musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan

pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang

luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan

kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk

melaksanakan pemusyawaratan.

2.3 Nilai-Nilai Sila ke-4

1. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti

Indonesia menganut demokrasi.

2. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan

dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh

itikad baik sesuai dengan hati nurani.

3. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu

hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.

4. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat

mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui

badan perwakilan rakyat.

5. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap


6. Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

7. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

8. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena

perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia.

9. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu,

kelompok, ras, suku maupun agama.

10. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.

11. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil

dan beradab.

12. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar

tercapainya tujuan bersama.

BAB III

PEMBAHASAN

Vio :

3.1 Implementasi dari sila ke-4 dalam Pancasila

Pelaksanaan sila ke-4 dalam masyarakat pada hakekatnya didasari oleh sila

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan

Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat

Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung

jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan

menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun

pelaksanaan /implementasi dari penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;

1. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak

dan kewajiban yang sama.

2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama

diatas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil


4. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.


6. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam

musyawarah.

7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan,

serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.


permusyawaratan.

3.2 Penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4

Pada saat ini,Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser dari

fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Paham ini sebelumnya sudah dianut

oleh Amerika yang notabene adalah sebuah Negara adidaya dan bukan lagi termasuk

negara berkembang, pun di Amerika sendiri yang sudah berabad- abad menganut

demokrasi masih dalam proses demokratisasi. Artinya sistem demokrasi Amerika serikat

sedang dalam proses dan masih memakan waktu yang cukup lama untuk menjadi Negara

yang benar- benar demokratis. Namun jika dibandingkan Indonesia, demokratisasi di

Amerika sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan bagi negaranya.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari bangsa Indonesia terhadap

landasan/dasar Negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika bangsa

Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para pahlawan kita terdahulu.

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap sila ke-4 adalah:

1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam

hukum.

2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia dalam

sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada

pemerintah.

3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya

mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.

4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk

mencapai mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.

5. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang

dibuat oleh pemerintah.

6. Demonstrasi yang dilakukan tanpa melapor kepada pihak yang berwajib.

7. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari

kuantitas.

8. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan

bersama atau masyarakat.

9. Menciptakan perilaku KKN.

10. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan

mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.

Priska :

Sebagai dasar nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai tata

panduan dalam berkehidupan dan berkebangsaan.Dalam hal ini sila ke-4 “Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” ,

memegang pernanan yang penting dalam menyusun pola etika pada bangsa Indonesia,

terkhusus masyarakat.Keberadaan etika sebagai alur pengatur kehidupan masyarakat.Sila

ke-4 selalu dikaitkan dengan demokrasi bangsa.

Dalam kaidahnya Sila ke-4 dalam pancasila ini juga mengatur tentang etika yang mana ,

etika berlaku dalam kehidupan keseharian , yang tidak diatur secara legal oleh hukum di

Indonesia , sekaligus sila ke-4 mengatur tentang tindakan hukum yang diatur secara

langsung oleh Undang Undang , dan juka dilanggar akan mendapatkan sanksi dan

ganjaran sesuai Undang Undang yang berlaku.Oleh karena itu dalam bab ini akan

dijelaskan contoh contoh etika yang didasari oleh sila ke-4 , beserta contoh tindakan

hukumnya .

Seperti yang di ikrarkan oleh pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan Yang

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan“, dalam

bermusyawarah, hendaknya untuk dipimpin oleh orang yang mempunyai kredibilitas

yang kuat serta bijak dalam mengambil keputusan-keputusan yang tidak sewenang-

wenangnya supaya musyawarah berlangsung tertib dan menghasilkan suatu hal yang

berguna. Musyawarah sering juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.Sebagai

contoh kecil disaat kita ingin makan bersama teman-teman kita pasti bermusyawarah

untuk menentukan makanan apa dan dimana akan makan.Sering juga kita melakukan

voting untuk memilih yang paling banyak dipilih untuk menentukan tempat dan makanan

apa yang akan dimakan bersama-sama.Hal-hal kecil seperti ini secara tidak sadar kita

lakukan dan sering kita jumpai dalam setiap sisi kehidupan kita.(Fahmi 2012 )

Pancasila mengajarkan kepada kita agar kita memiliki etika dimanapun kita berada,

mampu menempatkan diri sesuai tugasnya. Terutama para wakil rakyat yang telah diberi

kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi media perantara antara rakyat dan penguasa.

