Pajak Penghasilan Pasal 21/26
-
Upload
kaden-ballard -
Category
Documents
-
view
78 -
download
3
description
Transcript of Pajak Penghasilan Pasal 21/26
PPh PASAL 21/26
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :- GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS- HONORARIUM- PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
a. pegawai; b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
1. Tenaga Ahli,2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang Iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan
pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. petugas penjaja barang dagangan;
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
11. petugas dinas luar asuransi;12. distributor perusahaan multilevel
marketing atau direct selling dan
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
D. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; peserta kegiatan lainnya.
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
Pemotong Pajak PPh
Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang
Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll
Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT
BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi,
organisasi
Objek PPh 21/26Penghasilan
Objek PPh 21/26Penghasilan Teratur
Objek PPh 21 /26Penghasilan Tidak Teratur
• Gaji• Premi• Tunjangan transport, makan• Dll
• Bonus• Tunjangan Hari Raya• Dll
Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21/26
PPh 21 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
PPh 26 untuk Wajib Pajak Luar negeri
OBJEK PPh Pasal 21
A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau
penerima pensiun secara teratur.
1. gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium
2. premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang
tunggu, uang ganti rugi,
3. tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi
yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur
lainnya dengan nama apapun;
OBJEK PPh Pasal 21
B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
C. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
OBJEK PPh Pasal 21
D. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang
pesangon dan pembayaran lain sejenis
sehubungan dengan pemutusan hubungan
kerja;
OBJEK PPh Pasal 21
E. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
1. Tenaga Ahli,2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang Iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
3. olahragawan; 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah
OBJEK PPh Pasal 21
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan
pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. petugas penjaja barang dagangan;
OBJEK PPh Pasal 21
11. petugas dinas luar asuransi;12. distributor perusahaan multilevel
marketing atau direct selling dan
Natura dan atau kenikmatan lainnya merupakan objek pajak yang dipotong PPh 21/26
Natura dan atau kenikmatan lainnya merupakan objek pajak yang dipotong PPh 21/26 apabila diberikan oleh:
1. Bukan Wajib Pajak2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak bersifat final 3. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan
berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
BUKAN OBJEK PPh 21
1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
2. penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun, yang
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja
4. penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah
5. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja6. zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN
DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21
1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan sebesar 5%
(lima persen) dari penghasilan bruto
dengan catatan:1. jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000
setahun atau Rp500.000,00 sebulan;
2. Untuk penerima pensiun teratur maksimum yang
diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau
Rp200.000,00 sebulan.
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21
2. luran yang terkait dengan gaji dengan
syarat: Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun
atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua
atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan
dengan dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI
3. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak
Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin
Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota
keluarga (max 3), dengan syarat:
1. Sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,
2. Anak angkat, dengan syarat ……………………
Tarif Pajak PPh Pasal 21/26
1. 5% untuk penghasilan s/d Rp 50 juta2. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta
s/d Rp 250 juta3. 25% untuk penghasilan diatas Rp 250
juta s/d Rp. 500 juta4. 30% penghasilan di atas Rp. 500 juta
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21
Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. ‑
Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: Apabila mulai
bekerja pada awal tahun
PENGHASILAN BRUTO SATU BULAN:1. GAJI2. ……………….3. ……………….
PENGURANGAN:1. ……………….2. ………………. -
PENGHASILAN NETTO 1 BULAN X 12 PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PPH PASAL 17 X PPh PASAL 21 1 TAHUN PPh Pasal 21 bulanan : 12
CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP: Apabila mulai bekerja pada tengah tahun
Bekerja pada tahun berjalan ( Sep - Des ) Penghasilan bruto /bulan Rp XXXBiaya-biaya yg diperkenankan Rp XXX -Penghasilan Neto Rp XXX x 4PTKP Rp XXX -PKP Rp XXX Menghitung penghasilan neto tidak perlu
disetahunkan
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK
PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU
HARIAN
A. Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp.150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat:1. sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu
bulan tidak melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG
SAKU HARIAN
B. Apabila jumlahnya lebih dari Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),
C. PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG
SAKU HARIAN
D. Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
31
Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-
TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARIRp 150.000,-
DIKURANGIRp 150.000,-
DIPOTONG PPhTARIF 5%
PMK NO.254/PMK.03/2008MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2009
Tdk termasuk Honorarium atau
Komisi yg diterima Penjaja barang &
Petugas dinas luar
PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI
Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada:1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri
dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
2. dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.
