Panca Sila
-
Upload
arni-khurnia-suci -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Panca Sila
-
5/24/2018 Panca Sila
1/5
I. Latar Belakang
Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi. Memang, di
jaman orde baru, praktek korupsi tumbuh sangat subur. Tak heran, laporan PBB dan
Bank Dunia menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia.
Dalam laporan PBB itu diungkapkan, kekayaan negara yang dicuri oleh Soeharto
dan keluarganya diperkirakan mencapai 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS.
Angka itu lebih tinggi dari pencurian yang dilakukan oleh diktator Philipina,
Ferdinand Marcos, yang berkisar 5 miliar hingga 10 miliar dolar AS.
Lantas, setelah 15 tahun reformasi bergulir, apakah pemberantasan KKN sudah
mencapai kemajuan? Menarik untuk menyimak pendapat mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurutnya, lima presiden setelah Soeharto tak
mampu mewujudkan birokrasi bersih. Bahkan, katanya, di era SBY bertambah
parah.
Anda boleh saja tidak setuju dengan pendapat Mahfud MD. Namun, sampai
sekarang Indonesia masih menyandang predikat negara terkorup.
Survei Transparancy Internationalmenempatkan Indonesia di jajaran negara-negara
terkorup di dunia. Sementara Political & Economic Risk Consultancy, yang berbasis
di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik.
Di jaman orde baru, yang kekuasaannya sangat sentralistik, praktek korupsi banyak
berpusat di Soeharto dan kroninya. Namun sekarang ini, seiring dengan
desentralisasi, praktek korupsi menyebar luas ke daerah dan berlangsung sangat
massal.
Laporan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sepanjang tahun 2004 hingga
2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD
Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus
korupsi. Mendagri Gamawan Fauzi juga pernah mengungkapkan, ada 251 orang
kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.
Memang, sejak tahun 2003, Indonesia punya lembaga anti-korupsi, yakni Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, belajar dari pengalaman banyak negara,
-
5/24/2018 Panca Sila
2/5
pemberantasan korupsi tidak bisa diletakkan di atas pundak satu lembaga saja.
Apalagi, akhir-akhir ini berhembus isu, bahwa KPK hanya menjadi alat politik rezim
berkuasa. Buktinya, skandal Bank Century, yang melibatkan Wapres Boediono dan
mantan Menkeu Sri Mulyani, tidak dituntaskan oleh KPK.
Selain korupsi, praktek nepotisme juga tak surut di era reformasi ini. Pemerintahan
SBY juga tidak punya itikad politik untuk memerangi praktek terkutuk ini. Buktinya,
selama dua periode memerintah, SBY telah menempatkan keluarganya, termasuk
anak-anaknya, dalam jabatan-jabatan politik strategis. Partai Demokrat, partainya
Presiden SBY, tak ubahnya partai keluarga Cikeas. Isu terbaru: 15 orang dari
keluarga SBY diusung sebagai caleg Demokrat.
Praktek kolusi juga tak berkurang di era reformasi ini. Kasus mafia pajak, seperti
Gayus Tambunan, hanyalah sebagian kecil dari praktek kolusi pajak di Indonesia.
Menurut ekonom Dradjad Wibowo, kebocoran pajak di Indonesia mencapai ratusan
trilyun tiap tahuannya. Praktek suap oleh kepentingan bisnis terhadap aparat negara
juga masih kuat. Menurut catatan INDEF, sebagian besar suap pengusaha masuk
ke polisi (48%), bea cukai (41%), dan imigrasi (34%).
Memang, praktek KKN tidak bisa diisolasi dari struktur ekonomi-politik. Sistemekonomi Indonesia saat ini, yang sangat rapuh dan bergantung kepada kapital
asing, memunculkan banyak pejabat politik yang bertindak sebagai makelar atau
calo dalam jaring-jaring ekonomi. Tingkat produktivitas yang rendah, akibat
perkembangan kekuatan produktif nasional dihambat oleh neoliberalisme dan
imperialisme, juga turut menyuburkan praktek korupsi. Inilah yang dikatakan oleh
Pram: korupsi terjadi karena konsumsi lebih besar dari produksi.
Hal itu mengejawantah dalam struktur politik kita. Lembaga-lembaga politik, baikeksekutif maupun legislatif, tidak terbebas dari kepentingan swasta/bisnis. Pada
situasi seperti itu, institusi politik sering diperalat oleh kepentingan swasta (bisnis)
untuk memproduksi kebijakan politik yang menguntungkan dunia bisnis.
Praktek korupsi juga tumbuh-subur akibat sistem politik transaksional dan berbiaya
tinggi. Bayangkan, biaya yang dikeluarkan caleg untuk bisa menang mencapai
milyaran, sementara gaji DPR selama 5 tahun bekerja paling tinggi Rp 1,8 milyar.
-
5/24/2018 Panca Sila
3/5
Sekarang, orang terjun ke politik bukan lagi karena keinginan memperjuangkan cita-
cita politik, melainkan karena motifmeminjam bahasa Pramono Anungmencari
nafkah. Akibatnya, lembaga kekuasaan politik hanya menjadi sarana untuk
merampok kekayaan negara dan publik.