Sebenarnya di Indonesia telah menganut sistem demokrasi pancasila yaitu siapapun yang

menjadi presiden, dia haruslah adil kepada rakyat karena rakyatlah pemegang kekuasaan

tertinggi. Itu adalah ciri demokrasi pancasila, cirri yang lainnya adalah selalu berdasarkan

kekeluargaan, kebersamaan dan mengambil suatu keputusan dengan cara musyawarah,

kepentingan rakyat selalu menjadi lebih penting. ( Tahajudin 2011 )

Shalisyah : SILA ke 4

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencoba memenuhi permintaan Ketua BPUPKI dr. K. R. T. Radjiman Wediodiningrat tentang philosofische grondslag Indonesia Merdeka. Untuk dasar ketiga, Sang Proklamator tersebut menguraikan tentang “dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan”. Sang Orator haqqul yakin bahwa “syarat multak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan”. Indonesia adalah negara“’semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu”.

Proses persidangan berikut kemudian merumuskan dasar itu menjadi sila ke-4 yang kita kenal sekarang: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. .

Untuk pemahaman yang benar, kita kupas satu persatu aspek yang ada. Setelah itu kita akan menemukan betapa dalamnya makna sila berlambang kepala banteng ini.

A. “Kerakyatan” dan “demokrasi”

Ihwal kerakyatan pertama-tama adalah tentang “segala sesuatu yang mengenai rakyat”. Dalam kehidupan politik nasional, makna kerakyatan kemudian mengerucut pada “demokrasi”.

Kita harus camkan, demokrasi adalah kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, secara konseptual demokrasi adalah buah-pikir masyarakat Barat. Meski

konsep demokrasi kemudian menjadi universal, tetapi setiap negara mempunyai kisah dan sejarah masing-masing. Universal sebagai suatu konsep, majemuk dalam pelaksanaan nasional.

Oleh karena itu tidak heran kita mengenal “Demokrasi Parlementer”, “Demokrasi Terpimpin”, dan “Demokrasi Pancasila”. Ketiganya memiliki persamaan: sistem pemerintahan. Mengapa kita coba sana coba sini? Karena kita mencoba mencari sistem yang terbaik dan tercocok. Yang patut kita camkan: demokrasi adalah alat, bukan tujuan.

Apakah yang menjadi tujuan “demokrasi” ? Merujuk kepada Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Apakah ini artinya Pancasila adalah suatu sistem perjenjangan sila? Tidak, sebab kelima sila paut-memaut sebagai dasar Indonesia Merdeka. Itu sebabnya Sukarno kemudian mengatakan, urutan sila tidak penting. Pancasila bisa menjadi Trisila, dan bahkan menjadi satu dasar: “gotong-royong”.

Dasar untuk apa? Untuk “Indonesia Merdeka” (baca: kerakyatan dalam arti luas). Apakah yang menjadi tujuan “kerakyatan”? Merujuk pada Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia.

Jadi kerakyatan adalah segala sesuatu yang mengantarkan kita mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka, dan demokrasi adalah alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. “Dipimpin”

Sifat pasif sangat dominan dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Hal ini terjadi sebagian karena budaya ewuh-pakewuh; sebagian lagi karena pribadi/subyek penerima perbuatan adalah lebih penting ketimbang pribadi/subyek pemberi perbuatan. Kepasifan ini lebih jelas melalui “tut wuri handayani”: dari belakang mendukung/mendorong.

Jadi kerakyatan yang didukung/didorong “hikmat kebijaksanaan”, yang merupakan buah dari “permusyawaratan perwakilan”, akan mengantarkan rakyat Indonesia kepada tujuan Indonesia Merdeka.

C. “Hikmat kebijaksanaan”

Pancasila dengan akurat merumuskan kekhasan demokrasi kita. Bukan tokoh atau suara mayoritas, tapi hikmat kebijaksanaan yang merupakan penentu keberhasilan demokrasi. Demikian tinggi kearifan lokal kita dalam menentukan kriteria kepemimpinan. Akibatnya: pribadi tanpa hikmat kebijaksanaan tidaklah layak memimpin Indonesia. Pimpinan tanpa hikmat kebijaksanaan tidak akan jauh dari kubang kesesatan.

Ada dua cara untuk memperoleh “hikmat kebijaksanaan”. Pertama, kedalaman penguasaan ilmu pengetahuan yang melibatkan kontemplasi. Kedua, pengalaman langsung (first-hand experience) menghadapi berbagai macam masalah. Cara kedua terangkum dalam perumusan sila ke-4. “Permusyawaratan perwakilan” akan memberikan kita pengalaman yang langsung berbuah pada hikmat kebijaksanaan. Jadi “hikmat kebijaksanaan” adalah daya pimpin satu-satunya yang bisa mewujudkan kerakyatan yang kita cita-citakan.