PENGHITUNGAN PPh 21 UNTUK BUKAN PEGAWAI TETAP LAINNYA
1. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang Iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
2. olahragawan; 3. penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh, dan moderator 4. pengarang, peneliti, dan penerjemah
PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI TETAP
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. agen iklan;8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;10. petugas penjaja barang dagangan;
PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI TETAP
11. petugas dinas luar asuransi;12. distributor perusahaan multilevel
marketing atau direct selling dan
Penghasilan bruto x 50% x Tarif Pasal 17
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga,
seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu; peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; peserta kegiatan lainnya.
Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima uang pesangon, uang tebusan pensiun atau manfaat pensiun yang dibayar oleh Dana Pensiun yang pendiriaannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus oleh Badan penyelenggara pensiun atau Jamsostek berdasarkan tarif final
Pesangon Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT Penghasilan Tarif Penghasilan ≤ Rp. 50.000.000 0% ≤ Rp. 50.000.000 > Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000 5% > Rp. 50.000.000 > Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000 15% - > Rp. 500.000.000 25% -
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP
1. BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP ADALAH LEBIH TINGGI 20% DARIPADA TARIF NORMAL BERDASARKAN PASAL 17.
2. Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp. 75.000.000. Pajak Penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah:
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000
Jumlah = Rp. 6.250.000
3. Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang harus dipotong adalah:5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp. 3.000.000
15% x 120% x Rp. 25.000.000 = Rp. 4.500.000
Rp. 7.500.0004. Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000
antara punya NPWP dan tidak punya NPWP.
Pemotongan PPh 21 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri
Dasar pengenaan PPh pasal 26 dari jumlah
penghasilan bruto
Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%
dengan memperhatikan ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) dalam hal orang pribadi yang menerima
penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri
negara yang telah mempunyai P3B dengan
Indonesia
Michael Learns (WNA – Malaysia) datang ke Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada PT ABC selama 60 hari. Atas jasa tersebut, Michael Learns mendapatkan honorarium sebesar $ 25,000. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah1 US$ = Rp. 10.500. PPh Pasal 26 terhutang atas penghasilan ini adalah:
Honorarium 25,000$ Kurs 10,500Rp DPP 262,500,000Rp PPh pasal 26 Rp. 262.500.000 x 20% 52,500,000Rp
a Penghasilan pegawai tetap yang diterima bulanan Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2009. Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko adalah:
Penghasilan bruto
Gaji 4,000,000Rp
Tunjangan transport 500,000Rp
Asuransi kematian 100,000Rp
Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp
Jumlah penghasilan bruto 4,650,000Rp
Pengurang penghasilan
Biaya jabatan 232,500Rp
Iuran pensiun 100,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 332,500Rp
Penghasilan neto satu bulan 4,317,500Rp
Penghasilan neto satu tahun 51,810,000Rp
PTKP
Wajib Pajak 15,840,000Rp
Kawin 1,320,000Rp
Tanggungan 1 orang 1,320,000Rp
Jumlah PTKP 18,480,000Rp
PKP 33,330,000Rp
PPh pasal 21 terhutang 1,666,500Rp
PPh pasal 21 terhutang 1 bulan 138,875Rp
Dengan menggunakan kasus Joko di atas, jika PT IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah:
Penghasilan BrutoGaji 48,000,000Rp Tunjangan transport 6,000,000Rp Asuransi kematian 1,200,000Rp Asuransi kecelakaan kerja 600,000Rp
Bonus prestasi 20,000,000Rp
Jumlah Penghasilan Bruto 75,800,000Rp
Pengurang penghasilanBiaya jabatan 3,790,000Rp Iuran pensiun 1,200,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 4,990,000Rp
Penghasilan netto 70,810,000Rp
Penghasilan Tidak Kena PajakWajib Pajak 15,840,000Rp Kawin 1,320,000Rp Tanggungan 1 1,320,000Rp
Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak 18,480,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 52,330,000Rp
PPh Pasal 21 terutang 5% 50,000,000Rp 2,500,000Rp 15% 2,330,000Rp 349,500Rp
PPh Pasal 21 terutang dengan bonus 2,849,500Rp PPh Pasal 21 terutang tanpa bonus 1,666,500Rp
PPh pasal 21 untuk bonus prestasi 1,183,000Rp
Jika upah yang diterima per hari kurang dari Rp. 150.000Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000. Joko bekerja selam 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:
Upah 1 hari 140,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 150,000Rp
Pengasilan Kena Pajak NihilTake home pay per hari 140,000Rp
Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 200.000. Joko berkerja selama 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:
Jika upah yang diterima per hari lebih dari Rp. 150.000, tetapi jumlah yang diterima dalam satu bulan kurang dari Rp. 1.320.000.