Ya, 15 tahun sudah reformasi bergulir, cita-cita memberantas KKN kandas di tengah
jalan. Penyebabnya, kita terlalu yakin bisa memberantas KKN hanya dengan gonta-
ganti rezim, padahal yang seharusnya dilakukan adalah merombak total struktur
ekonomi-politik.
II. Perumusan Masalah
1.
III. Teori
Korupsi dari segi bahasa berarti busuk, rusak, menyogok. Sedangkan secara istilah
dapat diartikan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, dan sarana guna memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok yang
berakibat kerugian keuangan atau perekonomian negara atau kelompoknya.
Pada masa reformasi hingga sekarang korupsi juga belum juga dapat diatasi bahkan
malah timbul banyak korupsi gaya baru seperti kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus
Gayus, dan kasus-kasus lainnya.
Jika ada pertanyaan mengapa korupsi sampai saat ini masih saja terus terjadi? Akan
timbul banyak jawaban yang saling berkaitan seperti sistem pemerintahan Indonesia,
hukum yang kurang tegas, aparat penegak hukum yang korup, dan mental para
pemimpin yang buruk. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus di benahi
seluruhnya bila ingin mengurangi dan menghilangkan tindak korupsi di Indonesia.
Sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia memang sangat rentan terhadap
terjadinya korupsi karena banyak pihak yang dapat memepengaruhi pemerintahan,
contohnya hak prerogratif presiden dalam membentuk kabinet, presiden dapat memilih
orang-orang yang mau mendukungnya secara materiil sebagai menteri padahal orang
-
5/24/2018 Panca Sila
4/5
tersebut belum tentu mampu menjalankan tugasnya dan bahkan akan mencari
keuntungan dari jabatanya untuk mengembalikan dana yang telah ia sumbangkan
kepada presiden saat pemilihan presiden, lalu lembaga pengawas pemerintahan yaitu
DPR juga sangat mungkin melakukan korupsi saat merumuskan atau merubah suatu
undang-undang. Dan pengawasan DPR terhadap pemerintah juga sangat lemah
sehingga pemerintah masih sangat mungkin melakukan korupsi.
Hukum pidana tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dinilai masih
sangat lemah. Memang tidak perlu sampai diberlakukan hukuman mati bagi koruptor
seperti yang di berlakukan di Negara China, tapi untuk tindak pidana korupsi yang
merugikan negara dalam jumlah besar seharusnya diberi hukuman seumur hidup dan
tanpa remisi ataupun grasi. Agar terjadi efek jera dan juga sebagai pelajaran bagi
pejabat-pejabat baru.
Selain hukum yang masih lemah terjadinya korupsi di Indonesia juga didukung dengan
aparat hukum yang korup mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.
Kepolisian bisa menghentikan penyelidikan bila koruptor mampu menyuapnya. Dan
apabila tidak, Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara
(SP3) bila ada uang suap dari koruptor. Apabila masih berlanjut ke Pengadilan vonis
yang jatuh pasti akan ringan bahkan bebas bila hakim berhasil disuap . Hal ini
menyebabkan mudahnya para pejabat yang terjerat kasus korupsi untuk membebaskan
diri dari jeratan hukum dengan jalan menyuap dari hasil uang korupsi. Sehingga
sebanyak apapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus korupsi ke
pihak kepolisian akan menjadi percuma. Bahkan beberapa waktu lalu ada upaya
pelemahan KPK oleh institusi hukum lain yang takut diselidiki mengenai kasus korupsi di
dalamnya.
http://1.bp.blogspot.com/-Qsck4_rK1tI/UJho1q-2wxI/AAAAAAAAAIE/3hfr1U9WINk/s1600/korupsi.jpg -
5/24/2018 Panca Sila
5/5
Mental para pemimpin dan pejabat yang ada di Indonesia sebenarnya merupakan faktor
terpenting yang menyebabkan korupsi masih terjadi hingga saat ini. Kebanyakan
pemimpin dan pejabat yang memimpin saat ini adalah hasil didikan pada masa orde
baru yang sangat korup sehingga mental mereka masihlah mental korup. Dan sepertinya
korupsi masih akan terus terjadi apabila para pemimpin masih berasal dari generasi
pemimpin saat ini.
Pelajaran yang didapat dari uraian diatas sebenarnya korupsi yang terjadi di Indonesia
disebabkan mental pemimpin yang buruk. Jadi walaupun sebaik apapun sistem
pemerintahan, setegas apapun hukum, dan sebersih apapun aparat akan percuma bila
mental pemimpin dan pejabat negeri ini masih buruk dan korupsi pasti masih akan terus
lestari. Untuk itu sekarang kita harus menyadarkan para pemimpin untuk memperbaiki
mentalnya, dan apabila sudah tidak dapat diperbaiki maka sebaiknya untuk diganti
dengan pemimpin yang amanah dan bermental baik serta siap susah demi rakyat. Kita
sebagai generasi muda calon pemimpin bangsa sudah seharusnya menjaga hati dan
mental agar tetap jujur dan tidak berubah menjadi mental koruptor.
IV. Analisa Masalah
V. Pemecahan Masalah
VI. Kesimpulan