D. “Permusyawaratan perwakilan”

Bung Karno menyarankan agar segala tuntutan dan pertarungan ide berlangsung di forum badan perwakilan. Kita boleh mati-matian berdebat, tapi hanya terbatas di forum ini. Setelah selesai proses di sini, kita semua bersatu-suara sebab kepentingan bangsa di atas segalanya. Namun kita juga belajar memahami permasalahan sesama. Dengan kata lain: lebih berhikmat kebijaksanaan setiap usai suatu permusyawaratan.

Pertama, musyawarah adalah pembahasan bersama oleh semua pihak. Itu sebabnya UUD 1945 sebelum Perubahan mengenal Fraksi Utusan Golongan dan Utusan Daerah di MPR. Kursi di MPR diperoleh bukan lewat pemilu, tetapi sudah teralokasi sejak awal. Apapun hasil pemilu, semua elemen di masyarakat harus tetap terwakili.

Kedua, forum musyawarah berbeda dengan forum perwakilan. DPR hanya mengakomodasi hasil pemilu, tapi MPR mengakomodasi semua elemen masyarakat. DPR sebagai mitra kerja Presiden, yang adalah “mandataris MPR”.

Sila ke-4 dan Pilkada oleh DPRD

Pancasila tetap menjadi dasar negara meski UUD 1945 mengalami perubahan. Tidak ada perubahan filosofis, tetapi yang terjadi adalah perubahan yuridis. Pancasila

tetap menjadi dasar dari UUD 1945. Yang berubah adalah bagaimana UUD 1945 pasca Perubahan mencoba membawa kita mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka.

Argumentasi tentang pilkada oleh DPRD Provinsi dapat kita terima sebelum Perubahan. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR menjadi forum permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil musyawarah (Garis-garis Besar Haluan Negara), MPR mengangkat Presiden sebagai mandataris. Semua kepala daerah menjadi perpanjangan tangan Presiden, sebab mereka adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah. Jika aspirasi rakyat tidak tertampung, maka kita masih bisa berharap MPR menjadi forum solusi bersama.

Namun argumentasi itu menjadi tumpul ketika Perubahan UUD 1945 mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. MPR tidak lagi bermusyawarah menghasilkan GBHN. Presiden menjadi mandataris rakyat yang terpilih secara terpisah dari kepala daerah. MPR, DPR, dan DPRD tidak lagi berbeda secara hakikat. Semua sama-sama hasil pemilihan dengan suara mayoritas, sehingga tidak semua elemen masyarakat terwakili. Oleh sebab itu, tidak semua elemen rakyat terwakili dalam memilih kepala daerah.

DPRD Provinsi terdiri dari para politisi yang terpilih dalam pemilu. Politisi pada dasarnya adalah kader partai. Oleh karena itu mereka adalah partisan. Karena partisan, adakah hikmat kebijaksanaan yang bisa kita harapkan dari mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka demokrasi menurut sila ke-4 bukanlah “demokrasi perwakilan”. Perwakilan yang tidak menyeluruh tidak akan menjadi suatu permusyawaratan. Tanpa permusyawaratan, tidak akan hadir hikmat kebijaksanaan. Tanpa hikmat kebijaksanaan, kita hanya akan mendapatkan kepemimpinan yang pandir. Kerakyatan yang dipimpin oleh kepandiran adalah kekacauan.

Sumber : http://law.ui.ac.id/

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4)/Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998 dan

http://law.ui.ac.id/

termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR no. I/MPR/2003

Dalam perjalanannya 36 butir pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila ke- 4 :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama.4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil

musyawarah.6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan musyawarah.7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan

pribadi dan golongan.8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang

luhur.9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sumber : http://id.wikipedia.org/

Pengamalan Sila ke- 4 dalam Kehidupan Sehari-Hari

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

http://id.wikipedia.org/


4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan5. Dengan itikad dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan musyawarah6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang

luhur7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral

kepada Tuhan YME, menjunjung harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

8. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain9. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama.10. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.11. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai

hasilmusyawarah.

12. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

13. Di dalam musyawarah di utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

14. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

15. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama

16. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Afrizal :

A. Sikap-Sikap Positif Hak Dan Kewajiban Sesuai Sila Ke-4

Dalam berbangsa dan bernegara sebagai Warga negara Indonesia (WNI) kita

harus selalu bersikap positif agar tercipta persatuan, kedamaian, dan

kesejahteraan rakyat. Sikap- sikap positif tersebut adalah :

• Mencintai Tanah Air (nasionalisme).