Upah 1 hari 200,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 150,000Rp
Pengasilan Kena Pajak 50,000Rp PPh terhutang 2,500Rp Take home pay per hari 197,500Rp
Jika upah yang diterima per hari lebih dari Rp. 150.000, dan jumlah yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp. 1.320.000.Joko Budiono (belum menikah) berkerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000. Joko bekerja selam 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:
Upah 1 hari 300,000Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak 150,000Rp
Pengasilan Kena Pajak 150,000Rp PPh terutang hari ke-1 7,500Rp Take home pay hari ke-1 292,500Rp
PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay.
Upah sampai hari ke-5 1,500,000Rp PTKP 5 hari 220,000Rp
PKP 1,280,000Rp
PPh terutang 64,000Rp PPh sudah dipotong hari ke-1 s/d hari ke-4 30,000Rp
PPh Pasal 21 hari ke-5 34,000 Take home pay hari ke-5 266,000
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan.
Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2009. Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda adalah:
Penghasilan BrutoGaji 5,000,000Rp Tunjangan transport 500,000Rp Asuransi kematian 100,000Rp Asuransi kecelakaan kerja 50,000Rp
Jumlah Penghasilan Bruto 5,650,000Rp
Pengurang penghasilanBiaya jabatan 282,500Rp Iuran pensiun 100,000Rp
Jumlah pengurang penghasilan 382,500Rp
Penghasilan netto 5,267,500Rp Penghasilan netto setahun 63,210,000Rp
Penghasilan Tidak Kena PajakWajib Pajak 15,840,000Rp
Penghasilan Kena Pajak 47,370,000Rp
PPh Pasal 21 terutang 5% 47,370,000Rp 2,368,500Rp PPh Pasal 21 terutang sebulan 197,375Rp
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek
di rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter
yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan
sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan
yang dibayarkan kepada dr. Joko adalah:Januari Rp. 30.000.000Februari Rp. 30.000.000Maret Rp. 25.000.000April Rp. 40.000.000Mei Rp. 30.000.000Juni Rp. 25.000.000Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:
Bulan
Jasa dokter yang
dibayar pasien
Dasar
Pemotongan PPh
Pasal 21
Dasar Pemotongan PPh
Pasal 21 kumulatif
Tarif Pasal
17
PPh Pasal 21
terutang(1) (2) (3) (4) (5) (6)
50%x2Januari 30,000,000Rp 15,000,000Rp 15,000,000Rp 5% 750,000Rp Februari 30,000,000Rp 15,000,000Rp 30,000,000Rp 5% 750,000Rp Maret 25,000,000Rp 12,500,000Rp 42,500,000Rp 5% 625,000Rp
15,000,000Rp 7,500,000Rp 50,000,000Rp 5% 375,000Rp 25,000,000Rp 12,500,000Rp 62,500,000Rp 15% 1,875,000Rp
Mei 30,000,000Rp 15,000,000Rp 77,500,000Rp 15% 2,250,000Rp Juni 25,000,000Rp 12,500,000Rp 90,000,000Rp 15% 1,875,000Rp
Jumlah 180,000,000Rp 90,000,000Rp 367,500,000Rp 8,500,000Rp
April