Home Profil Sambutan Info Pajak Berita Galery Pengumuman Kontak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

___________________________________________________________________________________________

18 Juli 1995

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S - 96/PJ.32/1995

TENTANG

PERLAKUAN PPN DAN PPh ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 3 Januari 1995 perihal informasi mengenai

perhitungan pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-undang Rumah Susun No.

16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 :

a. Penyelenggara pembangunan bertanggungjawab untuk mengelola rumah susun dalam waktu

3 sampai 12 bulan setelah terbentuknya Perhimpunan Penghuni. Biaya operasi untuk

menjalankan pengelolaan ditagih kepada para pembeli rumah susun.

b. Setelah jangka waktu 3 sampai 12 bulan, maka perhimpunan Penghuni bertanggung jawab

atas pengelolaan Rumah Susun, yang dibiayai dari iuran pemilik satuan rumah susun

tersebut,

c. Dalam pengelolaan rumah susun para pemilik rumah susun selain membayar iuran

pengelolaan, juga membayar Sinking Fund yang digunakan untuk pembiayaan penggantian-

penggantian instalasi yang ada pada rumah susun di masa mendatang.

2. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas iuran biaya pengelolaan rumah

susun dan sinking fund yang dibayar oleh para pemilik rumah susun tersebut, adalah sebagai berikut :

2.1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2.1.1. Pengelolaan Rumah Susun yang dilakukan oleh penyelenggara pembangunan maupun

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dapat dipersamakan dengan kegiatan

pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh RT atau RW yang

biayanya bersumber dari iuran warga/anggota, Jasa yang dilakukan oleh pengurus

RT atau RW dapat digolongkan jasa di bidang pelayanan sosial.

2.1.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jo Pasal 9 angka 2 dan

Pasal 11 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 bahwa salah satu jenis

jasa yang tidak dikenakan PPN adalah Jasa di bidang pelayanan sosial, kecuali yang

bersifat komersial.

2.1.3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka iuran pengelolaan dan pemeliharaan

lingkungan serta Sinking Fund yang dibayarkan oleh anggota Perhimpunan Penghuni

Rumah Susun kepada penyelenggara pembangunan Rumah Susunan maupun kepada

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun tersebut bukan merupakan objek pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang penyelenggara pembangunan Rumah Susun

menggunakan iuran tersebut sepenuhnya untuk mengelola dan memelihara

lingkungan Rumah Susun tanpa tujuan komersial, namun kalau ada tanda-tanda

bertujuan komersial, maka hal tersebut merupakan objek pengenaan PPN.

2.2. PAJAK PENGHASILAN

2.2.1. PT. XYZ yang menyediakan jasa di bidang manajemen properti, juga menerima

imbalan berupa iuran pemeliharaan dan pengelolaan dari para penghuni/pemilik

Rumah Susun maka penerimaan iuran tersebut merupakan penghasilan bagi PT. XYZ,

sedangkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Susun yang dikeluarkan

merupakan biaya perusahaan.

2.2.2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c ke 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor : Kep-10/PJ./1995 tanggal 31 Januari 1995 imbalan jasa berupa

iuran pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Susun termasuk imbalan jasa

pembersihan yang terutang PPh Pasal 23 sebesar (15% x 40%) = 6% dari jumlah

bruto.

Dengan demikian atas pembayaran iuran oleh para penghuni :

a. dalam hal penghuni adalah Subjek Pajak badan atau bentuk usaha tetap,

maka pada saat membayarkan iuran pemeliharaan dan pengelolaan kepada

PT. XYZ ataupun kepada Perhimpunan Penghuni wajib memotong PPh Pasal

23.

b. apabila penghuni adalah Subjek Pajak orang pribadi tidak perlu memotong

PPh Pasal 23, kecuali apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut telah

ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sesuai dengan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ./1994 tanggal 27 Desember 1994.

2.2.3. Pembayaran biaya pembersihan dan perbaikan.

a. Pembayaran PT. XYZ atau Perhimpunan Penghuni untuk biaya kebersihan

kepada perusahaan Cleaning Service harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar

(15% x 40%) = 6% dari jumlah bruto.

b. Pembayaran kepada satpam atau petugas kebersihan lainnya harus dipotong

PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995.

c. Pembayaran untuk perbaikan gedung yang dananya berasal dari sinking fund

kepada pemborong/kontraktor harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar

(15% x 10%) = 1,5% dari jumlah bruto.

2.2.4. Sinking Fund yang digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk penggantian

instalasi serta perbaikan atas kerusakan pada Rumah Susun yang ditanamkan

sebagai deposito atau tabungan lain, atas penghasilan berupa bunga dikenakan PPh

yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam PP

Nomor 51 Tahun 1994.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Home | About Us | Contact Us

KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282

Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954

Copyright© Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id

Best View on Firefox 3

PERATURAN PAJAK

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=4757

1 of 1 4/14/2014 4:46 PM