• Menciptakan persatuan dan kesatuan.

• Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

• Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

• Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai

hasil musyawarah.

• Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

• Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

• Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.

B. Implementasi dari sila ke-4 dalam Pancasila


Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta

Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi

seluruh Rakyat Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah

kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut

keyakinan beragama masingmasing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan,

serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun pelaksanaan /implementasi dari

penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;

1. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai


2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan

hasil keputusan musyawarah.



6. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam

musyawarah.

7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,

dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.

8. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk

melaksanakan permusyawaratan.

C. Penyimpangan yang terjadi pada sila ke-4

Pada saat ini,Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin

tergeser dari fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Paham ini

sebelumnya sudah dianut oleh Amerika yang notabene adalah sebuah Negara

adidaya dan bukan lagi termasuk negara berkembang, pun di Amerika sendiri

yang sudah berabad- abad menganut demokrasi masih dalam proses

demokratisasi. Artinya sistem demokrasi Amerika serikat sedang dalam proses

dan masih memakan waktu yang cukup lama untuk menjadi Negara yang benar-

benar demokratis. Namun jika dibandingkan Indonesia, demokratisasi di Amerika

sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan bagi negaranya.


landasan/dasar Negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika

bangsa Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para

pahlawan kita terdahulu.


1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya

didalam hukum.

2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara

Indonesia dalam sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat

enggan lagi percaya kepada pemerintah.

3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang

seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan

Negara Indonesia.

4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan

azas untuk mencapai mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa

dirugikan.

5. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah.


7. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas,

tetapi dari kuantitas.

8. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada

kepentingan bersama atau masyarakat.


10. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal

dan mendukung kelangsungan kekuasaan presiden.

Yudhis :

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sila ke-4

”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan

Perwakilan “

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia

mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-

haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan

negara dan kepentingan masyarakat.

Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada

dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum

diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan

musyawarah. Keputusan dilakukan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai

mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas Bangsa

Indonesia.

Setiap manusia Indonesia harus menghayati dan menjungjung tinggi setiap hasil

keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya

dan melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini

kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung

jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan

permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil- wakil yang dipercayanya.

Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga

perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi. Akan tetapi, saat ini Indonesia sudah

menggunakan paham liberalis, yaitu dimana setiap individu mempunyai hak penuh untuk

menentukan pilihan. Dan cara pemilihan ini biasanya dengan cara votting.

2.2 Makna sila ke-4 dari Pancasila

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sudah mulai tergeser fungsi dan

kedudukannya pada zaman modern ini. Sebuah sila dari Pancasila yang hampir tidak

diterapkan lagi dalam demokratisasi di Indonesia yaitu Sila ke-4 Pancasila berbunyi

”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksnaan dalam perwusyawaratan perwkilan.

Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara

berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara

Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara

Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

Berkat sifat persatuan dan kesatuan dari Pancasila, sila ke-empat mengandung

pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah kerakyatan yang berke-

Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-empat pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” memiliki makna :

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama

Bermusyawarah sampai mencapai consensus ataukatamufakat diliputidengan semangat

kekeluargaan.

Sila ke-empat yang mana berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sebuah kalimat yang secara bahasa

membahasakan bahwa Pancasila pada sila ke 4 adalah penjelasan Negara demokrasi.

Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai

filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak

hanya itu, secara lahiriyah sila ini menjadi banyak acuan dari setiap langkah pemerintah

dalam menjalankan setiap tindakan pemerintah.

Kaitannya dengan arti dan makna sila ke 4 adalah sistem demokrasi itu sendiri.

Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang bercerita bahwasannya, setiap

apapun langkah yang diambil pemerintah harus ada kaitannya atau unsur dari, oleh dan

untuk rakyat. Disini, rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang

seharusnya terangkat ke permukaan sehingga menjadi realita yang membangun bangsa.

Dibawah ini adalah arti dan makna Sila ke 4 yang dibahas sebagai berikut :

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah

melibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang tergabung dalam

pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan.

http://blog.bangjo.com/?tag=negara

2. Pemusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan

tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan

secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan itu

diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa penentu

demokrasi yang berdasarkan pancasila adalah kebulatan mufakat sebagai hasil

kebikjasanaan. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam

kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebikjasanaan itu harus merupakan suatu nilai yang

ditempatkan lebih dahulu.

3. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu

diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa

konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan

di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar

dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.

Hal ini tidak menjadi kebiasaan bangsa Indonesia, bagi kita apabila pengambilan keputusan

secara bulat itu tidak bisa tercapai dengan mudah, baru diadakan pemungutan suara.

Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang

bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Jika demokrasi diartikan sebagai kekuatan,

maka dari pengamatan sejarah bahwa kekuatan itu memang di Indonesia berada pada

tangan rakyat atau masyarakat. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda saja, di desa-

desa kekuasaan ditentukan oleh kebulatan kepentingan rakyat, misalnya pemilihan kepala

desa. Musyawarah yang ada di desa-desa merupakan satu lembaga untuk menjalankan

kehendak bersama. Bentuk musyawarah itu bermacam-macam, misalnya pepatah

Minangkabau yang mengatakan : “Bulat air karena pembunuh, bulat kata karena

mufakat”. Secara sederhana, pembahasan sila ke 4 adalah demokrasi. Demokrasi yang

mana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin

yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat

fisis/jasmaniah; sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhatinurani, arif,

bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya pada hal-hal yang bersifat psikis/rohaniah. Jadi,

pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang

profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua negara demokratis yang

dipimpin oleh orang yang dewasaprofesional dilakukan melalui tatanan dan tuntunan

permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai

Negara demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional-dewasa melalui

sistem musyawarah

2.3 Nilai dan butir-butir sila ke-4 Pancasila

Pada hakekatnya sila ke 4 ini didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta

menjiwai sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.Demokrasi pancasila

menyerukan pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini adalah

demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila.

Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan

sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar menurut

keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan ke atas

harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan penguatan dan pelestarian kesatuan

nasional menuju keadilan sosial.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah

sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang

Maha Esa yang bersatu yang bertujuan muwujudkan harkat dan martabat manusia dalam

suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara

adalah dari, oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula

kekuasaan negara.

Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak

harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung

dalam sila keempat adalah :

a. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, berarti Indonesia

menganut demokrasi.

b. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu

mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan

dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai

dengan hati nurani.

c. Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal,

berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawarah untuk mufakat.

d. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian

dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

e. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap


f. Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

g. Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

h. Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah

merupakan suatu bawaan kodrat manusia.

i. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras,

suku maupun agama.

j. Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.

k. Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab.

l. Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan social agar tercapainya

tujuan bersama.

Butir-butir sila ke-4 dalam Pancasila:

a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai


b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil

musyawarah.

f. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil


g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan

golongan.

h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan

Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran

dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan

pemusyawaratan.

2.4 Implementasi dari sila ke-4 Pancasila


Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan

Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat

Indonesia. Hak demokrasi harus selalu diiringi dengan sebuah kesadaran bertanggung

jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan beragama masing-masing, dan

menghormati nilai-nilai kemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Adapun

pelaksanaan /implementasi dari penerapan sila ke-4 dari pancasila adalah;

1. Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan

kewajiban yang sama.


diatas kepentingan pribadi dan golongan.

3. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakn hasil keputusan

musyawarah.



6. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.

7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan keadilan,

serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bersama.


permusyawaratan.

2.5 Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap sila ke-4

Pada saat ini,Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah semakin tergeser

dari fungsi dan kedudukannya dalam era demokrasi ini. Paham ini sebelumnya sudah

dianut oleh Amerika yang notabene adalah sebuah Negara adidaya dan bukan lagi

termasuk negara berkembang, pun di Amerika sendiri yang sudah berabad- abad

menganut demokrasi masih dalam proses demokratisasi. Artinya sistem demokrasi

Amerika serikat sedang dalam proses dan masih memakan waktu yang cukup lama untuk

menjadi Negara yang benar- benar demokratis. Namun jika dibandingkan Indonesia,

demokratisasi di Amerika sudah lebih menghasilkan banyak kemajuan bagi negaranya.


landasan/dasar Negara dan hukum yang ada di Indonesia ini. Seharusnya jika bangsa

Indonesia mampu melaksanakan apa yang telah diwariskan para pahlawan kita terdahulu.


1. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam

hukum.

2. Ketidak transparannya lembaga-lembaga yang ada didalam Negara Indonesia dalam

sistem kelembagaannya yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada

pemerintah.

3. Banyak para wakil rakyat yang merugikan Negara dan rakyat, yang seharusnya mereka

adalah penyalur aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan Negara Indonesia.

4. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk

mencapai mufakat,sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.

5. Banyak masyarakat yang kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang

dibuat oleh pemerintah.


7. Kasus kecurangan terhadap pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari

kuantitas.

8. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama

atau masyarakat.


10. Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung

kelangsungan kekuasaan presiden.

pancasila

Documents

Transcript of pancasila